Akibat Tawuran Satu Anak Meninggal, Ini Penjelasannya

Maret, 16, 22

JAKARTA-cakranusantara.net| Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) menerima laporan adanya korban meninggal akibat tawuran di RW 09, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, pada Selasa (15/3/2022).

Awal mula kejadian, saat petugas sekuriti Rumah Sakit Tarakan melapor dan anggota Polres Metro Jakbar langsung bergerak ke tempat korban berada.

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakbar, Kompol Niko Purba didampingi Kasi Humas Kompol Moch Taufik Iksan dan kanit Resmob Iptu Rizky Ari Budianto menjelaskan, peristiwa Tawuran itu terjadi karena pelakunya saling janjian di sosial media.

“Setelah janjian di sosmed, kedua kelompok ini saling serang menggunakan senjata tajam (Sajam) serta benda tumpul dan menimbulkan korban jiwa berinisial RY (22),” kata Niko, Kamis (17/3/2022).

RY mengalami luka bacok dibagian dada dan beberapa anggota tubuh lainnya.

Namun saat dibawa ke RS Tarakan, korban tak selamat dan meninggal dunia. Kini anggota sedang menindaklanjuti laporan dan mengejar pelaku.

“Anggota sudah bergerak mengejar para pelaku,” tuturnya.

Niko yakin dalam kurun waktu kurang dari 24 jam pihaknya dapat menangkap para pelaku tawuran.

(*/Jr’)

Tingkatkan Disiplin, Satprov Denma Koharmatau Gelar Sweeping

Maret, 16, 22

Bandung-cakranusantara.net| Dalam rangka bulan disiplin Peringatan ke-76 hari TNI AU Tahun 2022, satuan Provost Denma Koharmatau melaksanakan Sweeping kelengkapan kendaraan yang dipimpin langsung Dansatprov Denma Koharmatau Lettu Pom Purwanto Tri Subagyo, yang bertempat di Mako Koharmatau Bandung, Rabu (16-3-2022).

Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin tersebut untuk mengingatkan kepada seluruh personel baik anggota militer maupun PNS agar tetap memperhatikan kelengkapan surat-surat. Anggota TNI juga harus senantiasa disiplin dalam berlalu lintas serta menjaga keselamatan diri dan keluarga dalam berkendaraan,  sehingga tercapai zero acident bagi setiap personel saat berlalu lintas.

Dengan mematuhi aturan atau ketentuan yang berlaku seperti kelengkapan surat-surat kendaraan, fisik kendaraan dan helm standar yang sudah ditentukan niscaya akan menambah motifasi dan disiplin bagi pengendara bermotor.” Sehingga dapat menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat umum.

(Penerangan Koharmatau)

Dankoharmatau Kunker ke Depohar 40 dan 70 Bandung

Maret, 16, 22

Bandung-cakranusantara.net| Komandan Koharmatau (Dankoharmatau) Marsekal Muda TNI Eddy Supriyono, S.E., M.M., melakukan Kunjungan Kerja ke Depohar 40 dan Depohar 70 Bandung, Selasa (15/03/2022).

Dalam kunjungan tersebut Dankoharmatau didampingi oleh para Pejabat List A Koharmatau serta ketua PIA AG gabungan 3 Koharmatau beserta pengurus. Kuker ini dilaksanakan ke jajaran Depo wilayah Barat setelah sebelumnya Komandan melaksanakan kuker ke Depo jajaran wilayah Timur.


Dalam kunjungan kerja ini Komandan Koharmatau mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi atas apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan oleh Depo 10, 40 dan 70 selama ini dan Marsda Eddy Supriyono juga sekaligus mengingatkan agar inovasi dan kreatifitas senantiasa dikembangkan.

“Jangan pernah puas dengan apa yang telah dihasilkan, kembangkan terus inovasi dan kreasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini” ujarnya.

(Pen Koharmatau)

Peserta Lomba Eks-Karesidenan Harus Banggakan Nama Pati

Maret, 18, 22

PATI-cakranusantara.net| Setelah memenangkan kejuaraan barung tergiat pesta siaga tahun 2022, lima kwartir ranting gerakan Pramuka terima penghargaan.

Penghargaan dari Kwarcab Kabupaten Pati tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Pati Haryanto di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (15/03).

Bupati pun menyebut, kepramukaan dan pesta siaga merupakan upaya pembentukan karakter dan budi pekerti yang baik bagi anak-anak.

Pihaknya juga berharap, Pramuka sebagai salah satu kegiatan positif, dapat membentuk generasi penerus yang tangguh serta menjadi pribadi yang lebih memiliki jiwa tolong menolong.

“Karena jiwa-jiwa Pramuka lah yang senang membantu sesama. Kalau ada yang kesusahan ya membantu. Ada bencana pun kita ikut membantu. Dan tentunya penghargaan ini sebagai apresiasi bagi lembaga yang menyelenggarakan”, sebut Haryanto.

Untuk itu, Bupati berharap dalam perlombaan kepramukaan di tingkat lanjut yang akan diadakan di bulan Mei mendatang, peserta dari Pati dapat tetap semangat dan terus berlatih agar nantinya dapat berprestasi dan dapat mengharumkan serta membanggakan nama Kabupaten Pati.

“Untuk itu, bagi mereka yang akan mengikuti perlombaan di eks-karesidenan, semoga dapat membawa dan membanggakan nama Kwarcab dan Kabupaten Pati”, tegas Bupati.

Sementara itu Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Pati, Sugiyono memaparkan bahwa sebelumnya, telah diselenggarakan pesta siaga oleh Kwarcab Kabupaten Pati pada Sabtu (12/3) lalu, di SDN Pati Kidul 1.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah perwakilan kwartir ranting per kecamatan dihadirkan.

Sugiyono menyebut, Kwaran Puncakwangi meraih juara umum dengan dua kategori sekaligus. Sedangkan yang lainnya hanya meraih satu penghargaan saja.

“Sedangkan juara satu atau dua, nanti bisa maju ke tingkat eks-karesidenan. Dan jika juara dari sana, nanti otomatis ikut perkemahan Kwarda,” terangnya.

Dalam pesta siaga kategori putra, imbuh Sugiyono, Kwaran Pucakwangi berhasil menjadi juara 1, disusul Kwaran Wedarijaksa dan Juwana yang menjadi juara 2 dan juara 3.

Sedangkan untuk kategori putri, Kwaran Gabus tampil menjadi nomor satu, disusul Kwaran Pati dan Pucakwangi, yang masing-masing menempati urutan ke-2 dan ke-3 pada kegiatan tersebut.

(*/Rw)

Masalah SDN 02 dan Baldes Dukuhseti Belum Ada Titik Temu, Ini Jawaban Ka BPKAD

November, 5, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Belajar mengajar dalam usia Dini sangat dibutuhkan bagi anak mulai usia 4 tahun hingga ke jenjang yang lebih tinggi, mulai dari Play Grup atau Paut, TK (taman kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan Sederajat hingga di bangku Kuliah.

Namun beda dalam pendidikan SDN 02 Dukuhseti seakan terganjal dengan hak kepemilikan tanah yang masih atas nama milik perorangan, tidak sebatas itu saja termasuk Kantor Balaidesa Dukuhseti juga merupakan satu kesatuan terkait hak kepemilikan tanah, yang mana bangunan tersebut seharusnya berdiri di tanah Bondo Deso atau aset Desa.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, tim awak media cakranusantara.net menyikapi berita yang sempat terbit sebelumnya dan terus menelusuri seluk-beluk perkara mulai dari tingkat Desa hingga Dinas-dinas terkait lainnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Winarto melalui Kabid SD (Kepala Bidang Sekolah Dasar) Sa’dun kepada awak media mengatakan, jika pihaknya akan mempertahankan apa yang sudah menjadi haknya, karna ini hanya Miss komunikasi saja antara pemerintah Desa dan pihak kami,” katanya. Selasa (15/03/2022).

Sementara Kepala (Ka) BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Sukardi kepada awak media menyatakan ada hal yang perlu di pahami, karna sebenarnya yang merupakan Aset Daerah atau Aset Pemerintah Kabupaten Pati hanya bangunannya saja bukan dengan tanahnya,”  jawab Kadin BPKAD.

Disinggung apakah BPKAD sendiri akan mempertahankan Aset Daerah tersebut jika status tanahnya diminta oleh atas nama pemilik Sertifikat atau Ahli Warisnya menjawab, jika masalah tanah saya tidak tau, kalau masalah Bangunan jika sampai mau dibongkar pasti harus ada putusan dulu dari pengadilan baru bisa membongkar.

“Jika mau di bongkar itu tidak mungkin karena itu bangunan SDN 02 milik Pemda untuk pendidikan, kalau mau di jual pun yang akan beli pasti pikir-pikir karna di atas lahan tersebut ada bangunan SDN 02 dan juga Baldes,” timpalnya.

Sementara Kabag Tapem (Kepala bagian tata pemerintahan) Kabupaten Pati Imam Kartiko belum bisa di temui untuk di mintai keterangan lebih lanjut, karna lagi ada tugas luar, yang kemudian di hubungi melalui pesan singkat via WhatsApp menjawab, jika itu sedang kami telusuri.”jawabnya saat di hubungi via pesan singkat WhatsApp.

Baca Juga link sebelumnya; Ironis!!.., Bangunan Baldes dan SDN 02 Masih Dompleng

(Ar-Mi-tim)

Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dapat di Pidana

Maret, 15, 22

SEMARANG-cakranusantara.net| Bahwa Profesi Jurnalis adalah Profesi yang Mulia, di mana tugas utamanya adalah secara teratur melaksanakan kegiatan Jurnalistik yaitu Meliput, Mencari, memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah dan Mentampaikan Informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang ada.

Selain tugas Jurnalis yang Mulia tersebut, lebih jauh lagi peran PERS di era masyarakat yang serba digital, serba cepat, kritis dan majemuk ini menuntut peran PERS juga sebagai Kontrol Sosial, dimana PERS dapat berperan sebagai berikut :

  1. Kontrol masyarakat terhadap Tindakan Tindakan Pemerintah
  2. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
  3. Memperjuangkan keadilan dan kebenarandengan menjunjung kode etik Jurnalistik
  4. Memuat tulisan tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan atau wawasan
  5. Melakukan pengawasan, kritik,koreksi dan saran terhadap hal hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Bahwa dimana Tugas Mulia profesi Jurnalis dan peran PERS yang begitu besar dalam memberikan informasi baik informasi yang datangnya dari pemerintah untuk masyarakat ataupun sebaliknya untuk itu Negara memandang perlu untuk memberikan Kepastian hukum serta Perlindungan hukum Bagi profesi Jurnalis dan juga Pers itu sendiri.

Bahwa bentuk Negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi Jurnalis dalam menjalankan profesinya yaitu di sahkannya undang undang NO. 40 Tahun 1999 Tentang PERS dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dimana di dalam Pasal 8 UU PERS secara tegas dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya Jurnalis mendapatkan Perlindungan Hukum, Sepanjang seorang Jurnalis tersebut menjalankan tugasnya berdasarkan UU PERS, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan peraturan turunannya, maka terhadap Jurnalis tersebut tidak dapat di PIDANA.
Namun jangan di maknai profesi Jurnalis mempunyai imun yang kebal terhadap hukum, seseorang yang berprofesi sebagai Jurnalis juga harus tunduk dan patuh terhadap hukum, Meskipun Dalam memberikan Kepastian dan Perlindungan hukum terhadap Profesi Jurnalis UU PERS telah mengamanatkan bahwa Wartawan Tidak dapat Di Pidana.

Untuk dapat mengetahui seorang Jurnalis/Pers melakukan kesalahan ataupun tidak maka indikator pengukuranya adalah dengan menggunakan UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik, dan jika di ketahui seorang Jurnalis/Pers tersebut melakukan kesalahan yang memang kesalahannya tidak di atur dalam UU PERS dan kode Etik Jurnlistik barulah Jurnalis/Pers tersebut dapat di kenakan sangsi/denda melalui mekanisme Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri

Dan penting untuk penulis pertegas bahwa apabila dalam menjalankan profesinya ternyata seorang Jurnalis tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Jurnalis sebagaiamana yang telah di atur dan ditetapkan, Terlebih berada di luar wilayah Pers, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan sebagaimana di maksut UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik oleh karenanya Tindakan tersebut tidak mendapat perlindungan UU PERS namun Tindakan tersebut masuk dalam katagori Pidana murni oleh karenanya dapat di jerat dengan KUHP.

Contoh :
Perbuatan Penipuan, Penggelapan dan atau Pemerasan ataupun perbuatan perbuatan lain yang bertentangangan dengan KUHP baik yang di lakukan oleh oknum Jurnalis ataupun siapa saja yang mengaku sebagai jurnalis maka atas perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat di kenakan pasal pasal sebagaimana di maksut dalam KUHP

Sebagai salah satu unsur Penegak Hukum dan juga sebagai insan Pers tentunya Penulis berpandangan dan senantiasa menkampanyekan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Para Jurnalis yang sedang menjalankan tugas Jurnalistik di pandang perlu dan Penting UU No 40 Tahun 1999 tentang PERS di tetapkan sebagai UU khusus atau lex Specialis Derogate legi Generali, adalah salah satu penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (Lek specialist) mengkesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dengan di nyatakannya UU No. 40 Tahun 1999 sebagai UU Lek Spesialist maka setiap perkara yang berkaitan dengan Pers dasar hukum yang adalah UU PERS dan bukan UU yang lain.

Penulis adalah:

Ketua Bidang Hukum : JJI (Jaringan Jurnalis Independen), PWO Jepara (Persatuan wartawan online), DPC PWRI Jepara (Persatua wartawan Republik Indonesia), ALMI Jepara (Aliansi Lintas Media Indonesia), Ketua Bidang Hukum di 12 Media Online Nasional, Kepala Law Office M Yusuf & Partners, Direktur LKBH Jepara (Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum), Ketua YPK BK (Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini), Wakil Ketua PC LPBH NU (Lembaga Penyuluhan dan bantuan Hukum Nahdlotul ulama), Wakil Ketua APINDO Jepara (Asosiasi Pengusaha Indonesia) , Owner Yus Education Institute, Penyandang 9 Gelar dengan disiplin ilmu yang berbeda diantaranya : C.MJ (Certivicate Muslim Jurnalis), C.PW (Certivicate Profional Writer)

Berprofesi Sebagai: Advokat, Mediator Non Hakim, Jurnalis, Writer, Master Traniner Of AR Learning Center Jogjakarta, Master Trainer Of Yus Education Institute.

Oleh; Muh Yusuf.SE.,SH.,MH.,C.MJ.,C.PW.,C.LSc Bidang Pembelaan Hukum Jaringan Jurnalis Independen (JJI)

(*/Jr’)

Ketua DPRD Pati Kunjungi Desa Pantirejo, Ini Penjelasannya

Maret, 15, 22

PATI-cakranusantara.net| Rangkaian kegiatan silahturahmi bersama tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga) dan tokoh pemuda (Topem) yang dihadiri langsung oleh ketua DPRD kabupaten Pati Ali Badrudin, S.E di aula balai desa Pantirejo Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selasa (15/03/22).

Maksud dan tujuan yang pertama adalah menjalin tali silahturahmi yang dulu merupakan Desa binaan dari PAC Gabus yang sempat fakum karena berbagai aktifitas selama ini.

Dalam hal ini selain silahturahmi adalah pembagian paket sembako, yang dibagikan langsung kepada warga dan masyarakat Desa Pantirejo.

Untuk menunjang kegiatan di tahun politik kedepan, sudah ada beberapa figur yang menjadi calon legislatif dari putra daerah khususnya di wilayah Kecamatan Gabus sendiri.

Dari enam desa yang menjadi desa binaan dari PAC PDI Perjuangan akan sangat berpengaruh dari suara yang selama ini sudah menyumbangkan kalo bisa lebih ditingkatkan, syukur-syukur bisa lebih,” sambung Ali Badrudin.

Hasil audience dari berbagai usulan tokoh masyarakat dan pemuda, yaitu Sugiyanto mengusulkan jalan Desa sordudo dapat diperbaiki atau dibikin lebar untuk kegiatan penunjang perekonomian Rakyat, karena setiap panen raya bisa untuk armada dapat mengangkut hasil panen raya tersebut,” ujar Sugiyanto.

Adapun usulan dari Makdum mengusulkan bantuan untuk tempat-tempat ibadah seperti mushola &masjid atau kegiatan ibadah lainnya.

Usulan dan aspirasi dari warga yang hadir cukup baik dan bagus, seperti Topem Nurhadi sebagai ketua kelompok tani “rukun tani” mengusulkan tentang ketahanan pangan seperti bantuan ternak kambing atau sapi yang dapat menunjang perekonomian rakyat kecil.

Harapan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang hadir, baik Topem, Toga maupun Tomas menjadi bukti antusias masyarakat sehingga usulan ini akan menjadi bukti aspirasi dan akan ditindaklanjuti sesuai program dari pemerintah saat ini, mudah-mudahan dapat diakomodir semuanya,”tutup Ali Badrudin.

(*/Red)

Asal Air dan Tanah yang di Bawa ke IKN di Rahasiakan Ganjar

Maret, 15, 22

Semarang-cakranusantara.net| Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merahasiakan asal Air dan Tanah yang dibawa ke lokasi pembangunan calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Air dan tanah yang diminta Presiden sudah saya bawa. Dari mana air dan tanah itu saya ambil, ya rahasia,” canda Ganjar melalui keterangan pers yang diterima wartawan di Semarang, Minggu malam.

Meski merahasiakan lokasi pengambilan air dan tanah yang dibawanya, Ganjar menerangkan bahwa dua benda itu diambil dari sejumlah gunung yang diyakini menjadi pusar bumi atau pusatnya dunia.

Selain itu, lokasi pengambilan air dan tanah itu juga telah dikonsultasikan Ganjar pada para sesepuh Jawa.”Jawa Tengah itu ada beberapa lokasi yang dikenal sebagai puser bumi. Jadi pusatnya bumi itu ada di Jawa Tengah, lokasi yang jadi pusat kebudayaan, ada peninggalan leluhur dan lainnya. Ya orang tua kan lebih paham, makanya kemudian tanah dan air dari lokasi itulah yang saya bawa,” ujarnya.

Lebih lanjut Ganjar mengatakan bahwa permintaan Presiden Joko Widodo kepada 33 gubernur agar membawa air dan tanah ke IKN penuh makna yakni merupakan simbol persatuan dan kesatuan.

“Intinya ada dua hal, pertama secara simbolik, ini tanah air. Ada tanah dan air. Saya yakin betul karena Pak Jokowi banyak filosofi, maka beliau meminta berkumpullah seluruh Gubernur membawa tanah dan air. Ada persatuan, ada kontribusi secara visual,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Ganjar, bentuk kontribusi dari seluruh daerah di Indonesia bahwa IKN bukan hanya proyek orang per orang, pejabat atau mereka yang ada di pusat pemerintahan, namun dengan dimintanya gubernur se-Indonesia datang membawa tanah dan air ke IKN, maka menunjukkan IKN adalah proyek bersama anak bangsa.

“Ini dukungan kolektif yang ditunjukkan seluruh daerah di Indonesia. Hari ini 33 Gubernur datang, membawa pesan kebersamaan untuk membangun IKN, mudah-mudahan ini menjadi ‘spirit’ Keindonesiaan kita,” katanya.

Disinggung banyak pihak yang nyinyir dan menilai aksi Gubernur membawa air dan tanah itu penuh dengan klenik, Ganjar tertawa santai dan menurutnya ini adalah bagian dari kultural bangsa Indonesia yang tidak bisa dilepaskan.

“Ini kultural, semua daerah pasti punya sendiri-sendiri. Ada nilai-nilai luhur yang bisa dilakukan. Kita boleh bicara modern, kekinian dengan referensi buku-buku baru, tapi kita mesti punya kepribadian dalam kebudayaan,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Ganjar, nilai-nilai ini tidak hanya dimiliki bangsa Indonesia sebab di Jepang, jika ada pembangunan apapun pasti ada ritual dan upacara seperti laiknya di Indonesia.

“Kalau orang Jawa mau buat rumah, di atasnya ada pisang, beras, bendera merah putih. Itu tradisi, di Jepang juga sama, mau buat bendungan, buat gedung itu ada ritual dan upacaranya. Jadi gak usah mikir soal apakah ini klenik atau tidak, ini soal kultural dalam bingkai persatuan,” ujar Ganjar.

(**/Red)

Korban Tenggelam Pelayaran PKL di Laut Flores Belum di Temukan

Maret, 15, 22

PATI-cakranusantara.net| Korban tenggelam anak Fran Julius hutapea (18) dari sekolah menengah kejuruan (SMK) 1 mundu cirebon yang mengikuti praktek kerja lapangan (PKL) yang di kabarkan hilang dengan menggunakan Kapal dari PT.PUTRA LEO GROUP Juana dengan no.kapal GT 116 No.32 Fr /2017.Ga lo.2124 L Fr.

Data yang di himpun media ini, pada oleh TKP yang di dampingi kuasa hukum Lamhok Hariyanto Silalahi. S.H kantor hukum Ghani Djenmat & Partner dan orang tua korban Renando Hutapea (Ayah), Sherevina (Ibu) Hutapea mendatangi Polairud Juana guna olah TKP mendalami kejadian tersebut.

Dalam olah TKP yang di lakukan tim Inavis Polres pati, Polairud Juana dan Syahbandar Juana beserta keluarga korban dan Kuasa Hukum yang di lakukan di Kapal yang di gunakan PKL (Praktek Kerja Lapangan), penyidikan di lakukan dari mulai jam 09.00-11.00, awak media yang mengikuti olah TKP sempat di larang mengambil gambar olah TKP dari Polairud Juana.

Wawancara dengan pihak orang tua korban di wakili kuasa hukumnya menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut dari PKL Sekolah SMK 01 Mundu Cirebon dan di ikuti 10 Siswa di antaranya Julius berangkat perairan flores 25 Juli 2021, dan mendapat kabar dari pihak Sekolah datang ke rumah, perusahan kapal, Polairud menyampaikan korban meninggal terpeleset pada sabtu 5 Maret 2022 keluarga kemudian menghubungi Basarnas dan pihak terkait belum ada pelaporan kejadian sehingga belum di tindak lanjuti, baru adanya Pelaporan dari pihak keluarga korban pihak terkait mulai melakukan pencarian pada senin 7 maret 2022 dan hasilnya belum di temukan.

“Pihak keluarga berharap korban Julius bisa di temukan dan dapat di kebumikan secara secara manusiawi sesuai adat istiadat dari keluarga kami dan mempercayakan sepenuhnya proses pada penyidikan,”tambahnya.

Dalam musibah yang menimpa Julius pihak Polairud hanya bisa menjelaskan proses ini masih dalam penyidikan dan belum bisa memastikan kejadian tersebut murni kecelakaan atau karena kelalaian dan masih dalam proses pencarian, karena pihak Polairud sendiri setiap ada kegiatan PKL pasti sebelum berlayar memberi pengarahan pada Siswa sesuai SOP (Standar Operasional Procedure) berlayar.

“Dari naik tangga kapal, posisi di atas kapal atau selama beraktifitas di kapal, karena Polairud Juana sendiri sebagai tujuan siswa yang PKL berasal dari sekolah seluruh Indonesia dan berharap membuahkan hasil dari pencarian korban segera di temukan,”harapnya.

Hingga Berita ini di terbitkan awak media belum memperoleh kepastian akan hasil dari olah TKP tim Inafis.

(Ar-Mi-tim)

Polres Lamtim Dikecam Berbagai Kalangan Terkait Penangkapan Ketum PPWI

Maret, 14, 22

PEKANBARU-cakranusantara.net| Dampak dari peristiwa penangkapan Ketua Umum (Ketum) PPWI Wilson Lalengke oleh Polres Lampung Timur, Sabtu (12/03/2022) yang dinilai tidak mencerminkan dalam penegakkan hukum yang benar di Indonesia, membuat para pelaku pekerja Pers Nasional geram dan mengecam kinerja Polri di Polda Lampung khususnya Polres Lampung Timur yang dinilai telah menyalahi kewenangan dan kekuasaan hukum.

Kecaman terhadap kinerja Polri di Polda dan Polres Lampung ini disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Harian Berantas, Toro, dari Pekanbaru-Riau, Senin (14/03/2022), yang prihatin dan menyayangkan aparat penegak hukum saat menangkap Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke tanpa prosedur hukum tersebut.

Adegan penangkapan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke tersebut dinilai tidak manusiawi dan merendahkan martabat seseorang.

“Penangkapan terhadap Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke oleh pihak Kepolisian, sangat tidak manusiawi dan sudah merendahkan martabat Pers tanpa terkecuali,” ujar Toro kepada sejumlah awak media, Senin (14/03) di Pekanbaru.

Berdasarkan dokument video yang beredar di sosial media atau medsos, terlihat para oknum petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap rekan kita Wilson Lalengke tersebut, dinilia telah melakukan berbagai pelanggaran termasuk SOP mereka di Kepolisian, kata Toro.

Untuk itu tegasnya, “Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si diminta segera mengusut dugaan tindakan kesewenang- wenangan pihak Polres Lampung Timur tersebut serta mengevaluasi kinerja Kapolda dan Kapolres setempat karena diduga telah mengkangkangi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Toro sembari mendesak Polri segera membebaskan Wilson Lalengke dari kriminasi hukum.

Kecaman lain, juga disampaikan oleh Duta Besar Lebanon untuk Indonesia, Abdul Rohman Dabboussi. Kepada media Abdul Rohman Dabboussi menyampaikan rasa keprihatinannya atas penangkapan terhadap seorang Wartawan senior, Wilson Lalengke oleh aparat Kepolisian Resort Lampung tersebut.

“Saya sangat menyayangkan penangkapan tersebut tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Cara penangkapannya adalah penangkapan pembunuh, teroris, kriminal atau narkoba,” katanya, Senin (14/3/2022).

Ia mengatakan penangkapan Ketum PPWI sangat tidak pantas karena jasanya mengibarkan bendera Indonesia dan bekerja keras untuk pemerintah Indonesia (khususnya menjalin persahabatan di luar negeri).

“Saya mengajukan pada Presiden RI agar dampak penangkapan tidak menimbulkan masalah yang meluas dan segera mengakhiri penahanan itu,” tegasnya.

Ia juga mengatakan jika keamanan dan keadilan (hukum) di Indonesia hampir sudah tidak ada.

“Saya akan memberi tahu media dan LSM di semua negara yang memiliki hubungan dengan saya akan hal tersebut. Namun hal ini akan dilakukan dengan izin Presiden PPWI, Wilson Lalengke,” tegasnya.

Abdul Rohman Dabboussi adalah Kepala Hubungan Masyarakat dan Kepala Internasional PPWI yang mengembangkan organisasi di luar negeri seperti di Lebanon, Oman, Maroko, Perancis, Jepang, China dan Amerika Serikat (AS)

(*/Red)