PATI- cakranusantara.cet| Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati Aji Susanto, S.H., M.H., “Tertular Virus Kajari”, enggan temui Wartawan. Pasalnya Kasi Pidum tidak mengindahkan Intruksi Jagung (Jaksa Agung)
Hal itu menyusul lantaran keinginan wartawan yang hendak melakukan koordinasi dan konfirmasi soal perkara di bidang Pidum, namun justru enggan menemui dengan diarahkan pada yang lain.
Padahal, mulai dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Pati, sudah disampaikan bahwa tujuan wartawan hendak melakukan koordinasi, yang disitu nanti akan ada pengembangan seputar pemberitaan dan informasi yang berkaitan dengan perkara di bidang pidum termasuk perkara miras yang mencatut koslik sebagai tersangka, hanya saja sesuai pernyataan Aji sebagai Kasipidum melalui security Kejari Pati mengatakan agar hal itu dikoordinasikan ke jaksanya saja.
Sikap yang ditunjukkan Aji, sebagai Kasi Pidum dianggap tidak paham dengan fungsi media. Aji seharusnya bisa menemui wartawan, dan menyampaikan apa yang akan dikoordinasikan itu, sebagai bentuk pencitraan kerja-kerja di Kejaksaan bukan malah menghindar, apalagi sesuai Instruksi Jagung nomor 1 tahun 2001, yang mengatakan bahwa media adalah mitra Kejaksaan, bahkan, jika dahulunya, wartawan hanya membutuhkan berita dari Kejaksaan, kini sudah bertransformasi bahwa Kejaksaan juga membutuhkan wartawan untuk memberitakan hal-hal yang menjadi kinerja di Kejaksaan.
Sementara Kasi Pidum Kejari Pati ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsappnya tidak ada tanggapan, namun ironisnya, justru langsung memblokir nomor kontak milik wartawan ini, seperti yang dilakukan oleh Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Pati.
Sebelumnya sudah beredar kabar Kajari Pati akan menyeterilkan Kejaksaan Negeri Pati dari Wartawan, LSM, Ormas hingga Aktivis.
Bandung-cakranusantara.net| Direktur Perencanaan (Dirren) Koharmatau Kolonel Tek Semri Bija, S.E., beserta personel Kristiani Koharmatau menghadiri Perayaan Natal TNI Angkatan Udara Tahun 2021 yang dipusatkan di GSG, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur.
Acara dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara. Marsdya TNI A. Gustaf Brugman, M.Si (Han) dan diikuti para pejabat di jajaran Kotama di TNI Angkatan Udara serta Perwira, Bintara,Tamtata dan Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Udara yang yang beragama Kristen Katholik dan Protestan di seluruh Indonesia melalui Vicon, Kamis (20/1/2021).
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E, M.P.P., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdya TNI A. Gustaf Brugman, M.Si (Han) menyampaikan, Natal Tahun 2021 ini dirayakan melalui video conference (Vicon).
Kasau mengajak agar moment ini menjadi inspirasi dalam meningkatkan pengabdian bangsa dan Negara melalui TNI Angktan Udara.Disampaikan juga oleh Kasau bahwa kegiatan ini untuk dijadikan ajang menjalin kebersamaan dengan saudara seiman dalam suasana yang penuh sukacita dan dalam lingkup yang lebih besar tentunya rasa kebersamaan itu dapat terus memupuk rasa cinta serta kedamaian dengan masyarakat sekitar,”Jelas Kasau.
Acara peringatan Natal Bersama 2021 kali ini mengusung tema “Dengan Natal 2021 ‘personel TNI Angkatan Udara Siap Mewujudkan Cinta Kasih Kristus Dalam Persaudaraan.
Jakarta- cakranusantara.net| Jaksa Agung (Jagung) Republik Indonesia (RI), Prof Dr Sanitiar Burhanuddin mendadak menggelar Jumpa Pers karna Geram perintahkan segera lakukan perlawanan hukum, Rabu siang (19/01/2022).
Jaksa Agung Burhanuddin tampak geram dengan adanya vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang membuat nihil penjara atau tanpa hukuman penjara kepada Terpidana kasus korupsi kakap yang sedang ditangani Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dengan didampingi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus), Dr Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel), Dr Amir Yanto, Direktur Penyidikan pada Jampidus Kejaksaan Agung (Dirdik), Supardi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), Leonard Eben Ezer Simanjuntak, beserta jajaran, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin menyampaikan, Kejaksaan Agung melakukan perlawanan hukum terhadap putusan-putusan Majelis Hakim Tipikor yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
“Saya perintahkan kepada Jampidsus untuk segera melakukan perlawanan hukum, yakni segera melakukan Banding terhadap Putusan Majelis Hakim yang membuat nihil atau nol penjara kepada Terdakwa kasus ASABRI, Heru Hidayat,”tutur Jaksa Agung Burhanuddin, dengan suara tertahan, tampak geram.
Burhanuddin menegaskan, sebagai proses yuridis, Jaksa Agung sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghormati dan menghargai putusan vonis yang dilakukan Majelis Hakim terhadap Heru Hidayat.
Akan tetapi, tegas Burhanuddin, putusan itu sudah sangat menciderai rasa keadilan. “Putusan itu sangat menciderai rasa keadilan masyarakat kita. Tidak ada kata mundur. Kita lakukan Banding,”tegas Burhanuddin.
Disampaikan Burhanuddin, Heru Hidayat sudah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian Negara yang sangat besar di kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Keuangan Negara yang ditimbulkan mencapai Rp 11,6 triliun. Pengadilan memvonis Heru Hidayat dengan hukuman penjara seumur hidup.
Namun, lanjut Burhanuddin, dalam kasus tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga dilakukan Heru Hidayat Cs di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI (Persero), kok Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman apa pun. Malah membuat vonis dengan nol penjara atau nihil.
Padahal, lanjut Burhanuddin, kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh Heru Hidayat Cs dalam kasus PT ASABRI mencapai Rp 22, 75 triliun.
“Hakim menyatakan terbukti dan bersalah. Namun, kok vonisnya nol penjara atau nihil. Ini sangat melukai rasa keadilan kita, melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia. Kita tidak akan mundur, lakukan Banding,”sebut Burhanuddin.
Jaksa Agung Burhanuddin mengingatkan, saat ini Kejaksaan Republik Indonesia tengah membongkar dan mengusut sejumlah kasus-kasus korupsi kakap. Oleh karena itu, jangan sampai upaya memberantas korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia malah dilemahkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh putusan Majelis Hakim.
Beberapa kasus korupsi kakap yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan, lanjut Burhanuddin, antara lain, dugaan korupsi pengadaan satelit, kemudian dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero), upaya pemberantasan mafia pelabuhan, pemberantasan mafia tanah, dan sejumlah kasus kakap lainnya.
“Untuk pengusutan kasus korupsi pengadaan Satelit misalnya, itu adalah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan kami terus mengembangkan dan mengusut sampai tuntas, dengan tetap berkoordinasi antara KPK dengan Kejaksaan,”tutur Burhanuddin.
Demikian juga, untuk pemberantasan mafia tanah. Seperti yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yakni memberantas mafia tanah milik Pemprov DKI Jakarta di Cipayung, Jakarta Timur.
“Itu sejak 2018. Selengkapnya Jampidsus akan menyampaikan detailnya,”tutur Burhanuddin.
Konperensi Pers ini digelar secara daring dan luring. Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr Sanitiar Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, konsisten dan tidak akan mundur mengusut kasus-kasus korupsi kakap lainnya.
“Sekali lagi, kita harus tetap konsisten. Kami tidak akan mundur,”tandas Burhanuddin.
Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menghukum mati Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM), Heru Hidayat di skandal korupsi pada PT ASABRI (Persero).
Dalam pertimbangannya, Hakim menilai Jaksa tidak memasukkan pasal hukuman mati dalam dakwaan.
Hakim Ali Muhtarom dalam pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (18/01/2022) menyampaikan, sejak semula Penuntut Umum tidak pernah mendakwa terdakwa pasal 2 ayat 2 No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Sehingga Majelis Hakim tidak dapat membuktikan unsur pasal 2 ayat 2 UU Tipikor. Akan tetapi Majelis hanya membuktikan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor,”ujar Ali Muhtarom saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Senen, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/1/2022).
Hakim mengatakan, Surat Dakwaan merupakan rujukan dan landasan dalam pembuktian Tuntutan, sehingga Putusan tidak boleh keluar dari Surat Dakwaan.
“Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana mati tersebut majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Bahwa Surat dakwaan merupakan landasan rujukan serta batasan dalam pembuktian tuntutan dan putusan suatu perkara pidana,”kata Hakim.
Sebagai mana digariskan dalam pasal 182 ayat 4 KUHAP, dengan adanya kata harus dalam Pasal 182, maka putusan tidak boleh keluar dari surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
Disebutkan, dakwaan merupakan batasan dalam memeriksa perkara persidangan sehingga penuntut umum diminta tidak melampaui.
“Surat dakwaan adalah pagar atau batasan yang jelas dalam memeriksa perkara persidangan bagi pihak-pihak. Untuk penuntut umum agar tidak melampaui kewenangan dalam menuntut terdakwa,”kata Hakim.
Heru Hidayat sendiri sudah divonis penjara seumur hidup di skandal korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya Persero).
Oleh sebab itu, Hakim memutuskan memvonis Heru Hidayat dengan tuntutan nihil di skandal korupsi di PT ASABRI Persero).
Dalam perkara ini, diketahui susunan perkara kumulatif melanggar Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Serta, Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Heru Hidayat dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama mantan Dirut ASABRI Adam Damiri dan Sonny Widjaja.
REMBANG- cakranusantara.net| Kasus limbah B3 diecer oleh enam terdakwa dengan peran berbeda-beda, di lahan bekas tambang di beberapa tempat di kabupaten Rembang, Jawa Tengah dinilai salah sasaran. Pasalnya tidak seharusnya limbah kategori berbahaya/ beracun itu dikirim atau dibuang di Rembang.
Direktur PT Banteng Muda Trans Indra Lukito yang saat ini sebagai terdakwa atas kasus dumping limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Spent Bleaching Earth (SBE) B413, ditahan di Rutan Rembang Jawa Tengah, bersama 5 terdakwa lainya.
Dalam sidang yang digelar di PN Rembang, Rabu (19/01/2022) mulai muncul fakta baru. JPU menghadirkan Dirut PT Faras Supriyadi. Supriyadi sendiri telah 3 kali dipanggil oleh JPU baru bisa hadir.
Dari keterangan Supriyadi diduga ada motif pemalsuan dokumen Festronik oleh terdakwa Indra Lukito. Limbah sesuai dengan MOU seharusnya dikirim ke PT Faras Jawa Timur tapi tidak dilakukan oleh terdakwa Indra Lukito. Malah diecer di lahan bekas tambang di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.
Aplikasi Festronik merupakan aplikasi yang bertujuan agar pergerakan limbah B3 yang diangkut benar-benar sampai pada pengelola akhir, terdeteksi dan up date. Penggunaan aplikasi ini, telah diwajibkan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum 1/1/2020, tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Environment Health Safety (EHS) dari PT Multimas Nabati Asahan (PT MNA) selaku pemilik limbah B3, M Daud Dasoka, saat hadir di PN Rembang (22/12/2021) mengatakan, pada bulan April 2020, telah dikeluarkan 11.000 Ton limbah B3 melalui PT Banteng Muda Trans kepada PT Faras.
Biaya yang dikeluarkan PT MNA yaitu Rp 650 perkilogram limbah. Namun Limbah itu tidaklah sampai ke PT Faras, melainkan diecer di Kabupaten Rembang oleh para terdakwa.
Direktur PT Faras Supriyadi, saat dimintai keterangan oleh Majelis Hakim PN Rembang menjelaskan, ternyata PT Faras itu mulai bergerak di bidang penggolahan limbah B3 di bulan September 2019, dan awal kerja sama juga dengan PT Banteng Muda Trans.
“Sebanyak 7200 ton limbah di akhir Februari hasil MOU 26 Maret 2020, Indra ngasih 2 cek ke Faras. Cek senilai 1,18 Milyar Rupiah. Lalu Indra minta kerja sama lagi dengan 1,65 Milyar sebagai jaminan untuk kegiatan selanjutnya, untuk yang 11.000 ton limbah ternyata tidak diterima sampai sekarang”, ungkap Supriyadi.
Selanjutnya, PT Faras menerima Limbah B3 SBE dari PT Banteng Muda Trans untuk diolah untuk campuran produk bata merah.
PATI- cakranusantara.net| Koperasi Mino Lumintu Barokah sah diresmikan dengan diawali Do’a Manaqib bersama di Kantor Koprasi dengan memotong tumpeng.
Koperasi Mino Lumintu Barokah (MLB) memilih membuka kantor di jalan Juana-Rembang KM 3,0 tepatnya Desa Trimulyo, Kecamatan Juana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang di support oleh Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).
Pembukaan Koperasi diawali dengan do’a bersama diiringi dengan bacaan Surah Manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Rodhiyallohu Anhu demi kelancaran berjenjang yang disertai dengan keberkahan yang di ikuti ±40 an orang, Rabu malam (19/01/2022) pukul 20:00 WIB.
Andi Suwanom selaku Ketua Koprasi MLB memberikan sambutan, Pihaknya meminta Izin kepada Kepala Desa (Kades) serta warga sekitar untuk mendirikan koperasi disini, koperasi ini nantinya bergerak bergerak di bidang perikanan dan kemungkinan bisa melebar ke usaha lainnya. “Koprasi ini didirikan dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota utamanya,”ungkapnya.
Kepala Desa (Kades) Trimulyo Daliyo menambahkan, pihaknya memberikan Apresiasi kepada MLB dan juga izin atas berdirinya Koperasi Mino Lumintu Barokah sekaligus sudah membuatkan izin dumisili di Desa Trimulyo ini untuk keabsahan dalam berusaha.
“Diharapkan agar selalu bisa menjaga kondusifitas dan menjaga ketertiban masyarakat di wilayah Desa Trimulyo, utamanya di lingkungan sekitar MLB,”tambah Kades Daliyo.
Dalam peresmian Koperasi turut hadir Ricky Ananta selaku ketua DPD PKP Jateng (Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Jawa Tengah) bersama Tim, Kades, Perangkat Desa, Warga Sekitar dan juga Siswoyo yang merupakan salah satu tokoh yang sudah tidak asing di wilayah Juana.
BLORA- cakranusantara.net| Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) Blora Polda (Kepolisian Daerah) Jawa Tengah AKBP Aan Hardiansyah,SH,MH memberikan arahan kepada jajaran Satuan Reserse Kriminal, (Satreskrim), Rabu, (19/01/2022) di Aula Arya Guna Polres Blora.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Kompol Christian Chrisye Lolowang,SH,SIK,MH, Kasat Reskrim AKP Setiyanto,SH,MH, Kaur Bin Ops Iptu Beno, serta para Kanit Reskrim dan Perwakilan anggota Reksrim Polsek jajaran.
Dalam kegiatan yang sederhana tersebut Kapolres AKBP Aan menyampaikan terima kasih kepada jajaran Satreskrim Polres Blora yang sampai saat ini telah melaksanakan tugas dengan baik. Namun demikian, Kapolres menekankan hal yang sudah baik harus dipertahankan. Bahkan jika perlu harus ditingkatkan, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.
Adapun salah satu pelayanan di Satuan Reserse Kriminal adalah aduan atau laporan masyarakat. Kapolres AKBP Aan mewanti wanti anggota agar jika ada laporan dari masyarakat segera ditindaklanjuti.
“Apa yang sudah baik harua kita pertahankan. Dan jika perlu harus kita tingkatkan. Terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Jika ada laporan, silahkan diterima dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada,”ucap Kapolres Blora.
Kemudian mengenai pelaporan pelaporan secara online ataupun administrasi dalam penyidikan, ia menyampaikan agar betul betul dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan standart operasional prosedur, (SOP) yang ada.
“Cepat tanggap dilapangan adalah wajib, tak kalah penting adalah piranti lunak seperti administrasi dan pelaporan. Jangan teledor, lakukan dengan baik sehingga tidak ada catatan,”tandasnya.
Perwira Polri yang juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Blora ini menekankan agar anggota Reskrim melaksanakan tugas dengan profesional dan cepat tanggap terhadap laporan dan situasi yang ada. “Tentunya kita harus peka dan bisa membaca situasi yang ada. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah hal yang paling utama yang harus kita jaga,”pungkasnya.
Wawasan kebangsaan merupakan usaha dalam rangka meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan warga negara, sebagai suatu bangsa yang bersatu dan berdaulat dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai warga Negara yang baik harus menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan patriotisme sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air.
Dihadapan ratusan siswa siswi SMK Binawiyata Sragen, Dandim mengatakan bahwa siswa harus belajar dari sejarah bangsa Indonesia yang dulu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Dijajah itu tidak enak maka dari itu harus belajar dari sejarah masa lalu supaya kesalahan yang dulu tidak terulang kembali. Dahulu pahlawan berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan sampai mengorbankan jiwa raga dan harta benda, untuk itu kita sebagai generasi penerus harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan memelihara, menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan cara masing masing sesuai bidangnya.
Berdirinya Boedi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional. Dengan bersatu Indonesia butuh 17 tahun untuk bisa merdeka, terbukti dengan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Banyak negara pecah karena beda suku, beda bahasa, karena ekonomi dan agama diantaranya Yugoslavia, uni Sovyet, Sudan dll. Pada abad ke 7 Sriwijaya runtuh bukan karena invasi asing tapi karena perebutan kekuasaan. Sejarah terulang pada abad 14 Majapahit runtuh. Persoalan bangsa Indonesia mulai dari Ambon, Aceh, Papua bisa diselesaikan dengan persatuan dan kesatuan tanpa memandang suku, ras agama dan golongan tertentu, untuk itu diperlukan saling menghargai, menghormati perbedaan.
Di Akhir Ceramah Letkol Anggoro berpesan kepada siswa siswi SMK Binawiyata agar patuh kepada orang tua, belajar yang rajin untuk meraih prestasi. Mengembangkan IQ, EQ dan ESQ, Jauhi Narkoba, hindari pergaulan yang merugikan, miliki 1 hobi keahlian sehingga bermanfaat di masa yang akan datang.Kepala sekolah SMK Bina Wiyata Sragen Drs. Saimin Samsuri, MM, MH mengucapkan terimakasih kepada Komandan Kodim Sragen yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan untuk mengisi wawasan kebangsaan di SMK Bina Wiyata. Suatu kehormatan Pak Dandim bisa hadir untuk memenuhi undangan kami untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada siswa siswi kami.
“Kami berharap semoga apa yang di sampaikan oleh pak Komandan Kodim Sragen bisa dimengerti, dipahami untuk selanjutnya dilaksanakan oleh anak didik kami,”papar Saimin.
Pati – Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sponsor Zerone Japan dengan Persipa Pati di kantor Zerone Japan lantai 4 turut Desa Boloagung, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Zerone Japan sendiri bergerak di bidang kecantikan khusus mobil Made in Japan yang terletak di jalan raya Pati-Kayen KM (Kilo meter) 13, turut Desa Boloagung, Rabu (19/01/2021).
Dalam sambutannya Dian Dwi Budi Anto (manager Persipa) mengucapkan terimakasih kepada Zerone Japan yang telah menjadi Sponsor terbesar atau sponsor utama buat Persipa.
“Semoga kerjasama ini makin memantapkan Persipa Pati dalam masuk liga tiga Nasional dan semoga Zerone Japan menjadi sukses sehingga bisa membuka cabang-cabang di wilayah Pati dan luar Pati,”ucap Dian.
Dengan adanya Sponsor ini bisa membuat Persipa menjadi lebih percaya diri (PD), secara estimasi kemarin habis 2 milyar, saya rasa di liga nasional pasti lebih besar lagi atau lebih besar dari 2 Milyar.
“Untuk masuk ke liga Nasional kita akan memasukkan lagi pemain-pemain baru dan nanti bisa di akses di Persipa Pati,”tambah Dian.
Sementara Tim kreatif zerone Japan Puji Astututi menyampaikan, penandatangan sponsor untuk Persipa Pati ini ada kesamaan di bidangnya, Zerone Japan sendiri memberikan pelayanan di bidang Otomotif seperti pembersih kaca, pembersih plafon mobil.
“Pihaknya akan tetap suport Persipa untuk raih kembali di kejuaraan berikutnya,”kata Puji.
Hendrik (tim Kreatif lainnya) menambahkan, Zerone Japan ini bergerak di bidang Otomotif atau sama di bidang olahraga, harapannya nanti Persipa Pati menjuarai di Liga Tiga Nasional menuju liga berikutnya.
“Seandainya bisa menuju ke Liga Dua Nasional untuk menyeponsori lagi ke liga 2, nanti akan kami pertimbangkan lagi,”pungkasnya.
PATI- cakranusantara.net| Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi Jusman Ali dan Plt. Divisi Pemasyarakatan sebelum mengikuti Pelaksanaan Deklarasi Janji Kinerja dan penandatanganan Komitmen Bersama Janji Kinerja Tahun 2022 antara Kepala UPT dengan Penjabat Struktural UPT eks- karisidenan Pati terlebih dahulu tabur benih Lele.
Dalam kunjungannya tersebut, sebelumnya keduanya meninjau langsung pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana berupa Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di Lapas Pati berupa pengelolaan kolam ikan lele. Sekaligus berkesempatan menebar 5000 ekor benih ikan lele kedalam dua kolam, Selasa (18/01/2022).
Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Febie Dwi Hartanto mengatakan, bahwa budidaya ikan lele di SAE Lapas Pati terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari yang awalnya hanya 3 buah kolam pada awal tahun lalu, saat ini sudah mencapai 11 kolam kusus budidaya lele. “kami berharap benih ikan lele ini dapat berkembang dengan baik,”Katanya.
Dikatakan, Pengelolaan kolan ikan lele ini dilakukan agar dapat menjadi sarana pembinaan bagi warga binaan yang ada di SAE, sehingga nantinya para narapidana yang mengelola memiliki kemandirian dalam pengembangan ikan lele.
“Tentu kami akan terus bersinergi dengan dinas terkait, agar dapat secara kontinue meninjau dan mendampingi proses budidaya sampai panen dan menghasilkan hasil panen yang berkualitas,“Tutur Febie
Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2022). Pada kegiatan itu, BPK juga menyerahkan Sertifikasi profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) kepada Kapolri.
Dalam kesempatan ini, Sigit menekankan soal pentingnya pemberian sertifikat CSFA untuk para perwira menengah dan perwira pertama di Polri. Menurutnya, anggota kepolisian saat ini membutuhkan kemampuan untuk melakukan audit dalam menangani suatu perkara yang menyangkut permasalahan kerugian negara maupun kerugian daerah.
Oleh karena itu, Sigit menginginkan adanya kegiatan supervisi antara Polri dan BPK terkait dengan menggelar pelatihan untuk meningkatkan kemampuan auditor dari personel kepolisian.
“Pada prinsipnya anggota kami diberikan kemampuan sebagai auditor, maka kami kemudian nanti menjadi paham dan kami membutuhkan itu saat ada supervisi,”kata Sigit dalam audiensi tersebut.
Untuk itu, Sigit meminta BPK untuk menyelenggarakan pelatihan terkait kemampuan audit kepada para personel Polri. Sehingga, kata Sigit, seluruh jajaran Korps Bhayangkara bisa mengidentifikasi sejak dini dalam proses penegakan hukum.
“Kita penting sekali memahami bagaimana cara kita bisa mengaudit, dengan begitu kita bisa memberikan warning untuk ke dalamnya,”ujar Sigit.
Pihak BPK dalam audiensi ini juga memberikan sertifikat profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) ke Kapolri. Sertifikat CSFA ini merupakan sertifikat profesi bagi para pemeriksa keuangan negara, sehingga profesionalisme para pemeriksa keuangan negara ditandai dengan pemberian sertifikat profesi pemeriksa keuangan negara.
“Kedatangan kami kesini ingin menyerahkan sertifikat CSFA kepada Bapak Kapolri,”kata Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.
Agus menuturkan, tujuan dari sertifikasi profesi CSFA yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi seorang pemeriksa keuangan negara, serta menjadi persyaratan untuk menandatangani Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Negara, yang meliputi pemeriksaan Laporan Keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Sementara itu Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Bahrullah Akbar mengatakan, sertifikat CSFA ini adalah tindak lanjut UU ASN agar pemeriksa keuangan negara memiliki sertifikat.
“Terkait dengan pemeriksaan keuangan negara, terutama APH, KPK harus ada penyamaan persepsi dengan BPK. Kedepan diharapkan kita punya persamaan persepsi bagaimana BPK melakukan pemeriksaan khususnya Irwasum terkait dengan audit,”tutur Bahrullah.