Penyidik Kejari Pati Seakan Intimidasi Ahli Waris, Kasus Lapangan Wonorejo Belum Kelar

Februari, 18, 23

 

PATI – Cakranusantara.net | Kasak-Kusuk kasus Bondo Deso di Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Jawa Tengah, sampai saat ini masih terus dalam penyidikan pihak Kejari (kejaksaan negeri) Pati, pemanggilan ahli waris pemilik lahan lapangan yang seakan-akan diintimidasi oleh penyidik Kejari Pati.

Pasalnya pihak Kejari Pati masih menjalankan penyidikan hingga saat ini, memanggil ahli waris pemilik lahan lapangan yang ditukar hak pakai dengan tanah Bondo Deso dan masih ber sertifikat Hak Milik (HM) “kok bisa” dalam pemanggilan ahli waris tersebut guna untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Kamis (28/10/2021) Pagi 09:00 WIB.

Berdasarkan keterangan narasumber ‘ahli waris’ ketika dimintai keterangan saat jam makan siang menerangkan, jika dalam pemanggilan ini untuk dimintai keterangan tentang sejarah tukar menukar pemakaian tanah ya saya jawab sebatas apa yang saya ketahui, dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya diantaranya, ‘seakan-akan saya di intimidasi penyidik’ kenapa kamu garap tanah itu “Bondo Deso” kok tanpa mengikuti mekanisme lelang? tanya dari penyidik, Tanah Bondo Deso yang ditukar hak pakai tersebut seluas 2600M² yang terletak di dukuh Gemenggeng, Desa Wonorejo,” terangnya.

saya sudah menyurati Desa, untuk meminta tanah saya kembali (saling tukar balik seperti awal lagi), malah desa kemudian membentuk tim sebelas, meminta saya untuk memilih mana?, yang saya garap itu atau milih yang barat Desa?, ‘pokoknya jangan memilih lapangan,dalam surat tim Sebelas ada dua pilihan selain lapangan-red’, namun saya belum kasih jawaban untuk memilih,kalau saya disuruh milih ya tetap saya memilih yang lapangan,” tambah dari ahli waris yang lain.

Sesuai dengan pesan orang tua, jika nanti kamu mau minta kembali tanah itu nanti bisa minta ke Desa, nanti bisa kembali sesuai dengan sertifikat, namun jawaban dari desa beda, malah saya di suruh milih yang lain dan disertai membentuk tim sebelas,yang seakan-akan mengintimidasi saya agar mau memilih tanah yang sudah dituliskan dalam lampiran yang di sodorkan ke saya-red,” jawabnya.

Penyidikan ini belum berakhir/ selesai nanti jam 13:30 WIB diminta kembali akan menjalani penyidikan lagi atau setelah selesai istirahat guna untuk makan siang dan juga ngopi/ minum biar tidak kelaparan dalam ruangan,”pungkasnya.

edit video YouTube Bersambung

(Ar-tim)

Kabid Humas Polda Sulsel Ucapkan Selamat Atas Gelar Doktor Yang Diraih Bupati Gowa

Oktober, 28, 21

GOWA – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol E. Zulpan, mengucapkan selamat kepada Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan yang telah selesai melaksanakan Sidang Terbuka Ujian Promosi Gelar Doktor Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum yang dilaksanakan Kamis (28/10/2021) di Aula Baharuddin Lopa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

“Ya, tentu kami senang dan bangga kepada beliau atas pencapaian tersebut, semoga gelar tersebut mendapatkan keberkahan dan sukses dalam karirnya kedepan,”kata E. Zulpan saat ditemui diacara sidang Promosi Doktor Bupati Gowar tersebut.

Kombes Pol E. Zulpan juga mennyampaikan bahwa dalam kesempatan tersebut Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam bersama PJU Polda Sulsel lainnya juga menghadiri langsung undangan Sidang Terbuka Ujian Promosi Gelar Doktor Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.

Dilanjutkan Kabidhumas Polda Sulsel bahwa dihadapan para penguji dari Internal dan Penguji Eksternal, Bupati Gowa dua periode ini mencoba mengangkat kajian penelitian terkait bagaimana pengaturan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Dalam kajian penilitian yang dilakukannya kata E. Zulpan dimaksudkan untuk menemukan dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pengaturan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Ia menyebutkan, Bupati Gowa ini melakukan pengkajian sejumlah aturan-aturan perundang-undangan terkait proses pemilihan kepala daerah dari sisi demokrasi terlihat bahwa tidak ada kesamaan kedudukan antara calon pasangan dari partai politik dengan calon perseorangan.

Menurut E. Zulpan, gelar ini merupakan pencapaian luar biasa karena gelar Doktor yang diraih membutuhkan proses yang sangat panjang. Ia juga berharap Karya Penelitian Bupati Gowa ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam proses demokrasi di Indonesia.

(jr’)

Presiden Joko Widodo Tegaskan Pentingnya Penguatan Kebangsaan

Oktober, 28, 21

JAKARTA – Presiden Joko Widodo bersama Ketua MPR-RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat-Republik Indonesia),Bambang Soesatyo memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dengan turut serta dalam ‘Kongres Kebangsaan’ yang mengusung tema besar ‘Ikhtiar Memperadabkan Bangsa’.

Diselenggarakan oleh MPR-RI bekerjasama dengan Aliansi Kebangsaan dan Forum Rektor Indonesia, serta didukung Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Media KOMPAS.

“Saya berharap Kongres Kebangsaan dapat melakukan refleksi mendalam tentang dunia masa kini dan yang akan datang. Serta menghasilkan rekomendasi besar bagi penguatan kebangsaan. Lebih penting lagi, bisa memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kehidupan kebangsaan kita kedepan,”ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pembuka ‘Kongres Kebangsaan: Ikhtiar Memperadabkan Bangsa’ secara virtual, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Kamis (28/10/21).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Syarif Hasan, Arsul Sani, dan Hidayat Nur Wahid. Hadir pula Ketua Kelompok DPD-RI (Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia),Tamsil Linrung, Ketua Umum Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Ketua Forum Rektor Indonesia Prof. Ir. Panut Mulyono, Ketua Umum AIPI Dr. Alfitra Salam, Pakar Aliansi Kebangsaan Yuddy Latief, Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darojat, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Ma’mun Murod, Ketua PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnarki serta para pendiri dan tokoh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) antara lain Abdul Latief, Jan Darmadi, dan Maher Algadri.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, Sumpah Pemuda mengingatkan betapa pentingnya kata Satu; Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, Indonesia. Menjadi kata kunci terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Walaupun ada lebih dari 270 juta penduduk, seluruhnya tetap satu kesatuan. Ada individu dengan segala kebebasannya, tetapi juga ada kepentingan bersama dengan segala konsensus dan konsekuensinya.

“Komitmen terhadap kebebasan individu dijamin konstitusi. Tetapi menjadi Indonesia Incorporated, menjadi bangsa yang bersatu kekuatannya, merupakan syarat utama memenangkan persaingan global. Karena landscape ekonomi global saat ini penuh dengan disrupsi dan kompetisi.

Setelah Revolusi 4.0, dalam dua tahun ini disrupsi dipertegas dengan kehadiran pandemi, yang juga mengajarkan tentang posisi kita sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa selamat sendirian. Hanya bisa selamat kalau semua diselamatkan.

Solusi keluar dari pandemi bukanlah solusi individual, melainkan solusi bersama. Pandemi juga mengajarkan moralitas dan etika tentang keseimbangan kebebasan individu dan stabilitas sosial serta kepentingan bersama,”jelas Presiden Joko Widodo.

Bamsoet yang merupakan Ketua DPR RI ke-20 ini menerangkan, Kongres Kebangsaan diselenggarakan untuk menggugah kesadaran kolektif tentang persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Serta menggalang tanggungjawab intelektual untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam usaha transformasi sosial.

“Pada akhirnya akan menawarkan peta jalan pembangunan sebagai masukan rekomendasi kebijakan bagi penyusunan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta menjadi ruang konsensus bersama berbagai entitas dalam pergumulan Indonesia yang bhinneka, dalam upaya membangun peradaban Pancasila,”terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan, pelaksanaan Kongres Kebangsaan sengaja dilakukan bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Mengingat momentum Sumpah Pemuda adalah ikrar kebangsaan yang mendobrak sekat-sekat primordialisme. Menuntut kesadaran kolektif, bahwa di tengah kemajemukan sebagai sebuah bangsa, satu-satunya cara untuk dapat bertahan dari pusaran peradaban dan dinamika zaman, adalah dengan mentransformasikan setiap diri sebagai bagian dari satu ke-Indonesiaan.

“Sebagaimana pandangan Bung Karno, bahwa frase dari Sabang sampai Merauke bukanlah rangkaian kata- kata yang sekedar mempresentasikan entitas geografi, melainkan satu entitas kebangsaan, satu entitas kenegaraan, satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologi, dan satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup dalam gelora semangat kebangsaan dalam membangun peradaban,”pungkas Bamsoet.

(*/Jr)

Kodim 0718/Pati Laksanakan Tes Kesemaptaan Jasmani

Oktober, 28, 21

PATI – Untuk mengetahui kemampuan fisik para Prajurit, ratusan personel dari Kodim 0718/Pati dan dinas jawatan TNI AD melaksanakan tes kesemaptaan jasmani periodik II Ta. 2021 di lapangan kompi senapan C Batalyon Infanteri 410/Alugoro Pati.

Tes kesemaptaan jasmani A dan B periodik II TA. 2021 hari ke 1 diikuti oleh anggota Kodim 0718/Pati dan satuan dinas jawatan TNI AD kabupaten pati yang akan digelar selama dua hari yakni hari ini kamis (28/10) dan jumat (29/10).

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga terkait dengan masa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Selain itu karena padatnya kegiatan di jajaran Koramil, mulai dari kegiatan pendampingan vaksinasi dan kegiatan pembinaan kewilayahan lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Perwira seksi operasi kodim pati kapten Inf Munawar pasa saat mengambil apel pagi sebelum pelaksanaan kesemaptaan, Kamis (28/10/2021).

“Laksanakan kegiatan secara bergantian sesuai dengan jadwal, karena kegiatan cukup padat dengan adanya serbuan vaksin dan kegiatan intern kesemaptaan jasmani hari ini,”ujar kapten munawar.

“Dan saya minta lakukan tes kesegaran jasmani periodik ini dengan penuh semangat, jaga faktor keamanan jika tensi dinyatakan tidak layak jangan dipaksakan untuk ikut melaksanakan kegiatan,”tandasnya.

Dalam kegiatan kesemaptaan jasmani, para prajurit akan melaksanakan kesemaptaan A berupa lari selama 12 menit dirangkai dengan kesemaptaan B berupa Pull up, Push Up, Sit Up, lunges dan Sutle Run.

Kegiatan masih berlanjut setelah kesemaptaan A dan B, tes terahir yang harus dilaksanakan adalah ketangkasan renang dasar gaya dada dengan jarak 50 meter yang dipusatkan di kolam renang Namira kecamatan Tlogowungu.

(Pendim)

Pengamanan Over Estimate, Polda Banten Kerahkan 2.000 Personel di Pilkades Serang

Oktober, 27, 21

SERANG – Pelaksanaan Pilkades di wilayah hukum Polda Banten akan berlangsung di Kabupaten Serang yang dilakukan pengamanan oleh Polres Serang, Polres Serang Kota, dan Polres Cilegon pada Minggu 31 Oktober 2021 mendatang.

Pengamanan Pilkades akan dilaksanakan di Kabupaten Serang di 144 Desa yang tersebar di 29 Kecamatan dan 1.444 TPS dengan rincian Polres Serang sebanyak 95 Desa di 17 Kecamatan dan 814 TPS, Polres Serang Kota sebanyak 22 Desa di 7 Kecamatan dan 184 TPS, serta Polres Cilegon sebanyak 27 Desa di 5 Kecamatan dan 197 TPS dengan rentang wilayah yang cukup luas.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menyampaikan atas atensi dari Kapolda Banten bahwa Personel yang melaksanakan pengamanan di TPS tidak diperbolehkan membawa senjata api, agar mengamankan sesuai aturan yang berlaku.

Sesuai dengan hasil mapping, terdapat 7 desa yang diidentifikasi sangat rawan dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Serang yang dilatarbelakangi oleh lokasi geografis yang cukup jauh, histori konflik dan pemetaan perkuatan yang hampir berimbang antar calon kepala desa.

Adapun personel Polri dalam pengamanan TPS sebanyak 1.276 orang yang berasal dari personel Polres Serang, Polres Serang Kota, Polres Cilegon dan bantuan personel dari Polda Banten serta sebanyak 480 personel yang bersifat mobile. Selain personel Polri, terdapat 2.444 personel Linmas dengan pola penugasan 1 TPS dijaga 2 Linmas.

“Dan Terdapat personel anti anarkis yang bersifat mobile sebanyak 360 personel dari Brimob baik dari Satbrimob Polda Banten juga dari Korps Brimob Mabes Polri dan 120 personel dari Ditsamapta Polda Banten,”ucap Shinto Silitonga.

“Untuk penugasan personel mobile dilakukan di 9 zona yang terpusat di Polsek Cikande, Polsek Kragilan, Polsek Tirtayasa, Polsek Pamarayan, Polsek Bojonegara, Polsek Mancak, Polsek Baros, Polsek Kramatwatu, dan Polsek Pabuaran,”lanjutnya.

Kapolda Banten menugaskan para Pejabat Utama Polda Banten untuk menjadi pengamat wilayah (Pamatwil) di setiap Polsek guna menjadi supervisor dan problem solver terhadap dinamika permasalahan yang terjadi dalam Pilkades sehingga terwujud Pilkades yang aman, sehat dan kondusif. Shinto Silitonga menyampaikan bahwa Polda Banten dalam melaksanakan pengamanan Pilkades mengikuti aturan sesuai dari Pemerintah Kabupaten Serang.

“Personel pengamanan Pilkades agar bersikap netralitas tidak boleh ada keberpihakan kepada para calon kepala desa,”jelas Shinto Silitonga.

Terakhir, Shinto Silitonga menjelaskan pengamanan Pilkades Kabupaten Serang akan menggunakan pola overestimate.

“Mari untuk bersama menjaga kamtibmas saat Pilkades, hindari money politic, hoax, intimidasi dan patuhi protokol kesehatan sehingga Pilkades berlangsung aman, sehat dan kondusif,”tandasnya.

(Bidhumas/jr’)

Kemendagri Apresiasi Pelaksaan E-Voting Pilkades Bantaeng

Oktober, 27, 21

BANTAENG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bantaeng, Rabu, 27 Oktober 2021.

Direktur Jendral (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Afery Syamsidar Fudail datang langsung memantau pelaksanaan Pilkades serentak di Bantaeng. Sekedar diketahui, Bantaeng menjadi salah satu dari enam kabupaten di Indonesia yang melaksanakan Pilkades serentak pada, Rabu, 27 Oktober 2021.

Lima kabupaten lainnya yang ikut melaksanakan Pilkades adalah Oku Selatan, Banjarnegara, Sumedang, Indragiri Hulu (Inhu), dan Hulu Sungai Utara (HSU). Dari semua kabupaten itu, hanya Bantaeng yang melaksanakan Pilkades dengan sistem E-Voting.

“Ini inovasinya bagus ditiru. Dari Indonesia Timur, mungkin Bantaeng yang baru pertama kali melaksanakan Pilkades sistem E-Voting,”jelas Direktur Jendral (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Afery Syamsidar Fudail saat memantau pelaksanakan Pilkades E-Voting.

Afery juga melaksanakan Webinar bersama dengan enam kabupaten yang menyelenggarakan Pilkades serentak itu. Webinar itu juga dipantau oleh seluruh jajaran Kemendagri.

Dalam kesempatan itu, Afery mengakui dan memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh Bantaeng,”jelasnya.

Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin melaporkan pelaksanaan Pilkades dengan sistem E-Voting ini sudah yang ketiga kalinya dilakukan di Kabupaten Bantaeng.

Artinya, daerah ini sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk pelaksanaan Pilkades dengan sistem E-Voting. Bedanya, tahun ini, sistem E-Voting lebih didekatkan lagi di masyarakat dengan memperbanyak Tempat pemungutan suara (TPS).

Dia menambahkan, secara umum, pelaksanaan Pilkades di Bantaeng itu sama dengan Pilkades di daerah lainnya di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan mulai pukul 08.00 pagi dan mengedepankan protokol kesehatan. Dia menambahkan, Bantaeng saat ini menyelenggarakan Pilkades dengan sistem E-Voting pada 42 tps dengan total 17.242 daftar pemilih tetap (DPT).

“Pilkades juga saat ini disupport penuh pengamanan. Ini menjadi bagian dari kami sehingga bisa sukses pelaksanaan pilkades. Sinergitas ini menjadi bagian yang bisa menciptakan suasana aman dan tertib,”jelas dia.

Dijaga 189 Polisi Kapolres Bantaeng, AKBP Rachmat Sumengkar mengatakan, Pilkades di Bantaeng juga dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI AD.

Dia menyebut, polisi mengerahkan 189 personel kepolisian di setiap TPS yang ada di Bantaeng. Selain bertugas menjaga keamanan, polisi juga bertugas mengarahkan pemilih melaksanakan protokol kesehatan.

“Kita juga membantu panitia untuk mengarahkan pemilih untuk patuh pada protokol kesehatan,”jelas dia.

Dia menambahkan, polisi juga akan mengawal dan menjaga surat suara. Dia juga berharap masyarakat tetap dewasa dalam proses ini dan menjaga kedamaian di daerah.

“Kita senantiasa harapkan kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Pilkades ini,”jelas dia.

(*/jr’)

Kades Sodong Bersama Anaknya Korupsi DD, Diamankan Polres Pandeglang

Oktober, 27, 21

Pandeglang – Kades (Kepala Desa) Sodong kecamatan Suketi Kabupaten Pandeglang kesandung kasus penyelewengan Anggaran Dana Desa (DD) bersama anaknya yang akhirnya Satreskrim Polres (Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort) Pandeglang Ungkap Kasus Korupsi DD.

SJ (54) Kepala Desa (Kades) Sodong, dan anaknya YP (29) Kaur Keuangan atau Operator Desa Sodong diamankan Satreskrim Polres Pandeglang Polda Banten Karena Korupsi pada program Dana Desa (DD) TA. 2019.

Penangkapan bermula SJ (54) Kepala Desa Sodong pada tanggal 22 April 2020 melakukan korupsi dana desa sebesar Rp. 418.134.664,43.- dan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi termasuk saksi ahli yang mengaudit tentang spesifikasi bangunan, hasil pemeriksaan tersebut YP (29) Kaur Keuangan atau Operator Desa Sodong yang merupakan anaknya pada tanggal 21 Juli 2021 ditetapkan menjadi tersangka korupsi dana desa tersebut.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga didampingi Kapolres Pandeglang AKBP Belny Warlansyah saat menggelar konferensi pers di Polres Pandeglang, Rabu (27/10) menjelaskan awalnya Desa Sodong Kecamatan Saketi menerima Dana Desa (DD) dari APBN Melalui APBD kab. Pandeglang TA. 2019 sebesar Rp. 772.834.000,-. diperuntukan untuk pembangunan Desa, selanjutnya YP (29) Kaur Keuangan atau Operator Desa Sodong melakukan pengajuan proposal pengajuan dana tersebut.

“Dana sesuai proposal pengajuan Dana Desa (DD) TA. 2019 yang digunakan atau Realisasi pengajuan dana desa hanya sebesar Rp. 354.413.135,57, untuk sisanya tidak digunakan sesuai Proposal dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa TA. 2019 sebesar Rp. 418.134.664,43,-“kata Shinto Silitonga.

Shinto Silitonga menyampaikan Uang Negara untuk pembangunan desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.”Uang dari hasil Korupsi sebesar Rp. 418.134.664,43,- pelaku mengatakan digunakan untuk Keperluan didesa yang bukan peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi Tersangka,”imbuh Shinto Silitonga.

Shinto menyatakan modus operandi kejahatan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara melakukan pembangunan fisik tidak sesuai dengan spesifikasinya, hal ini sesuai dengan keterangan ahli audit bangunan dari akademisi.

Selanjutnya Shinto Silitonga menyatakan selain itu ada penyalahgunaan anggaran negara lainnya.

“Tersangka bahkan mengalihkan penggunaan anggaran untuk program pemberdayaan desa, pembinaan desa dan modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Des),”ujar Shinto.

Adapun barang bukti penangkapan, Shinto Silitonga menjelaskan yaitu berupa Surat Perintah Tugas melaksanakan fasilitas proposal pengajuan Dana Desa, Dokumen Realisasi Pelaksanaan APBD Pemerintah Desa Sodong TA. 2019, dan Laporan Realisasi Anggaran.

Selanjutnya Shinto Silitonga menyampaikan saat ini para tersangka dan barang bukti sudah masuk tahap P21 dan akan diserahkan ke kejaksaan negeri pandeglang.

“Akibat perbuatan tersangka, ia dikenakan hukuman sesuai dalam Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UURI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana maksimal selama 20 (dua puluh tahun),” jelas Shinto Silitonga.

Kabidhumas memberikan peringatan kepada kepala desa untuk mengelola uang di rekening desa dengan baik karena uang tersebut adalah uang negara, bukan uang milik kepala desa.

“Warning bagi kepala desa, gunakan uang negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, itu bukan uang kepala desa tapi uang negara, menyalahgunakan uang negara pasti akan ditindak tegas oleh Polda Banten,”tegas Shinto.

Selanjutnya Shinto Silitonga mengapresiasi pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pandeglang.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Satreskrim Polres Pandeglang Polda Banten yang telah berhasil mengungkap kasus korupsi dana desa ini. Saya berharap Polres jajaran Polda Banten terus melakukan pengungkapan kasus seperti ini, mari kita jaga uang negara agar tidak digunakan oleh oknum tertentu guna kepentingan pribadi,”tegas Shinto Silitonga.

Terakhir Shinto Silitonga juga mengimbau kepada seluruh Kepala Desa yang ada di wilayah hukum Polda Banten agar menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya, jangan coba-coba korupsi,”tutup Shinto Silitonga.

(Bidhumas/jr’)

PN Pati Gelar Sidang Praperadilan Dugaan Pungli PTSL Desa Jimbaran, Diduga Mandul

Oktober, 27, 21

PATI – Pengadilan Negeri (PN) Pati kembali menggelar sidang ke empat Praperadilan atas Dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam kasus pungutan tambahan dan/ atau pungutan liar (pungli) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017-2018 di Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang di tangani Polres Pati Diduga Mandul.

Lanjutan Sidang ke empat dengan nomer perkara praperadilan, 2/pid.pra/2021/PN pti, rabu 27/ 10/21 dengan jenis perkara Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dengan agenda pembacaan Duplik, bukti pemohon dan termohon, dan saksi pemohon, Pihak pemohon di hadiri oleh kuasa hukum YUNANTYO ADI SETYIAWAN, S,H., adapun pihak kuasa hukum termohon dihadiri HARTONO, S,H.M,M., Rabu (27/10/2021) dimulai pukul 09:00-10:30 WIB.

Adapun peristiwa yang telah Pemohon adukan tentang dugaan Tipikor pada Program PSTL tahun 2017-2018 dll. diduga sudah dilakukan Kepala Desa Jimbaran yang telah ditindak lanjuti oleh penyelidik Unit III/Tipikor Satreskrim Polres Pati Ipda Miftah Anshori, S.H., M.H. (Kanit Idik III/Kanit Tipikor) yang sudah di berhentikan melalui Surat Ketetapan Peghentian Penyelidikan ber Nomor : S.Tap/549.c/XI/2020/Reskrim per tanggal 03 November 2020-berkas-red.

Dalam gelar sidang perkara pihak Pemohon mendatangkan satu saksi NUR ROHMAT warga desa Jimbaran yang turut serta dalam Penyertifikatan tanah tahun 2017 memberikan kesaksian jika saya membayar Rp. 750.000,00.,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) juga syarat-syarat dalam pengajuan program PTSL namun waktu itu tidak di beri bukti pembayaran atau bukti kwitansi, yang diterima secara langsung oleh salah satu perangkat desa Jimbaran,”terangnya.

Dalam kesempatan sidang pihak Tergugat mengajukan pertanyaan pada saksi dalam kesaksian ini apakah saudara tau ini dalam agenda apa yang kemudian dijawab saksi tidak tau, yang kemudian ditambahkan pertanyaan dari pihak tergugat lainnya apakah saudara tau apa yang sudah di lakukan penyidik Polres (Kepolisian Resort) Pati, yang kemudian di jawab tidak tau juga,”jawabnya.

Ditempat lain saat selesai Sidang ke-4 kuasa hukum termohon, Hartono, S,H.M,H. menyampaikan, sidang berjalan dengan lancar,enak bisa bertemu dengan teman lama,sidang yang sudah dimulai pada Jum’at (22/10/2021) hingga hari ini Rabu (27/10/2021), atas dugaan pengondisian dalam penyidikan sehingga Kasus tersebut berhenti, saya kalau di tanya pasti saya jawab apa adanya, tidak boleh mengurangi ataupun menambahi, masalah proses penyelidikan yang berhenti saya tidak boleh menanggapi,”tegasnya.

(Ar-tim)

Kacab BPJS Ketenaga Kerjaan Pati Diduga Tidak Serius Dalam Menangani Program

Oktober, 27, 21

PATI – Kepala Cabang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Kacab BPJS) Ketenagakerjaan Pati diduga tidak serius dalam melakukan pengelolaan program yang ditangani.

Hal itu menyusul lantaran dirinya yang berkantor di jalan Dr. susanto Pati itu seakan-akan enggan menemui wartawan yang hendak melakukan wawancara terkait program yang di tanganinya.

Tujuan wartawan untuk menemui Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pati hanya ingin melakukan konfirmasi soal program di BPJS ketenagakerjaan, jumlah peserta dan lain-lain yang saat ini ditangani oleh BPJS ketenagakerjaan, hanya saja dari pimpinan terkesan menghindar dan menutupi program yang ditangani.

Saat sejumlah wartawan yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan pada Selasa (26/10), dari satpam di kantor ketenagakerjaan mengatakan bahwa pimpinan sedang sibuk dan sedang vicon, sehingga meminta agar wartawan meninggalkan nomor ponsel, atau menghubungi melalui nomor kantor BPJS ketenagakerjaan, hanya saja ketika dihubungi oleh wartawan, pihak BPJS mengatakan bahwa pimpinan sedang sibuk, jadi gak bisa dihubungi, namun dari pihak wartawan sendiri masih berupaya untuk menunggu dan akan menjadwalkan untuk bertemu pada Rabu (27/10), pagi hari.

Hanya saja ketika sejumlah wartawan datang lagi sekitar pukul 08.30 WIB, pimpinan sudah tidak ada, dan hanya berpesan melalui security agar wartawan menemui teller saja apabila ingin melakukan koordinasi, dan silahkan ambil nomor antrian.

“Bapak pesan, nanti ketemu sama teller saja, karena saat ini bapak lagi ke Sekda,”Ungkap security BPJS ketenagakerjaan.

Sikap yang ditunjukkan oleh Kepala BPJS ketenaga kerjaan itu dianggap tidak menghargai profesi jurnalis, karena melalui securytinya meminta agar wartawan melakukan wawancara kepada teller, padahal ada beberapa hal yang akan ditanyakan oleh wartawan kepada pimpinan BPJS ketenaga kerjaan, namun dari pimpinan BPJS Diduga sengaja menutupi.

“Kita sudah janji akan datang pagi ini, namun kepala BPJS ketenaga kerjaan sengaja menghindar, dan tidak mau menemui wartawan,”Ungkap satrio salah satu wartawan pati.

(Ar-tim)

Kejari Pati Terima Tahap II Kasus Perindo

Oktober, 26, 21

PATI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati sudah menerima tahap II atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah dan pembangunan cold storage oleh Perum Perikanan Indonesia (Perindo) di jalan Juana – Rembang desa Bumimulyo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.

Saat ini, pengusutan kasus tersebut sudah tahap II, dan sudah dilimpahkan oleh Kejati (Kejaksaan Tinggi) ke Kejari Pati pada Kamis (21/10),”ungkap Kasipidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Pati, Herry Setiawan Selasa (26/10/2021) di ruang kerjanya.

Kasus tersebut, Sudah menetapkan 2 (Dua) orang tersangka yakni MR dan KS. Keduanya dianggap bersalah karena dianggap sebagai aktor dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan tanah dan pembangunan Cold Storage oleh Perum Perindo di jalan Juana – Rembang tahun 2016/2017 yang merugikan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00.,-(empat ratus juta) lebih.

“Ada 2 orang tersangka, dan selanjutnya perkara ini sudah dialihkan ke Kejari Pati, namun tidak menutup kemungkinan untuk jaksa dari Kejati juga akan dilibatkan, karena perkara itu awalnya kan dari Kejati,”ujarnya.

Perkara tersebut merugikan anggaran negara sebesar Rp 400 juta lebih, dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang, setelah dilimpahkan ke Kejari Pati.

“Minggu depan kemungkinan sudah kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang,”Katanya.

Atas kasus tersebut, keduanya yakni MR melanggar undang-undang pasal primer, pasal 2 dan 3, dan pasal 11 tentang UU Tipikor, semantara untuk KS melanggar pasal 2, 3, dan pasal 13 UU Tipikor dengan ancaman masing-masing pidana diatas 5 tahun.

(Ar)