Pati – Forum Masyarakat Karaban Peduli (FORMAKALI) pertanyakan tindak lanjut dari hasil penghitungan kegiatan rehabilitas pembangunan pasar Desa Karaban, kecamatan Gabus, kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga ada penyelewengan anggaran saat ini di tangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati.
FORMAKALI akan mengawal kasus dugaan penyelewengan anggaran rehabilitas pasar Desa Karaban yang nilainya ratusan juta rupiah yang saat ini ditangani oleh bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pati.
“FORMAKALI akan kawal terus proses hukum dugaan penyelewengan anggaran rehabilitas pembangunan pasar Desa Karaban yang di tangani Kejari,”Ungkap Zaeni Ketua FORMAKALI melalui sambungan telepon.
Zaeni menambahkan, pihak FORMAKALI mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran apabila kasus dugaan penyelewengan anggaran rehabilitas pembangunan pasar Desa Karaban berhenti ditengah jalan,”ancamnya.
Sementara Kasi Pidsus Kejari Pati, Herry Setyawan kepada wartawan mengatakan pihaknya masih menunggu hasil proses penghitungan kegiatan pasar Desa Karaban oleh bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pati.
“Kita masih menunggu hasil penghitungan kegiatan pasar Desa Karaban oleh bidang Cipta Karya DPUPR, proses masih berjalan terus,”Katanya.
Terpisah, melalui pesan singkat WhastApp (WA), Kasi Tata Bangunan bidang Cipta Karya DPUPR Pati, Budi kepada wartawan mengungkapkan jika proses penghitungan kegiatan dipasar Desa Karaban masih dalam proses.
“waktu yang dibutuhkan untuk proses perhitungan kita belum bisa memastikan, karena dengan kepadatan pekerjaan dan terbatasnya jumlah personil teknis dibidang cipta karya,”Ungkap Budi, Senin (1/11/2021)
Budi menjelaskan, untuk langkah selanjutnya setelah proses penghitungan kegiatan pasar Desa Karaban selesai, bidang Cipta Karya DPUPR Pati akan menyerahkan ke Kejari Pati.
“Setelah proses perhitungan selesai dan disahkan oleh pimpinan kami, kita akan menyerahkan ke Kejari Pati disertai berita acara penyerahan hasil perhitungan,”Jelasnya.
Glasgow – Setelah menempuh penerbangan selama kurang dari tiga jam, pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Glasgow Prestwick di Glasgow, Skotlandia, pada Minggu, 31 Oktober 2021, sekitar pukul 21.40 waktu setempat.
Di bawah tangga pesawat, Presiden Jokowi disambut oleh Duta Besar RI untuk Britania Raya merangkap Republik Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), Desra Percaya dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Britania Raya, Kolonel Czi Ranon Sugiman, serta pejabat pemerintahan setempat.
Presiden langsung menuju rangkaian kendaraan yang telah disiapkan untuk kemudian menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Glasgow. Setibanya di hotel, Presiden Jokowi disambut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, para pejabat KBRI London dan General Manager Hotel tersebut.
Kehadiran Presiden Jokowi di Glasgow ini utamanya untuk menghadiri KTT Pemimpin Dunia COP26 yang berlangsung pada tanggal 1-2 November 2021. KTT yang dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson tersebut akan dihadiri oleh 121 kepala negara dan kepala pemerintahan.
Presiden menegaskan, posisi Indonesia dalam isu perubahan iklim adalah sangat konsisten. Menurutnya, Indonesia akan terus bekerja keras memenuhi komitmen yang telah dibuat.
“Kita tidak ingin ikut dalam retorika yang pada akhirnya tidak dapat kita jalankan,” jelas Presiden dalam keterangannya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat, 29 Oktober 2021 lalu.
Dalam kunjungannya ke Inggris Raya ini, Kepala Negara juga akan melakukan temu bisnis dengan pimpinan dunia usaha Inggris yang telah berinvestasi dan ada yang akan memperluas investasinya di Indonesia, serta menggelar sejumlah pertemuan bilateral.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Glasgow antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Roma – Usai menghadiri rangkaian KTT G20 di Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo melanjutkan lawatan kerja luar negerinya ke Glasgow, Skotlandia.
Presiden Jokowi beserta rombongan bertolak dari Bandara Internasional Fiumicino, Roma, sekitar pukul 20.00 waktu setempat.Tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi di Bandara Fiumicino antara lain Duta Besar RI untuk Italia R.A. Esti Andayani dan Atase Pertahanan RI Roma Kolonel Laut Wachyad.
Di Glasgow, Presiden Jokowi akan menghadiri sejumlah agenda kerja, utamanya menghadiri KTT Pemimpin Dunia COP26 pada tanggal 1 sampai 2 November 2021.
Selama di Roma, Presiden mengikuti sejumlah agenda kerja, baik itu sesi KTT G20 maupun pertemuan-pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara maupun organisasi internasional.
Di hari pertama, Presiden mengikuti sesi KTT G20 tentang ekonomi dan kesehatan global. Presiden juga menjadi salah satu pembicara kunci pada side event KTT G20 yang membahas soal UMKM dan bisnis milik perempuan.
Selain mengikuti acara KTT G20, Presiden juga menggelar tiga pertemuan bilateral bersama pemimpin negara yaitu Perdana Menteri Australia, Presiden Perancis, Presiden Turki dan pertemuan dengan Bank Dunia.
Di hari kedua, Presiden Jokowi berbicara pada sesi KTT G20 yang membahas topik perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup, serta pada sesi yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan, Di sela-sela KTT G20, Presiden Jokowi juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel dan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Adapun pada KTT Rantai Pasok Global, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin untuk mewujudkan ekosistem rantai pasok global yang tangguh.
Pada penutupan KTT G20, Presiden Jokowi secara resmi menerima tongkat estafet keketuaan atau presidensi G20 dari PM Italia Mario Draghi.
Presiden juga mengundang para pemimpin untuk hadir pada KTT G20 yang rencananya digelar di Bali pada 30-31 Oktober 2022.
Roma – Presiden Joko Widodo membahas beberapa isu politik dunia, antara lain perkembangan di Afghanistan, saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, di sela-sela KTT G20 di La Nuvola, Roma, Italia, pada Minggu, 31 Oktober 2021.
Presiden Jokowi menjelaskan mengenai upaya yang sedang dilakukan Indonesia untuk mencoba membantu Afghanistan. Presiden Michel menilai, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengalaman yang baik dengan Afghanistan.
Kedua, Presiden Jokowi juga membahas isu perubahan iklim dan menyampaikan upaya yang dilakukan Indonesia dalam hal penurunan deforestasi, kebakaran hutan, dan rehabilitasi mangrove
Presiden berpandangan bahwa saat membahas isu perubahan iklim, semua negara harus bekerja sama dan tidak saling menyalahkan agar semua negara memiliki kemampuan melakukan transisi ekonomi dan transisi energi.
“Teknologi dan investasi menjadi kunci. Hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa kerja sama, termasuk dengan negara-negara maju,”ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa komitmen Indonesia sangat jelas dan konsisten. Pemenuhan nationally determined contributions atau NDC Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Pada saat banyak negara masih terus mengalami kebakaran hutan yang hebat, kebakaran hutan di Indonesia justru berkurang 82 persen.
“Deforestasi mengalami angka terendah dalam 20 tahun. Rehabilitasi mangrove akan mencapai 600.000 hektare dalam 3 tahun,”kata Presiden.
Selain itu, Presiden Jokowi juga membahas mengenai isu kesehatan, termasuk rencana dunia membahas Pandemic Treaty. Dalam pembahasan mengenai isu kesehatan, Indonesia menyampaikan kekhawatiran terhadap diskriminasi terhadap beberapa jenis vaksin yang dilakukan oleh Uni Eropa.
Secara singkat, Presiden juga mendorong agar perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA dapat segera diselesaikan. Terlebih, perundingan terkait hal tersebut sudah berlangsung selama lebih dari lima tahun.
“Saya sangat berharap perundingan Indonesia-EU CEPA dapat kita selesaikan. Perundingan ini sudah memakan lebih dari lima tahun. Dengan karakter produk yang saling melengkapi, saya yakin CEPA ini akan membawa manfaat besar bagi kita,”ujar Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
PATI – Mantan Kepala Desa (Kades) Sambirejo Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sutrisno Diduga Embat Uang Dana Desa tahun 2020 Hingga mencapai Ratusan Juta Rupiah.
Pasalnya pada akhir masa jabatan (AMJ) saat hendak mengikuti kompetisi pilihan Kepala Desa (Pilkades) laporan AMJ nya belum terselesaikan sehingga pada waktu itu Camat Tlogowungu, Jabir sering diberitakan terkait laporan AMJ belum selesai namun masih bisa mengikuti Pilkades Periode 2021-2027.
Sedangkan disisi lain ganjalan-ganjalan fisik dari penkerjaan lain masih ada yang belum terselesaikan, sehingga Kades yang baru mau tidak mau seakan dipaksa harus menyelesaikan tanggung jawab dari mantan Kades yang sebelumnya (Sutrisno).
Hal tersebut sangat ironis sekali, meskipun pihak Inspektorat sudah sering kali dikirimi beberapa berita namun seakan-akan tidak ngefek sama sekali, Disinyalir belum juga ada tindakan dari pihak Inspektorat.
Dengan demikian patut Diduga Inspektorat Pati selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Pati Diduga Mandul dalam menyelesaikan sebuah perkara dalam meng Audit tiap-tiap desa yang Menggunakan Dana Desa.
Namun kini kasus Dugaan penyelewengan anggaran DD yang sudah dilakukan mantan Kades Sambirejo, Sutrisno sudah berjalan ke ranah hukum di Kejaksaan negeri Pati, yang kini masih tahap penyelidikan di bagian Kepala Seksi (Kasi) Intel.
Cilacap – Danrem (Komandan Korem) 071/Wijayakusuma, Kolonel Inf Dwi Lagan Saftudin, S.I.P., selaku Komandan Latihan Penanggulangan (Latgul) Bencana Alam (Bencal) Korem 071/Wijayakusuma, memberikan Jam Dan kepada Penyelenggara dan Pelaku latihan, Minggu (31/10/2021) di Balai Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.
Jamdan tersebut dilaksanakan agar mekanisme latihan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Dikatakan, Latihan Penanggulangan Bencana Alam ini, akan dilaksanakan selama lima hari mulai tanggal 1-5 November 2021, bertempat di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.
Danrem menyampaikan, latihan terpadu penanggulangan bencana alam dilaksanakan untuk mendapat gambaran tentang kemampuan dan kesiapsiagaan operasional Kodim 0703/Cilacap dalam penanggulangan bencana alam.
Selain itu, kegiatan ini juga untuk menguji validitas Rencana Tindakan Kontijensi (Rentikon)/Protap dalam rangka perbantuan TNI kepada Pemerintah Daerah serta untuk mensinkronkan langkah dan tindakan TNI dengan Polri, Pemda, BPBD, Ormas, LSM, Relawan dan masyarakat agar terdapat kesamaan visi, persepsi dan interprestasi tentang prosedur dan tindakan teknis dalam penanggulangan bencana alam di wilayah Cilacap.
“Latihan bencana alam dalam penanganannya diperlukan langkah-langkah yang cepat, tepat dan terintegritas sehingga bencana alam tersebut dapat tertangani dengan optimal, mulai tahap prabencana, mitigasi dan pasca bencana,”tegas Danrem.
Dijelaskan, manajemen penanggulangan bencana sangat diperlukan bagi seluruh stake holder dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana alam khususnya masyarkat yang berada dikawasan rawan bencana.
“Harus dipersiapkan sejak dini untuk mengantisipasi terjadinya bencana, dengan meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap tanda-tanda alam/gejala-gejala akan terjadinya bencana,”ungkapnya.
Danrem juga berharap agar dalam pelaksanaan utamakan Keselamatan selama latihan, ikuti bujuk yang ada, tertib administrasi dan semua anggota harus serius tetap semangat dalam melaksanakan latihan sesuai skenario tugas masing-masing dilapangan.
“Siapkan dan rencanakan dengan baik, sehingga pada pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang sudah diperintahkan oleh Komando Atas,”pungkasnya.
Salatiga – DPD (Dewan Pimpinan Daerah) AWPI (Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia) Jateng (Jawa Tengah) mengajak strukturnya bekerja secara Profesional dan solid, Salatiga di kafe chessking ,31 Oktober 2021.
Ketua umum (Ketum) DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Awpi, Ir Nadiayanto, memberikan arahan singkat tentang kesolidan dalam menjalankan Marwah Awpi, apalagi DPD Awpi Jateng akan menjadi contoh Awpi yang lain,dalam roadshow ini, ketua umum DPP awpi berharap makin solid menjalankan Roda struktur organisasi yang profesional dan handal, tantangan kita makin banyak di dalam Internal kita jangan sampai saya kecolongan lagi, kejadian yang masa lalu ungkap ketua umum AWPI.
Sedangkan Ketua DPD AWPI Jateng, Ir. elman sirait di sela-sela menyematkan pin Awpi dan kartu untuk wakil DPD Awpi Jateng berharap serta menegaskan kembali bahwa kami akan memilih orang-orang yang hebat dan profesional dalam struktur nanti baromater Awpi dilihat profesionalitas kinerja team bukan kasus kita hadapi dilapangan.
DPD Awpi Jateng akan solid kalau kita mau saling membantu dan loyalitas Antar anggota. Tantangan DPD Awpi Jateng akan memperkuat team yang hebat dalam menjalankan tugas di lapangan dengan mengandeng media-media lain yang tergabung di Awpi.
Disamping itu tugas pokok dan fungsi DPD Awpi Jateng akan membantu dan memperkuat kinerja DPC yang sudah terbentuk, kita akan kerja keras supaya 34 kab/kota bisa terbentuk dan teratasi semua.
Harapan kedepan DPD Awpi Jateng akan menjadi contoh secara struktur dan kinerja, program yang baik sehingga Marwah Awpi Jateng makin populer ungkapnya.
Dalam rapat Awpi ini di hadiri DPC Kabupaten Klaten dan Kabupaten Semarang dan kota Semarang harapan kedepan kemajuan Awpi di seluruh Indonesia makin profesional dan hebat ungkap ketua DPC kota Semarang.
Pers – Cakranusantara.net | Media cetak dan media online adalah media dan/ atau pers sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang menyebutkan:
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar (Video), serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.
Usaha pers itu sendiri diselenggarakan oleh perusahaan pers sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU Pers:
Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.
Apakah pemberitaan yang dilakukan oleh perusahaan pers tersebut dapat dituntut pidana atau tidak, serta mengenai kedaluwarsa penuntutannya.
Penyelesaian Pemberitaan Pers yang merugikan sebagaimana dikutip dalam artikel Mekanisme Penyelesaian atas Pemberitaan Pers yang Merugikan, Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar dalam bukunya Menegakkan Kemerdekaan Pers: “1001” Alasan,
Undang-Undang Pers Lex Specialis, Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers menjelaskan bahwa UU Pers merupakan lex specialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sehingga, apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. Selain itu menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (lex generali).
Masih bersumber dari artikel yang sama, mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain, di dalam buku tersebut (hal. 147) Hinca dan Amir menjelaskan bahwa secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya; [1] yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggung jawab yang dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu.
Langkah yang dapat dilakukan dalam hal ini, sebelum anda menempuh jalur hukum, ada mekanisme-mekanisme yang dapat ditempuh :
Melalui pemenuhan Hak Jawab dan Hak Koreksi
1. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
2. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
3. Dalam hal ini, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi.
Pengaduan ke Dewan Pers
Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers. Salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
-Pertimbangan yang dimaksud tersebut menurut Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Pers adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Sebagai referensi dapat disimak artikel Adakah Pidana Bagi Wartawan yang Membuat Berita Keliru?.
Jadi, sebelum menuntut perusahaan media cetak maupun perusahaan media online, terdapat mekanisme-mekanisme yang dapat Anda pertimbangkan. Perlu diingat bahwa pelaksanaan mekanisme di atas tidak menghapus hak Anda untuk mengajukan gugatan perdata.
Selain itu, ada baiknya Anda melaksanakan mekanisme-mekanisme di atas dulu sebelum memproses secara hukum karena dalam praktiknya, ada gugatan terhadap pers yang diputus tidak dapat diterima karena penggugat mengajukan gugatan tanpa terlebih dahulu menggunakan hak jawabnya. Penjelasan selengkapnya dapat disimak artikel Setelah Hak Jawab Dipakai Gugatan Lanjut.
Masih bersumber dari artikel yang sama Setelah Hak Jawab Dipakai Gugatan Lanjut, menurut pengajar hukum media masa Universitas Indonesia, Rudy Satryo, penggunaan hak jawab tidak serta merta menghapuskan hak seseorang untuk menuntut.
Menurutnya, hak jawab hanya diibaratkan sebagai salah satu tahap negosiasi untuk bisa menyelesaikan masalah antara media dengan pihak yang merasa dirugikan nama baiknya.
Pandangan senada datang dari praktisi hukum Misbachudin Gasma (mantan Direktur LBH Pers). Dalam artikel tersebut ia menjelaskan bahwa dalam UU Pers tidak ada ketentuan yang menghapuskan hak seseorang untuk melakukan gugatan terhadap media ketika hak jawabnya sudah dipakai.
Menurutnya, gugatan hukum jangan dijadikan wahana untuk menekan media. Kalaupun menuntut ganti rugi, harus jelas kerugian yang ditimbulkan akibat pemberitaan. Karena biasanya dalam perkara pencemaran nama baik, aspek kerugian psikologis amat ditonjolkan.
Di lain pihak, Dewan Pers menyayangkan jika penuntutan secara hukum tetap dilakukan meski hak jawab sudah digunakan. Seharusnya secara moral, gugatan secara hukum tidak bisa lagi dilakukan ketika hak jawab sudah dipakai, demikian menurut Anggota Dewan Pers Wikrama Abidin.
Pasal Pidana yang Dapat Dijerat pada Perusahaan Pers
Anda kurang menjelaskan bagaimana bentuk dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh perusahaan pers tersebut. Dalam hal ini, tentu harus disertai bukti-bukti apakah benar Anda melakukan pungli dan memang perusahaan pers perlu menaati asas praduga tak bersalah.
Ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang menyatakan bahwa perusahaan pers yang melanggar kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, dipidana denda paling banyak Rp 500 juta. Sanksi pidana yang sama juga diberikan kepada perusahaan pers yang tidak melayani hak jawab.
Daluwarsa Pemberian Hak Jawab
Karena sebaiknya Anda menggunakan hak jawab, maka kami akan menjelaskan tentang jangka waktu pemberian hak jawab yang dapat Anda lakukan apabila ada pemberitaan yang merugikan nama baik Anda.
Menurut Pedoman Hak Jawab yang kami akses dari laman Dewan Pers, pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikanpihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.
Kapuas Hulu – Bertempat di helipad lapangan bola Kuala Markadung kecamatan selimbau telah tiba Kapolda Kalbar (Kalimantan Barat) IRJEN POL. Dr. REMIGIUS SIGID TRI HARDJANTO, S.H., M.Si. bersama dengan Pendamping untuk melaksanakan kunjungan kinerja di Polsek Selimbau, Minggu 31 Oktober 2021.
Dalam penyambutan kedatangan kunjungan kinerja kapolda dihalaman helipad disambut oleh perwakilan dari Polres Kapuas Hulu kasat polair Iptu Surarso didampingi oleh Danramil Kec. Selimbau.
Kedatangan Kapolda Kalbar ke Polsek selimbau disambut langsung oleh Kapolsek selimbau AKP Selamet Riadi yang dilanjutkan dengan arahan Kapolda Kalbar kepada personil Polsek selimbau kemudian dilanjutkan dengan pengecekan bangunan asrama dan bangunan mapolsek selimbau.
Kunjungan tersebut Kapolda Kalbar juga didampingi oleh KABIDPROPAM KOMBES POL BAMBANG TERTIANTO, S.I.K., CFE dan AKBP TRIS SUPRIADI, S.H., M.H. selaku KABAG DALPERS RO SDM yang juga memberikan arahan kepada personil serta melakukan pengecekan bangunan Polsek selimbau.
Dalam arahannya pertama-tama Kapolda menyampaikan belakangan ini banyak viralnya perilaku yang tidak baik saya menghimbau kepada personil Polsek Selimbau agar selalu menjaga etitut perilaku masuk kepada istri-istri kita yaitu ibu Bhayangkari selalu ingatkan untuk soda camera kena mudahnya viral di zaman sekarang.
Pada saat pengecekan asrama kapolda Kalbar juga memberikan atensi bahwa bangunan yang sudah tua ini kita harapkan personil agar punya tanggung jawab bersama untuk menjaga dan memelihara bangunan asrama agar bangunan bisa terawat dan bisa ditempati.
Terakhir sebelum meninggalkan Polsek Selimbau Kapolda kabar berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dan selamat bertugas di masyarakat dan selalu menjaga sikap dan perilaku, Kapolda menuju helipad selanjutnya menuju bandara Pangsuma Putussibau.
Roma – Di sela-sela rangkaian acara KTT G20 yang digelar di La Nuvola, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedua Presiden membahas sejumlah hal, antara lain rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia.
Terkait rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia, Presiden Jokowi telah menerima laporan hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Turki. Presiden Jokowi juga telah menerima hasil pembicaraan dengan Presiden Erdogan, termasuk rencana kunjungannya ke Indonesia.
“Saya menantikan kunjungan Yang Mulia ke Indonesia sekitar bulan Januari atau Februari 2022. Saya yakin kunjungan Yang Mulia akan makin mempererat hubungan Indonesia-Turki. Kita tugaskan Menteri Luar Negeri kedua negara untuk mempersiapkan kunjungan dengan baik,”ungkap Presiden.
Selain itu, kedua pemimpin juga menugaskan kedua Menlu untuk mempersiapkan kunjungan termasuk diluncurkannya mekanisme strategis tingkat tinggi atau high level strategic mechanism.
Kedua, mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Turki atau IT-CEPA. Presiden Jokowi meyakini bahwa IT-CEPA akan lebih memperkokoh kerja sama ekonomi kedua negara.
“Saya sarankan agar kita menugaskan Menteri Perdagangan masing-masing untuk segera mempercepat perundingannya. Tentu akan sangat baik jika IT-CEPA menjadi salah satu deliverable dari kunjungan Bapak Presiden tahun depan,”ujar Presiden.
Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan dengan Presiden Turki.