Toyib, Warga Pagerharjo Mendapatkan Bantuan 20 jt dari Baznas, Ini Alasannya

September, 26, 21

PATI – Alhamdulillah, kalimat dari rasa syukur yang diucapkan Toyib, salah satu warga Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ketika mendapatkan bantuan sebesar Rp. 20.000.000,00.-(Dua Puluh Juta Rupiah) dari Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati, Minggu (26/09/2021).


Bantuan yang diberikan berupa uang tunai itu digunakan untuk membangun rumahnya yang dianggap Rumah tidak layak huni (RTLH) dan digunakan sebagai rumah permainan (Rumah Dolanan) bagi anak-anak yang ada di sekitar Desa Pagerharjo.


Toyib disela-sela mendapat bantuan dari Baznas mengatakan, Rumah dolanan yang dibangun sejak 2 tahun lalu itu terinspirasi dari masa pandemi, yang membuat anak-anak sekolah banyak yang dirumahkan dan tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah.

“Di awal pandemi ini banyak anak-anak yang belajar di Hanphone, sehingga saya ingin mengurangi dengan membuat rumah bermain di tempat saya,”Ungkapnya.


Menurutnya, Rumah dolanan ini dibuat atas dasar dari pengalaman pribadi, dan ingin membuat permainan anak-anak yang berjenis klasik yang selama ini hampir punah.

“Untuk fasilitas yang saya siapkan di rumah dolanan yakni untuk permainan, ada tempat teater, perpustakaan, permainan tradisional, dan lain-lain, dan saya berharap dengan adanya bantuan ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat bagi anak-anak,”Ungkap Pria yang hanya menyandang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) itu.

Ditempat yang sama, Kades Pagerharjo Iwan mengucapkan terima kasih atas perhatian Bupati Pati yang telah menugaskan Baznas untuk memberikan bantuan bedah rumah yang saat ini dimanfaatkan sebagai rumah untuk belajar anak.

Hal ini sangat bermanfaat, karena selain sebagai tempat belajar, juga bisa untuk mengembangkan kebudayaan dan mencerdaskan pembelajaran anak,”semoga bantuan bedah rumah ini bisa bermanfaat, dan berarti bagi keluarga toyib,”Tambahnya.


Sementara Ketua Baznas Kabupaten Pati Imam Zarkazi dalam paparannya mengatakan, Pemberian bantuan bedah rumah yang diberikan kepada keluarga Toyib ini, karena dianggap rumahnya tidak layak, sehingga sudah sepantasnya dari Bazbas memberikan bantuan untuk bedah rumah.

“Memang sudah sepantasnya keluarga Pak Toyib diberikan bantuan bedah rumah, Apalagi rumah miliknya ini digunakan Untuk pemebelajaran anak, sehingga bisa bermanfaat,”Katanya.


Selama ini, Sudah sebanyak 502 rumah yang diberikan bantuan oleh Baznas Pati, namun kemungkinan hal itu masih banyak kurangnya.

“Untuk bantuan yang diberikan kali ini sebesar Rp 20 juta, yang diberikan 2 kali, karena rumah ini digunakan untuk pembelajaran, dan bantuan ini juga tanpa ada potongan, dan harapan kami agar ada perhatian dan bimbingan dari Kepala Desa (Kades), agar rumah yang dibangun, dan digunakan untuk pembelajaran ini bisa bermanfaat,”Pintanya.

(*/red)

PT JSN dan Kusuma Vision TV Berikan Bantuan Finansial dan Material

September, 26, 21

Pati – Perusahaan Tv kabel digital kusuma vision dan perusahaan JSN (Jaringanku Sarana Nusantara) Melakukan kunjungan Di Rt 02 Rw 03 Dukuh Randu Kuning Kelurahan Pati Lor, Kecamatan/Kabupaten Pati untuk memberikan beberapa dukungan support dan bantuan berupa financial guna meringankan beban korban kebakaran rumah yang terjadi Pada hari Kamis 16/09/2021, Pukul 16.00 WIB, Minggu (26/09/2021).

Menurut keterangan korban kebakaran, Fitri saat ditanya menjawab, kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik (ngecrat) di kamar belakang (anak saya yang melihatnya), kemudian api semakin membesar dan melalap rumah saya,”jawabnya.

Semua ludes terbakar akibat kobaran api, termasuk surat-surat berharga juga ludes hanya baju yang menempel di badan yang tersisa,”pungkasnya.

Dalam sambutannya Direktur Utama PT JSN, Bapak Saifudin, melalui Yunia Subekti selaku Sekretaris PT JSN yang akrab dipanggil Nia mengatakan, Demi meringankan beban korban kebakaran apalagi korban adalah seorang janda dan juga mengidap penyakit komplikasi semoga apa yang kami berikan bisa mengurangi bebannya,”kata Yunia perwakilan PT JSN.

Pemberian bantuan tersebut dilakukan pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIB di halaman rumah tetangganya dan sekaligus sebagai tempat mengungsi korban kebakaran ‘sementara waktu’ di sekitar rumahnya,dalam kegiatan ini, pihaknya memberikan bantuan sejumlah uang kepada korban terdampak kebakaran,”imbuhnya.

Pemberian bantuan kepada korban bencana kebakaran di wilayah Dukuh Randu Kuning berupa uang tunai yang tidak bisa disebutkan nominalnya, dan juga nantinya akan diberikan jaringan Wi-Fi beserta jaringan TV kabel secara gratis,”ucapnya.

Nia menyebut bantuan ini juga diberikan dengan melakukan Trauma healing kepada korban kebakaran. Dia menyebut kegiatan ini untuk membantu memulihkan kondisi mental yang terdampak kebakaran tersebut.

“Kegiatan ini juga untuk mengedukasi agar para pengusaha-pengusaha dan juga dinas-dinas terkait di Kabupten pati bisa menyisihkan sebagian rezekinya guna mempercepat pembangunan rumah korban kebakaran yang mana korban juga mengalami sakit komplikasi,”ujarnya.

Ditambahkan Ketua RT 02/03,Juremi mengungkapkan rasa terima kasih kepada PT JSN dan Kusuma Vision TV yang telah peduli membantu warganya yang terdampak kebakaran pada pekan lalu,”tuturnya.

Akibat dari kejadian kebakaran itu 1 (satu) rumah milik warga ludes habis terbakar. kerugian materi yang dialami korban diperkirakan mencapai Rp.150.000.000,00.- (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam kejadian kebakaran tidak ada korban jiwa,”imbuhnya.

(AR)

Penyerahan SK Pengurus DPC AWPI Pati Berlangsung Lancar Jaya

September, 25, 21

Pati – Penyerahan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Pati periode masa bakti 2021-2026 berlangsung lancar dan aman di Desa Bajomulyo Kecamatan Juana Kabupaten Pati Jawa Tengah,menjadi awal bangkitnya para pejuang penegakan demokrasi yang tangguh di Bumi Saridin (Syekh Jangkung), Sabtu (25/09/2021).

Sumadi,S. Ag selaku Ketua AWPI Cabang Pati dalam sambutanya menghimbau,semua anggota AWPI Pati harus kompak,saling membantu dan jangan sampai takut lagi karena legalitas kita sebagai wartawan sudah terpenuhi,kalau ada ketimpangan ketidak adilan jangan diam,kalau sampai diam anda bukanlah seorang wartawan,mari semua ungkap semua sektor swasta apalagi regulasi pemerintah yang menyimpang dari peraturan yang ada dan melanggar kaidah kehidupan bermasyarakat,”imbau Sumadi.

Kami siap bersinergi bersama pemerintah selama kebijakan itu berpihak kepada kepentingan rakyat kecil atau umum,sebaliknya apabila kebijakan pemerintah itu untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang cenderung bisa merugikan rakyat,maka akan kami kritisi,”imbuhnya.

DPC AWPI PATI merupakan refleksi dari UU Pers nomor 40 tahun 1999 Pasal 7 ayat 1 ; ‘wartawan bebas memilih organisasi wartawan’ artinya wartawan sebagaimana diatur dalam ayat tersebut diharapkan agar ikut pada Organisasi Wartawan sebagai tempat bernaung dan bebas menentukan pilihan untuk ikut ke organisasi yang sah secara Hukum,”jelasnya.

AWPI membuka lebar-lebar kepada siapa saja yang ingin bergabung khususnya AWPI Pati bagi wartawan di Pati dari perusahaan Media manapun untuk bergabung sebagai Anggota,”pungkasnya.

Ditambahkan Yudi Sunarto,SH., Divisi Hukum DPC AWPI Pati menyarankan, sebagai seorang jurnalis agar menjaga solidaritas dan soliditas antar media satu dengan yang lain, jangan sampai terbangun persaingan yang tidak sehat, ini bisa menurunkan harga diri seorang wartawan, jaga kode etik jurnalistik dan jangan sampai melanggar hukum,”ungkapnya.

Sementara,Ruslan selaku penasehat AWPI Pati menuturkan,Saya seneng mas,karena sebagai insan pers saya sudah memenuhi ketentuan pasal 7 (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 1999, dengan demikian, saya sebagai seorang wartawan sudah semakin percaya diri (PD) sebab sudah punya Organisasi Pers sebagai pelindung,makanya saya sarankan teman teman wartawan yang lain agar segera bergabung di organisasi pers,”sampainya.

Seperti saat ini banyak kabar yang seakan-akan para wartawan di intimidasi terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab,maka mari kita maju bersama dan jangan sampai takut (ojo wani-wani yen isih wedi),”tambahnya.

(Ar)

Paguyuban Nelayan Juana Mengecam Adanya Perubahan Permen Kepmen

September, 25, 21

PATI – Paguyuban nelayan di wilayah Juana Kabupaten Pati Jawa Tengah mengecam dengan adanya perubahan Peraturan Presiden (Permen) Nomor 85/2021 dan Keputusan Mentri (Kepmen) 86/2021 dan Kepmen 87/2021.

Hal itu menyusul lantaran perubahan Permen dan Kepmen yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sangat merugikan para nelayan. Demikian disampaikan Pengurus Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juana Mukit kepada wartawan Sabtu (25/9/2021).


Menurutnya, PP dan Kepmen yang diterbitkan oleh pemerintah dianggap sangat memberatkan dan mematikan usaha nelayan yang ada di Indonesia, sehingga para nelayan yang ada di Indonesia sangat menolak keras apabila PP dan Kepmen tersebut tetap dipaksakan untuk diterbitkan.

“PP dan Kepmen itu sangat memberatkan para kaum nelayan, jadi kami menolak dengan aturan yang dibuat itu,”ungkap Mukid.


Penolakan tersebut, Kata Pria yang juga sebagai anggota nelayan Perkumpulan Mina Santosa Juana itu mempunyai beberapa alasan, diantaranya soal sistem pasca bayar yang diambil 10 persen dari bruto, perubahan PNBP dan HPI,”Kami minta agar PNBB seperti dulu, dan kami juga minta agar HPI direvisi karena yang terbaru sangat tidak logis lantaran tidak sesuai dengan harga ikan di lapangan,”ujarnya.

Para nelayan mengancam apabila Permen dan Kepmen itu tetap dilanjutkan oleh Pemerintah, maka pihaknya mengancam akan melakukan pemboikotan dengan melakukan mogok berlayar secara masal, untuk semua nelayan yang ada di wilayah Indonesia.

“Kami juga sudah berkoordinasi sengan lintas nelayan di seluruh indonesia untuk melakukan mogok masal apabila permintaan kami tidak diakomodir maka kami tidak akan membayar PHP, PNBP, dan tidak akan memperpanjang SIPI dan SIKPI,”ancamnya.

(Tj/Red)

Kapolda Sulsel Lepas Pemberangkatan 201 Personel Brimob Bantu Pengamanan PON XX di Papua

September, 25, 21

Sulawesi – Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Merdisyam M.Si bersama para Pejabat Utama Polda Sulsel melaksanakan kegiatan apel pelepasan keberangkatan Personel Polda Sulsel BKO ke Polda Papua dalam rangka Pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, Sabtu (25/9/2021).

Sebanyak 201 personel Satuan Brimob Polda Sulsel melaksanakan Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Papua dalam rangka pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.

Dalam sambutannya Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa tugas pengamanan event Nasional yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON) ini merupakan kehormatan dari pimpinan Polri dan suatu kebanggaan karena terpilih dari sekian banyak anggota Polri di Polda Sulsel ini.

“Pada hakekatnya pengabdian kepada Bangsa dan Negara adalah perwujudan pengabdian kepada Allah SWT dan saya yakin saudara mampu memberikan yang terbaik bagi negara dan ingat negara tidak boleh kalah,”ungkap Kapolda.

Kapolda juga meminta kepada 201 Personel Sat Brimob Sulsel segera beradaptasi dengan lingkungan setempat terutama dengan budaya masyarakat Papua, memperhatikan kearifan lokal dan tidak melakukan hal-hal yang menyinggung adat istiadat lokal serta berbuat sesuai norma-norma yang berlaku pada masyarakat dan menghindari diri dari perbuatan yang tercela.

“Kepada para Personel Sat Brimob Polda Sulsel yang melaksanakan BKO saya Selaku Kapolda Sulsel berpesan agar melaksanakan amanah mulia ini dengan penuh keikhlasan dan penuh rasa tanggung jawab, junjung tinggi nilai kemanusiaan, jaga nama baik pribadi dan kesatuan serta selalu menjaga kesehatan karena masih dalam situasi Pandemi covid-19 ikuti selalu protokol kesehatan semaksimal mungkin,”tutup Kapolda Sulsel.

Saat ditemui dilokasi kegiatan, Kabidhumas Polda Sulsel Kombes Pol E. Zulpan membenarkan bahwa dalam apel pelepasan tersebut, Kapolda Sulsel memberikan pembekalan kepada 201 Personil Brimob Polda Sulsel BKO Polda Papua dalam rangka Pengamanan PON XX.

“Untuk personel yang berangkat, kami berharap harus bisa beradaptasi dan berkolaborasi dengan seluruh masyarakat di Papua agar pergelaran PON Ke-XX ini bisa berjalan aman, sukses dan lancar,”jelas E. Zulpan.

Diketahui, Gelaran PON Papua 2021 akan dimulai pada 2 Oktober 2021. Pesta olahraga multicabang itu, akan digelar serempak diempat wilayah kota dan kabupaten. Selain di Marauke, episentrum gelaran berada di Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura, serta di Kabupaten Mimika. Penutupan, gelaran olahraga tersebut, terjadwal, 15 Oktober.

Selama penyelanggaraan, ditaksir bakal menghadirkan tak kurang dari 10 ribu atlet dan kontingen dari seluruh Indonesia.Gelaran olahraga empat tahunan itu, bakal mendatangkan banyak tamu maupun tokoh kenegaraan ke Papua.

Mengingat Papua, provinsi paling timur Indonesia itu baru sekali ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan multievent nasional. Isu keamanan selama penyelenggaraan pun menjadi salah satu fokus utama sukses penyelenggaraan, melihat Papua adalah wilayah yang selama ini kerap memunculkan konflik sipil bersenjata. Hal tersebut pun diakui oleh Polri maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

(intan’jr/red)

Jadi Tersangka Dugaan TPK, Wakil Ketua DPR RI AZ Dijemput Kemudian Ditahan KPK

September, 25, 21

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai bahan keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melanjutkan ke tahap penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Ujar ketua KPK H. Firli Bahuri, Sabtu 25/09 pagi.

KPK sejak awal September 2021 meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan dengan mengumumkan tersangka ; AZ Wakil Ketua DPR RI Periode 2019-2024. Adapun, dalam perkara ini Tim Penyidik yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap AZ dengan langsung mendatangi rumah kediamannya yang berada di Jakarta Selatan.

Mengingat yang bersangkutan meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan hari ini karena mengaku sedang menjalani isoman sebab sempat berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif covid-19.

Untuk itu, KPK mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan yang dilakukan oleh Tim Penyidik dengan melibatkan petugas medis,”ungkap Firli.

Selanjutnya, pengecekan kesehatan terhadap AZ berlangsung di rumah pribadinya dengan hasil ternyata menunjukkan non-reaktif covid-19 sehingga bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPK.

Tim KPK kemudian membawa AZ ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan, jelasnyaAdapun, dalam konstruksi perkara diduga telah terjadi pada sekitar Agustus 2020, AZ menghubungi SRP dan meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan AZ dan AG yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.

Selanjutnya, SRP menghubungi MH untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Setelah itu, MH menyampaikan pada AZ dan AG untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp2 Miliar. Dan kemudian, SRP juga menyampaikan langsung kepada AZ terkait permintaan sejumlah uang dimaksud yang kemudian disetujui oleh AZ.

Setelah itu, MH diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp300 juta kepada AZ.Untuk teknis pemberian uang dari AZ dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan rekening bank milik MH. “Selanjutnya SRP menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada AZ”.

Maka, sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, AZ dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp200 juta ke rekening bank MH secara bertahap.

Masih di bulan Agustus 2020 SRP juga diduga datang menemui AZ di rumah dinasnya di Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap yang diberikan oleh AZ, yaitu USD 100.000, SGD 17.600 dan SGD 140.500. Uang-uang dalam bentuk mata uang asing tersebut kemudian ditukarkan oleh SRP dan MH ke money changer untuk menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan identitas pihak lain.

Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar Rp4 Miliar, yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp3,1 Miliar,”Jelas ketua KPK

Maka atas perbuatannya tersebut, Tersangka AZ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 mayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah penyidik memeriksa sekitar 20 orang saksi dan alat bukti lain maka Tim Penyidik melakukan penahanan kepada tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 24 September 2021 s/d 13 Oktober 2021 di Rutan Polres Jakarta Selatan.

Adapun, sebagai langkah antisipasi penyebaran covid-19, Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan dimaksud.

KPK sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan AZ Sebagai penyelenggara negara dan wakil rakyat, seharusnya AZ bisa menjadi contoh untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, kembali kami menegaskan bahwa KPK tidak segan menindak penyelenggara negara yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsiKetua KPK juga menyampaikan bahwasanya terkait pemanggilan seseorang.

Tentunya penyidik menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga dengan keterangan dan bukti bukti akan membuat terangnya suatu perkara. KPK berharap, setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud perhormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan. KPK tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan,”tegas Firli.

Bahwa KPK juga menjunjung tinggi dan menganut prinsip ; the sun rise and the sun set principlekami sungguh-sungguh memahami harapan rakyat kepada KPK untuk pemberantasan korupsi karenanya penyidik KPK terus bekerja keras termasuk meminta keterangan para pihak. Rakyat menaruh harapan kepada KPK dan tentu jawabannya sangat tergantung kepada kita semua selaku anak bangsa yang hormat dan patuh hukum,”pungkas Ketua KPK H. Firli Bahuri.

(intan’jr/red)

Indonesia Negara Hukum, DPP LPPI Hormati Hasil Putusan MA dan MK Terkait Pegawai KPK

September, 24, 21

Jakarta – Seperti adanya kabar yang beredar di publik Ultimatum yang di arahkan kepada presiden Joko Widodo tentang apa bila Presiden Jokowi tidak mengangkat Novel dkk menjadi ASN dalam kurun waktu 3×24 jam maka pihaknya melakukan unjuk rasa

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia merasa aneh dengan narasi yang di bangun teman teman mahasiswa yang mengatas namakan BEM SI yang mendukung Novel Cs agar di angkat menjadi ASN Pegawai KPK.

Menanggapi persoalan tersebut mahasiswa pasti sangat tahu hukum jadi harusnya kita hormati hasil putusan TWK pegawai KPK oleh MA dan MK telah memutuskan konstitusional dan sah.

Harus nya hasil putusan hukum itu kita kawal bukan sepatut nya mendorong apalagi narasi mengancem kepada Presiden, ujar Ketua Umum Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) Dedi Siregar dalam press releasenya yang diterima redaksi, Jumat 24/9 sore.

Indonesia kan negara hukum, ungkap Dedi…. bukan negara kekuasaan,”tegasnya

Sebagaimana diketahui, bahwa pada hasil putusan TWK KPK sudah menghasilkan putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkama Agung bahwa sudah Sah dan Konstitusional, Ungkap Ketua Umum LPPI

Selanjutnya, maka hasil putusan MK dan MA tetap berlaku dan dilaksanakan sebelum ada putusan hukum yang membatalkan atau menggugurkannya,”terangnya.

Adapun, terkait perihal menyampaikan aspirasi sangat di perbolehkan dan konstitusi menjamin dalam UUD 1945 di atur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,

Namun demikian, jika mengandung ancaman Kepada Presiden RI itu namanya bukan unjuk rasa, tapi suatu penekanan dan bisa di kategorikan berupa teror !

Untuk itu, kami mengajak Mahasiswa dan pemuda menghormati hasil putusan MK dan MA…

Kami sampaikan juga bahwa stop meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengangkat Novel dkk Pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN, persoalan itu tidak tepat apa bila mengarah kepada kekuasaan karena Indonesia kan negara hukum dan sudah menghasilkan putusan hukum MK dan MA,”jelasnya

Ketua Umum DPP LPPI Dedi Siregar menyampaikan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri sudah menjalankan perintah Undang – Undang sebagaimana ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku.

kemudian, Ketua KPK sudah di lakukan nya pembinaan dan sudah selesai proses pembinaan pada pegawai yang tidak memenuhi syarat dan sudah menghasilkan keputusan setelah dilakukan pembinaan pegawai diangkat menjadi ASN.

Oleh dari itu, Kami tetap mendukung pada hasil keputusan MK dan MA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijalankan hasil TWK KPK sudah Konstitusional dan Sah.

Yang artinya segala sesuatu putusan TWk pewai KPK sudah dapat di terapkan dan di jalankan sesuai perintah Undang-Undang termasuk hasil Novel dkk di bebas tugaskan per 30 september 2021 mendatang,”pungkas Dedi.

(jr’/Red)

Bangunan Talud Desa Wonorejo Tahun 2020 Sudah Mulai Ambrol

Februari, 18, 23

Pati – Cakranusantara.net | Bangunan Talud Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Jawa Tengah yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah diduga tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga baru setahun sudah mulai ambrol, Sabtu (25/09/2021).

Berdasarkan temuan langsung dilapangan oleh tim awak media menemukan sebuah bangunan Talud di sebelah persawahan milik warga tepatnya di Dukuh Ngaliyan Desa Wonorejo yang di bangun tahun 2020 lalu.

Ketika kami minta keterangan ke warga setempat yang tidak mau disebut namanya menjawab, bangunan ini baru dikerjakan tahun 2020 lalu pak, masalah bulannya saya kurang tahu persis (lupa),”jawabnya.

Adapun jumlah anggaran yang digelontorkan sebesar Rp. 200.000.000,00.- (Dua ratus juta rupiah) dengan demikian patut diduga jika pekerjaan bangunan tersebut memang dikerjakan dengan asal-asalan pasalnya bangunan yang baru selesai di bangun setahun yang lalu sudah mulai ambrol (diduga bangunan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi).

Sebelumnya juga pernah di beritakan oleh salah satu media,pada beberapa bulan lalu namun hingga saat ini belum juga ada tindakan dari pihak pemerintahan desa untuk melakukan perbaikan.

Jika hal seperti ini dibiarkan berkelanjutan setiap dalam pelaksanaan pembangunan baik Talud maupun bangunan yang lainnya berapa kerugian negara?, jika hal ini terjadi se-Indonesia, hal itu bisa terjadi Disinyalir karna pihak yang berkepentingan ingin mengeruk keuntungan lebih,baik keuntungan pribadi atau kelompok.

(Ar Tim)

Bupati Haryanto Hadiri Hantaru Tahun 2021

September, 24, 21

PATI – Bupati Haryanto Hadiri Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2021Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang ( Hantaru ) 2021 dilaksanakan secara sederhana di halaman Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, Jum’at (24/09).

Bupati Haryanto sematkan penghargaan Satya Lencana kepada sejumlah pegawai Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berprestasi. Pada kesempatan itu, Bupati Pati Haryanto yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. DJalil.

Dalam amanatnya tersebut, Haryanto menyampaikan selamat merayakan Hari Agraria dan Tata Ruang kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

“Pada peringatan Hari Agraria dan TataRuang Tahun 2021 ini kita mengusung temamelalui Pemulihan Ekonomi “Percepatan Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional”, dengan maksud melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan memberikan cara kemudahan berusahna bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi,”ucap Haryanto.

Undang-Undang Cipta Kerja salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha.

Sehingga, Lanjut Haryanto, dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan, dimana hanya ada 3 (tiga) persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR) bersama-sama Pemerintahyang Daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya.

“Terkait tata ruang, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyc Information System Tata Ruang (GISTARU) di antaranya RTR- Online RDTR RTR-Builder, Interaktif, Konsultasi Publik Online, dan Protaru,”imbuhnya

Sejalan dengan semangat percepatanpemulihan ekonomi nasional, hari ini akandiluncurkan Sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online. Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan.

Pelayanan pertanahan elektronik ini nantinya akan secara meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transparansi pelayanan.

“Wujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan Bangsa dan Negara tercinta serta apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah untuk banyak orang,”pungkas Bupati.

(MCI)

Sekertaris Inspektorat Mbulet Saat di Konfirmasi

Juli, 27, 22

PATI – Cakranusantara.net | Inspektorat Pati saat dikonfirmasi terkait adanya kegiatan pembinaan ke Desa-Desa di kecamatan Tlogowungu terkhususnya di desa Wonorejo melalui Sekertaris Jawabnya Mbulet (berkelit), Jum’at (24/09/2021).

Pasalnya, Sekertaris Inspektorat,Agus saat ditanya awak media menjawab, kami hari ini tidak ada jadwal kunjungan pembinaan ke desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu terkait Pemeriksaan Tujuan Tertentu (PTT) dan sudah saya chek untuk pemeriksaan reguler,”tuturnya.

Namun jawaban itu tidak membuat putus semangat tim media untuk terus mencari tahu akan adanya informasi terkait Desa Wonorejo akan di sidak Inspektorat, namun faktanya dari pantauan langsung tim awak media ternyata ada kunjungan dari Tim termasuk pihak Inspektorat,Lela.

Setelah selesai kegiatan awak media mengonfirmasi ulang kepastiannya ke sekertaris Inspektorat melalui via phone cellular seakan-akan malah kurang tahu atau kebingungan dalam membedakan antara Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu dengan Desa Wonosekar Kecamatan Gembong,dan Agus menegaskan bahwa Inspektorat beda dengan Aparat Penegak Hukum (APH), karna kita masuknya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang nantinya jika ada penyelewengan cukup hanya mengembalikan,karna kita conndongnya ke Administrasi,”tuturnya.

Dengar pernyataan Sekertaris Inspektorat seakan-akan kinerja Inspektorat tidak terkoordinir alias mbulet, asal-asalan dan terkesan liar,dengan adanya petugas dari pihak Inspektorat yang melakukan kunjungan ke desa-desa contohnya ke Desa Cabak, Tlogosari,dan Wonorejo namun tanpa sepengetahuan atasan dan itu menandakan kurangnya koordinasi.

(Mury/Red)