BPD Penentu Regulasi Pengelolaan Tanah Bengkok

September, 29, 21

Sesungguhnya penentu Regulasi dalam pengelolaan tanah bengkok itu adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), karena BPD lah yang harus menggelar Musdes (Musyawarah Desa) sehingga dapat ditentukan besaran atau prosentasi tambahan tunjangan bagi Kades (Kepala Desa), Sekdes (Sekertaris Desa), Kaur (Kepala Urusan), Kasi (Kepala Seksi), sampai Kadus (Kepala Dusun).

Manakala BPD membiarkan tanah bengkok tetap dikelola langsung oleh Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, serta Kadus maka rakyat atau masyarakat dapat melaporkan BPD kepada APH (Aparat Penegak Hukum) sebagai tindak pidana dengan pasal melalaikan tugas atau kewajiban sehingga menyebabkan terjadinya Tipikor (tindak pidana korupsi).

Hasil Pengelolaan

Berdasarkan PP 43/2014 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya pada PP 11/2019 dan seluruh aturan turunannya, Tanah bengkok dapat diberikan kepada Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, serta Kadus sebagai tambahan tunjangan.

Sebagai tambahan tunjangan diberikan dari HASIL PENGELOLAAN.

Hasil pengelolaan yang dimaksud adalah melalui proses LELANG SEWA secara terbuka yang diselenggarakan Pemdes (Pemerintah Desa).

Hasil lelang sewa tersebut dimasukkan REKENING KAS DESA dulu oleh Kaur Keuangan selaku bendahara desa.

Dari rekening kas desa baru DICAIRKAN oleh Kaur Keuangan selaku bendahara desa atas pengajuan DPA dari Kaur Tata Usaha dan Umum selaku PKA untuk tambahan tunjangan Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, serta Kadus.

Besarnya Tambahan Tunjangan tersebut berdasarkan MUSDes. Artinya harus melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri (peraturan menteri dalam negeri) 114/2014 atau Permendes (Peraturan Menteri Desa) 17/2019.

Hasil Musdes dituangkan dalam Perdes (Peraturan Desa) yang ditindak lanjuti dengan Perkades (peraturan kepala Desa) dan Kepkades (keputusan Kepala Desa).

Adapun besaran tambahan tunjangan Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, serta Kadus harus memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pihak eksekutor perihal ini adalah BPD. Karena BPD dalam hal pembuatan Perdes bisa menggunakan HAK INISIATIF.

Manakala ada Desa yang terdapat tanah bengkok yang sampai saat ini masih dikelola langsung oleh Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, serta Kadus atau tanpa proses sebagaimana uraian di atas, masyarakat bisa melaporkan ke Kepolisian unit Tipikor atau ke Kejari (Kejaksaan Negeri) bagian Pidsus (Pidana Khusus) sebagai kasus korupsi.

Penulis adalah:
Direktur PusBimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN

(Red)

Amankan PON XX Papua, Kapolri Antisipasi Gangguan Kamtibmas

September, 29, 21

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi (rakor) kesiapan pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX Papua, Rabu (29/09).

Dalam pengarahannya, Sigit menekankan kepada seluruh personel TNI-Polri untuk melakukan upaya antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah dan venue yang menyelenggarakan PON tersebut.

“Laksanakan betul pengamanan. Apalagi pada saat 2 Oktober nanti Pak Presiden datang dan kemudian laksanakan Open Ceremony, ini menjadi catatan yang harus kami laksanakan,”kata Sigit saat memimpin rapat di Papua.

Untuk mengamankan dan memastikan pelaksanaan even olahraga nasional di Bumi Cenderawasih, setidaknya 21.268 personel gabungan dari TNI-Polri telah dikerahkan guna menghindari adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sigit menyatakan, pengamanan maksimal dari TNI-Polri saat pelaksanaan PON XX di Papua, juga dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada kontingen-kontingen yang bertanding.”Mereka laksanakan kegiatan pertandingan terancam, ketakutan ini yang tidak boleh terjadi,”ujar Sigit.

Sigit memaparkan, untuk jumlah penonton sendiri Pemerintah sudah menetapkan hanya 25 persen masyarakat yang diperbolehkan menyaksikan pertandingan secara langsung dan sudah mendapatkan vaksin dua kali.

Sigit berharap, Pemda dengan dibantu TNI dan Polri harus terus mengejar percepatan vaksinasi di Papua. Pasalnya, sudah disiapkan gerai vaksinasi di venue yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Ini harus diantisipasi kemungkinan penonton akan bertambah. Karena itu venue dan gerai maksimalkan karena ada potensi meningkat. Sehingga pada saat kita batasi 25 persen namun ternyata jumlah masyarakat yang ingin menonton meningkat pastikan mereka sudah laksanakan vaksinasi dua kali. Karena itu terus maksimalkan langkah yang telah dilaksanaakan saat ini,”papar Sigit.

Dengan segala upaya tersebut, Sigit menyebut, pelaksanaan PON XX di Papua sekaligus membuktikan bahwa Indonesia bisa di mata dunia. Tentunya hal itu, harus didukung dengan semakin diperkuatnya sinergitas dan soliditas TNI-Polri serta stakeholder lainnya. “Soliditas TNI-Polri dan seluruh jajaran pemangku kepentingan adalah kunci utama dalam penangakan operasi,”tutur Sigit.

Ketika PON XX Papua dilaksanakan akan ada 25.000 orang yang datang ke Papua. Diperlukan strategi pengendalian agar jangan sampai lonjakan kasus dan menyebarkan Virus masuk ke dalam maupun keluar Papua,”kata Sigit.

(jr’/red)

Ormas Lindu Aji Turut Monitoring Acara Unjuk Rasa di TPI Juana

September, 29, 21

Pati – Aksi unjuk rasa nelayan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah, Sebagai kontrol sosial masyarakat yang targabung dalam Ormas (Organisasi masyarakat) Lindu Aji Pati yang dipimpin Ketua DPC Lindu Aji Jolo sutro Pati Hj Ahmad sulaim Habibi Agar tercipta suasana aman dan tertib guna mencegah adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan adanya aksi Unjuk rasa, Rabu 29/09/2021.

Ketua DPC Lindu Aji Jolo sutro Pati Hj Ahmad sulaim habibi saat ditemui awak media menjelaskan,Hal ini dilakukan guna terciptanya suasana aman dan nyama karena pelabuhan termasuk daerah rawan saya memberikan mandat kepada anggota untuk bisa membantu kinerja TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dengan cara tersendiri agar tidak ada pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa di pelabuhan juwana.

“Dalam pelaksanaan kegiatan unjuk rasa yang terjadi kurang lebih 1 jam secara tertib dengan penerapan prokes, dengan nihil kejadian yang tidak diharapkan, semoga kedepan Kabupaten Pati bisa lebih kondusif,”terangnya.

Hasil monitoring anggota ormas, ratusan masa yang turut mendatangi TPI II melakukan aksi dengan membawa puluhan sepanduk, dan juga keranda mayat,”imbuhnya.

Dalam sepanduk itu juga tertulis bahwa nelayan juana menolak keras PP 85/2021, yang dianggap menyengsarakan nelayan, tidak ada tanda sedikitpun untuk melakukan hal anarkis,”jelas salah satu anggota ormas Lindu Aji.

Ini sebagai wujud sosial organisasi masyarakat Lindu Aji jolo sutro pati yang turut serta dalam kontrol sosial agar tercipta budaya tertib dan nyaman.,”pungkasnya.

(Rg tim)

Ribuan Nelayan Desak Menteri KKP di Copot Jabatannya

September, 29, 21

PATI – Ribuan nelayan Juana melakukan unjuk rasa di TPI II Juana Kabupaten Pati Jawa Tengah. Aksi nelayan ini dilakukan dengan membawa spanduk dan keranda menolak kenaikan pajak yang dianggap sangat memberatkan para nelayan. Dalam aksinya para nelayan juga mendesak kepada presiden untuk mencopot menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) agar dicopot.

Pemerintah dinilai tidak peduli dengan kesejahteraan para nelayan. Pasalnya, Ditengah pandemi yang berdampak ke masyarakat, sangat ironis jika nelayan diabaikan dan tidak dihargai dengan adanya kenaikan retribusi yang dinilai sangat memberatkan para nelayan.

“Kenaikan retribusi ini diluar naluri dan tidak manusiawi, sehingga sangat tidak wajar jika pemerintah harus menetapkan PP 85/2021 yang sangat menyengsarakan para nelayan,”Tegas Hadi, salah satu orator aksi saat menyampaikam aspirasinya di TPI II Juana, Rabu (29/09/2021).

Pemerintah membuat para nelayan yang ada di Indonesia tidak berdaya. Padahal di masa pandemi ini, pemerintah seharusnya bisa memberi kebijakan dengan membuat kedamaian dan kenyamanan untuk kesejahteraan nelayan.

“Apakah pemerintah melupakan bahwa profesi nelayan ini sangat berat, dan apakah Pemerintah tidak kasihan dengan nasib para nelayan,”Teriak pendemo.

Selama ini, Para nelayan yang ada di Indonesia tidak pernah meminta bantuan dengan pemerintah, hanya saja banyak hak-hak para nelayan yang ingin dikuasai dan dirampas.

“Sebelum peraturan direvisi dan dicabut, kami akan tetap menolak. Dan kami juga minta agar mentri KKP Renggono dicopot dari jabatannya, karena tidak peduli dengan kesejahteraan para nelayan,”Tegasnya.

Amatan tim awak media, Ratusan masa yang mendatangi TPI II melakukan aksi dengan membawa puluhan sepanduk, dan keranda mayat. Dalam sepanduk itu juga tertulis bahwa nelayan juana menolak keras PP 85/2021, yang dianggap menyengsarakan nelayan, selain itu juga para nelayan meminta agar Jokowi selaku presiden bisa memperhatikan nasib para nelayan Indonesia.

(AR)

Kapolri Ingin Tarik 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN di Bareskrim

September, 28, 21

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu ditariknya 56 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.

Sigit pun menyebut rencana perekrutan 56 orang tersebut guna memperkuat organisasi Polri, khususnya di bidang tindak pidana korupsi (tipikor).

“Rekam jejak dan pengalaman di tipikor sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri yang sedang kita kembangkan,”kata Listyo mantan Kapolda Banten di Papua, Selasa (28/9/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan awal mula rencana perekrutan 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri. Dirinya awalnya berkirim surat kepada Presiden Jokowi mengenai rencana tersebut.

Sigit menyebut 56 pegawai KPK tersebut dibutuhkan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19, PEN (pemulihan ekonomi nasional) dan kebijakan strategis yang lain.

“Oleh karena itu kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dan tak dilantik jadi ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut jadi ASN Polri,”katanya.

Lebih lanjut, surat permohonan tersebut sudah direspons Presiden Jokowi melalui Mensesneg dan menyatakan kesetujuan akan rencana tersebut.

“Kemarin tanggal 27 kami dapat surat jawaban dari pak Presiden melalui mensesneg secara tertulis prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK untuk bisa menjadi ASN Polri,”ucapnya.

Setelah itu, Presiden Jokowi meminta Polri menindaklanjuti rencana tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Proses sedang berlangsung mekanismenya seperti apa sedang kita diskusikan bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri,”katanya.

(jr’/red)

Mabes Polri Grebek Pabrik Obat Terlarang Dengan Produksi Dua Juta Butir

September, 28, 21

Bantul – Pengerebekan pabrik terbesar obat terlarang menjadi suatu prestasi tersendiri jajaran kepolisian Republik Indonesia, bertempat di Gudang Jl. IKIP PGRI No.158 Ngestiharjo, kap kasihan kab. Bantul telah dilaksanakan Konferensi Pers pengungkapan kasus produksi dan peredaran Gelap Obat keras / berbahaya jaringan Jawa barat – DKI – Jawa timur dan Kalimantan Selatan oleh Bareskrim Mabes Polri yang di selenggarakan oleh Polda DIY, selasa tgl (28/09/21).

Hadir dalam kegiatan tersebut Komjen Agus Andrianto SH.MH (Kabareskrim Mabes Polri), Irjen Pol Drs Asep Suhendar MSI (Kapolda DIY), Brigjen Pol Krisno (Dirtipidnarkoba Polri), Brigjen Pol Rusdi (Karo Penmas), Tanti A Manurung SH. M.H ( lPlt Kajati DIY), AKBP Ihsan SIK (Kapolres Bantul ), AKBP Wahyu Tri Budi Sulistyo SIK (Kapolres Sleman), Suwandi SH MH ( Kajari Bantul) dan Dewi pramintasari dari (BPOM DIY).

Brigjen Rusdi Karo Penmas Mabes Polri mengatakan bahwa Mabes Polri melakukan penyelidikan terhadap peredaran obat keras yang dilarang oleh pemerintah dan telah menangkap 8 pelaku dengan mengamankan barang Bukti Lactose 200 mesh merk MAYBI yang di produksi dari Turki masing – masing sak seberat 25 kg dengan jumlah sekitar 417 sak.

Dengan pengungkapan kasus ini pabrik pembuatan ada di wilayah DIY dari tahun 2018 dengan hasil produksi 2 Juta butir obat dalam satu hari.

Adapun penyampaian Komjen Agus Andrianto SH.MH (Kabareskrim Mabes Polri) bahwa Bareskrim polri senantiasa bekerjasama dengan wilayah untuk mengurangi penyerapan penyebaran obat terlarang yang dapat menggangu kesehatan di masyarakat, saat ini kami melakukan ekspus obat ini sudah di edarkan di seluruh Indonesia dan peredaran obat dapat kita tanggulangi dengan baik.Kami memberikan apresiasi kepada wilayah yang telah berhasil memberikan informasi dengan menangkap pelaku pembuat obat serta mengungkap tempat pembuangan obat selama ini.

Brigjen Krisno (Dirtipidnarkoba Mabes Polri) menyampaikan bahwa kasus penggerebekan ini sudah menghasilkan 5 juta butir lebih yang ditangkap di daerah lain dengan pengiriman barang berasal dari Jogja di dan tim kami bekerja sampai tengah hari sehingga tempat ini dapat ditemukan dengan dua TKP antara lain diruko Pelemgurih Jln. Siliwangi, Banyuraden, Gamping, Sleman dan gudang Jl. IKIP PGRI No.158 Ngestiharjo, kap kasihan kab. Bantul.

Dan untuk pembuatan dengan peralatan dan mesin yang sudah ada dan barang siap edar serta bahan kimia untuk memproduksi obat, penemuan pabrik ini masuk level 3 termasuk besar yang di kendalikan oleh Inisial EY yang masih DPO dan barang ini sudah di kirim keberapa kota diseluruh Indonesia.Produksi pembuatan obat terlarang ini dengan biaya produksi mencapai 2-3 M yang bekerja setiap hari dengan hasil 2 juta butir perhari, kami akan terus mengembangkan kasus ini agar tidak terjadi penyalahgunaan di masyarakat dan obat ini harus dikeluarkan atas seijin surat keterangan dari dokter yang dapat membawa dampak yang sangat berbahaya dan tindakan pencucian uang.

Juga penyampaian Dewi Pramintasari BPOM DIY bahwa Industri ini cukup besar dengan bahan baku dan mesin produksi sangat kompleks dengan ketersediaan Obat yang dilarang dan penggunaan obat yang salah dan produsennya yang ilegal.

Obat obat yang diproduksi ini disalah gunakan oleh masyarakat yang di campur diantaranya Mezometropan yang merupakan obat batuk yang apabila di gunakan dapat mengakibatkan ngantuk dan ketenangan.

Konsumsi obat ini akan memberi kan relaksasi terhadap otot yang kaku yang apabila disalah gunakan akan mengakibatkan eforia bagi masyarakat yang menyalahgunakan obat ini, hal inilah yang sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat luas karena tidak sesuai BPOM.

(Red)

Menindak Lanjuti BPNT dan PKH yang Belum Tersalurkan Hingga Milyaran Rupiah

September, 28, 21

PATI – DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) Pati bersama Pemda (Pemerintah Daerah) Pati Menindak lanjuti terkait bansos (bantuan sosial) yang belum tersalurkan dalam beberapa bulan lalu (Januari hingga Agustus), Selasa (28/09/2021).

Teknis penyaluran bansos berupa BPNT (bantuan pangan non tunai) dan PKH (program keluarga harapan) kabupaten pati, seluruh TKSK di kabupaten pati bersama BRI (bank rakyat indonesia) cabang pati pada 02/09/2021 dalam rangka Rekonsiliasi penyaluran bansos sembako/ BPNT dan bantuan PKH disampaikan hal-hal sebagai berikut;

  1. pada periode bulan januari-Agustus terdapat 15.262 KPM (keluarga penerima manfaat BPNT dari 142.983 jumlah KPM secara keseluruhan di kabupaten Patiyang tidak melakukan transaksi dengan nilai Rp. 10.635.600.000,00.-(sepuluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  2. selanjutnya jugaterdapat 702 KPM PKH yang juga belum melakukan transaksi pada periode january-agugtus 2021;
  3. dikarenakan BRI selaku bank penyalur terlambat mendistribusikanKKS kepada KPM BPNT maupun PKH menyebabkan KPM tersebut tidak bisa melakukan transaksi walaupun saldonya sudah terisi sampai dengan batas waktu pemanfaatan dana program sembako yang telah ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh hari), berdasarkan dirjend (direktur jendral) penanganan fakir miskin wilayah II tertanggal 13 juli 2021;
  4. sehubungan dengan hal tersebut bersama ini diperintahkan kepada pimpinan BRI Cabang Pati untuk selalu koordinasi dengan pihak terkait dan melaporkan realisasi pembelanjaan KPM BPNT dan PKH yang belum menerima dan selanjutnya menyalurkan mencairkan bantuannya sebagaimana data terlampir.

Sementara itu Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Pati melalui Ketua II komisi D,H Joni Kurnianto, ST, MMT., saat dikonfirmasi di kantor DPC (dewan pimpinan cabang) partai Demokrat menyampaikan, pada pemanggilan awal ka (kepala) BRI tidak mau datang dengan alasan lagi ada acara,”tuturnya.

Kemudian Pak Bupati bersama pak ketua melakukan pemanggilan lagi, kemudian ka BRI menyampaikan jika pihaknya sudah menyalurkan dan hanya tinggal 10% (sepuluh persen) yang belum tersalurkan (seakan-akan menganggap remeh cuma 10% yang belum tersalurkan),kemudian saya kejar,jangankan 10%, 1% (satu persen) pun tetep akan saya kejar karna itu hak masyarakat yang kurang mampu,apalagi disaat atau era yang serba susah saat ini/ saat Pandemi,”ungkapnya.

Sedangkan kita anggota DPRD sendiri juga di Refokushing/ di pangkas anggarannya sehingga kita tidak bisa pergi kemana-mana malah kamu semaumu dalam mencairkan hak warga masyarakat yang membutuhkan,”imbuhnya.

pihak kami juga meminta untuk selalu koordinasi bulanan/ setiap bulannya bertemu untuk laporan dan menyelesaikan sesuai waktunya,sudah sejauh mana dalam penyaluran yang sudah terlambat ini, karna laporan data yang masuk antara Dinsos (dinas sosial) dan BRI tidak singkron (jumlahnya beda), tidak menutup kemungkinan saat ini juga ada permainan dari pihak BRI kepala cabang Pati sehingga ada keterlambatan dalam penyaluran BPNT dan juga PKH,”pungkasnya.

ditambahkan salah seorang yang ada dalam ruangan,karna uang sebesar itu jika di Depositokan bunganya kan lumayan,”canda salah seorang yang ada dalam ruangan tadi siang ±11:45 WIB.

Bersambung (edit)

(AR tim)

PT MAP, Hendra Terancam 10 TA Penjara Dan Aset-aset Pribadinya Disita

September, 28, 21

Tangerang – Sidang kasus tindak pidana PT MAP dengan terdakwa Hendra kembali digelar di PN (Pengadilan Negeri) Tangerang dengan bacaan tuntutan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), Selasa (28/09/2021).

Sidang yang dimulai pukul 14.25 WIB ini dibuka oleh hakim ketua Arif Budi Cahyono, SH.

“Saudara Hendra hari ini sehat?” Tanya hakim di awal sidang.

“Sehat yang mulia,” jawab terdakwa Hendra melalui zoom meeting.

“Apakah keberatan membacakan tuntutan dengan analisis yuridisnya?” Tanya hakim kepada JPU saat sebelum dipersilahkan

“Siap, tidak keberatan yang mulia,” jawab JPU dengan sikap yang tegas.

Surat dakwaan atas nama Hendra Murdianto sebagai CEO PT Mahakarya Agung Putra (MAP) oleh JPU dinyatakan terbukti melanggar tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang.

Hal tersebut dibuktikan dengan persaksian para saksi korban dan saksi ahli yang dihadirkan baik dari JPU atau kuasa hukum terdakwa disimpulkan oleh JPU bahwa terdapat aliran yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan kondotel, tapi malah dipakai untuk membeli aset pribadi terdakwa.

Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa pembelian seperti, 2 bidang tanah seharga 6 milliar, 2 Apartemen mewah dengan harga milliaran dan beberapa rekening gemuk di beberapa bank yang ditemukan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Lebih lanjut, JPU menyampaikan bahwa dengan tindakan merugikan tersebut mengakibatkan kerugian pada konsumen mencapai 284 milliar dari total penjualan 570 unit kondotel.

Seluruh konsumen dijanjikan oleh PT MAP untuk serah terima unit pada bulan Desember 2016, namun sampai saat ini tidak terlaksana malah pembangunan terhenti.

Menurut tuntutan JPU, pada persaksian saksi ahli konstruksi bahwa semestinya dengan uang sebesar 284 milliar pembangunan sudah harus jadi karena berdasar analisisnya hanya memakan anggaran senilai 220 milliar. Namun dengan anggaran tersebut, pembangunan hanya mencapai 30 persen atau hanya memakan uang sebesar 70 milliar.

Lanjut JPU, jelas disini sudah ada tindak pidana penggelapan sesuai pasal 61 KUHP. Terdakwa dan rekan-rekannya terbukti secara bersama menipu para konsumen.

JPU menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana dan tindak pidana pencucian uang terbukti dengan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan konsumen dibuat rugi. Dengan demikian, menurut JPU terdakwa terbukti bersalah melakukan penggelapan pidana secara bersama.

Tuntutan JPU kepada Majelis Hakim PN Tangerang.

  1. Menjatuhkan pidana penjara 10 tahun kepada terdakwa.
  2. Denda 2 milliar rupiah, subsider 6 bulan.
  3. Semua aset yang disita akan dijual untuk pengembalian kerugian para korban

Terakhir, JPU meminta kepada majelis hakim agar mengabulkan tuntutannya dan mengadili terdakwa dengan seadil-adilnya.

Salah satu korban, Sujadi Tansil saat usai persidangan dimintai keterangannya oleh media ini. Ia mengatakan bahwa tuntutan JPU sangatlah memuaskan dan ia berharap majelis hakim dapat mengabulkan tuntutan JPU mengingat para korban sudah ada yang meninggal dunia sedang belum dikembalikan haknya. Olehnya, ia berharap Majelis Hakim PN Tangerang dapat mengadili terdakwa secara adil.

(Dw/Red)

Kapolri Apresiasi Satgas Madago Raya Tindak Tegas Ali Kalora, Minta Buru 4 DPO MIT

September, 28, 21

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Satgas Operasi Madago Raya yang telah menindak tegas pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora.

Menurutnya, hal itu wujud dari kehadiran TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala ancaman teror.Hal tersebut disampaikan Sigit saat memimpin pengarahan kepada Satgas Operasi Madago Raya, bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Bandara Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (28/9/2021).

“Tindakan tegas terukur telah dilakukan terhadap pimpinan kelompok MIT, diharapkan seluruh upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari ancaman kelompok teror dapat menjadi ladang amal bagi kami semua,”kata Sigit dalam pengarahannya.

Lebih dalam, mantan Kapolda Banten tersebut menekankan, kepada seluruh personel Madago Raya untuk terus melakukan pengejaran terhadap empat orang sisa dari kelompok teror tersebut.

Satgas Madago Raya sendiri kontak tembak dengan Ali Kalora pada Sabtu 18 September 2021 lalu. Aparat berhasil menindak tegas Ali Kalora dan Jaka Ramadhan di Desa Astina Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng.

Setelah berhasil menindak Ali Kalora, kini MIT hanya tersisa empat orang, yakni Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata.

“Pertahankan kinerja yang sudah baik ini, lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap target yang tersisa,”ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Menurut Sigit, meski sudah menindak pimpinan MIT, kedepannya TNI-Polri harus terus memperkuat dan meningkatkan sinergitas serta soliditas untuk memberikan kepastian keamanan dan ketenangan terhadap masyarakat.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, Negara tidak boleh kalah dari kelompok intoleran dan terorisme. Ia menyebut, tidak ada tempat bagi kelompok yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI di bumi nusantara.

“Saya akan senantiasa berkomitmen untuk memberikan reward kepada personel yang berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas dalam menjaga kamtibmas dari segala bentuk gangguan dari kelompok MIT,”ucap Sigit.

(ij/red)

Presiden Akan Tanam Mangrove Bersama Masyarakat di Riau dan Kepri

September, 28, 21

Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Selasa, 28 September 2021, bertolak menuju Provinsi Riau guna melakukan kunjungan kerja. Bersama rombongan terbatas, Presiden lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.30 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Kepala Negara akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU untuk menuju Kabupaten Bengkalis. Di Kabupaten Bengkalis, Presiden akan melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat dan meninjau titik terdampak abrasi di Pantai Wisata Raja Kecik.

Setelah itu, Presiden akan kembali menuju Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, dengan menggunakan helikopter. Dari Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Presiden dan rombongan kemudian akan lepas landas menuju Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Setibanya di Bandara Internasional Hang Nadim, Kota Batam, Presiden akan menuju Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang untuk kembali menanam pohon mangrove bersama masyarakat.Pada petang harinya, Presiden dan rombongan akan kembali ke Bandara Internasional Hang Nadim, Kota Batam, untuk kemudian lepas landas ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Riau antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

(jr’/red)