Pilihan Ketua Pasopati, Ada Campur Tangan Orang Nomor 1 di Pati

September, 28, 21

PATI – Pilihan Ketua Pasopati (Paguyuban solidaritas perangkat Desa dan Kepala Desa) di Kabupaten Pati, Diduga ada Campur Tangan orang Nomor 1 (satu) di Kota Pati, Rabu (28/09/2021).

Dalam pemilihan Ketua Pasopati Pati yang seharusnya dilakukan secara transparan dan tanpa dilengkapi dengan campur tangan orang lain,namun pilihan ketua Pasopati kali ini bak dinodai pihak lain, sehingga pilihan ketua Pasopati diduga ada yang tidak wajar.

Pasalnya, berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh tim awak media saat konfirmasi ke Kepala Desa belakangan ini mengatakan,jika saya mendadak di telpon oleh orang nomor satu di kota Pati agar memilih nomor urut 3 (tiga) yakni atas nama Pandoyo Selaku Kades (Kepala Desa) Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah,”katanya.

Dengan adanya campur tangan orang nomor satu pasti semua kades yang sempat ditelponnya akan merasa kelimpungan alias merasa sedikit terancam kedudukannya jika orang yang di rekomendasikan tidak menang dalam pemilihan Ketua Pasopati,”imbuhnya.

Namun semuanya sudah terlanjur apa mau di kata mas, harapan kami (kades) kepada ketua Pasopati yang sudah terpilih bisa menunjukkan Marwah Pasopati yang sebenarnya, sehingga bisa memperjuangkan hak-hak Kepala Desa dan tidak terlalu nurut (sendiko dawuh),”pungkasnya.

Hal yang senada juga disampaikan dari beberapa Kades yang ada di beberapa Kecamatan di Kota Pati ‘red’.

Sementara pendapat dari Kades yang lain berharap, harusnya bagaimana caranya agar bisa memasukkan kubu yang tidak pro ke kepengurusan pasopati dengan harapan kedepannya bisa merangkul semua potensi yang ada dan tidak membeda-bedakan/ kubu-kubuan, makanya ada yang perlu untuk disusupkan orang-orang yang tidak pro sekarang ini untuk menjadi penyeimbang roda pemerintahan,”terangnya.

(Tim-Red)

Pekat IB Lapor KPK-RI Tentang Modus Korupsi dan Mafia Sistem Double Bayar di BUMN

September, 28, 21

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Pekat Indonesia Bersatu (Pekat IB) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi ke KPK RI tentang adanya temuan dan data dugaan manipulasi di BUMN.

Dimana terjadi korupsi dalam sistem pembayaran kontrak-kontrak antara induk dengan anak cucu di BUMN Karya dan Konstruksi dengan cara ‘Double Bayar’.Laporan ini disampaikan Ketua Infokom DPP Pekat IB, Lisman Hasibuan didampingi jajaran pengurus Agus Hutapea, Aunurrofiq dan AY Panjaitan, Senin (27/09/2021) di Kantor KPK RI, Kuningan, Jakarta Pusat.

Kata Lisman, korupsi dan manipuladi ini, menyebabkan kredit macet dan kerugian negara yang berpotensi ratusan trilyun rupiah.”Tadi secara resmi kami mengirim surat dan lampiran-lampiran skema atau modus korupsi, yang selama ini dilakukan di jajaran BUMN Karya, konstruksi dan lain-lain,”ujar Lisman kepada awak media.

Katanya, temuannya ada invoice kelebihan bayar yang sudah dibayarkan Induk BUMN kepada anak perusahaan-nya untuk pembayaran kepada mitra kerja. Dimana bank diperintah kembali oleh Induk BUMN dengan surat resmi dari Direktur Keuangan dengan judul ada kelebihan bayar.

Selanjutnya diambil kembali oleh induk BUMN Konstruksi.”Kemungkinan-nya selama ini terjadinya kredit macet di jajaran Bank Himbara juga. Dimana dengan modus dan skema sebagaimana yang kami sampaikan tadi,”tandas Lisman.

Menurut Lisman, sekarang kita hanya menunggu gerak cepat dan upaya penyelidikan dari KPK untuk menidaklanjuti laporan yang kami sampaikan. DPP Pekat IB selanjutnya siap bekerjasama dengan KPK untuk melengkapi dan membantu menyampaikan petunjuk-petunjuk demi menyelamatkan kekayaan negara. Yang mana selama diduga dikorupsi oleh oknum-oknum di BUMN tersebut.

“Secara resmi data-data dan laporan kami ini juga akan dikordinasikan kepada Bareskrim Mabes Polri dan Kejagung RI. Adapun tembusan-nya juga kita sampaikan ke Bapak Presiden RI Joko Widodo,”pungkas Lisman yang juga aktivis pergerakan pemuda ini.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

(Red)

Ini Aturan Gaji Kades, Jangan Main-main

September, 28, 21

Nasional – Aturan Perangkat Desa Terbaru 2021 tentang gaji seorang Kades (Kepala Desa), Sekdes (Sekretaris Desa) hingga staf tentang skema gaji dan penghasilan lain. Setara dengan pendapatan gaji PNS, berikut Gaji Perangkat Desa Terbaru 2021 mulai dari Kades hingga staf-staf yang ada di bawahnya.

Kades atau sebutan lain sesuai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015.

Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Masa jabatan Kades selama 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut atau tidak.

Kades tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kades bertanggung jawab atas penyelenggarakan Pemdes (Pemerintahan Desa), pelaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa .

Jabatan Kades dapat disebut dengan nama lain, misalnya Petinggi (Pati,Kudus,Jepara,Rembang,-Jateng), geuchik (Aceh), wali nagari (Sumatra Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang dan Indramayu), pangulu (Simalungun), dan peratin (Pesisir Barat, Lampung).

Selama ini menjadi perangkat desa merupakan profesi yang jadi primadona di kalangan masyarakat desa. Selain mendapatkan intensif yang menggiurkan jadi perangakat desa juga akan disegani banyak orang.

Maka tak heran persaingan untuk menjadi perangkat desa juga sangat ketat dalam setiap adanya Pilkades. Hal itu bisa dilihat dari antusiasme masyarakat desa ketika pemilihan datang.

Soal gaji, kini dari Kades hingga perangkat desa lainnya telah diatur besarannya. Gaji kades sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah pusat lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019.

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 81 PP tersebut, (Siltap Kades) penghasilan tetap kepala desa, Sekdes, dan perangkat desa dianggarkan lewat APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang bersumber dari ADD (alokasi dana desa).

“Besaran Siltap Kades paling sedikit Rp 2.426.640,00.- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) setara 120 persen dari gaji pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil) golongan ruang II/a,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2019.

PP tersebut juga mengatur skema dan besaran penggajian untuk posisi Sekdes dan perangkat desa lain.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3).

Namun demikian, PP tersebut hanya mengatur terkait besaran minimum gaji yang bisa diperoleh perangkat desa. Gaji perangkat desa bisa lebih tinggi tergantung dengan kebijakan masing-masing kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota.

Sementara itu, dalam Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019, kepala desa juga menerima penghasilan lain selain Siltap dari pemerintah. Pendapatan kades tersebut berasal dari pengelolaan tanah desa (Bengkok).

“Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain,” bunyi Pasal 100 ayat (2).

Pengelolaan tanah desa dan pembagian hasilnya untuk gaji kepala desa dan perangkat desa ini diatur dengan Perbub (peraturan bupati) atau wali kota.

Tunjangan dari tanah bengkok ini bisa berasal dari pendapatan sewa tanah maupun tanah bengkok yang dikelola sendiri.

Dalam ABPDes, belanja desa sendiri mengatur penggunaan anggaran belanja desa. Dimana paling sedikit 70% (Tuju Puluh Persen) jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk BOPDes (belanja operasional pemerintahan desa).

Lalu dana tersebut juga dipakai untuk insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW), pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian sisanya, paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Kades, Sekdes, dan perangkat desa lainnya, serta tunjangan operasional (BPD) Badan Permusyawaratan Desa.

Tentang Dana Desa

DD (Dana Desa) adalah merupakan bagian dari dana perimbagan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah untuk desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengutip laman resmi Kemenkeu (Kementerian Keuangan), penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Lalu peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD setelah mendapat persetujuan bupati/ walikota.

Dengan memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Dilansir dari Babe

(Red)

Aksi Kemanusiaan Jelang HUT TNI, Digelar Lantamal V Surabaya

September, 28, 21

Surabaya – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-76 TNI pada 5 Oktober 2021 mendatang Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal V) Surabaya, menggelar aksi kemanusiaan yaitu dengan mengadakan kegiatan donor darah, yang di laksanakan di Gedung serba Guna (GSG) Mako Lantamal V Jalan Laksda M. Nasir 56 Surabaya. Senin (27/9).

Kegiatan donor darah tersebut disamping dalam rangka memperingati HUT TNI ke -76 Tahun 2021 juga dalam rangka memenuhi kebutuhan stok darah di PMI Cabang Surabaya, Gresik dan sekitarnya yang semakin menipis.

Donor darah kali ini diikuti oleh para prajurit TNI AL dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lantamal V, serta dari berbagai instansi lainnya antara lain Ditsamapta Polda Jatim, Satpol PP Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Jatim, dan Pramuka Saka Bahari serta Jalasenastri Korcab V Daerah Jalasenastri Armada II.

Dinas Kesehatan (Diskes) Lantamal V bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Gresik, mengerahkan 30 personel tenaga kesehatan guna membantu kelancaran kegiatan donor darah tersebut, dan menargetkan sebanyak 250 kantong darah dari para sukarelawan.

Turut hadir dalam kegiatan ini dan turut mendonorkan darahnya, sejumlah pejabat teras di jajaran Lantamal V.

(jr’/Red)

Presiden, DPR dan Dewan Pers Dipastikan Beri Keterangan di MK

September, 28, 21

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia), dan Dewan Pers dipastikan bakal hadir memberikan keterangan pada sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021 pada 11/10/2021. 

Kepastian itu disampaikan Panitera MK melalui surat panggilan sidang yang ditujukan kepada kuasa hukum pemohon tertanggal 27/9/2021.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat sebelum menutup

Sidang lanjutan uji materi Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan berlangsung pada 11/10/2021 pukul 11 siang di ruang Sidang Pleno lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta dan alan disiarkan secara langsung melalui chanel youtube resmi milik Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum pihak pemohon Vincent Suriadinata membenarkan surat panggilan yang dilayangkan MK melalui surat nomor 344.38/PUU/PAN.MK/PS/09/2021 yang ditandatangani Panitera Muhidin.

“Kami sangat mengapresiasi keputusan majelis hakim yang akan mendengarkan keterangan dari Presiden, DPR, dan Dewan Pers pada sidang nanti. Ini makin memperjelas uji materi  UU Pers yang diajukan pemohon,”ujar Vincent.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku salah satu pemohon mengatakan, keterangan pihak presiden dan DPR, serta Dewan Pers selaku pihak terkait sangat penting untuk bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara UU Pers ini.

“Saya berharap dari keterangan 3 pihak yang dihadirkan dalam sidang nanti akan menambah keyakinan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan kami,”kata Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketua LSP Pers Indonesia.

(***/jr’/Red)

UNTAG Semarang Gelar Vaksinasi di Graha Kebangsaan Kampus Bendan Duwur

September, 27, 21

SEMARANG – Sebagai salah satu kampus ternama di kawasan LLDIKTI, yayasan 17 Agustus mampu bersaing dengan sederetan universitas baik negeri maupun swasta.

Pasalnya, Dengan didukung para dosen yang handal dibidangnya, kampus merah putih kini hadir dengan program pendidikan eksklusif baik S1 maupun S2 di masing-masing jurusan.

Wakil Rektor III Drs. Harsoyo, M.Si yang membidangi kemahasiwaan mengatakan, kampus merah putih yang bertepatan Dies Natalies ke 58 akan melaksanaan kegiatan vaksinasi sinovak pada rabu 29 september 2021 di gedung graha kebangsaan, bahkan diusianya yang ke 58 tahun ini, yayasan pendidikan UNTAG Semarang sangat peduli dengan kesehatan masyarakat.

“Ini sifatnya umum, semuanya boleh mendaftar baik para mahasiswa maupun warga yang ada disekitar kampus,”tuturnya.

Dikatakan, dengan semangat HUT ke 58 ini kiprah dunia pendidikan sangat penting dalam memberikan suport kepada pemerintah agar pandemi segera berlalu, apalagi dihari dies natalies kampus Untag Semarang, akan ikut berperan dalam kegiatan vaksinasi yang akan dilaksanakan.

“Kita tetap akan ikut berkompeten, apalagi dalam memajukan kegiatan kampus yang bernilai positif ini,”ujarnya.

Saat ini, pandemi sudah berada di zona oranye, bahkan Menkominfo Johny G. Plate menyampaikan pemerintah sudah memberikan izin berskala besar, berbagai kegiatan harus di dukung sarana prasarana penunjang protokol kesehatan, dan itu dilakukan untuk menunjang atau mempercepat pemulihan ekonomi serta mewadahi produktivitas masyarakat.

Sementara Prof. Drs. H. Suparno, M.Si saat dikunjungi diruang kerjanya, bahwa pihak kampus akan menfasilitasi untuk bhaksos vaksinasi yang akan digelar pada rabu mendatang yang bertepatan pada Dies Natalies ke 58 agar kedepannya mampu memberikan wadah yang positip bagi kesehatan masyarakat di masa pandemi saat ini.

“Harapan saya, dunia pendidikan yang hampir mati suri selama dua tahun ini, bisa beraktifitas kembali normal sedia kala agar kegiatan kemahasiswaan berjalan seperti hari hari biasanya. Kampus merah putih siap untuk belajar tatap muka dan tetap menjalankan prokes,”tutupnya.

(Red)

Dana Perawatan Desa Wonorejo Terkesan Hanya Buang-buang Anggaran

Februari, 18, 23

PATI – Cakranusantara.net | Perawatan Jalan Dukuh Ngaliyan Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Jawa Tengah terkesan hanya membuang-buang anggaran, Senin (26/09/2021).

Pasalnya Perawatan Jalan melalui penambalan aspal mulai Gapuro masuk Dk (Dukuh Ngaliyan) Desa Wonorejo tersebut yang baru beberapa bulan lamanya sudah kembali rusak, sementara masa perawatan dikerjakan baru saat menjelang Pilkades (Pilihan Kepala Desa) April 2021 lalu.

Ketika awak media meminta keterangan ke warga setempat menjawab,saya menyayangkan hal itu, karna perawatan itu hanya nempel beberapa Minggu saja, seterusnya sudah terkelupas seperti dulu lagi (rusak lagi),kan sayang, anggaran itu hanya terbuang sia-sia bak tidak ada perawatan,”jawabnya.

Dengan demikian saya menduga dalam pelaksanaan perawatan tersebut dikerjakan hanya asal-asalan tidak sesuai dengan spesifikasi,misal sebelum di kasih Kris (batu pecahan kecil-kecil) seharusnya disiram dengan aspal terlebih dahulu baru kemudian di kasih adukan aspal dan Kris,”tambah warga.

 

(Ar)

Ironis..!! Dinilai Tidak Koperatif Salah Satu Warga di Nyatakan Positif Covid-19

September, 27, 21

PATI – Kebijakan Aturan baru PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level ll (dua) dikabupaten Pati menimbulkan kejadian yang unik sungguh sangat diluar dugaan baru-baru ini tidak sedikit warga yang terjaring operasi gabungan ditempat karaoke/ klub malam ditengah PPKM Level ll yang masih membandel untuk buka, Senin (26/09/2021).

Ironisnya, hanya karena dinilai tidak koperatif saat terjaring razia gabungan
salah satu warga masyarakat harus menyandang gelar positif COVID-19 dan harus di isolasi di RSUD SUEWONDO Pati sambil menunggu hasil PCR (polymerase chain reaction).


PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus, Uji ini akan didapatkan hasil ini apakah seseorang positif atau tidak?.

Berdasarkan keterangan dari Nara sumber iniseal NF yang saat ini masih di isolasi di RSUD SUOEWONDO Pati mengatakan kepada awak media melalui Via WhatsApp, Apakah sebagai warga masyarakat Indonesia saya tidak mempunyai hak untuk bertanya?

“Saya bertanya pun dengan kata-kata sopan kepada salah satu oknum APH, anehnya saat saya meminta untuk di Swab ulang beliau tidak mengizinkan karna dari semalam,saat saya terjaring dinilai kurang koperatif.

kalau hanya dinilai kurang koperatif saya di vonis gelar positif ya saya terima mas,maklum saya hanya rakyat kecil,”pungkasnya

Sementara disisi lain saat mantan WADIR (wakil direktur) RSUD SOEWONDO,Martono dikonfirmasi awak media mengatakan,RSUD SUEWONDO hanya menyediakan tempat isolasi, karena perintah Satgas Covid kalau masalah kewenangan DKK (Dinas kesehatan kabupaten),”pungkasnya.

Disisi lain, saat awak media mencoba konfirmasi melalui via WhatsApp ke DKK, Dr. Joko Santoso mengatakan,untuk pengajuan isolasi mandiri Saya kordinasi dengan kepala gugus dulu ya pak dan kadis (Kepala Dinas) kesehatan,”jelasnya.

Bapak sudah kami konfirmasi tapi beliaunya tidak mengizinkan dan/ atau tidak di perbolehkan nanti minggu ini akan kita swab lagi kalau sudah negatif bisa di pulangkan mohon maaf,”pungkasnya

Sementara Cipto selaku masyarakat ikut memberikan komentarnya,Miris untuk menyandang gelar positif hanya melalui swab antigen,padahal jelas untuk menunjukkan hasil positip harus melalui tahapan
berikut,”komentarnya.

Banyak pertanyaan tentang apa itu test rapid, swab, dan PCR serta apa perbedaannya? Ketiganya adalah istilah yang berkaitan dengan diagnosis Covid-19. Membekali diri dengan pengetahuan tentang ketiga hal tersebut sangat penting dimasa pandemi ini.

Adapun PCR adalah singkatan dari polymerase chain reaction. PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus. Uji ini akan didapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak SARS Co-2?

Bersambung
(Tim-RED)

Pilihan Ketua Pasopati Kian Memanas, Ada Yang Tidak Wajar..!!

September, 26, 21

PATI – Pemilihan Ketua Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) dinilai ada yang tidak wajar Diduga Adanya campur tangan Bupati Pati, Haryanto, di sebabkan atas adanya dugaan-dugaan Intimidasi dan juga disertai money politik, Minggu (26/09/2021).

Pasalnya dalam perebutan kursi Ketua Pasopati diduga ada yang mendapatkan intimidasi terhadap Kepala Desa (Kades) yang sekiranya tidak memilih calon Ketua Pasopati nomor urut 3 (Tiga),Pandoyo Selaku Kades Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Dalam pantauan tim awak media sejauh ini ada pihak-pihak yang berkepentingan agar bisa menjadikan sosok figur Ketua Pasopati yang bisa dikendalikan demi menutupi kekurangan demi kepentingan pribadi dan/ atau kelompok yang di untungkan dalam tubuh Pemerintahan Kabupaten Pati (Dugaan penyelewengan anggaran/ Korupsi).

Dasarnya dalam pemerintahan kabupaten Pati ada dugaan-dugaan penyelewengan anggaran baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran – Anggaran yang saat ini di gelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni diduga ada penyelewengan/ permainan dalam Dana Covid-19 untuk mengeruk keuntungan.

Dengan terpilihnya Ketua Pasopati yang disinyalir di rekomendasikan oleh Bupati Pati, Haryanto maka dialah yang harus dijadikan ketua Pasopati bagaimanapun caranya, pasalnya secara mendadak Melalui inspektorat melakukan pemanggilan yang sekiranya tidak memilih Calon Ketua Pasopati nomor urut 3.

Beberapa hari sebelum pemilihan antara tanggal 15 Bupati memanggil Calon Nomor urut 3, Disinyalir untuk di mintai daftar kades mana saja yang sekira tidak memilihnya yang kemudian di panggil melalui inspektorat Pati.

Dengan adanya pemanggilan yang secara mendadak melalui inspektorat terhadap beberapa kades diduga untuk melakukan alibi jika Kades yang di panggil memiliki sebuah masalah dan/ atau kasus atas dugaan penyelewengan anggaran, dengan demikian maka patut Diduga akan adanya kepentingan pribadi oleh Bupati Pati, Haryanto.

(Red)

Tangkap dan Tahan Wakil Ketua DPR RI, KPK Semakin Galak Tanpa Novel dkk

September, 26, 21

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat LPPI (Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia) menyambut baik dan mengapresiasi yang tinggi kepada ketua KPK Firli Bahuri, dengan di tangkapnya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin kasus terbukti melakukan suap secara bertahap kepada mantan penyidik KPK yang berjumlah uang senilai Rp 3,1 Miliar itu.

Pimpinan KPK telah terbukti setiap dalam penindakan Penegakan Hukum di lakukan sangat Profesional juga tidak tebang pilih membidik dan menjerat pelaku korupsi sekalipun Wakil Ketua DPR-RI seperti Azis Syamsuddin, hal tersebut disampaikan Dedi Siregar ketua umum Dewan Pimpinan Pusat LPPI dalam press releasenya yang diterima redaksi, Minggu 26/09 sore.

Dedi mengatakan bahwa hal ini dapat membuktikan bahwa di dalam KPK itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, kelima Komisioner KPK juga sangat memiliki track record yang bersih dalam bidang pemberantasan korupsi, terbukti Azis Syamsuddin ditangkap oleh KPK,”ujarnya.

Oleh dari itu kami menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri KPK semakin tajam ke atas beraksi memberantas praktik maling uang rakyat Meski tanpa Novel Baswedan dkk terbukti pada kasus Wakil DPR dengan tidak ada Novel, KPK makin galak tangkap AZ Wakil Ketua DPR RI

Menurut kami (LPPI) komisi pemberantasan korupsi (KPK ) tidak ada yang berubah tanpa Novel dalam menjalankan tugas KPK memburu pelaku korupsi.

Maka jika ada terdapat kelompok yang menyebutkan Bahwa KPK melemah setelah Novel dkk tidak ada di dalam KPK itu adalah penilaiyan yang keliru dan kurang tepat,”jelasnya.

yang kami lihat hari ini KPK semakin semangat yang tinggi dan bermartabat melakukan pencegahan korupsi terbukti KPK berhasil mengungkap dan menangkap Wakil Ketua DPR AZ kasus suap yang secara bertahap kepada mantan penyidik KPK yang berjumlah uang senilai Rp 3,1 Miliar

Seperti diketahui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Sabtu (25/9) menyatakan Wakil Ketua DPR RI AZ terbukti melakukan suap secara bertahap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patujju dan Maskur Husain dalam suap Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Lampung Tengah.

Firli merinci AZ telah terbukti mengirimkan uang senilai Rp 3,1 Miliar kepada eks penyidik KPK SRP dan MH dengan menggunakan rekening pribadinya,”tutup Dedi.

(*/Red)