Kategori: Pemerintahan

November , 2026

Cakranusantara.net, Pati || Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra merotasi dan melantik 79 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026). Dalam rotasi tersebut, Chandra menegaskan pentingnya integritas, transparansi, serta mengingatkan para pejabat agar tidak memamerkan kemewahan atau melakukan flexing di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya membaik.

Chandra meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, jabatan yang diemban merupakan amanah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Sekarang ini harus berubah, selalu saya bicarakan. Semua serba transparan. Tetap jaga integritas sebagai ASN. Kami harapkan jangan ada flexing pejabat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum baik,” tegas Chandra.

Rotasi dan pengisian jabatan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong sekaligus menyegarkan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Menurut Chandra, proses pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan telah dijadwalkan jauh hari agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.

“Banyak kekosongan, ini memang sudah dijadwalkan. Banyak yang kosong dan juga bagian dari penyegaran,” ujar Chandra.

Selain penyegaran organisasi, Plt Bupati juga mendorong penguatan integritas aparatur melalui pendampingan dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya tersebut menyasar berbagai unsur pemerintahan, mulai dari kepala desa dan camat hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

“Pemkab selalu mengundang KPK ke Pati untuk pendampingan. Semua untuk kepentingan masyarakat Pati, semua unsur, kepala desa, camat, kepala OPD. Intinya kami ingin meningkatkan integritas,” ungkapnya.

Baca Juga : 79 Pejabat Administrator dan Pengawas Pemkab Pati Diangkat, Ini Daftar Lengkapnya

Chandra berharap para pejabat yang baru dilantik menjadikan amanah jabatan sebagai dorongan untuk memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih. Profesionalisme dan kepentingan masyarakat harus menjadi landasan dalam menjalankan tugas serta mengambil kebijakan.

“Kita punya tujuan sama, memberikan pengabdian kepada masyarakat Pati,” ujar Chandra.

Pelantikan tersebut mencakup 79 pejabat pada jenjang jabatan administrator dan pengawas. Mereka ditempatkan pada sejumlah posisi, mulai dari camat, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, sekretaris kecamatan, kepala seksi, kepala subbagian, hingga kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Eko Purwantoro sebagai Camat Juwana, Eko Budi Santosa sebagai Camat Gabus, Taufan Wicaksono sebagai Camat Jaken, Ponco Arianto sebagai Camat Sukolilo, Udi Harsilo Nugroho sebagai Camat Winong, Mimpi Arde Area sebagai Camat Pucakwangi, Wahyu Wuriyanto sebagai Camat Pati, Bambang Setyo Utomo sebagai Camat Tambakromo, Sugiharto sebagai Camat Kayen, Muhammad Roni sebagai Camat Tlogowungu, dan Bisma Susila Utama sebagai Camat Cluwak.

Rotasi ini diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah, mengisi kekosongan jabatan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pati. Chandra menekankan bahwa setiap pejabat harus mengutamakan integritas dan pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

November , 2026

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati melakukan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan daerah. Pengangkatan tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis, mulai dari camat, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala bagian, hingga pejabat pada tingkat kecamatan dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Dalam daftar pengangkatan tersebut, terdapat 79 nama pejabat yang menempati jabatan baru di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pati.

Berikut daftar lengkap pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati:

1. Eko Purwantoro, S.Sos. — Camat Juwana
2. Slamet, S.H., M.M. — Camat Wedarijaksa
3. Suratna, S.S.T.P., M.Si. — Camat Margorejo
4. Eko Budi Santosa, S.S.I.T., M.M. — Camat Gabus
5. Taufan Wicaksono, S.E., M.M. — Camat Jaken
6. Ponco Arianto, S.S.T.P., M.Si. — Camat Sukolilo
7. Udi Harsilo Nugroho, S.S.T.P., M.Si. — Camat Winong
8. Mimpi Arde Area, S.H., M.M. — Camat Pucakwangi
9. Wahyu Wuriyanto, S.S.T.P., M.Si. — Camat Pati
10. Slamet, S.E., M.M. — Camat Trangkil
11. Bambang Setyo Utomo, S.H. — Camat Tambakromo
12. Sugiharto, S.E. — Camat Kayen
13. Muhammad Roni, S.S.T.P., M.H. — Camat Tlogowungu
14. Bisma Susila Utama, S.E., S.T. — Camat Cluwak
15. Sunaryo, S.H., M.M. — Sekretaris Dinas Pertanian
16. Paryanto, S.Pd., M.M. — Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17. Etik Tri Hartanti, S.K.M., M.M. — Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
18. Priono Arif Fandillah, S.Kom., M.M. — Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
19. Tri Agung Setiawan, S.E. — Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20. Kristina Inti Retnoningrum, S.T., M.M. — Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21. Widayoko, S.E., M.Ec.Dev., M.P.P. — Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dewi Kartikasari, S.E., M.M. — Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM
23. Imam Kartiko, S.S.T.P., M.Si. — Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24. Andrik Sulaksono, S.S.T.P., M.Si. — Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25. Baru Pramono, S.Sos. — Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
26. Henry Setyawan, S.T., M.M. — Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
27. Andi Nurwanto, S.Sos., M.M. — Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
28. Rahadianto, S.E., M.M. — Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
29. Susilowati, S.E., M.M. — Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
30. Ari Sih Hartono, S.H. — Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
31. Warji, S.Kep., Ners., M.M. — Kepala Bagian Sistem Informasi Mutu, Pendidikan, dan Penelitian RSUD RAA Soewondo
32. Diah Purwani Susanti, S.E., M.M. — Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM
33. Matita Ranti Hapsari P., S.H., M.M. — Kepala Bidang Informasi dan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34. Anggia Widiarti, S.S.i.T., M.Kes. — Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
35. dr. Joko Santoso — Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
36. Suhadi, S.Kom., M.M. — Kepala Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Alam Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
37. Iwan Riswana, S.Si., M.Si. — Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup
38. Hadi Jatmiko, S.Pd., M.Pd. — Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
39. Seto Catur Nugroho, S.P., M.P. — Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
40. Muh Yasin, S.H., M.Si. — Kepala Bidang Promosi dan Ekspor Impor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
41. Rahmawati, S.S.T.P., M.Si. — Kepala Bidang PBB, P2, dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
42. Abdul Manan, S.E. — Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
43. Vivi Rukmiyana Sari, S.E., M.M. — Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian
44. Arif Dwi Adi Nugroho, S.S.T., M.M. — Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45. Teguh Setiawan, S.H., M.M. — Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
46. Sri Yuliati, S.E., M.M. — Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
47. Agus Rihono, S.I.P., M.Si. — Kepala Bidang Penataan dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
48. Riza Maulana Ahmad, S.Sos., M.E. — Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
49. Suwardi, S.E., M.M. — Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian
50. Moh Sutarno, S.P. — Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
51. Judianto, S.T. — Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan
52. Risia Fitri Puji Astuti, S.E., M.M. — Sekretaris Kecamatan Margoyoso
53. Dwi Martono, S.E. — Sekretaris Kecamatan Gabus
54. Ipung Setiawan, S.Si., M.Sc. — Sekretaris Kecamatan Juwana
55. Wahyu Yuli Widodo, S.T. — Sekretaris Kecamatan Tambakromo
56. Sujarta, S.E., M.M. — Sekretaris Kecamatan Batangan
57. Sri Handayani, S.E., S.Pd. — Sekretaris Kecamatan Cluwak
58. Nono Harjono, S.H. — Sekretaris Kecamatan Margorejo
59. Wilis Sofia, S.E. — Kepala Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah
60. Haris Tiana, S.E., M.M. — Kepala Subbidang Pendataan dan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
61. Pusparini Indrasari, S.T. — Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
62. Umi Nurlatifah, S.S.T.P., M.M. — Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup
63. Handi Winarno, M.Pd. — Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
64. Retno Pamularsi, S.E. — Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
65. Trenggono Agus Fitrayanto, S.E. — Kepala Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
66. Eli Zarti Fakhsiah, S.T. — Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup
67. Arif Budiyono, S.Pd.SD., M.Pd. — Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
68. Tanti Mardiana, S.Kom. — Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
69. Mei Viantikasari, S.Si., M.Ling. — Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
70. Nur Ahsan, S.S.T. — Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
71. Nurina Ayuningtyas Adiyanti, S.H. — Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Trangkil
72. Sukamin, S.I.P. — Kepala Seksi Ketentraman dan Penertiban Umum Kecamatan Wedarijaksa
73. Kustilah, S.Si. — Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Wedarijaksa
74. Zahrotun Istiqomah, S.Kom. — Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Margoyoso
75. Endang Sunarsih, S.I.P. — Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tayu
76. Ahmad Yulianto, S.H. — Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Margorejo
77. Heri Krisminto, S.E. — Kepala Seksi Ketentraman dan Penertiban Umum Kecamatan Margorejo
78. Suhartini, S.E. — Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian
79. Tino Wahyu Prastio, S.E. — Kepala Subbag Program dan Keuangan Kecamatan Sukolilo

Daftar tersebut memuat pengangkatan pada berbagai tingkatan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, dengan penempatan tersebar di sejumlah dinas, badan, sekretariat, kecamatan, dan UPTD.

November , 2026

Cakranusantara.net, Pati || Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 yang direncanakan berlangsung di sekitar 65 desa, Pemerintah Kabupaten Pati bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pengawasan dan integritas aparatur pemerintahan. Proses pemilihan perangkat desa turut menjadi perhatian karena dinilai sebagai salah satu titik rawan yang perlu dibenahi melalui evaluasi regulasi dan penguatan tata kelola.

Upaya tersebut diperkuat melalui Pelatihan Penguatan Integritas yang digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK RI bersama Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK RI dan Pemkab Pati di Ruang Penjawi, Kabupaten Pati, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini melibatkan kepala perangkat daerah, camat, dan kepala desa.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan, integritas harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan memenuhi persyaratan administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Integritas harus tercermin dalam pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sekadar memenuhi kelengkapan administrasi,” tegas Chandra.

Ia meminta kepala perangkat daerah memperkuat tata kelola program dan anggaran, camat meningkatkan pembinaan serta pengawasan wilayah, dan kepala desa mengelola keuangan desa secara tertib dan transparan.

Chandra mengingatkan bahwa kewenangan, anggaran, dan sumber daya pemerintah merupakan amanah untuk melayani masyarakat. Karena itu, materi pelatihan harus diterapkan secara nyata di seluruh tingkatan pemerintahan.

“Kita berharap pelatihan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ilmu yang diperoleh harus diterapkan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa,” ujarnya.

Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Imam Turmudi, menjelaskan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan melalui perbaikan tata kelola sekaligus penguatan integritas penyelenggara pemerintahan.

“Pencegahan harus diperkuat melalui perbaikan tata kelola dan integritas penyelenggara pemerintahan. Titik-titik rawan korupsi juga perlu diidentifikasi dan diperbaiki,” kata Imam.

Menurutnya, pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi setelah penindakan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah proses pemilihan perangkat desa, yang perlu dievaluasi melalui pembenahan regulasi dan penguatan integritas penyelenggara pemerintahan.

Pelatihan berlangsung selama tiga hari pada Oktober 2026 dengan pembagian peserta secara bertahap. Sekitar 150 orang mengikuti kegiatan pada hari pertama, 150 orang pada hari kedua, dan 106 orang pada hari ketiga.

Materi yang diberikan mencakup delik tindak pidana korupsi, perilaku koruptif, konflik kepentingan, mekanisme pelaporan tindak pidana korupsi melalui sistem whistleblowing, serta penguatan nilai-nilai antikorupsi melalui pendekatan spiritual.

Chandra menyampaikan, pendampingan Korsup KPK telah berlangsung pada April dan Agustus 2026. KPK juga telah memberikan rekomendasi perbaikan aturan mengenai tata cara pemilihan perangkat desa.

Menjelang Pilkades serentak 2027, Pemkab Pati juga menaruh perhatian pada pengisian jabatan kepala desa melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Chandra menekankan bahwa setiap proses pengisian jabatan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kita ingin integritas penyelenggara pemerintahan diperkuat di semua tingkatan. Tata kelolanya harus baik, dan orang-orang yang menjalankannya juga harus memiliki integritas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi membuat setiap tindakan aparatur semakin mudah diketahui dan diawasi masyarakat.

“Keterbukaan informasi membuat tindakan aparatur semakin mudah menjadi perhatian masyarakat. Sekarang, pemerintahan seperti ikan di dalam akuarium. Siapa pun bisa merekam dan menyebarkan informasi melalui telepon genggam,” ujar Chandra.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Satgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK RI, tim Korsup Wilayah III dan ACLC KPK RI, serta Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

November , 2026

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah bukanlah hak pribadi pejabat, melainkan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan untuk kepentingan publik.

Penegasan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Awarding Ceremony Kampanye Pariwara Anti Korupsi Kabupaten Pati Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (23/9/2026).

Chandra mengatakan, kampanye anti korupsi melalui penayangan video pendek dan pemberian penghargaan kepada para pemenang merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, era keterbukaan membuat seluruh aktivitas pemerintahan semakin mudah dipantau oleh masyarakat, media maupun lembaga sosial, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

“Sekarang ini adalah masa keterbukaan. Semua orang bisa memantau dan melihat anggaran serta apa yang kita lakukan sebagai pejabat dan pimpinan di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak alergi terhadap kritik maupun aduan masyarakat. Sebaliknya, setiap masukan harus dijadikan bahan introspeksi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Chandra menegaskan, tanggung jawab menjaga integritas tidak hanya berada di tangan kepala daerah. Kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, camat hingga bupati memiliki kewajiban yang sama untuk memastikan kewenangan dan anggaran digunakan sesuai kepentingan masyarakat.

“Jabatan adalah amanah dari Allah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Chandra juga menyampaikan bahwa Pemkab Pati terus melakukan langkah pencegahan korupsi melalui pendampingan dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia berharap upaya tersebut tidak berhenti pada slogan maupun kegiatan seremonial. Integritas, menurutnya, harus terlihat dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Chandra meminta seluruh pejabat dan perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanan serta menjadikan setiap aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi.

Ia menegaskan, tidak boleh ada oknum yang memberikan pelayanan buruk kepada masyarakat. Seluruh jajaran pemerintahan diharapkan mampu menjadi cerminan komitmen Kabupaten Pati dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penayangan video pendek Kampanye Pariwara Anti Korupsi serta penyerahan hadiah kepada para pemenang.

Kampanye yang berlangsung sejak April hingga September 2026 itu diikuti perangkat daerah serta peserta lomba dalam tiga kategori.

Chandra berharap kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi seremoni pemberian penghargaan, tetapi mampu menjadi pembelajaran bersama untuk memperkuat budaya integritas dan mewujudkan pemerintahan Kabupaten Pati yang semakin transparan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Juni , 2026

Cakranusantara.net, Pati || Kasus perkawinan anak di Kabupaten Pati masih menjadi perhatian serius. Tercatat 278 kasus sepanjang 2025 dan 78 kasus hingga April 2026.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati memperkuat upaya pencegahan melalui Diseminasi Pencegahan Perkawinan Anak bertema “Anak Cerdas, Masa Depan Cerah, Tunda Perkawinan, Utamakan Pendidikan” yang digelar Bagian Kesra Setda Kabupaten Pati bersama TP PKK Kabupaten Pati di Aula Kantor Kecamatan Winong, Senin (29/6/2026).

Dalam sambutannya, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa perkawinan dini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi bersama, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Karena itu, pemerintah mendorong orang tua untuk lebih aktif mendampingi, mengawasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan anak sejak dini.

“Jangan hanya menjadi orang tua, tetapi jadilah sahabat bagi anak. Kenali pergaulannya, awasi aktivitas digitalnya, dan bangun komunikasi yang terbuka agar anak tidak salah mengambil keputusan yang akan memengaruhi masa depannya,” ujar Chandra.

Selain pengawasan keluarga, Chandra juga menilai pendidikan merupakan investasi terbaik bagi masa depan generasi muda. Menurutnya, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, semakin besar pula peluang anak menghadapi persaingan dunia kerja pada masa mendatang.

“Kalau merasa kesulitan mendampingi anak, jangan ragu berkonsultasi dengan psikolog. Pemerintah juga akan terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui APBD setelah program perbaikan infrastruktur selesai pada 2027,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati Dwi Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa perkawinan usia anak bukan sekadar persoalan keluarga, melainkan isu sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat anak.

“Mari kita utamakan pendidikan dan masa depan anak. Orang tua, guru, tokoh agama, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama agar anak-anak kita tumbuh sehat, berprestasi, dan mampu meraih cita-citanya tanpa harus terjebak dalam perkawinan dini,” tutur Dwi.

Melalui kegiatan yang diikuti pengurus TP PKK desa se-Kecamatan Winong beserta kelompok kerjanya tersebut, peserta juga memperoleh pembekalan dari psikolog RSUD RAA Soewondo, Deni Herbyanti, mengenai pola asuh, komunikasi efektif dalam keluarga, serta langkah-langkah pendampingan anak di era digital.

Pemerintah Kabupaten Pati berharap pengetahuan tersebut dapat diterapkan di lingkungan masing-masing sehingga mampu menekan angka perkawinan anak secara berkelanjutan.

Juni , 2026

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengajak para ayah di Kabupaten Pati untuk mengambil peran lebih aktif dalam pendidikan anak melalui Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS). Ajakan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri kegiatan pengambilan rapor putranya di SMP Negeri 3 Pati, Sabtu (20/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati hadir bersama istrinya untuk mengambil rapor putranya, Rafael Sean Adinata. Selain itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati pun turut mendampingi kegiatan tersebut.

Menurut Chandra, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak merupakan faktor penting yang dapat mendukung tumbuh kembang, prestasi, serta pembentukan karakter generasi muda.

Karena itu, dalam beberapa waktu terakhir Pemerintah Kabupaten Pati terus menggaungkan Gerakan Ayah Hadir untuk Anak sebagai upaya memperkuat sinergi antara keluarga dan sekolah.

“Arti hadir di sini adalah ayah peduli terhadap pendidikan anak sehingga anak dapat meraih prestasi di masa depan. Mari sukseskan GEMAR dan GAMAS,” ujar Chandra.

Ia menjelaskan, GEMAR merupakan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah yang mengajak para ayah meluangkan waktu untuk hadir secara langsung saat pengambilan rapor sebagai bentuk dukungan, perhatian, dan motivasi kepada putra-putrinya.

Sementara itu, GAMAS atau Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah mendorong para ayah untuk mendampingi anak saat memulai tahun ajaran baru sebagai wujud kasih sayang, penguatan karakter, dan pemberian semangat.

Chandra menegaskan bahwa peran ayah memiliki dampak besar terhadap perkembangan anak. Kehadiran ayah mampu meningkatkan motivasi belajar, memperkuat karakter dan kedisiplinan, menumbuhkan rasa percaya diri, serta mempererat hubungan dalam keluarga.

Usai berdialog dengan wali kelas putranya, Chandra mengungkapkan bahwa momen pengambilan rapor merupakan kesempatan berharga bagi orang tua untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai perkembangan akademik maupun karakter anak.

“Hari ini saya baru saja berdialog dengan wali kelas. Komunikasi tatap muka seperti ini sangat penting agar orang tua memahami cara yang tepat dalam mendampingi anak belajar di rumah,” katanya.

Ia juga menilai kehadiran orang tua di sekolah tidak boleh dipandang sekadar sebagai formalitas administrasi. Lebih dari itu, kehadiran tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kondisi mental dan psikologis anak sekaligus sarana mempererat komunikasi antara sekolah dan keluarga.

Lebih lanjut, Chandra menekankan pentingnya penyelesaian persoalan anak secara cepat dan personal apabila ditemukan kendala selama proses pendidikan.

Menurutnya, keterbukaan komunikasi antara sekolah dan orang tua menjadi kunci dalam menemukan solusi terbaik bagi perkembangan anak.

“Sedini mungkin kita mengetahui masalah anak, sedini mungkin pula kita bisa mencari solusi bersama. Karena itu, saya mengimbau para kepala keluarga untuk mengusahakan hadir langsung dalam setiap momen pengambilan rapor.

“Mari kita pererat komunikasi ini demi masa depan putra-putri kita,” pungkasnya.

Juni , 2026

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati memperkuat upaya pencegahan korupsi sejak usia sekolah melalui kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Tahun 2026 yang digagas Inspektorat Kabupaten Pati di halaman SMP Negeri 1 Juwana, Jumat (19/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti siswa kelas VII dan VIII dengan tujuan menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan pemahaman mengenai dampak buruk korupsi bagi kehidupan bermasyarakat maupun bagi dunia pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa jenjang SMP merupakan fase penting dalam pembentukan karakter. Menurutnya, kualitas pendidikan pada jenjang berikutnya sangat dipengaruhi oleh fondasi yang dibangun sejak masa SMP.

“Kalau sejak SMP sudah terbiasa jujur dan berintegritas, maka nilai-nilai itu akan terbawa hingga SMA, perguruan tinggi, bahkan ketika memasuki dunia kerja,” ujar Chandra.

Ia menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan di pemerintahan.

Perilaku tidak jujur juga dapat muncul dalam lingkungan pendidikan, termasuk saat siswa mengerjakan tugas sekolah maupun memanfaatkan teknologi dan internet untuk belajar.

“Kalian boleh mencari referensi dari internet, tetapi jangan sekadar menyalin. Pahami, pelajari, dan jadikan itu bagian dari proses belajar yang sebenarnya,” pesan Chandra kepada para siswa.

Lebih lanjut, Plt Bupati menyampaikan bahwa keberanian mengakui kesalahan dan kemauan untuk memperbaiki diri merupakan bagian penting dari integritas. Ia menilai budaya jujur harus dibiasakan sejak dini agar menjadi karakter yang melekat hingga dewasa.

“Menjadi hebat tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling pintar. Yang lebih penting adalah semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri,” katanya.

Selain memberikan edukasi kepada siswa, Chandra juga menyampaikan apresiasi kepada para guru SMP Negeri 1 Juwana yang dinilainya telah berperan besar dalam membentuk karakter generasi muda.

Ia menekankan bahwa pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Pada kesempatan tersebut, Chandra juga memberikan apresiasi kepada para siswa yang aktif mengikuti kegiatan. Salah satunya adalah Asna, siswa yang mampu menjawab pertanyaan mengenai Hari Jadi Kabupaten Pati yang pada tahun ini memasuki usia ke-703.

Usai kegiatan, Chandra menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi akan terus didorong sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda Kabupaten Pati.

Menurutnya, pemahaman mengenai korupsi dan dampaknya harus diberikan sejak dini agar menjadi bekal saat siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun ketika terjun ke tengah masyarakat.

“Pendidikan antikorupsi harus kita ajarkan sejak dini. Generasi muda Kabupaten Pati harus memahami apa itu korupsi dan dampak buruknya, sehingga nilai-nilai antikorupsi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik saat belajar, bekerja, maupun bermasyarakat,” pungkasnya.

Juni , 2026

Cakranusantara.net, Pati || Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, kembali menghidupkan tradisi Lamporan melalui kegiatan Wiwitan dan Gelar Budaya yang digelar Jumat (19/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Komunitas Plat K tersebut diikuti warga dan seniman lokal sebagai upaya melestarikan budaya leluhur, mengenang tradisi penolak pagebluk pada masa lampau, sekaligus menjadi ruang pembelajaran budaya bagi generasi muda.

Lamporan berasal dari kata lampor atau obor, kemudian nama tersebut menjadi sebuah upacara dalam aspek sosial-budaya di desa Soneyan.

Namun antara obor dan lampor ada perbedaan, kalau obor biasanya terbuat dari bambu yang diberi media minyak tanah dan kain yang menjadi sumbunya, tetapi kalau lampor terbuat dari daun kelapa yang sudah kering (blarak) yang diikat menjadi satu menjulang ke atas kemudian dibakar ujungnya.

Lampor dibawa sekelompok orang yang memakai kostum rumbai-rumbai yang dibuat dari daun kelapa muda (janur). Kelompok yang bertugas membawa lampor disebut “Dayakan” (ndayakan).

Sekelompok Dayakan berbaris dan menari-nari dengan dipimpin oleh tetua desa yang memandu dan memimpin prosesi mengiring lampor keliling kampung dengan diiringi alunan musik tongtek yang meliputi, tontongan/ kentongan, jidor, dan icik-icik.

Acara tersebut dihadiri Camat Margoyoso, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Desa Soneyan, Kepala Dusun Sumber, Ketua Panitia Lamporan, Presiden Plat K, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengapresiasi konsistensi masyarakat dan Komunitas Plat K dalam menjaga tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

“Lamporan bukan sekadar pertunjukan budaya. Ini adalah warisan leluhur yang harus terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi berikutnya,” ujar Chandra.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan seni dan budaya yang digagas masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya merupakan bagian penting dalam menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman.

“Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi komunitas seni dan budaya untuk berkarya. Pendopo Kabupaten Pati juga terbuka untuk digunakan sebagai tempat penyelenggaraan festival dan kegiatan kebudayaan,” kata Chandra.

Selain dukungan terhadap sektor budaya, Chandra menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini juga fokus pada pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Fokus tersebut meliputi perbaikan infrastruktur jalan, penguatan layanan kesehatan melalui BPJS, serta pendidikan negeri gratis.

Ia menilai pembangunan fisik dan pembangunan karakter masyarakat harus berjalan beriringan. Karena itu, pelestarian budaya tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah.

“Jalan harus baik agar aktivitas masyarakat lancar. Kesehatan dan pendidikan juga harus mudah diakses. Namun budaya tidak boleh ditinggalkan karena menjadi jati diri daerah kita,” tegas Chandra.

Pada kesempatan tersebut, Chandra juga mengajak para orang tua untuk lebih bijak dalam mengawasi penggunaan telepon genggam pada anak-anak. Menurutnya, interaksi sosial dan ruang pergaulan yang sehat perlu terus dijaga agar generasi muda tidak kehilangan nilai-nilai kebersamaan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tengah menginisiasi pendirian Museum Kabupaten Pati sebagai wadah bagi para seniman, budayawan, dan komunitas kreatif untuk berkumpul, berkarya, serta mendokumentasikan kekayaan budaya daerah.

“Ke depan kami ingin memiliki museum sebagai rumah bersama bagi para seniman dan pelaku budaya. Tempat ini nantinya menjadi ruang pelestarian sekaligus edukasi bagi masyarakat,” ungkap Chandra.

Melalui kegiatan Lamporan Wiwitan dan Gelar Budaya Desa Soneyan, Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk mendukung pelestarian budaya lokal, memperluas ruang kreativitas bagi komunitas seni, serta memastikan pembangunan daerah berjalan seimbang antara kemajuan fisik dan penguatan nilai-nilai budaya masyarakat.

Juni , 2026

Cakranusantara.net, Pati || Pada peringatan satu tahun Sekolah Rakyat Kabupaten Pati yang digelar melalui kegiatan Open House di Aula Sekolah Rakyat/Sentra Margo Laras Pati, Jumat (19/6/2026), Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa program tersebut telah membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga desil 1.

Pada kegiatan yang juga dihadiri unsur Forkopimda, Kepala DinsosP3AKB Pati, para camat se-Kabupaten Pati, dan para siswa Sekolah Rakyat tersebut, Chandra menyampaikan bahwa perkembangan Sekolah Rakyat Kabupaten Pati telah melampaui ekspektasi.

Ia menilai kualitas layanan pendidikan, fasilitas, hingga pemenuhan kebutuhan dasar siswa berjalan sangat baik sejak program tersebut mulai dijalankan.

“Program ini sangat luar biasa. Tadi saya sudah melihat langsung kelas-kelasnya. Kondisinya bersih, fasilitasnya lengkap, kamar mandinya juga bersih. Anak-anak mendapatkan tiga kali makan dan makanan ringan. Mereka benar-benar merasa seperti di rumah sendiri,” ujar Chandra.

Ia menjelaskan, selain memperoleh pendidikan formal, para siswa juga mendapatkan dukungan pemenuhan gizi dan pembinaan karakter. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Ini kesempatan yang sangat baik bagi adik-adik kita yang berasal dari desil 1. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik seperti anak-anak lainnya,” katanya.

Chandra juga mengungkapkan bahwa minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat terus meningkat. Hal itu terlihat dari kuota jenjang SMP yang telah terisi penuh sebanyak 190 siswa, serta jenjang SMA yang telah memenuhi kuota sebanyak 90 siswa.

“Untuk tahun ini, jenjang SMP sudah penuh dengan 190 siswa dan SMA juga sudah terpenuhi 90 siswa. Yang masih tersedia saat ini adalah jenjang sekolah dasar dengan sekitar 30 siswa, karena sebagian orang tua masih mempertimbangkan sistem asrama bagi anak-anak usia dini,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat tidak kalah dengan sekolah umum lainnya. Selain mengikuti kurikulum formal, para siswa juga mendapatkan penguatan pendidikan agama dan berbagai kegiatan pengembangan diri pada sore hari.

“Anak-anak ini sudah mampu berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Pelajaran mereka juga tidak tertinggal dari sekolah-sekolah lain. Bahkan setelah kegiatan belajar formal, mereka masih mendapatkan pembelajaran agama dan aktivitas positif lainnya,” tutur Chandra.

Terkait pengembangan program, Pemerintah Kabupaten Pati terus mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat di Tlogowungu. Saat ini progres pembangunan fasilitas tersebut telah mencapai sekitar 85 persen dan akan segera ditinjau kembali untuk memastikan kesiapan penggunaan.

“Nanti hari Selasa kami akan berkunjung ke lokasi di Tlogowungu untuk memastikan kesiapan pembangunan dan menentukan waktu operasionalnya. Tempatnya akan lebih besar dibandingkan yang sekarang,” pungkas Chandra.

Melalui Open House satu tahun Sekolah Rakyat Kabupaten Pati, pemerintah daerah berharap semakin banyak masyarakat memahami manfaat program tersebut sekaligus mendorong pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif bagi seluruh anak di Kabupaten Pati.

Juni , 2026

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui kegiatan MPP Sehati (Senam Sehat dan Berbagi Kasihi Yatim) yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati, Jumat (19/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan DPMPTSP Kabupaten Pati tersebut tidak hanya menghadirkan senam sehat, donor darah, warung berkah, dan santunan anak yatim, tetapi juga menjadi momentum penguatan pelayanan bagi masyarakat serta peningkatan daya tarik investasi di Kabupaten Pati.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa MPP memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan sekaligus representasi daerah di mata investor yang datang ke Kabupaten Pati.

“MPP adalah wajah Kabupaten Pati ketika investor datang. Kesan pertama mereka terhadap daerah ini salah satunya dibentuk dari kualitas pelayanan yang diberikan di sini,” ujar Chandra.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan MPP Sehati tidak hanya diisi dengan aktivitas sosial dan olahraga bersama. Menurutnya, terdapat agenda penting berupa penandatanganan kesepakatan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati sebagai bentuk penguatan sinergi antarinstansi.

“Kegiatan hari ini bukan hanya senam sehat dan donor darah. Ada juga penandatanganan kesepakatan dengan KPPN Pati,” katanya.

Lebih lanjut, Chandra meminta perangkat daerah terkait untuk lebih aktif menyosialisasikan berbagai layanan dan kegiatan yang tersedia di MPP. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat semakin memahami kemudahan layanan yang dapat diakses dalam satu lokasi.

“Saya minta Kominfo membantu menginformasikan berbagai kegiatan dan layanan yang ada di MPP kepada masyarakat. Semakin banyak yang mengetahui, semakin besar manfaat yang dirasakan warga,” tegasnya.

Sementara itu, DPMPTSP Kabupaten Pati terus melakukan berbagai pembaruan layanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, pembenahan tersebut juga ditujukan untuk mendukung iklim investasi yang semakin kompetitif.

“Masih ada investor yang menghadapi kendala bahasa saat berinvestasi di Kabupaten Pati. Karena itu, pelayanan harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka,” imbuh Chandra.

Selain dihadiri Plt Bupati dan Kepala DPMPTSP, kegiatan MPP Sehati juga turut dihadiri Kepala KPPN Pati, perwakilan KPP Pratama Pati, perwakilan Kejaksaan Negeri Pati, perwakilan Kodim 0718/Pati, perwakilan Polresta Pati, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pati.

Melalui kolaborasi lintas instansi tersebut, Pemkab Pati berharap pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan mampu memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun calon investor.