Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya

Muscabsus, Danu Ikhsan Terpilih Jadi Pimpinan PAC Pati Kota

Juni, 26, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Bertempat di rumah aspirasi PDI Perjuangan PAC Pati Kota turut desa Panjunan kecamatan Pati kabupaten Pati, telah dilaksanakan Musyawarah Anak Cabang Khusus (Muscabsus) dengan agenda pengenalan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Pati Kota terpilih Danu Ikhsan Hariscandra, A. Md.

Sekretaris PAC Pati Kota dalam sambutannya mengatakan, Kegiatan sore ini adalah pengenalan Ketua PAC terpilih mengisi kekosongan ketua PAC sebelumnya yakni almarhum Noto Subiyanto yang meninggal dunia pada Minggu (01/05).

“Ketua PAC terpilih akan meneruskan almarhum periode 2022 – 2024.Berharap selalu kompak bersama – sama menjalankan roda organisasi, taat pada aturan dan ketentuan partai,” ucapnya, Sabtu (25/06).

Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Pati H Ali Badrudin, S.E diwakili Sekjen PDIP Koko dalam sambutannya menyebutkan, Kegiatan sore ini sah dari 29 ranting yang hadir siap meneruskan perjuangan almarhum Noto Subiyanto.

“Hari ini pergantian Ketua PAC, Siapapun yang terpilih Ketua PAC tinggal melanjutkan, siap melanjutkan. PAC ranting Pati Kota siap satu barisan,” tegas Sekjen.

Sementara Teguh Bandang Waluyo dalam kesempatan tersebut menyatakan, Secara aklamasi Danu Ikhsan Hariscandra, A.Md terpilih sebagai ketua PAC Pati kota dan sepakat dilantik.

Setelah dilantik, lanjut Bandang, wewenang PAC ditangan Danu, semua dibawah kendali Danu. Percaya di ranting Pati Kota kompak.

“SK Komandan Tempur (Komandan T) Danu akan mencalonkan diri dari PDI Perjuangan, diberi wewenang untuk ranting yang tidak serius, yang tidak konsisten siap diganti,” terang Bandang.

Ketua PAC terpilih Danu Ikhsan Hariscandra, A. Md dalam keterangannya kepada awak media menyebutkan, Siap meneruskan amanah, semoga berjalan seperti biasanya. Tidak akan mengurangi nilai baik apa yang dulu telah ditanamkan oleh bapak Noto Subiyanto.

“Kepada semua ranting Pati Kota, nanti ada program – program. Setiap ranting akan dikunjungi di tempat tinggalnya untuk ngobrol bersama, ngopi bersama, karena ranting perlu perhatian dari PAC untuk menjalin keselarasan,”ungkap Danu.

“Ditahun 2024 nanti tidak ada yang mudah, persaingan sangat ketat. Sebagaimana di sampaikan Sekjen, Saya memiliki 18 desa binaan yang wajib dibina. Yakin dengan kekuatan dan bantuan ranting di 18 desa binaan khususnya Pati Kota dapil I bisa mendukung dan menjadikan saya anggota DPRD kabupaten Pati,” ucapnya.

“Mohon dukungan ditahun politik 2024, perintah partai harus tegak lurus. PDI Perjuangan tidak boleh pedot oyot. Yang tidak tegak lurus boleh pilih partai lain,” tandasnya.

(Saran)

Gencarkan Investasi, Bupati Pati Terima Penghargaan

Juni, 26, 22

 

 

PATI – Cakranusantara.net | Bupati Haryanto menerima dua penghargaan dalam Penganugerahan Radar Kudus Award 2022, dalam kategori sebagai Bupati dengan Capaian Investasi Terbaik, selain itu bupati juga menerima Penghargaan Adi Bhakti Paripurna.

Pelaksanaan Anugrah Jawa Pos Radar Kudus tahun 2022 dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pati (24/6) dengan memberikan penghargaan kepada 17 orang, baik personal maupun atas nama lembaga.

Ada enam bupati dan satu mantan bupati yang menerima penghargaan, tiga ketua DPRD, tiga wakil bupati, dan lainnya adalah tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan yang melahirkan inovasi, gerakan, serta program yang memiliki nilai sangat berarti bagi kemajuan masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Haryanto menyampaikan tanpa adanya media, sebaik apapun kiprah pemimpin tidak akan ada yang tahu.

Baginya, tanpa pemberitaan tentu capaian pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat. Seperti halnya dengan investasi yang ada sekarang ini, Bupati bersyukur di masa pandemi justru ada investasi masuk. Seperti di tahun 2020 ada PT Seijin, tahun 2021 PT HWI serta perusahaan lain.

“Itu adalah kepercayaan dari investor menanamkan modalnya dengan nilai tidak sedikit yaitu sekitar 6 triliun, ditambah yang ada di tahun 2022 ini,” ungkap Bupati.

Bupati mengatakan akan memberi karpet merah kepada para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pati. Karena investasi pasti akan menghasilkan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan pendapatan daerah.

“Penghargaan ini adalah bukan hasil karya saya sendiri, ada pak Wakil Bupati yang mendampingi selama menjabat, adanya investor yang masuk adalah peran serta dari Pak Wakil karena basic beliau adalah pengusaha,” imbuh Bupati.

Terkait Penghargaan Adi Bhakti Paripurna, Bupati menyampaikan terima kasih adanya penghargaan ini. Baginya penghargaan datangnya bukan karena diminta, tapi justru penilaian datang dari publik yaitu salah satu media yang cukup ternama.

“Saya ini tinggal dua bulan lagi purna tugas dan didoakan khusnul khotimah dalam melaksanakan tugas yang artinya adalah selesai dengan tanpa persoalan. Saat ini siapapun yang mendapat amanah pasti akan berpikir karena dengan kondisi perpolitikan sekarang ini di ibaratkan hidup di dalam aquarium dengan banyak media tentunya akan banyak yang menyoroti dan mengawasi.

(po2/PO/MK)

Wabah PMK Bikin Bangkrut, Peternak Sapi Panik

Juni, 26, 22

 

 

PATI – Cakranusantara.net | Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) Bikin bangkrut. Pasalnya memicu kepanikan di kalangan peternak sapi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Ditambah lagi belum ada penanganan yang dianggap tepat oleh pemerintah. Sehingga mereka terpaksa menjual murah sapinya karena takut tertular PMK dan mengalami kerugian lebih banyak.

Puluhan peternak sapi di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami kepanikan di tengah mewabahnya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak.

Sekitar 90 persen hewan ternak dari 200 lebih sapi milik warga kini terjangkit wabah PMK. Mereka terpaksa menjual sapinya dengah harga murah, yakni Rp. 5 hingga 6 juta rupiah per ekor. Padahal harga normal sapi berkisar 20 juta rupiah per ekor. Peternak takut sapinya tertular virus PMK dan mengalami kerugian.

Akibat wabah tersebut, menyebabkan tidak sedikit sapi hamil hingga keguguran. Bahkan ada juga janin sapi mati di dalam kandungan. Untuk mengatasi penyebaran wabah PMK ini, peternak juga mengkarantina sapi yang sudah kondisinya parah.

Kepala Desa Sumberejo Sururi, sempat merasa kebingungan mendapati wabah PMK yang merugikan warganya peternak sapi, kemudian dia meminta peternak di Desanya untuk memberi asupan Probiotik sebagai penambah imun bagi ternak dan menyempatkan eco enzym di lingkungan kandang.

Sementara itu, Pendamping Desa Sumberejo Handoko mengungkapkan, pihaknya memberikan pelatihan secara mandiri terkait penanganan PMK. Pelatihan tersebut berisi pembuatan probiotic dan aplikasi Eco Enzyme.

Mengingat, saat ini belum ditemukan obat yang tepat, untuk mengobati sapi yang terkena PMK. Maka peternak harus melakukan sterilisasi kandang.

Dijetahui, data dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) Pati hingga pekan kemarin, sedikitnya ada 1.633 hewan ternak di Pati yang terindikasi terkena PMK.

Dari jumlah itu, 690 hewan ternak dinyatakan sembuh, 11 ekor sapi mati, 9 sapi dipotong paksa dan 35 kerbau dipotong. Sedangkan sisanya masih dalam penanganan.

(Ed-Cn)

Kapolri Pimpin Pelepasan Rekor MURI, Gowes Sejauh 508 KM

Juni, 26, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin pelepasan kegiatan pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) bersepeda sejauh 508 Kilometer (KM) dari Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan hingga Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah.

Kegiatan pemecahan rekor MURI bersepeda ini masih dalam satu rangkaian dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-76 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2022 mendatang.

“Kegiatan ini untuk memecahkan rekor MURI dengan bersepeda sepanjang 508 Km, yang dimana titik start dimulai dari Lapangan Bhayangkara Polri dan akan berakhir finish di Akpol Semarang,” kata Sigit di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (25/6/2022).

Mantan Kabareskrim Polri ini memaparkan, kegiatan pemecahan rekor bersepeda ini diikuti sebanyak 144 peserta, mulai dari Atlet sepeda nasional, anggota Polri, Bhayangkari hingga komunitas gowes di Indonesia.

Dari ratusan pesepeda itu dibagi menjadi empat tim. Diantaranya, terdapat tim Garuda dan Arjuna yang menjadi tim utama untuk menargetkan pemecahan rekor MURI. Ada juga tim Srikandi yang ikut bergabung dalam acara ini.

“Karena memang kegiatan ini diikuti oleh Atlet nasional dan juga gabungan dengan anggota Polri dan juga teman-teman komunitas yang hobi bersepeda,” ujar eks Kapolda Banten tersebut.

Kegiatan yang menyemarakkan Hari Bhayangkara ke-76 ini, diharapkan Sigit, juga dapat dijadikan kesempatan dan wadah bagi Atlet sepeda nasional untuk terus mempersiapkan diri guna menghadapi event-event kejuaraan nasional maupun internasional kedepannya.

Sehingga, kata Sigit, Atlet sepeda dapat melanjutkan ukiran prestasi yang bisa mengharumkan serta membanggakan nama Bangsa Indonesia di kancah internasional.

“Harapan kita kegiatan hari ini semakin menyemarakkan rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara. Dan utamanya bagaimana ini kita gabungkan dengan program dari Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) sebagai bagian upaya kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mempersiapkan dan juga melatih terus-menerus Atlet kita, agar siap di dalam kejuaraan-kejuaran berikutnya,” papar Sigit.

Tak lupa, Sigit menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang ikut meramaikan kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-76. Ia berharap, kegiatan ini sesuai dengan tujuannya, salah satunya, yakni memecahkan rekor MURI bersepeda.

“Terima kasih, atas seluruh peserta yang terlibat dari berbagai komunitas dan mudah-mudahan seluruh peserta bisa capai garis finish sesuai rencana yang sudah kita persiapkan,” tutup Sigit.

(Jr-CN)

Sambut HUT Bhayangkara, Polri Rayakan Sederetan Lomba

Juni, 25, 22

JAKARTA – Cakranusantara.net | Polri (Kepolisian Republik Indonesia) mempersiapkan sederet lomba terbuka bagi masyarakat dalam menyambut momen Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-76.

Lomba-lomba yang diadakan bertujuan semakin membangkitkan semangat seluruh anak Bangsa dalam berkarya, serta mengobati kerinduan masyarakat untuk unjuk gigi usai di depan khalayak dua tahun situasi pandemi.

Seperti yang dilakukan jajaran polsek tambora jakarta barat menggelar lomba bersama para komunitas bajaj di depan mall season city jl prof Dr Latumenten kel jembatan besi Tambora Jakarta Barat

“Hari ini kami bersama para komunitas bajaj menggelar berbagai perlombaan bersama para komunitas pengemudi bajaj dalam menyambut hut bhayangkara ke 76,” ujar Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol Rosana Albertina Labobar saat dikonfirmasi, Sabtu, 25/6/2022.

Kompol Rosana Albertina Labobar yang akrab disapa dengan sebutan Ocha ini menjelaskan, berbagai macam perlombaan dilakukan seperti makan kerupuk, balap karung, kelereng, paku dan tarik tambang

“Ada sebanyak 50 peserta mengikuti perlombaan tersebut dan disambut antusias para komunitas pengemudi bajaj,” terang Rosana Albertina Labobar

Kegiatan perlombaan ini merupakan rangkaian dalam menyambut hut bhayangkara ke 76

“Jadi kami dari polsek tambora bersama 3 pilar tambora jakarta barat menginisiasi kegiatan tersebut,” terangnya

Selain itu kami juga menyediakan berbagai hadiah menarik bagi yang beruntung menang dalam perlombaan tersebut

“Untuk hadiah utamanya ada yang berangkat umroh, sepeda motor, peralatan elektronik hingga sepeda,” ujar nya

Hari Bhayangkara yang ke-76 tahun 2022 ini dengan mengusung tema yakni Polri yang Presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi structural untuk mewujudkan Indonesia Tangguh-Indonesia Tumbuh.

“ tujuan dalam kegiatan hari ini tidak lain untuk menjalin silaturahmi Polri khususnya keluarga besar Polsek tambora bersama masyarakat tambora” tutup nya

(Humas-Jr/CN)

Klarifikasi Komite SDN Tlogorejo Terkait Iuran Walimurid 300 Ribu

Juni, 25, 22

Pati – Cakranusantara.net | Tim Investigasi (media) mengklarifikasi Kepala Sekolah (Kepsek) SDN (Sekolah Dasar Negeri) Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terkait pemberitaan yang pernah di unggah oleh salah satu media Cetak dan Online.

Data yang dihimpun media ini, saat tim (media) klarifikasi ke SDN Tlogorejo namun tidak bertemu dengan Kepsek tersebut kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Komite SDN itu.

Sampai di rumah Komite (mantan Kadus/ Kamituwo/ Mantan Perangkat Desa) namun tidak ada dirumah, yang kemudian balik arah, sampai di tengah perjalanan tepatnya di wilayah SDN Tlogorejo mobil awak media di hadang oleh 2 (dua) orang tak di kenal (OTK), setelah mobil berhenti dan saling tanya jawab, ternyata salah satu dari mereka adalah Komite itu sendiri.

Kemudian Ketua Komite, Suparjo saat ditemui di rumahnya kemudian menceritakan kronologi tentang kegiatan yang telah di laksanakannya saat ini, yakni; kegiatan pembangunan pagar itu atas persetujuan dari Kepsek dan Kastowo dari Disdik (Dinas Pendidikan) karena beliau-beliau yang punya wilayah,” ucapnya, Jum’at (24/6/2022).

Selain hal itu Ketua Komite menambahkan, kalau tarikan itu bukan hanya di SDN Tlogorejo saja, SD Pohgading, Kudur dan lainnya dengan tarikan sebesar Rp. 200 ribu rupiah sampai Rp. 500 ribu rupiah.

“Untuk SDN Tlogorejo sendiri menarik orang tua murid/ wali murid di mulai dari kelas 6 (lulusan) sebesar Rp. 300.000 dan kelas 5 kebawah kami disuruh memilih dengan Nominal yang bervariasi, dan yang menawarkan nominal itu dari pak Kastowo di minta untuk memilih dengan mengambil contoh SDN yang lain.

“Dengan nominal yang di tawarkan tersebut SDN Tlogorejo mengambil tengah-tengahnya ,”tambahnya Suparjo menirukan Kastowo.

Kalau saya sendiri (Komite Sekolah SDN tlogorejo) membatasi dengan nominal Rp. 100 ribu / Rp. 200 ribu rupiah .”pungkas komite.

Sementara dalam Undang- undang No 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat (1) disebutkan bahwa kemerdekaan Pers di jamin sebagai hak asasi warga negara, ayat (2) bahwa terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyesoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat (3) untuk menjamin kemerdekaan Pers. Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, mendapat, mengolah kemudian menyebar luaskan gagasan dan informasi tersebut.

Dalam pasal 18 ayat 1 setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan Pers pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta rupiah.

(Red)

Sambut HUT Bhayangkara, Bupati Gowes Bareng Kapolres Pati

Juni, 26, 22

 

 

PATI – Cakranusantara.net | Bupati Pati Haryanto mengikuti Gowes santai dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-76. Acara ini dipusatkan di Polres Pati dan gowes santai ini juga diikuti oleh anggota polisi, TNI, dan beberapa instansi terkait.

Acara dibuka dan diberangkatkan langsung oleh Bupati Haryanto bersama dengan Kapolres Pati AKBP Cristian Tobing.

Bupati Haryanto dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara yang ke-76 dan terima kasih kepada jajaran Polres Pati yang telah membantu pemerintah daerah dalam percepatan vaksin dan dalam rangka penanganan pencegahan penyebaran Covid di Kabupaten Pati.

“Alhamdulillah kondisi Covid di Kabupaten Pati saat ini landai, namun kita tetap harus berhati-hati dan selalu waspada”, tegasnya.

Ia pun berharap Polisi ke depan terutama Polres Pati semakin berjaya dan cintai masyarakat.

“Sebagaimana semboyan Polres Pati yaitu Polres Pati Bersahabat”, pungkasnya.

(fn1/FN/MK)

Mantan Mendag 2022 Akhirnya di Periksa Kejagung

Juni, 24, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) baru diperiksa penyidik Kejaksaan Agung (Jagung) di Direktorat Jampidsus Kejaksaan Agung sesuai pasal 110 KUHP sebagai saksi para tersangka Tipikor pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) pada Rabu (22/6/2022) Pukul 09.10-21.30 WIB.

Data yang dihimpun media ini, Kurnia Zakaria memberikan keterangan tertulisnya kepada awak media, jika innesial ML baru menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas para tersangka yang sudah ditahan Pidsus Kejagung Indrasari WW (Dirjen Daglu Kemendag), M.P. Tumanggor (komisaris PT Wilmar Nabati/ Wilmar Grup dimana pernah LBP bergabung), Stanley MA (senior manager CA Permata Hijau Grup), Picare Tagore S. (Musim Mas Grup) dan Lin Che Wei (aspri Mendag/ konsultan pasar modal).

Dalam hal modus Tipikor CPO minyak goreng bukan hanya yang terlibat tetapi para pihak yang membantu terlaksananya penyalahgunaan kekuasaan atau pihak yang mengetahui tetapi tidak menggunakan atau /menyelewengkan wewenang mencegah terjadinya Tipikor dan atau /TPPU patut diduga turut serta membantu kejahatan korupsi.

Baca Juga ; PT Summarecon Agung Tbk diduga Telah Menyuap Mantan Walikota Bekasi

Baca Juga ; Polres Pati Gelar Olah TKP Kasus Kehilangan Uang, Ironis: Pihak RS KSH Seakan Enggan Memberi Keterangan

Walaupun terduga tidak menerima gratifikasi maupun ikut menikmati tapi turut membantu orang lain atau korporasi memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum dan membuat kerugian negara patut diperiksa sebagai saksi dan bila ada minimal cukup 2 alat bukti patut diduga menjadi pelaku Tipikor juga.

Secara logika Mendag tidak mungkin tidak mengetahui adanya mafia CPO minyak goreng dan penyelundupan minyak goreng ke luar negeri karena itu harganya lebih mahal. Dan seharusnya Mendag meminta bantuan Menko Perekonomian dan Menko Polkam maupun Menko Maritim & Investasi membantu perangi dan berantas mafia minyak goreng.

Belum lagi ML saat Mendag bersama-sama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi diduga gagal mencegah kejahatan penipuan investasi trading, membuat regulasi perdagangan trading dan bursa komoditi sehingga terjadi kejahatan investasi fiktif robot tranding.

Padahal ML pernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan berlatar belakang pengusaha sekaligus anggota DPR sebanyak 2 periode dalam birokrat pernah menjadi Mendag era SBY beberapa bulan dan duta besar (Dubes) di AS dan Jepang.

Mantan Mendag Muhammah Lutfi pernah berkata tidak berdaya dengan mafia minyak saat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR Rl pada 17 Maret 2022 lalu yang didampingi wakil menteri perdagangan Jerry Sambuaga dan Dirjen Daglu Kemendag Indrasari WW yang ternyata diduga aktor intelektual mafia goreng yang videonya juga beredar di jagad Maya. Menteri adalah Komandan dari Kementerian dan kesalahan anak buahnya juga menjadi tanggung jawabnya sebagai Tupoksi dan Pengawas/ pembina ASN di Kementeriannya itu.

Pemeriksaan Muhammad Lutfi oleh Kejakgung sebagai saksi baru Rabu (22/6/2022) saya menduga alasan politis dan stabilitas program nawacita Jokowi periode kedua. Inilah bukti hukum bukan sebagai panglima supremasi negara tapi politik masih lebih kuat berperan dalam proses hukum bahkan diatas segalanya, itu berarti Hukum masih tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

Itulah sebabnya, Mengapa mantan menteri perdagangan Muhammad Lutfi (ML) baru diperiksa Jampidsus Kejagung, kelahiran 16 Agustus 1969 lulusan University Purdue, Indiana AS. ML juga kuat dalam membangun jaringan di politik maupun bisnis.Latar belakang ML, Tahun 1994 bersama Erick Thohir (menteri BUMN) dan Wishnu Wardhana (Mantan Menteri Kemenparekraf) group usaha MAHAKA. Mantan Ketua HIPMI Jaya 1998-2001, Ketua Umum HIPMI 2001-2004. Terpilih jadi anggota DPR Dapil NTB dari Partai Golkar pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.

Tahun 2005 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diangkat menjadi Kepala BKPM termuda. Tahun 2014 era SBY diangkat menjadi Mendag dari 14 Februari hingga 20 Oktober, Tahun 2010 hingga 2013 menjadi Dubes di Jepang dan Kep. Mikronesia, Tahun 2020 menjadi Dubes di Amerika Serikat, Tahun 2021 hingga 15 Juni 2022 ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Mendag dan LHKPN bertambah dari 226,8 milyar rupiah menjadi 235,5 milyar rupiah.

Sementara Bianca Adinegoro istrinya sekarang mantan istrinya Otto Satria Jauhari, ML sendiri anak dari Firdaus Wajdi mantan Ketua KAMI dan anggota BAKIN.

Menurut saya, itu memang benar tersangka dan harus diberi surat penetapan tersangka dari KPK tetapi karena tidak ditahan biasanya/ praktis pihak penyidik langsung mengajukan cegah tangkal ke luar Negeri tersangka kepada pihak imigrasi dan bila diduga di luar Negeri menghubungi Interpol disebabkan status tersangka sebagai buronan atau dalam pencarian orang (DPO).

Status tersangka wajib diberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 1×24 jam. Namun bila tidak diketahui keberadaan tersangka statusnya diumumkan minimal melalui RT/ RW setempat.

Akan tetapi bila proses penyidikan KPK seorang saksi dapat dijadikan tersangka bila ada bukti yang cukup, bahwa saksi termasuk orang yang telah melakukan tindak kejahatan atau membantu kejahatan.

Semestinya, Penasehat Hukum bila mempunya klien yang bermasalah hukum di KPK harus punya strategi agar kliennya tidak berubah status, dari saksi berubah menjadi tersangka. Ini biasanya memiliki alibi pembenaran dari penasehat hukum belaka atau ketidak profesional pengacara itu sendiri.

Perkara Tipikor dan/ atau TPPU klien di KPK pengacara harus pandai membaca situasi proses verbal, punya cara khusus agar klien dalam Proses verbal atau BAP harus punya alasan pembenaran baik pertimbangan fakta hukum maupun pertimbangan kebijakan administrasi pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandas Kurnia Zakaria pakar hukum.

(Rn/Red)

PT Summarecon Agung Tbk diduga Telah Menyuap Mantan Walikota Yogyakarta

Juni, 25, 22

Jakarta – Cakranusantara.net – PT Summarecon Agung Tbk (holding company) diduga telah menyuap mantan Walikota Yogyakarta atas perintah Vice President pada tahun lalu atas pembangunan sebuah Apartemen di wilayah Cagar Budaya Yogyakarta.

Data yang di himpun media ini, Kurnia Zakaria yang juga merupakan salah satu Dosen di sebuah Universitas Bung Karno (UBK) melalui keterangan tertulisnya kepada media menyampaikan, Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi itu sudah mulai diterapkan sejak Tahun 1951 dalam UU Penimbunan barang-barang dan UU no. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan sesuai UU Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 tahun 2007 hukuman badan dibebankan kepada Dewan Direksi PT maupun pemilik grup Usaha (holding company).

“PT dapat dikenakan sanksi denda dan administrasi berupa penutupan sementara atau selamanya, pembubaran hingga penyitaan aset-asetnya oleh negara maupun pengambilalihan PT sesuai di UU Tipikor atas perbuatannya atau membayar pengganti kerugian sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi,” terangnya.

Baca Juga ; Dugaan Kecurangan Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul Resmi di Polisikan

Grup Summarecon diduga telah menyuap mantan Walikota Bekasi Rahmat Effendi, dalam persidangan Pengadilan Tipikor Bandung awal tahun lalu. Dalam hal ini anak perusahaan Summarecon grup yakni PT. Java Orient Property yang diduga telah menyuap mantan walikota Haryadi hal ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta.

“Patut diduga atas perintah Vice President PT Summarecon Agung Tbk (holding company) yang kemungkinan besar atas persetujuan rapat Dewan Direksi dimana KPK memanggil saksi para manager dan Direksi anak perusahaan Summarecon grup,” ungkapnya.

Baca Juga ; Agrowisata Jollong Di Kecam “Mahal” Warganet

Peristiwa ini bisa menambah catatan bagi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), terdahulu telah berhasil menghukum korporasi PT Adonara Propertindo, Perumda Sarana Jaya dan Dewan direksi dalam kasus manipulasi harga lahan Munjul Pondok Ranggon Jakarta.

“Saya mendukung KPK serta tidak ragu lagi pertanggungjawaban Tipikor dalam Kasus mantan Walikota Yogyakarta yang patut diduga ada tanggung jawab Direksi yang diduga telah memberi perintah menyuap karena tidak mungkin Direktur dari anak perusahaan menyediakan uang suap yang melebihi nilai pagu biaya pengurusan perizinan pembangunan yang melebihi pagu proyek pembangunan apartemen sendiri tanpa ada restu dari pimpinan grup usaha, yang telah ditemukan oleh penyidik KPK sebesar US$ 27.256,” tambahnya.

Selain itu, Izin IMB di daerah Cagar Budaya Malioboro Yogyakarta sulit didapat tanpa adanya uang suap untuk membangun sebuah apartemen. Pasti harus ada restu juga dari Dewan komisaris karena ini proyek Summarecon Grup yang dikerjakan oleh anak perusahaannya.

(Rn/Red)

Kasus Migor “CPO” Sangat Membutuhkan Kesaksian Mantan Mendag

Juni, 24, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Kesaksian Muhammad Lutfi mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Sangat di butuhkan terkait meningkatnya harga minyak goreng dalam negeri akibat pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021/2022 oleh Dirjen dahulu Kemdag (Kementerian Perdagangan) dalam menerbitkan persetujuan ekspor komoditi minyak goreng (Migor) Cride Palm Oil (CPO) kepada tiga perusahaan swasta yang diduga tidak memenuhi syarat melakukan eksport tersebut. Hal itu diungkapkan Kurnia Zakaria Selaku pengamat kasus itu dan juga selaku salah satu Advokat di Indonesia.

Dalam Hukum pidana khususnya dalam delik materiil maka harus dibuktikan perbuatan manakah yang menjadi penyebab dari suatu akibat, maka perbuatan tersebut yang dipertanggung jawabkan/ dihukum.

Dalam kasus ini, digunakan teori hubungan Kausalitas, yang menemukan relasi antara faktor sebab, perbuatan dan akibat, jika digunakan teori Qinditio sine qua non, dari Von Buri, bahwa semua sebab adalah faktor untuk timbulnya akibat, kelemahannya memperluas pertanggung jawaban pidana, sehingga tidak diterapkan kecuali dalam hal yang mendesak, karena sulit dan sukar menemukan tikusnya maka lumbung padi nya dibakar, akan tetapi yang menjadi korban tidak hanya tikus yang diburu, juga kacoak dan lainnya.

Karena itu, digunakan teori Individualisir dengan menerapkan teori Adequat dan Relevan, manakah faktor yang paling dekat dan relevan dari semua faktor, di identifikasi dan itulah sebagai penyebab yang di pertanggung jawabkan. Ternyata ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dalam kelangkaan Migor di dalam Negeri yang akhirnya menaikkan harga Migor seperti keterangannya saat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI bulan Maret 2022 yang lalu.

Mantan Mendag berkata bahwa kenaikan harga Migor disebabkan oleh kenaikan harga CPO hingga Januari 2022 yang harga rata-rata CPO dunia mencapai Rp. 13. 244 ribu rupiah per kilogram. Adanya perang Ukraina dengan Rusia mempengaruhi jalur distribusi CPO, adanya epidemi yang melanda hampir seluruh Negara membuat berbagai pembatasan dan adanya program biodisel oleh pemerintah indonesia membuat semakin langkanya minyak goreng, perlu ditanggulangi secara komprehensip.

Maka kesaksian Mantan Mendag sangat diperlukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), apakah ada hubungan ML atas persetujuan Eksport pada perusahaan yang dianggap tidak layak itu. Jika ML dianggap merupakan bagian dari pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maka harus diperiksa pasal 55 KUHP tentang Turut Serta, salah satu syarat pokok adanya turut serta/ mededader ini, harus ada kesepakatan.

“Bukan hanya pemufakatan jahat tentang kejahatan atau perbuatan apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, siapa yang melakukannya dan apa alat yang di butuhkan untuk melakukannya dan sebagainya, jika dianggap sebagai pembantuan dan menjuntokan dengan pasal 56 KUHP, maka diperiksa peranan bantuannya apa, apakah itu signifikan atau tidak.

Sebab, hal itu setahu saya, penunjukan dan persetujuan Eksport cukup dengan keputusan Dirjen Perdagangan saja, jadi dimana titik bantuannya?. Karena itu Dirjen yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka akan di putus dengan pasal 3 UU Tipikor, penyalahgunaan wewenang, karena perbuatan tersangka adalah berwenang memberikan persetujuan eksport tapi melebihi kewenangannya, karena sudah diberikan kepada pihak yang tidak layak.

Sedangkan pasal 2 UU Tipikor mensyaratkan perbuatan adalah sama sekali melawan Hukum sehingga berdasarkan mata Hukum, pemberi persetujuan tersebut, ancaman pidananya lebih berat daripada tersangka, yang ancamannya 2 tahun sampai dengan seumur hidup,” Tandas Kurnia Zakaria.

(Rn/Red)