Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya

Dugaan Ujaran Kebencian Bahar Smith, Polri Tegaskan Profesional

Jakarta – Polri menegaskan bertindak profesional, prosedur, transparan, objektif dan akuntabel dalam penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dengan terlapor Bahar bin Smith.

Diketahui bahwa kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Bahar bin Smith saat ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Satu hal yang tetap kami informasikan kepada media bahwa proses pelaksanaan penyidikan ini kita laksanakan objektif, transparan, dan profesional. Jadi itu berdasarkan aturan. Kemudian perkembangannya atau dinamikanya itu disesuaikan dengan progres hasil penyidikan yang berkembang,”kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (2/1/2022).

Saat ini, kata Ramadhan, tim penyidik telah melakukan gelar perkara selaras dengan konstruksi hukum yang disusun secara simultan.Lebih lanjut, ia menuturkan penyidik juga tengah mempersiapkan rencana pemeriksaan Bahar bin Smith yang diagendakan pada Senin, 3 Januari besok.

“Sesuai dengan perkembangan hasil penyidikan, kami akan memeriksa saudara BS sesuai dengan surat panggilan yang sudah dikirimkan,”katanya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat sudah meningkatkan kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang menjerat Habib Bahar bin Smith dari penyelidikan menjadi penyidikan.Sebanyak 50 saksi dan 6 barang bukti sudah diperiksa oleh penyidik.

Untuk mempermudah mengidentifikasi para saksi, penyidik membagi dalam dua klaster tempat kejadian perkara (TKP), yaitu klaster Bandung sebagai TKP awal tempat Bahar bin Smith ceramah yang diduga berisi ujaran kebencian sebanyak 15 orang saksi dan klaster Garut menjadi 10 saksi.

Kemudian saksi pelapor yang diperiksa sebanyak 4 orang dan saksi ahli sebanyak 21 orang. Untuk barang bukti tambahan yang disita yakni satu buah handphone pada klaster TKP Garut dan satu buah flashdisk pada klaster Bandung.

Adapun semua barang bukti digital atau digital evidence yang telah kami sita, dan telah dikirim ke Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan.

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

(*/Jr’)

Polres Pati Gelar Operasi Pendisiplinan Lalin dan Knalpot Grong

PATI – Kepolisian Resort (Polres) Pati Gelar operasi mendisiplinkan Masyarakat dalam berlalu lintas terutama motor berknalpot Rissing dan/atau Grong karna di anggap mengganggu kenyamanan masyarakat.

Data yang dihimpun media ini, sejumlah Kendaraan Bermotor (Ranmor) Terjaring Dalam Operasi Knalpot Grong Di Awal Tahun. Giat Razia Penertiban Knalpot Rising dan/ atau Knalpot Grong di kawasan huhum Polres Pati.

Kegiatan razia dipimpin oleh Kabag Ops Polres Pati KOMPOL Sugino, S.H., M.H. Kegiatan Operasi menyisir di Jalan Kol. sunandar ,Jl. A. Yani. Perempatan Puri, Alun- alun Simpang Lima Pati hingga ke Jl. Pemuda Kecamatan Pati Kabupaten Pati, kegiatan dimulai pukul 21.00 sampai 00.00 WIB. Sabtu malam (01/01/2022).

Hasil kegiatan penindakan berupa tilang Ranmor sebanyak 83 yang menggunakan knalpot bising/ Grong. Kapolres Pati AKBP Christian Tobing, S. I. K, MH, M Si. Melalui kasi Humas Iptu Sukarno. mengatakan yang sudah terjaring dari operasi tersebut yakni 83 Ranmor berknalpot Grong.

”Operasi pendisiplinkan masyarakat Kabupaten Pati agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas khususnya yang menggunakan knalpot standar karena penggunaan knalpot jenis Rising dan/ atau Knalpot Grong dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat karena suara yang dikeluarkan sangat bising,”imbuh Sukarno.

Dalam kegiatan itu juga dilakukan himbauan dan sosialisasi oleh petugas berupa pemberian edukasi terkait dengan penggunaan Knalpot Rising dan/ atau Knalpot Grong untuk dikembalikan sesuai dengan knalpot aslinya atau knalpot standart.

(Ar)

1.067 Personel Naik Pangkat, Kapolda Tekankan Tanggung Jawab Dalam Menjalankan Tugas

PEKANBARU – Sebanyak 1.067 personel kepolisian di jajaran Polda Riau naik pangkat. Kapolda Riau, Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengingatkan personel agar lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas, agar semakin dicintai rakyat.

Upacara laporan kenaikan pangkat personel Polda Riau periode 1 Januari 2022, yang dilaksanakan di halaman kantor Mapolda Riau, Sabtu sore (1/1/2022) dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal.

Meski ditengah guyuran hujan, Irjen M Iqbal tetap menyampaikan pesannya kepada para personel Polda Riau yang naik pangkat.

“Saya mengucapkan selamat kepada rekan semua yang melaksanakan upacara kenaikan pangkat hari ini dan saya berpesan jaga keselamatan dan kesehatan untuk kita semua dan keluarga dirumah,”pesan Irjen Muhammad Iqbal.

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu terlihat tidak mau dipayungi oleh ajudannya. Ia tampak hujan-hujanan bersama barisan para polisi yang naik pangkat.

Bahkan, setelah selesai memimpin upacara kenaikan pangkat, Irjen Iqbal masih melayani dorstop para wartawan dengan kondisi baju yang sudah basah.

“Kenaikan pangkat ini kan tidak tiba-tiba. Ada beberapa proses yang harus dilalui, verifikasi, penelitian, prestasi kerja, kinerja, pemantauan aspek kinerja, karakter kerja, karakter iman. Alhamdulilah 1.067 di Polda Riau, dan kita lantik disini (Mapolda Riau) sebanyak 287 personel,”ungkap Irjen Iqbal.

Selanjutnya kata Irjen Iqbal, pada saat menyampaikan amanat kepada personel yang naik pangkat, Ia berpesan agar terus memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mencintai keluarga.

“Saya berpesan, kenaikan pangkat melambangkan semangat dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Semakin profesional, presisi, semakin juga mengambil hati masyarakat agar dicintai masyarakat. Saya juga berpesan jangan lupa keluarga, istri dan anak-anak juga merupakan tim yang luar biasa,”tutup Iqbal.

Data personel yang naik pangkat di Polda Riau periode 1 Januari 2022 sebanyak 1067 orang terdiri dari Satker Polda Riau sebanyak 298 orang, dengan rincian :

– Ke Kombes Pol : 1 orang

– Ke AKBP : 8 orang

– Ke AKBP Pengabdian : 7 orang

– Ke Kompol : 28 orang

– Ke Kompol pengabdian : 4 orang

– Ke AKP : 44 orang

– Ke AKP pengabdian : 1 orang

– Ke Iptu : 34 orang

– Ke Iptu pengabdian : 1 orang

– Ke Aiptu : 9 orang

– Ke Aipda : 45 orang

– Ke Bripka : 62 orang

– Ke Brigadir : 29 orang

– Ke Briptu : 9 orang

– Ke Bharaka : 13 orang

– Ke Bharatu : 3 orang

Dan Satuan wilayah jajaran Polres/ta sebanyak 769 orang, dengan rincian :

– Ke AKBP pengabdian : 4 orang

– Ke Kompol : 19 orang

– Ke Kompol pengabdian : 2 orang

– Ke AKP : 80 orang

– Ke AKP pengabdian : 2 orang

– Ke Iptu : 62 orang

– Ke Iptu pengabdian : 1 orang

– Ke Ipda pengabdian : 8 orang

– Ke Aiptu : 63 orang

– Ke Aiptu pengabdian : 1 orang

– Ke Aipda : 305 orang

– Ke Aipda pengabdian : 1 orang

– Ke Bripka : 143 orang

– Ke Brigadir : 51 orang

– Ke Briptu : 27 orang.

(*/Jr’)

Kapolda Disambut Forkopimda, Saya Akan Maksimalkan Dan Dedikasikan Tugas Kepolisian Untuk Masyarakat

PEKANBARU – Kapolda Riau yang baru, Inspektur Jenderal (Irjend) Polisi (Pol) Mohammad Iqbal tiba di Pekanbaru melalui VIP Bandara Sultan Syarif Kasim II, Sabtu (1/1/2022).

Kedatangan Irjend Iqbal disambut oleh Gubernur Riau Syamsuar, Danrem 031 Wirabima Brigjen M Syeich Ismed dan Forkopimda lainnya, Ketua Lembaga Adat Melayu Datuk Syahrial, tokoh masyarakat hingga awak media.Begitu tiba di VVIP Bandara SSK II, Irjen Pol Iqbal dan istrinya disambut tari persembahan dan prosesi pengalungan bunga. Ia sempat singgah sebentar di ruang transit, dan berbincang dengan Gubernur Riau Syamsuar serta Forkopimda. Wajah Kapolda Riau pengganti posisi Irjen Agung SIE tersebut tampak berseri-seri sembari melepas senyum.

Sebelum meninggalkan VIP Lancang Kuning SSK II Pekanbaru, Irjen M Iqbal juga sempat menyapa awak media. Bukan tanpa alasan, jenderal bintang dua tersebut memang dikenal akrab dengan kalangan wartawan, bahkan pernah pula menjabat sebagai Kadiv Humas Mabes Polri.

“Bertepatan dengan tahun baru pula, semoga ini membawa berkah. Tentunya prinsip cuma satu, Insya Allah saya akan maksimalkan, mendedikasikan diri (kepolisian) mensupport gubernur dan elemen masyarakat untuk memajukan Riau,”bukanya kepada wartawan.

Riau punya kesan tersendiri bagi Irjen Pol Iqbal. Apalagi ia pernah berdinas di Negeri Lancang Kuning. “Saya bersyukur dan bahagia, bisa bertemu sahabat lama, saya pulang kampung dan ketemu teman lama,”ucap Kapolda Riau.

Meski pernah berdinas di Riau, Iqbal meyakini akan sesegera mungkin menyesuaikan diri. Apalagi konsentrasi kepolisian saat ini salah satunya menyangkut pencegahan penularan virus.

“Saat pandemi ini, tentunya saya sesegera mungkin menyesuaikan, Program di Riau yang bagus saya akan lanjut gigi 5. Gaspol dan menyesuaikan dengan baik,”kata Irjen Iqbal.

Kedatangan Irjen Iqbal juga turut disambut jajaran Pejabat Utama (PJU) dan sejumlah Kapolres. Sore nanti, kegiatan rencana dilanjutkan dengan memimpin kegiatan Korps kenaikan pangkat. Ini akan menjadi apel perdana Mohammad Iqbal menjabat Kapolda Riau.

(*/Jr’)

Pangdam 1/BB Dukung Pengawalan Wujudkan Pertanian Berkelanjutan dan Mendunia

Medan – Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin SIP MM bersama Forkopimda Sumut menghadiri kegiatan Gebyar Ekspor Tutup Tahun 2021, Hasil Pertanian secara Virtual dengan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo di PT Graha Segera Belawan (TPFT) Jl Gabion Bagan Deli Pelabuhan Belawan Sumut, Jumat (31/12/2021).

Pangdam I/BB mengatakan bahwa Kodam I/BB siap mendukung dan membantu pemerintah untuk mewujudkan Swasembada pangan agar hasil pertanian kita berkelanjutan, para petani sejahtera dan negara makmur bisa terwujud, ungkap Pangdam.

Pelaksanaan ekspor ini dilaksanakan melalui 33 pintu ekspor hasil Pertanian secara serentak dengan tetap menaati Protokol Kesehatan yang Ketat.

Turut hadir, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapoldasu Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kabindasu, Kanwil Bea Cukai Sumut, Danlantamal I Belawan, Aster Kasdam I/BB dan tamu undangan lainnya.

(Pendam/Jr’)

Dugaan Ujaran Kebencian Bahar bin Smith, Polisi Periksa 50 Saksi dan 6 BB

Jakarta – Penyidik Polda Jawa Barat terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dengan terlapor Bahar bin Smith. Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa 50 saksi dan 6 barang bukti.

“Adapun perkembangan sampai hari ini, saksi yang telah diperiksa bertambah menjadi total 50 orang dan 6 item barang bukti,”kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (01/01/2022).

Untuk mempermudah mengindetifikasi para saksi, penyidik membagi dalam dua klaster tempat kejadian perkara (TKP), yaitu klaster Bandung sebagai TKP awal tempat Bahar bin Smith ceramah yang diduga berisi ujaran kebencian sebanyak 15 orang saksi dan klaster Garut menjadi 10 saksi.

Kemudian saksi pelapor yang diperiksa sebanyak 4 orang dan saksi ahli sebanyak 21 orang. Untuk barang bukti tambahan yang disita yakni satu buah handphone pada klaster TKP Garut dan satu buah flashdisk pada klaster Bandung.

“Adapun semua barang bukti digital atau digital evidence yang telah kami sita, dan telah dikirim ke Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan,”katanya.

Penyidik, kata Ramadhan, akan terus mengembangkan kasus ini dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya yang diperlukan secara profesional dan dengan scientific crime investigation.Sebelumnya, Polda Jawa Barat sudah meningkatkan kasus yang menjerat Habib Bahar bin Smith menjadi penyidikan. Kasus yang menjerat Habib Bahar terkait dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

“Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan,”ujar Suntana dalam keterangan persnya, Rabu, 29 Desember 2021.

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/ atau permusuhan individu dan/ atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.Sementara pemanggilan Bahar bin Smith menjadi saksi terlapor dijadwalkan pada hari Senin, 3 Januari 2022.

(*/Jr’)

Hadiri Gebyar Ekspor, Kapolri Tegaskan Kawal Seluruh Strategi Wujudkan Ketahanan Pangan

Sulsel – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Gebyar Ekspor Tutup Tahun 2021, di Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (31/12).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menggali potensi ekspor di wilayahnya, khususnya di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

Menurutnya, hal itu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian unggulan Indonesia di dunia”Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan saya kira semua tahu ini bagian dari strategi dan program dari Kementan. Tidak hanya ketahanan pangan tapi bagaimana meningkatkan daya saing komoditas pertanian yang berkelanjutan dengan lima strategi yaitu peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Ini yang harus betul dikawal adalah pengembangan pertanian dan gerakan tiga kali lipat ekspor,”kata Sigit dalam sambutannya.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, mantan Kapolda Banten tersebut juga memaparkan bahwa, saat ini, Pemerintah bersama dengan TNI, Polri dan Stakeholder lainnya juga mengembangkan kawasan Food Estate berbasis korporasi petani. Yang mana, pengembangan itu diarahkan sebagai sistem agrobisnis yang kuat di pedesaan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat adat ataupun lokal sesuai dengan kekayaan alam yang kita miliki.

“Itu semua bisa berhasil manakala terjadi sinergitas dan soliditas antara pemangku kepentingan untuk melakukan aksi satu tekad dari hulu sampai hilir dengan seluruh stakeholder dan fungsi Kementerian terkait serta salah satunya Polisi,”ujar Sigit.

Terkait hal itu, mantan Kabareskrim Polri itu memastikan bahwa, seluruh Polda jajaran telah diinstruksikan guna mendukung dan mengawal seluruh program ketahanan pangan nasional.

“Alhamdulilah pak Mentan, beliau sampaikan dan saya baru tahu maksudnya selama ini di setiap beliau keliling daerah beliau selalu menghubungi kami untuk bisa menghubungi para Kapolda dan Kapolres untuk mendampingi beliau. Saya kira ada apa ini tapi rupanya, hari ini terjawab itu dilakukan dalam rangka mengawal program. Alhamdulilah hasilnya yang tadi sudah disampaikan,”ucap Sigit.

Menurut Sigit, sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Polri untuk diberikan kepercayaan dalam hal mengawal, menjaga dan mendampingi seluruh agenda nasional terkait mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan ekspor.

Dalam hal ini, Sigit menekankan, jajaran Polri selalu menyerap segala permasalahan yang dirasakan para petani. Seperti, tengkulak, kelangkaan pupuk bersubsidi, mafia. Menurutnya, hal itu yang mengakibatkan berkurangnya tingkat nilai tukar petani.

Menyadari hal itu, Sigit menegaskan, Polri telah berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan dengan melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementan, guna memberikan pendampingan dan pengawalan serta penegakan hukum atas segala permasalahan yang dihadapi oleh para petani.

“Kita lakukan MoU dan beberapa diperbaiki disertai 11 perjanjian kerjasama dimana di dalamnya mengikuti pengamanan dan penegakan hukum terkait dengan kegiatan strategis dan barang milik negara, pendampingan pengamanan kegiatan fasilitas dan diikuti pengembangan holtikultura, penegakan hukum di bidang strategis holtikultura, pendampingan dan pengamanan juga penegakan hukum penyaluran pupuk dan peredaran pestisida, pendampingan dan pengamanan pengendalian pemotongan hewan ternak dan pendampingan intelijen dalam pemotongan hewan ternak,”papar Sigit.

Dengan begitu, Sigit memastikan bahwa, kedepannya Polri bakal terus meningkatkan dukungan dan pengawalan di sektor pertanian. Ia juga menyambut baik, ajakan dari Mentan terkait polisi menanam jagung.

“Penting dan wajib kita untuk mendorong petani, peternak untuk bisa terus meningkatkan kesejahteraannya dengan cara mengawal dan menjaga. Sehingga produk pertanian bisa unggul, nilai petani bisa kita jaga, petani bisa dapat nilai cukup bahkan lebih pada saat menjual hasil pertanian dan peternakan. Sehingga itu semua tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Bagaimana kita mampu mewujudkan ketahanan pangan, swasembada pangan, kita mampu mencukupi kebutuhan pertanian dengan hasil pertanian kita dan sisanya bisa kita ekspor, ini cita-cita kita bersama dan kita ingin masa kejayaan pertanian kita kembali dan itu kita harapkan dan saya yakin bisa terjadi di era saat ini,”tegas Sigit.

Di tengah Pandemi, Sigit menyebut pertumbuhan perekonomian Indonesia sempat terdampak. Namun, kata Sigit, peran di sektor pertanian, telah memberikan pertumbuhan ekonomi sebesar 16,24 persen.”Ini angka besar, tahun 2021 saat pertumbuhan nasional naik di angka 3,31 persen, sektor pertanian 12,92 persen ini adalah angka menggembirakan dan kita harapkan bisa dipertahankan. Kita harus optimis, kerja keras dan modernisasi di bidang pertanian. Sehingga pelan-pelan kebutuhan kita terhadap impor bisa kita kurangi, semua kebutuhan kita, bisa kita lengkapi dari hasil pertanian dan peternakan kita dan ke depan kita harapkan ekspor kita menguasai dunia,”harap Sigit.

Sementara itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo sangat mengapresiasi Kapolri Jenderal Sigit karena telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Menurutnya, selama ini, jajaran Polri telah ikut mendukung segala program Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Terima kasih pak Kapolri sudah datang dan mohon pengarahan serta sekaligus melepas. Ditempat ini Presiden melepas ekspor sama-sama saya sebelum dia menjadi Presiden. Persis ditempat ini gitu pak, saya masih Gubernur (Sulsel), beliau (Presiden) masih Gubernur DKI. Kami tandatangan MoU disini. Jadi seperti itu mudah-mudahan ini mengenergi seluruh Indonesia,”kata Syahrul.

Lebih dalam, selain meminta seluruh Polres jajaran menanam jagung, Syahrul juga berharap, adanya peran Polri dalam rangka karantina bagi pangan yang masuk maupun ke luar Indonesia. Hal itu mencegah terbawanya hama yang dapat merusak sektor pertanian.

“Saya titip karantina saya pak Kapolri. Insya Allah bersama pak Kapolri sukses selalu. Kepolisian tidak hanya jaga keamanan sekaligus jaga makannya rakyat. Subhanallah,”tutup Syahrul.

(*/Jr’)

Sah !!!!, Sekdes Babalan Resmi Dilantik Setelah 6 Bulan Jadi Plt

PATI – Promosi Jabatan, Sekdes (Sekertaris Desa) Babalan Resmi Dilantik Setelah Plt 5 Bulan bertempat di gedung serba guna Desa Babalan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah oleh Kepala Desa (Kades) Nining Sudaryati.

Data yang di himpun media ini pelantikan promosi Jabatan dilaksanakan setelah lolos dalam pelaksanaan PJ Sekdes oleh Lilik Sumarno selama 5 bulan yang kemudian di ajukan ke Bupati melalui Camat Setempat, Selasa (28/12/2021).

Diketahui sebelumnya, Lilik Sumarno sebelumnya menjabat Kasi Kesejahteraan dan diangkat menjadi Plt Sekdes hingga akhirnya ditetapkan menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) setelah mendapatkan rekomendasi Camat dan izin tertulis Bupati.

Camat Gabus Suranta S STP, M.Si dalam sambutannya mengatakan,bahwa pengisian jabatan Sekdes ini sudah sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada.

“Ini adalah mutasi dari Kasi menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) dengan salah satu syarat harus pernah menjabat sebagai Plt Sekdes,”terang Camat.

Dengan menjabat sebagai Sekdes tanggung jawabnya menjadi besar karena selaku koordinator kegiatan pembangunan didesa sekaligus membantu kinerja Kades,”pungkasnya.

Sementara itu Kades Babalan saat di konfirmasi menjelaskan bahwa Lilik Sumarno dulu menjabat Kasi Kesejahteraan kemudian diangkat menjadi Plt Sekdes, yang kemudian di tetapkan menjadi Sekdes dan dilantik berdasar Keputusan Kepala Desa Babalan Nomor 141/24 Tahun 2021,”ungkap Kades.

Dalam pengisian Sekdes tidak ada rekayasa, curang-curangan, semuanya serba terbuka, dan saya juga tidak mendapatkan apa-apa dari pengangkatan Sekdes yang saya Lantik,”pungkasnya.

Turut hadir dalam acara pengambilan janji dan sumpah Sekdes Babalan, Forkopimcam Gabus, perangkat desa Babalan, tokoh Agama Desa Babalan, tokoh Masyarakat, keluarga Sekdes yang dilantik serta tamu undangan lainnya.

Di tempat lain Lilik Sumarno Sekdes baru selesai dilantik saat dikonfirmasi mengatakan jika saya sebelumnya menjabat sebagai kasi Kesejahteraan yang kemudian menjabat Plt Sekdes mulai Bulan Juni lalu yang kemudian diajukan untuk ditetapkan menjadi Sekdes ke Bupati,”katanya.

Saya berharap dukungan dari tokoh Agama, tokoh Masyarakat agar mendukung proses pemerintahan atau kinerja pemerintah Desa (Pemdes), Pembangunan Desa supaya lebih giat lagi terutama BPD, RT, RW, Karang Taruna, dan ibu-ibu PKK,”harapnya.

(Ar-tim)

Ketua KPK, Catatan Akhir Tahun Menyongsong 2022

Jakarta – Tidak terasa, kurang dari 7 jam kita akan meninggalkan tahun 2021, tahun penuh cobaan serta perjuangan yang banyak memberikan tauladan serta pelajaran hidup, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini.

Tahun 2021 adalah tahun yang sarat sejarah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, mengingat ditahun inilah KPK yang dibentuk sebagai lembaga penegak hukum untuk menangani korupsi yang sudah berurat akar dimasa lalu, menemukan harmonisasi nada dan melodi yang pas, dalam orkestra pemberantasan korupsi yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Pertama, segenap insan KPK telah mendapatkan legitimasi sebagai abdi negara dalam menjalani tugas dan kewajiban utama memberantas seluruh korupsi di Indonesia, tepat pada Hari Kesaktian Pancasila, 1 Juni 2021, ujar Ketua KPK dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Jumat 31/12 siang.

Firli juga menuturkan bahwasanya status ini ibarat suplemen khusus yang diberikan negara kepada kami, untuk mengakselerasi kinerja dan segenap daya serta upaya KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di bumi pertiwi.

Pesimisme segelintir orang terhadap alih status ini, kami jawab dengan hasil nyata dari tingginya performa segenap insan KPK, yang dapat diketahui publik dari laporan capaian yang telah kami laporkan langsung kepada publik, pemerintah dan wakil rakyat di Senayan. Saya juga menyampaikan langsung hasil capaian dan prestasi dari performa luar biasa para punggawa pemberantasan korupsi KPK, dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKORDIA) 9 Desember 2021 lalu dihadapan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, perwakilan parlemen dan instrumen negara serta penyelenggara pemerintah lainnya, ungkapnya.

Adapun, secara singkat berikut ini 6 hal yang KPK telah dicapai hingga Desember 2021 :

1. Penanganan Perkara Korupsi.Penyelidikan 127; Penyidikan 105; Penuntutan 108 ; Inkracht 90; Eksekusi Putusan 94; dengan jumlah tersangka 123 ditahan.

2. Pemulihan Aset (asset recovery) per tgl 20 Desember 2021 mencapai Rp.374.378.628.093,00.Dengan rincian : PNBP (Setor ke Kas Negara): Rp. 192.029.600.093,00.Setor ke Kas Daerah : Rp. 4.374.321.000,00PSP/Hibah: Rp. 177.974.707.000,00.

3. Penyelamatan potensi kerugian negara Rp. 35,965 triliun.

4. Laporan LHKPN Per 1 Desember 2021.Wajib lapor LHKPN: 377.228 orang. ⁃ Yang sudah menyampaikan laporan: 366.671 orang atau 97.20%. ⁃ Tingkat Kepatuhan Eksekutif: 92.46% ; Yudikatif: 96,78% ; Legislatif: 89,51% ; BUMN/BUMD: 95,97%;

5. Laporan Gratifikasi Yang Telah Ditetapkan Tahun 2021.Ditetapkan sebagai milik negara : Rp. 1,67 miliar. Pendapatan uang sitaan hasil korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta uang pengganti yang telah diputus dalam pengadilan Rp. 166,48 miliar. Pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi serta TPPU Rp. 24,63 miliar. Dan ditetapkan sebagai bukan milik negara: Rp. 5,6 Miliar. Total pelaporan berjumlah 1.838 laporan.

6. Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi.Implementasi pendidikan antikorupsi telah dilakukan di 353 Perkada Dan Perda Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA/SMK.

Data Penyuluh Antikorupsi tanggal 2 Desember 2021, 2.014 orang, dengan jumlah Ahli Pembangun Integritas 228 orang.Kedua, ditahun inilah, harmonisasi segala daya dan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK bersama segenap elemen dan eksponen bangsa dapat menemukan metode atau jalan terbaik yang efektif, tepat, cepat, terukur dan efisien, dengan hasil maksimal bagi bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Sejalan dengan pandangan pemerintah, di tahun 2021 kami menekankan metode pencegahan yang dimulai dari edukasi ANTIKORUPSI sebagai striker pengentasan korupsi di Indonesia, selain pendekatan penindakan yang sebelumnya dikedepankan oleh KPK.

Edukasi ANTIKORUPSI dan upaya pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan korupsi agar kepentingan rakyat dapat terselamatkan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, KPK senantiasa terus berbenah diri, membuat banyak terobosan baru yang sejalan dengan situasi dan kondisi negara saat ini, agar penanganan korupsi tidak lagi menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu ekosistem sosial ekonomi bangsa dan negara. Dengan cara-cara lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif, goals pemberantasan korupsi tentunya dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat, bangsa dan negara.

Pendekatan asset recovery, penerimaan negara bukan pajak serta memitigasi perilaku korupsi adalah hal utama lainnya yang juga kami lakukan untuk menangani korupsi di negeri ini. Sinergitas antar lembaga penegak hukum, terus kami jalani terutama dalam pemberantasan korupsi, mengejar para pelaku korupsi, menerapkan pendakwaan pencucian uang lewat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan membuka luas kerjasama dengan negara lain dalam pengejaran aset koruptor.

Selain itu, dukungan masyarakat terhadap segenap upaya pemberantasan korupsi terus kami manfaatkan untuk menanamkan budaya ANTIKORUPSI sejak dini yang menjadi bagian penting dari pemberantasan korupsi agar terbangun dan terbentuk mental ANTIKORUPSI dalam setiap individu di republik ini.

Melihat penanganan korupsi masa lalu, kami memiliki pandangan untuk senantiasa membuat terobosan dan inovasi baru yang sustainable, dalam transisi menuju masa depan Indonesia terbebas dari korupsi. Dalam perjalanan penanganan korupsi, sejak awal kami menyadari begitu banyak harapan masyarakat, khususnya terhadap kasus-kasus tertentu yang menjadi sorotan publik.

Namun KPK tidak bisa bertindak sesuai opini publik, mengingat kami akan bertindak atau melakukan tindakan berdasarkan fakta hukum dan prosedur due process of law. Opini yang berkembang di publik, kami gunakan sebagai masukan atau bahan koreksi terhadap kasus-kasus korupsi yang KPK tangani agar benar-benar memenuhi keadilan dan rasa keadilan serta tidak melanggar HAM. Atas dasar itulah, kami mohon maaf jika ada keinginan publik untuk memperoses seseorang atau kelompok tertentu atas kecurigaan telah melakukan tindak pidana korupsi, tidak dapat “Simsalabim” kami tangkap sebelum memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup untuk membawanya ke Gedung Merah Putih KPK, jelas Firli.

Disisi lain, peran serta dan andil masyarakat, bangsa dan negara sangat kami butuhkan dalam Perang Badar menumpas korupsi di republik ini. Kami mohon bantuan dan pengawasan publik baik melalui lembaga resmi seperti DPR maupun ikhtiar masyarakat melalui media dan lembaga swadaya-nya, dalam segenap daya dan upaya kita bersama memberantas laten korupsi di NKRI. Kami pasti mendengar dan meneliti setiap informasi yang masuk, tapi kami tidak akan terlibat dalam permainan opini apalagi persaingan politik, yang lazim terjadi di negeri ini.

Karena sudah jelas, sesuai UU 19/2019 Tentang KPK disebut bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. KPK akan terus bekerja agar terciptanya sistem pemberantasan korupsi yang ideal dengan sekurang-kurangnya melalui 3 tahapan.

(•) Pertama adalah regulasi yang jelas.

(•) Kedua adalah institusi yang terbuka, sehingga tidak ada lagi ruang gelap untuk melakukan korupsi, karena sesungguhnya transparansi merupakan ‘ruh’ demokrasi.

(•) Ketiga adalah komitmen seluruh pemimpin K/L untuk menyatakan korupsi adalah musuh bersama. Karenanya pemimpin harus membangun sistem yang tidak akan pernah ramah dengan korupsi.

KPK senantiasa terus mendampingi. Saat ini KPK juga tetap konsisten dan fokus dengan penerapan konsep Trisula. Pada Trisula Pemberantasan Korupsi, pertama ada pendidikan sebagai upaya membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya dan peradaban manusia Indonesia yang ANTIKORUPSI.

Trisula kedua adalah mengedepankan upaya pencegahan dan monitoring dimana KPK akan fokus bekerja di hulu, melakukan penelaahan dan kajian regulasi yang membuka celah-celah korupsi, dan memastikan berlakunya sistem yang baik. Dengan sistem yang baik, maka tidak ada peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi.

Hal ini sesuai amanat UU KPK bahwa lembaga antirasuah masuk ke seluruh instansi demi membentuk regulasi yang ANTIKORUPSI. Trisula terakhir adalah penindakan yang tidak sekadar pemidanaan badan, tetapi hal penting adalah pengembalian kerugian negara hingga perampasan aset hasil korupsi demi pemulihan kerugian negara.

Kami tekankan revisi UU KPK justru membuat kami semakin kuat karena bisa bekerja dalam sistem pemerintahan yang baik, dalam membangun orkestra pemberantasan korupsi.

Orkestrasi yang menyentuh semua kamar kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan partai politik. Harus diingat, tidak ada pemberantasan korupsi yang dapat dilakoni sendiri. Mungkin mimpi itu pernah ada pada sebagian kalangan, tapi yakinlah, itu hanya utopia. Kita sering menciptakan pahlawan dalam sistem pemberantasan korupsi, padahal sistem itu memerlukan integrator.

KPK harus menjadi integrator pemberantasan korupsi dengan mengedepankan fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan hakim serta pengadilan yang telah memperoleh putusan hukum tetap secara berhasil guna dan berdaya guna. Inilah fungsi dari tugas KPK yang hanya dengan kebersamaan dan kesadaran bersama, semua daya dan upaya memberantas korupsi akan sukses dan berdaya guna maksimal. Melibatkan diri dalam permainan opini dan kepentingan politik akan menyebabkan lembaga ini tidak berdaya. Untuk terus menjadi lembaga yang mapan dan berdaya dalam pemberantasan korupsi, independensi lembaga dan setiap personal di KPK harus terjaga.

Penguatan kualitas sumberdaya manusia KPK juga akan terus dipastikan melalui keberadaan Dewan Pengawas sesuai UU No. 19 Tahun 2019. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, transparansi adalah ‘ruh’ demokrasi dan kunci jalan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Bagi KPK saluran opini sebagai masukan korektif, informatif, dan bentuk pelaporan telah tersedia bagi masyarakat, serta dapat digunakan untuk menjaga KPK dari kekeliruan, khususnya mengawal negara untuk mewujudkan tujuan nasional dengan membebaskan negeri dari korupsi. 

KPK dibawah kepemimpinan kami, seluruh pimpinan, Insya Allah akan terus bekerja hingga masa akhir periode jabatan, dan kita akan bekerja sesuai rencana kerja lembaga serta amanah undang-undang. Lalu apa saja gebrakan yang disiapkan KPK untuk optimalisasi kerja-kerja pemberantasan korupsi nasional kedepan ? Pada tahun 2022 KPK akan mendorong 4 isu prioritas :

1. Peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi;

2. Partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi;

3. Pengawasan professional enablers dalam tindak pidana pencucian uang;

4. Korupsi di sektor renewable energy.Sebagai bagian warga dunia maka KPK juga akan mengusung Vocal Point dalam ACWG 2022 mendukung Indonesia yang kini turut memegang Keketuaan G20.

Selanjutnya, demi terus memaksimalkan Trisula Pemberantasan Korupsi yang lebih cepat dan tepat KPK telah memiliki Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemberantasan Korupsi atau Indeks Integritas Indonesia.

SPI akan menjadi “Traffic Light” bagi seluruh penyelenggara negara di 98 K/L, 34 Pemerintah Provinsi, 508 Pemerintah Kabupaten/Kota agar berhati-hati dan mengetahui tingkat resiko korupsi.SPI juga akan merumuskan indikator pendidikan dan pencegahan korupsi untuk model perbaikan terbaik, ketika suatu kultur kerja dan sistem terdeteksi kuning atau harus berhati-hati atau merah berarti sangat berpotensi dilakukan langkah penindakan.

Kerja-kerja KPK kedepan akan sangat diupayakan lebih cepat dan terukur sesuai amanah undang-undang. Doakan KPK ke depan bisa semakin profesional dan independen dalam menjalankan fungsi-fungsi membangun serta menyelaraskan orkestra pemberantasan korupsi bagi keseluruhan sistem dan kelembagaan negara direpublik ini.

Mari, kita songsong 2022 dengan ikut aktif dalam Orkestra Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Presiden Joko Widodo, untuk menggeser peradaban dan budaya lama dengan peradaban dan budaya ANTIKORUPSI, agar negeri ini dapat mewujudkan cita-cita, impian dan harapan Indonesia Maju, Indonesia Makmur, Indonesia Sejahtera, Indonesia cerdas, Indonesia Aman dan Berkeadilan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote,”tutup ketua KPK Firli Bahuri seraya mengucap salam.

(*/Jr’)

Relawan KSJ Jakarta Pusat Gerak Perdana di Akhir Tahun 2021

JAKARTA – Oragnisasi Sosial Komunitas Sedekah Jum’at (KSJ) binaan AKBP H Ikhwan Lubis SH MH Kapolres Batu Bara mulai merambah Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Jakarta bahkan sebelumnya sudah bergerak di sejumlah Provinsi Pulau Jawa seperti aksi kemanusiaan untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru Lumajang Provinsi Jawa Timur serta konsolidasi di Provinsi Jawa Barat dan lainnya.

Saharuddin Ketua Umum KSJ memberikan informasi tentang kegiatan perdana Relawan KSJ Jakarta Pusat melalui pesan Wasthapp Kamis 30/12 yakni penyaluran 50 paket pada edisi ke 125 Jumat 31 Desember 2021 ” Insha Allah tahap awal  lokasi penyaluran oleh relawan KSJ Jakarta Pusat yang dikoordinir oleh Saudara Irpan Saripuddin, sutrisno, Ismanto dan Anggi dilaksanakan di Jalan Kampung rawa sawah RT 004 RW 008, Kel Kampung rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta pusat,”Sebut Saharuddin.

“Untuk DKI Jakarta sendiri KSJ memulai dengan membekali relawan – relawan muda dan bergerak door to door, “meskipun sesungguhnya sejumlah tokoh nasional dan pengusaha telah kita koordinasikan untuk memperkuat gerakan amal sosial ini, “namun sampai bulan Mey 2022 baru akan kita agendakan prosesu pengukuhan kelembagaannya,”tambah Saharuddin Lagi.

Irpan Saripuddin Relawan KSJ Jakarta Pusat mengatakan, “kami sangat senang dan bangga atas hadirnya KSJ di Jakarta, saya akan terus menggalang teman-teman agar kegiatan berbagi ini terus rutin dapat dilakukan “minimal setiap jumat,”tutup Irpan sembari mengucpakan terima kasih kepada pendiri dan Pembina Utama AKBP H Ikhwan Lubis SH.MH.

“terima kasih semoga Bapak Pembina Utama dan Keluarga dilapngkan rezeqi dan sehat selalu,”ucapnya menutup.

(Rahmat Hidayat/Jr’)