Residivis Cabul, Polres Pati Berhasil Amankan Pelaku Cabul Alasdowo di Laut Alor

Institusi|oleh

Agustus, 17, 22

Pati – Cakranusantara.net | Kasus Dugaan Pencabulan terhadap seorang bocah sekolah menengah pertama (SMP) inisal NIM (15) berhasil di amankan Kepolisian Resort (Polres) Pati, Polda Jawa Tengah, sebelumnya juga sedah pernah tersandung kasus Pencabulan bawah umur.

Kapolres Pati AKBP Christian Tobing, yang di dampingi Wakapolres Pati, Kasat Reskrim bersama jajarannya kepada media dalam jumpa Pers mengatakan, PH alias Banyak berhasil di amankan pihak Polres Pati setelah mencoba melarikan diri ke NTT, pelaku menumpang kapal ikan sebagai ABK dengan tujuan Papua di Laut Alor, pada Sabtu (13/8/2022).

“PH sudah meninggalkan rumah selama tiga hari sebelum korban ditemukan oleh pihak keluarga, sehingga korban terlantar di rumah tersebut, dalam keadaan sakit, kelaparan dan mengalami depresi,” terang Kapolres, Senin (15/8/2022).

Bermula NIM (Korban) berkenalan dengan pelaku Banyak pada April 2022. Mereka bertukar nomor Whatsapp, kemudian berkomunikasi dengan modus membujuk rayu kepada korban.

“Kasus persetubuhan anak dibawah umur ini, terjadi 4 bulan lamanya. Sehingga menyebabkan korban mengandung, setiap korban ingin pulang, pelaku memukul korban dengan dipukul sama gagang sapu, sehingga korban terluka dan mengalami ketakutan untuk meninggalkan rumah pelaku,” bebernya.

Rumah PH tidak layak huni karena terlihat kumuh. Saat ini rumah Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti tersebut sudah melintang police line.

“Korban tidak diberikan makan dengan sewajarnya oleh pelaku. Sehingga terkadang, korban harus meminta makan kepada warga di sekitar tempat kejadian perkara (TKP),” ujarnya.

Oleh pihak keluarga korban hanya dibawa pulang dan dirawat ala kadarnya karena terkendala biaya. Kemudian oleh Polres Pati dan Dinsos, korban dilarikan ke RSUD RAA Soewondo Pati untuk mendapatkan perawatan.

“Kondisi terkini, korban sudah membaik dibandingkan saat pertama kali dibawa ke rumah sakit. Pihak korban akhirnya melaporkan ke polisi setelah mengetahui kondisi putrinya,” lanjutnya.

Harapan kami, agar semua orang tua bisa lebih memperhatikan kepada anak-anaknya di dalam pergaulan agar tidak salah dalam pergaulannya.

“Apabila terjadi hal yang demikian sesegera mungkin untuk melaporkan kejadian itu kepihak Polres Pati, agar segera kami tindak lanjuti,” harapnya.

Pelaku pencabulan di jerat Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D atau ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Ancaman hukuman paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5 miliar rupiah. Namun tidak menutup kemungkinan, jika nantinya pelaku dijerat dengan pasal lainnyan mengingat proses pendalaman masih terus dilakukan,” tutup Kapolres.

(MH-CN)

 

 

Bau Tak Sedap, Oknum Koorlap PT Tiki JNE Diduga Timbun Bansos

Hukrim|oleh

Agustus, 2, 22

 

Pati – Cakranusantara.net |PT Tiki Jalur Nugraha Ekakulir (JNE) Kota Depok diduga lakukan penimbunan Banpres, baik yang dilakukan oleh Koordinator Lapangan (Koorlap) maupun petugas lapangan dimana adanya dugaan penimbunan Bantuan sosial (Bansos) Bantuan Presiden (Banpres) berupa Beras dan tepung untuk wilayah Sumatera pada 2020 lalu.

Hal itu di ungkapkan Drs. H. Kurnia Zakaria. SH., MH., masih lanjutnya, penimbunan barang itu diduga mencapai 1 (Satu) hingga 3 (Tiga) Ton, ditimbun di lahan milik Rudi Samin tanpa ijin dan pemberitahuan terlebih dahulu pemilik lahan sewa Lapangan KSU Tirtajaya, Sukmajaya Depok harus diselidiki oleh Kepolisian Resort (Polres) Metro Depok apakah barang afkiran/rusak/tidak layak dimakan karena keterlambatan pengiriman atau diduga sudah tidak layak sebelum didistribusikan oleh JNE.

“Bila benar sudah ada ijin dari pihak Kementerian sosial (Kemensos), maka hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu, sesuai dengan keterangan dari Head of Media relation JNE Kurnia Nugraha,” ungkapnya.

Namun apabila hal itu tidak benar, pihak JNE diduga telah melanggar UU No.2 tahun 2020 tentang Stimulus Ekonomi Bantuan Sosial (Bansos) Masyarakat juncto Peraturan Menteri sosial (Permensos) No.1 Tahun 2019 Penyelenggaraan Penyaluran Bantuan Sosial.

Dimana Permensos ini berlandaskan hukum UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana dimana ada sanksi hukum sesuai pasal 43 (1) UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

“Penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial bagi fakir miskin ada sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak 500 juta rupiah bagi pelaku dan denda 750 juta rupiah bagi JNE bila terbukti,” jelasnya.

Masih lanjutnya. Dimana Peraturan Pemerintah (PP) No.63 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin pendekatan wilayah juncto Peraturan Presiden (Penpres) No.63 tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan sosial secara Non Tunai dan Penpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa.

“Bila JNE baik secara korporasi maupun pelaku petugas pelaksana ataupun pimpinan Kantor JNE Kota Depok terbukti ada indikasi dugaan telah melakukan penimbunan Bansos) akan dikenakan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yaitu ancaman pidana penjara pelakunya dihukum minimal 1 tahun penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal 500 juta rupiah dan maksimal 1 milyar rupiah,” lanjutnya.

Bila Penimbunan barang bansos itu karena barang tidak layak konsumsi sekalipun, tetap terancam Pencemaran Tanah. Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan sanksi hukum dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 80, pasal 81 dan pasal 98. Dalam pasal 87 ayat (1) UU No.32 tahun 2009 ada sanksi Korporasi harus membayar ganti rugi bila terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup di Depok.

Dalam hal ini, Aparat Penegak Hukum (APH/ Polisi) harus transparan, obyektif dan Presisi dalam menyelidiki kasus ini, dimana JNE harus dapat membuktikan barang timbunan itu barang rusak/ tidak layak dikonsumsi. Yang menjadi pertanyaan?. Mengapa pemilik lahan tidak diberitahu jika ada penimbunan barang hingga 3 ton beras dan tepung Bansos Tahun 2020 untuk wilayah Sumatera,” lanjutnya lagi.

Selama ini seakan dikamuflase menjadi lahan parkir karyawan JNE dan mobil kargo JNE, yang diduga telah terjadi pada tahun lalu, yang baru diketahui pada 29/7/2022, kemudian pada 31/7/2022 lahan tidak di garis police line namun hanya ditutup terpal biru dan ada sejumlah karung terbuka yang isinya tercium bau busuk oleh masyarakat sekitar,” tutupnya.

Gambar; Animasi Google

(Rn-Red CN)

Ironis..!! Sudarsi Terlantar Karena Kartu KIS Belum Bisa Diaktifkan

Daerah|oleh

Mei, 31, 22

PATI – Cakranusantara.net | Untuk diketahui, PBI merupakan singkatan dari “Program Bantuan Iuran” yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah atau orang-orang kurang mampu.

Dengan begitu, penerima bansos PBI bisa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan aktif yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.

Adapun syarat mendapatkan bansos PBI, masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut; Termasuk dalam golongan masyarakat miskin atau kurang mampu, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Masyarakat dengan kriteria tersebut di atas baru berhak menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah melalui program Bansos PBI.

Ironisnya, masih ada masyarakat dengan kriteria tersebut namun belum terdaftar sebagai penerima bansos PBI. Lebih Ironisnya lagi, pihak pemerintah Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah seakan kurang responsif dengan kondisi Sudarsi yang saat ini sedang sakit sakitan, karena kemiskinan yang mendera.

Marjono selaku anak Sudarsi (68) Dukuh Jongso, RT 02 RW 09, Desa Wotan mengatakan, jika Neneknya sudah memiliki kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) namun sudah lama tidak aktif, untuk mengaktifkan harus ke operator Desa SIKNG yang saat ini dipegang langsung oleh Sekdes Wotan Erviana Diah Permatasari, S.Pd untuk di usulkan ke DTKS Dinsos kab. Pati.” Katanya. Senin (30/5/2022).

Namun setiap kali mau di aktifkan oleh putranya Marjono dibalai Desa agar di usulkan oleh operator Desa, selalu terkesan datar (acuh tak acuh) dan tidak mau memberikan penjelasan yang gamblang, sudah sejauh mana usulan tersebut, dan selalu sama jawabannya sudah saya usulkan pak,” ucap Marjono menirukan Sekdes.

Hampir berbulan-bulan tidak ada jawaban yang pasti, seakan ada pembiaran yang disengaja oleh pihak pemdes Wotan, terutama oleh Sekdes selaku operator SIKNG untuk di data atau di usulkan ke operator DTKS dari dinas sosial setempat.” imbuhnya.

Taufik selaku operator DTKS Dinsos Pati saat dikonfirnasi awak media mengatakan sampai hari belum ada usulan dari Desa setempat, bahkan operator Desa yang saat ini dipegang oleh Sekdes sama sekali tidak ada pergerakan (tidak aktif sama sekali) hingga berbulan bulan, kita selalu membuka data atau usulan per tanggal 3 – 10 setiap bulannya,” jawab Taufik.

Sementraa Kades (Kepala Desa) Wotan Madekur saat di konfirmasi menjawab, untuk hal itu sudah ada operatornya mas tinggal di usulkan saja dari Desa, karena saat ini saya lagi disemarang,” sambungnya saat dihubungi via telpon seluler.

Hal ini semestinya menjadi program yang bagus dari kementrian dinas sosial terutama Dr. Ir. Tri Rismaharini, S.T bahwa program PIB sangat membantu untuk masyarakat kecil khususnya warga kurang mampu, agar mempunyai KIS untuk pelayanan kesehatan.

Namun kenyataannya dilapangan masih banyak birokrasi yang seakan berbelit-belit, dan terkesan acuh dengan kondisi warga yang membutuhkan bantuan program PIB ini.

Hingga berita ini diterbitkan oleh redaksi, Nenek tua yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah Desa, Daerah hingga Pusat agar mendapatkan hak pelayanan kesehatannya, sebagaimana di sebutkan sila kelima dalam Pancasila.

(RED)