Bamsoet Ajak Implementasikan Nilai-Nilai Kebangsaan

September, 30, 21

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan MPR RI bersama Aliansi Kebangsaan akan menyelenggarakan Kongres Kebangsaan dengan didukung Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta berbagai stakeholder lainnya. Diselenggarakan pada 28 Oktober 2021, di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR RI, bertepatan dengan perayaan momentum Sumpah Pemuda. Mengundang berbagai rektor perguruan tinggi, cendikiawan, serta peneliti dari berbagai lembaga seperti LIPI, CSIS, dan berbagai lembaga think tank lainnya.

“Kongres Kebangsaan menjadi trigger baru dalam memecah kebuntuan atas berbagai masalah kebangsaan. Karenanya, selain ada diskusi, juga ada peluncuran buku ‘Pancasila Memperadabkan Bangsa’. Berisi hasil kajian dan diskusi yang dilakukan Aliansi Kebangsaan bersama berbagai stakeholders, selama lebih kurang tiga tahun. Salah satu titik tekannya, sebelum mempancasilakan masyarakat, penyelenggara negara harus terlebih dahulu mempancasilakan dirinya sendiri,”ujar Bamsoet usai menerima Aliansi Kebangsaan, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (30/9/21).

Turut hadir antara lain Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif, Ketua Tim Perumus Aliansi Kebangsaan Prasetijono Widjojo, dan pegiat Aliansi Kebangsaan Ansel da Lopez.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, melalui Kongres Kebangsaan, MPR RI juga ingin menggerakan para peneliti dan cendikiawan, sehingga tidak absen dalam pergulatan kehidupan kebangsaan. Khususnya agar tidak ada jurang yang kian lebar antara idealita Pancasila dengan realitas aktualisasinya. Peran cendekiawan sangat diperlukan, agar jika ada penyelenggara negara yang offside keluar dari nilai-nilai Pancasila, cendikiawan bisa mengingatkannya

“Mengingat saat ini sebagai sebuah bangsa, kita belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kerangka konseptual, kerangka normatif, dan kerangka operatif. Padahal sejarah membuktikan, sebagai ideologi, Pancasila terbukti memiliki ketangguhan dan teruji dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,”jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Pancasila sulit tumbuh dalam lahan keadaban yang tandus, tatkala kebanyakan warga lebih terobsesi ‘cinta kekuasaan’ ketimbang ‘kekuatan mencintai’. Sebagaimana disampaikan Aliansi Kebangsaan, kemiskinan terparah suatu bangsa bukanlah kemiskinan sumber daya, melainkan kemiskinan jiwa.

“Yakni manakala warga negara cuma bisa bertanya apa yang bisa didapat dari negara, dan ketika penyelenggara negara cuma memburu kehormatan (noblesse), tetapi tidak mau memikul tanggungjawab (oblige) dari kehormatan itu,”pungkas Bamsoet.

(*/Red)

Tinjau 3 Venue PON Papua, Kapolri Pastikan Prokes dan Pengamanan

September, 30, 21

Papua – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung venue tenis, sepak bola dan selam terkait dengan kesiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua, Kamis (30/9/2021). Kedatangannya untuk memastikan even tersebut berjalan aman, tertib dan menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Sigit mengungkapkan, tinjauan langsungnya tersebut juga untuk memastikan proses akselerasi vaksinasi di gerai vaksin TNI-Polri pada tiap venue agar terselenggara dengan baik.

“Baru saja dilaksanakan pengecekan dua venue pertama tenis dan kedua bola. Tentunya kami ingin ketahui secara langsung yang pertama terkait pengamanan kedua bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan,”kata Sigit dalam jumpa pers di venue selam, Papua.

Dalam tiap kunjungannya ke venue itu, Sigit memperhatikan secara detail pengamanan hingga penerapan protokol kesehatan, mulai dari jarak duduk penonton hingga memantau penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Untuk warga yang menonton pertandingan secara langsung, setelah mengakses aplikasi PeduliLindungi, mereka diberikan gelang yang memiliki Barcode, sebagai tanda bahwa sudah disuntik vaksin. Gelang itu harus dipakai selama berada di arena pertandingan.

“Khususnya para official dan penonton kami lihat mulai dari masuk, dilaksanakan pemeriksaan terkait thermal dan ada disinfektan. Bagi penonton wajib gunakan gelang sebagai tanda bahwa mereka sudah divaksin. Tentunya kemudian ada pos BNPB yang persiapkan masker manakala ada masyarakat yang tidak membawa masker,”ujar Sigit.

Tak hanya itu, guna memastikan prokes berjalan dengan baik, Sigit menyebut, penyelenggara juga selalu melakukan sosialisasi untuk terus melakukan prokes melalui pengumuman berisikan imbauan-imbauan yang disiarkan melalui pengeras suara.

“Saya lihat di dalam, kegiatan kita sudah ingatkan agar pesan terkait dengan penggunaan masker. Karena di dalam stadion diberikan tanda jaga jarak tentunya kita minta di announce tiap beberapa waktu mengingatkan masyarakat, penonton untuk tetap gunakan masker dan tetap jaga jarak,”ucap Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menyatakan, imbauan terus menerus untuk menerapkan prokes akan dilakukan diseluruh venue olahraga. Harapannya agar PON berjalan maksimal tanpa adanya lonjakan kasus virus corona.

“Tentunya akan ada evaluasi sehingga pelaksanaan kedepan yang kami harapkan pertandingan berjalan aman dan lancar. Namun disatu sisi laju pertumbuhan Covid-19 betul-betul bisa kami kendalikan,”tutur Sigit.

Kesempatan yang sama, Menpora Zainudin Amali meyakini bahwa, kerja keras TNI, Polri dan pihak terkait akan membuat penyelenggaran PON berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

“Kalau lihat sementara ini, saya optimis pembukaan besok lancar tidak ada kendala,” kata Zainudin Amali.

(jr’/red)

Kodim 0718/Pati Laksanakan Sosialisasi ILMCI

September, 30, 21

PATI – Kegiatan sasaran nonfisik program TMMD Sengkuyung tahap III Ta. 2021 Kodim 0718/Pati hari ini menampilkan materi sosialisasi ILMCI (I Love My Country Indonesia) di aula Suluh Bhakti Kodim Pati.

Sosialisasi proses pembelajaran online pada dunia pendidikan berbasis IT, yang juga dikenal I Love My Country Indonesia (ILMCI) menghadirkan perwakilan Guru/ tenaga pendidik dari 25 SD (Sekolah Dasar) sampai tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tahap Akhir) yang ada diwilayah kabupaten pati, Kamis,(30/09/2021).

Dalam sambutannya Dandim 0718/Pati Letkol Czi Adi Ilham Zamani, SE., M.I.Pol menyampaikan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting karena pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan peran generasi penerus menggantikan generasi saat ini.

“Seandainya ada kegagalan suatu generasi akan menjadi masalah besar bagi suatu bangsa atau Negara,”kata Dandim.

Dandim juga berujar bahwa pendidikan ini juga atas jasa serta peran guru dalam membentuk karakter dan ilmu pengetahuan bagi anak didiknya sehingga bisa menjalani kehidupan dimasa datang.

“Dengan perkembangan ilmu dan tehnologi saat ini tentunya perlu inovasi supaya anak didik bisa memiliki pemahaman serta karakter yang kita inginkan,”sambung Dandim.

Sementara itu pemateri dari tim ILMCI DR. Sofian Tjandra, Ph.D. menyampaikan bahwa ia diminta oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto untuk turut sosialisasikan wawasan kebangsaan bela negara.

Dalam hal ini Pangdam bersama Bupati Pati dan Komandan Kodim Pati akan memberikan wawasan kebangsaan bela negara serta pendidikan online secara gratis.

“Untuk itu kepada bapak ibu guru setelah sesi ini mohon disosialisasikan kepada anak didik di seluruh kabupaten Pati bahwa bisa belajar tanpa harus bayar lagi,”jelas Sofian.

Untuk diketahui bahwa aplikasi ILMCI dapat ditemukan di playstore : kodam4.ilmci.com. Setelah terinstal, aplikasi cerdas tersebut akan menampilkan Pangdam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Rudianto.

(pendim/red)

Jelang Purna Tugas, Suharyono Serah Terimakan Jabatan Ketua Korpri Pati

September, 29, 21

PATI – Rapat koordinasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pati, berlangsung hari ini (29/9) di Pendopo Kabupaten Pati.

Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Korpri Kabupaten Pati Suharyono dan Kepala OPD serta camat se Kabupaten Pati hadir pada rakor terbatas ini.

Rakor ini menjadi momentum Sekda Pati Suharyono yang juga merupakan Ketua Korpri Kabupaten Pati memberikan kesan dan pesan menjelang purna tugas. September ini akan menjadi bulan terakhir sebagai ASN, setelah mengabdi selama 32 tahun.

Suharyono mengungkapkan, sangat bersyukur atas kesehatan yang diberikan Allah, hingga ia selesai menunaikan tanggung jawab sebagai abdi negara.


“Dengan berakhirnya masa jabatan saya sebagai Sekda, maka jabatan lain termasuk selaku Ketua Korpri juga harus diserah terimakan,”ujarnya.

Menurut Sekda, Korpri Kabupaten Pati telah banyak berkiprah untuk daerah. Banyak kegiatan yang telah dilakukan termasuk mengadakan Ketoprak Praja Budaya hingga menghadirkan Gubernur Jateng dan sederet kegiatan sosial yang Korpri lakukan.


“Bahkan saat awal pandemi Covid 19, Korpri bisa mengumpulkan 1 miliar lebih untuk keperluan penanganan pandemi. Namun saya juga menyadari tidak ada yang sempurna. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi di organisasi Korpri,”ungkap Suharyono.

Pada rakor ini, juga diserahkan LPJ (laporan pertanggung jawaban) sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kegiatan Korpri. Sesuai dengan AD-ART (Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga), dengan berakhirnya masa tugas pimpinan. Maka wewenang Ketua Korpri diserahkan pada Wakil Ketua.
Sesuai dengan susunan pengurus, maka Korpri ini kami serahkan kepada Wakil Ketua yaitu Saudara Jumani. Sedangkan nanti kalau Sekda definitif sudah terpilih dan dilantik, dapat melakukan rapat pengurus untuk menentukan ketua,”jelasnya dihadapan para peserta rakor.

Sementara, Bupati Pati Haryanto saat menyampaikan sambutannya mengatakan serah terima laporan pertanggungjawaban merupakan regulasi yang harus ditaati.

Bupati juga memberikan apresiasi atas kiprah Suharyono selama memimpin Korpri Kabupaten Pati. Menurutnya Korpri mengalami banyak kemajuan selama diemban oleh Sekda.

“Banyak kegiatan baksos yang dilaksanakan oleh Korpri. Baik untuk kepentingan anggota korpri sendiri maupun untuk masyarakat. Contohnya saat Korpri ikut andil dalam menyalurkan bantuan pada gempa NTT dan penanganan pandemi. Juga masih banyak kegiatan sosial lainnya,”ujar Bupati.

Pada rakor ini, Bupati menegaskan keberadaan Korpri bukan untuk berpolitik. Karena korpri adalah organisasi independen.

“Organisasi ini bukan untuk profit oriented. Ketua korpri yang baru saya harapkan lebih baik dalam mengelola Korpri sebelum musyawarah daerah korpri. Jadi kegiatan sosial yang selama ini Korpri lakukan itu harus ditingkatkan. Semakin memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Kepada Sekda Suharyono, Bupati menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian selama 32 tahun hingga purna tugas.


“Mudah-mudahan ilmu dan pengalaman bisa diabdikan dan di aplikasikan di tempat lain sehingga bisa bermanfaat,” harapnya.

Haryanto pun berkeinginan agar Ketua Korpri ke depan bisa merengkuh dan membawa Korpri menjadi organisasi yang lebih baik.


“Karena organisasi Korpri ini harus punya pemimpin yang berani melangkah,”tandasnya.

(Red)

Panglima TNI Tekankan Aparat TNI-Polri Amankan PON XX

September, 29, 21

PAPUA – PON XX (Pekan Olahraga Nasional ke-20) Papua merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik untuk membuktikan bahwa Papua sebagai bagian dari NKRI merupakan sebuah Provinsi yang cukup maju untuk menyelenggarakan perhelatan akbar tingkat nasional.

“Kesuksesan penyelenggaraan PON XX Papua merupakan momen emas, bagi TNI-Polri, untuk membuktikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua kondusif. Dengan demikian maka faktor keamanan menjadi hal utama yang harus dipenuhi selama pelaksanaan PON XX Papua,”kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat memimpin rapat kesiapan pengamanan PON XX Tahun 2021, bertempat di Jayapura, Papua, Rabu (29/9/2021).

Keamanan yang dimaksud Panglima TNI adalah terkait dengan pengamanan venue dan seluruh jalannya pertandingan, pengamanan VVIP saat pembukaan dan penutupan, pengamanan atlet dan kontingen, pengamanan penonton serta pengamanan masyarakat.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa Kapolda Papua dibantu Pangdam XVII/Cenderawasih harus memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam mengamankan PON XX, even nasional yang melibatkan ribuan orang ini memiliki risiko besar penularan Virus dan juga potensi gangguan keamanan,” katanya.

“Oleh karena itu, saya menekankan agar petugas mampu mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang paling mungkin terjadi, sampai sekecil apapun,”tambahnya.

Panglima TNI mengatakan bahwa pembukaan PON XX Papua nanti, akan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Acara tersebut akan menjadi perhatian nasional bahkan internasional. “Karena di tengah apresiasi dunia terhadap keberhasilan Indonesia menekan pandemi, semua mata akan tertuju ke Papua sebagai tuan rumah,”ujarnya.

“Tentunya even ini akan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Papua dapat menyelenggarakan even berskala nasional dan siap untuk menjadi tuan rumah even nasional lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, Satgas Pam PON XX Papua sebagai leading pengamanan harus dapat menjamin keamanan pelaksanaan PON XX,”tegas Panglima TNI.

Keberhasilan dalam penanganan pandemi dan penyelenggaraan PON XX akan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Papua.

“Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh aparat keamanan agar melaksanakan tugas pengamanan di semua dimensi, baik fisik maupun non-fisik. Secara fisik, pastikan keamanan even PON XX berjalan dengan baik, yakinkan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Meskipun aman sampai saat ini namun jangan lengah,”ucap Panglima TNI.

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa menyikapi potensi ancaman dan gangguan yang tentu akan berbeda di setiap tempat, pendekatan yang dilakukan harus mempertimbangkan situasi, kondisi, budaya dan kearifan lokal masing-masing daerah.

“Saya yakin dengan niat tulus demi kemanusiaan dan kemajuan Papua, maka TNI-Polri bersama seluruh elemen masyarakat Papua akan mampu membawa Papua mensukseskan PON XX,”harapnya.

(red)

BPD Penentu Regulasi Pengelolaan Tanah Bengkok

September, 29, 21

Sesungguhnya penentu Regulasi dalam pengelolaan tanah bengkok itu adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), karena BPD lah yang harus menggelar Musdes (Musyawarah Desa) sehingga dapat ditentukan besaran atau prosentasi tambahan tunjangan bagi Kades (Kepala Desa), Sekdes (Sekertaris Desa), Kaur (Kepala Urusan), Kasi (Kepala Seksi), sampai Kadus (Kepala Dusun).

Manakala BPD membiarkan tanah bengkok tetap dikelola langsung oleh Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, serta Kadus maka rakyat atau masyarakat dapat melaporkan BPD kepada APH (Aparat Penegak Hukum) sebagai tindak pidana dengan pasal melalaikan tugas atau kewajiban sehingga menyebabkan terjadinya Tipikor (tindak pidana korupsi).

Hasil Pengelolaan

Berdasarkan PP 43/2014 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya pada PP 11/2019 dan seluruh aturan turunannya, Tanah bengkok dapat diberikan kepada Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, serta Kadus sebagai tambahan tunjangan.

Sebagai tambahan tunjangan diberikan dari HASIL PENGELOLAAN.

Hasil pengelolaan yang dimaksud adalah melalui proses LELANG SEWA secara terbuka yang diselenggarakan Pemdes (Pemerintah Desa).

Hasil lelang sewa tersebut dimasukkan REKENING KAS DESA dulu oleh Kaur Keuangan selaku bendahara desa.

Dari rekening kas desa baru DICAIRKAN oleh Kaur Keuangan selaku bendahara desa atas pengajuan DPA dari Kaur Tata Usaha dan Umum selaku PKA untuk tambahan tunjangan Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, serta Kadus.

Besarnya Tambahan Tunjangan tersebut berdasarkan MUSDes. Artinya harus melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri (peraturan menteri dalam negeri) 114/2014 atau Permendes (Peraturan Menteri Desa) 17/2019.

Hasil Musdes dituangkan dalam Perdes (Peraturan Desa) yang ditindak lanjuti dengan Perkades (peraturan kepala Desa) dan Kepkades (keputusan Kepala Desa).

Adapun besaran tambahan tunjangan Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, serta Kadus harus memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pihak eksekutor perihal ini adalah BPD. Karena BPD dalam hal pembuatan Perdes bisa menggunakan HAK INISIATIF.

Manakala ada Desa yang terdapat tanah bengkok yang sampai saat ini masih dikelola langsung oleh Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, serta Kadus atau tanpa proses sebagaimana uraian di atas, masyarakat bisa melaporkan ke Kepolisian unit Tipikor atau ke Kejari (Kejaksaan Negeri) bagian Pidsus (Pidana Khusus) sebagai kasus korupsi.

Penulis adalah:
Direktur PusBimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN

(Red)

Amankan PON XX Papua, Kapolri Antisipasi Gangguan Kamtibmas

September, 29, 21

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi (rakor) kesiapan pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX Papua, Rabu (29/09).

Dalam pengarahannya, Sigit menekankan kepada seluruh personel TNI-Polri untuk melakukan upaya antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah dan venue yang menyelenggarakan PON tersebut.

“Laksanakan betul pengamanan. Apalagi pada saat 2 Oktober nanti Pak Presiden datang dan kemudian laksanakan Open Ceremony, ini menjadi catatan yang harus kami laksanakan,”kata Sigit saat memimpin rapat di Papua.

Untuk mengamankan dan memastikan pelaksanaan even olahraga nasional di Bumi Cenderawasih, setidaknya 21.268 personel gabungan dari TNI-Polri telah dikerahkan guna menghindari adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sigit menyatakan, pengamanan maksimal dari TNI-Polri saat pelaksanaan PON XX di Papua, juga dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada kontingen-kontingen yang bertanding.”Mereka laksanakan kegiatan pertandingan terancam, ketakutan ini yang tidak boleh terjadi,”ujar Sigit.

Sigit memaparkan, untuk jumlah penonton sendiri Pemerintah sudah menetapkan hanya 25 persen masyarakat yang diperbolehkan menyaksikan pertandingan secara langsung dan sudah mendapatkan vaksin dua kali.

Sigit berharap, Pemda dengan dibantu TNI dan Polri harus terus mengejar percepatan vaksinasi di Papua. Pasalnya, sudah disiapkan gerai vaksinasi di venue yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Ini harus diantisipasi kemungkinan penonton akan bertambah. Karena itu venue dan gerai maksimalkan karena ada potensi meningkat. Sehingga pada saat kita batasi 25 persen namun ternyata jumlah masyarakat yang ingin menonton meningkat pastikan mereka sudah laksanakan vaksinasi dua kali. Karena itu terus maksimalkan langkah yang telah dilaksanaakan saat ini,”papar Sigit.

Dengan segala upaya tersebut, Sigit menyebut, pelaksanaan PON XX di Papua sekaligus membuktikan bahwa Indonesia bisa di mata dunia. Tentunya hal itu, harus didukung dengan semakin diperkuatnya sinergitas dan soliditas TNI-Polri serta stakeholder lainnya. “Soliditas TNI-Polri dan seluruh jajaran pemangku kepentingan adalah kunci utama dalam penangakan operasi,”tutur Sigit.

Ketika PON XX Papua dilaksanakan akan ada 25.000 orang yang datang ke Papua. Diperlukan strategi pengendalian agar jangan sampai lonjakan kasus dan menyebarkan Virus masuk ke dalam maupun keluar Papua,”kata Sigit.

(jr’/red)

Ormas Lindu Aji Turut Monitoring Acara Unjuk Rasa di TPI Juana

September, 29, 21

Pati – Aksi unjuk rasa nelayan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah, Sebagai kontrol sosial masyarakat yang targabung dalam Ormas (Organisasi masyarakat) Lindu Aji Pati yang dipimpin Ketua DPC Lindu Aji Jolo sutro Pati Hj Ahmad sulaim Habibi Agar tercipta suasana aman dan tertib guna mencegah adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan adanya aksi Unjuk rasa, Rabu 29/09/2021.

Ketua DPC Lindu Aji Jolo sutro Pati Hj Ahmad sulaim habibi saat ditemui awak media menjelaskan,Hal ini dilakukan guna terciptanya suasana aman dan nyama karena pelabuhan termasuk daerah rawan saya memberikan mandat kepada anggota untuk bisa membantu kinerja TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dengan cara tersendiri agar tidak ada pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa di pelabuhan juwana.

“Dalam pelaksanaan kegiatan unjuk rasa yang terjadi kurang lebih 1 jam secara tertib dengan penerapan prokes, dengan nihil kejadian yang tidak diharapkan, semoga kedepan Kabupaten Pati bisa lebih kondusif,”terangnya.

Hasil monitoring anggota ormas, ratusan masa yang turut mendatangi TPI II melakukan aksi dengan membawa puluhan sepanduk, dan juga keranda mayat,”imbuhnya.

Dalam sepanduk itu juga tertulis bahwa nelayan juana menolak keras PP 85/2021, yang dianggap menyengsarakan nelayan, tidak ada tanda sedikitpun untuk melakukan hal anarkis,”jelas salah satu anggota ormas Lindu Aji.

Ini sebagai wujud sosial organisasi masyarakat Lindu Aji jolo sutro pati yang turut serta dalam kontrol sosial agar tercipta budaya tertib dan nyaman.,”pungkasnya.

(Rg tim)

Ribuan Nelayan Desak Menteri KKP di Copot Jabatannya

September, 29, 21

PATI – Ribuan nelayan Juana melakukan unjuk rasa di TPI II Juana Kabupaten Pati Jawa Tengah. Aksi nelayan ini dilakukan dengan membawa spanduk dan keranda menolak kenaikan pajak yang dianggap sangat memberatkan para nelayan. Dalam aksinya para nelayan juga mendesak kepada presiden untuk mencopot menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) agar dicopot.

Pemerintah dinilai tidak peduli dengan kesejahteraan para nelayan. Pasalnya, Ditengah pandemi yang berdampak ke masyarakat, sangat ironis jika nelayan diabaikan dan tidak dihargai dengan adanya kenaikan retribusi yang dinilai sangat memberatkan para nelayan.

“Kenaikan retribusi ini diluar naluri dan tidak manusiawi, sehingga sangat tidak wajar jika pemerintah harus menetapkan PP 85/2021 yang sangat menyengsarakan para nelayan,”Tegas Hadi, salah satu orator aksi saat menyampaikam aspirasinya di TPI II Juana, Rabu (29/09/2021).

Pemerintah membuat para nelayan yang ada di Indonesia tidak berdaya. Padahal di masa pandemi ini, pemerintah seharusnya bisa memberi kebijakan dengan membuat kedamaian dan kenyamanan untuk kesejahteraan nelayan.

“Apakah pemerintah melupakan bahwa profesi nelayan ini sangat berat, dan apakah Pemerintah tidak kasihan dengan nasib para nelayan,”Teriak pendemo.

Selama ini, Para nelayan yang ada di Indonesia tidak pernah meminta bantuan dengan pemerintah, hanya saja banyak hak-hak para nelayan yang ingin dikuasai dan dirampas.

“Sebelum peraturan direvisi dan dicabut, kami akan tetap menolak. Dan kami juga minta agar mentri KKP Renggono dicopot dari jabatannya, karena tidak peduli dengan kesejahteraan para nelayan,”Tegasnya.

Amatan tim awak media, Ratusan masa yang mendatangi TPI II melakukan aksi dengan membawa puluhan sepanduk, dan keranda mayat. Dalam sepanduk itu juga tertulis bahwa nelayan juana menolak keras PP 85/2021, yang dianggap menyengsarakan nelayan, selain itu juga para nelayan meminta agar Jokowi selaku presiden bisa memperhatikan nasib para nelayan Indonesia.

(AR)

Kapolri Ingin Tarik 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN di Bareskrim

September, 28, 21

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu ditariknya 56 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.

Sigit pun menyebut rencana perekrutan 56 orang tersebut guna memperkuat organisasi Polri, khususnya di bidang tindak pidana korupsi (tipikor).

“Rekam jejak dan pengalaman di tipikor sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri yang sedang kita kembangkan,”kata Listyo mantan Kapolda Banten di Papua, Selasa (28/9/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan awal mula rencana perekrutan 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri. Dirinya awalnya berkirim surat kepada Presiden Jokowi mengenai rencana tersebut.

Sigit menyebut 56 pegawai KPK tersebut dibutuhkan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19, PEN (pemulihan ekonomi nasional) dan kebijakan strategis yang lain.

“Oleh karena itu kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dan tak dilantik jadi ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut jadi ASN Polri,”katanya.

Lebih lanjut, surat permohonan tersebut sudah direspons Presiden Jokowi melalui Mensesneg dan menyatakan kesetujuan akan rencana tersebut.

“Kemarin tanggal 27 kami dapat surat jawaban dari pak Presiden melalui mensesneg secara tertulis prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK untuk bisa menjadi ASN Polri,”ucapnya.

Setelah itu, Presiden Jokowi meminta Polri menindaklanjuti rencana tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Proses sedang berlangsung mekanismenya seperti apa sedang kita diskusikan bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri,”katanya.

(jr’/red)