Kemendagri Apresiasi Pelaksaan E-Voting Pilkades Bantaeng

BANTAENG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bantaeng, Rabu, 27 Oktober 2021.

Direktur Jendral (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Afery Syamsidar Fudail datang langsung memantau pelaksanaan Pilkades serentak di Bantaeng. Sekedar diketahui, Bantaeng menjadi salah satu dari enam kabupaten di Indonesia yang melaksanakan Pilkades serentak pada, Rabu, 27 Oktober 2021.

Lima kabupaten lainnya yang ikut melaksanakan Pilkades adalah Oku Selatan, Banjarnegara, Sumedang, Indragiri Hulu (Inhu), dan Hulu Sungai Utara (HSU). Dari semua kabupaten itu, hanya Bantaeng yang melaksanakan Pilkades dengan sistem E-Voting.

“Ini inovasinya bagus ditiru. Dari Indonesia Timur, mungkin Bantaeng yang baru pertama kali melaksanakan Pilkades sistem E-Voting,”jelas Direktur Jendral (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Afery Syamsidar Fudail saat memantau pelaksanakan Pilkades E-Voting.

Afery juga melaksanakan Webinar bersama dengan enam kabupaten yang menyelenggarakan Pilkades serentak itu. Webinar itu juga dipantau oleh seluruh jajaran Kemendagri.

Dalam kesempatan itu, Afery mengakui dan memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh Bantaeng,”jelasnya.

Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin melaporkan pelaksanaan Pilkades dengan sistem E-Voting ini sudah yang ketiga kalinya dilakukan di Kabupaten Bantaeng.

Artinya, daerah ini sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk pelaksanaan Pilkades dengan sistem E-Voting. Bedanya, tahun ini, sistem E-Voting lebih didekatkan lagi di masyarakat dengan memperbanyak Tempat pemungutan suara (TPS).

Dia menambahkan, secara umum, pelaksanaan Pilkades di Bantaeng itu sama dengan Pilkades di daerah lainnya di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan mulai pukul 08.00 pagi dan mengedepankan protokol kesehatan. Dia menambahkan, Bantaeng saat ini menyelenggarakan Pilkades dengan sistem E-Voting pada 42 tps dengan total 17.242 daftar pemilih tetap (DPT).

“Pilkades juga saat ini disupport penuh pengamanan. Ini menjadi bagian dari kami sehingga bisa sukses pelaksanaan pilkades. Sinergitas ini menjadi bagian yang bisa menciptakan suasana aman dan tertib,”jelas dia.

Dijaga 189 Polisi Kapolres Bantaeng, AKBP Rachmat Sumengkar mengatakan, Pilkades di Bantaeng juga dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI AD.

Dia menyebut, polisi mengerahkan 189 personel kepolisian di setiap TPS yang ada di Bantaeng. Selain bertugas menjaga keamanan, polisi juga bertugas mengarahkan pemilih melaksanakan protokol kesehatan.

“Kita juga membantu panitia untuk mengarahkan pemilih untuk patuh pada protokol kesehatan,”jelas dia.

Dia menambahkan, polisi juga akan mengawal dan menjaga surat suara. Dia juga berharap masyarakat tetap dewasa dalam proses ini dan menjaga kedamaian di daerah.

“Kita senantiasa harapkan kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Pilkades ini,”jelas dia.

(*/jr’)

Kades Sodong Bersama Anaknya Korupsi DD, Diamankan Polres Pandeglang

Pandeglang – Kades (Kepala Desa) Sodong kecamatan Suketi Kabupaten Pandeglang kesandung kasus penyelewengan Anggaran Dana Desa (DD) bersama anaknya yang akhirnya Satreskrim Polres (Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort) Pandeglang Ungkap Kasus Korupsi DD.

SJ (54) Kepala Desa (Kades) Sodong, dan anaknya YP (29) Kaur Keuangan atau Operator Desa Sodong diamankan Satreskrim Polres Pandeglang Polda Banten Karena Korupsi pada program Dana Desa (DD) TA. 2019.

Penangkapan bermula SJ (54) Kepala Desa Sodong pada tanggal 22 April 2020 melakukan korupsi dana desa sebesar Rp. 418.134.664,43.- dan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi termasuk saksi ahli yang mengaudit tentang spesifikasi bangunan, hasil pemeriksaan tersebut YP (29) Kaur Keuangan atau Operator Desa Sodong yang merupakan anaknya pada tanggal 21 Juli 2021 ditetapkan menjadi tersangka korupsi dana desa tersebut.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga didampingi Kapolres Pandeglang AKBP Belny Warlansyah saat menggelar konferensi pers di Polres Pandeglang, Rabu (27/10) menjelaskan awalnya Desa Sodong Kecamatan Saketi menerima Dana Desa (DD) dari APBN Melalui APBD kab. Pandeglang TA. 2019 sebesar Rp. 772.834.000,-. diperuntukan untuk pembangunan Desa, selanjutnya YP (29) Kaur Keuangan atau Operator Desa Sodong melakukan pengajuan proposal pengajuan dana tersebut.

“Dana sesuai proposal pengajuan Dana Desa (DD) TA. 2019 yang digunakan atau Realisasi pengajuan dana desa hanya sebesar Rp. 354.413.135,57, untuk sisanya tidak digunakan sesuai Proposal dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa TA. 2019 sebesar Rp. 418.134.664,43,-“kata Shinto Silitonga.

Shinto Silitonga menyampaikan Uang Negara untuk pembangunan desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.”Uang dari hasil Korupsi sebesar Rp. 418.134.664,43,- pelaku mengatakan digunakan untuk Keperluan didesa yang bukan peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi Tersangka,”imbuh Shinto Silitonga.

Shinto menyatakan modus operandi kejahatan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara melakukan pembangunan fisik tidak sesuai dengan spesifikasinya, hal ini sesuai dengan keterangan ahli audit bangunan dari akademisi.

Selanjutnya Shinto Silitonga menyatakan selain itu ada penyalahgunaan anggaran negara lainnya.

“Tersangka bahkan mengalihkan penggunaan anggaran untuk program pemberdayaan desa, pembinaan desa dan modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Des),”ujar Shinto.

Adapun barang bukti penangkapan, Shinto Silitonga menjelaskan yaitu berupa Surat Perintah Tugas melaksanakan fasilitas proposal pengajuan Dana Desa, Dokumen Realisasi Pelaksanaan APBD Pemerintah Desa Sodong TA. 2019, dan Laporan Realisasi Anggaran.

Selanjutnya Shinto Silitonga menyampaikan saat ini para tersangka dan barang bukti sudah masuk tahap P21 dan akan diserahkan ke kejaksaan negeri pandeglang.

“Akibat perbuatan tersangka, ia dikenakan hukuman sesuai dalam Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UURI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana maksimal selama 20 (dua puluh tahun),” jelas Shinto Silitonga.

Kabidhumas memberikan peringatan kepada kepala desa untuk mengelola uang di rekening desa dengan baik karena uang tersebut adalah uang negara, bukan uang milik kepala desa.

“Warning bagi kepala desa, gunakan uang negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, itu bukan uang kepala desa tapi uang negara, menyalahgunakan uang negara pasti akan ditindak tegas oleh Polda Banten,”tegas Shinto.

Selanjutnya Shinto Silitonga mengapresiasi pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pandeglang.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Satreskrim Polres Pandeglang Polda Banten yang telah berhasil mengungkap kasus korupsi dana desa ini. Saya berharap Polres jajaran Polda Banten terus melakukan pengungkapan kasus seperti ini, mari kita jaga uang negara agar tidak digunakan oleh oknum tertentu guna kepentingan pribadi,”tegas Shinto Silitonga.

Terakhir Shinto Silitonga juga mengimbau kepada seluruh Kepala Desa yang ada di wilayah hukum Polda Banten agar menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya, jangan coba-coba korupsi,”tutup Shinto Silitonga.

(Bidhumas/jr’)

PN Pati Gelar Sidang Praperadilan Dugaan Pungli PTSL Desa Jimbaran, Diduga Mandul

PATI – Pengadilan Negeri (PN) Pati kembali menggelar sidang ke empat Praperadilan atas Dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam kasus pungutan tambahan dan/ atau pungutan liar (pungli) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017-2018 di Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang di tangani Polres Pati Diduga Mandul.

Lanjutan Sidang ke empat dengan nomer perkara praperadilan, 2/pid.pra/2021/PN pti, rabu 27/ 10/21 dengan jenis perkara Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dengan agenda pembacaan Duplik, bukti pemohon dan termohon, dan saksi pemohon, Pihak pemohon di hadiri oleh kuasa hukum YUNANTYO ADI SETYIAWAN, S,H., adapun pihak kuasa hukum termohon dihadiri HARTONO, S,H.M,M., Rabu (27/10/2021) dimulai pukul 09:00-10:30 WIB.

Adapun peristiwa yang telah Pemohon adukan tentang dugaan Tipikor pada Program PSTL tahun 2017-2018 dll. diduga sudah dilakukan Kepala Desa Jimbaran yang telah ditindak lanjuti oleh penyelidik Unit III/Tipikor Satreskrim Polres Pati Ipda Miftah Anshori, S.H., M.H. (Kanit Idik III/Kanit Tipikor) yang sudah di berhentikan melalui Surat Ketetapan Peghentian Penyelidikan ber Nomor : S.Tap/549.c/XI/2020/Reskrim per tanggal 03 November 2020-berkas-red.

Dalam gelar sidang perkara pihak Pemohon mendatangkan satu saksi NUR ROHMAT warga desa Jimbaran yang turut serta dalam Penyertifikatan tanah tahun 2017 memberikan kesaksian jika saya membayar Rp. 750.000,00.,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) juga syarat-syarat dalam pengajuan program PTSL namun waktu itu tidak di beri bukti pembayaran atau bukti kwitansi, yang diterima secara langsung oleh salah satu perangkat desa Jimbaran,”terangnya.

Dalam kesempatan sidang pihak Tergugat mengajukan pertanyaan pada saksi dalam kesaksian ini apakah saudara tau ini dalam agenda apa yang kemudian dijawab saksi tidak tau, yang kemudian ditambahkan pertanyaan dari pihak tergugat lainnya apakah saudara tau apa yang sudah di lakukan penyidik Polres (Kepolisian Resort) Pati, yang kemudian di jawab tidak tau juga,”jawabnya.

Ditempat lain saat selesai Sidang ke-4 kuasa hukum termohon, Hartono, S,H.M,H. menyampaikan, sidang berjalan dengan lancar,enak bisa bertemu dengan teman lama,sidang yang sudah dimulai pada Jum’at (22/10/2021) hingga hari ini Rabu (27/10/2021), atas dugaan pengondisian dalam penyidikan sehingga Kasus tersebut berhenti, saya kalau di tanya pasti saya jawab apa adanya, tidak boleh mengurangi ataupun menambahi, masalah proses penyelidikan yang berhenti saya tidak boleh menanggapi,”tegasnya.

(Ar-tim)

Kacab BPJS Ketenaga Kerjaan Pati Diduga Tidak Serius Dalam Menangani Program

PATI – Kepala Cabang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Kacab BPJS) Ketenagakerjaan Pati diduga tidak serius dalam melakukan pengelolaan program yang ditangani.

Hal itu menyusul lantaran dirinya yang berkantor di jalan Dr. susanto Pati itu seakan-akan enggan menemui wartawan yang hendak melakukan wawancara terkait program yang di tanganinya.

Tujuan wartawan untuk menemui Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pati hanya ingin melakukan konfirmasi soal program di BPJS ketenagakerjaan, jumlah peserta dan lain-lain yang saat ini ditangani oleh BPJS ketenagakerjaan, hanya saja dari pimpinan terkesan menghindar dan menutupi program yang ditangani.

Saat sejumlah wartawan yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan pada Selasa (26/10), dari satpam di kantor ketenagakerjaan mengatakan bahwa pimpinan sedang sibuk dan sedang vicon, sehingga meminta agar wartawan meninggalkan nomor ponsel, atau menghubungi melalui nomor kantor BPJS ketenagakerjaan, hanya saja ketika dihubungi oleh wartawan, pihak BPJS mengatakan bahwa pimpinan sedang sibuk, jadi gak bisa dihubungi, namun dari pihak wartawan sendiri masih berupaya untuk menunggu dan akan menjadwalkan untuk bertemu pada Rabu (27/10), pagi hari.

Hanya saja ketika sejumlah wartawan datang lagi sekitar pukul 08.30 WIB, pimpinan sudah tidak ada, dan hanya berpesan melalui security agar wartawan menemui teller saja apabila ingin melakukan koordinasi, dan silahkan ambil nomor antrian.

“Bapak pesan, nanti ketemu sama teller saja, karena saat ini bapak lagi ke Sekda,”Ungkap security BPJS ketenagakerjaan.

Sikap yang ditunjukkan oleh Kepala BPJS ketenaga kerjaan itu dianggap tidak menghargai profesi jurnalis, karena melalui securytinya meminta agar wartawan melakukan wawancara kepada teller, padahal ada beberapa hal yang akan ditanyakan oleh wartawan kepada pimpinan BPJS ketenaga kerjaan, namun dari pimpinan BPJS Diduga sengaja menutupi.

“Kita sudah janji akan datang pagi ini, namun kepala BPJS ketenaga kerjaan sengaja menghindar, dan tidak mau menemui wartawan,”Ungkap satrio salah satu wartawan pati.

(Ar-tim)

Kejari Pati Terima Tahap II Kasus Perindo

PATI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati sudah menerima tahap II atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah dan pembangunan cold storage oleh Perum Perikanan Indonesia (Perindo) di jalan Juana – Rembang desa Bumimulyo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.

Saat ini, pengusutan kasus tersebut sudah tahap II, dan sudah dilimpahkan oleh Kejati (Kejaksaan Tinggi) ke Kejari Pati pada Kamis (21/10),”ungkap Kasipidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Pati, Herry Setiawan Selasa (26/10/2021) di ruang kerjanya.

Kasus tersebut, Sudah menetapkan 2 (Dua) orang tersangka yakni MR dan KS. Keduanya dianggap bersalah karena dianggap sebagai aktor dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan tanah dan pembangunan Cold Storage oleh Perum Perindo di jalan Juana – Rembang tahun 2016/2017 yang merugikan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00.,-(empat ratus juta) lebih.

“Ada 2 orang tersangka, dan selanjutnya perkara ini sudah dialihkan ke Kejari Pati, namun tidak menutup kemungkinan untuk jaksa dari Kejati juga akan dilibatkan, karena perkara itu awalnya kan dari Kejati,”ujarnya.

Perkara tersebut merugikan anggaran negara sebesar Rp 400 juta lebih, dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang, setelah dilimpahkan ke Kejari Pati.

“Minggu depan kemungkinan sudah kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang,”Katanya.

Atas kasus tersebut, keduanya yakni MR melanggar undang-undang pasal primer, pasal 2 dan 3, dan pasal 11 tentang UU Tipikor, semantara untuk KS melanggar pasal 2, 3, dan pasal 13 UU Tipikor dengan ancaman masing-masing pidana diatas 5 tahun.

(Ar)

6 Oknum Anggota Polisi Bikin Kapolri Geram, Keluarkan Telegram Khusus

Jakarta – 6 (Enam) Oknum Anggota Polisi membuat Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia), Jenderal Listyo Sigit Prabowo Geram hingga Keluarkan Telegram Khusus pada Sabtu
23 Oktober 2021.

Sebab, ada beberapa oknum anggota polisi di lapangan yang bertindak berlebihan dan/ atau telah bertindak arogan yang bisa merusak nama baik atau Citra Polri (Kepolisian Republik Indonesia). Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun terpaksa turun tangan.

Jenderal kelahiran 5 Mei 1969 itu mengeluarkan telegram khusus untuk mencegah adanya kekerasan dan sikap arogan anggota polisi saat bertugas di lapangan.

Berdasarkan catatan, ada sejumlah nama oknum anggota polisi yang arogan dan telah bertindak berlebihan, sehingga viral di media sosial.

Mereka yang memicu Kapolri Geram sehingga menerbitkan telegram khusus yang kemudian Kapolri memberikan perintah tegas kepada jajarannya, adapun daftar ke 6 Oknum Anggota Polri itu diantaranya;

1. Aipda Monang Parlindungan Ambarita
Salah satu anggota Sabhara Polres Metro Jakarta Timur itu menjadi perbincangan usai video dia memeriksa secara paksa handphone milik warga dan viral di medsos.

Dia melakukan hal itu saat menjalankan patroli rutin. Aipda MP Ambarita sendiri dikenal sebagai polisi artis karena sering masuk layar kaca.

Aksi-aksi Ambarita bersama anggota Sabhara lain dalam mengamankan kawasan Jakarta Timur (Jaktim) juga kerap viral di media sosial.

Namun, kini NP Ambarita dimutasi ke Bidang Humas Polda Metro Jaya.

2. Polantas berinisial FA

Seorang anggota polantas berinisial FA viral di medsos beberapa waktu lalu. Dia kedapatan merayu seorang wanita yang diberhentikan di jalanan kawasan Tangerang.

Korbannya adalah RNA Dia mengaku dirayu oleh FA untuk bisa bertemu di indekosnya. Tangkapan layar isi chat FA pun disebarkan oleh RNA dan viral di media sosial. Buntutnya, FA kini diperiksa Propam Polda Metro Jaya.

3. Aipda Goncalves Lumbantoruan
Aipda Goncalves Lumbantoruan merupakan anggota polantas di Polresta Deli Serdang.

Goncalves viral karena terekam kamera menganiaya seorang pengendara di jalanan. Aksi arogan ini membuat warganet geram.

Kapolresta dan Kasatlantas Polres Deli Serdang langsung menyampaikan permintaan maaf. Sedangkan Untuk Goncalves sendiri langsung diperiksa Propam.

4. Brigadir NP anggota Reskrim Polresta Tangerang.

NP terekam kamera saat membanting MAF, mahasiswa yang ikut aksi demo di depan kantor Bupati Tangerang. Tindakan NP membuat MAF kejang-kejang hingga mengalami pingsan.

Bahkan, MAF harus menjalani rawat inap di rumah sakit. NP pun telah meminta maaf secara langsung ke MAF dan keluarganya, Hal yang sama dilakukan Kapolda Banten Irjen Rudi Heriyanto.

5. Irjen Napoleon Bonaparte
Irjen Napoleon Bonaparte yang merupakan eks Kadiv Hubinter Polri bersikap arogan ketika ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Dia menganiaya salah satu tahanan yakni Muhammad Kece karena tak terima agama Islam dihina. Slain menganiaya, Napoleon juga melumuri Muhammad Kece dengan kotoran manusia.

6. Kapolsek Parigi.

Terbaru, pemecatan dilakukan terhadap Kapolsek Parigi Iptu IDGN, yang diduga menjadi pelaku pemerkosaan terhadap anak tersangka yang dengan iming-iming janji ayahnya akan dibebaskan dari penjara.

Tindakan tegas berupa pemecatan ini mendapatkan pujian dari Kompolnas. Kompolnas mengapresiasi ketegasan Kapolri dan langsung dilaksanakan Kapolda Sulteng terkait pemecatan dan kasus yang terus berjalan.

Dilansir dari berbagai sumber berita.

(Red)

Silaturahmi Ke Kantor BPN Bandung, Danlanud Husein Sastranegara Komitmen Jaga Aset Negara

Bandung – Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb I Gusti Putu Setia Darma, S.T., M.M., M.Han. melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kantor BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kota Bandung yang beralamat di Jln Sukarno Hatta No 586 Sekejati Buah Batu, Selasa (25/10/2021).

Dalam kunjungannya Danlanud menyampaikan bahwa silaturahmi ini dalam rangka memperkenalkan diri sebagai pejabat baru dan membahas sejumlah kerja sama antara Lanud Husein Sastranegara dan Kantor BPN Kota Bandung.

Sementara itu Kepala Kantor BPN Kota Bandung Andi Kadandio menyambut hangat kehadiran Danlanud Husein Sastranegara beserta Kadislog Letkol Kal Julianto,S.T, Kepala Hukum dan Kasi Fasint Lanud Husein Sastranegara.

“Tak kenal maka tak sayang, terimakasih Danlanud telah berkenan mampir ke kantor BPN, kami berharap kedepan dapat membuat kegiatan bersama untuk saling menguatkan tali silaturahmi,” ungkapnya.

(jr’)

Revitalisasi Museum Polri, Kapolri Ukir Prestasi yang Baik untuk Mengisi Lembaran Putih Sejarah

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Revitalisasi museum Polri Tahun Anggaran (TA) 2021. Hal itu bertujuan untuk mengenang sejarah panjang akan peran penting institusi Korps Bhayangkara dari zaman ke zaman di Indonesia.

Dalam peresmian museum ini, Sigit mengutip pernyataan dari salah satu pendiri bangsa Indonesia, Ir. Soekarno, soal ‘Jas Merah’ atau Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah.

Polri juga memiliki peran penting dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Sehingga, semangat nilai heroik tersebut harus dipertahankan dan ditanamkan seluruh personel Polri dewasa ini.

“Sejarah bagaimana Polisi pada saat itu ikut di dalam, meraih kemerdekaan, dan sejarah bagaimana polisi ikut mempertahankan kemerdekaan. Tentunya itu adalah nilai heroik yang harus selalu ditanamkan dalam sanubari dan tentu kita tanamkan di hati penerus kita. Hal-hal itu harus kita pelihara. Dan disinilah peran museum Polri,”kata Sigit mengawali sambutannya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/10/2021).

Meski begitu, mantan Kapolda Banten ini menyatakan, seluruh personel harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dewasa ini. Dimana, pesatnya kemajuan perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi, yang tentunya akan berdampak pada marwah Polri di mata masyarakat.

Menurut Sigit, sebagai generasi penerus di institusi Polri dewasa ini, seluruh jajaran harus mengukir sejarahnya sendiri. Tentunya, catatan sejarah tersebut harus bersifat prestasi, bekerja secara profesional serta bertugas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

“Oleh karena itu pilihan kita bagaimana, pada saat ini kita mengukir sejarah. Kita mencatat dalam buku putih sejarah dengan prestasi-prestasi dengan hal yang baik untuk organisasi kita, karena ini akan dikenang ke depan oleh generasi penerus kita,”ujar Sigit.

Di era serba keterbukaan informasi ini, eks Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Polri untuk bersikap bijaksana dan profesional. Mengingat, setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang Polisi, hal itu akan berdampak pada citra dari Polri. Ia menekan semangat perubahan sebagaimana konsep Presisi harus terus diimplementasikan setiap saat.

“Ke depan saya inginkan polisi dicintai, karena kita melindungi dan mengayomi masyarakat. Karena itu Polri hadir di tengah-tengah masyarakat itu yang ingin kita ciptakan,”ucap Sigit.

Tak hanya itu, Sigit juga menyampaikan restu atau dukungannya terhadap rencana pembangunan museum di Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang, Jawa Tengah.

Menurutnya, tempat tersebut simbol dari lahirnya personel kepolisian yang selalu setia melayani dan mengayomi masyarakat. Dibangunnya museum di Akpol juga diharapkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan sejarah panjang dari institusi Korps Bhayangkara di Indonesia.

“Tentunya kita mendukung rencana ke depan, dengan mendirikan museum di Akpol, karena disanalah kita lahir, dan dari situlah tentunya kita harus ingat,”tutur Sigit.

Terkait revitalisasi museum Polri, Sigit mengapresiasi jajarannya karena telah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan meluncurkan aplikasi museum virtual 4.0. Platform itu akan membantu mengenalkan sejarah panjang Polri kepada seluruh lapisan elemen masyarakat.

Untuk diketahui, museum Polri dibangun tahun 2009 bertepatan pada Hari Bhayangkara ke-63 dan dibangun pada saat Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri menjabat sebagai Kapolri.

(jr’)

Pihak THO Gelar Jumpa Pers, Undang N Yang Kebakaran Jenggot

PATI – Pihak Redaksi Targethukumonline (THO) menggelar jumpa PERS di Gedung Joeang 45 Pati Karna N (P) disinyalir kebakaran jenggot terkait dengan pemberitaan Skandal Perselingkuhan Pengusaha Kudus inisial (N).

Saat pihak THO dimintai keterangan awak media terkait hal tersebut menjelaskan, bahwa pihaknya sudah memberikan undangan resmi untuk menggelar Jumpa PERS Skandal perselingkuhan pengusaha kudus N untuk memberikan hak koreksi dan hak jawab pada Senin (25/10/21) pukul 10:30 WIB sampai selesai di Gedung Joeang 45 Pati namun tidak hadir dan tidak ada konfirmasi sebelumnya,”jelasnya.

Sedangkan sebelumnya kami juga sudah memenuhi undangan untuk klarifikasi walau tanpa undangan resmi (surat undangan) guna memberikan hak koreksi dan hak jawab pada Rabu (06/10/21) yang lalu,”tambahnya.

Ditambahkan kuasa THO, Budi Setyono, S.H, Sebagai tim advokad dan/ atau penasehat hukum media www.targethukumonline.com, Budi Setyono, S.H sangat menyayangkan atas ketidak hadiran (N) dan/ atau kuasa hukumnya Yusuf Istanto, S.H, M.H., pada hari ini,”tambahnya.

Tapi ya tidak apa – apa walaupun sudah dua kali kita tidak ketemu, kita menghormati kesibukan para penasehat hukum (N) ini, tapi sebagai catatan pihak kami sudah memenuhi kewajiban sebagai mana di atur dalam pasal 5 UU No. 40 Th. 1999,”terang Budi Setyono, S.H.

Sementara itu Surat Undangan resmi juga sudah di layangkan dan diserahkan pada salah satu kuasa hukumnya pada Jum’at (22/10/21) di kantor hukum Law Office & Trust Justice dan diterima oleh Fandilla Susanti, S.H, M.H selaku salah satu penerima kuasa dari N,”imbuhnya.

Sementara itu, saat tim Redaksi, Aries Sriyanto, AMd menghubungi melalui pesan singkat via WhatsApp karna telah menunggu lumayan lama dan tak kunjung datang menuliskan, Selamat siang Bapak, mohon maaf saya dari humas targethukum memberitahukan bahwa sudah ditunggu di gedung juang pati terimakasih,”tulis humas targethukum Aries Sriyanto, AMd.

Yang kemudian dijawab secara tertulis oleh kuasa hukum (N) Yusuf Istanto, S.H melalui pesan singkat via WhatsApp, Selamat siang mas aries.. mohon maaf kami tidak bisa menghadiri undangan karena ada agenda PKPU di PN semarang. Terima kasih,”balasnya melalui pesan singkat WhatsApp.

(Ar-tim)

Tim Kodiklat TNI-AD Datangi Kodim 0728/Wonogiri Lihat Langsung Kemampuan Permildas Prajurit

Wonogiri – Tim Komando Pendidikan dan Latihan TNI -AD (Kodiklat TNI AD) dipimpin langsung Kolonel Inf Mokhamad Saiful Azis (Pabanpermildas Sdirdok Kodiklatad), melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Permildas bidang Peraturan Disiplin Militer Kodiklatad, kepada personel Kodim 0728/Wonogiri, Selasa(26/10).

Rombongan tiba di Makodim 0728/Wonogiri disambut oleh Dandim Letkol Inf Rivan Rembodito Rivai bersama Kasdim Mayor Inf Nurul Muthahar dan Perwira Staf, dilanjutkan dengan pemberian materi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Permildas di Aula Makodim.

Kolonel Inf M. S. Azis mengatakan bahwa tujuan kunker (kunjungan kerja) Tim Waslakgiat Permildas dari Kodiklat TNI AD, dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan Permildas, serta penjelasan sesuai Perpang 57 Tahun 2018 tentang PPM, Perpang 58 Tahun 2018 tentang PBB, Perpang 73 Tahun 2018 tentang PUDD dan Hukum Disiplin Militer bagi Prajurit TNI.

“Dengan adanya kegiatan Waslatgiat Permildas, satuan-satuan TNI AD dapat melaksanakan Peraturan Militer Dasar sesuai dengan Buku Petunjuk Teknik (Bujuknik) yang berlaku tentang Permildas,”terangnya.

Setelah menerima arahan dan pembekalan Hukum Disiplin Militer, para prajurit Babinsa diuji praktek Peraturan Baris–Berbaris.

Terpisah, Dandim menyampaikan, kunjungan Tim Wasgiat Permildas Kodiklat TNI -AD bertujuan untuk melihat dan menilai sejauh mana kemampuan Permildas yang dimiliki Prajurit.

“Permildas merupakan pedoman dasar keprajuritan yang harus dimengerti dan dipahami oleh setiap prajurit, harus ditaati dan dijadikan pedoman dalam tugas sehari hari, dengan kegiatan ini pula, kita mengingat kembali Permildas yang telah didapat sewaktu pendidikan dasar dan lanjutan,”ujar Dandim.

Dalam kegiatan Waslakgiat Permildas tersebut, Mayor Cba Arkamin (Kasumdenpendik Pusdikpemilum Kodiklatad), menjelaskan dan sekaligus mempraktekkan di aula Makodim kepada prajurit antara lain, bagaimana pelaksanaan laporan petugas piket, urut-urutan pelaksanaan kegiatan apel dan tata cara laporan pada kegiatan apel.

Materi lainnya adalah tata cara penghormatan meliputi bagaimana aturan saat melaksanakan penghormatan kepada Perwira Tinggi, penghormatan kepada Pamen (atasan langsung), penghormatan perorangan dan penghormatan hubungan kelompok.

(Arda 72)