Sebagian Kades Menunggu Pandoyo di Lantik Menjadi Ketua Pasopati, Ini Alasannya

Oktober, 18, 21

PATI – Para Kades (Kepala Desa) dan Perangkat Desa yang tergabung di Pasopati (Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa) Kabupaten Pati Jawa Tengah masih menunggu/ mempertanyakan kapan Pandoyo di Lantik atau di sahkan menjadi Ketua Pasopati.

Berdasarkan data yang dihimpun media, menemukan berbagai macam pertanyaan dari beberapa Kepala Desa (Kades) yang ada di Kabupaten Pati.

“Baik itu yang awalnya mendukungnya saat pemilihan/ pencoblosan atau pun yang tidak pendukungnya, namun yang utama para pendukung militannya”.

Kades yang ada di kecamatan Pati menanyakan,kapan kira-kira calon ketua Pasopati terpilih ini akan di Lantik,biar kita punya pemimpin untuk memperjuangkan hak-hak Kades yang pada tahun lalu sudah di Rampas oleh Pemda (Pemerintah Daerah) Pati.

“Pemilihan perangkat Desa yang semestinya hak penuh/ kuasa Kepala Desa akan siapa yang di pilihnya/ yang lebih berhak untuk menjadi perangkat Desa sesuai dengan kemampuan para calon perangkat Desa,namun pengisian tahun lalu bak di Rampas oleh Orang Nomer Satu di Kabupaten Pati begitu saja sehingga menimbulkan Polemik di kalangan bawah,”keluhnya.

Hal yang senada juga jadi bahan pertanyaan oleh Kades lain, ditambahkan kades lain apakah nanti setelah di lantiknya Pandoyo bisa membuat Gebrakan atau mlempem seperti Periode yang kemarin terlalu Sendiko Dawuh bisa juga disebut Mandul dalam mempertahankan hak Kades,”tambahnya.

Jika dalam kepemimpinan Pandoyo masih tetap sama seperti tahun periode (2015-2021), apalah artinya Ber organisasi jika tidak ada ketegasan dari Ketua Pasopati Pati,maka alangkah baiknya dibubarkan saja organisasi Pasopati.

“Berorganisasi ataupun tidak sama saja tidak ada bedanya sama sekali menurut saya, contoh kecil saja saat saya mengalami masalah dimana ketua Pasopati,Totok, tidak ada nongol sama sekali, namun setelah semuanya beres baru telpon dan tanya-tanya (bak Polisi Bombay di film),”pungkasnya sambil canda.

(Ar-tim)

AS Warga Desa Tambaharjo Mendadak Sakit Gejala Kanker Setelah Selesai di Vaksin Sinovac

Oktober, 17, 21

PATI – Warga Masyarakat Desa Tambaharjo RT 006/ RW 001 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendadak sakit Gejala Kanker setelah selesai menjalani Vaksin Sinovac pada Senin (11/10/2021) lalu.

Berdasarkan keterangan dari narasumber yang tidak mau disebut namanya (privasi-red) pada Minggu (17/10/2021) mengungkapkan,jika Ahmad Sholhan (AS) (32) yang akrab disapa dengan sebutan Aang,setelah selesai menjalani vaksinasi, AS merasakan pusing, lemas, yang akhirnya keluar benjolan kemudian dipriksakan ke Rumah Sakit (RS) Fastabiq dan benjolannya pun menyebar, menurut Dokter itu gejala kanker,”tuturnya

Setelah itu pasien AS dirujuk untuk menjalani pemeriksaan ke RS Karyadi Semarang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut pada Senin (18/10/2021)/ Besok,”imbuhnya.

Ironisnya setelah divaksin dan mengalami pusing serta lemas sehingga timbul gejala kanker tapi pihak Dinas Kesehatan tidak ada tindakan apa-apa malah kesannya membiarkan begitu saja bak tidak ada pertanggungjawaban sama sekali, saya merasa kasian karna dia memiliki anak tiga (3) dan masih kecil-kecil,”keluhnya.

Sedangkan dari pihak kesehatan sendiri seakan-akan tidak mau tau, bahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) juga, Seharusnya Nakes (Tenaga kesehatan) turut bertanggung jawab akan hal ini, saya melihat keadaannya yang semakin lemas, dan saya merasa kasian semoga Dinkes pati ikut bertanggung jawab akan hal ini,”ungkapnya.

Dia baru Pertama kali ikut menjalani vaksin sinovac, dengan alasan untuk sekolah anak dan orang tua selaku Wali Murid diwajibkan untuk vaksin.

“Dia baru Dosis Pertama dalam menjalani vaksinasi, dengan dalih/ alasan untuk syarat sekolah anak dan sebagai orang tua diwajibkan untuk vaksin, hal tersebut atas arahan dari pihak Sekolah Dasar (SD) Tambaharjo,”jelasnya.

Sekarang kondisi badannya semakin kurus banget, karena tidak ada selera untuk makan sama sekali, pasti merasa lemas saya kasihan, kemarin juga sempat dirawat inap di RS Fastabiq selama 3 hari,”pungkasnya.

Bersambung

(AR)

225 Juta Dana Produktif LAZISMA MAJT Dikucurkan Untuk 127 Pelaku UMKM Semarang

Oktober, 17, 21

SEMARANG – 127 orang binaan Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Jawa Tengah (Lazisma) menerima dana produktif sebesar Rp 225.750.000 untuk modal usaha. Dana produktif dalam bentuk pinjaman tanpa potongan administrasi dan berbunga.

“Ini merupakan program zakat produktif. Bertujuan merubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat),”kata Ketua Lazisma Dr. H. Wahab Zaenuri, MM usai acara Pembinaan dan Pengguliran Zakat Produktif ke 17 di Aula Serba Guna Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Sabtu (16/10/2021).

Ia menjelaskan, penerima dana zakat produktif dari Lazisma tidak diperbolehkan untuk hal bersifat konsumtif. Namun harus dalam bentuk usaha produktif.

“Penerima dana produktif tanpa potongan administrasi dan bunga, bentuknya pinjaman. Penerima nanti mengembalikan dengan cara mengangsur setiap bulan,”ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Wahab Zaenuri, penerima dana produktif mayoritas berasal dari jamaah masjid. Hal itu agar, jamaah masjid dapat produktif dalam beribadah dan sejahtera secara ekonomi.

“Untuk pelaku usaha binaan kami minta, agar dalam menjalankan bisnis ditargetkan zakat yang dibayarkan, jangan omzetnya. Kalau zakatnya tinggi, pasti omzetnya juga tinggi. Tapi kalau targetnya omzet, ya zakatnya mengikuti, atau bahkan masuk nisab zakat,”tegasnya.

Koordinator pendistribusian Lazisma, Ahsan Fauzi menambahkan, selain pentasarupan untuk 127 UMKM atau pedagang wilayah Semarang, selanjutnya juga akan menggulirkan bantuan modal UMKM untuk wilayah Kabupaten Demak yang direncanakan dilaksanakan besok tanggal 6 November 2021 mendatang.

“Ada sekitar 20 UMKM di wilayah Demak yang terdiri dari dua kelompok. Yang pertama kelompok milenial, mahasiswa yang tergabung IMADE Bussines Centre (Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Demak) dan satunya kelompok di Desa Kembangan Kecamatan Bonang warga terdampak banjir (Tanggul jebol) yang pernah didatangi tim Lazisma, baksos peduli banjir beberapa waktu yang lalu,”ucapnya

Sementara itu, Ketua Bidang Ketakmiran PP MAJT, Drs. KH Hadlor Ikhsan menuturkan, pihaknya mendukung upaya Lazisma dalam meningkatkan jumlah penerimaan zakat dengan penyaluran zakat produktif. Seperti dengan memberikan modal kepada pelaku usaha binaan agar nanti suatu saat menjadi muzakki.

“Ini kita gerakan cinta zakat. Jadi tanpa diminta, disuruh sudah berzakat ke lembaga resmi seperti Lazisma. Karena zakat manfaatnya sangat luar biasa. Bisa untuk membantu sesama yang membutuhkan,”jelasnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah Mangkang Kulon Tugu Semarang tersebut juga mengungkapkan, penerimaan zakat secara nasional belum maksimal. Dari target 300 triliun rupiah baru terkumpul 13 triliun rupiah.

“Nasional setahu saya target sekitar 300 triliun, tetapi baru terkumpul 13 triliun. Ini kenapa? Apa yang wajib zakat tidak zakat atau sudah zakat tapi tidak dicatat,”tuturnya.

Oleh karena itu, KH Hadlor meminta Lazisma mengoptimalkan penerimaan zakat dan melakukan pencatatan secara akurat. Selain itu juga menyalurkan dana zakat, infak dan shodaqoh ke mustahik sesuai dengan regulasi, syar’i dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Penyaluran zakat harus sesuai regulasi, aturan yang ada. Syar’i, sesuai dengan ketentuan hukum fiqih dan NKRI, maksudnya jangan sampai dana zakat yang terkumpul digunakan untuk melawan NKRI,” pintanya.

(Yw/Red)

Modus Penipuan Pinjaman Online, Masyarakat Makassar Dihimbau untuk Tidak Mudah Tergiur

Oktober, 17, 21

Sulsel – Kabidhumas Polda Sulsel Kombes Pol E. Zulpan menyatakan pada era sekarang ini hampir semua persoalan kehidupan manusia dapat ditopang dengan perangkat digital yang terkoneksi dengan jaringan internet (online), termasuk dalam transaksi jual beli dan transaksi keuangan lainnya.

Tak heran, kata E. Zulpan hampir semua dunia perbankan dan jasa keuangan lainnya menawarkan berbagai produk yang berbasis digital dan online sebagai upaya untuk memudahkan para nasabah atau masyarakat untuk melakukan transaksi.

“Hal ini tentu sangat positif karena di samping dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi, juga para nasabah akan menjadi hemat waktu dan tenaganya tanpa harus keluar rumah apalagi antri di bank dan ATM, semuanya bisa dilakukan melalui ponsel android yang tersambung dengan jaringan internet,”kata E. Zulpan, Minggu (17/10/2021).

Namun di sisi lain, menurut E. Zulpan kondisi ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk memuluskan aksi kejahatannya, misalnya dengan menyebar berita hoax, provokatif dan termasuk yang saat ini tengah marak yaitu modus penipuan pinjaman online.

Karena itu, kejahatan sekarang tidak hanya terjadi di dunia nyata, melainkan di dunia maya pun sangat massif terjadi _(cybercrime)_.

Selanjutnya, E. Zulpan menerangkan, bahwa terkait kasus penipuan dengan modus pinjaman online kembali marak dan menjadi salah satu perbincangan masyarakat terutama di sosial media.

Hal ini berawal dari kematian seorang wanita di Wonogiri dengan cara gantung diri diduga akibat terlilit hutang sebagai salah satu korban pinjaman online, hal ini kemudian membuat jajaran Bareskrim Polri bergerak dan telah berhasil menangkap jaringan pinjaman online tersebut.

Peristiwa inipun dibenarkan oleh Kabidhumas Polda Sulsel Kombes Pol E. Zulpan, menurutnya kasus penipuan dengan modus pinjaman online telah meresahkan masyarakat, karenanya hal ini menjadi salah satu perhatian serius bagi Polri, khususnya jajaran Polda Sulawesi Selatan.

Karena kota Makassar ini adalah salah satu daerah yang dianggap sangat strategis di luar Pulau Jawa yang kerap dijadikan oleh pelaku kejahatan online khususnya sebagai tempat untuk melakukan tindak kejahatan seperti peredaran narkoba dan termasuk modus penipuan pinjaman online.

Dijelaskannya, pinjaman online sebenarnya bukanlah hal baru di Sulawesi Selatan khususnya, sebelumnya sudah pernah terjadi.

Hal ini dibuktikan dengan jajaran Polda Sulsel pernah berhasil menangkap jaringan pelaku kejahatan pinjaman online pada 21/1/2020, dimana aksi pelaku bermula ia meminta kepada calon kreditur untuk membayar uang administrasi.

Menurutnya, Kondisi ekonomi masyarakat yang tengah sakit akibat dari pandemi saat ini kemudian menjadi potensi besar banyaknya korban di tengah masyarakat dari modus pinjaman online seperti ini.

Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik sangat rentan membuat sebagian masyarakat mungkin kurang berfikir jernih, dan berhati-hati sehingga tergiur dengan tawaran pinjaman online yang tidak masuk akal.

“Karena itu, saya himbau kepada seluruh masyarakat kota Makassar dan seluruh daerah Sulawesi Selatan agar ekstra hati-hati dalam menerima tawaran yang berkedok pinjaman online khususnya, agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan,”harap E. Zulpan.

Kombes Pol E. Zulpan juga menerangkan dalam tinjauan agama, telah memberi rambu-rambu bagaimana esensi bermuamalah yang benar, seperti jual beli dan pinjam-meminjam yang boleh dilakukan, diantaranya transaksi pinjam-meminjam yang diperbolehkan yaitu, harus ada akad (kesepakatan) antara kedua belah pihak, tidak ada unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak dan lain sebagainya.

Karena itu, manakala salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi ini tidak dibolehkan .Diakhir statemennya, Kabidhumas Polda Sulsel mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dalam melakukan transaksi khususnya yang berkedok pinjaman online, karena kehati-hatian adalah langkah yang paling bijak dan tepat yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari segala bentuk kejahatan yang akan terjadi di lingkungannya masing-masing.

(jr’/Red)

Jelang Pilkades di Pandeglang, Satbrimob Polda Banten Terjunkan Ratusan Personel Untuk Pengamanan

Oktober, 16, 21

Pandeglang – Sebanyak 182 personel Satbrimob Polda Banten melaksanakan Apel Gelar Pasukan gabungan dalam rangka pengamanan Pilkades Serentak tahun 2021 di daerah hukum Polda Banten yang dilakukan di lapangan Alun-alun Pandeglang dan dipimpin Kapolres Pandeglang AKBP Belny Warlansyah, Sabtu (16/10).

Apel ini bertujuan untuk mengecek personel yang terlibat tugas Operasi Aman Pilkades Maung-2021 dalam rangka Pengamanan Tahap Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di daerah hukum Polres Pandeglang dan sekaligus memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Operasi Aman Pilkades Maung-2021.

Komandan Satuan Brimob Polda Banten Kombes Pol Dwi Yanto Nugroho mengatakan jika Jajaran Brigade Mobile (Brimob) Banten siap mengamankan Pilkades 2021 di wilayah hukum Polda Banten.

“Untuk mengamankan Pilkades Serentak 2021, Brimob Banten terus tingkatkan profesionalitas kerja dan kemampuan teknis maupun taktis, peralatan pendukung, serta sarana prasarana penunjang tugas,”kata Dwi Yanto Nugroho.

Lanjutnya, “Kami menyiapkan 182 personel, alat utama dan alat khusus serta kendaraan khusus yang kami miliki”.

Dwi Yanto Nugroho juga berharap anggota dapat melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tak melanggar aturan dan memastikan massa dapat dikendalikan dengan meminimalkan jatuhnya korban baik dari masyarakat ataupun anggota.

Lebih lanjut Dwi Yanto Nugroho mengatakan, selain menyiapkan pasukan pengamanan secara maksimal, pihaknya juga mengajak semua pihak dan lapisan masyarakat di Provinsi Banten untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Kondisi Kamtibmas saat ini sangat kondusif, kondisi yang telah terpelihara dengan baik itu jangan sampai terganggu dengan persaingan politik memperebutkan kursi kepemimpinan daerah tersebut,”ujarnya.

Ia menambahkan bahwa 182 personel Satbrimob Polda Banten tersebut diperbantukan untuk melakukan pengamanan Pilkades di kabupaten Pandeglang.

“Kami memberangkatkan sebanyak 182 personel untuk melaksanakan BKO pengamanan Pilkades di 15 Kecamatan yang ada di wilayah hukum Polres Pandeglang yang akan berlangsung pada 17 Oktober,”tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan jika seluruh personel Satbrimob Polda Banten yang BKO nantinya akan dibagi dan diberangkatkan ke desa yang melaksanakan Pilkades.

Terakhir ia juga berpesan kepada anggotanya untuk selalu menjaga kesehatan agar tidak sakit, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,”tutup Dwi Yanto Nugroho.

(Bidhumas/jr’)

Menteri Agraria Beri Penghargaan Kinerja Satgas Mafia Tanah Polda Banten

Oktober, 16, 21

Serang – Kerja keras Satgas Mafia Tanah Polda Banten tahun 2021 mendapat apresiasi dari Menteri Agraria. Penghargaan atas kinerja tersebut disampaikan oleh Kakanwil BPN Banten, Rudi Rubijaya pada Rabu (13/10) di Kantor BPN Propinsi Banten yang diterima oleh Dirreskrimum Polda Banten, Kbp Ade Rahmad Idnal.

“Kami sangat bersyukur bahwa kerja keras Satgas Mafia Tanah Polda Banten diapresiasi oleh Menteri Agraria, ini menjadi motivasi luar biasa kepada personel Satgas,”kata Ade.

Pada tahun 2021, Polda Banten berhasil mengungkap 4 kasus mafia tanah. Pertama, Laporan Polisi No. 109 tanggal 23 Maret 2021, Satgas Mafia Tanah melakukan penahanan terhadap MR (55) karena pemalsuan surat berupa girik. Penyidik bahkan menyita ratusan dokumen palsu.

Kasus lainnya, Laporan Polisi No 94 tanggal 3 Maret 2021, dengan tersangka DS (48) yang melakukan pemalsuan dan memasukan keterangan palsu ke dalam AJB dengan penyitaan lebih dari 200 blanko AJB dan AJB palsu.

Ketiga, Laporan Polisi No 215 tanggal 17 Juli 2020, tersangka 3 orang yaitu JS (46), HS (49) dan LJ (61). Ketiga tersangka ditahan karena melakukan pidana pemalsuan dokumen.

“Terhadap ketiga kasus di atas, penyidikan sudah dinyatakan sempurna atau P21,”kata Ade

Terakhir Polda Banten melakukan press conference atas kasus mafia tanah yang dilakukan RT (63) karena melakukan pemalsuan dengan memasukan keterangan palsu ke dalam AJB. Kasus ini mendapat perhatian publik yang besar karena dokumen yang dipalsukan telah ditransaksikan kepada banyak orang, bahkan ada yang sudah terbit sertifikat. “RT masih dalam penahanan di Polda Banten dan berkas perkara sudah dikirim ke kejaksaan,”kata Ade.

Pada bagian akhir, Kabidhumas Polda Banten menyampaikan bahwa Polda Banten akan melakukan tindakan tegas kepada mafia tanah. “Tidak ada ruang bagi mafia tanah untuk melakukan aksi di wilayah Banten, Satgas Mafia Tanah Polda Banten pasti akan segera melakukan tindakan tegas. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi dan perintah Kapolri,”tutup Shinto Silitonga.

(Bidhumas/jr’)

Tahan Bupati Musi Banyuasin, KPK Bertekad Bebaskan NKRI dari Praktik-Praktik Korupsi

Oktober, 16, 21

Jakarta – komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021.

Bahwa KPK telah mengamankan 6 orang pada jumat 15/10 di wilayah Musi Banyuasin Sumsel serta 2 orang di wilayah Jakarta, ujar ketua KPK H Firli Bahuri, sabtu 16/10 sore.

Adapun, kedelapan orang tersebut adalah sebagai berikut: a. DRA Bupati Musi Banyuasin periode 2017 s/d 2022 b. HM Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin c. EU Kabid SDA / PPK Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin d. SUH Swasta e. IF Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin f. MRD Ajudan Bupati. g. BRZ Staf Ahli Bupati h. AF Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR.

Ketua KPK Firli Bahuri juga menuturkan Kronologis Tangkap Tangan pada Jumat tanggal 15 Oktober 2021, bahwasanya Tim KPK menerima informasi akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang disiapkan oleh SUH yang nantinya akan diberikan pada DRA melalui HM dan EU.

Selanjutnya dari data transaksi perbankan diperoleh informasi adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik SUH kepada rekening bank milik salah satu keluarga EU.

Maka, setelah uang tersebut masuk, lalu dilakukan tarik tunai oleh keluarga EU dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada EU.

“EU lalu menyerahkan uang tersebut kepada HM untuk diberikan kepada DRA”.

Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM disalah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba dan ditemukan uang sejumlah Rp270 juta dengan dibungkus kantung plastik, ungkap Firli.

Tim selanjutnya mengamankan EU dan SUH serta pihak terkait lainnya dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan permintaan keterangan.

Dilokasi yang berbeda di wilayah Jakarta, Tim KPK kemudian juga mengamankan DRA disalah satu loby hotel di Jakarta yang selanjutnya DRA dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.

Dari kegiatan ini, Tim KPK selain mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta, juga turut diamankan uang yang ada pada MRD ajudan Bupati Rp1,5 Miliar.

Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka, sbb : a. DRA Bupati Musi Banyuasin periode 2017 s/d 2022. b. HM Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. c. EU Kabid SDA / PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. d. SUH Swasta.

Dalam konstruksi perkara, diduga telah terjadi : bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bantuan Gubernur/ Bangub) diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim;

Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari DRA kepada HM, EU dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim agar dalam proses pelaksanaan lelangnya di rekayasa sedemikian rupa, diantaranya dengan membuat list daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

Selain itu, DRA juga telah menentukan adanya prosentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba yaitu 10 % untuk DRA, 3 % s/d 5 % untuk HM dan 2% s/d 3 % untuk EU serta pihak terkait lainnya, jelas Ketua KPK.

Untuk TA 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Muba, perusahaan milik SUH menjadi pemenang dari 4 paket proyek sbb : a. Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga dengan nilai kontrak Rp2,39 Miliar.

b. Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp4,3 Miliar. c. Peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp3,3 Miliar. d. Normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp9,9 Miliar

Total komitmen fee yang akan diterima oleh DRA dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp2, 6 Miliar, terang Firli Bahuri.

Sebagai realiasi pemberian komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada DRA melalui HM dan EU.

Maka atas perbuatannya tersebut, para Tersangka disangkakan melanggar pasal, sbb :

SUH selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, DRA, HM, dan EU selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Untuk keperluan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 s/d 4 November 2021 di Rutan KPK, sbb : a. DRA ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. b. HM ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. c. EU ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

SUH ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Untuk tetap menjaga dan terhindar dari penyebaran Covid 19 dilingkungan Rutan KPK, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan masing-masing.

KPK berterima kasih atas dukungan masyarakat, pihak Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang turut membantu kelancaran kegiatan tangkap tangan ini.

Sebagai Pejabat publik yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan pembangunan sudah seharusnya memedomani aturan dan prosedur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa. Bukan justru menyalahgunaan kewenangannya untuk mengambil keuntungan pribadi dari pengerjaan proyeknya.

Demikian halnya bagi pihak swasta sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, sudah semestinya menjalankan praktik bisnisnya dengan jujur dan berintegritas, sehingga dapat menghindari praktik-praktik korupsi.

Alhasil pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat dan daya guna yang optimal dalam mendukung perekonomian dan kemakmuran masyarakatnya.

Firli menuturkan, bahwasanya kita ingin wujudkan Indonesia yang adil makmur, cerdas, sejahtera, mudah mencari kerja, Indonesia yang disegani dunia dan Indonesia yang membanggakan rakyatnya.

Untuk itu, kita bertekad terus bekerja keras tanpa lelah untuk membebaskan NKRI dari praktik praktik korupsi. Kita bekerja keras dan akan terus bekerja keras. Siapa saja yang korupsi kita tangkap,”tegas ketua KPK H. Furli Bahuri.

Diduga Galian C Ilegal di Desa Wonosekar Bebas Beroperasi Dengan Mobil Tronton

November, 7, 21

Pati – Kades (Kepala Desa) Wonosekar, kecamatan Gembong, kabupaten Pati, Jawa Tengah sebut saja galian C belum berijin/ Diduga Ilegal yang ada di desanya adalah milik ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati,H. Ali Badrudin, S,E.,

Sebab, Kades Wonosekar, Zaenuri saat dikonfirmasi wartawan via telepon dan pesan singkat WhatsApp (WA) dirinya tidak tau menahu terkait perizinan galian C yang ada di desanya, yang ia tau adalah galian C tersebut dikelola atau milik Ketua DPRD Pati.

“Saya hanya dikasih foto kopian WIUP saja, untuk lebih jelas, silahkan konfirmasi sama pak Ali Badrudin saja karena beliau yang mengelola,”ungkap Zaenuri (Kades Wonosekar) Jum’at (15/10/2021).

Terpisah, Ketua DPRD Pati, H. Ali Badrudin, S,E., ketika diklarifikasi wartawan melalui sambungan telepon Seluler menepis bahwa galian C tak berizin yang ada di desa Wonosekar adalah miliknya.

“Jangan tanya sama saya, kapasitas saya apa, kamu kepinginya apa? Saya tidak menerima hasilnya kok, itu yang mengerjakan anak anak, daripada mereka nganggur gak ada kerjaan,”cetus H. Ali Badrudin.S,E., saat dihubungi Jum’at (15/10/2021).

Tak hanya itu, H. Ali Badrudin bantah bahwa lahan galian C tersebut bukan miliknya dan dirinya juga tidak punya lahan disitu.

“Saya tidak punya lahan disitu kok, ketika izin masih berproses itu bukan urusan saya, kalau mau di tutup ya tutup saja kalau kamu gak ingin teman-teman kamu bekerja,”tegasnya.

edit tambahan link video YouTube Canus Net Minggu (07/11/2021) 21:47 WIB.

(Yd/Ar-tim)

Audensi dan Silaturahmi Kapolda Kepri Bersama PHRI BPD Kepri

Oktober, 15, 21

Batam- Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman,M.Si melaksanakan silaturahmi dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) BPD Kepri di Ruang Kerja Kapolda Kepri, Jumat (14/10/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Kepri, Wakapolda Kepri, PJU Polda Kepri serta Ketua PHRI BPD Kepri dan anggotanya,”Ucap Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S,S.I.K.,M.Si

Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si menjelaskan Kegiatan Silaturahmi ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan kerja sama yang baik kepada pelaku usaha perhotelan maupun restoran untuk menjaga siskamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Kepri ini.

Tetap jaga kesehatan dan tingkatkan imun dengan istirahat yang cukup serta tetap lakukan 5M,”Tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S,S.I.K.,M.Si.

(jr’/red)

Kunjungi Kodam Kasuari, Wapres RI Ma’ruf Amin Olah Raga Bersama

Oktober, 15, 21

Manokwari – Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf Amin beserta istri, Hj Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin beserta rombongan mengunjungi Markas Kodam XVIII/Kasuari dan melaksanakan olah raga bersama di Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Jumat (15/10/2021).

Wapres didampingi Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan beserta unsur Forkopimda Papua Barat lainnya melaksanakan olahraga bersama di Makodam XVIII/Kasuari.

Kapendam XVIII/Kasuari, Kolonel Arm Hendra Pesireron, S.Sos., mengatakan, kedatangan Wapres ke Makodam XVIII/Kasuari ini merupakan salah satu rangkaian kunkernya ke wilayah Manokwari dan ini juga merupakan kunjungan yang pertama kalinya.

Kegiatan olah raga diawali dengan pemanasan dan dilanjutkan dengan jalan sehat bersama mengelilingi komplek Kodam XVIII/Kasuari.

“Kegiatan olahraga ini juga bertujuan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran tubuh serta mempererat tali silaturahmi. Acara olahraga jalan sehat tersebut diakhiri dengan foto bersama dan acara ramah tamah di Kebun Wisata Kasuari Green, Kodam XVIII/Kasuari,”ungkapnya.

Ikut dalam kegiatan ini, Kapolda Papua Barat beserta istri, Kabinda Papua Barat, Kasdam XVIII/Kasuari, para pejabat Kodam dan Polda Papua Barat, Ketua dan Wakil Ketua Persit KCK Daerah XVIII/Kasuari dan Ketua PKK Provinsi Papua Barat.

(Pendam XVIII/Ksr/jr’)