PATI-cakranusantara.net| Sat Lantas Polres Pati gencar laksanakan penindakan terhadap kejahatan terhadap Colt Pick up maupun Truk bermuatan Odol. Pasalnya kendaraan bermuatan Odol selain membahayakan pengguna jalan yang lain juga melanggar Undang-undang lalu lintas.
Data yang dihimpun media ini, Kasatlantas Polres Pati AKP Adis Dani Garta. S.I.K., M.H., melalui KBO IPDA Muslimin mengatakan pihaknya akan terus menindak kendaraan bermuatan Odol (over dimensi dan over load) di wilayah hukum Polres Pati.”kata IPDA Muslimin. Senin (14/02/2022).
Hal itu menyusul lantaran Kendaraan bermuatan Odol telah melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, juga PP no. 74 tahun 2014 tentang Angkutan jalan,”tegas Muslimin.
Giat itu dilakukan guna penegakan hukum (Gakkum) yang mulai di gelar dari pukul 09.00-11.30 WIB, di jalan lingkar Pati Selatan. Satlantas Polres Pati menambahkan 6 Personel (Pers), sedangkan Dishub (Dinas Perhubungan) menerjunkan Kabid ATS Dishub Kab. Pati Munadi, S.Ip., M.M. beserta 6 Pers lainnya,”ujarnya.
Kami juga memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pengemudi kendaraan Roda 4 tentang “Kejahatan Odol” untuk mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan demi keamanan, keselamatan, ketertiban di jalan raya dan untuk menurunkan angka laka lantas,”tandasnya.
Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran kasat mata terutama kendaraan Over Load sesuai dengan pasal 307 Undang – undang Lalu Lintas No.22 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan lainnya.
“Dalam giat itu kami berhasil menindak 6 pelanggar, yang kemudian kami tindak berupa Tilang,”pungkas Muslimin.
PATI-cakranusantara.net| Bangunan permanen milik Musyafak bekas Caffe di Lorok Indah (LI) Desa/Kecamatan Margorejo masih tersisa dan menuai kecemburuan. Pasalnya, ada salah satu bangunan hingga saat ini masih belum dilaksanakan pembongkaran oleh Pemkab Pati seakan-akan tebang pilih.
Hal ini yang menyebabkan kecemburuan terhadap pemilik bangunan lain yang ada di kawasan LI yang telah di bongkar oleh Pemkab Pati pada (3/2) lalu. Seperti yang dilakukan Rondhi warga Dukuh Blibis Margorejo, dirinya meminta kelonggaran kepada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati untuk mengambil barang-barang yang berupa mesin genset. Dan berjanji akan membongkar bangunan itu sendiri.
“Apa yang dilakukan Mas Rondhi patut mendapatkan apresiasi. Ini merupakan bentuk kepatuhan warga terhadap peraturan Pemerintah, dia (rondi-red) yang punya bengkel dan genset. Saat pembongkaran lalu meminta ijin kepada kami jangan dibongkar dulu,”ujar Kasatpol PP Sugiono menirukan Rondi saat meminta waktu. Senin (14/2/2022).
Permohonan itu disampaikan karena banyak mesin dan peralatan bengkel yang berada di bangunan itu. Rondhi sendiri berjanji akan membongkar bangunan itu secara mandiri nantinya. Dan saat ini dibuktikan sudah dilakukan oleh yang bersangkutan.
“Memang di dalam bangunan itu banyak mesin, mas Rondi meminta waktu ke kita. Alhamdulillah, dengan biaya sendiri dia bongkar bangunan tersebut dengan mendatangkan alat berat bego. Yang menyedihkan salah satu karyawannya tertimpa robohan tembok dan harus dilarikan ke RS,”kata Sugiono.
Sementara itu Rondi menyampaikan, pembongkaran adalah kesadarannya sendiri. Dan bentuk rasa tanggung jawab terhadap Satpol PP yang telah memberikan ijin untuk memberesi alat bengkel dan mesin genset.
“Alhamdulillah di ijinkan, Walau saya harus mendatangkan bego sendiri untuk membongkar bangunan itu. Meski ada korban karena runtuhnya tembok hingga menimpa karyawan saya dan harus dilarikan ke RS,” imbuhnya.
Bangunan milik Musyafak yang sempat mau dirobohkan pada 3/2, namun tidak jadi hingga berita ini diterbitkan
Rondhi yang sempat bertanya kepada petugas kenapa punya pak syafak tidak dibongkar? Dan malah diperbaiki?Menanggapi hal itu, Sugiono mengatakan akan membongkar semua bangunan yang ada di LI. Pemkab tidak akan pernah membedakan, ini merupakan peraturan yang harus di tegakkan. Apa yang dilakukan salah satu pemilik bangunan itu adalah bentuk kesadaran, walaupun saat pembongkaran karyawannya mengalami musibah.
“Kami akan melaksanakan pembongkaran dalam waktu dekat. Mas Rondi juga sudah mempertanyakan bangunan yang belum dibongkar. Dirinya sempat menanyakan kenapa bangunan pak syafak masih tersisa, ini jelas – jelas sertifikatnya lahan pertanian, dan kami jawab semua akan dibongkar,” tandasnya.
PATI-cakranusantara.net| Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati akhirnya gelandang Kepala Desa (Kades) Boto, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ke Bui Lapas Kelas IIB Pati atas dugaan kasus penganiayaan terhadap warganya.
Kades Boto, JL (inisial-red) hari resmi ditahan dan berstatus sebagai tersangka setelah berkas perkara sudah diserahkan Penyidik Polres Pati yang dinyatakan lengkap oleh Kejari Pati atas dugaan kasus penganiayaan.
Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Pati Aji Susanto ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, Berkas JBL dari Polres Pati sudah lengkap, dan yang bersangkutan saat ini sudah di tahan di Lapas Kelas IIB Pati.
“Ya benar, per hari ini sudah dilakukan penahanan sebagai tahanan titipan di Lapas Pati,”ungkapnya. Senin, (14/2/2022).
Menurutnya, JL dianggap melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dan tindak kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan.
“Melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan, dan hari ini sudah mulai dilakukan penahanan,” ujarnya. (edit pasal/ Selasa 14/02/ 07:15).
Kasi Pidum Kejari Pati Aji Susanto
Sementara, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Kemasyarakatan (KPLP) Kelas IIB Pati Kasno ketika dikonfirmasi membenarkan. Dirinya mengaku mendapat tahanan titipan dari Kejaksaan atas nama JL yang berstatus sebagai Kades.
“Ya mas, memang benar kami telah menerima tahanan titipan atas nama JL, salah satu Kades di Pati,”tandasnya.
JL yang terlihat murung keluar dari kantor Kejaksaan dan dibawa ke Lapas Kelas IIB Pati sekitar pukul 13.30 WIB. Selain itu, yang bersangkutan juga terlihat memakai kemeja warna coklat lengan panjang disertai rompi warna merah muda dengan celana warna hitam, dikawal oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian.
Boyolali-cakranusantara.net| Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Arm Ronald F Siwabessy. M.A silaturahmi dengan pengasuh dan para santri Pondok Pesantren Al Huda Dusun II Desa Candi Gatak Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Senin ( 14/02/2022).
Pada pelaksanaannya, Dandim menjelaskan, kegiatan ini digelar dalam rangka mewujudkan Pembinaan Teritorial (Binter) TNI-AD yang adaptif melalui kegiatan pembinaan kebangsaan dan guna membentuk generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan.
“Tentunya kami akan terus bersilaturahmi kepada alim ulama dan memberikan wawasan kebangsaan kepada para santri, guna membentuk generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan,” kata Dandim
Lebih lanjut, Dandim 0724/Boyolali mengapresiasi pengasuh Ponpes Al Huda yang telah menerimanya untuk memberikan Wawasan Kebangsaan kepada para santri.
“Adik-adik Para Santri merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia yang harus ikut berperan untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan Bangsa, sehingga tidak menutup kemungkinan adik para santri merupakan Pemimpin di masa depan,” imbuhnya.
Selain itu, Dandim Boyolali juga menghimbau agar meningkatkan Kebugaran agar para santri dan pengajar tetap diberikan kesehatan.
Di tempat yang sama, pengasuh Ponpes Al Huda KH Habib Iksanudin dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya merasa bangga serta nersyukur atas kehadiran Dandim Boyolali di Pondok Pesantren tersebut.
“Insya Allah generasi muda yang tercetak dalam pondokan pesantren ini ke depan siap membantu dan mempertahan bangsa dan keutuhan NKRI bersama sama dengan TNI,” pungkasnya.
Jayapura-cakranusantara.net| Personel Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 711/Rks melaksanakan ibadah Bersama HUT Pekabaran Injil ke-167 Tahun di Gereja Gereja Kristen Injil di Muara Tami Jayapura bersama warga di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami Kota Jayapura.Hal ini disampaikan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 711/Rks, Letkol Inf Mutakbir dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/02/2022).
Dijelaskan Dansatgas, Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman antara lain suku, ras, bahasa dan agama, setiap agama semua mengajarkan kebaikan.
“Seperti yang dilakukan oleh anggota Satgas kami Pos Jajaran Distrik Muara Tami yaitu Pos Kotis, Pos Muara Tami dan Pos Mosso melaksanakan ibadah bersama dalam rangka memperingati HUT Pekabaran Injil ke-167 di GKI Kampung Holtekam bersama warga, kegiatan ini dapat mempererat hubungan yang baik dan harmonis antar satgas dengan masyarakat di perbatasan,”ucapnya.
Sementara itu, Bapak Nikson, selaku pengurus gereja menyampaikan, bahwa para jemaat gereja sangat senang para personel Satgas ikut beribadah dan membantu pemasangan tenda bersama warga.
“Kami sangat senang bapak-bapak TNI ikut beribadah bersama kami dan telah meminjamkan tenda agar warga kami bisa dengan nyaman untuk beribadah, selain itu, prajurit lainnya mengamankan jalannya ibadah, hal ini membuat kami merasa tenang dan aman,”pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Serda Gede yang memimpin rekan-rekannya mengatakan, personel Satgas yang beragama Nasrani ikut beribadah bersama warga, dan personel yang bukan Nasrani ikut mengamankan jalannya ibadah.
“Kami ingin menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga dalam melaksanakan ibadah di gereja, inilah tugas kami memberikan rasa aman warga,”tukasnya.
PATI-cakranusantara.net| Masyarakat Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sesalkan Langkah Kepala Desa (Kades) yang sengaja membatalkan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Padahal progam ini sangat di tunggu-tunggu oleh masyarakat Desa Godo.
Data yang di himpun media ini, Pembatalan PTSL Desa Godo di benarkan oleh Solikin Kasi Pendaftaran dan Penetapan saat di konfirmasi oleh awak Media 11/02/2022 di Kantor BPN Pati.
“Benar di Desa Godo Program PTSL nya di Batalkan oleh kades Godo melalui Surat Resmi yang di kirim tanggal 7 lalu, meskipun seperti itu kami dari Pihak BPN harus mempertimbangkan lagi karna Program itu sudah kordinatkan masing-masing Desa, Kalau menurut saya ya Harus tetap berjalan jangan sampai di batalkan,”Tegas Solikhin.
Sementara masyarakat Desa Godo banyak yang menyayangkan tindakan Kades Godo yang sudah membatalkan Program PTSL itu, padahal pemberkasan sudah banyak yang masuk di Kantor Desa juga sudah ada panitianya, bahkan sudah ada warga yang membayar adminitrasinya melalui pihak panitia PTSL Desa Godo yang sudah terbentuk sebelumnya.
“Kenapa tiba-tiba program yang sudah berjalan kini di hentikan atau di batalkan begitu saja, bahkan menurut informasi tidak jelas apa dasarnya Kades tiba-tiba membatalkan program PTSL itu.”hal itu di sampaikan Rismanto warga Desa Godo saat di konfirmasi awak Media 11/02/2022 melalui via phone.
Program PTSL itu di batalkan namun alasan pembatalan itu saya tidak tahu, katanya dulu sudah pernah di rapatkan dengan BPD Godo atau Perangkat Desa lainya saya tidak tahu, saya hanya masyarakat biasa jadi gak tahu, saya berharap Program PTSL bisa terealisasi di Desa Godo,”Tegas Rismanto
Jakarta–cakranusantara.net| Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) telah membuat putusan atas permohonan banding dari korban kriminalisasi atas nama Arthur Mumu (43), seorang warga Manado yang dituduh melakukan pelanggaran UU ITE. Dalam salinan putusan setebal 11 halaman itu, majelis hakim banding PT Sulut memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado yang menghukum Arthur dengan 9 bulan kurungan penjara. Hal itu luput dari perhatian publik, termasuk oleh media lokal dan nasional, jika saja Arthur Mumu menerima dan pasrah saja terhadap kezoliman para aparat penegak hukum di provinsi paling utara Pulau Sulawesi itu.
Menyikapi kenyataan pahit ini, Arthur Mumu, yang juga adalah Anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), menyampaikan permasalahan tersebut kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA. Alumni PPRA-48 tahun 2012 itu selanjutnya menelaah dan berdiskusi dengan berbagai pihak terkait kasus tersebut. Lalengke juga melakukan komunikasi dengan Kejati Sulut untuk mempertanyakan keanehan yang terjadi pada penyampaian putusan majelis hakim tinggi atas kasus kriminalisasi jurnalis PPWI Arthur Mumu.
Ada beberapa keganjilan, kata Wilson Lalengke, yang perlu mendapat perhatian bersama, khususnya bagi penyelenggara hukum, baik legislatif maupun eksekutif dan yudikatif, di tingkat nasional, terkait putusan majelis hakim di PT Sulut itu. Pertama, penyampaian salinan putusan majelis hakim banding atas kasus kriminalisasi bertameng pasal karet UU ITE ini kepada terdakwa Arthur Mumu dilakukan melalui pesan WhatsApp.
“Sejak kapan pengiriman putusan hakim dan surat-menyurat serta pengiriman dan/atau pertukaran informasi dari lembaga-lembaga hukum kepada warga yang berproses hukum boleh dilakukan hanya melalui pesan WhatsApp? Ini benar-benar konyol,” ujar lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, The United Kingdom, itu heran, Minggu, 13 Februari 2022.
Kedua, lanjutnya, penyampaian salinan putusan majelis hakim banding atas kasus kriminalisasi itu dilakukan secara langsung melalui pesan WhatsApp oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) kepada Arthur Mumu, bukan oleh jurusita PN Manado sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPid). Ketika hal tersebut ditanyakan kepada jaksa di Kejati Sulut, Elseus Salakori, SH, MH, yang menangani kasus ini, yang bersangkutan menjawab bahwa secara prosedural penyampaian putusan hakim dilakukan oleh jurusita PN Manado.
“Dalam proses persidangan perkara pidana kedudukan penuntut umum dan terdakwa adalah sejajar. Selanjutnya, untuk pemberitahuan putusan disampaikan oleh pengadilan (juru sita pengadilan negeri) kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum,” beber Lalengke mengutip penjelasan Elseus Salakori melalui pesan WhatsApp-nya kepada pemimpin redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) ini [1]. Salakori tidak menjelaskan mengapa Kejati Sulut yang aktif menyampaikan putusan banding itu, bukan PN Manado.
Ketiga, putusan hakim banding ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021, namun pemberitahuan kepada Arthur Mumu dilakukan, sekali lagi hanya melalui pesan WhatsApp, pada tanggal 31 Januari 2022. “Fakta ini menjadi salah satu bukti atas kebobrokan sistem dan kinerja aparat penegak hukum di Sulut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Negeri Manado, karena jelas melanggar Pasal 226 ayat (1) KUHAPid yang berbunyi: Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan [2]. Jikapun PT Sulut dapat berkilah bahwa Pasal 226 ayat (1) tersebut hanya di lingkup pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, namun pemberitahuan putusan hakim banding wajib disampaikan kepada PN Manado sesegera mungkin, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 243 ayat (1) KUHAPid, yang berbunyi: Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus tingkat pertama [3],” tegas Lalengke.
Keempat, yang paling aneh bin absurd adalah bahwa putusan banding tersebut dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht van gewijsde. Hal itu tertuang dalam catatan Panitera Pengadilan Negeri Manado yang ditandatangani pada tanggal 11 januari 2022 oleh M. Abduh Abas, SH yang dikirimkan bersamaan dengan salinan putusan majelis hakim banding oleh Kejati Sulut kepada Arthur Mumu. Catatan itu berbunyi: Putusan Nomor 117/PID/2021/PT Mnd dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Desember 2021 berhubung terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menerima atau tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
“Ini benar-benar sebuah kebiadaban hukum yang dipertontonkan dengan fulgar oleh oknum di lembaga-lembaga peradilan di Sulut itu. Bagaimana mungkin Arthur Mumu bisa melakukan upaya hukum kasasi ketika pemberitahuan tentang putusan hakim banding disampaikan kepadanya pada tanggal 31 Januari 2022 hanya melalui pesan WhatsApp oleh Kejati Sulut? Fakta ini mengindikasikan bahwa pihak pengadilan diduga kuat sengaja tidak memberitahukan terdakwa terkait hasil permohonan banding yang bersangkutan dan langsung memutuskan secara sepihak bahwa terdakwa menerima dan tidak melakukan perlawanan melalui upaya hukum kasasi. Ini benar-benar perlakuan sadis oknum aparat hukum terhadap warga negara menggunakan pedang hukum!” kata tokoh pers nasional yang getol membela rakyat terzolimi di berbagai daerah itu.
Sehubungan dengan buruknya proses penanganan perkara dalam rangka menghadirkan keadilan bagi semua warga negara di Sulawesi Utara, khususnya terkait kasus kriminalisasi Arthur Mumu ini, Lalengke mempertanyakan profesionalitas dan pertanggungjawaban para aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Bagi pria yang juga menamatkan program pasca sarjanannya di bidang Applied Ethics di Utrecht University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, itu seyogyanya profesionalitas kerja para polisi, jaksa dan hakim harus tercermin dari keadilan hukum yang berhasil mereka hadirkan bagi setiap warga yang berperkara melalui proses peradilan.
“Bagi saya, ketika keadilan tidak mampu dihadirkan dalam proses peradilan, berarti para petugas yang diberi amanah dan digaji negara untuk melaksanakan tugas peradilan itu tidak profesional dan gagal total. Karena itu mereka harus menanggalkan segala identitas, gelar dan jabatan yang disandangnya, seperti gelar akademis dan jabatan polisi, jaksa, hakim, dan termasuk advokat. Mereka bergelar sarjana hukum, tapi jangankan mampu mewujudkan tujuan hukum, berperilaku adil saja mereka gagal. Hal itu tentu sangat memalukan!” ujar Lalengke yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini tegas.
Sebagai informasi singkat terkait kasus yang menjerat Arthur Mumu, perlu disampaikan bahwa warga yang tinggal di Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, itu dilaporkan oleh seorang pengusaha swalayan di Manado bernama Ridwan Sugianto ke Polda Sulut. Arthur dipolisikan dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui teknologi informasi alias melanggar UU ITE.
Ridwan Sugianto keberatan atas postingan video live di akun facebook Arthur Mumu yang mengatakan: “Kawal kasus penguasaan hak dan pemalsuan oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kemba Serentu dan Violieta Chorhelia Mailoor yang dilaporkan ke Polda Sulut.” Video live ini dilakukan oleh Arthur Mumu langsung dari lokasi tanah kedua ahli waris yang dibelanya.
Menurut Arthur Mumu, apa yang dia sampaikan itu adalah informasi yang benar, faktual, dan bukan kebohongan. Kedua ahli waris memang benar telah melaporkan Ridwan Sugianto ke Polda Sulut terkait dugaan penyerobotan tanah waris mereka dengan alat bukti adanya pagar yang dibuat oleh Ridwan Sugianto dan material bangunan di atas tanah mereka. Tidak jelas alasannya, Polda Sulut selanjutnya menghentikan penyelidikan atas laporan Glen dan Violieta, walaupun BPN Manado telah memberikan keterangan bahwa telah terjadi penyerobotan tanah kedua ahli waris dan pembuatan sertifikat palsu atas tanah itu.
Berbanding terbalik dengan laporan ahli waris, laporan Ridwan ‘orang berduit’ Sugianto justru lancar melenggang-kangkung diproses oleh polisi, gayung bersambut dengan lincah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Sulut, dan selanjutnya terserah majelis hakim Pengadilan Negeri Manado. Hasilnya 9 bulan untuk sang pejuang keadilan bagi warga ‘tak berduit’ di kampungnya, Arthur Mumu.
“Mengutip Pak Soesilo Bambang Yudhoyono, saya prihatin…” tutup Lalengke dengan nada prihatin. (APL/Red)
Catatan:
[1] Rekaman pesan percakapan WhatsApp ada pada redaksi KOPI.
[2] Pasal 226 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); https://yuridis.id/pasal-226-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/#:~:text=(1)%20Petikan%20surat%20putusan%20pengadilan,nasihat%20hukumnya%20diberikan%20atas%20permintaan.
[3] Pasal 243 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); https://yuridis.id/pasal-243-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/#:~:text=(1)%20Salinan%20surat%20putusan%20pengadilan,yang%20memutus%20pada%20tingkat%20pertama.
Pati-cakranusantara.net| Bupati Pati Haryanto, menghadiri acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pati Tahun 2023 yang dilaksanakan secara terbatas di Pendopo Kabupaten Pati, serta diikuti peserta melalui virtual zoom.
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Sekda Pati Jumani, serta Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan Wakil Ketua DPRD Hardi.
Kali ini, konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan lebih awal.
Menurut Bupati, hal itu dilakukan agar bisa menampung ide-ide atau gagasan dari para stakeholder yang ada, sehingga nantinya bisa dituangkan dalam rencana strategis atau RKPD tahun 2023, sebagai pedoman untuk pelaksanaannya nanti di tahun 2023.
“Karena masa jabatan saya akan habis di tahun 2022. Jadi agar tidak terjadi stagnasi maka pembangunan tidak boleh berhenti dan program-program harus tetap berjalan meskipun pemimpinnya belum definitif,”jelasnya. Rabu (09/02/2022).
Agar kita tidak salah langkah dan arah, lanjut Haryanto, maka Mendagri mengeluarkan instruksi no 70 tahun 2021.
“Ada kewajiban pada pertengahan bulan Maret, RPD harus ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Itulah pedoman yang dipakai sampai tahun 2026,”tuturnya.
Sekalipun nanti dalam perjalanan mungkin ada revisi, lanjut Haryanto, dengan adanya kepala daerah yang definitif pada tahun 2024 sampai dengan periode lima tahun ke depan, paling tidak sudah ada pedoman untuk melaksanakan program-program kegiatan saat ini.
“Saya dan Pak Wakil Bupati masih punya kesempatan untuk merencanakan atau menyiapkan yang terbaik, bukan mencari kesempatan tapi memberikan rencana-rencana program yang akan datang, yang diteruskan yang terbaik, sesuai dengan kapasitas dan keuangan daerah. RKPD bukan keinginan tapi merupakan suatu kebutuhan masyarakat,”paparnya.
Bupati menyebut, perencanaan Kabupaten Pati sudah berkali-kali masuk nominasi, bahkan sempat mewakili Jawa Tengah ke tingkat Nasional, sekalipun belum mendapatkan penghargaan
“Dan tahun ini, perencanaan Kabupaten Pati juga masuk nominasi 10 besar untuk kemudian menyampaikan paparan,”pungkasnya.
Pati-cakranusantara.net| Kapolres Pati AKBP Cristian Tobing Apresiasi Wartawan Pati atas kegiatan yang sudah di lakukan tim awak media, meskipun dengan pemberian surat undangan yang mendadak.
Data yang dihimpun media ini, Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) Pati seusai acara memberikan ucapan selamat Hari Pers Nasional dengan tema “Wartawan pati berkontribusi, Edukasi serta memberi informasi berimbang kepada masyarakat”.
“Sekaligus meng apresiasi atas kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk komunikasi koordinasi dan kolaborasi yang selama ini sudah berjalan kita tingkatkan,”ujar Kapolres seusai acara. Sabtu (12/02/2022).
Kami dalam menjalankan tugas dalam pelayanan terhadap masyarakat, kami tentunya perlu evaluasi-evaluasi dalam menjalankan tugas ini merupakan bagian dari tugas dari teman-teman untuk memberikan masukan kemudian kritik, terhadap masukan yang kami lakukan,”tambah Kapolres.
Kami percaya bahwa Wartawan yang ada di Kabupaten Pati sudah sangat solid, mudah-mudahan kedepan bisa di tingkatkan, sehingga kegiatan-kegiatan silaturahmi seperti ini sangat baik sekali, tentunya sama-sama berdo’a semoga pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga bisa berkehidupan normal seperti biasa.
“100% Pers Pati maju terus, sekali lagi saya sebagai Kapolres mengucapkan selamat Hari Pers Nasional,”Pungkas Kapolres.
Pemberian potongan tumpeng, Ketua Panitia ke Kapolres Pati
PATI – Cakranusantara.net| Jurnalis gabungan dari Puluhan media online (Medol) Pati Laksanakan kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan Potong Tumpeng.
Peringatan HPN di hadiri langsung oleh Kapolres Pati AKBP Cristian Tobing, turut hadir Irianto Anggota DPRD Pati, Camat Tlogowungu, serta tamu undangan lainnya termasuk tamu undangan dari Puluhan Jurnalis. Sabtu (12/02/2022).
Ketua panitia ke Camat Tlogowungu
HPN di laksanakan dengan sederhana di tandai dengan pemotongan Tumpeng HPN, yang di potong oleh Ketua Panitia HPN Slamet Widodo. S.H yang kemudian di berikan kepada Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) Pati AKBP Cristian Tobing, Irianto Anggota DPRD Pati, Kepala Satpol-PP atau yang mewakili dan sejumlah pejabat Publik lainnya.
Acara dimulai pada pukul 11;00 WIB yang di awali dengan lagu Indonesia Raya, untuk pemotongan Tumpeng HPN sendiri dilakukan pada pukul 11:41 WIB setelah melampaui berbagai rangam rangkaian susunan Acara dan berlangsung lancar serta Singkat.