Diduga Makan Gaji Buta, Sejumlah Anggota DPRD Pati Tidak Ikut Rapat Raperda

Mei, 26, 22

Pati – Cakranusantara.net | Rapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Kawasan Industri tahun 2022-2042 di gedung DPRD kabupaten Pati banyak kursi kosong belum di tempati, diduga makan gaji buta.

Dari amatan awak media di ruang paripurna pasca penyampain jawaban Bupati Pati Haryanto tentang pandangan umum para Fraksi di ruang Paripurna tampak banyak anggota yang tidak hadir dalam rapat. Dari 50 anggota DPRD Pati yang hadir hanya 16 anggota, padahal di buku absensi tertulis 26 anggota.

Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin saat ditemui sejumlah wartawan diruang kerjanya selesai pimpin jalannya rapat paripurna membenarkan hal tersebut.

“Dari 50 anggota DPR yang hadir cuma 16, padahal di buku absen tercatat ada 26 orang anggota.” sesalnya. Rabu (25/5/2022).

Tidak hanya saat rapat paripurna kali ini saja banyak anggota DPR yang bolos, bahkan pada saat rapat lainpun masih banyak kedapatan anggota DPRD yang hobi sekali bolos saat rapat.

“Yang pasti diberikan peringatan, satu kali, dua kali sampai tiga kali, jika masih di abaikan, maka ada sangsi yang akan diberikan sampai di copot dari keanggotaan, kita serahkan saja sama Badan Kehormatan (BK),” jelasnya.

Menurut Ali Badrudin, sebagai Wakil Rakyat harus bisa memberi contoh dan tanggung jawab, sebab hak mulai dari fasilitas, tunjangan, gaji bulanan bahkan sampai akomodasi itu semua dari uang Rakyat, kewajiban wakil rakyat juga harus di jalankan.

“Kita itu digaji rakyat, fasilitas dan tunjangn kita ambil, bahkan sampai akomodasi pun ada, akan tetapi tanggung jawab tidak dijalankan, apa tidak malu sama rakyat,” pungkasnya.

(Nanang-Cn)

Rapat Raksasa Ikada

Juni, 15, 22

Sejarah – Cakranusantara.net | Rapat raksasa lapangan ikada terjadi pada tanggal 19 september 1945, saat soekarno memberikan pidato singkat dihadapan 200 ribu rakyat Indonesia dilapangan ikada dalam rangka memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekan.

Diberbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan.

Di lapangan ikada Jakarta di pelopori komite van aksi. Makna rapat raksasa antara lain:

– Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah republik Indonesia dengan rakyatnya.

– Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah republik Indonesia terhadap rakyat.

– Menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri.

– Rakyat mendukung pemerintah yang baru terbentuk. Buktinya, setiap instruksi pimpinan mereka laksanakan.

2. Isi dekrit presiden 5 juli 1959 1. Dibubarkannya konstituante 2. Diberlakukannya kembali UUD 1945

3. Tidak berlakunya lagi UUD 1950

4. Dibentuknya majelis permusyawaratan rakyat sementara (MPRS) dan dewan pertimbangan agung sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

3. Isi dari pidato presiden soekarno adalah mengajak rakyat untuk menolak pemberontakan PKI madiun dengan slogan “pilih sukarno-hatta atau muso dengan PKI-nya”.

Dampaknya terhadap pemberontakan PKI madiun adalah melemahnya dukungan terhadap PKI dan akhirnya pemberontakan ini berhasil di berantas.

Pemberontakan PKI di madiun meletus pada 18 september 1948. Pemberontakan ini di akibatkan kekecewaan terhadap hasil perjanjian renville yang disepakati pada 17 Januari 1948.

Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia, karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh belanda.

Selain itu, PKI juga menolak rasionalisasi jumlah prajuri TNI, karena dapat mengurangi jumlah kader PKI di TNI.

Pemberontakan PKI di madiun di pimpin oleh musso dan amir syarifudin, didukung PKI dan FDR. Para pemberontak merebut kendali atas kota madiun dan membunuh pejabat yang setia pada pemerintah Indonesia.

Menanggapi pemberontakan ini, presiden soekarno membacakan pidato yang mengajak rakyat menolak PKI dan tetap mendukung upaya pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pemberontakan PKI di madiun setelah pemerintah mengirimkan pasukan TNI (divisi siliwangi) dibawah pimpinan abdul haris nasution. Pemberontakan berhasil ditumpas dan para pemimpinnya, yaitu musso dan amir syamsuddin, ditangkap dan dieksekusi.

4. Pembagian itu bisa diartikan bahwa revolusi Indonesia antara tahun 1945 sampai tahun 1950, masih berlangsung secara fisik yaitu kekuatan tentara rakyat melawan serdadu-tentara kolonial sebagai periode physical revolution.

Dalam periode survivel kembalinya pejabat Negara boneka belanda bergabung dengan kekuatan rakyat republik ke Indonesia serikat (RIS).

Hasil pemilu pertama 1956 PNI, Masyumi, NU, PKI yang mewakili posisi fraksi fraksi MPRS kecuali masyumi diganti TNI dan di dekrit presiden Soekarno 5 Juli 1959 berisi kembali ke UUD 1945, Bubarkan konstituante dan bentuk DPR / MPR.

Selanjutnya presiden soekarno (Bung Karno) pidato 17 Agustus 1959 berjudul “ Menemukan kembali revolusi kita”.

Bung Karno menegaskan dasar dan tujuan revolusi Indonesia adalah kongruen dengan Sociale Conscience of Men, keadilan sosial dan kemerdekaan adalah dituntutan budi-nurani yang universal.

Karena itu, janganlah ada diantara kita yang mau meamandir dan memoduler dasar dan tujuan revolusi kita itu retoling (perombakan) pada semua alat-alat perjuangan, alat-alat kekuasaan Negara. Retooling alat alat produksi – distribusi. Retooling ormas-ormas parpol. Badan-badan sosial dan ekonomi. Ternyata kembali ke UUD 1945 dan jiwa revolusi disambut semangat seluruh rakyat.

Suasana revolusioner menyentuh cakrawala Indonesia dikalangan muda yaitu ormas-ormas pemuda dari berbagai partai politik puncaknya sebagai periode investment terbentuk front nasional pembebasan irian barat (papua) mengambil alih semua perusahaan milik belanda, inggris, amerika menjadi milik pemerintah atau perusahaan nasional.

Maka dari pada itu tanggal 19 Desember 1961 Bung Karno mengomandokan trikora yaitu tiga komando rakyat berisi :

1. Gagalkan berdirinya Negara boneka papua

2. Kibarkan sang saka merah putih diseluruh irian barat (papua sekarang)

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum Dan sebagaimana dibuktikan oleh sejarah bahwa pada tanggal 1 mei 1963 penyerahan administrasi kepada Indonesia dan pemulihan kembali hubungan diplomatic antara kedua Negara (Indonesia-belanda) dengan resmi irian barat kembali kepangkuan Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI).

Begitulah kegigihan perjuangan oleh pemimpin besar revolusi Indonesia Bung Karno untuk Indonesia waktu dulu.

(CN)

DPRD Pati Gelar Raperda Pembangunan Kawasan Industri Bersama Eksekutif

Mei, 25, 22

Pati – Cakranusantara.net | DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah gelar Raperda Pembangunan kawasan Industri bersama badan Eksekutif di Gedung DPRD ruang Paripurna.

Bupati Pati Haryanto dalam rapat rancangan peraturan daerah (Raperda) menyampaikan jawaban Eksekutif pada pandangan umum Fraksi-Fraksi tentang Pembangunan kawasan Industri tahun 2022-2042,” ungkapnya. Rabu (25/5/2022).

Pihaknya akan segara menindak lanjuti pembahasan Raperda, karena perda ini bisa menjadi perwujudan industri daerah mandiri, bardaya saing, maju dan berwawasan.

“Raperda pembangunan kawasan Industri ini menjadi perhatian kami dalam Implementasi kebijakan terkait pembangunan.” Jelasnya.

Dalam Raperda juga tetap memperhatikan berbagai aspek kawasan industri, perizinan Amdal yang tidak mengganggu lingkungan dan warga sekitar.

“Aspek tenaga kerja dan aspek industri kecil menegah (IKM) juga harus tetap di perhatikan, sehingga tidak ada yang di rugikan dan semua Fraksi mendukung.” Tandasnya.

Turut hadir dalam Raperda Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, Wakil Ketua l Joni Kurnianto, Wakil Ketua ll Hardi, beserta anggota Dewan lainnya, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Sekertaris Daerah (Sekda) Pati Jumani beserta jajaran Eksekutif lainnya.

(Nanang-Cn)

Dua Hari Pasca Rob Tinggi, Ganjar Akan Audit Bangunan di Pesisir

Mei, 25, 22

SEMARANG – Cakranusantara.net | Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan dua langkah penanganan rob Tinggi yang melanda pesisir utara. Selain penyelesaian penambalan tiga titik lokasi tanggul jebol, ganjar juga akan mengaudit seluruh bangunan di pesisir khususnya di kawasan pelabuhan Tanjung Mas.

Pernyataan itu disampaikannya usai meninjau kawasan Tambak Lorok, Kota Semarang, Petugas BBWS dan Kementerian PUPR di lokasi, langsung melaporkan progres penanganan rob.

“Bocorannya ada tiga yang sudah ditambal satu pak. Ini kita percepat terus untuk menambal dua titik yang lain,” ujar salah seorang petugas berompi Kementrian PUPR kepada Ganjar. Rabu (25/5/2022).

Perwakilan Kementrian PUPR bernama Adek itu mengatakan, selain penanganan jangka pendek tersebut juga akan dilaksanakan audit pada bangunan-bangunan di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.

“Yasudah, kerja bagus semua. Semoga bisa segera tertangani. Temen-temen, ini (penanggulan sementara) dipercepat ya. Kalau bisa hari ini selesai. Makasih yaa,” kata Ganjar pada para pekerja.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan dua hari pasca banjir rob yang melanda kawasan Pelabuhan Tanjung Emas ternyata ditemukan setidaknya tiga titik luberan. Sejak kemarin, penanganan sementara telah dilakukan.

“Jadi ternyata ditemukan satu tanggul lagi yang bocor. Kemarin kan kita nemu dua, satu sudah diselesaikan kemarin dua jam, saya terimakasih kawan-kawan bekerja sangat cepat,” katanya.

Mantan anggota DPR itu menjelaskan, saat ini para petugas juga tengah berupaya menyelesaikan penanganan pada tanggul yang bocor sepanjang 20 meter. Ganjar juga memantau ketinggian air laut sampai tadi malam sudah rendah.

“Kemudian hari ini kerjasama dengan masyarakat, saya dilihatkan tadi pagi koordinasi dengan warga dan kepolisian bagus, semuanya ikut sekarang dikerjakan,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, setelah tiga titik tanggul bocor selesai ditangani akan sangat membantu untuk mencegah. Ganjar juga setuju dengan ide dari BBWS untuk mengaudit bangunan yang ada di sekitar pesisir laut.

“Kalau itu nanti auditnya bagus aman ya jalan, kalau nggak ya segera kita perbaiki,” tandasnya.

Seperti diketahui, Senin (23/5) lalu terjadi banjir rob di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kenaikan ketinggian air laut serta bocornya sejumlah tanggul jadi sebab rob masuk deras dan menggenangi ke kawasan pelabuhan.

(Danis-Cn)

PT FIM di Gugat 19 Korbannya, Tertipu Investasi Bagi Hasil

Mei, 25, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Sebanyak 19 (sembilan belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru aktif dan pensiunan guru menggugat sebuah perusahaan investasi PT (FIM) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Bungur, Kemayoran.

Markus Jaka Togatorop, S.H kepada wartawan saat ditemui usai ikuti jalannya sidang perdana mengatakan, atas adanya dugaan penipuan bagi hasil Investasi oleh perusahaan yang melakukan serangkaian perbuatan melanggar hukum (PMH) itu merugikan peserta kurang lebih Rp 3 miliar rupiah. Gugatan ini sudah didaftarkan ke PN Jakpus secara online dengan nomor pendaftaran PN.JKT.PST-042022OQG.

“Pada pokoknya memohon kepada majelis hakim PN Jakpus, supaya menghukum tergugat terbukti bersalah oleh karenanya mengembalikan seluruhnya kerugian para tergugat sebagai korban investasi bagi hasil,” kata Kuasa Hukum, Senin siang (23/05/2022).

Markus menguraikan, perusahaan mengajak para korban PNS guru aktif dan yang sudah lanjut usia (lansia) supaya berinvestasi di PT FIM dengan janji bagi hasil keuntungan setiap bulan. Sebagai jaminan investasi tersebut adalah menggadaikan Surat Keputusan (SK) pensiun atau SK terakhir di bank. Namun, setelah uang dari bank cair, langsung ditransfer ke PT FIM.

“Uang pinjaman para penggugat cair yang besarnya setiap orang sekitar Rp100 juta sampai Rp500 juta dengan tenor 5 (lima) tahun sampai 15 (lima belas) tahun,” beber Markus dari kantor Law Firm Markus Jaka Togatorop & Partners.

“Namun, para penggugat tidak menerima uang bagi hasil tersebut, hanya menerima setelah 3 (tiga) bulan pertama, setelah itu tidak menerima lagi dan yang ada hanya janji bayar,” urai Markus.

Ia sebagai Kuasa Hukum dari pihak Penggugat menduga perusahaan tersebut dinilai tidak berhak melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin.

Sebab, perusahaan PT FIM diduga tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum gugatan dilayangkan, nasabah sudah meminta jalur kekeluargaan tetapi tidak menemui hasil.

Berikut ini petitum pihak Penggugat; Pertama menyatakan, tergugat bersalah menurut hukum dan memerintahkan untuk mengembalikan SK pensiun dan SK terakhir para penggugat;

Kedua, menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 bersalah melakukan PMH;

Ketiga, ganti kerugian sebesar Rp3.071.937.296 (tiga miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan jika para tergugat tidak patuh dan taat dalam melaksanakan amar putusan yang sudah berkekuatan hukum (inkracht) dan untuk menjaga gugatan para penggugat tidak sia-sia (ilusionis), maka para penggugat meminta dan menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari jika tergugat 1 lalai dan tidak patuh dalam melaksanakan isi putusan tersebut.

Keempat, tanah dan bangunan serta aliran dana rekening tabungan dan deposito tergugat 1 untuk diletakan sita atau jaminan (Conservatoir Beslag) dan;

Kelima, Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali (PK).

“Menghukum tergugat 1 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,” tutup Markus sembari menyampaikan sidang berikutnya nanti pada Senin 13 Juni 2022.

(Red)

Audiensi Ganjar, Tingkatkan Kesadaran KI

Mei, 24, 22

SEMARANG – Cakranusantara.net | Tingkatkan Kesadaran Terhadap Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkumham Jateng Lakukan Audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), di Puri Gedeh Semarang.

Matangkan persiapan kegiatan Yasonna nendengar dan Roving Seminar KI, Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Razilu, didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto dan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI, Daulat P. Silitonga, Direktur Hak Cipta & Desain Industri, Anggoro Dasananto, Kadiv Administrasi Jusman, Kadiv Pemasyarakatan, Supriyanto dan Kadiv Keimigrasian, Wishnu Daru F.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjend) KI Razilu menyampaikan, bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan mengadakan kegiatan “Yassona Mendengar” yang akan di gelar di Kota Surakarta, untuk Roving Seminar (RS) akan di gelar di DIY.

“Yasonna mendengar merupakan kegiatan dimana Menkumham Yasonna H. Laoly akan turun langsung untuk mendengarkan curahan hati para pegiat KI di Wilayah Jawa Tengah.” kata Razilu. Senin malam (23/05/2022).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung kondisi para pegiat KI dan diharapkan dapat memberikan masukan positif.

“Terkait perkembangan pelayanan publik di Kemenkumham khususnya di bidang KI yang lebih efektif dan relevan sesuai dengan kemajuan zaman.” sambungnya.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh kegiatan tersebut, kegiatan ini akan menstimulan keinginan masyarakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

“Bagus kegiatan ini, saya apresiasi karena kegiatan-kegiatan seperti ini bisa merangsang pegiat KI untuk mendaftarkan HKI.” Puji Ganjar.

Pendaftaran HKI selalu membawa impact positif, semakin banyak hak cipta yang dicatatkan disuatu negara menunjukan baiknya perekonomian negara tersebut.” Lanjut Ganjar.

Sebagai informasi kegiatan “Yasonna Mendengar” merupakan wujud nyata dukungan pemerintah untuk kemajuan para pelaku industri kreatif di daerah yang merupakan tonggak pemulihan ekonomi nasional (PEN).

(Red)

Peletakan Batu Pertama oleh Kasad, Pembangunan Masjid Syarif Abdurahman Cirebon

Mei, 24, 22

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., melakukan prosesi peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Masjid Syarif Abdurahman dengan luas bangunan panjang 41 meter dan lebar 41 meter dengan luas tanah 1.681 M2. Berlokasi di Desa Astana Kecamatan Gunungjati, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (24/5/2022). Kasad pun menerima wejangan dari Habib Tohir Bin Yahya yang berisikan wasiat dari Sunan Gunung Jati “Ingsun Titip Tajug lan Fakir Miskin.”

Adapun wasiat dari Sunan Gunung Jati “Ingsun Titip Tajug lan Fakir Miskin” tersebut secara harfiah berarti, saya titip tajug (istilah mushola atau langgar yang dipergunakan pula buat sholat dan mengaji di Cirebon) dan fakir miskin.

Sementara dalam sambutannya, Kasad mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mulai dari proses perizinan hingga proses perencanaan, sehingga pada hari ini pembangunan masjid Syarif Abdurahman akan dilaksanakan.

Dikatakan Kasad, asal mula keinginannya dalam membangun masjid ini muncul sejak Alumni Akmil 88 tersebut masih berpangkat Kapten. Kasad ingin menjadikan masjid yang berada di area pemakaman Sunan Gunung Jati tersebut lebih besar dan bagus, karena sebelumnya terlihat kecil dan sempit. Sebagai salah satu putra Cirebon yang masih ada keturunan dari Sunan Gunung Jati, ia merasa terpanggil untuk membangun masjid yang lebih besar dan bagus.

“Saya ada darah keturunan Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah. Ibunya bapak saya, Hindun adalah keturunan ke-15 dari Sunan Gunung Jati, sehingga saya ingin membangun masjid yang lebih luas dan bagus di area pemakaman Sunan Gunung Jati,” ujar Kasad.

Yang paling menarik lagi, tutur Kasad, Masjid Syarif Abdurahman ini dibangun tidak serta merta oleh orang-orang yang beragama islam tetapi ada juga oleh orang non muslim, seperti Brigjen TNI I Nengah Wiraatmaja yang beragama Hindu dan bertugas sebagai pimpinan pembangunan masjid tersebut.

“Kita ambil ilmunya, karena beliau pernah membangun masjid Pak Moeldoko. Dan saya meyakini di Cirebon ini torelansi antar beragamanya sangat baik,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Kasad berpesan supaya masjid yang akan dibangun ini dapat dijaga dan memberikan manfaat bagi warga masyarakat sekitar termasuk masyarakat yang berziarah ke makam Sunan Gunung Jati.

“Masjid ini milik kita bersama-sama, jadi bukan masjidnya Pak Dudung, bukan. Cuma namanya saja Syarif Abdurahman, Syarif itu diambil dari Syarif Hidayatullah dan Abdurahman itu diambil dari Syeh Abdurahman,” tegas Dudung.

Kasad juga mengingatkan agar kepala daerah harus mengetahui segala kesulitan yang dihadapi rakyatnya, sekaligus menegaskan bahwa TNI AD siap dilibatkan dalam pembangunan untuk mengatasi kesulitan rakyat, karena itu tertuang di dalam tujuh perintah hariannya kepada seluruh prajurit TNI AD.

Dalam kesempatan tersebut, Kasad juga memberikan bantuan sosial berupa sembako secara simbolis kepada warga masyarakat sekitar serta santunan kepada anak yatim.

Hadir dalam acara ini diantaranya Pangdam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, Danrem 063/SGJ Kolonel Inf Dany Rakca Andalasawan, Bupati Cirebon Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag., beserta Forkopimda, Pengasuh Ponpes Khas Kempek Habib Tohir dan Habib Mustafa Ali, Pengasuh Ponpes Benda Kerep Ustadz Ismail dan KH. Anas.

(Dispenad)

Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Terbesar Sepanjang 2022

Mei, 24, 22

PATI – Cakranusantara.net | Kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pati diungkap tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri.

Dalam kasus yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang 2022 tersebut Polisi menetapkan 12 orang tersangka. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat memimpin konferensi pers ungkap kasus di TKP Gudang PT Aldi Perkasa Energi di Jl. Juwana-Pucakwangi, Kec. Jakenan, Kab. Pati pada Selasa, (24/05/2022) siang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, dan General Manager Pertamina Jateng, Dwi Puji Ariestya.

Di hadapan sekitar 60 awak media, Kabareskrim mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022 Polri telah berhasil mengungkap 230 kasus dan menangkap 335 tersangka kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.

“Kasus yang digelar ini terungkap pada 18 Mei 2022 lalu dan merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2022. Petugas berhasil mengamankan sejumlah pelaku di beberapa wilayah Kabupaten Pati,” terangnya.

TKP pertama yang berhasil diungkap berada di sebuah gudang di jalan Pati-Gembong, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Selanjutnya dari hasil pengembangan terungkap TKP kedua yang berada di gudang di Jl. Juwana-Pucakwangi, Desa Dukuhmulyo, Kec. Jakenan, Kab. Pati, Jawa Tengah.

Petugas selanjutnya juga mengamankan rombongan mobil heli (pengangkut BBM yang modifikasi) yang ditangkap TKP ketiga di Jl. Juwana Puncakwangi Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan.

Masing-masing dari 12 tersangka yang ditangkap, memiliki peran spesifik mulai dari pemilik modal sampai dengan pengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut.

Adapun para tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MK sebagai pemilik gudang, EAS sebagai pemodal, AS sopir mobil heli, MT sopir mobil, SW sopir mobil, FDA sopir mobil, FDA sopir mobil, AAP kepala gudang, MA sopir truk tangki kapasitas 24 ribu liter, TH sopir truk tangki kapasitas 24 ribu liter, JS pemodal, AEP sopir mobil, dan S sopir mobil.

“Modus para pelaku yakni dengan cara menampung BBM jenis solar bersubsidi di gudang tempat penyimpanan yang diperoleh dari sejumlah SPBU. Mereka mengangkut solar menggunakan kendaraan yang sudah di modifikasi kemudian dikirim,” ungkapnya.

Dari sejumlah SPBU tersebut, para pelaku membeli solar subsidi seharga Rp.5.150,- per liter. Solar tersebut kemudian dijual ke pemilik gudang seharga Rp. 7.000 perliternya.Oleh para pemilik gudang, BBM solar subsidi yang telah dibeli tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil truk tangki kapasitas 24.000 liter dan 16.000 Liter dan dijual ke kapal-kapal nelayan senilai Rp. 10.000 hingga Rp. 11.000 per liternya.

“Kami juga telah mengamankan Kapal Tanker bernama Permata Nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok yang memuat 499 ribu liter solar diduga hasil dari proses penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan para tersangka,” tuturnya.

Tindak pidana tersebut dilakukan para tersangka sejak tahun 2021 hingga sekarang. Diperkirakan omzet yang diraup dari kejahatannya mencapai 4 milyar rupiah.

“Ini (penindakan penyalahgunaan BBM subsidi) merupakan upaya yang terus menerus kita lakukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi,” pungkasnya.

Sementara Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengungkapkan, pihaknya terus menerus berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan monitoring distribusi hingga penjualan BBM di pasaran.

“Lewat satgas Puser Bumi, Polda Jateng bekerjasama dengan Pertamina untuk memantau BBM di pasaran. Masalah monitoring distribusi dan penyaluran BBM merupakan salah satu arahan penting Kapolri dan ini tentunya ini wujud pelaksanaan dari kebijakan Presiden, ” kata Kapolda.

Atas keberhasilan Polri mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini, Dwi Puji Ariestya selaku General Manager Pertamina Jateng memberikan apresiasi tinggi. Dirinya mengungkapkan akan terus berkoordinasi dengan Polri untuk mengamankan penyaluran BBM di wilayah Jateng.

“Bila ada kelangkaan di suatu tempat, pasti kita laporkan ke Polda. Kemudian kita turun ke lapangan bersama untuk melihat penyebabnya. Atas prestasi yang luar biasa ini saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya,” kata dia.

Atas perbuatannya dalam menyalahgunakan BBM solar bersubsidi pemerintah, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda paling tinggi 60 milyar rupiah.

(Jr-CN)

Polri Terapkan Restorative Justice dalam Kasus Dugaan Pencurian 40 Petani

Mei, 24, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Polri menerapkan Restorative Justice atau keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus dugaan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit PT. Daria Dharma Pratama (DDP).

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan, pihak kepolisian menjadi mediator antara 40 petani dan pihak DDP. Usai proses itu, kata Agus, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara keadilan restoratif.

“Penyelesaian perkara pencurian tandan buah segar Kelapa Sawit PT. DDP kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara restorative justice,” kata Agus kepada wartawan, Jakarta, Selasa (24/5).

Dengan telah disepakatinya keadilan restoratif, Agus menyebut bahwa, 40 orang petani yang sempat dilakukan penahanan kini telah dibebaskan.

“Telah dikeluarkan sebanyak 40 orang tahanan kasus tindak pidana pencurian TBS kelapa sawit,” ujar Agus.

Dalam proses mediasi itu, perwakilan dari Kuasa Hukum dan LSM AKAR, Zeliq Ilham Hamka menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah menjadi memfasilitasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini.

“Menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Polres Mukomuko yang telah menyelesaikan tindak pidana pencurian TBS kelapa sawit PT. DDP melalui Restorative Justice,” tuturnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum dan Tim Legal PT. DDP Imam Nur Islami menyatakan hal yang serupa. Ia mengapresiasi niat baik dari aparat kepolisian.

“Mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Mukomuko karena atas bantuan berbagai permasalahan dapat teratasi, dan Polres Mukomuko dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik melalui jalur Restorative Justice,” tutupnya.

(Jr-CN)

Bupati Pati Lantik Kepala Disnaker dan Diskominfo, Harus Siap Hadapi Tantangan

Mei, 24, 22

PATI – Cakranusantara.net | Sejumlah pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dilantik hari ini, di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Pati Jumani, Kepala BKPP, Inspektur Kabupaten Pati serta anggota DPRD Kabupaten Pati.

Bupati Haryanto berharap pejabat yang promosi maupun mutasi harus segera belajar dan menyesuaikan agar bisa menghadapi tantangan kedepan.Menurut Haryanto, rotasi dan promosi jabatan itu adalah hal biasa sudah dilakukan, apalagi pada saat ada kekosongan jabatan.

“Jadi saya ucapkan selamat kepada dua Pejabat Tinggi Pratama dan maupun Camat, maupun juga Administrator ini untuk segera bertugas, karena tantangan kita sangat berat. Kalau semakin tinggi jabatannya, tanggungjawabnya semakin berat. Bukan semakin ringan,” tegas Bupati dalam sambutannya. Selasa (24/5/2022).

Ia menambahkan, saat ini ada beberapa OPD yang memiliki tugas berat kedepannya, antara lain di Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kominfo. Ia menyebut bahwa Dinas Tenaga Kerja ini biasanya berkaitan dengan upah buruh, kemudian pelatihan dan lain-lain.

“Oleh karena itu, segera menyesuaikan, segera belajar, dan sekalipun Kominfo ini ada keterkaitan dengan kehumasan untuk publikasi. Sehingga yang sudah dirintis kemarin, Pati Smart City yang ada tidak hanya sebuah tulisan saja tetapi harus benar-benar bisa diimplementasikan,” jelas Bupati.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, tantangan di media sosial terkait keluhan infrastruktur jalan pun juga harus ditanggapi. Contohnya, pada saat ini adalah menghadapi persoalan infrastruktur, karena persoalan-persoalan yang lain ini hampir diabaikan. Tapi persoalan infrastruktur, khususnya jalan ini menjadi sorotan.

“Nah ini saya mohon untuk dari DPU ya harus tanggap, karena sudah berkali-kali saya ingatkan, berkali-kali kalau ada kesempatan misalnya cuaca bagus segera diperbaiki jangan menunggu. Sehingga saya meminta tolong agar sebelum saya selesai tugas, harus sudah selesai semua itu. Dalan-dalan sing maune bolong-bolong ditambali. Karena itu disana sini jadi keluhan.” Lanjutnya.

Untuk mewujudkan itu semua, Haryanto berpesan agar semangat loyalitas yang sangat mendalam kepada institusi sangat dibutuhkan demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kepercayaan yang diberikan ini harus benar-benar dijaga dan dijalankan dengan baik.

“Oleh karena itu harus tunjukkan saya itu mampu, loyalitasnya tunjukkan pada institusi bukan pada perorangan. Oleh karena itu saya berpesan, bekerja yang baik. Tunjukkan bahwa saya punya kemampuan, saya punya inovasi, saya punya kepekaan. Karena yang namanya peka itu tidak usah diperintah tapi ngerti dan harus bisa mencerna apa yang disampaikan oleh pimpinan,“ pungkasnya.

(po5/PO/MK)