Hukum Adat, Konstitusi Dalam Arti Sempit dan Umum

Juli, 2, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Konstitusi dalam arti sempit, yang hanya berada di dalam ruang lingkup Undang-Undang Dasar. Sedangkan yang Secara umum, Konstitusi dianggap sebagai manifestasi dari sebuah pengakuan keyakinan yang menyatakan cita-cita bangsa atau disebut sebagai charter of the land.

Mereka yang menyusun konstitusi dalam Negaranya seringkali dihadapkan pada permasalahan di mana sulitnya mencapai konsensus mengenai praktik terbaik yang hendak diterapkan.

Meminjam pendapat Daniel S. Lev, ia memandang konstitusionalisme sebagai abstraksi yang lebih tinggi dari rule of law, yang mengandung arti bahwa paham “negara terbatas” di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum sehingga kekuasaan tersebut dapat dibatasi oleh hukum tersebut.

Berbicara mengenai konstitusionalisme, maka materi muatan dalam Konstitusi akan menjadi hal yang paling substansial untuk dibahas. Materi muatan dalam Konstitusi tentu akan berbeda-beda di tiap-tiap negara.

Lebih lanjut K.C. Wheare dalam bukunya “The Modern Constitutions” menyebutkan bahwa tiap-tiap negara di belahan dunia memiliki jumlah dan muatan konstitusi yang berbeda-beda.

Norwegia, misalnya, memerlukan konstitusi sebanyak 25 halaman, yang berbeda dengan India yang membutuhkannya sebanyak 250 halaman.

Bagir Manan dalam disertasinya membahas bahwa setidak-tidaknya terdapat 3 materi muatan yang harus diatur dalam Konstitusi, yaitu:

Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan warga negara;

Susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental; dan

Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Dalam praktik, jaminan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi yang mencakup di dalamnya Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat tentunya memiliki muatan dan sistematika yang berbeda.

India, misalnya, memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat melalui Konstitusi India yang banyak mendapatkan pengaruh dari Konvensi International Labour Organization (ILO) dan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP), dan berfokus pada pemenuhan hak sosial dan politik MHA.

Di satu sisi, Meksiko, sebagai Negara dengan 56% penduduknya adalah masyarakat hukum adat yang pernah mengalami historigrafi gelap atas diskriminasi masyarakat adat perempuan, mengusahakan untuk menyusun Konstitusi yang di dalamnya mengakomodir hak masyarakat hukum adat yang berfokus pada hak atas penentuan nasibnya sendiri (self determination), seperti hak otonomi, pendidikan, infrastruktur, dan non-diskriminasi.

Dalam konteks Indonesia, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang secara sederhana mengungkapkan bahwa Indonesia menghormati eksistensi masyarakat hukum adat, sebagai bentuk kesadaran bahwa Indonesia adalah Negara heterogen.

Satu permasalahan dalam adanya Konstitusi suatu negara adalah tidak serasinya “das Sollen” dengan “das Sein”, atau bahkan terdapat kesalahan pada “das Sollen” sehingga menimbulkan efek domino pada kenyataan dan implikasinya.

Berkaitan dengan hal ini, Yando Zakaria dalam Konferensi dan Dialog Nasional tentang “Makna Amandemen Pasal 18B ayat (2) UUD 1945” menuai kritiknya terhadap muatan pasal 18B ayat (2) UUD 1945, di mana gagal untuk membangkitkan semangat masyarakat hukum adat dan gagal untuk mendorong perbaikan atas permasalahan marginalisasi masyarakat hukum adat saat ini, khususnya berkenaan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Bahkan, progresivitas pengakuan atas MHA baru muncul setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang salah satunya membedakan hak antara hutan adat dengan hutan milik negara.

(Red/CN)

Tillang Etle di Anggap Momok Warganet, Baur Tilang Berikan Pencerahan

Juli, 4, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Postingan Akun Zefh Zeulonk melalui Aplikasi Facebook dalam Grup Kumpulan Anak Asli Pati menghebohkan warganet. Pasalnya tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) memiliki arti “Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik”  yang menyasar di rumahnya ternyata bukanlah motornya.

Kemudian hal itu di utarakan di media sosial (Medsos) Facebook dengan kata-kata “Tulung seng gadah motor vega zr ijo K 6981 KG. Kerekam di lampu merah prapatan Gor puri. Tanggal 1 juli 2022. Ndang di rampungke urusane. Suwun”, postingan itu menuai berbagai macam komentar warganet hingga 325 komentar diantaranya;

Rizal Sang Rimbawan berkomentar, Jika itu plat palsu silahkan bagi yg tertilang dan tdk merasa itu motornya bisa bawa STNK dan motor aslinya ke satlantas buat pelaporan soal pengalaman saya kemarin seperti itu dan Alhamdulillah bebas tilang
Tapi jika surat salah alamat abaikan saja atau bisa kembalikan surat ke satlantas dan bilang bahwa tdk pernah memiliki mtr tersebut maka nanti akan di proses ke kepolisian tapi plat nomor akan di bekukan
Karena kasus saya kemarin salah alamat tilang jafi saya merasa tdk pernah punya motor tersebut bahkan tdk pernah melakukan transaksi jual beli mtr tersebut jadi surat tak kembalikan ke satlantas (jln Ahmad Yani depan sma 2) katanya nanti akan di proses kepolisian dan plat nomor motor yg bersangkutan akan di bekukan

Dari pengalaman pribadi soalnya.

BeGe berkomentar, Halach wez mbuh…lah wong anakku cah sklh LG umur 17th lebih 1mg wae ditilang lur,gara2 drung nduwe SIM.nek MPP bayar 150rb.pdhal bch sing do diterno mbokne PNS,pakne tentara dendane iso dinego dgn kesalahan yg sama.tp anakku Peh mangkat Dewe digepok 150rb.maaf lur skdar curhat Ben Lego atiku ☺️🤭

Eko Mintarjo berkomentar, Ruwet….
Utek e ra tekan…
Iki ngene…
Plat nomor mu ditiru motor bodong…
Sing keno tilang sing dwe plat motor asli…
Gae aturan kuwi dipikir no…
Ojo mung pota poto…
😲😲😲😲

Saiful Alim berkomentar, Nek iki kebangeten sing nilang, garis wes pudar ngono kok ketoke yo iseh nempel, mbuk yo diperbaiki ndisek, sing nilang uteke soak.

Rondhi berkomentar, Ya allah pak” iku garis dak wes suwe .cet te ae wes luntur terlindas ban dikit aja kok gak trimo jalok denda 🤣🤭🤭

Saiful Amri berkomentar, Kelemahan tilang online. Banyak motor bodong yg platnya di samakan dgn motor resmi sehingga merepotkan yg punya kendaraan resmi.

Fitria Agustiningrum berkomentar, Halach wez mbuh…lah wong anakku cah sklh LG umur 17th lebih 1mg wae ditilang lur,gara2 drung nduwe SIM.nek MPP bayar 150rb.pdhal bch sing do diterno mbokne PNS,pakne tentara dendane iso dinego dgn kesalahan yg sama.tp anakku Peh mangkat Dewe digepok 150rb.maaf lur skdar curhat Ben Lego atiku ☺️🤭

Masih banyak lagi komentar warganet lainnya, yang masih awam terkait tilang Etle itu, yang menandakan masih perlunya sosialisasi dari Satlantas Polres Pati kepada warga akan langkah-langkah yang harus mereka jalani dalam mem ferifikasi identitas kendaraan yang terkena Etle itu, baik secara langsung maupun media-media Sosial.

Apalagi di zaman yang serba modern ini, banyak media-media masa yang di lengkapi dengan kecangihannya masing-masing untuk bisa membantu mensosialisasikan terkait tilang Etle.

Sementara itu, ‏Baur Tilang Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas) Polres (Kepolisian Resort) Pati Aiptu Moch Riva’i., S.H., saat di konfirmasi memberikan pencerahan akan langkah yang harus dilakukan apabila pengendara Sepeda Motor (SPM) atau Kendaraan Bermotor (KBM) tercupter pelanggaran ETLE / MOBILE GOSIGAP;

1. Segera konfirmasi / datang ke kantor Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Ur Tilang Sat Lantas Polres Pati di
Jl. A. Yani (depan SMA 2 Pati).

2. Apabila SPM tersebut sudah dijual ataupun No Pol dipalsukan (digandakan) yang bersangkutan Wajib / Tetap hadir dikantor Unit Gakkum Ur Tilang tidak hanya lewat WhatsApp (WA), apabila tidak hadir bisa diadakan pemblokiran.

3. Banyak No Pol yang digandakan / di palsukan.

Sebagaimana menindaklanjuti dasar-dasar hukum atau landasan terkait UU tentang tilang Elektronik yakni;

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Pasal 5 ayat (1) “informasi elektronik dan/ atau dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Pasal 5 ayat (2) “informasi elektronik dan/ atau dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

2. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan.

Pasal 249 (3) “kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi Lalulintas dan Angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi; Butir D. Dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung”.

Pasal 272 ayat (1) “Untuk mendukung penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik”.

Pasal 272 ayat (2) “hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan “.

3. Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang “tatacara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan Penindakan pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan jalan”.

4. Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang “Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor”.

5. Azas Vicarius Liability (Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengganti pidana/ kesalahan).

Namun utamanya, saya mengajak kepada warga masyarakat agar selalu taat dan tertib dalam berlalu lintas agar tidak kena tilang Etle. Jika yang sudah terkena tilang Etle segera urus dengan cara datang ke kantor Gakkum Satlantas Polres Pati,” tandas Baur Tilang.

(RN-RED)

Germas Sehat Bersama Warga Desa Sugihrejo

Juli, 3, 22

 

Pati — Cakranusantara.net | Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.

Aksi Germas ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat, sabtu (02/07/22).

Camat Gabus Suranta dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kampanye Germas di Desa Sugihrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan bersama puskesmas Gabus II dan pemerintah Desa Sugihrejo juga bersama lembaga Desa kader kesehatan dan stakeholder tekait, dalam rangka memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat Desa Sugihrejo untuk pola hidup sehat.

“Pola hidup sehat yang terbangun di setiap lingkungan keluarga akan berdampak pada lingkungan masyarakat sehat. Kampanye Germas ini diharapkan di ikuti pemerintah desa (Pemdes) lainnya dalam mensosialisasikan pola hidup kepada masyarakat diwilayah sehingga terwujud masyarakat yang hidupnya sehat,” tandas Suranta.

Program ini memiliki beberapa fokus seperti membangun akses untuk memenuhi aktifitas fisik, cek kesehatan berkala, tidak merokok, tidak napza, pemberantasan sarang nyamuk, makan buah, sayur, yang menjadi program dari puskesmas II saat ini untuk terus disosialisasikan kepada masyarakat.

“Keenamnya merupakan infrastruktur dasar yang menjadi pondasi dari gerakan masyarakat hidup sehat,” terang dr. Nanik Sugiarti kepala puskesmas II Gabus.

Kegiatan pagi ini diawali dengan senam sehat bersama warga dan masyarakat setempat, yang mana di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat atau mensana mencorparo sano, dilanjutkan dengan pengobatan gratis kepada warga atau masyarakat yang datang dengan berbagai macam keluhan/ sakit di pospindu atau pos pelayanan terpadu.

Juga dengan berbagai materi seperti napza, tidak merokok juga makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah buahan sebagai penyeimbang tubuh agar vitamin, karbohidrat maupun protein dapat di olah sebagai sumber energi dan kesehatan oleh tubuh.

Sebagai penutup adalah hidangan kesehatan, unsur 5 pokok makanan kesehatan, yang dihidangkan bersama sama untuk warga yang hadir dan para tamu undangan.

Seperti apa yang disampaikan diatas, Desa kami Sugihrejo sangat mendukung adanya program Germas ini, karena faktor makanan, usia dan pola hidup sangat berpengaruh dalam hidup sehat. Untuk itu Germas sehat ini sangat bermanfaat untuk kami khususnya warga Desa Sugihrejo,” tutup kades Tri Setyanto.

(Rn-Red)

Do’a Lintas Agama di Hari Bhayangkara

Juli, 2, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net|Mabes Polri menggelar kegiatan doa bersama lintas agama ditengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-76. Acara ini merupakan upaya ikhtiar batiniah untuk kebaikan Bangsa Indonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, doa bersama seluruh umat beragama di Indonesia ini menjadi pendukung dari setiap langkah dan upaya lahiriah demi membawa Indonesia menjadi lebih maju.

“Tentunya doa lintas agama, malam ini, menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena memang, doa ini menjadi salah satu ikhtiar batiniah dari apa yang kita lakukan, selain upaya lahiriah yang selama ini mungkin sudah kita laksanakan bersama,” kata Sigit di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2022).

Upaya ikhtiar batiniah dan lahiriah ini, ditegaskan Sigit harus terus berjalan beriringan ditengah terjadinya dinamika situasi global yang penuh dengan ketidakpastian. Setelah terjadinya Pandemi yang terjadi di seluruh dunia, kini lingkungan global dihadapkan dengan terjadinya konflik dua negara, yakni Rusia dan Ukraina.

“Kita tahu, saat ini kita sedang menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian. Baru saja kita tangani Pandemi, kita jaga, kawal kebijakan Pemerintah untuk kembalikan pemulihan ekonomi. Namun muncul masalah baru terkait situasi global yaitu, konflik Rusia dan Ukraina. Sehingga, mau tidak mau ini berdampak juga terhadap situasi yang akan berdampak terhadap krisis pangan dan energi,” ujar Sigit.

Tak hanya diperlukan untuk situasi global, upaya ikhtiar batiniah dan lahiriah ini, menurut Sigit, harus dilakukan guna menghadapi perkembangan situasi di dalam negeri. Pasalnya, Sigit menekankan, untuk terus menjaga rasa persatuan dan kesatuan, diperlukan Sinergisitas seluruh elemen masyarakat.

Sigit menegaskan, untuk menghadapi segala bentuk potensi ancaman, gangguan maupun permasalahan di Indonesia, akan dapat dicegah ataupun diselesaikan dengan seluruh elemen bergandengan tangan.

“Saat ini kita sedang menghadapi Pemilu, baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada, dan juga meningkatnya penyakit mulut dan kuku (PMK). Ini semua tentu butuh suatu suasana kebatinan untuk sama-sama kita bisa jaga agar seluruh elemen bangsa, tokoh lintas agama, seluruh umat anak bangsa di Indonesia, bersatu untuk hadapi situasi yang ada,” ucap Sigit.

Dengan adanya seluruh upaya tersebut, Sigit meyakini bahwa, Negara Indonesia akan tetap berjalan on the track.

Lebih dalam, Sigit meyakini bahwa, Indonesia mampu berjalan on the track dan menghadapi segala tantangan dengan mempersatukan dan mempererat kekuatan keberagaman agama, etnis dan budaya.

Menurut Sigit, kekuatan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa ini, akan membawa Indonesia tumbuh dan mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

“Menjadi satu kekuatan bersama untuk menghadapi segala macam masalah dalam rangka mewujudkan Indonesia agar bisa kembali tumbuh, dan kita jaga untuk Indonesia bisa terus berjalan menuju visi Indonesia tumbuh dan kedepan, menuju Indonesia emas di tahun 2045,” tegas Sigit.

“Tentunya, terhadap hal-hal yang berdampak terhadap polarisasi, tadi kita minta untuk dihilangkan, kita harus bersatu hadapi dan menyongsong Indonesia yang lebih baik,” tambah Sigit.

Dalam kegiatan itu, para tokoh agama masing-masing membacakan doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Diantaranya adalah;

1. Perwakilan Agama Islam dibacakan oleh, Wakil Ketua PBNU K.H. Zulfa Musthafa.

2. Perwakilan Agama Protestan dibacakan oleh, Pendeta Robert Hutapea.

3. Perwakilan Agama Khatolik dibacakan oleh, Romo David Lerebulan.

4. Perwakilan Agama Hindu dibacakan oleh, Krht Astono Chandra Dana.

5. Perwakilan Agama Buddha dibacakan oleh Bhikku Dhammasubbho Mahthera.

6. Perwakilan Agama Konghucu dibacakan oleh, WS. Sunarta Hidayat.

7. Serta, tokoh lintas agama lainnya yang turut hadir dalam kegiatan doa bersama Mabes Polri ini.

(Jr-CN)

PT Summarecon Agung Diduga Pintar Main Cantik Agar Tidak Terendus

Juli, 2, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Risiko pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam hal ini PT Summarecon Agung Tbk (PT SA) dan anak perusahaan PT Java Orient Properti (PT JOP) (1) Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus maupun korporasi lebih kecil dibanding keuntungan-keuntungan yang diterima Korporasi dengan melakukan perbuatan melanggar hukum, (2) pemidanaan pengurus tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi akan mengulangi perbuatan pidana dilarang Undag-undang (UU).

Hal itu di ungkapkan oleh Kurnia Zakaria selaku pengamat kasus tersebut dan juga sebagai salah satu lowyer di Daerah Jakarta.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam teori Directing Mind/ Controlling Mind menurut Hukum Anglo Saxon yaitu semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh high level manager atau direktur korporasi.

Maksud dari high level manager/ pejabat senior yaitu Dewan Direksi, Direktur pelaksana dan pejabat Vice President yang melaksanakan fungsi manajemen dan pengawasan perusahaan induk terhadap anakk perusahaan.

Menurut Teori Directing Mind terdiri dari;

1) Directing mind dari suatu korporasi terdiri dari sejumlah pejabat dan Direktur,

2) perbedaan wilayah tidak bisa dijadikan alasan seseorang mengelak directing mind seperti Direktur PT JOP Dandan Jaya Kartika yang membantah/ menepis telah menyuap pihak Pemkot Yogyakarta dalam hal ijin IMB apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta,

3) Suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggung jawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang tertentu dalam hal ini VP PT SA Oon Nusihono telah melakukan penyuapan kepada Pemkot Yogyakarta meskipun telah ada perintah yang tegas dari Pemilik PT SA agar tidak melakukan penyuapan, diduga Oon Nusihono selain menyuap Walkot Yogyakarta Haryadi Suyuti juga menyuap Walkot Bekasi Rahmat Effendi dalam pembangunan property Summarecon di Yogyakarta dan Bekasi,

4) Seseorang dinyatakan bersalah apabila terbukti memiliki niat jahat (mens rea),

5) untuk menerapkan directing mind maka perbuatan individu sebagai bagian dari kegiatan yang ditugaskan kepadanya dan bukan merupakan perbuatan curang korporasi tapi memberi manfaat bagi korporasi (diduga untuk PT SA dan PT JOP),

6) mensyaratkan analisis konsektual yang dilakukan kasus per kasus.

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi

1) Korporasi sebagai pembuat & pengurus bertanggungjawab (PT SA dan PT JOP),

2) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai pihak yang bertanggungjawab (PT SA dan PT JOP).

PT JOP berkedudukan di Tegalrejo Yogyakarta berpusat di Plaza Summarecon Jl. Perintis Kemerdekaan No.42 Pulogadung Jakarta sebagai Direktur Dandan Jaya Kartika. Hingga saat ini UU No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/ Money laundry).

TPPU modus operandinya pelaku menyamarkan transaksi keuangan melalui pihak lain agar tidak terendus. Dalam hal ini VP PT SA tidak ada dalam struktur perusahaan PT SA sesuai buku Tata kelola Perusahaan PT SA Tahun 2020. Padahal PT. JOP sudah berupaya memperoleh ijin IMB sejak tahun 2019.

Ciri khas TPPU berciri kejahatan ganda (follow up crime) sesuai pasal 2 ayat (1), (2) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan. Modusnya menggunakan identitas palsu/ tangan Kepala Dinas atau kepala Badan Pemkot Yogyakarta.

Modus Tersangka Oon Nusihono seakan-akan PT JOP tidak terlibat. Dikategorikan modus real estate crousel dimana pelaku TPPU memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas dalam hal ini PT SA pemegang saham PT JOP) dalam bentuk real estate dari satu PT ke PT lainnya.

(Rn-Red)

Hoegeng Award, Kapolri Buka Ruang Kritik Untuk Terus Lakukan Perbaikan

Juli, 2, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus membuka ruang bagi masyarakat dalam memberikan kritik guna menjadikan institusi Polri yang terus melakukan perbaikan kedepannya.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menghadiri acara Hoegeng Awards 2022 di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2022).

“Disitulah kami tentunya mencoba untuk memperbaiki diri, membuka ruang untuk di kritik. Sehingga, kita tahu posisi kita dimana dan apa yang harus kita perbaiki,” kata Sigit.

Menurut Sigit, kritik, saran ataupun masukan dari masyarakat dijadikan sebagai suatu energi untuk terus melakukan perbaikan. Ia mengibaratkan, kritik tersebut selayaknya obat berupa pil pahit yang harus ditelan.

“Pil itu pahit, tapi, harus kita makan sehingga kemudian kita bisa menjadi sehat untuk membuat organisasi atau institusi ini menjadi baik, jadi dipercaya dan kemudian masyarakat bisa menerima dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh kepolisian,” ujar Sigit.

Terkait Hoegeng Awards, mantan Kabareskrim Polri ini mengakui bahwa sosok mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso harus dijadikan panutan dan teladan oleh seluruh personel Kepolisian di Indonesia.

“Pak Hoegeng sebagai contoh teladan. Saya dan kita semua setuju, bahwa Pak Hoegeng bagi kami adalah salah satu teladan, salah satu aset Polri yang kita miliki sampai saat ini. Yang tentunya beliau sangat melegenda sebagai panutan, sebagai teladan di masanya,” ucap eks Kapolda Banten.

Menurut Sigit, hal itu harus dijadikan semangat bagi institusi Polri untuk terus berusaha menjadi seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat.

“Menjadi pegangan bagi kita semua, menjadi arah bagi kita semua untuk menjadi institusi yang baik seperti yang diharapkan masyarakat, itu bisa terwujud,” tutur Sigit.

Sigit menekankan, dengan adanya Hoegeng Awards ini, semangatnya adalah masih ada sosok polisi yang dilihat oleh masyarakat untuk layak mendapatkan label untuk meneruskan semangat perjuangan dari Jenderal (Purn) Hoegeng.

Bahkan, sebanyak 67 ribu personel kepolisian diusulkan oleh masyarakat, untuk meraih penghargaan Hoegeng Awards tersebut.

“Sehingga kemudian, kita betul-betul bisa menjadi Polri yang menjadi harapan masyarakat, karena memang kita butuh support, kita butuh kritik, kita butuh pil pahit untuk menjadi lebih baik. Terima kasih dan selamat kepada rekan-rekan. Dan saya yakin akan tumbuh Hoegeng baru dan semangat keteladanan Hoegeng akan terus kita tanamkan di dalam sanubari dan itu menjadi semangat kami untuk terus menjadi lebih baik,” papar Sigit.

Diketahui, dalam acara Hoegeng Awards 2022, penghargaan tersebut diraih oleh tiga sosok polisi teladan. Yakni;

Polisi Berdedikasi

– Kanit Binmas Polsek Muara Gembong Aipda Rohimah

Polisi Inovatif

– Wakapolda Papua Brigjen Eko Rudi Sudarto

Polisi Berintegritas

– Kapolda Gorontalo Irjen Akhmad Wiyagus

(Jr-CN)

Jajaran Kodim 0718/Pati Memberikan Surprise Kepada Polres Pati di Hari Bhayangkara

Juli, 1, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Rombongan Prajurit dari Kodim 0718/Pati yang dipimpin langsung oleh Dandim 0718/Pati Lekol Inf Catur Irawan,S.I.P.,M.I.P pagi tadi kejutkan para personel Polres Pati.

Kejutan tidak terduga tersebut sengaja dilakukan seusai jajaran Polres Pati melaksanakan apel pagi dan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba Kapolres Pati CUP dalam rangka memeriahkan hari Bhayangkara
Ke-76 tahun 2022, Jumat (01/07/2022).

Meski kegiatan semacam ini sering dilakukan setiap tahun saat menyambut momentum hari ulang tahun Institusi TNI ataupun Polri, namun kejutan kali ini benar-benar beda, dikarenakan tidak diduga sama sekali.

Terlihat Dandim Pati bersama para Perwira serta perwakilan anggota Kodim menyambangi markas Polres Pati dengan membawa Kue ulang tahun yang disambut langsung oleh Kapolres Pati AKBP Christian Tobing, S.I.K.,M.H.,M.Si bersama PJU Polres Pati beserta anggota usai kegiatan apel pagi.

Dalam kesempatan tersebut Dandim Pati mengucapkan selamat hari Bhayangkara ke-76 didepan seluruh anggota jajaran Polres Pati.

“Semoga sinergi TNI-Polri terus berlanjut untuk bersama menjaga NKRI dan menjaga kondusifitas di wilayah kabupaten Pati ,” kata Dandim.

“Kebahagiaan Polres Pati hari ini yang meperingati hari ulang tahun, merupakan bagian dari kebahagian dari kami jajaran Kodim Pati,” sambung Dandim.

Sementara itu Kapolres Pati mengucapkan terima kasih atas surprise dari jajaran Kodim Pati.

“Saya beserta jajaran menghaturkan terimakasih kepada jajaran Kodim 0718/Pati atas surprise HUT Bhayangkara ke-76 hari ini,” ungkap Kapolres.

“Mohon doa dan dukungan serta tetap bersinergi untuk kedepannya untuk membangun Wilayah Kabupaten Pati agar lebih baik, dan mohon maaf apabila selama dalam pelayanan yang kami berikan untuk masyarakat masih ada kekurangan, namun kami terus berusaha sesuai tagline Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh Indonesia tumbuh,” tandas Kapolres.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan ditutup dengan sesi foto bersama dihalaman Polres Pati.

(Pendim)

Uang Bumdesma dibuat Bancakan, Penanganan Lambat: Sisanya Kurang dari 2 Milyar

Juli, 6, 22


Pati – Cakranusantara.net | Carut marutnya penyelidikan Dana Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati masih terus berlanjut namun terkesan lambat, baru sampai pemanggilan Kepala Desa (Kades) penyerta modal Bumdesma.

Adapun Kades yang sudah dipanggil Kejaksaan adalah Kades Kutoharjo, Kades Widorokandang, Kades Semampir, Kades Gajahmati, Kades Ngarus, Kades Payang, Kades Purworejo, Kades Mustokoharjo, Kades Dengkek, Kades Panjunan, Kades Mulyoharjo, Kades Tambaharjo, Kades Puri, Kades Plangitan, Kades Geritan, Kades Ngepungrojo, Kades Sidokerto, Kades Tambahsari, Kades Sarirejo, Kades Sidoharjo dan Kades Sinoman.

Data yang dihimpun media ini, Kades Semampir Parmono., S.H., mengatakan, dia datang di kejaksaan guna memenuhi panggilan dari Kejari Pati, karna saya datang kesini untuk menghadiri panggilan penyelidikan dari Kejaksaan terkait carut-marutnya pengelolaan BUMDesma,” ucapnya saat ditemui wartawan, Kamis (30/6/2022).

Masih lanjutnya, Yang merasa menggunakan uang BUMDesma Mandiri Sejahtera siap-siap dengan segala risikonya, karena dari 24 Desa di Kecamatan Pati Kota yang menerima BUMDesma hanya 22 Desa yang mengirimkan laporan,” tutupnya.

http://Baca Juga: https://www.cakranusantara.net/daerah/ambyar-audiensi-di-dprd-pati-terkait-bumdesma-terkesan-blunder/

http://Baca Juga : https://www.cakranusantara.net/daerah/uang-bumdesma-mengalir-47-milyar-rupiah-diduga-buat-bancakan/

http://Baca Juga : https://www.cakranusantara.net/hukum/milyaran-rupiah-kejari-pati-tangani-bumdesma-secara-marathon/

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadispermades) Sudiyono saat di konfirmasi pada 28 Mei 2022 yang lalu se usai rapat terbatas dengan para pengelola Bumdesma mengatakan, memang pihaknya telah melakukan rapat terbatas yang membahas tentang Bumdesma itu, agar penyelesaian masalahnya segera terselesaikan,” katanya.

Ironisnya, disinggung masalah sisa nominal dari Uang modal Bumdesma yang berjumlah Rp. 5 Milyar rupiah itu menjawab jika sisanya kurang dari Rp. 2 Milyar rupiah,” jawabnya.

Foto; Tj, awalnya di jadikan kantor Bumdesma yang kemudian saat ini sudah berganti penyewa.

(Red CN)