Dugaan Tipikor Penyelenggaraan Formula E Menurut Pakar Hukum

September, 11, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2019-2021 guna Pembayaran Penyelenggaraan Formula E (balap formula mobil listrik) Pemerintahan Daerah (Pemda), Provinsi DKI Jakarta kepada Formula E Operations (FEO) dalam waktu tiga tahun penyelenggaraan.

Hal itu diungkapkan oleh Kurnia Zakaria selaku salah satu Advokat di Jakarta, masih lanjutnya, dugaan itu bermula adanya Commitment Fee sebesar Rp. 2,3 Trilyun rupiah, sebelumnya, ditepis tanpa menggunakan APBD, namun ternyata tetap menggunakan pada Tahun 2019. Jum’at (9/9/2022).

“Anggaran itu sebesar Rp. 983.31 milyar rupiah yang terdiri dari pembayaran sejumlah Commitment Fee, anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan Formula E Tahun 2019 sebesar Rp. 360 milyar rupiah, kemudian penyelenggaraan Formula E tahun 2020 sebesar Rp. 200,31 milyar rupiah, dan Bank garansi/ deposit sebesar Rp. 423 milyar rupiah,” lanjutnya.

Penggunaan APBD DKI Jakarta tahun 2019 sendiri dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 2019. Akibat pandemi Covid 19 mulai Maret 2019 di indonesia yang lalu, kemudian penyelengaraan Formula E ditunda hingga pandemi Covid 19 hilang.

“Dugaan Tipikor APBD 2019 sebesar Rp. 983,31 milyar rupiah, yang sudah dibayarkan Pemda Provinsi DKI Jakarta dalam item Anggaran belanja Dinas Pemuda dan olahraga (Disporapor) Pemprov DKI Jakarta ke pemilik penyelenggara lisensi Formula E pihak FEO yang ternyata anggaran untuk penyelenggaraan Formula E di Ancol selama 3 musim pada Tahun 2022-2024 hanya dipakai sebesar Rp. 560 milyar rupiah saja,” tambahnya.

Dugaan Tipikor memperkaya orang lain memenuhi unsur Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, menurut Ketua DPRD DKI Jakarta biaya penyelenggaraan Formula E di Montreal Kanada Commitment Fee sebesar Rp 18,7 milyar rupiah.

“Sedangkan di Jakarta Rp. 150 milyar rupiah itu dianggap melanggar pasal 92 PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” tegasnya.

Perjanjian Pemprov DKI Jakarta diwakili BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) diwakili Direktur Utama Widi Amanasto dengan pihak FEO diwakili CEO Alberto Longo dalam bentuk MoU antara Jakpro dengan FEO. Negosiasi ulang penyelanggaraan Formula E akhirnya berlangsung pada 4 Juni 2022 lalu di Jakarta International E Prix Circuit (JIEC) di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

“Negosiasi PT Jakpro dengan FEO hanya bisa menarik dana APBD yang sudah dibayarkan sebesar Rp 983, 31 milyar rupiah yang hanya dikembalikan FEO sebesar Rp. 783 milyar rupiah karena penyelenggaraan Formula E tahun 2019 dianggap dapat berlangsung tapi Pihak Indonesia melakukan lock down (Pembatasan sosial berskala besar/ PSBB hingga Pembatasan Pergerakan kegiatan Masyarakat/ PPKM), mengakibatkan dana Rp 200,31 milyar rupiah tidak bisa ditarik.

Penyelenggaraan Formula E yang semula di selenggarakan di sekitar Monas lalu Jl. MH. Tamrin hingga Jl. Tamrin hingga Jl Jendral Sudirman ditentang pihak Sekretariat Negara, yang sempat dirubah Stadion Gelora Bung Karno (GBK) tetap tidak disetujui, akhirnya dipindahkan ke daerah Reklamasi Pantai Indah Kapuk II, namun ternyata juga batal berlangsung.

Ketua IMI Pusat Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI) mengusulkan 5 calon tempat sirkuit Formula E di Jl. Jendral Sudirman (Patung Putaran HI – Senayan), PIK Kapuk Muara (reklamasi pantai Pulau D/PIK II), Stadion bola JIS Penjaringan, JIE Kemayoran, ex Teater Mobil dan Pantai Festival Ancol.

Hasil negosiasi ulang Formula E digeser untuk Penyelenggaraan tahun 2022-2024 dengan dana commitmen fee yang harus dibayarkan Pemprov ke FEO menggunakan APBD TA 2019 sebesar 560 milyar rupiah.

Penyelenggaraan Formula 3 tahun musim berturut-turut sudah dibayarkan oleh Kadin Disporapor melalui PT Jakpro ke FEO, dimana Penyeleggaraan Formula E Tahun 2025-2026 menjadi tanggung jawab Gubernur Provinsi DKI Jakarta Hasil Pilkada Serentak pada November 2924 mendatang itu Ternyata tanpa persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pihak Gubernur meminjam Rp. 180 milyar rupiah dari BUMD PT. Bank DKI untuk menalangi Biaya Penyelenggaraan Formula E bulan Juni 2022 yang semula Rp 150 milyar rupiah naik menjadi Rp 160 milyar rupiah namun membengkak menjadi Rp 190 milyar rupiah, pembangunan sirkuit Formula E di JIEC Ancol sebesar 60 milyar rupiah yang tender proyeknya dikerjakan oleh PT. Jakarta Propertindo bekerja sama dengan Pengelola Ancol PT. Pembangunan Jaya dengan panjang 2,4-2,7 km, lebar 12 m dibangun selama 57 hari (3/2 hingga 28/3 2022).

Tidak jelasnya Pinjaman Disporaprov dan BUMD PT. JAKARTA PROPERTINDO ke BUMD PT. BANK DKI sebesar Rp 180 milyar rupiah tanpa persetujuan DPRD sebagai dana talangan APBD Tahun 2019 adanya dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan atau Penyelewengan Kekuasaan.

Hal itu melanggar UU No.17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta. Khusus pennyelenggaraan Formula E tahun 2025-2026 ini menjadi tanggungjawab Gubernur DKI Jakarta yang akan datang, dan itu jelas melanggar UU Nomor 10 tahun 2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No 2 tahun 2015 tentang pemda.

Kemudian biaya pembuatan Sirkuit JIEC di Ancol Jakarta Utara sebesar Rp. 60 milyar rupiah dan biaya penyelenggaraan Formula E Tahun 2022 Rp 190 milyar rupiah ditanggung oleh Jakpro, itu tidak mungkin mengunakan APBD Jakarta karena Jakpro adalah BUMD Pemprov Jakarta. Pembuatan JIEC juga tidak ada dalam rangka pembangunan jangka menengah daerah DKI Jakarta pada 2017-2022, yang diputuskan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan bertahap dari tingkat paling bawah dengan DPRD DKI Jakarta Tahun 2017,” hal itu semua diungkapkan oleh Kurnia Zakaria selaku Advokat Jakarta yang tergabung di Peradi Jakarta.

(RN-RedCN)

Persipa Berhasil Bobol Gawang FC Bekasi City Lebih Awal

September, 11, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Persipa Berhasil Bobol Gawang FC Bekasi City lebih awal pada Babak pertama, selang waktu tidak berapa lama disusul tim kesebelasan Bekasi sebelum babak Pertama selesai, berakhir seri 1 : 1.

FC Bekasi City
Pelatih dan Pemain FC Bekasi City

Data yang dihimpun media ini, Pelatih FC Bekasi City dalam konferensi pers seusai pertandingan antar Kesebelasan mengatakan, Jika kondisi Lapangan Stadion Joyokusumo Pati saat ini masih menjadi kendala untuk para pemain.

“Lapangan ini masih belum begitu sempurna, sehingga para pemain masih sedikit mengalami kesulitan karena masih sedikit licin,” ucapnya.

Persipa
 Pelatih dan Pemain Persipa

Sementara Pelatih Persipa mengatakan, apa yang sudah menjadi target kami lepas, meskipun pemain sudah menjalankan sesuai dengan instruksi, namun sayangnya masih mengalami Kecolongan.

“Kecolongan gol pada babak pertama menyusul tim Persipa, sehingga skor dalam pertandingan kali ini menjadi 1 : 1, itu bertahan hingga akhir pertandingan,” ungkapnya.

Pemain Persipa itu sendiri mengungkapkan jika pihaknya juga merasa kecewa karena tidak berhasil mempertahankan gol yang sudah tercetak itu.

“Meski demikian, itu merupakan suatu pelajaran, sehingga kedepannya nanti akan berjuang lebih maksimal lagi untuk persipa,” tambah dari salah satu pemain.

(RN-RedCN)

Faiza Henggar Berharap Pendidik PAUD Bisa Identifikasi Murid Stunting

September, 11, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Pati menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Pembina Himpaudi Pati Faiza Henggar hadir bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Pati, Kepala Dinas Pertanian (Kadispertan), Dinas Perikanan dan Kelautan, Ketua Himpaudi Pati beserta segenap pengurus dan pengurus TP PKK Pati.

Dalam sambutannya Faiza Henggar mengucapkan selamat ulang tahun Himpaudi yang ke 17. Ia juga mengapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pengurus Himpaudi, dengan keikhlasannya yang telah meluangkan waktu untuk peduli di bidang pendidikan usia dini.

Keikhlasan para Guru Paud menurut Faiza akan membawa dampak positif bagi anak didik. Menurutnya, pendidikan anak usia dini (Paud) menjadi tolak ukur bagi kehidupan anak dalam menyambut masa yang akan datang.

“Dengan keikhlasan panjenengan semua kita bisa mencetak generasi emas di tahun 2045. Tanpa keikhlasan, saya tidak yakin akan seperti apa generasi yang akan datang di Kabupaten Pati,” ujar Faiza Henggar. Sabtu (10/9/2022).

Pembina Himpaudi ini juga meminta agar bersinergi dengan program program pemerintah, misalnya penurunan angka stunting.

“Saya yakin Anda punya kepedulian, punya naluri untuk melindungi anak- anak karena mereka semua adalah harapan bangsa,” imbuh Faiza Henggar.

Lebih lanjut istri Pj Bupati itu mengatakan, penurunan angka stunting adalah tanggung jawab bersama, termasuk pendidik Paud.
Pendidik diharapkan bisa mengidentifikasi bilamana ada anak didiknya terindikasi stunting untuk segera melaporkan ke pihak Desa atau puskesmas, PKK di lingkungan masing-masing untuk mendapatkan penanganan dan pendampingan.

“Di sini ada Dinas Perikanan dan Kelautan dengan programnya Gemar Makan ikan, jadi harapannya adalah anak- anak usia dini didorong untuk gemar makan ikan karena untuk menurunkan indikator angka stunting salah satunya adalah gemar makan ikan,” tandas Faiza Henggar.

(po2/PO/MK)

PLN Kudus Diduga Merugikan Warga Prawoto, Ini Sebabnya

September, 11, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Warga Desa Prawoto RW 06, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah keluhkan pemasangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) dari PLN Kudus.

Pasalnya. Dengan adanya pemasangan jaringan Sutet itu Ratusan warga merasa dirugikan karena belum mendapatkan kompensasi sesuai yang diharapkan dari pihak PLN, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Yang mana jaringan Sutet tersebut merupakan media pendistribusian listrik oleh PLN berupa kabel dengan tegangan listriknya dinaikkan hingga mencapai 500kV, yang ditunjukkan untuk menyalurkan arus listrik dari pembangkit listrik menuju pusat-pusat beban yang jaraknya sangat jauh seperti di Desa Prawoto itu.

Salah satu warga yang terdampak kerugian materiil kepada media mengatakan, jika pihaknya sangat merasa dirugikan oleh pihak PLN karna belum mendapatkan kompensasi itu.

“Dengan itu saya merasa rugi, karna pada awalnya kami seharusnya mendapatkan kompensasi atas pemasangan jaringan Sutet itu, sesuai Sosialisasi sebelum adanya pemasangan jaringan,” keluhnya. Sabtu (10/9/2022).

Pemasangan jaringan Sutet itu sudah berlangsung pada 2014 yang lalu, kok hingga saat ini kompensasi itu belum juga disalurkan.

“Karna kami merasa tidak dihiraukan lagi, maka kami memutuskan mengambil langkah lain, yakni dengan meminta bantuan kepada salah satu Advokat (Pengacara) kondang yang ada di Pati untuk mengurus hal itu,” tambahnya.

Joko Sutrisno., SH., Salah satu Advokat Pati yang juga sudah mendapatkan kuasa hukum dalam menangani perkara itu saat di konfirmasi awak media mengungkapkan, dalam hal ini saya akan membantu warga yang membutuhkan bantuan saya untuk mendapatkan hak-haknya.

“Mereka harus mendapatkan haknya, bagaimanapun caranya, karna mereka memang benar-benar memiliki hak disitu,” ungkap Joko Sutrisno.

Ditambah, mereka yang belum mendapatkan kompensasi itu sejak 2014 dan jumlahnya juga ratusan Kepala Keluarga (KK), PLN itu telah mendapatkan haknya dalam memberikan layanan pada konsumennya.

“Sudah kurang lebih 8 tahun, maka ratusan warga itu harus mendapatkan haknya, berupa kompensasi sebagai pengganti tanahnya yang sudah di lewati aliran jaringan Sutet itu, karena PLN juga memiliki keuntungan disitu berupa listrik berbayar,” lanjut Joko Sutrisno.

Sementara itu, Hyro Kades Prawoto saat di konfirmasi melalui via phone seluler membenarkan itu, jika memang warganya belum mendapatkan kompensasi dari pihak PLN.

“Dulu sudah pernah saya Surati ke pihak PLN nya namun hingga saat ini masih juga belum mendapatkan kompensasi itu, Desa statusnya hanya sebatas menjebatani dan memfasilitasi,” ungkapnya.

Saya juga berharap, apa yang sudah menjadi keinginan warga untuk mendapatkan kompensasi atas pemasangan jaringan Sutet itu bisa terealisasi.

“Sebenarnya perkara itu adalah simpel dan tidak perlu adanya sosialisasi lagi, karena warga sekarang ini sudah pada cerdas, cukup diberikan kompensasinya semua urusan itu sudah beres,” tandas Hyro.

(Mh-Red)

Persipa Pati Siap ‘Gondol’ Poin Penuh Dihadapan Suporter

September, 11, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Persipa Pati siap ‘gondol’ poin penuh saat kontra Bekasi City FC pada minggu (11/9) besok. Apalagi Laskar Saridin akan bermain di depan 4 ribu lebih pendukungnya sendiri di Stadion Joyo Kusumo, Pati.

Asisten Pelatih, Mukhlis mengatakan perjalanan menuju pertandingan besok pasukan sudah siap. Punggawa persipa sydah melakoni sejumlah latihan keras. Baik latihan menyerang, taktikal maupun bertahan sudah ia benahi di dalam sesi latihan meraka.

“Jadi kekurangan kita pada pertandingan sebelumnya sudah kita perbaiki untuk mendapatkan poin maksimal pada pertandingan besok. insyallah,” ujar Mukhlis dalam konferensi pers.

Saat disinggung terkait strategi yang disiapkan oleh timnya, Muklis menegaskan tidak ada strategi khusus. Meski ia menyadari ada beberapa nama besar seperti Herman Dzumafo dan Hamka Hamzah berada di tim lawan yang perlu diwaspadai.

Muhlis berkomentar meski ada nama-nama besar di Bekasi FC, tim Persipa akan bermain dengan tetap memperhatikan semua lini. Ia juga mengedepankan filosofi permainan ‘wani ngeyel’ khas pasukan Kebo Ladoh tersebut.

“Persipa tidak berlatih untuk mengantisipasi satu pemain saja. Tentunya Hamka Hamzah punya nama, tapi kita berlatih untuk mengantisipasi semua pemain yang ada di Bekasi FC. Baik cara mereka menyerang maupun cara mereka bertahan, kita tetap antisipasi, ” terangnya.

Persipa dalam laga pekan ke 3 memang belum dapat menurunkan Rudi Widodo. Belum bergabungnya sang striker yang pernah menjadi pemain timnas itu diakibatkan masih dalam keadaan cidera.

“Beberapa dari pemain kita mengalami cidera. Rudi juga cidera, kemungkinan juga tidak di turunkan,” terangnya.

Sedang salah satu pemain, Rizki Imam, mengatakan siap melakoni pertandingan besok dengan percaya diri. Meski dikatakan olehnya ada beberapa pemain yang mengalami cidera, ia tetap menyakinkan publik Pati bahwa persipa akan tampil all out. “Insyallah besok kita tampil 200 persen, ” terangnya.

(Mh-Red)

Dialog Pendidikan, RUU Sisdiknas Tahun 2022 Panen Protes

September, 9, 22

 

SEMARANG – Cakranusantara.net | Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Tahun 2022 panen kritik dari berbagai elemen masyarakat, utamanya kalangan pelaku dan pemerhati pendidikan. Dewan Pendidikan Kota Semarang pun mengundang Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah dalam dialog pendidikan di Hotel Candi Indah (HCI) Kota Semarang, Kamis (8/9).

Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Dr. Drs. Budiyanto, SH, MHum mengatakan kualitas dan mutu pendidikan merupakan amanat Undang-undang. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa, “Ini (Pendidikan) adalah tugas negara, amanat konstitusi,” kata Budiyanto dalam sambutan pembuka.

Budiyanto melanjutkan, pendidikan adalah penentu kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kualitas tersebut mestinya dimulai dari mencetak guru yang kompeten, berkualitas dan profesional. Dengan demikian guru dapat meningkatkan kualitas dalam mendidik agar pelajar dapat menyerap dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga memiliki etika yang luhur dan mencintai bangsa dan negaranya (kompetensi literasi, kompetensi numerasi, dan berkarakter,-istilah).

“Partisipasi masyarakat dalam pendidikan sudah semakin meningkat luar biasa. Kualitasnya sudah meningkat namun peringkat pendidikan Indonesia secara global masih tertinggal,” ungkapnya.

Dialog bertema Eksistensi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2022 berlangsung sangat interaktif dengan ragam usulan dan gagasan. Antara lain tentang polemik yang muncul dalam RUU Sisdiknas Tahun 2022.

Partisipasi masyarakat secara luas dalam mengawasi pendidikan memang penting, namun payung hukum bagi kelompok masyarakat tersebut mestinya tidak bisa diabaikan. Aspirasi masyarakat akan terhambat dan menjadi bola liar tanpa dewan pendidikan dan komite sekolah.

Lebih jauh Budiyanto menerangkan bahwa dewan pendidikan berisikan para pakar maupun praktisi pendidikan, dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Ada dari kalangan guru besar dan kepala sekolah. Maka dari itu partisipasi masyarakat harus tercantum dengan nomenklatur yang jelas yaitu dewan pendidikan dan komite sekolah.
“Jika peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah dipandang tidak jelas, mestinya diatur lebih detail tentang peran dan fungsinya, jangan dihapus karena pendidikan tanggungjaqab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga,” tutur Budiyanto.

Sehingga, lanjutnya, dewan pendidikan dapat mendukung penyelenggaraan atau program pendidikan, memberikan saran, masukan, nasehat dan rekomendasi kepada pemerintah sesuai dengan jenjang atau tingkatan. Dewan pendidikan juga memfasilitasi dan memediasi apabila terjadi masalah-masalah dalam pendidikan, “Dewan pendidikan juga melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan,” terangnya.

“Sehingga dewan pendidikan harus diperjuangkan secara mati-matian dalam RUU Sisdiknas tahun 2022. Dewan pendidikan sebagai representasi masyarakat harus tercantum dalam RUU Sisdiknas tahun 2022. Memperjuangkan dewan pendidikan dan komite sekolah secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas adalah harga mati,” tandasnya.

Selain itu, sumber permasalahan dalam RUU Sisdiknas Tahun 2022 yang menuai polemik yakni tentang jenjang pendidikan formal yang sudah jelas memiliki runutan mata kuliah kependidikan. Aturan tersebut malah dihilangkan, bukan diperkuat dengan tambahan pelatihan yang meningkatkan kompetensi mendidik, “Lembaga pendidikan tinggi kependidikan harus tetap ada, dan dipertegas fungsinya,” tegasnya.

Polemik selanjutnya dalam RUU Sisdiknas Tahun 2022 adalah hilangnya tunjangan profesi guru dan dosen. Hal tersebut dirasa akan melemahkan kinerja guru dan dosen sebab waktunya telah banyak tersita untuk mendidik dan mengajar. Perjuangan guru dan dosen dalam merelakan waktunya untuk pendidikan tidak menyisakan waktu untuk bekerja di sektor lain.

“Tunjangan profesi ini sudah diperjuangkan oleh PGRI, sempat dimasukkan namun hilang lagi. Guru sudah disibukkan waktunya untuk mendidik dan mengurus administrasi sampai tidak sempat mengurus jenjang karirnya, mestinya tunjangan tunjangan profesi guru dan dosen ini harus tetap ada, ini harga mati,” kata Budiyanto menandaskan.

“Jadi kita ini sebenarnya berjuang untuk masyarakat kita, anak-anak kita, guru-guru kita, masa depan bangsa kita, Indonesia bisa maju, Indonesia bisa sejahtera dicapai melalui pendidikan yang menghasilkan SDM yang unggul, bermutu dan berkualitas,” tegasnya memungkasi.

(WA-Red)