Tetap Optimis, Poin Penuh Harga Mati Untuk Persipa

September, 30, 22

Pati – Cakranusantara.net | Tetap Optimis, Poin penuh menjadi harga mati yang akan dipersembahkan oleh Persipa di kandang. Dimana laga akan mempertemukan antara Laskar Saridin bersama Persikab di Stadion Joyo Kusumo pada Sabtu (1/10) besok sore.

Pelatih Persipa Nazal Mustofa mengungkapkan, target tersebut tidak lagi muluk-muluk bagi timnya. Apalagi saat ini skuat asuhannya sudah mempersiapkan diri lebih matang.

Lanjut Nazal, pertandingan home mereka harus menjadi ajang menambah pundi-pundi poin. Apalagi dalam laga tour Jawa Timur mereka Persipa tidak mendapat poin apapun dari dua laga di sana.

“Pertandingan besok sore target Persipa ambil poin penuh. Kita sudah ketinggalan poin. Karena kita kehilangan poin di Jawa Timur, kita balas besok lawan Persikab,” tegasnya.

Apalagi dirinya sudah melakukan evaluasi dari kekurangan pemain. Lini pertahanan, bola Set Piece dan menghadapi situasi pinalti yang masih menjadi kekurangan itu sudah mampu dibenahi. Sehingga ia merasa optimistis atas hasil penuh besok.

“Evaluasi kami di pemain muda, menghadapi tekanan penonton. Kita sudah evaluasi di mental anak-anak. Evaluasi Bola set piece dan pertahanan juga kita perbaiki. Semoga mental anak-anak yang liga 3 bisa di tingkatkan menjadi liga 2,” imbuhnya.

Saat disinggung terkait absennya Rizki Imam gelandang mereka karena cidera, Nazal mengungkapkan memang suatu kerugian bagi Laskar Saridin. Akan tetapi ia meyakinkan bahwa permainan tim Persipa tidak bergantung pada satu pemain saja. Sehingga permainan Persipa akan tetap maksimal.

“Semestinya agak terganggu tanpa adanya Rizki. Seiring berjalannya waktu, mau tidak mau kita harus siap menggantikan Rizki, jadi tidak ada masalah untuk pertandingan selanjutnya,” ucapnya.

Tri Handoko salah satu pemain Persipa, meminta dukungan penuh dari semua pihak, agar pemain tampil lebih maksimal. Sehingga mampu mengambil poin penuh di kandang sendiri nanti.

“Intinya pemain sudah siap dengan intruksi pelatih, sudah kita terapkan semua. Besok kita gondol tiga poin, mohon do’anya untuk masyarakat Pati khususnya Resimen Patifosi agar bisa berjalan sesuai rencana dengan lancar, ” tutupnya.

(Red)

Pj Bupati Pati Setujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2022

September, 30, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati menyetujui dan menandatangani Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati, Tahun Anggaran 2022 di ruang Paripurna.

Dalam materinya Henggar Budi Anggoro mengungkapkan, bahwa pendapatan daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 2.672.183.693.000,00 (Dua triliun enam ratus tujuh puluh dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

“Untuk belanja daerah sebesar Rp 2.858.370.087.000,00 (Dua triliun delapan ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu),” ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 202.686.394.000,00 (Dua ratus dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu). Dan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah).

“Namun demikian, terdapat pergeseran anggaran belanja daerah antar organisasi untuk memenuhi amanah Peraturan Menteri Keuangan, tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi di daerah tahun 2022 akibat kenaikan BBM sebesar Rp 5.775.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta,” jelas Henggar.

Selanjutnya, dirinya mengapresiasi kinerja para anggota DPRD dan seluruh jajaran eksekutif, yang melaksanakan rapat Rancangan Perubahan APBD selama ber hari-hari di ruang Badan Anggaran (Banggar).

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD dan seluruh jajaran eksekutif, yang telah melaksanakan pembahasan Perubahan Anggaran APBD,” ucap Henggar.

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Pati TA 2022, setelah kita sepakati bersama, akan kami sampaikan kepada Gubernur Jateng, paling lama tiga hari kerja sejak persetujuan ini.

“Disamping adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi tersebut, Henggar juga menjelaskan bahwa ada pergeseran anggaran belanja daerah antar program, kegiatan, maupun sub kegiatan. Yang harus ditindaklanjuti dengan hasil pembahasan bersama,” pungkasnya.

(Vind/Red)

Pj Bupati Ingatkan Camat dan Kades Agar Berhati-hati Soal Bansos

September, 30, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengingatkan camat dan para Kades agar selalu berhati – hati dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal pembagian bantuan langsung tunai (BLT) ataupun Bansos.

Hal tersebut ia sampaikan saat hadir dalam kegiatan Sinergitas Program Kerja Pj Bupati Pati di Aula Kantor Kecamatan Jakenan, Jumat (30/9/2022).

Dalam forum tersebut, Henggar menegaskan, untuk mencapai sinergitas itu, lanjut Henggar, diperlukan kesamaan langkah pada ujung tombak pelayanan, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan hingga ke desa.

Sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Gubernur Jateng, Pj Bupati mengingatkan pada yang hadir di forum itu agar jangan sampai ada kejadian atau permasalahan seperti di Blora, dimana beredar video viral terkait oknum di lingkungan pemerintah desa yang memotong jatah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari penerima manfaat.

“Karena masyarakat itu ya, apabila kita telah banyak melakukan kebaikan, dan terdapat sedikit saja kesalahan, misalnya hanya 0,5 persen saja, kebaikan kita yang lain itu tidak akan dilihat”, ujar Henggar.

Diakui Pj Bupati, bahwa sudah menjadi salah satu karakter masyarakat apabila terdapat suatu hal yang buruk, akan langsung di _blow up_.

Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan, Pemkab senantiasa mengingatkan Pemerintah Desa (Pemdes) dan camat untuk terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

“Karena Blora aja yang demikian, permasalahannya mencuat sampai ke nasional. Yaitu kaitannya dengan pemotongan BLT maupun minta kembalian. Hingga masalah tersebut naik pada proses hukum”, jelasnya.

Oleh karena itu, Henggar meminta agar persoalan seperti itu jangan sampai terjadi di Kabupaten Pati.

Terlebih pada bulan Oktober nanti, lanjutnya, akan turun lagi bantuan dari Pemerintah Provinsi, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pati serta bantuan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

(fn1/FN /MK)

Sosok Pelatih Renang Gadis 9 Tahun Asal Pati Yang Mendapatkan 17 Medali

September, 30, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Keberhasilan Shinta Putri Angraini, bocah belia umur 9 tahun asal Randukuning, Desa Pati Lor, Kecamatan/ Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang sudah mendapatkan 17 medali. Tak luput dari kerja keras sang pelatih.

Riski Burhan Robi pelati mengungkapkan, bahwa dari hasil latihan awal dirinya melihat jika Shinta ini mempunyai bakat alami yang diberikan oleh Tuhan. Padahal program pelatihan renang yang ada disana semuanya sama, tidak membedakan satu sama lainnya.

“Kalau disini programnya sama semua, tapi disesuaikan dengan umur dan tidak ada cara khusus. Alhamdulillah di usia segitu dia bisa bersaing dengan di yang atasnya, Shinta dari dulu sudah kelihatan bakatnya,” ungkap Robi. Jumat (30/9/2022).

Kurang lebih selama 3 tahun lanjut Robi, Shinta diasuhnya. Dengan tekad dan kedisiplinan yang kuat, selama 6 hari penuh melatih bocah 9 tahun itu.

“Shinta belajar sekitar 3 tahunan, belajarnya setiap Senin sampai Minggu, kecuali Rabu soalnya libur, sekali latihan satu setengah sampai 2 jam,” lanjut Robi.

Dirinya mengaku sangat bangga atas prestasi yang diraih oleh anak didiknya tersebut, yang mana prestasi itu bisa membantu mengangkat nama sekolahan, klub renang, dan pelatih.

“Dia Sangat bangga bisa mengangkat club tirta kusuma, sekolahan, dan nama pelatihnya,” tambahnya.

Dengan prestasi yang sudah diraihnya Shinta saat ini, Robi berharap Shinta bisa naik kelas K4 (kategori umur 13-14 tahun), karena menurut Robi dari segi latihan anak asuhnya tersebut sudah mumpuni.

” Dirinya mempunyai bakat, juga dari segi latihan mempunyai cukup. harapannya kedepan bisa naik kelas 4, Shinta inikan masih K5 (kelahiran 2013 dan 2012),” tutupnya.

(Tim Red)

Tim Ekspedisi Maritim TNI AL Singgahi Pati

September, 30, 22

 

 

Pati – Cakranusantara.net | Tim Ekspedisi Maritim TNI Angkatan laut singgah di Kabupaten Pati. Kedatangan puluhan pasukan marinir tersebut disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di Pendopo.

Sesuai jadwal, Tim Ekspedisi Maritim “Jelajahi Kejayaan Maritim Nusantara” akan berkeliling melintasi 13 kota di pulau Jawa yang dimulai tanggal 22 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022. Dan Kabupaten Pati merupakan kota kelima yang disinggahi oleh tim ekspedisi maritim tersebut.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rombongan TNI AL dan Tempo yang telah singgah di Kabupaten Pati.

“Tentunya kami sangat menyambut baik dengan kegiatan ini. Alhamdulillah, Pati ini daerah kelima dari 13 daerah yang rencananya akan dikunjungi dalam jelajah maritim. Harapan kami tentu ini nantinya dapat memberikan multiplier effect positif khususnya bagi warga masyarakat Pati,” ungkap Henggar.

Pj Bupati menambahkan bahwa kegiatan semacam ini juga dapat menjadi ajang promosi dan branding Pati ke arah yang positif agar lebih dikenal lagi.

“Karena kami yang berada di Pati saat ini memang sedang giat untuk membranding daerah agar lebih dikenal lagi di luar daerah, yakni dengan lebih sering membranding Pati. Dengan demikian ekonomi kreatif akan tumbuh lebih cepat”, tambahnya.

Oleh karena itu, Henggar berharap agar nantinya tim Ekspedisi Maritim TNI AL dan Tempo dapat lebih mempublikasi serta membantu dalam membranding Pati.

“Tentunya ini dapat memberikan dampak positif, diantaranya juga dapat menarik investor masuk ke Kabupaten Pati, yang tentunya nanti dapat memajukan perekonomian masyarakat kita,” tandasnya.

Hadir dalam Ekspedisi Maritim tersebut, Perwira Pelaksana Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, Letkol Laut Yudhi Hermawan, perwakilan Tempo Umam Kholilu Rohman serta puluhan anggota TNI Angkatan Laut yang turut dalam rombongan ekspedisi maritim tersebut.

(fn5 /FN /MK)

Ratusan Personel TNI-Polri serta Relawan Ikuti Giat Donor Darah

September, 30, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Ratusan personel dari TNI, Polri, Persit, Instansi Pemerintah, Pelajar, Pramuka, Komunitas serta relawan, pagi tadi mengikuti kegiatan darah di aula Suluh Bhakti Kodim 0718/Pati.

Kegiatan bhakti sosial (Baksos) tersebut digelar oleh Kodim 0718/Pati dalam rangka HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia tahun 2022 yang bertajuk “TNI Adalah Kita”. Jumat (30/09/2022).

Dari 237 peserta yang mendaftar, dapat diambil sebanyak 172 kantong darah yang diserahkan secara simbolis oleh Dandim Letkol Inf Catur Irawan, S.I.P., M.I.P kepada PMI.

Dandim berharap dengan diselenggarakannya baksos donor darah, bisa membantu dalam pengadaan serta stok darah di PMI kabupaten Pati.

“Ini merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-77 TNI tahun 2022 bekerjasama dengan PMI dengan tujuan membantu pengadaan stok darah,” kata Dandim.

“Dengan kegiatan ini kami berharap bisa sebagai motor untuk masyarakat agar mau bersama-sama mendonorkan darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” harap Dandim.

Sementara itu, Herlina sebagai perwakilan PMI menyambut baik serta menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan bhakti sosial yang dilaksanakan oleh Kodim Pati.

Ia berharap kerjasama seperti ini bisa terus berlangsung sehingga dapat terus membantu masyarakat di wilayah kabupaten Pati yang membutuhkan darah.

“Kegiatan donor darah yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-77 TNI ini sangat membantu kami dalam melayani kegiatan kemanusiaan di wilayah kabupaten Pati dan sekitarnya,” ujarnya.

Kami berharap kedepannya semakin banyak masyarakat yang mau mendonorkan darah untuk kemanusiaan,” tutup dia.

(Pendim)

Miris!!.. RH Dibogem Terlebih Dahulu Oleh Resmob Sebelum Memberikan Kesaksian

September, 30, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Polemik kasus pembunuhan di Juwana atas terdakwa RH, kini memasuki persidangan ke-18. Yang mana polemik kasus tersebut telah menemui sedikit titik terang.

Pasalnya. RH mengaku, bahwa sebelum memberikan keterangan, dirinya disiksa dan dipukuli (dibogem) oleh anggota Resmob dan disuruh mengakui perbuatan pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya.

Menurut pemaparan Sudarsono selaku kuasa hukum terdakwa, RH telah menjelaskan yang sejelas-jelasnya dan sesuai fakta.

” Hari ini adalah pemeriksaan saudara terdakwa. Tadi saudara terdakwa sudah menjelaskan panjang lebar, kaitannya mengapa dia memberikan keterangan di depan penyidik yang sebenarnya tidak sesuai fakta,” ucap Sudarsono, Kamis (29/9/2022).

” Tadi dia mengaku, bahwa apa keterangan yang disampaikan oleh penyidik di BAP itu adalah berdasarkan arahan dari anggota Resmob, yang sebelumnya telah menyiksa, melakukan perbuatan-perbuatan penekanan, penyiksaan dan sebagainya, kita tadi mendengar sendiri, ” sambungnya.

Pelaku Pembunuhan Dua Tahun Silam Tertangkap Seusai Kabur ke Kalimantan

Kasus Pembunuhan di Juwana Semakin Pelik, Penyidik Tak Bisa Tunjukan Bukti

Ia melanjutkan, dari berbagai siksaan tersebut akhirnya RH terpaksa melakukan apa yang diarahkan, dan mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukannya.

” Karena saking tidak kuatnya atas siksaan itu, sehingga dia mau mengikuti arahan anggota resmob yang pada saat penangkapan tersebut, ” jelasnya.

Sebelumnya dijelaskan oleh Sudarsono. Bahwa RH juga disuruh memberikan barang bukti palsu, yaitu sebuah parang atau golok yang diambil dari rumah orang tua terdakwa.

” Barang bukti yang ditunjukkan oleh JPU adalah arahan dari anggota Resmob, bahwa dia tidak pernah melakukan apapun. Bahkan sebelumnya disuruh mencari celurit, dia tidak punya celurit, yang dia punya hanya parang milik orang tuanya, jadi seadanya dibawa, sing penting ada barang bukti seolah-olah, digunakan untuk eksekusi dalam pembunuhan tersebut, ” tegasnya.

Rekontruksi Dugaan Pembunuhan Brigadir J, 97 Personil Polisi Diduga Melanggar Kode Etik

Dari kasus yang pelik ini Sudarsono berharap, semoga semua para Aparat Penegak Hukum (APH) diberikan petunjuk dari Tuhan.

” Sehingga sidang pada hari ini sifatnya adalah terbuka, mudah mudahan majelis hakim dan semua penegak hukum lainnya, mendapatkan petunjuk dari allah SWT, ” pungkasnya.

(*/Tim Red)

Tipiter, Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang

Tipiter Terhadap Harta Kekayaan Dalam KUHP

Danlanud Serahkan 32 Ijazah Pada Personel Komponen Cadangan Matra Udara

September, 29, 22

 

Subang – Cakranusantara.net |Danlanud Suryadarma Marsma TNI Tarjoni serahkan 32 ijazah pada personel komponen cadangan matra udara di Lanud Suryadarma Subang, Jawa Barat.

Komponen Cadangan (Komcad) merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan menambah kekuatan dan kemampuan komponen utama yaitu TNI.

Hal itu disampaikan Danlanud Suryadarma Marsma TNI Tarjoni dalam acara penerimaan ijazah 32 personel komponen cadangan matra udara di Lanud Suryadarma, Kamis (29/9/2022).

Lebih lanjut, Danlanud mengatakan, dengan dilaksanakannya upacara pemberian ijazah pada hari ini, medan bakti telah menanti kalian semua.

“Ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh hendaknya terus ditingkatkan, agar pada saat bertugas kalian mampu menunjukkan kinerja dan profesionalisme yang diharapkan,” lanjut Danlanud.

Masa aktif komponen cadangan hanya pada saat pelatihan dan mobilitas. Akan tetapi anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara. 

“Komponen cadangan dikerahkan bila Negara dalam keadaan darurat militer, atau keadaan perang, dimobilisasi oleh Presiden atas persetujuan DPR yang komando kendalinya berada di bawah Panglima TNI,” tegas Danlanud.

Saya berharap, tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri. Komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan Negara,” tutup Danlanud.

(Penlanud)

Rizki Imam Absen Semusim Karna Cidera

September, 29, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Pemain Persipa Pati, Rizki Imam akan absen selama semusim. Absennya salah satu andalan Laskar Saridin tersebut akibat cidera ligament yang sedang dideritanya.

Hal ini diungkapkan oleh CEO Persipa Pati, Joni Kurnianto dalam wawancara Kamis (29/9). Ia mengungkapkan pemain bernomor punggung 6 akan istirahat diperkirakan sampai kompetisi Liga 2 nanti berakhir.

“Rizki Imam cidera cukup parah, karena MCL (Medial Collateral Ligament) atau ACL (Anterior Cruciate Ligament) robek. Kemungkinan penyembuhannya satu musim kompetisi, ” terangnya.

Cidera yang diterima Rizki Imam terjadi saat melawan Persijap Jepara di Stadion Joyo Kusumo. Akibat benturan keras dengan pemain lawan di menit awal babak membuat pemain tersebut harus di tandu keluar lapangan. Akibat kejadian tersebut Rizki Imam terpaksa harus dibawa ke meja operasi untuk melakukan pengobatan.

“Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan Rizki Imam. Kita sudah magnetic resonance imaging (MRI). Kita akan lakukan tindakan operasi, ” lanjutnya.

Meski begitu untuk operasi yang akan dilakukan belum dapat dipastikan. Untuk saat ini lanjut Joni, dokter tim masih melakukan pemantauan terhadap Rizki Imam.

“Operasinya baru dipantau dokter tim. Untuk tempat juga kita akan putuskan berdasarkan BPJS, ” lanjutnya.

Menurut Joni ketidakhadiran Rizki Imam di lapangan menjadi kerugian tersendiri bagi Persipa Pati. Terbukti dengan absennya salah satu pemain gelandang tersebut lini belakang Persipa terjadi sedikit ada penurunan performa.

Walaupun begitu ia berharap dari kalangan masyarakat maupun suporter untuk memberikan doa untuk kesembuhan Rizki Imam. Selain itu ia juga meminta doa agar Persipa kembali tampil impresif meski absennya beberapa pemain karena cidera.

“Tapi insyaallah dengan doa seluruh masyarakat dan Patifosi , tim ini agar target lebih bagus dan dapat meraih poin penuh lagi, ” harapnya.

(Red)

Tipiter, Terhadap Harta Kekayaan Dalam KUHP

September, 30, 22

 

Hukum – Cakranusantara.net | Kejahatan atau Tindak Pidana tertentu (Tipiter) terhadap harta kekayaan diatur dalam Tindak pidana hukum pidana (KUHPidana) terdapat pada buku II tentang kejahatan :

Bab 22 tentang pencurian, Bab 23 tentang Pemerasan dan Pengancaman; Bab 24 tentang Penggelapan; Bab 25 tentang Perbuatan curang; Bab 26 tentang merugikan orang berpiutang atau yang mempunyai hak; Bab 27 tentang menghancurkan atau merusak barang; Bab 30 tentang penadahan.

Kejahatan terhadap harta kekayaan sendiri diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang, atas harta benda milik orang lain. Setiap tindak kejahatan memiliki unsur-unsur tersendiri, baik yang subyektif ataupun obyektif.

Keberadaan Unsur-unsur tersebut menjadi parameter seorang terdakwa atau tertuduh melakukan tindak pidana kejahatan. Perbedaan pokok antara macam-macam tindak pidana tersebut adalah:

1. Pencurian.

pencurian (diefstal) adalah seseorang yang mengambil barang orang lain untuk memilikinya.

2. Pemerasan (afpersing) agalah seseorang yang memaksa orang lain dengan disertai kekerasan untuk memberikan sesuatu.

Pengancaman (afdreiging) adalah seseorang yang memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu.

3. Penipuan (oplichting) adalah seseorang membujuk orang lain dengan tipu daya muslihat untuk memberikan sesuatu.

4. Penggelapan barang (verduistering) adalah seseorang yang memiliki barang yang bukan haknya yang sudah ada di tangannya.

-merugikan orang yang berpiutang: sebagai orang yang berpiutang berbuat sesuatu terhadap kekayaan sendiri dengan merugikan si berpiutang (creditor).

-penghancuran atau perusakan barang: melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

5. Penadahan adalah seseorang yang menerima atau memperlakukan barang orang lain yang diperoleh dari orang lain secara tindak pidana.

1. Pencurian.

Menurut KUHPidana delik pencurian dapat dibedakan menjadi lima macam diantaranya:

1) Delik pencurian dalam bentuk pokok, sebagaimana sudah dicantumkan pada Pasal 362 KUHP.

2) Delik pencurian dengan unsur-unsur memberatkan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 363 KUHP.

3) Delik pencurian ringan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 364 KUHP.

4) Delik pencurian dengan kekerasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 365 KUHP.

5) Delik pencurian dalam keluarga sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 367 KUHP.

I. Delik pencurian dalam bentuk pokok.

Dalam psl 362 KUHP “barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak lima ratus rupiah”. Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur objektif dan subjektif.

1) Unsur objektif.

Barang siapa (Hij) subjek atau pelaku dari tindak pidana. Hij biasa diartikan barang siapa dalam artian manusia, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencurian merupakan suatu ’vrijheidsstraf’, yakni suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku, dan pidana denda merupakan suatu ’vermogenstraf’, yakni pidana yang bertujuan untuk mengurangi harta kekayaan pelaku. ’vrijheidsstraf’ dan ’vermogenstraf’ hanya bisa ditimpakan kepada manusia.

Karena yang dapat dikurangi harta kekayaan sebagai suatu pidana ini bukan hanya manusia saja, maka ada yang mengartikan barang siapa atau Hij ini manusia atau suatu badan hukum.

Lamintang menyalahkan pendapat bahwa suatu badan hukum bisa dijadikan pelaku pencurian dengan alasan karena dalam penjelasan tentang pembentukan pasal 59 KUHP mengatakan: ”suatu tindakan pidana itu hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia. Anggapan seolah-olah suatu badan hukum itu dapat bertindak seperti seorang manusia, tidak berlaku di bidang hukum pidana.”

Mengambil (Wergemen), artinya membawa barang dari tempa asalnya ke tempat lain. Jadi barang tersebut harus bersifat digerakkan, dapat diangkat dan dipindahkan. Adapun istilah “mencuri tanah” itu maksudnya memiliki tanah tanpa hak.

 

Kemudian apabila pencopet memasukkan tangannnya kedalam tas orang lain dan memegang dompet uang yang tersimpan di tas dengan maksud memiliki akan tetapi si pencopet keburu diketahui pemilik maka si pencopet itu dituntut dengan percobaan pencurian bukan pencurian.

Suatu benda (Eenig) artinya ada benda yang diambil pelaku. Adapun yang dimaksud dengan benda itu harus berharga dan bernilai bagi korban. Barang yang diambil itu tidak terbatas mutlak milik orang lain tetapi juga sebagian dimiliki si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu harta warisan yang belum dibagi, dan si pencuri merupakan juga ahli waris yang turut berhak atas barang itu.

Sebagian/ seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian, jika barang itu milik si pencuri atau barang temuan maka tidak termasuk pencurian.

2). Unsur subjektif.

Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum. Menteri kehakiman menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan ’oogmerk’ atau dimaksud dalam pasal 362 adalah naaste doel ataupun dalam dokrin disebut bijkomend oogmerk atau maksud lebih lanjut. ’Maksud menguasai barang’ berarti untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya.

Menurut Wirjono, ada suatu kontradiksi antara ’memiliki barang’ dan ’melawan hukum’. ’Memiliki barang’ itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum.

Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang.

Oleh karena itu, Wirjono mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum. Mr. R. Tresna merumuskannya sebagai berikut:

Bahwa yang mengambil itu bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya.

bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain.

yang mengambil itu harus mengetahui, bahwa pengambilan barang itu tanpa hak.

II. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, diatur dalam pasal 363 KUHP.

Pencurian dalam tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok, akan tetapi pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pidana pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Adapun yang termasuk pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pencurian ternak.

b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

c. Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

e. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

f. Jika pencurian yang tercantum dalam butir c disertai dengan salah satu dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kemajuan teknologi informasi yang menjadi starting points dari keberadaan cyber crime ”kejahatan dunia maya”, secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Perhatian terhadap cyber crime tersebut dikarenakan dampak dari adanya cyber crime bersifat negatif yang dapat merusak terhadap seluruh bidang kehidupan modern saat ini, oleh karena kemajuan teknologi komputer menjadi salah satu pendukung kehidupan masyarakat Bahkan kekhawatiran dampak negatif dari keberadaan cyber crime ini secara internasional pernah diutarakan dalam “International Information Industry Congress 2000 Millennium Conggres” di Quebec, yang menyatakan bahwa: “Cyber crime is a real growing threat to economic and social development around the world. Information technology touches every aspect of human life so can electronically enable crime.” (Kejahatan dunia maya merupakan suatu pertumbuhan nyata yang mengancam pembangunan ekonomi dan sosial dunia).

Teknologi informasi menyentuh setiap aspek kehidupan manusia yang secara elektronik dapat menimbulkan kejahatan. Dalam hal pencurian/ pembobolan sistem komputer yang dimaksudkan untuk mendapatkan uang tunai melalui transfer dapat diterapkan Pasal 363 KUHP dimana dalam pasal tersebut memperluas pengertian kunci palsu dan perintah palsu sehingga “password” atau “test-key” yang digunakan dalam pencurian tersebut termasuk di dalamnya.

III. Delik pencurian ringan diatur pada pasal 364 KUHP.

Yang berbunyi “perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir ke 5 apabila tidak dilakukan didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah” Tentang ’nilai benda yang dicuri’ itu semula ditetapkan ’tidak lebih dua puluh lima rupiah’, akan tetapi dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah ’dua ratus lima puluh rupiah’. Dari rumusan ketentuan pidana di atas dapat diketahui, bahwa yang dimaksud pencurian ringan itu dapat berupa:

a. tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok.

b. tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu.

Dengan syarat :

1. tidak dilakukan di dalam sebuah rumah tempat kediaman.

2. tidak dilakukan di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman.

nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Sedangkan untuk waktu sekarang, nilai dari bendaDitentukan sesuai dengan kelayakan dan kepantasan pada waktu sekarang.

IV. Delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP.

Pencurian dengan unsur kekerasan ini termasuk suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan pula, yaitu yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 364 ini mengatur satu kejahatan, bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan ’pencurian’ dan ’pemakaian kekerasan terhadap orang’, ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari kejahatan ’pencurian’ dengan kejahatan ’pemakaian kekerasan terhadap orang’.

Menurut Prof. Simons, kekerasan itu tidak saja merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi ’sebelum’, ’selama’ dan ’sesudah’ pencurian. Kemudian pasal 366 menjelaskan mengenai hukum pidana pencurian yang tercantum pada pasal 362, 363 dan 364 dapat diputuskan dari hak-hak seperti yang disebut dalam pasal 36 angka 1-4 KUHP, Yaitu:

1. hak untuk menjabat segala jabatan tertentu.

2. hak untuk masuk dinas kemiliteran.

3. hak untuk memilih atau dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan undang-undang.

4. hak untuk menjadi penasehat, wali pengawas/pengampu atau pengawas/pengampu atas orang lain dari pada anaknya sendiri.

V. Delik pencurian dalam keluaga diatur dalam pasal 367 KUHP.

Menurut pasal 367 ayat 2 KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari pasal 362, 364, dan 365 adalah suami atau istri dari si korban, dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, atau keluarga sedarah semenda, boleh dilakukan penututan atas pengaduan si korban pencurian. Aduan pada pencurian dalam keluarga ini termasuk delik aduan relatif, yaitu kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan. Apabila suami-istri itu tidak dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, maka menurut ayat 1 pasal 367 KUHP sama sekali tidak boleh dilakukan penuntutan. Akan tetapi, ayat 3 pasal tersebut menyebutkan jika menurut adat-istiadat garis ibu (matriarchaat dari daerah minangkabau) kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak, maka aturan ayat 2 berlaku juga bagi orang itu.

2. Penggelapan. (Verduistering).

Dalam KUHP, Penggelapan dimuat dalam buku II bab 24 yang oleh Van Haeringen mengartikan Istilah Penggelapan ini sebagai “geheel donkermaken” atau sebagai “uitstraling van lichtbeletten” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “ menghalangi memancarnya sinar”.

Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalah gunaan hak” atau “penyalah gunaan kekuasaan”. Akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “Penggelapan“.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam pasal 362. hanya saja pada pencuriaan barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.

Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu:

1).Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok.

2).Tindak pidana penggelapan ringan.

3).Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan.

4). Tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain.

5).Tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Selain macam-macam Penggelapan yang telah disebutkan diatas masih ada tindak pidana lain yang masih mengenai penggelapan yaitu “Kejahatan Jabatan” pada pasal 415 dan pasal 417, yang kini ditarik ke dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001.

1). Penggelapan dalam bentuk pokok.

Penggelapan dalam bentuk pokok dijelaskan dalam pasal 372 yakni “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Penggelapan yang dicantumkan dalam pasal di atas oleh R. Soesilo disebut dengan “Penggelapan Biasa”. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 372 ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif:

1). Unsur subjektif.

Unsur kesengajaan; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau ‘opzettelijk’ sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian.

Rumusan pasal 372 KUHP mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan opzettelijk delict atau delik sengaja.

2). Unsur objektif.

a. Barang siapa; seperti yang telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian, kata ‘barang siapa’ ini menunjukan orang. Apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau ‘dader’

b. Menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki); menteri kehakiman pemerintahan kerajaan Belanda, menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

c. Suatu benda; ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut ‘benda bergerak’

d. Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain; sebagaimana keterangan Simons, “penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi. Barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri.

e. Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan Yaitu: harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan. Misalnya, karena dititipkan, dipinjamkan, disewakan, atau digadaikan kepada pelaku. Misalnya : si A menyewa sepeda kepada si B, kemudian si A menjual sepeda tersebut tanpa sepengetahuan si B, (dengan demikian si A dianggap telah melakukan penggelapan karena dia tidak memiliki hak untuk menjual sepeda tersebut).

2). Penggelapan ringan.

Penggelapan ringan, diatur pada pasal 373, yaitu Penggelapan biasa (pasal 372), jika yang digelapkan itu bukan binatang ternak (hewan) dan barang yang harganya tidak lebih dari Rp. 250. Dengan demikian maka penggelapan hewan, Penggelapan barang yang harganya lebih dari Rp. 250,

Penggelapan barang yang tidak dapat dinilai harganya, Penggelapan dengan pemberatan pasal 374 dan 375 KUHP, meskipun harga barang yang digelapkan kurang dari Rp, 250, itu tidak masuk Dalam penggelapan ringan. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini:

Semua unsur terkandung dalam 372

Unsur khususnya:

– Obyek bendanya bukan ternak.

– Harga atau nilainya tidak sampai Rp 250.

– Bukan penggelapan dalam bentuk berat.

3). Penggelapan dalam bentuk diperberat.

Dalam pasal 374 dijelaskan bahwa “Penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap orang disebabkan karena hubungaan kerja atau karena unsur pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana 5 tahun”. Selain unsur yang terkandung dalam pasal 372 di atas, dalam pasal 374 ini dirumuskan tiga macam hubungan antara si pelaku dengan yang menitipkan barangnya, yaitu:

1) Hubungan buruh dan majikan (persoonlijke dienstbtrekking). Dalam hubungan antara buruh-majikan ini, barang yang digelapkan tidak harus kepunyaan si majikan. Bisa jadi barang tersebut adalah barang orang lain atau buruh lain, akan tetapi karena sebagai buruh pelaku harus mematuhi perintah majikannya untuk mengurus barang-barang tersebut.

2).Hubungan berdasarkan pekerjaan si pelaku sehari-hari (beroep). Seorang pemborong yang menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberikan pekerjaan pemborongan misalnya, adalah termasuk Penggelapan yang berdasarkan pada pekerjaan si pelaku sehari-hari.

3) Hubungan dimana si pelaku mendapat upah. Misalnya: seorang petugas stasiun yang diupah untuk membawa barang ke atas kereta oleh seorang penumpang, akan tetapi petugas tersebut tidak membawanya ke kereta, dengan demikian petugas tersebut bisa dituntut melakukan Penggelapan.

4) Penggelapan oleh wali dan lain-lain.

Dalam pasal 375 dijelaskan bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Di kutip dari http://kantorpengacara-msa-lubis.com/kejahatan-terhadap-harta-kekayaan/

(RN-RedCN)