Jakarta – Cakranusantara.net | Tekad dan Strategi Partai Golongan Karya (Golkar) dalam menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Pilihan Presiden (Pilpres), Pilihan Legislatif (Pileg) dan pilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta.
Pada kesempatan ini, Ketua Panitia Dr. Kurnia Zakaria, SH., MH. menghadirkan para narasumber diantaranya: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqien Anggota DPD RI, Dr. Fajar Laksono Suroso, SH., MH Kabag humas Biro Kepaniteraan dan Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, I Dewan Kade Wiarsa Raka Sandi, ST., SH.,M.Si. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Nurdin, S.Pd.I, M. Sos anggota KPUD DKI Jakarta. Muhammad Jufri, S.Sos., M. IP Ketua Bawaslu DKI Jakarta Basri Baco Sekretaris Jendral DPD Partai Golkar DKI Jakarta Muhammad Anwar, Wakil Ketua Bidang OKK dan Kumham DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Hoiriah T. SH. MH Ketua BAKUMHAM Partai Golkar DKI Jakarta.
Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada pertengahan tahun ini. Adapun hari pemungutan suara Pemilu 2024 ditetapkan pada 14 Februari 2024,” kata Guru Besar yang penuh pengetahuan Ilmu Hukum Tata Negara, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie. Sabtu (15/10/2022).
Saya meminta kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan perpanjangan masa jabatan Presiden atau tertunda-tundanya pemilu.
“Munculnya, isu perpanjangan jabatan atau ditunda-tundanya Pemilu, itu yang tidak simpatik dimata publik. Justru malah menarik simpati rakyat menuju pemilu,” tambah Jimly.
Pada kesempatan yang sama Jimly juga mengkritik penawaran sejumlah harga umum untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Tidak terlalu penting untuk ditanggapi agar para ketum tersebut tidak percaya pada omongannya sendiri,” lanjut Jimly.
Lebih lanjut Jimly menambahkan, ia sangsi jika partai maupun presiden benar-benar mendukung usulan tertundanya Pemilu 2024 ini. Itu kan baru pendapat individu, ini semua menafsir seolah-olah Jokowi mau, supaya Jokowi senang, apa iya Jokowi mau?.
“Sebab, partai-partai besar seperti PDI Perjuangan kini sudah menyiapkan skenario calon presiden masing-masing untuk Pemilu 2024. Lalu, partai seperti Gerindra juga sudah siap. Partai yang tidak siap itu mungkin masih maju mundur. Jadi cari-cari peluang, dan bukan untuk kepentingan bangsa negara,” kata Prof Jimly.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara Dr. H. Kurnia Zakaria menambahkan, makna seminar Hukum Pemilu Bakumham Partai Golkar DKI Jakarta, bertujuan pihak KPUD DKI Jakarta yang memberikan pencerahan kepada para Bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Golkar.
“Pencerahan tentang tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Dari Bawaslu DKI Jakarta bertugas tentang aturan kecurangan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan pelanggaran Kampanye,” Lanjut Kurnia.
Sedangkan, DKPP RI menerangkan tentang tugas DKPP yang akan mengawal Integritas, Independensi, Profesionalitas, dan Penegakan Etika & Norma Penyelenggara Pemilu.
“Untuk MK sendiri membahas tentang Hukum Acara Sengketa Hasil Pemilu pileg, pilpres dan Pilkada di MK,” tambahnya.
Selanjutnya, Kurnia Zakaria berharap Bacaleg Partai Golkar DKI Jakarta siap untuk memenangkan Partai Golkar di DKI Jakarta dan sosialisi UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada serentak dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serentak Pileg dan Pilpres.
“Bila ada persoalan dalam tahapan Pemilu, harus bertanya atau mengadu ke KPUD, Bawaslu, DKPP atau MK. Seminar Hukum ini, dalam rangka memeriahkan HUT Partai Golkar yang berdiri sejak 20 Oktober 1964. yang semula bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didirikan bersama-sama KOSGORO. MKGR, dan SOKSI,” tutup Dr. Kurnia Zakaria., SH., MH.
(RN-Red)
Komentar