Mutasi Pejabat Polda Kepri dan Personel Polres/ta Jajaran

Maret, 28, 24

Batam – Cakranusantara.net | Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) personel Polda Kepri dan Polres Jajaran terdiri dari Pejabat Utama, Perwira, Bintara dan PNS dilakukan alih tugas jabatan dan mutasi berdasarkan Surat Telegram Kapolda Kepri Nomor : STR/179/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Alih Tugas Jabatan dan Mutasi Personel Polda Kepri serta Polres/ta jajaran Polda Kepri. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., Pada hari Rabu (27/3/2024).

“Surat Telegram Mutasi tersebut langsung ditandatangani oleh Karo SDM Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Irvan Prawira Satyaputra, S.I.K., M.Si., yang mengatasnamakan Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H”.

Berikut beberapa daftar Pejabat Polda Kepri dan Polres Jajaran yang alih tugas jabatan:

1. AKBP Syahrial, S.E., Kayanma Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubditbintibsos Ditbinmas Polda Kepri;

2. AKBP Heryana, S.E., Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kayanma Polda Kepri;

3. AKBP Isa Imam Syahroni, SIK, M.H., mutasi dari Polda Jambi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubditgakkum Ditpolairud Polda Kepri;

4. Kompol Chrisman Panjaitan, S.E., M.H., Ps. Kasubditgakkum Ditpolairud Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Ps. Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri;

5. Kompol Adri Setyawan, S.I.K., Ps. Kasubditkamsel Ditlantas Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagwatpers Ro Sdm Polda Kepri;

6. Kompol Rayendra Arga Prayana, S.I.K., Kasatresnarkoba Polresta Barelang Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kanit 2 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri;

7. Kompol Satria Nanda, S.I.K., Ps. Kasubditpatroliairud Ditpolairud Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasatresnarkoba Polresta Barelang Polda Kepri;

8. Akp Muhammad Rizqy Saputra, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., Ps. Kapolsek Sekupang Polresta Barelang Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Ps. Kanit 1 Subnit 1 Ditresnarkoba Polda Kepri;

9. Kompol Benhur Gultom, S.E., M.M., Auditor 1 Irbid 2 Itwasda Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Sekupang Polresta Barelang Polda Kepri.

Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., menuturkan bahwa mutasi personel Polda Kepri dan Polres/ta jajaran merupakan hal biasa di tubuh Polri yang mana tidak lain untuk melakukan penyegaran di tubuh Polri.

“Tour of duty dan Tour of area dilihat sebagai kebutuhan organisasi yang biasa dan wajar. Dalam rangka penyegaran organisasi sekaligus promosi jabatan sehingga mutasi atau alih tugas merupakan suatu hal yang dilakukan secara berkala yang bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas guna penyamaan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan mutasi Polri”. Tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes.Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

Tiga Spesialis Curanmor Berhasil Dibekuk Satreskrim Polres Kendal

April, 1, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Satreskrim Polres Kendal berhasil meringkus tiga pelaku pencurian motor (curanmor) berinisial S (36) warga Desa juwiring Kecamatan Cepiring, SL (29) warga Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung dan AS (23) warga Desa Pidodo Wetan Kecamatan Patebon Kendal pada Rabu (27/3/2024) sekira pukul 01.00 wib dirumahnya masing masing tanpa perlawanan.

Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Untung Setiyahadi menjelaskan bahwa, “Tiga tersangka melakukan aksinya dengan cara mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di depan rumah saudara Pujiono dukuh Ringinmulyo Rt 09/ 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Cepiring dengan menggunakan kunci T, berdasarkan laporan dari korban kemudian Sat Reskrim Polres Kendal melakukan pengembangan kasus dan berhasil mengamankan ketiga pelaku dan satu unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC warna merah dengan Nopol H 6716 GU,” jelas Kasat Reskrim Polres Kendal.

Selanjutnya ketiga tersangka diringkus dirumahnya masing masing dan mengakui sudah empat kali pencurian sepeda motor di tempat berbeda diwilayah Kabupaten Kendal.

Polres Kendal akan melanjutkan proses hukum dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, korban, dan saksi-saksi, serta melengkapi berkas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, termasuk penahanan tersangka.

Kini para tersangka serta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Kendal, guna mempertanggung jawabkan perbuatanya para tersangka akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman hukuman 7 Tahun penjara.

Selanjutnya Kasat Reskrim Polres Kendal menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memarkirkan sepeda motor.

“Saat memarkir sepeda motor, pastikan kunci tidak tergantung pada kendaraan atau menaruh kunci di dashboard, pastikan sepeda motor terkunci setang, bila perlu gunakan pengaman ganda, jangan menaruh barang-barang berharga di bagasi motor, serta pastikan memarkirkan sepeda motor di tempat yang dapat terlihat dan diawasi,” pesan Kasat Reskrim. (Teguh)

Polres Rembang Berhasil Ungkap 21 Kasus Dalam Operasi Pekat Candi 2024

Maret, 27, 24

Rembang – Cakranusantara.net | Polres Rembang mengungkap 21 kasus selama pelaksanan operasi pekat candi. Dari 21 kasus ini total ada 9 tersangka yang diamankan beserta barang bukti.

Operasi penyakit masyarakat atau pekat polres Rembang digelar mulai 4 hingga 17 maret 2024. Dalam operasi pekat ini,  perjudian, petasan, minuman keras, prostitusi, narkoba, dan kejahatan jalanan lainnya menjadi target operasi petugas.

Dalam pres rilis hasil operasi di Mapolres Rembang, Kamis (27/03/2024), minuman keras masih mendominasi dalam pengungkapan kasus. Dalam kasus ini polisi mengamankan minuman keras berbagai merk dengan 2 pelaku. Selain minuman keras, polisi juga mengamankan pelaku perjudian serta prostitusi.

Kapolres Rembang, AKBP Suryadi menjelaskan, operasi pekat ini dilakukan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif selama bulan puasa dan menjelang lebaran nanti.

“Minuman keras, narkoba dan street crime menjadi sasaran kami dalam operasi pekat kali ini,” Katanya.

Dari pengungkapan kasus dalam operasi pekat kali ini,  petugas kepolisian akan terus berupaya melakukan tindakan dan menekan angka kriminalitas di Kabupaten Rembang. (Tejo)

Sesuai Target, Operasi  Pekat Candi 2024 : Polresta Pati Ungkap Ratusan Kasus

Maret, 27, 24

Pati – Cakranusantara.net | Polresta Pati mengungkap ratusan kasus dalam operasi pekat candi. Mereka harus diamankan di Mapolresta setempat.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama mengatakan, operasi tersebut pihaknya mendapat target Polda Jateng. Meliputi, miras 10 target, perjudian tiga, petasan satu, dan perzinahan delapan target.

Lanjut dia, pihaknya sudah melebihi target yang ditetapkan tersebut. Target miras ada 292 kasus, petasan 1 kasus, perzinahan 98, premanisme ada sembilan, dan narkoba ada delapan.”Total kassus yang terungkap dalam operasi candi ini ada 319 kasus. Dari itu, 426 pelaku ditangkap,” terangnya.

Dia menambahkan, dari 426 pelaku setidaknya ada 395 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, pelaku perzinahan ada yang dibina atau tak dilanjutkan ke ranah hukum.

Di samping itu, pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti (BB). Di antaranya, handphone, catatan togel, hingga ratusan botol miras.

”Kami tunjukan barang bukti pelanggaran tindak pidananya. Mulai dari handphone, catatan perjudian jenis togel, dan senjata tajam. Kemudian ratusan botel miras berbagai merek dan ukuran,” tandasnya.

Selain itu, pada 11 kasus perjudian dengan 18 tersangka, pihaknya membawa barang bukti uang Rp 3.949.000, 11 handphone, 20 lembar rekap judi dan 3 kartu remi.

Penjualan Miras tanpa izin ada 292 kasus, terdapat  292 tersangka, dengan barang bukti 1.140 miras dan 894 miras oplosan total 2.034 botol. Motifnya penjualan miras tanpa izin.

Petasan 1 kasus dengan 1 tersangka, barang bukti 6 ons bubuk mercon, 1 petasan panjang 14 centimeter diameter 6 centimeter, motif membawa bubuk mercon.

”Narkoba ada enam kasus dengan tersangka 9 laki-laki 1 perempuan. Barang bukti 2,62 gram sabu. Motif memiliki atau menyimpan sabu. Empat di antaranya direhab,” tuturnya. (Tejo)

Polda Jateng Ungkap 2.189 Kasus dan Tangkap 3.579 Pelaku Selama Operasi Pekat

Maret, 27, 24

Semarang – Cakranusantara.net | Polda Jawa Tengah melaksanakan operasi Pekat Candi 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 6 -25 Maret 2024. Dalam operasi yang bertujuan mereduksi tindak kriminalitas pada saat Ramadhan dan jelang Idul Fitri 1445 H tersebut, sejumlah 2.189 kasus berhasil diungkap dan 3.579 Pelaku berhasil diamankan.

Hal itu disampaikan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi pada sebuah konferensi pers yang dilangsungkan di Lobby Mapolda Jateng, Rabu (27/3/2024).

Para tersangka ditangkap dari sejumlah kasus yang berbeda antara lain perjudian, penyalahgunaan bahan peledak, miras, perzinahan, premanisme dan narkoba.

Pelaku yang di amankan terbanyak merupakan ungkap dari kasus perzinahan sebanyak 1.904 pelaku yang ditangkap dari 812 lokasi.

“Adapun rincian hasil ungkap operasi pekat antara lain kasus perjudian sejumlah 152 kasus dengan menangkap 344 tersangka, kasus penyalahgunaan petasan atau bahan peledak sejumlah 81 kasus dengan 98 tersangka, kasus miras diungkap 900 kasus dan 930 tersangka” kata Kapolda.

“Kemudian kasus perzinahan dilakukan kegiatan ungkap kasus di 812 lokasi dan menangkap 1904 pelaku, kasus premanisme diungkap 68 kasus dan 90 pelaku, serta kasus narkoba yang mana diungkap 176 kasus dengan 213 tersangka” tambahnya.

Adapun barang bukti yang berhasil disita selama operasi antara lain 410 kilogram bahan peledak, uang Rp 67 juta, 11 ribu botol miras, 79 sajam dan 11 senpi.

“Juga sejumlah barang bukti lain hasil kejahatan narkoba antara lain 2.174 gram sabu, 294 butir ekstasi, 980 gram ganja dan 65 ribu butir obat berbahaya ” ungkap kapolda.

Jenderal bintang dua ini mengaku, pelaksanaan operasi pekat yang dilaksanakan Polda Jateng berjalan lancar dan memperoleh capaian yang melampaui target.

“Secara khusus kami mengapresiasi partisipasi masyarakat sehingga ada penurunan yang signifikan pada kasus petasan atau bahan peledak. Tahun lalu ada 63 kasus petasan dengan korban sejumlah 98, sedangkan tahun ini hanya ada satu kasus dengan korban empat orang,” jelasnya.

Kapolda menuturkan bahwa pemberantasan penyakit masyarakat, tidak bisa dilakukan oleh jajaran kepolisian saja, namun butuh peran serta stakeholder terkait dengan mengutamakan langkah-langkah preventif dan preemtif.

“Penegakan hukum merupakan merupakan langkah terakhir. Namun sebelumnya didahului oleh upaya preventif dan preemtif. Namun demikian perlu disampaikan bahwa Polda Jateng dan jajaran akan menindak tegas setiap pelaku kejahatan. Tidak ada ruang untuk melakukan kejahatan di Jawa Tengah,” kata Kapolda secara tegas.

Kapolda juga menghimbau agar masyarakat menghidupkan bulan Ramadhan dengan kegiatan positif dan tidak melakukan aksi-aksi kontraproduktif atau melanggar hukum.

“Pada bulan Ramadhan ini, masyarakat dimohon partisipasinya untuk senantiasa menciptakan situasi kamtibmas kondusif,” tutup Kapolda.(Teguh)

Peringatan Nuzulul Qur’an : Momen Merenung dan Memperkuat Ketaqwaan

Maret, 27, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Dalam rangka Peringatan Nuzulul Qur’an, masyarakat merayakan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Kitab Suci Al-Qur’an sebagai panduan hidup. Al-Qur’an, sebagai sumber ajaran luhur, tidak hanya memberikan petunjuk menuju kebahagiaan dan keselamatan, tetapi juga membentuk kepribadian yang terpuji bagi umat Islam.

Hal tersebut disampaikan Komandan Komando Pemeliharaan Materiel TNI AU (Dankoharmatau) Marsda TNI Oki Yanuar, ST., pada acara Peringatan Nuzulul Qur’an, Masjid As-Sulthon, Koharmatau, Bandung, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut Dankoharmatau menyampaikan, dalam refleksi ini, penting bagi umat Muslim untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya untuk taat pada perintah Allah, tetapi juga sebagai perlindungan dari pengaruh negatif yang masih mengintai.

Sementara Kh. Dr. Ahmad Zaelani dalam ceramahnya menekankan, bahwa Nuzulul Qur’an seharusnya membangkitkan kesadaran teologis umat Islam. Menurutnya, ayat pertama dari surat Al-‘Alaq memperkuat pandangan ini, mendorong manusia untuk lebih taqwa kepada Allah SWT.

Selain itu, Nuzulul Qur’an diharapkan mampu melahirkan kesadaran akan penciptaan, mengingat manusia adalah makhluk dan bukan khalik. Dalam konteks ini, Kh. Dr. Ahmad Zaelani menegaskan pentingnya menghindari perilaku sombong dan takabur, serta mendorong terjalinnya silaturahmi sebagai pengakuan akan kekurangan yang ada pada diri sendiri.

Tak hanya itu, Nuzulul Qur’an juga diharapkan dapat menggugah kesadaran akan pengabdian dan peribadatan. Dengan merujuk pada ayat ketiga dari surat Al-‘Alaq, Kh. Dr. Ahmad Zaelani menjelaskan bahwa beribadah haruslah menjadi kebutuhan, karena hidup pada hakikatnya adalah tentang mengabdi dalam membangun kesatuan dan kebersamaan.

Di akhir ceramahnya, Kh. Dr. Ahmad Zaelani menyoroti pentingnya kesadaran edukasi pendidikan yang diinspirasi oleh Nuzulul Qur’an. Baginya, kemuliaan manusia hanya dapat diperoleh melalui kombinasi iman dan ilmu. Ayat keempat dan kelima dari surat Al-‘Alaq menjadi landasan bagi pandangan ini. (Penkoharmatau)

TNI AU Sathar 72 Siap Dukung Misi Kemanusiaan Indonesia ke Palestina

Maret, 27, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Dalam upaya mendukung misi kemanusiaan Indonesia ke Palestina, personel Sathar 72 Depohar 70 menyatakan kesiapannya dengan menyiapkan Cargo Delivery System (CDS) dan Parasut Udara Barang (PUB). Hal ini diungkapkan dalam apel kesiapan dan pelepasan di Sathar 72 dilaksanakan di Pangkalan Udara TNI AU Sulaiman, Margahayu, baru-baru ini. Personel Sathar 72, Lettu Tek Sudarno dan Sertu Agung Jati Pratama, akan menjadi bagian dari tim yang turut serta dalam kelancaran misi kemanusiaan ke Palestina.

Menurut pernyataan dari Dansathar 72 Letkol Tek Yusaria Widiatmoko , apel kesiapan ini merupakan bukti konkret bahwa TNI Angkatan Udara siap mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan misi kemanusiaan dengan mengirimkan bantuan ke Palestina melalui udara.

Keikutsertaan Sathar 72 dalam apel ini menegaskan komitmen TNI AU untuk turut serta dalam upaya membantu saudara-saudara kita di Palestina dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, tambah Dansathar. 72. (Penkoharmatau)

Komandan Depohar 70 Memimpin Latihan Penanggulangan Bencana di Bandung

Maret, 27, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Kolonel Tek Dindin Budiman, Komandan Depohar 70, bersama pejabat dan personel Depohar 70, menggelar latihan penanggulangan bencana alam di Waduk Saguling Napak Sancang, Desa Mekarmukti, Cililin, Bandung.Baru-baru ini. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi bencana alam, khususnya banjir.

Kegiatan latihan berlangsung selama sehari penuh dengan penuh semangat dan kerjasama. Para personel terlibat dalam simulasi penyelamatan korban jiwa sebagai respons terhadap skenario banjir.

Komandan Depohar 70, Kolonel Tek Dindin Budiman, menegaskan pentingnya peran aktif prajurit dan PNS Depohar 70 dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana alam.

“Anggota Depohar 70 harus siap dan mampu berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam situasi darurat,” ujar Kolonel Tek Dindin Budiman, menekankan pentingnya keterlibatan personel dalam upaya penanggulangan bencana.

Latihan ini merupakan bagian dari upaya Koharmatau dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta keterampilan personel dalam menghadapi berbagai situasi darurat yang mungkin terjadi di masa depan. (Penkoharmatau)

Pj Bupati Pantau Harga Kebutuhan Pokok Jelang Hari Raya

Maret, 26, 24

Pati – cakranusantara.net | Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Pemerintah Kabupaten Pati lakukan pemantauan sejumlah harga kebutuhan pokok, baik di pasar tradisional maupun swalayan, Selasa (26/3/2024).

Tak hanya itu, kelangkaan elpiji di tingkat konsumen juga mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

Bersama Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, Kepala Disdagperin Kabupaten Pati Hadi Santosa, Kepala Dinas Pertanian Pati Niken Tri Meiningrum melakukan pemantauan di Agen elpiji di jalan Tondonegoro Pati.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyebut, pemantauan ini dilaksanakan untuk memastikan pasokan gas elpiji 3kg subsidi untuk masyarakat miskin tidak terjadi kelangkaan.

“Yang kita tahu kan elpiji 3kg bersubsidi ini sempat langka, karena memang kelangkaan elpiji ini karena kapal pembawa elpiji waktu cuaca eksrem kesulitan sandar. Jadi pada saat aktifitas bongkar muat barang sempat terjadi kendala hingga mengakibatkan kelangkaan elpiji,” ungkap Henggar.

Henggar menyebut, saat ini kelangkaan elpiji sudah berangsur kembali membaik seiring dengan kondisi cuaca. Ia menyatakan bahwa nanti sebelum hari raya idul fitri, kuota pasokan elpiji 3kg bersubsidi akan ditambah 2 kali.

“Kalau ngga salah nanti sebelum lebaran akan ada penambahan kuota 2 kali. Informasinya yang kuota pertama elpiji 3kg ini akan ditambah 10.000, kemudian kuota kedua akan ditambah lagi 10.000” tegasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya penambahan kuota elpiji 3kg di Kabupaten Pati ini membuat stok elpiji pada kondisi aman.

Kemudian terkait pengecekan stok bahan makanan dan tanggal kedaluwarsa baik di swalayan maupun pasar tradisional, Henggar menyebut bahwa upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar masyarakat dapat mendapat dan mengkonsumsi makanan yang baik dan aman.

“Jadi tentunya apa yang diedarkan dan digunakan oleh masyarakat ini kan jangan sampai posisi sudah kadaluwarsa tetap beredar. Ini yang coba kita batasi untuk meminimalisir itu. Kita pastikan bahwa barang-barang yang beredar itu belum expired,” tandasnya.

Saat ini, sambungnya, harga-harga kebutuhan pokok di Kabupaten Pati cenderung stabil. Bahkan beberapa kebutuhan bahan pokok mengalami penurunan harga.

“Jadi di Kabupaten Pati termasuk 10 besar kabupaten/kota yang penurunannya tinggi ya. Karena kita juga melakukan operasi pasar beberapa kali. Alhamdulillah bisa menurunkan IPH (indeks perkembangan harga) yang ada di Kabupaten Pati” pungkasnya. (Hang)

VI, Hukum Administrasi Daerah : Dasar-Dasar Pembentukan Pemda

Maret, 26, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Dasar-Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menguatnya gagasan memperluas kewenangan dalam konteks berpemerintah daerah ini berpangkal pada fakta-fakta yang terjadi sebelum reformasi, antara lain :

1. Sumberdaya alam daerah dikuras habis kemudian di bawa ke pusat, sehingga terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah;

2. Putra-putra daerah tidak diakomodasi dalam struktur pemerintahan daerah apalagi di pusat, karena faktanya kepala-kepala dinas di daerah diisi dari pusat;

3. Sulitnya berkembang kehidupan demokrasi di daerah karena semuanya diatur pusat, bahkan sampai ketentuan tentang pemerintah desa di daerah diseragamkan di seluruh Indonesia

4. Kemungkinan mengembangkan kebudayaan daerah, kemandirian daerah juga semakin terbatas peluangnya, karena semuanya dikendalikan oleh pusat.

Latar belakang atau tujuan mengakomodasi gagasan memperluas kewenangan daerah, antara lain :
1. Ingin mendekatkan pelayanan dari pusat kepada daerah;

2. Menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi di daerah;

3. Mengembangkan kebudayaan daerah serta potensi daerah;

4. Melakukan pembagian yang adil SDA antara pusat dan daerah;

5. Mereduksi kemungkinan terjadinya konflik yang berkelanjutan antara pusat dan daerah keinginan daerah tidak diakomodasi dalam berbagai peraturan.

MDasar-Dasar Pembentukan Pemerintah Daerah Apabila dilihat dari sejarah pembentukan UUD 1945, dapat dikatakan bahwa Moch. Yamin lah orang pertama yang membahas masalah pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Moch. Yamin antara lain mengatakan sebagai berikut :

“Negeri, desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasinalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara lain bagian atas dan bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan urusan Dalam, pangreh Praja”.

Pada kesempatan itu pula Much. Yamin melampirkan sementara perumusan Undang-undang yang memuat tentang pemerintahan daerah dan berbunyi :

”Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memanang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara, dan hak –hak asal –usul dalam daerah yang bersifat istimewah”.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 , Soepomo dihadapan sidang PPKI atas permintaan Soekarno memberikan penjelasan tentang Pemerintahan Daerah :” di bawah pemerintahan pusat ada pemerintahan daerah diisi hanya ada satu pasal saja yang berbunyi : pemerintah secara diatur dalam undang-undang hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk Negara itu juga harus dipakai untuk pemerintahan daerah, artinya pemerintahan daerah harus juga bersifat permusyawaratan, dengan kata lain harus ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati susunanya yan asli, akan tetapi itu keadaanya sebagai daerah, bukan Negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya darah”.

Kesimpulan dari dua pendapat esesnsi dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 adalah : Pertama, adanya daerah otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. Dua, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraanya dilakukan dengan “memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara”. Tiga, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan “memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dengan adanya perubahan terhadap pasal 18 UUD 1945, maka penjelasan UUD 1945 yang selama ini ikut-ikutan menjadi acuan dalam mengatur pemerintahan daerah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, satu-satunya sumber konstitusional pemerintahan daerah adalah pasal 18, 18A dan pasal 18B.

Selain meniadakan kerancuan, penghapusan pasal 18 UUD 1945 sekaligus juga sebagai penataan tatanan UUD baik dari sejarah pembuatan penjelasan maupun meniadakan keganjilan bahkan anomaly.

Perubahan pasal 18 UUD 1945 dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam NKRI yang meliputi daerah propinsi dan dalam daerah propinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. Ketentuan pasal 18 ayat 1 mempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan pasal 25A mengenai wilayah NKRI.

Istilah dibagi atas bukan terdiri atas dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Istilah itu langsung menjelaskan bahwa Negara kita adalah Negara kesatuan dimana kedaulatan Negara berada di tangan pusat.

Hal ini konsisten dengan kesepakatan tetap mempertahankan bentuk Negara kesatuan. Berbeda dengan istilah terdiri atas yang lebih menunjukan letak kedaulatan berada di tangan Negara – Negara bagian.

Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam UUD memuat berbagai paradigm baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikut :

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu (pasal 18 ayat 2). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom. Prinsip baru dalam pasal 18 setelah perubahan lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi daerah.

2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (pasal 18 ayat 5). Meskipun secara historis UUD 1945 menghendaki otonomi seluas-luasnya, tetapi karena tidak dicantumkan, yang terjadi adalah penyempitan otonomi daerah menuju sentralisasi, maka sangat tepat, pasal 18 setelah perubahan menegaskan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat.

3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (pasal 18A ayat 1). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam. Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap darah.

4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (pasal 18B ayat 2). Yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum rechtsgemeenschap yang berdasarkan hukum adat atai istiadat seperti desa, marga, nagara, gampong, meusanah, huta, negorij dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat bersifat territorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak kedalam atau keluar sebagai satu kesatuanhukum yang mandiri dan memerintah dri mereka sendiri.

5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (pasal 18B ayat 1). Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintah bersifat khusus atau istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota atau desa).

6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (pasal 18 ayat 3). Hal ini telah terealisasi dalam pemilihan umum anggota DPRD, Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (pasal 18A ayat 2). Prinsip ini diterjemahkan dalam UUD No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menyatakan bahwa hubungan itu meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan, sumber daya alam dan sumber daya lainya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras (pasal 2 ayat 5 dan 6).

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat tiga hubungan antara pusat dan daerah, yaitu:
1. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi territorial, hubungan ini tidak bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan territorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. Satuan pemerintahan territorial dekonsentrasi merupakan satuan wewenang dengan departemen yang bersangkutan. Sifat wewenang satuan pemerintahan territorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandate, tidak ada wewenang yang berdasarkan atribusi.

2. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi territorial. Otonomi territorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan Negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan (administrasi Negara) yang menjadi urusan rumah tangganya. Dalam otonomi territorial pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam lingkungan pemerintah pusat yang kemudian dipencarkan kepada satuan-stuan otonomi. Pemencaran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Undang-undang menetapkan tegas berbagai fungsi pemerintahan (administrasi Negara) sebagai urusan rumahtangga daerah. Cara-cara ini mirip dengan cara-cara dalam system federal yang merinci ekuasaan Negara bagian.
b. Pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi.
c. Pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan tertentu yang “ diciptakan” atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi baik karena tidak diatur dan diurus pusat maupun atas dasar semacam concurrent power.
d. Membiarkan suatu urusan yang secara tradisional atau sejak semula dikenali sebagai fungsi pemerintahan yang mengatur dan diurus satuan-satuan otonomi.

3. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal, merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini memiliki kesamaan dengan hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritoria.

Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam kaitanya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (selfregelen) dan mengelola sendiri (self besturen). Sedangkan kewenangan mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertical. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dan wewenang vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah Negara secara keseluruhan.

Dalam Negara kesatuan, semua kekuasaan pemerintahan ada ditangan pusat. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kekuasaanya kepada unit-unit konstituen tetapi apa yang didelegasikan itu mungkin juga ditarik kembali. Dalam Negara kesatuan pada asanya kekuasaan seluruhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Artinya peraturan-peraturan pemerintah pusatlah yang menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah otonom, termasuk macam dan luasnya otonomi menurut inisiatifnya sendiri. Daerah otonom juga turut mengatur dan mengurus hal-hal sentral, pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom tersebut.

Berdasarkan hal tersebut tersebut terdapat tiga model hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu:

1. Model Otonomi Relative, model ini memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dan pada saat yang sama tidak mengingkari realitas Negara bangsa. Penekanya adalah dengan memberikan kebebasan bertindak pada pemerintah daerah dalam kerangka kerja kekuasaan dan kewajiban yang telah ditentukan. Hubungan pusat dan pemerintah daerah oleh karenya ditentukan oleh perundang-undangan, pengawasan dibatasi. Pemerintah daerah meningkatkan kebanyakan dari penghasilanya melalui pajak langsung. Dalam model otonomi elatif pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang dibagi dengan pemerintah pusat atau yang berada dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2. Model Agensi, ini adalah model pemerintahan daerah yang dilihat terutama sebagai agen pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini diyakinkan melalui spesifikasi yang terperinci dalam peraturan, perkembangan peraturan dan pengawasan.

3. Model Interaksi, dalam model ini sulit ditentukan ruang lingkup kegiatan pemerintah pusat dan daerah karena mereka terlibat dalam pola hubungan rumit yang penekanya ada pada pengaruh yang menguntungkan saja.

Hubungan kewenangan antara lain bertalian juga dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga darah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas:

a. Urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara katagoris dan pembangunanya diatur dengan cara-cara tertentu pula.
b. Apabila system supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonomi kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.
c. System hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Sistem Pemerintahan Daerah
Struktur kewenangan pemerintah daerah pada Undang-Undang No. 32/2004 tidak lagi berbentuk piramida yang berarti kabupaten/kota memiliki kewenangan luas, provinsi memiliki kewenangan terbatas dan pusat dengan kewenangan terbatas. Tetapi struktur kewenangan lebih berbentuk persegi panjang dan terbalik meruncing ke atas. Struktur kewenangan ini berarti kewenangan pemerintah pusat tetap terbatas pada hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan daerah (provinsi, kabupaten/kota) bersifat luas bahkan seluas-luasnya. Dosen Sri Mastuti (Rohman)