Polda Kepri Menerbitkan DPO Terduga Jaringan Narkoba

Maret, 26, 24

Batam – Cakranusantara.net | Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepri menerbitkan Daftar Pencairan Orang (DPO) terhadap 2 orang terduga keras komplotan jaringan narkoba Tanjung Pinang (Kepri) – Lombok (NTB).

Hal tersebut disampaikan oleh Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., di Ruang Kerja Bidhumas Polda Kepri. Selasa (26/3/2024).

Dari DPO yang diterbitkan terpampang ciri-ciri pelaku, untuk Pelaku atas nama Rianto memiliki ciri-ciri berbadan tinggi 160 cm, rambut lurus berbelah tengah bewarna hitam, muka bulat, berkulit sawo matang, bersuku batak, berusia sekitaran 27 tahun, postur berbadan gemuk sekitaran 70 kg dan berjenis kelamin laki-laki.

Untuk Pelaku atas nama Disiogero belum diketahui ciri-cirinya karena tersangka dalam perkara ini belum pernah bertemu langsung dengannya dan yang diketahui hanya nomor Whatsapp bersangkutan yakni +62895-4285-46162.

“Jika melihat pelaku tersebut, silakan melaporkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri, Nongsa, Kota Batam, atau kantor polisi terdekat. Untuk masyarakat yang ingin melaporkan kejahatan atau memerlukan bantuan kepolisian, Anda dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau mengunduh aplikasi Polri Super Apps di Google Play/APP Store,”- Tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

Seremoni Passing In Parade di Depohar 60 : Kolonel Sapta Jengkar Pimpin 60

Maret, 26, 24

Madiun – Cakranusantara.net | Suasana haru dan penuh kebanggaan menghiasi markas Depohar 60 dalam seremoni tradisi Passing in Parade, yang merupakan bagian dari rangkaian serah terima jabatan Komandan Depohar 60 dari Kolonel Tek Waras Didik S., M.Si. (Han) kepada Kolonel Tek Sapta Jengkar P., M.Sc.Pc.

Acara yang berlangsung dengan khidmat tersebut dimulai dengan pengalungan bunga oleh Kolonel Tek Waras Didik S., M.Si (Han) kepada Kolonel Tek Sapta Jengkar P., M.Sc.Pc., sebagai simbol penghargaan dan kesuksesan atas kepemimpinan yang telah dilakukan. Tidak hanya itu, Ny. Lucy Waras Didik S. juga turut memberikan hand bouquet kepada Ny. Liana Sapta Jengkar, sebagai bentuk sambutan hangat atas kehadiran serta dukungan dalam perjalanan kepemimpinan yang baru.

Acara dilanjutkan dengan tradisi penyerahan simbolis kunci ruangan dan memorandum, serta pemasangan papan nama Komandan Depohar 60 yang baru. Tanda-tanda ini melambangkan penyerahan sepenuhnya tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan sebagai Komandan Depohar 60 kepada Kolonel Tek Sapta Jengkar P., M.Sc.Pc.

Dalam sambutannya, Kolonel Tek Sapta Jengkar P., M.Sc.Pc., menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Depohar 60. Beliau berjanji akan melanjutkan perjalanan organisasi dengan penuh integritas, dedikasi, dan semangat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

Seremoni ini tidak hanya menjadi momen penting dalam sejarah Depohar 60, tetapi juga merupakan bukti kesinambungan dan komitmen terhadap keberlanjutan tugas demi bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Udara. (Penkoharmatau)

Bazar Meriah Peringati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara di Bakorda Bandung

Maret, 26, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Dalam rangkaian peringatan ke-78 HUT TNI Angkatan Udara, berlangsung kegiatan bazar yang mengundang antusiasme tinggi dari masyarakat dan keluarga besar TNI AU Bakorda Bandung. Acara diselenggarakan sepanjang hari di Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Margahayu, Bandung, Selasa (26/03/2024).

Komandan Komando Pemeliharaan Materiel TNI Angkatan Udara (Dankoharmatau) Marsekal Muda TNI Oki Yanuar, S.T., dalam sambutannya mengatakan dengan dilaksanakannya ibadah puasa bulan Ramadhan yang telah memasuki setengah perjalanan, kegiatan bazar menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat dalam mempersiapkan segala kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Menyediakan beragam bahan pangan dan kebutuhan pokok, bazar ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat, dengan tetap mempertahankan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, tambahnya.

Selain itu, lanjut Dankoharmatau kegiatan ini dalam rangka memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial, rangkaian peringatan HUT ke-78 TNI Angkatan Udara juga mencakup kegiatan donor darah dan bakti sosial.

Langkah ini merupakan bentuk nyata partisipasi dalam menyemarakkan bulan Ramadhan serta menunjukkan kesungguhan dalam mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan hidup bersama.

Di akhir sambutannya Dankoharmatau menegaskan, dengan semangat kebersamaan dan rasa gotong royong, acara bazar dan kegiatan lain di Bakorda Bandung menjadi bukti nyata sinergi antara TNI Angkatan Udara, masyarakat, dan pihak terkait dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Danseskoau, Dankopasgat diwakili Wadan Kopasgat, Kadislitbangau, para Pejabat TNI AU Bakorda Bandung, Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan Koharmatau, serta Ketua PIA AG Cabang BS Seskoau. (Penkoharmatau)

Kapolda Kepri Hadiri Rakor Lintas Sektoral Jelang Operasi Ketupat 2024

Maret, 26, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Dalam rangka menyambut hari Raya Idul Fitri 1445 H, Kapolda Kepri ikuti kegiatan Rakor Lintas Sektoral membahas terkait kesiapan penyelenggaraan mudik-balik Lebaran dan Operasi Ketupat 2024 yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., didampingi Panglima TNI Jenderal TNI H. Agus Subiyanto, S.E., M.Si, di Hotel Bidakara Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian PMK, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Panglima TNI, Pertamina, Basarnas, dan BNPB serta lembaga lainnya. Senin (25/3/2024).

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyampaikan “Operasi Ketupat dilaksanakan selama 13 hari di mulai dari tanggal 4 April sampai dengan 16 April 2024. Jumlah pemudik tahun 2024 ini mengalami peningkatan hingga 56% atau mencapai 193 juta.

Namun, diharapkan jumlah laka lantas dan juga kemacetan lalu lintas di tahun 2024 ini betul-betul bisa dikelola dengan baik. Operasi ketupat tahun ini menyiapkan 155.165 personel gabungan yang dikerahkan untuk memastikan mudik aman dan lancar. Serta disiapkan 5.784 pos untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat”.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., juga mengatakan “Dalam berbagai kesiapan yang dilakukan Polri, diantaranya menyiapkan rekayasa lalu lintas. Seperti contraflow, sistem satu arah (one way) dan penerapan ganjil-genap sebagai alternatif terakhir.

Polri juga menyelenggarakan program mudik gratis untuk mengurangi pemudik sepeda motor dengan menyediakan 400 bus dengan kapasitas 20 ribu penumpang. Kepolisian dan seluruh stakeholder terkait telah menyiapkan strategi untuk memastikan arus mudik dan balik Idul Fitri 1445 Hijriah berjalan aman, nyaman dan lancar”.

“Hal ini semua menjadi bagian yang kita persiapkan agar mudik 2024 ini betul-betul berjalan aman dan lancar. Walaupun disatu sisi kita semua tahu kita sedang menghadapi rangkaian operasi mantap brata terkait masalah gugatan MK. Sehingga dua kegiatan ini betul-betul bisa diamankan. Disisi lain seluruh kegiatan ini betul-betul bisa kita gelar dan kita kawal, jaga agar mudik tahun ini berjalan aman dan lancar.

Untuk mudik kali ini, kita siapkan strategi terkait dengan rekayasa lalin yang akan dilaksanakan termasuk sebelumnya didahului dengan survei jalan untuk mengetahui titik mana yang harus diperbaiki karena terjadi kerusakan maupun jalur yang perlu ditambah dengan tanda atau marka jalan. Termasuk juga wilayah yang selama ini menjadi rawan laka”. Ucap Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

“Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si, menambahkan untuk masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat kejahatan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store,”- Tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

Puluhan Warga Kembang Dukuhseti Geram, Hentikan Ratusan Dump Truk Pengangkut Batu Pencemar Udara

Maret, 26, 24

Pati – Cakranusantara.net | Puluhan warga Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati hentikan Ratusan Truk pengangkut Batu pencemar udara. Pasalnya, mereka merasa dirugikan karena harus setiap saat bersihkan rumahnya karena debu, Senin (25/3/2024).

Abdul, warga Desa Kembang mengatakan, bahwa ia merasa geram akan adanya dump truk pengangkut batu dari wilayah Jepara ke Pati. Lantaran membuat jalanan cepat rusak karena muatannya yang over load.

“Saya memiliki empat tuntutan pokok. Karena pastinya pemerintah Daerah tidak mendapatkan retribusi dari pihak penambang batu. Soalnya, wilayah tambangnya ada di Kabupaten Jepara,” terangnya.

Adapun ke-4 Tuntutan Aksi kami antara lain :
1. Kami nenuntut di perbaiki dan/ di aspal ulang dengan aspal hotmix.
2. Kami meminta dan /atau menunjukkan hardcopy IUP Tambang-Tambang yang sudah beroperasi. Apabila tambang yang sudah beroperasi belum memiliki IUP, Kami menuntut agar proses penambangan di hentikan.
3. Kami meminta RKAB tahun 2024 kepada semua perusahaan tambang yang sudah beroperasi.
4. Kami nenuntut transportasi tambang yang melewati jalan Tayu-Puncel di sesuaikan dengan kelas tonasenya.

“Segera perbaiki jalan yang rusak tersebut, dan kalau tidak punya ijin pertambangan berhentikan saja, serta muatannya harus menyesuaikan sesuai dengan kapasitas jalan tidak melebihi tonase, agar jalan tidak cepat rusak,” tuntutnya.

Jika tuntutan kami tidak digubris, maka pihaknya mengancam bakal mengeluarkan aksi yang lebih besar lagi dari yang sekarang. Soalnya, mereka sangat merugikan masyarakat sekitar.

“Mereka merasa dirugikan, selain jalanan cepat rusak debunya juga berkeliaran kerumah. Namun disitu tidak ada yang bertanggung jawab untuk menyirami jalan berdebu setiap saat, apalagi memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar yang dirugikan,” tutupnya. (Rohman)

VI : Sejarah Singkat Tindak Pidana Khusus

Maret, 25, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Sejarah Singkat Tindak Pidana Khusus
1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Staatsblad 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan (Misdrijven) dan Buku III tentang Pelanggaran (Overtredingen).
2) Di luar KUHP ini masih ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti:
a) UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
b) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
c) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengertian Tindak Pidana Khusus
1) Tindak pidana khusus merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi.
2) Awalnya, tindak pidana khusus dikenal sebagai hukum pidana khusus, kemudian berubah menjadi hukum tindak pidana khusus. Beberapa tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana khusus adalah tindak pidana
ekonomi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana narkotika dan lain sebagainya.
3) Beberapa tindak pidana tersebut dikategorikan kedalam tindak pidana khusus karena tindak pidana tersebut memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekadar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana
saja.

Karakteristik Tindak Pidana Khusus
Tindak Pidana Khusus mempunyai karakteristik, sebagai berikut:
1) Karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik;
2) Aturan hukum yang diberlakukan mempunyai karakteristik yang khusus dan spesifik;
3) Hukum acara-nya mempunyai karakteristik yang khusus dan spesifik;
4) Penegak hukumnya mempunyai karakteristik yang khusus dan spesifik;
5) Pengacara yang menanganinya mempunyai karakteristik yang khusus dan spesifik.

Tujuan Tindak Pidana Khusus
Tindak pidana khusus, dibuat dengan tujuan, untuk melakukan pengaturan tindak pidana diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana (biasa) saja.

Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus
Beberapa dan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHP dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, diantaranya:
• Tindak Pidana Ekonomi dalam Undang-Undang No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana;
• Tindak Pidana Korupsi;
• Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;
• Tindak Pidana Terorisme;
• Tindak Pidana Psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
• Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
• Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Dosen Ibnu Zubair (Rohman UBK)

Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan Koharmatau : Membaca Al- Qur’an Mendapatkan Rahmat

Maret, 25, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Untuk memaksimalkan ibadah dibulan Ramadhan 1445 H, Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan Koharmatau Ibu Rina Oki Yanuar beserta pengurus dan anggota PIA Ardhya Garini Gabungan Koharmatau serta Wanita Angkatan Udara (Wara) Koharmatau dan PNS Wanita Koharmatau mengadakan Tadarusan di Masjid As-Sulthon Makoharmatau. Senin (25/3/2024).

Kegiatan Tadarus dilanjutkan Tausiyah oleh Ustadzah Hajah Ida Farida Syamsuddin, S.Pd.I mengambil tema “Keajaiban Al-Qur’an”.

Dengan diadakan kegiatan ini, diharapkan selain dapat memperlancar ibu-ibu membaca Al Qur’an juga mendapatkan Rahmat, karunia dan hidayah, iman islam ibu-ibu semakin kuat dan terjaga pernyataan Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan Koharmatau Ibu Rina Oki Yanuar.

Ditambahkannya lagi bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan bulan istimewa yang didalamnya berlimpah pahala yang berikan pada setiap kegiatan. Begitu juga dengan banyaknya doa yang dikabulkan oleh Allah SWT.

Membaca Al-Qur’an adalah suatu bentuk pujian dan permohonan umat muslim kepada Allah SWT, semoga senantiasa menjaga hati kita khususnya ibu-ibu semua untuk mampu dan mau membaca ayat-ayatnya saat ini dan seterusnya. Jelas Ibu Rina Oki Yanuar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pengurus PIA Ardhya Garini Gabungan Koharmatau, PIA Ardhya Garini Cabang Jajaran Gabungan Koharmatau Wilayah Barat, Perwakilan Wara Koharmatau serta perwakilan PNS Wanita Koharmatau. ( Penkoharmatau)

Advokat Yang Membela Kliennya Tidak Bisa di Tuntut, Mellisa Anggraini : Biasanya Pengacara Norak

Maret, 25, 24

Pati – Cakranusantara.net | Webiner yang diselenggarakan oleh Pelatihan Hukum Indonesia (PHI) dengan mengundang narasumber Mellisa Anggraini, S.H., M.H., CLA. Managing Partner Mellisa Anggraini & Co Lawfirm menyebut pengacara itu tidak bisa dituntut, sepanjang dia membela kliennya, Senin (25/3/2024).

Dalam kesempatan sisi tanya jawab pada webiner tersebut, Abdul Rohman menanyakan, bagaimana cara menyikapi jika ada Advokad yang dalam membela kliennya, dan kemudian pernyataan kliennya tersebut disampaikan ke publik atau media namun disitu oleh pihak tergugat malah menganggap sang pengacara telah melakukan pencemaran nama baik terhadap tergugat.

“Kemudian tergugat atau pihak tergugat melalui pengacaranya melaporkan peristiwa itu ke aparat kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Padahal memang sebenarnya kenyataannya adalah seperti yang disampaikan oleh sang pengacara tersebut lalu bagaimana cara menyikapi perkara tersebut, dan apakah pengacara memang bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum atas pernyataannya tersebut,” tanyanya, Sabtu (16/3).

Mellisa Anggraini menyatakan, bahwa sepanjang Pengacara itu mendampingi kepentingan kliennya maka tidak bisa dituntut, atau dilaporkan. Hal itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Advokat.

“Masak setiap kali sidang kita tambah musuh, kalau itu terjadi maka semakin hari makin banyak musuh. Biasanya pengacara yang seperti ini adalah Advokat norak atau pengacara baru. Termasuk pengacara juga bisa untuk dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” jawabnya.

Yang baper-baper itu biasanya lawyer baru jadi berantemnya itu kayak seperti personaldiperkaraka. Lagian yang berperkara itu kan tergugat dengan penggugat Kenapa si pengacara jadi dilibatkan atau diperkarakan. Kalau dirasa ada yang sangat penting untuk dilindungi, maka Pengacara pun bisa untuk dilindungi melalui LPSK.

“Namun, ketika Pengacara itu dilindungi maka dalam setiap pernyataannya harus selalu meminta ijin kepada pihak LPSK, tidak bisa sembarangan untuk muncul di media sosial, masak pengacara seperti itu, ya tentunya enggak lah,” imbuhnya.

“Seperti halnya dalam perkara Bharada E dalam kasus pembunuhan Brigadir J, pada waktu itu ia juga mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun dalam pertengahan jalan tiba-tiba muncul derusi, maka kemudian perlindungannya tersebut dicabut,” tandasnya. (Rohman)

Baca Juga : Pelatihan Hukum Indonesia : Advokat Korban Tindak Pidana

Baca Juga : Pelatihan Advokat Korban Tindak Pidana dan LPSK

Pelatihan Advokat Korban Tindak Pidana dan LPSK

Maret, 25, 24

Pati – Cakranusantara.net | Webiner yang diselenggarakan oleh Pelatihan Hukum Indonesia (PHI) dengan mengundang narasumber Mellisa Anggraini, S.H., M.H., CLA. Managing Partner Mellisa Anggraini & Co Lawfirm mengambil tema “Peran Advokat Dalam Korban Tindak Pidana”, Senin (25/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut Mellisa Anggraini memberikan penjelasan tentang, Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum Pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Hak-hak korban tindak pidana sesuai dengan dasar hukumnya sebagai berikut :

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. KUHP Pasal 14 huruf C : “…dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat ditentukan adanya syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya…”

3. KUHAP Pasal 98 ayat 1 : “bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar perbuatan dalam suatu pemeriksaan pidana okeh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim atas permintaan dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana”

4. UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 mencakup mengenai hak-hak korban:

5. Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.

Selanjutnya, Mellisa menerangkan tentang prioritas lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) mulai dari jenis-jenis korban tindak pidana diantaranya ; Pelanggaran HAM berat, Terorisme, Narkotika, Korupsi, Pencucian Uang, Kekerasan Seksual, Perdagangan Orang, Penganiayaan Berat, Penyiksaan, dan tindak pidana lainnya yang membahayakan jiwa saksi.

Program layanan perlindungan LPSK ; Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan (Medis, Psikologis, dan Psikososial), Perlindungan Hukum, Dukungan Pembiayaan, Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi.

Kemudian, 22 (Dua Puluh Dua) hak perlindungan yang diperoleh saksi dan korban ;

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

4. Mendapat penerjemah;

5. Bebas dari pertanyaan menjerat;

6. Mendapat informasi perkembangan kasus;

7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan:

8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

9. Dirahasiakan identitasnya;

10. Mendapat Identitas baru;

11. Mendapat kediaman sementara;

12. Mendapat kediaman baru;

13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

14. Mendapat nasihat hukum dibebaskan;

15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau;

16. Mendapat pendampingan;

17. Bantuan Medis;

18. Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis;

19. Kompensasi;

20. Restitusi;

21. Perlindungan Hukum bagi Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor;

22. Penanganan secara khusus dan penghargaan bagi saksi pelaku (Justice Collaborator);

a. Penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan (pemisahan berkas perkara dan pemisahan tempat penahanan).

b. Penghargaan atas kesaksian (keringan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak lain)

ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KORBAN TINDAK PIDANA

Seorang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU Advokat. Peran dan fungsi advokat berkaitan erat dengan jasa hukum yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. KUHAP memang tidak mengatur mengenai pendampingan korban oleh advokat. Adapun yang diatur dalam KUHAP adalah pendampingan oleh penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Namun Selain pendampingan advokat bagi tersangkat atau terdakwa, salah satu hak saksi dan korban adalah mendapatkan pendampingan, yang dalam hal ini adalah advokat, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf P UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

KORBAN TINDAK PIDANA

Peran Advokat sangat dibutuhkan sebagai perantara antara korban dengan hukum dalam setiap tahapan dan strategi untuk memperoleh keadilan. Adapun tahapan dan startegi yang dimaksud antara lain:

  • Sebagai konsultan hukum untuk memberikan konsultasi hukum, dimana korban berhak untuk membagi /meminta pendapat tentang peristiwa hukum yang terjadi pada korban kepada seorang pengacara sehingga pengacara dapat mengambil kesimpulan tentang peristiwa hukum tersebut dan dengan demikian memberikan solusi yang tepat bagi korban.
  • Melakukan mediasi atau negosiasi antara korban dan pelaku, dimana pengacara menjadi pihak yang netral antara korban dan pelaku serta memberikan masukan /konsultasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.
  • Mendampingi korban di semua tingkat penyidikan, penuntutan, tuntunan acara, selama proses persidangan, advokat dalam proses ini wajib ikut serta dan mengikuti setiap tahapan proses hukum karena setiap perkembangan perkara harus dimonitor secara ketat. Hal ini sangat penting dan mempengaruhi pembuktian dan hukuman bagi pelaku, mengkhawatirkan bahwa tanpa dukungan korban dapat menjadi tidak stabil secara mental karena peristiwa hukum.keluar dan takut untuk memberikan pernyataan yang benar. korban akan diintimidasi oleh tersangka agar korban dapat mengaku curang sehingga tersangka dapat dibebaskan dalam penerapan hukuman.
  • Advokat memberikan dukungan dan pendampingan kepada korban di tingkat investigasi, penuntutan, peninjauan dan ajudikasi harus bekerja dengan lembaga penegak hukum lainnya, relawan pendamping, dan pekerja sosial untuk menginformasikan yang diperoleh lebih akurat.

Strategi dalam tahapan penyidikan tindak pidana dalam Mendampingi Korban Tindak Pidana

Advokat dapat melakukan peran dan tugasnya dalam mendampingi Korban Tindak Pidana pada Tahapan Penyidikan sebagai berikut:

  • Mendampingi dan atau mewakili Korban Tindak Pidana dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.
  • Memberikan dukungan maupun berkoordinasi kepada Penyidik dalam hal memperkuat Bukti dan Saksi yang dapat memperkuat Laporan Tindak Pidana;
  • Berkoordinasi dengan instansi lainnya (LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, Media Massa dan lainnya) dalam hal meminta perlindungan bagi korban serta dukungan Moral;
  • Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal berkas perkara yang telah dilimpah kan oleh Penyidik dengan tujuan memperkuat penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana demi menegakan keadilan bagi korban;

Strategi dalam Tahapan pemeriksaan pengadilan dalam Mendampingi Korban Tindak Pidana

Advokat dapat melakukan peran dan tugasnya dalam mendampingi Korban Tindak Pidana pada Tahapan Pemeriksaan Pengadilan sebagai berikut:

  • Mendampingi dan atau mewakili Korban Tindak Pidana untuk mengikuti proses pemeriksaan pengadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim;
  • Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umumm (JPU) dalam memperkuat Saksi dan Bukti yang akan dihadirkan di persidangan;
  • Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umumm (JPU) untuk memberikan dukungan Moral kepada Korban demi menegakan keadilan bagi Korban Tindak Pidana;
  • Berkoordinasi dengan instansi lainnya (LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, Media Massa dan lainnya) agar dapat memberikan dukungan Moral kepada Korban.

HAL-HAL YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SEORANG ADVOKAT DALAM MEMPERJUANGKAN KEADILAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA:

  • memastikan telah terjadi peristiwa pidana yang merugikan korban;
  • mengumpulkan minimal 2 bukti atas perbuatan pidana;
  • membuat laporan polisi mengenai telah terjadinya perbuatan Pidana yang dialami oleh korban.
  • mempersiapkan bukti dan saksi-saksi yang menguatkan (minimal 2 alat bukti)
  • melakukan koordinasi dengan Aparat penegak hukum disetiap tahapan terkait saksi, ahli dan hal-hal terkait pembuktian laporan tindak pidana (kepolisian, Jaksa dan Pengadilan);
  • melakukan koordinasi dengan institusi terkait ex: Kemenpppa, kemendikbud, BNN dll
  • melakukan pendampingan terhadap klien mulai dari pendampingan psikologis termasuk pemeriksaan disetiap tahapan;
  • melakukan pendampingan terhadap pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK.
  • membuat press release kepada media massa termasuk media sosial terkait kronologis terjadinya peristiwa pidana yang menimpa korban (jika diperlukan dengan memperhatikan kepentingan korban yang dilindungi oleh UU)

KESIMPULAN :

  • Adapun kesimpulan dalam mendampingi Korhan Tindak Pidana antara lain:
  • Advokat harus dapat mengambil kesimpulan tentang peristiwa hukum yang telah dialami oleh Korban Tindak Pidana, sehingga dapat memberikan solusi serta menentukan langkah hukum yang akan dilakukan guna memperjuangkan keadilan bagi korban;
  • Mendampingi dan /atau mewakili korban pada semua tahapan proses hukum (Laporan Tindak Pidana, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Persidangan hingga Putusan) karena setiap perkembangan perkara harus dimonider secara ketat. Hal ini sangat penting dan mempengaruhi pembuktian dan hukuman bagi pelaku, mengkhawatirkan buhwa tanpa dukungan korban dapat menjadi tidak stabil secara mental karena peristiwa hukum yang telah dialaminya;
  • Advokat harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, media massa, relawan pendamping, dan pekerja sosial untuk memberikan dukungan moral kepada Korhan atas Proses Hukum yang sedang berjalan.

Editor : Rohman

Baca Juga : Pelatihan Hukum Indonesia : Advokat Korban Tindak Pidana