Operasi Antik Seligi 2024 : Polda Kepri Gencar Berantas Narkoba

April, 1, 24

Batam – Cakranusantara.net | Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) kembali mengambil langkah tegas melalui pelaksanaan Operasi Antik Seligi 2024, dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kepulauan Riau, Sabtu (30/3/24).

Dalam pelaksanaannya Dirresnarkoba Polda Kepri, Kombes Pol. Dony Alexander, S.I.K., M.H., didampingi Wadirresnarkoba Polda Kepri AKBP Tidar Wulung Dahono, S.H., S.I.K,. M.H. Ps. Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Kepri Kompol Muhamad Komarudin, Amd, Kasubbagminops Ditresnarkoba Polda Kepri Kompol Wahyu Prihatmi, S.H., Kasubdit 5 Ditintelkam Polda Kepri Kompol Eddy Bucce, Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Kepri Kompol Darmin, S.Sos, Ps. Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri Kompol Nendra Madya Tias, S.T.K, Paur Subbidmulmed Bidhumas Polda Kepri – Ipda Ronald Hasudungan Simanjuntak, S.H,. M.H, Pa Bidpropam Polda Kepri – Ipda Jimson Alberto, dan Personel Bid TIK Polda Kepri.

Dalam sambutannya, Dirresnarkoba Polda Kepri, Kombes Pol. Dony Alexander, S.I.K., M.H., mengatakan Operasi Antik Seligi 2024 ini berlangsung sampai tanggal 2 April 2024. Operasi ini akan fokus pada beberapa aspek, antara lain Penindakan terhadap jaringan pengedar narkoba.

“Polda Kepri akan menargetkan jaringan pengedar narkoba di wilayah Kepulauan Riau, baik skala kecil maupun besar. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi tentang bahaya narkoba akan dilakukan kepada masyarakat di berbagai tempat, seperti, lingkungan tempat tinggal, dan tempat-tempat umum lainnya serta Pembentukan relawan anti narkoba. Masyarakat akan dilibatkan dalam upaya P4GN melalui pembentukan relawan anti narkoba di berbagai daerah di Kepulauan Riau,” ujar Dirresnarkoba.

“Dalam razia yang dilaksanakan di beberapa lokasi di Batam, seperti Simpang Dam Mukakuning dan beberapa hotel, terdapat 22 (dua puluh dua) orang yang terindikasi positif menggunakan narkoba, dengan rincian 18 (delapan belas) laki-laki dan 4 (empat) perempuan. Barang bukti yang diamankan termasuk bong sabu, senjata tajam, timbangan, dan hasil tes urine positif,” jelas Kombes Pol. Dony Alexander.

Dirresnarkoba Polda Kepri menegaskan bahwa Operasi Antik Seligi 2024 merupakan komitmen Polda Kepri untuk menciptakan wilayah Kepulauan Riau yang bersih dari narkoba.

“Narkoba adalah musuh bersama, dan kami tidak akan toleransi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepulauan Riau,” tegasnya.

Masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam mendukung Operasi Antik Seligi 2024, dengan melaporkan segala informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepulauan Riau.

Bersama-sama, kita dapat menciptakan Kepulauan Riau yang bersih dari narkoba,” tuturnya.

Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad menambahkan, untuk masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat kejahatan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store,” tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad.

Ditreskrimsus Polda Kepri Pimpin Sidak Kantor Pertamina Batam Center, Begini Alasannya

Maret, 31, 24

Batam – Cakranusantara.net | Ditreskrimsus Polda Kepri melaksanakan kegiatan sidak di Kantor Pertamina Batam Center dengan tujuan untuk memastikan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah di Wilayah Provinsi Kepri, Sabtu (28/3/2024).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Zamrul Aini, S.H., S.I.K., M.H., M.BA., dan turut hadir juga dalam kegiatan ini beberapa pihak terkait, antara lain Gilang Hisyam (Sales Brand Manager Pertamina Kepri), serta perwakilan dari Disperindag Bapak Resdiyanto (Staf Metrologi Disperindag Kota Batam) serta anggota Ditreskrimsus Polda Kepri.

Dalam sidak yang dilaksanakan secara tegas dan terstruktur ini, Ditreskrimsus Polda Kepri bersama timnya melakukan pengecekan menyeluruh terhadap proses pendistribusian dan penyaluran BBM subsidi Pemerintah di wilayah Provinsi Kepri. Selain itu, mereka juga melakukan penindaklanjutan terhadap temuan dan penangkapan kecurangan tera di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai wilayah Kepulauan Riau.

Tim juga mengadakan rapat dengan pihak-pihak terkait, termasuk Disperindag Kota Batam dan Sales Brand Manager Pertamina Kepri. Dari rapat tersebut, diperoleh informasi yang cermat mengenai ketersediaan BBM di Wilayah Kepri dengan rincian kuota dan realisasi hingga Februari 2024.

Selanjutnya, tim melakukan uji petik terhadap beberapa SPBU di Kota Batam dengan menggunakan bejana ukur 20 liter di setiap mesin pompa/nozle. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kekurangan BBM tidak melebihi 100 ML, yang masih sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Permendag No. 52 tahun 2019.

Setelah menjalankan serangkaian pengecekan yang ketat, tim menyimpulkan bahwa proses pendistribusian BBM di Provinsi Kepri, terutama di Kota Batam, berjalan lancar. Mesin pompa di SPBU juga telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah dilakukan tera, dengan segel yang masih terpasang dengan baik.

Ditreskrimsus Polda Kepri menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama dari semua pihak terkait dalam kegiatan sidak ini. Dalam kerangka memastikan kelancaran dan kepatuhan dalam pendistribusian BBM, Polda Kepri akan terus mengawasi dengan cermat

“Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si, menambahkan untuk masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat kejahatan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store,”- Tutup Kabidhumas Polda Kepri

e majalah edisi 4

Januari, 12, 25

Partai Gerindra : Penggelembungan Suara Salah Satu Caleg DPRD Dapil Pati IV Bikin Geger Gember
Pati – Cakranusantara.net | Permainan
Penggelembungan pada salah satu Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, dapil IV Partai Gerindra di Kecamatan Jaken terendus dan bikin geger gember, Sabtu (24/2/2024).
Data yang dihimpun media ini, pada penghitungan surat suara di wilayah Kecamatan Jaken terjadi perbedaan hasil suara hingga mencapai ribuan suara. Melingkupi tiga partai politik (Parpol),
yakni : Partai Golongan Karya (Golkar), Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI–P), dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jaken mengatakan, jika
penghitungan surat suara atau re
kapitulasi disini sudah sesuai dan itu disaksikan oleh saksi mereka masing–masing, dan tidak ada masalah.

Abdul Rohman : Sertifikat Webiner Pelatihan Hukum dari Sejumlah Lembaga di Indonesia

Januari, 12, 25

Pati – Cakranusantara.net | Kumpulan Perolehan Sertifikat Webiner atau Pelatihan Hukum oleh saudara Abdul Rohman di sejumlah Lembaga pengada atau penggiat webiner mulai dari Lembaga Pelatihan Hukum Indonesia (PHI) (4), Beranda Hukum Indonesia (BHI) (2), dan Organisasi Peradi (1) sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

Berikut ini adalah Tujuh Sertifikat yang sudah diperoleh dalam Webiner :

  1. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT HANTARU AGRARIA
  2. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT TINDAK PIDANA
  3. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT TPPU
  4. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT PELATIHAN CYBER CRIME
  5. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
  6. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT PUTUSAN MK-2023-150
  7. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT PELATIHAN ADVOKAT KORBAN TINDAK PIDANA

Baca Juga Berita Berita terkait dibawah ini : 

  1. Baca Juga : Advokat Yang Membela Kliennya Tidak Bisa di Tuntut, Mellisa Anggraini : Biasanya Pengacara Norak
  2. Baca Juga : Pelatihan Advokat Korban Tindak Pidana dan LPSK
  3. Baca Juga : Pelatihan Hukum Indonesia : Advokat Korban Tindak Pidana

Tonton Juga Video Pelatihan dibawah ini sampai selesai supaya tidak Gagal Faham :

a. https://youtu.be/e9RFwh9wFVA?si=XEwFXpy34JBc9FFn

b. https://youtu.be/nh80InsmxoI?si=pv-za5hOILc8plTZ

c. https://youtu.be/dQOZnGRKA_A?si=ef41hGaqqt7SSFxB

d. https://youtu.be/ltB2WIz4vsU?si=6K5SOB3qlRMg15BA

 

VI : Hukum Administrasi Daerah, Konsep Dasar/ Asas Penyelenggaraan Pemda

Maret, 31, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Sebagai kelanjutan dari mata kuliah HTN, hukum pemerintahan daerah mempelajari tentang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata Negara (HTN), asas, teori serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketata pemerintahan daerah berdasarkan UUD 1945, UU No. 32/2004 juncto UU NO. 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.38 dan N0. 40/2007.

Hukum pemerintahan daerah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Hukum pemerintahan daerah merupakan matkul yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum, asas, teori serta konsep dan struktur tata pemerintahan daerah antara lain:

  1. Bagaimana pilihan bentuk Negara berdampak pada bentuk pemerintah daerah;
  2. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan teori residu;
  3. Implementasi asas-asas pemerintah daerah;
  4. Perubahan politik hukum pengaturan pemerintah daerah;
  5. Prinsip pemerintahan daerah menurut pasal 18 UU 1944 (sebelum dan sesudah amandemen);
  6. Otonomi daerah berimplikasi pada bidang politik, ekonomi, sosial serta budaya dan hukum;
  7. Teori dan praktik system pemerintahan desa.

Kosep Dasar/Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Ada tiga asas/konsep dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

  1. Dekosentralisasi : adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri;
  2. Desentralisasi : adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah, atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah;
  3. Tugas pembantuan : adalah asas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskanya.

Konsukuensi dari asas desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan maka terciptalah:

  1. Otonomi Daerah, yaitu akibat dari desentralisasi lalu diadakan daerah otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri sesuai peraturan berlaku;
  2. Daerah Otonom, yaitu akibat adanya otonomi daerah lalu dibentuklah daerah-daerah otonomi, baik untuk provinsi maupun kabupaten. Daerah otonomi itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang akan berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri dalam ikatan NKRI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata “mengurus” dan ‘mengatur” dalam pemberian otonomi kepada daerah dapat dibedakan, yaitu mengurus berarti fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pihak eksekutif daerah yaitu kepala daerah, sedangkan mengatur berarti fungsi pengaturan yang dijalankan oleh pihak pembuat peraturn daerah yaitu legislative yang dipegang DPRD. Kesemuanya merupakan fungsi pemerintahan daerah itu sendiri baik provinsi maupun kabupaten.

Kata administrasi atau pemerintahan dapat dibedakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas pemerintahan mencakup kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif, bahkan semua elemen kenegaraan yang menopang jalanya pemerintahan dalam Negara. Dalam arti sempit pemerintahan hanya menyangkut kekuasaan eksekutif saja yakni pemerintahan yang dijalankan Presiden atau Perdana Menteri bersama para menterinya untuk satu periode tertentu.

  1. Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah local, kedua berarti pemerintahan local dan ketiga berarti wilayah local.

Pemerintah local pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/ lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini pemerintah local atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. UU No. 22 Tahun 1999, mengartikan Pemerintah Daerah adalah “Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.” Dimaksud Daerah Otonom menurut UU tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara RI.

Pemerintahan local pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Fungsi ini merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislative, esekutif dan yudikatif. Tetapi pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi legislative dan eksekutif, fungsi yudikatif tetap ada pada pusat. Pemerintahan local pada pengertian ketiga merujuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom.

Pemerintah berarti perlengkapan atau organ. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ, semua badan atau lembaga, alat perlengkapan Negara yang menjalanan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan Negara, singkatnya adalah semua lembaga Negara yang terdiri dari eksekutif, legislative dan yudikatif. Dalam arti sempit, pemerintah adalah hanya eksekutif saja.

Sedangkan pemerintahan menunjukan kepada bidang tugas dan fungsi. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandasakan pada ngara, rakyat atau penduduk dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan Negara.

Fungsi pemerintah:

  1. Serving function (fungsi pelayanan);
  2. Regulating function (fungsi pengaturan);
  3. Empeworing function (fungsi pemberdayaan)

Dimensi yang menyangkut pengertian pemerintahan daerah:

  1. Dimensi sosial : konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok masyarakat yang terorganisaasi yang mendiami/ bertempat tinggal dalam saru wilayah tertentu dengan batasan geografis tertentu serta memiliki cirri-ciri tertentu pula;
  2. Dimensi ekonomi : pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki cirri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi dan potensi dari daerah tertentu;
  3. Dimensi geografis : pemerintahan daerah dipahami sebagai suatu unit organisasi pemerintahan yang mempunyai lingkungan geografis dengan cirri-ciri tertentu, yang meliputi keadaan geografis tertentu, demografis tertentu dan potensi ekonomi tertentu;
  4. Dimensi hukum : pemerintah daerah dipandang sebagai unit badan hukum public, sebagai unit pelaksana pemerintah pusat, organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya;
  5. Dimensi politik : pemerintah daerah dipandang mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari system politik Negara yang bersangkutan. Dalam mengemplementasikan fuungsinya, pemerintahan daerah merupakan agen/pelaksana pemerintah pusat, dengan kata lain merupakan mekanisme yang terintegrasi dalam satu pemerintahan Negara yang berbentuk sebagai badan hukum public. Dalam kaitan ini pemerintah daerah sekalipun mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri tetapi tidak dalam artian mutlak, ada power sharing dengan pemerintah pusat;
  6. Dimensi administrasi : pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan local, mempunyai hak mengatur dan mengurus pemerintahanya sendiri.

Bentuk pemerintahan daerah

  1. Local self government, yaitu pemerintahan daerah otonom yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Terdapat cirri-ciri sebagai berikut;
  2. Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri. Oleh sebab itu, urusan-urusan tersebut perlu ditegaskan secara terperinci;
  3. Penyelenggaraan pemeerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhny bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah;
  4. Penangan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri;
  5. Hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja;
  6. Seluruh penyelenggaraanya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri;
  7. Local state government

Adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan;
  2. Pelimpahan kekuasaan ditujukan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah;
  3. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat;
  4. Pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri.

Faktor lingkungan yang berpengaruh pada pemerintahan daerah adalah:

  1. Lingkungan alamiah, meliputi kondisi geografis, kekayaan alam dan keadaan penduduk;
  2. Lingkungan politik, meliputi pemahaman terhadap institusi politik, partisipasi politik dan dukungan;
  3. Lingkungan ekonomi, meliputib: pendapatan rata-rata masyarakat, distribusi pendapatan, pemilikan harta kekayaan dan infrasruktur;
  4. Lingkungan sosial meliputi: pola pemukiman, tempat tinggal, tingakat pendidikan, tingkat kesehatan dan mobilitas sosial;
  5. Lingkungan budaya;
  6. Lingkungan budaya, meliputi: nilai-nilai demokrasi pemerintahan, cara pengambilan keputusan dan partisipasi;
  7. Otonomi Daerah

UU No. 5 Tahun 1974 Otonomi Daerah adalah “hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perunndang-undangan yang berlaku.” Penekanya pada hak dan kewajiban.

Sedangkan UU No.22 Tahun 1999 tertulis bahwa Otonomi Daerah adalah kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatsesuai dengan pengaturan perundang-undangan. Juga pemerintahan otonomi berarti memiliki supremasi atau dominasi kekuasaan atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan daerah.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni: Outonomos  atau autonomia yang berarti keputusan sendiri.  Otonomi berarti suatu kondisi atau cirri tidak dikontrol oleh pihak lain. Otonomi juga berarti bentuk pemerintahan sendiri, yakni hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri

Pengertian perwilayahan

Perwilayahan atau regionalisasi merupakan suatu proses penggolongan wilayah dengan dasar criteria tertentu. Penggolongan atau klasifikasi wilayah tersebut dapat dilakukan secara formal maupun fungsional.

Wilayah administrasi pemerintahan adalah wilayah pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Adapun pembagian wilayah administrative Indonesia secara berturut-turut: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan wilayah lain yang lebih rendah.

Wilayah administrative adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan keputusan pemerintah atau otoritas resmi untuk tujuan administrasi dan pelayanan public. Contoh: provinsi, kabupaten/kota/ kecamatan dan desa/kelurahan.

Pembagian wilayah ada dua yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal atau wilayah region adalah wilayah yang memiliki cirri berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Wilayah ini dapat dilihat berdasarkan criteria fisik atau alam maupun criteria soasial budaya.

Wilayah fungsional atau nodal region adalah wilayah yang memiliki cirri dari adanya kegiatan yang akan saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Contoh wilayah jabobetabek yang secara fisik akan memiliki perbedaan namun dari segi fungsional akan memiliki hubungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari setiap wilayah tersebut.

Administrasi Daerah Di Birokrasi Lokal

Administrasi berasal dari bahasa Latin, Ad= intensif dan minitrare=melayani, membantu, memenuhi. Adimistrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.  Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah

Administrasi pemerintahan daerah adalah alat pemerintah daerah untuk mencapai tujuanya. Materi intinya adalah kajian tentang bagaimana pemerintah daerah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah. Administrasi pemerintahan daerah adalah bagaimana proses/manajemen pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, sejarah, landasan hukum, karakteristik birokrat dan patologi birokrasi.

Pentingnya adminstrasi daerah  adalah untuk meminimalisir konflik kewilayaahan dan juga diperlukan sebagai dasar untuk keperluan pelayanan  administrasi kependudukan maupun sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan public terkait perencanaan dan pembangunan daerah

Birokrasi pemerintahan adalah system pemerintahan yang dijlankan oleh pegawai pemerintah. Birokrasi pemerintahan memiliki tiga dimensi, yaitu organisasi, sumber daya manusiadan manajemen. Birokrasi pemerintahan memiliki cirri khas yaitu sifat monopoli yang dimilikinya, sehingga orang harus puas dengan pelayananbirokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintahan memiliki jabatan administrative yang terorganisir atau tersusun secara hirarkis dan setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri.

Ciri-ciri penting dari birokrasi pemerintahan adalah:

  1. Hierarki: memiliki struktur hierarkis yang berarti ada tingkatan atau lapisan dalam organisasi. Posisi dan tanggung jawab berada di tingkatan yang berbeda dan pelaporan biasanya dilakukan dari bawah ke atas;
  2. Spesialisasi: birokrasi membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang spesifik dan mendistribusikanya kepada individu atau departemen yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang sesuai untuk tugas tersebut;
  3. Birokrasi negeri: tujuanya untuk melayani kepentingan public dan mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang brkaitan dengan kesejahteraan masyarakat;
  4. Aturan dan proses:birokrasi pemerintahan beroperasi berdasarkan aturan, peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Ini membantu dalam memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan dan memberikan pegangan bagi pekerja pemerintahan;
  5. Netralitas politik: bahwa birokrasi pemerintahan seharusnya bekerja secara independen dari pengaruh politik.

Peran birokrasi pemerintahan

  1. Pelaksanaan kebijakan: birokrasi bertanggungjawab untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
  2. Pengawasan dan regulasi: birokrasi memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan dengan melakukan pengawasan dan menegakan aturan;
  3. Pelayanan public: birokrasi menyediakan berbagai layanan dan fasilitas kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan keamanan dan infrastruktur;
  4. Perencanaan dan penganggaran: birokrasi membantu dalam merencanakan dan menyusun anggaran pemerintah untuk berbagai program dan proyek. Dosen : Sri Mastuti, Editor : Rohman UBK

Kapolda Jateng Serahkan Ratusan Bansos ke Warga Lereng Merbabu

Maret, 31, 24

Semarang – Cakranusantara.net | Peduli terhadap sesama di bulan suci Ramadhan 1445 H, Sabtu (30/3) Polda Jateng bersama TLCI (Toyota Land Cruiser Club Indonesia) Chapter Semarang Raya mengadakan bakti sosial (Baksos) di wilayah Spekta Merbabu, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Jateng, Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, SH., S.St., MK, Wakapolda Jateng Brigjen. Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum, beserta Pejabat Utama dan Kapolres jajaran Polda Jateng, termasuk Kapolres Semarang, AKBP Achmad Oka Mahendra SIK. MM., beserta pejabat utama Polres Semarang.

Dalam sambutannya, Irjend Ahmad Luthfi selain menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan, juga menyampaikan indahnya berbagi di bulan suci.

“Dengan mengambil tema “Raih berkah Ramadhan 1445 H dengan sedekah”, Polda Jateng berkerjasama dengan TLCI Semarang raya hadir disini untuk berbagi bersama warga Dusun Tajuk, Batur, berikut anak yatim piatu di wilayah Kecamatan Getasan. Dimana beberapa waktu lalu sempat terjadi bencana banjir bandang yang diakibatkan kiriman air dari wilayah puncak gunung Merbabu,” ungkap Kapolda.

Dengan membawa sekitar 200 paket Sembako, Kapolda Jateng bersama rombongan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga dan yatim piatu.

“Ini sebagai wujud komitmen Polri bersama pihak terkait, hadir serta membantu di tengah masyarakat yang membutuhkan, ditambah dimana dilaksanakan di bulan penuh berkah ini,” tambahnya.

Di akhir kegiatan pihaknya berharap,  dengan kegiatan ini dapat membantu warga masyarakat dan anak anak Yatim piatu selama bulan Ramadhan. Serta kehadiran Polri ditengah masyarakat dapat lebih dirasakan, dan bersama sama mewujudkan situasi kondusif di wilayah Jawa Tengah. (Teguh)

Satu Oknum Anggota Kodim Pati Diduga Lakukan Jual Beli Sembako Fiktif

April, 20, 24

Pati – Cakranusantara.net | Salah satu Oknum anggota Kodim 0718/Pati diduga telah melakukan dugaan penipuan dalam hal jual beli sembako fiktif, transaksi dilakukan melalui istrinya, berupa uang tunai dan transfer via Rekening Bank, Minggu (31/3/2024).

Ironisnya, para korban sudah pernah meminta bantuan pihak kodim untuk menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi sampai sekarang hasilnya masih nihil, atau belum ada titik terang. Seolah-olah pihak kodim lebih memilih menutup-nutupi antar sesama anggotanya.

“Kita sudah cukup sabar untuk tidak membawa kasus ini ke ranah hukum, namun dilakukan secara kekeluargaan,” ucap salah satu korban yang tidak perlu disebutkan namanya, takut terjadi intervensi dari pihak berkaitan belum lama ini.

“Semua bukti sudah kita serahkan ke pihak kodim, tapi kok belum ada respon sama sekali. Untuk jumlah kerugian yang di alami cukup signifikan, yakni mencapai ratusan juta rupiah,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum konfirmasi ke pihak kodim, guna mengungkap informasi lebih lanjut. Dan belum ada respon atau datang untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan pihak korban, diduga memang sengaja acuh tak acuh menangani kasus ini. Mungkin harus viral dulu baru ditindaklanjuti. (Sg/ Rmn) gambar hanya pelengkap bahan berita.

e majalah edisi 3

Januari, 12, 25

Pungli di SMPN Mendekati Jutaan, Puluhan Anggota
PBH Lidik Krimsus DPK Pati Geruduk Disdikbud

Pati – Cakranusantara.net | Puluhan Anggota
Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Pati, Lembaga
Pusat Bantuan Hukum (PBH) Lidik Krimsus-RI
geruduk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Disdikbud) Kabupaten Pati guna gelar Audiensi.
Pasalnya, mendapati adanya dugaan pungutan liar
(Pungli) di lingkungan SMPN mendekati jutaan
rupiah per murid, Jumat (2/2/2024) sore.

cuplikan judul :

Pungli di SMPN Mendekati Jutaan,
Puluhan Anggota PBH Lidik Krimsus
DPK Pati Geruduk Disdikbud – Hal : 2

“Demenan”, Polresta Pati Berhasil Ungkap
Kasus Pembunuhan Bayan
Desa Giling Gunungwungkal – Hal : 18

Tanah Bengkok Perangkat
Desa Kutoharjo Pati Dijual Kaplingan,
Kades : Sudah Sesuai Prosedur – Hal : 13

Haryanto, Ada Apa Dengan PMI Pati,
Puluhan Milyar Rupiah : “Endo Semoyo”
Audiensi Ditunda Setelah Pemilu 2024 – Hal : 23

 

PDF

bayar dulu, Dana-0812-8593-5774

Polda Kepri Laksanakan Sidang Penentuan Seleksi Sekolah Inspektur Polisi

Maret, 30, 24

Batam – Cakranusantara.net | Polda Kepulauan Riau (Kepri) melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) melaksanakan kegiatan sidang penentuan kelulusan akhir peserta seleksi sekolah inspektur Polisi (SIP) angkatan 53 Tahun Anggaran 2024 bertempat di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Kamis (28/3/2024).

Dalam kegiatan ini, turut hadir Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Kepri Kombes. Pol. Sri Satyatama, S.I.K., M.H., M.M., M.Han., Karo SDM Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Irvan Prawira Satyaputra, S.I.K., M.Si., Kasubbag Diapers Bagdalpers Ro SDM Polda Kepri, pengawas internal dan bidpropam Polda Kepri serta stafbagdalpers ro SDM Polda Kepri. Selain itu turut hadir juga seluruh peserta seleksi SIP 53 Tahun anggaran 2024.

Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H, menyampaikan saya mewakili Kapolda mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan atas kehadiran dan kerjasamanya dalam menjalankan proses seleksi ini dengan baik.

“Kami berharap semua peserta yang telah mengikuti tes ini dapat lulus, karena kami secara serius berupaya untuk memastikan sebanyak mungkin perwira di Polda Kepri lulus, mengingat masih banyak posisi perwira yang belum terisi,” ucap Wakapolda.

Sekali lagi saya menekankan kepada para peserta yang nantinya lulus dan terpilih untuk terus mempersiapkan diri secara mental dan menjaga kesehatan dengan baik. Perjalanan setelah lulus seleksi ini akan menuntut Anda untuk memiliki ketahanan mental yang kuat dan kondisi fisik yang prima dalam mengemban tugas-tugas yang diembankan.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengasah kualitas diri dan meningkatkan kapabilitas sebagai seorang perwira yang akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami yakin Anda semua memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa serta selalu menanamkan jiwa Hirarki, disiplin dan Loyalitas,” tegas Brigjen. Pol. Asep Safrudin.

Dari hasil kelulusan peserta SIP angkatan 53 Tahun 2024 yang di bacakan oleh Karo SDM Polda Kepri, dari 164 Peserta, sebanyak 49 Peserta yang dinyatakan Lulus dan terpilih untuk mengikuti pendidikan Sekolah Inspektur Polisi dua yang teridiri dari 43 Pria dan 6 wanita.

“Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si, menambahkan untuk masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat kejahatan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store,” tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

Pastikan Tidak Ada Kecurangan, Satreskrim Polresta Pati bersama Dinas Terkait Sidak SPBU dan SPBE

Maret, 30, 24

Pati – Cakranusantara.net | Satreskrim Polresta Pati bersama dengan UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah SPBU dan SPBE wilayah Kabupaten Pati, Sabtu (30/03/2024) siang.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Reskrim Kompol M. Alfan Armin M, mengatakan Polresta Pati bersama dinas terkait melakukan pengecekan takaran di sejumlah SPBU di Kabupaten Pati. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan dalam pengisian BBM kepada masyarakat dan memastikan ketersediaan stok menjelang Idul Fitri 2024.

“Pengecekan dilakukan dengan tera untuk mencegah adanya kecurangan dalam pengisian BBM. Selain itu, memastikan ketersediaan stok BBM wilayah Kabupaten Pati menjelang Idul Fitri 2024,” ucapnya.

Disampaikan bahwa dalam kegiatan dilakukan pengecekan terhadap tiga SPBU dan satu SPBE. Masing-masing SPBU tersebut yaitu SPBU 44.591.01 Desa Wangunrejo, Margorejo, SPBU 44.591.28 Desa Bumirejo, Margorejo, SPBU 44.591.003 turut Desa Widorokandang Pati serta SPBE Cahaya Pati turut Desa Widorokandang Pati.

Hasil pemeriksaan dan pengecekan, tidak ditemukan adanya kecurangan takaran pada alat pengisian BBM di SPBU yang dilakukan pengecekan. Sedangkan stok BBM dari data masih tersedia, tidak ada kelangkaan.

“Hasil pengecekan dan pemeriksaan di beberapa SPBU  belum ada indikasi kecurangan. Selain itu, ketersediaan BBM dipastikan masih tersedia tidak ada kelangkaan stok dan Ketersedian gas 3KG masih dalam keadaan aman dan tercukupi,” ungkapnya.

Ditambahkan bahwa pengecekan dan pemeriksaan bersama dinas terkait tidak hanya dilakukan saat ini saja. Namun akan dilakukan secara berkala di lokasi SPBU lainnya di wilayah Kabupaten Pati.

“Kami menghimbau kepada SPBU & SPBE agar tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat”, pungkasnya. (Humas)