Bakal Banjir Petisi Copot Ketua KPU Kabupaten Pati, Ini Sebabnya

Maret, 6, 24

Pati – Cakranusantara.net | Bakal banjir petisi copot ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati. Pasalnya, ia dinilai belum bisa bekerja dalam mengarahkan bawahannya, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sabtu (2/3/2024).

Dengan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, sejumlah kelompok masyarakat di kabupaten Pati merasa kecewa dan tidak puas dengan kinerja ketua KPU.

Berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh awak media, Teguh salah satu masyarakat Pati menginginkan, agar Supriyanto, Ketua KPU segera dicopot dari jabatannya.

“Sebagai gambaran, tahapan pemilu yang ada dinilai perlu transparansi anggaran dan pelayanan publik menyeluruh. Ia juga menyebut, bahwa ada beberapa masyarakat yang menginginkan itu, dan hukumnya wajib demi terwujudnya transparansi,” pintanya.

Sejumlah masyarakat sudah menyiapkan aduan atau laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) tentang kinerjanya, seperti halnya yang terjadi di PPK Jaken, dan Dukuhseti.

“PPK Dukuhseti saat disuruh untuk membacakan rekapitulasi di KPU menyatakan belum siap. Untuk itu, Aliansi Masyarakat Pati (AMP) akan melaporkan beberapa dugaan pelanggaran dalam pemilu tahun ini, dan juga terkait tranparansi penggunaan anggaran,” tegasnya. (Rohman)

Baca Juga : Sebanyak 162 SK PPPK Tenaga Kesehatan Diserahkan

Baca Juga : Oknum PPK Pucawangi Sok Yes Tapi Goblok

Baca Juga : Menang Curang, Partai Gerindra : PPK Jaken Resmi di Laporkan ke Bawaslu

Baca Juga : ppkJoko Sutrisno, Tim Advokasi Pemantau Pemilu Independen Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan di Jaken ke Bawaslu

Baca Juga : Menunggu Nyali Pengawas Pemilu Independen Melaporkan PPK Jaken ke Bawaslu Atas Dugaan Kecurangan

Baca Juga : Partai Gerindra, Dikco Wahyu Pradana Dapat Bonus 192 Suara : Hasil Hitung Ulang C Satu

Baca Juga : Partai Gerindra : Penggelembungan Suara Salah Satu Caleg DPRD Dapil Pati IV Bikin Geger Gember

Kapolres Kendal Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi-2024

Maret, 2, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Polres Kendal menggelar apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024 di halaman Mapolres Kendal, Sabtu (2/3/2024).

Apel gelar pasukan dipimpin Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan dengan peserta apel para personel Polres Kendal, anggota Kodim 0715/ Kendal, Satpolkar Kendal dan Dishub Kendal, tak ketinggalan, armada yang akan digunakan dalam operasi juga dihadirkan dalam apel ini.

Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan SIK menjelaskan bahwa Ops Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024 akan dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 4 sampai dengan 17 Maret 2024.

“Ini merupakan operasi cipta kondisi Kamseltibcar dengan mengedepankan giat preemtif serta preventif guna meningkatkan rasa simpatik masyarakat kepada Polri,” jelas Kapolres Kendal.

Lebih lanjut Kapolres Kendal juga menambahkan bahwa, OPS Keselamatan Candi 2024 ini untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat korban kecelakaan serta membudayakan tertib berlalulintas.

“Lakukan deteksi dini, pemetaan kerawanan, penjagaan serta patroli daerah rawan kemacetan dan bekerja penuh tanggungjawab untuk mewujudkan Polri di tengah masyarakat yang humanis namun tetap tegas,” ucap Kapolres Kendal.

Diharapkan dengan dilaksanakan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024 ini dapat meningkatkan kedisiplinan dalam berlalulintas serta menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan dan fatalitas korban laka lantas. (Teguh)

Koharmatau Berjaya Dalam Kejuaraan Menembak Kasau Cup 2024

Maret, 2, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Tim menembak Komando Pemeliharaan Materiel TNI Angkatan Udara, berhasil mengukir prestasi gemilang dalam Kejuaraan Menembak Kasau Cup 2024, yang diselenggarakan di Lapangan Tembak Jamsuri Wingko, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (2/3/2024).

Partisipasi dalam Lomba Menembak Kasau 2024, sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-78 TNI Angkatan Udara, melibatkan semua Kotama TNI AU. Kompetisi mencakup senapan 100m, pistol 25m, dan sniper khusus dengan lomba satuan Pasgat pada jarak 600m.

Koharmatau berhasil mencatat prestasi cemerlang, meraih Juara II Perorangan Ba/TA, Juara II Beregu Ba/Ta, Juara III Beregu Tingkat Kotama TNI AU, Juara III Pamen Beregu, serta Juara III Beregu Wa

Prestasi ini merupakan hasil dari latihan terjadwal, bertahap, dan berlanjut, menunjukkan dedikasi yang tinggi. Meskipun belum sesuai harapan, prestasi ini menggambarkan kemajuan yang signifikan

Dengan harapan bahwa kejuaraan menembak mendatang akan semakin ditingkatkan, Koharmatau siap mengukir prestasi gemilang di panggung olahraga tembak nasional. (Penkoharmatau)

Koharmatau Turunkan Dua Tim Kejuaraan Menembak Kasau Cup 2024

Maret, 2, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Komando Pemeliharaan Materiel TNI Angkatan Udara menyiapkan dua tim ikut serta dalam Kejuaraan Menembak Kasau Cup 2024, yang dilaksanakan di Lapangan Tembak Jamsuri Wingko l Pasgat, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (2/03/2024).

Lomba menembak akan memperebutkan piala bergilir Kasau ini diikuti perwakilan Kotama TNI AU, dalam perwakilan setiap kotama dengan perwakilan pangkat pamen, pama, bintara dan tamtama.

Kejuaraan Kasau Cup 2024 kategori yang dipertandingkan Senapan 100m dan pistol presisi 25m. Untuk kategori juara perpangkat perorangan dan beregu kotama.

Pada Kejuaraan Kasau kali ini Koharmatau menurunkan dua tim yaitu tim senapan dan tim pistol. (Penkoharmatau)

Bupati Kendal Menerima Penghargaan Baznas Award Tiga Tahun Berturut Turut

Maret, 2, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Bupati Kendal, Dico M Ganinduto menerima penghargaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Awards 2024 dan selama tiga tahun berturut-turut menerima penghargaan.

Tahun ini, penghargaan yang diberikan dalam kategori “Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik” pada Kamis (29/02/2024) di Hotel Bidakara Jakarta. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Baznas RI ke-23.

Turut hadir dalam acara ini, Presiden Joko Widodo diwakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH Noor Achmad MA., Duta Besar Arab Mesir, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta jajaran pimpinan Baznas RI dan perwakilan Baznas se-Indonesia, dan seluruh penerima penghargaan.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA. Ini merupakan wujud apresiasi untuk Bupati Kendal yang telah berkontribusi dalam membantu menggerakkan Baznas di wilayahnya.

“Berkat bantuan Gubernur, Bupati, walikota se-Indonesia terhadap Baznas, alhamdulillah semua bergerak dan bisa mencapai target,” kata Ketua Baznas.

Penghargaan tiga tahun berturut-turut ini dapat menunjukkan bahwa penggerak zakat di Kabupaten Kendal telah banyak memberikan kontribusi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Melalui Baznas sebagai lembaga zakat, pemerintah Kabupaten Kendal melakukan program kolaborasi kebaikan dengan beberapa stakeholder untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Baznas ini sangat fleksibel, bisa memberikan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, entah itu bencana, (masyarakat) miskin, masyarakat yang tidak mampu. Ini semua bisa kita fasilitasi,” ungkap Dico saat diwawancarai setelah selesai acara.

Untuk diketahui bahwa Kendal sebelumnya menerima penghargaan dalam kategori “Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia 2022”.

Kemudian, pada tahun 2023 mendapat penghargaan dalam kategori “Bupati Pendukung Utama Pengelolaan Zakat” dan kategori “Pencetak Muzakki Terbaik dari Mustahik”.

Dengan perolehan prestasi ini diharapkan dapat memupuk semangat Baznas Kabupaten Kendal sebagai lembaga utama menyejahterakan umat.(Teguh)

MTsN 1 Pati Gelar Ruwahan Masal

Maret, 2, 24

Pati – Cakranusantara.net | Di bulan Ruwah atau Sya’ban, MTsN 1 Pati menggelar kegiatan Ruwahan Masal pada 1 hingga 8 Maret. Lebih dari seribu arwah dibacakan setiap harinya selama satu minggu di Indoor dan Masjid Baitul Makmur. Ruwahan Masal diikuti oleh seluruh warga madrasah setelah kegiatan pembiasaan pagi.

Ali Musyafak, Kepala MTsN 1 Pati sekaligus sebagai inisiator kegiatan Ruwahan Masal mengungkapkan bahwa kegiatan ini diadakan untuk mendoakan para pejuang madrasah, keluarga besar MTsN 1 Pati baik dari keluarga guru, pegawai, maupun siswa.

Di samping itu juga, kegiatan Ruwahan Masal untuk melatih siswa agar senantiasa berbakti kepada ke dua orang tua baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup dengan mengirimkan doa.

“Kita mengajarkan kepada anak-anak, sebagai anak saleh wajib berbakti kepada orang tua, baik saat mereka masih hidup lebih-lebih setelah mereka meninggal dunia, mereka tetep masih butuh bantuan anak-anaknya,” jelasnya usai kegiatan berlangsung.

Lebih lanjut Syafak menjelaskan, sejak seseorang meninggal dunia, maka terputus semua amalnya, kecuali 3 hal yaitu shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang saleh.

“Berangkat dari hal itu MTsN 1 Pati yang mempunyai misi mendidik anak menjadi cerdas berkarakter dan saleh-saleha berinisiasi menyelenggarakan kirim doa bersama yang dikemas dalam kegiatan ruwahan bersama,” terangnya.

Syafak percaya, kegiatan semacam ini akan sangat bermanfaat, baik untuk para siswa, keluarga, dan madrasah.

“Karena masih banyak anak-anak dalam keluarganya belum sempat berkirim doa kepada orang tua atau keluarga yang telah meninggal, maka kegiatan ini jadi solusinya,” tutup Syafak. (Tejo)

Moral Pelaku Hukum Bobrok, Dikriminalisasi Suap Pegawai KPK Menjadi Pelanggaran Etika

Maret, 1, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Tragisnya Miralitas Hukum, 93 orang oknum Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga telah menerima suap dan gratifikasi dari para Tahanan/ Keluarga Tersangka/ Terdakwa/ Terpidana Tipikor dan/ atau TPPU hanya dijatuhi sidang etika dan disiplin oleh Dewan Pengawas (Dewas KPK), ” hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria.

Masih lanjut, Kurnia, cukup hanya dijatuhi hukuman Klarifikasi permohonan maaf saja, yang dilakukan tanggal 26 Februari 2024 yang lalu. Sesuai Peraturan Dewas KPK No.3 Tahun 2021 yang dilakukan sebanyak 78 orang pegawai KPK, sedangkan 12 orang pegawai KPK diserahkan perkaranya untuk ditindaklanjuti pimpinan KPK (Sekretaris Jenderal KPK) entah apa sanksi administrasinya?.

“Dalam keterangan pers, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan Komisioner KPK/ mantan Jaksa) hari Kamis 15/2/24 lalu. Sedangkan 3 orang pegawai KPK sebagai aktor intelektual (Koordinator Lapangan) dan penerima jatah pungli paling besar akan segera disidangkan, sidang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku yang dijanjikan pada 3 Maret 2024 nanti (terasa lama jedanya??),” lanjutnya.

Kurnia menilai, hukumannya sangatlah ringan, walaupun itu aturan Perdewas KPK No.3/2021. Orang diluar KPK saja dikenakan UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor, UU No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, sanksi hukumnya saja berat minimal diatas 1 tahun penjara dan pemecatan. Belum lagi dikenakan KUHP (UU No.73 Tahun 1958 juncto UU No.1 Tahun 1946 bukan UU No.1 Tahun 2023 karena baru berlaku 1 Januari 2026)

“Dulu berani memecat, tahun 2021 memecat 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sedangkan apakah Nilai Tunduk pada Pimpinan dan Fanatisme Pancasilais lebih berharga dan bernilai lebih tinggi dari kejujuran dan berani, nyaman hidup sederhana sesuai penghasilan dan halal. Sedangkan, Ketua KPK Firli Bahuri diduga menerima gratifikasi dalam proses penyidikan tersangka Mentan Syahril Yasin Limpo,” terangnya.

Alangkah lucunya negeri ini, mengutip judul film komedi satire Deddy Mizwar yang rilis 21 April 2010 lalu, melihat Diskriminasi hukuman Pungli pegawai KPK, dengan apa tugas KPK sendiri dalam memberantas korupsi. Seharusnya KPK ganti nama jangan pakai Komisi jadi kesannya “fee/ jatah/ upeti/ sumbangan dan wajib setoran bagi hasil keuntungan atau uang jasa”.

Selama ini makin banyak masalah utama dalam kejahatan adalah pemidanaan, bukan perilaku kriminal. Mengapa suatu pola perilaku tertentu dinyatakan kriminal, sedangkan pola lain yang sama tidak. Pada level lain, mengapa individu tertentu melakukan kejahatan diidentifikasi dan ditangani sebagai penjahat, sedangkan pada individu lain yang mempunyai kaitan relasi kuasa dan solidaritas korps melakukan kejahatan yang sama tidak dipandang sama juga.

“Diskriminasi dan ketidaksetaraan hukum. Fokus masalah ini, menurutnya, yang harus dilihat adalah pembuat peraturan dan perilaku hukum. Pembuat aturan harus memahami filosofi hukum itu sendiri dan bisa membuat naskah akademik aturan yang akan dibuat. Perilaku Penegak Hukum harus baik, berani, berakhlak, bertanggungjawab, dan jujur. Mungkin lebih baik Aturan jelak tapi Aparat Hukumnya Bagus tentu Hukum akan adil, daripada Aturan Bagus tapi APH nya bobrok/ jelek tentu hukum disalahgunakan dan diselewengkan.

“Tapi yang kita harapkan, tentu saja Aturan dan APH bagus, tentu Hukum menjadi Adil tanpa Diskriminasi Hukum. Aparat Penegak Hukum jangan jadi Keparat Hukum!!, Jadi pola rekruitment pegawai ditinjau ulang, jangan hanya mementingkan Tes Wawasan Kebangsaan tapi Tes Motif dan Motivasi pegawai, dan rekam jejak Idealiasme dan Perilaku moralitas, etika bukan hanya kesetiaan pada pemerintahan tapi jiwa yang Disiplin, Kinerja yang pernah dicapai, latar belakang religi dan jiwa patriotik,”

Kembali ke Khittah KPK pertama kali berdiri dengan penuh keterbatasan, dan tantangan dari pihak yang terganggu “zona nyamannya”. Punishment and reward atas kinerja pegawai dan bersifat kontinyu. Harus bisa membaur dan solid ke kalangan aparat penegak hukum lain dan penyidik PNS instansi terkait. Jangan merasa ekslusif dan kebal hukum. Saran saya sanksi 93 pegawai seharusnya menjatuhkan hukuman berat Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PTDH) dan hukuman ringan Demosi (Nonjob/ Turun pangkat dan Tunjangan Kinerja). Jangan takut Hapus, banyak Aktivis Anti Rasuah Siap gantikan posisi 93 pegawai yang bermasalah dan kembalikan peraturan pimpinan KPK sudah harus berakhir 20 Desember 2023 sesuai UU KPK No. 30 Tahun 2002. Kurnia tidak setuju dengan Keputusan Majelis Hakim MKRI No.112/PUU-XX/2022 sehingga memperkuat Perubahan Pertama UU KPK NO.15 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua KPK No.19 Tahun 2019. Karena menurut Kurnia Putusan MKRI 112/2022 mulai berlaku untuk Pimpinan Komisioner KPK Periode 2023-2028, bukan periode Komisioner Firli Bahuri dan kawan-kawan Komisioner KPK periode 2019-2023.

“Tapi intrik Pemohon Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) dan Anwar Usman (Ketua MKRI) yang menafsirkan sendiri keputusannya untuk kepentingan pribadi dan relasi kuasa rezim penguasa sekarang untuk memperpanjang masa jabatan 4 tahun menjadi 5 tahun. Jadi ulah pimpinan KPK yang tidak menghormati peraturan yang sudah ada demi kepentingan pribadi, tentu saja jadi contoh para anak buah sendiri,” ujarnya.

“Pimpinannya saja tidak baik, tentu saja bisa disimpulkan sendiri merusak instansi yang dipimpinnya. Jangan harap murid berprestasi dan berkarakter baik jika gurunya jelek perilaku dan moralnya. Jangan harap Indonesia Emas Tahun 2045 jika pimpinan masih tidak beretika dan bermoral baik. Solusinya perbaiki yang sudah baik dan buang yang sudah rusak dan bobrok,” pungkasnya. (Rohman)

Keluarga Pasien Kecewa, Daftar On Site di RSU Soewondo Kuota Habis Pasien Untuk Datang Lagi

Maret, 1, 24

Pati – Cakranusantara.net | Keluarga pasien merasa kecewa terhadap pelayanan/peraturan RSU Soewondo Pati, diduga antrian manual di batasi (setiap hari 7 kuota untuk pasien) dan Si pasien yang tidak kebagian kuota di anjurkan untuk kembali lagi besok. Kamis 29 Februari 2024

Menurut keterangan keluarga pasien, bahwa dirinya menumpuk surat untuk melakukan Cek kontrol pada pukul 05:30 Wib, karena waktunya masih pagi, Ia keluar bersama pasien untuk mencari sarapan, selang beberapa jam kembali lagi ke rumah sakit, namun sesampainya di situ, anak pasien menanyakan kepada petugas tentang antrian nomor.

“Dan petugas RSU Soewondo menyampaikan kepada keluarga pasien, jika untuk pendaftaran yang secara manual sekarang di batasi (hanya untuk 7 pendaftar manual) dan sebaiknya kembali lagi besok dan sekarang harus mendaftar secara Online.” Ucap Petugasnya.

Selain keluarga pasien itu, salah satu keluarga pasien yang berasal dari Kecamatan Pucakwangi, juga mengakui, bahwa dirinya di RSU Soewondo Pati untuk melakukan kontrol dari pukul 06:00 Wib, namun sampai sekarang pukul 11:00 Wib, belum juga ada panggilan. Menurut keterangan dari petugas rumah sakit, katanya masih troblem jaringannya.” ungkap Bapak – bapak itu.

Menurut keterangan-keterangan dari pihak pasien sangatlah disayangkan sekali, karena bagi pasien yang manual yang saat itu sudah melakukan pendaftaran di tempat dan akhirnya di anjurkan untuk kembali lagi di hari besok, apakah tidak merasa kasihan, sedangkan rumah Si- Pasien -pasien tersebut jauh dari RSU. Pasien serta merta berusaha berangkat dari rumah mereka dari pagi agar terlayani dan kembali pulang tidak larut malam.

Profesi pers adalah sebagai penyambung lidah masyarakat, di sini kita mewakili warga masyarakat khususnya di Kabupaten Pati, untuk pelayanan di rumah sakit agar memberikan pelayanan yang baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang fatal terhadap pasien. (team)

Depohar 60 Gelar Simulasi Latihan Pertahanan Pangkalan di Kedunggalar

Maret, 1, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Depohar 60 telah berhasil melaksanakan simulasi latihan pertahanan pangkalan di Kedunggalar dengan tingkat dedikasi yang luar biasa. Kegiatan ini mencerminkan komitmen tinggi dari seluruh personel yang dengan gigih memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kesiapan dan kehandalan pertahanan pangkalan TNI AU. Jumat (1/3/2024).

Latihan Hanlan ini diarahkan untuk melindungi Markas Depohar 60 dari potensi serangan lawan dan menguji kesiapan prajurit dalam mengantisipasi berbagai ancaman yang dapat terjadi kapan saja.

Pentingnya menjaga dan mempertahankan Depohar 60 menjadi fokus, mengingat adanya aset dan infrastruktur yang sangat berharga milik TNI Angkatan Udara.

Seluruh personel Depohar 60 terlibat aktif dalam kegiatan latihan ini, melalui koordinasi yang baik dengan Lanud Iswahjudi, Madiun.

Simulasi ini menunjukkan sinergi antara personel Depohar 60 dan pihak terkait dalam menjaga keamanan dan kesiapan pangkalan udara yang strategis. (Penkoharmatau)

Geger Geden!!.. Ratusan Warga Geruduk Kantor Desa Kosekan Gabus, “Perangkat Konangan Gendak Bojone Uwong”

Maret, 3, 24

Pati – Cakranusantara.net | Geger geden!!.. ratusan warga geruduk kantor Desa Kosekan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pasalnya, salah satu perangkat desa “Konangan Gendak Bojone Uwong”, tuntut pecat perangkat Mesum, Jum’at (1/3/2024).

Nyamah, salah satu warga yang turut demo ini menuturkan, jika ratusan warga yang datang kesini untuk menuntut Kepala Desa (Kades) agar segera melakukan Pemecatan Dengan Tdak Hormat (PTDH) terhadap salah satu perangkat Desa yang sudah melakukan perbuatan mesum dengan istri orang. Sebab, sebagai seorang perangkat seharusnya melindungi warganya, bukan malah merusak rumah tangga.

Perbuatan itu diketahui oleh suaminya sekitar satu minggu yang lalu. Untuk itu, hari ini kami menuntut keadilan, agar dia dipecat sekarang juga, karena bukti video sudah sangat jelas mereka melakukan begituan (video syur/ esek-esek antara Jamal dan inisial SH), perkiraan mereka berhubungan gelap bekisar antara dua tahunan,” paparnya.

Dedy Irawan, suami korban menambahkan,  jika sebenarnya ia mencurigai istrinya melakukan hubungan gelap sudah cukup lama, karena belum ada bukti jadi tidak bisa menuduhnya.

“Pada awalnya, ia mengetahui jika hal ini terjadi adalah HP istrinya tertinggal dirumah waktu ngantar anaknya ngaji. Kemudian melihanya, dan ternyata ada video syur mereka berdua,” tambahnya.

Sementara itu, Kades Kosekan Isro’i mengatakan bahwa ia tidak berwenang jika harus memberhentikan salah satu perangkatnya dengan sepihak, karena untuk pemberhentian itu ada urutannya.

“Memberhentikan perangkat itu ada mekanismenya, tidak bisa serta merta langsung memberhentikan sepihak, meskipun sudah jelas telah melakukan pelanggaran berat,” ungkapnya.

Ditambah, lanjutnya, kasus ini sudah berada di ranah hukum. Sehingga, penyelesaiannya harus mengikuti prosedur, menunggu hasil sidang.

“Kalau saya semena-mena langsung memecatnya, malah saya nanti bisa dilaporkan. Jika memang Jamal terbukti bersalah dan harus dipecat, pasti ia bakal dipecatnya,” tutupnya. (Rohman)