Kapolresta Pati Pimpin Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Jabatan Kabagops

Juli, 4, 24

Pati – Cakranusantara.net | Polresta Pati melaksanakan upacara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Jabatan Kabagops Polresta Pati, Kamis (04/07/2024) pagi di lapangan apel Mapolresta Pati.

Upacara tersebut dipimpin oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, Pejabat Kepala Bagian Operasional (Kabagops) yang menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji adalah Kompol Catur Kusuma Adhi.

Kompol Catur Kusuma Adhi sebelumnya menjabat sebagai Ka Siaga 1 Bagdalops Roops Polda Jateng dan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jateng nomor ST/970/VI/KEP./2024 tanggal 26 Juni 2024 dimutasi menjabat sebagai Kabagops Polresta Pati menggantikan AKBP Sugino yang memasuki Masa Pensiun.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama dalam sambutannya mengatakan mutasi dalam sebuah organisasi merupakan hal yang biasa demi pembinaan karir anggota tersebut.

Selain itu juga, dalam menghadapi tantangan tugas Polri ke depan, perlu adanya penyegaran anggota. Sehingga nantinya seluruh anggota siap menghadapi segala tantangan.

“Selain untuk penyegaran di tubuh kesatuan, mutasi anggota dilakukan untuk peningkatan karir personil yang bersangkutan,” ujarnya.

Kapolresta berharap kepada pejabat baru agar langsung beradaptasi berkomunikasi dan berinovasi untuk menjadikan Polresta Pati semakin baik dan berprestasi.

“Kepada Kompol Catur Kusuma Adhi, saya ucapkan selamat datang di Polresta Pati, saudara cepat menyesuaikan diri dengan wilayah Pati, segera lakukan langkah konkrit dan bertindak cepat dibidang pembinaan operasional Polresta Pati. Saya percaya tugas yang diberikan kepada saudara oleh pimpinan polri akan dapat saudara tuntaskan dengan sebaik-baiknya”, ucap Kapolresta Pati.

Selesai upacara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat Kabagops Polresta Pati yang baru. (Humas /Rmn)

Om Bob Dorong Sulestyo Adi Utomo, Sosok Gen Z Yang Siap Maju di Pilkada Pati 2024

Juli, 3, 24

Pati – Cakranusantara.net | Sosok Sulestyo Adi Utomo mencuat di permukaan untuk meramaikan bursa Pilkada Bupati Pati bulan November 2024 mendatang. Pria asal Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen tersebut merupakan sosok anak muda yang di idolakan para anak muda gen Z Kabupaten Pati yang telah santer di jagad maya saat-saat ini.

Praktisi Hukum asal Pati, Slamet Widodo, S.H yang akrab disapa Om Bob angkat bicara, dirinya menilai sosok Sulestyo sebagai sosok pemuda yang ideal untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Pati. Apalagi kiprah Sulestyo sebagai staf pribadi Presiden dinilai sangat mumpuni untuk memimpin Pati dalam lima tahun ke depan.

“Sangat cocok sekali, justru ini yang diidam-idamkan, dengan perumpamaan kain putih yang belum ternoda i,” tegas Om Bob. Rabu, 3 Juli 2024.

Menurutnya, dengan kehadiran anak muda ini bisa memberikan muka baru untuk meramaikan bursa Balon Bupati Pati. Sebab sejauh ini yang sudah mencalonkan diri dinilai oleh om Bob sudah familiar dan tidak memberikan terobosan baru untuk kemajuan Pati.

“Saat ini kan sudah ada pemuda yang muncul, ini pasti bisa menciptakan sistem demokrasi yang sehat, saya yakin sosok Sulestyo sosok yang berani membenahi Kabupaten Pati, ini sangat bagus. Jadi untuk maju Pilkada tidak perlu koar-koar pada kenyataannya para generasi muda mengidolakan Sulestyo agar mau mencalonkan menjadi Bupati Pati,” imbuhnya.

Dengan adanya sosok pemuda ini, pria yang juga mantan kepala desa Wonorejo ini yakin bisa memberikan dampak yang baik bagi pembangunan Kabupaten Pati yang berkelanjutan.

“Kita tahu anak muda ini memiliki semangat luar biasa tidak mudah lelah, berani mengambil keputusan. Pembangunan itu harus berkelanjutan, tidak hanya itu-itu saja. Apalagi Pengalaman sosok pemuda ini sudah tidak diragukan lagi,” tandasnya. (DESR)

Kodim Pati Tabuh Genderang Perang Melawan Judol

Juli, 3, 24

Pati – Cakranusantara.net | Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos secara khusus memberikan perhatian terkait pencegahan judi online dengan menggencarkan penyuluhan, sosialisasi serta Jam Komandan kepada seluruh anggota serta Persit (Persatuan Istri Tentara).

Kegiatan jam Komandan digelar di hotel New Pemuda kabupaten Pati hari Rabu pagi, 3 Juli 2024. Dandim menegaskan agar seluruh anggota kodim Pati beserta Persit dan keluarga jangan sampai terjerumus perjudian online.

Menurut Dandim, judi online sangat sulit diberantas, pasalnya aplikasinya mudah sekali diakses setiap orang melalui gadget/HP. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama seluruh unsur serta berbagai pihak.

Sebelumnya, Komandan Kodim 0718/Pati juga telah mengambil sejumlah langkah pencegahan secara internal di satuannya dengan sosialisasi yang disampaikan melalui poster, himbauan, serta secara langsung disampaikan di sela kegiatan apel, hingga dilakukan pemeriksaan HP personel untuk deteksi secara dini.

Hal ini sangat penting dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan dari judi online, sehingga perlu dilakukan langkah pencegahan secara masif agar anggota TNI serta keluarganya dan masyarakat tidak terbuai tipu daya serta kecanduan judi online.

Di depan ratusan anggota dan Persit, Dandim memaparkan tentang bahaya judi online serta dampak buruk yang ditimbulkan sehingga bisa merusak kehidupan anggota serta masyarakat diantaranya terjadi kasus pembunuhan, pencurian, penipuan, perceraian hingga kasus bunuh diri.

“Pimpinan mengharapkan kita semua sebagai ujung tombak TNI Angkatan Darat jangan sampai tumpul, yang mengakibatkan tujuan kita akan gagal. Dan faktor yang menyebabkannya adalah karena pribadi dan keluarga yang tidak tertata, salah satunya akibat judi online,” kata Dandim.

“Jangan sampai kita terjebak judi online, sesuai arahan Presiden, Panglima TNI, Kasad, Pangdam, dan Danrem 073/Makutarama penekanannya sama. Karena Tentara itu hanya satu garis dan semua perintah yang dikeluarkan pasti berdasarkan pengalaman yang pernah tercatat di tubuh TNI,” sambungnya.

“Saya berpesan, tidak ada anggota yang terjebak judi online, karena sanksinya berat. Percayalah sekali anda mencoba maka kita sudah masuk pada lingkungan yang salah,” tandas Dandim. (Pendim)

Dandim Pati Gelar Sosialisasi Stop Judol dan Sayangi Keluarga

Juli, 4, 24

Pati – Cakranusantara.net – Komandan Kodim (Dandim) 0718/Pati gelar sosialisasi stop Judi Online (Judol) ke semua Anggota yang hadir di Aula Hotel New Pemuda Pati. Pasalnya, saat ini lagi marak Judol hingga ada yang dibakar sama istrinya, Rabu (3/7/2024).

Dandim Pati, Letkol Inf. Jon Young Sarage dalam paparannya meminta anggotanya agar tidak terjerumus kedalam Judol. Sebab, kita ini adalah TNI Angkatan Darat secara khusus. Jangan sampai tumpul gara-gara itu.

“Sebagaimana, Presiden RI juga sudah menyampaikan, termasuk panglima TNI, Kasad, Pangdam dan Danrem agar anggota TNI bisa waspada dan menghindari judi online. Semua anggota harus waspada, jangan sampai terjebak,” paparnya, Rabu (3/7/2024).

Untuk judi online, mempunyai dampak negatif, diantaranya, kecanduan hingga bunuh diri (gantung diri), keuangan menjadi terpuruk, dan memicu pelanggaran privasi serta tersebarluaslah data pribadi, rusaknya hubungan baik dengan keluarga.

“Berpotensi anak terancam putus sekolah juga bisa terjebak dalam lingkaran setan. Anggota TNI dilarang judi online, sudah dijelaskan dalam Perpang TNI No. 44 Tahun 2015 Tentang Pdm Pasal 7 tentang larangan norma kehidupan prajurit TNI,” tegasnya.

Sebagaimana dalam Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Ancaman pidana penjaranya selama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 25 juta, atau pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta.

“Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, disebutkan untuk ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 milyar,” ujarnya.

Tuhan telah memberikan sejumlah derajat pada manusia, pertama sebagai seorang suami dan istri, karena Nikahnya di hadapan Tuhan. Percayalah, tidak ada yang nikah di hadapan Lucifer.

“Kalau kita menikah di hadapan Tuhan maka Tuhanlah yang bakal memberikan gelar, sebelum punya anak gelar kita sebagai seorang suami istri itu gelar pertama dari Tuhan. Ada tidak ibu yang belum menikah tapi sebutannya suami istri, kalau ada saya pertanyaan,” tuturnya.

Tuhan melihat kita belajar seperti kuliah di Diploma, Strata, Sarjana Hukum (SH), dan pendidikan lainnya itu hanya gelar dari Dekan, yang juga manusia. Setelahnya, tuhan juga memberikan gelar kedua menjadi Bapak dan Ibu.

“Kenapa Tuhan memberikan gelar itu sebagai seorang Bapak dan Ibu, sebab menitipkan seorang Buah Hati untuk membesarkannya dan mendidiknya, agar kelak bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, dulu kita lihat sampai sejauh mana gelar yang kita miliki bisa bertahan dengan gelar yang selanjutnya,” ungkapnya.

Kemudian, kelak akan mendapatkan gelar sebagai seorang Kakek dan Nenek. Tuhan Berikan kami kesehatan dan keselamatan, umur panjang dan keberhasilan. Dandim berharap doa itu bisa terkabul pada kita semua, maka mereka nanti harus berhasil ketika tumbuh besar.

“Kalau pemilik gelar tidak mampu memberikan teladan kepada mereka, kenapa mereka tidak mampu memberikan gelar ataupun teladan karena mereka sudah terhambat dengan dinamika-dinamika dunia. Salah satunya mengajak ayo kita sayangi keluarga jangan sampai bosan melihat titipan Tuhan dan jangan pernah bosan. Karena jika dia tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua maka yang terjadi akan mencari jalan-jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan diluaran,” harapnya. (Rohman)

PPDB Tahun 2024 di SMAN 2 Pati Aman dan Sesuai Dengan Prosedur Yang Berlaku

Juli, 3, 24

Pati – Cakranusantara.net | Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDP) tahun 2024 di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 02 Kabupaten Pati aman dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini, Selasa (2/7/2024).

Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 2 Pati, Sudarto didampingi Wahyu Kristiyardi ketua PPDB saat ditemui dikantornya mengklaim bahwa PPDB tahun ini di sekolahnya aman dan sesuai dengan prosedur. Pasalnya, pihaknya bukan selaku admin dalam aplikasi PPDB.

“Untuk siswa yang semestinya diterima adalah sebanyak 432 murid untuk 12 kelas, masing-masing kelas ada 36 murid, dan penerimaannnya diambil dari empat jalur, diantaranya zonasi, afirmasi, perpindahan dan prestasi,” tuturnya.

Dalam hal ini, misalnya dari jalur prestasi belum terpenuhi maka jalur zonasinya masih tinggi presentasinya. Untuk jalur zonasi tidak ada minimal berapa meter.

“Prosentasi penerimaan jalur zonasi minimal 55 persen dari jumlah kuota, soal yang diterima berapa jaraknya tergantung pendaftar, misal pendaftarnya jauh-jauh semua maka itu tidak masalah. Namun yang dekat tetap menjadi prioritas, jadi kita tidak bisa menentukan berapa minimal dan maksimal jarak zonasi,” lanjutnya.

Sementara, untuk jalur afirmasi adalah dari keluarga tidak mampu, kemudian terdata di DTKS. Yang mengeluarkan datanya dari Dinas Sosial (Dinsos), salah satunya adalah KIP (Kartu Indonesia Pintar) sebagai siswa yang prioritas.

“Tapi belum tentu semua yang memiliki KIP adalah prioritas. Karena bisa jadi dulu kurang mampu sekarang sudah berubah menjadi mampu. Aplikasi BPDB ini nge-link ke Dinsos dan Dukcapil,” sambungnya.

Sedangkan, jalur perpindahan digunakan, ketika ada orang tua yang pindah tugas. Misal, mobilitas tinggi seperti anggota TNI-Polri yang pindah ke Pati. Otomatis anaknya mengikuti maka bisa pindah ke Pati dengan memakai surat keterangan mutasi jabatan dari institusi terkait.

“Dengan syarat tersebut baru bisa mendaftarkan ke SMA setempat. Akan tetapi, untuk memakai pendaftaran itu harus mengisi database terlebih dahulu baru bisa dipakai untuk mendaftar bagi anak Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),” jelasnya.

Jam 10.00 WIB (2/7), kami ada rapat pembahasan pendaftaran ulang, ketika nanti ada anak yang tidak daftar ulang, maka data cadangan itu akan digeser ke anak yang belum terjaring dalam seleksi daftar online.

“Untuk tombol cadangan kita juga belum tahu yang mana, soalnya tadi malam saya lihat datanya hingga sekarang belum bisa dilihat sembari menunjukkan handphone saat tombol cadangan ketika diklik datanya masih kosong,” tutupnya. (Rohman)

Polisi Ungkap Kronologis Kebakaran SPBU Dukuhseti, 1 Korban Meninggal Dunia

Juli, 3, 24

Pati – Cakranusantara.net | Seorang korban Meninggal dunia dalam kebakaran di SPBU di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Korban merupakan penumpang mobil yang tengah mengisi BBM.

“Ada korban jiwa, warga Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara,” jelas Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kapolsek Dukuhseti AKP Ali Mashuri, Selasa (02/07/2024).

Dia mengatakan hasil pemeriksaan korban bernama Iwan (40) warga Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Menurutnya korban terjebak di dalam mobil saat kejadian kebakaran. Korban berencana dari Jepara menuju Dukuhseti untuk pergi ke pasar.

“Saat kejadian di dalam mobil sendiri mau ke pasar mau berangkat ke pasar. Saat kebakaran tidak bisa menyelamatkan diri,” terang dia.

AKP Ali menjelaskan polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Dia mengungkapkan kronologis kejadian pukul 03.20 Wib dan petugas SPBU menelepon Damkar dan melaporkan ke Polsek Dukuhseti, Sekira Pkl 04.30 WIB, datang 2 unit Damkar Kab. Pati dan sekitar Pkl 05.15 WIB api berhasil dipadamkan.

Akibat kebakaran tersebut, SPBU Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Jawa Tengah ludes terbakar. Kejadian tersebut pun sempat ramai di media sosial.

“Dalam kejadian tersebut Total kerugian materiil Rp 345 Juta, terdapat Satu Korban Meninggal Dunia dan Dua luka ringan (luka bakar ringan di tangan) yaitu Operator SPBU”, pungkasnya.(Humas /Rmn)

Personel TNI Geruduk Polresta Pati, Beri Kejutan Hari Bhayangkara

Juli, 3, 24

Pati – Cakranusantara.net | Polresta Pati menerima kedatangan pejabat dan personel dari sejumlah satuan TNI Kodim 0718 Pati, pada Selasa (02/07/2024) pagi. Para anggota TNI ini diterima di lobi Mapolresta Pati pada pukul 09.00 WIB.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 0718 Pati Letkol Inf Jon Young Saragi didampingi oleh Kasdim dan Para PJU Kodim 0718/Pati, Danramil jajaran 0718/ Pati serta diikuti oleh Bintara dan Tamtama Kodim 0718/ Pati sebanyak 50 Personel.

Para tamu dari satuan TNI ini disambut dan diterima oleh Wakapolresta Pati AKBP Dandy Ario Yustiawan Para PJU Polresta Pati, Kapolsek dan Wakapolsek Jajaran Polresta Pati dan Pa Staf dan anggota Polresta Pati.

Kehadiran anggota TNI itu untuk mengucapkan selamat Hari Bhayangkara Ke-78 kepada Kapolresta Pati dan seluruh anggota Polresta Pati. Selain itu, mereka memberikan kue ulang tahun, nasi tumpeng dan ingkung.

Dalam sambutannya, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama diwakili Wakapolresta AKBP Dandy Ario Yustiawan mengucapkan terimakasih atas kehadiran para pejabat dan anggota TNI.

Kedatangan dalam kegiatan ini menunjukkan kebersamaan dan sinergisitas TNI-Polri.

“Semoga kebersamaan dan soliditas yang sudah terjalin dengan baik ini akan meningkatkan kualitas tugas dan pelayanan kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” Ucapnya.

Mewakili seluruh anggota TNI yang hadir, Dandim 0718 Pati Letkol Inf Jon Young Saragi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Polri, khusunya di Polresta Pati.

“Semoga sukses selalu untuk Polri Presisi, mudah-mudahan ini menjadi momen yang lebih baik untuk TNI-Polri dalam menjaga negeri,” ucapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah dan sesi foto bersama dari seluruh yang hadir dan yang menyambut. (Humas /Rmn)

Antisipasi Bencana Kekeringan, Pemkab Anggarkan Rp 500 Juta

Juli, 3, 24

Pati – Cakranusantara.net | Dalam rangka menanggulangi kekeringan yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bersama Forkopimda mengadakan rapat koordinasi penanggulangan bencana kekeringan pada Selasa (2/7/2024).

Dalam rapat itu terungkap bahwa berdasarkan data dari BMKG, musim kemarau terjadi mulai dari bulan Mei. Adapun untuk wilayah Kabupaten Pati, diperkirakan akan mengalami jenis kemarau basah sehingga diharapkan tidak banyak daerah yang kekurangan pasokan air bersih.

Berkaca dari tahun kemarin, para peserta rapat juga memprediksi bahwa untuk tahun ini penanggulangan bencana kekeringan akan lebih baik dikarenakan melalui persiapan yang matang serta faktor jenis kemarau yang tidak menimbulkan dampak kekeringan yang signifikan.

“Untuk saat ini pasokan air terbesar yang berada di Kabupaten Pati terdapat pada Waduk Gembong dengan volume air 90%. Semoga kemarau tahun ini tidak separah kemarau tahun lalu yang baru selesai pada akhir November sehingga menyebabkan pasokan air di Waduk Gembong habis”, terang Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat menghadiri rapat tersebut.

Selain itu, lanjut Henggar, juga terdapat Waduk Gunung Rowo dengan volume air 60% sebagai cadangan air di daerah utara.

PJ Bupati Pati pun mengapresiasi bantuan dari banyak pihak yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kekeringan di wilayah Kabupaten Pati.

Ia pun akan mengupayakan antisipasi terkait permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat daerah resapan air pada daerah yang rawan banjir sehingga pasokan air tersebut dapat mengurangi debit air saat banjir serta sebagai cadangan air saat musim kemarau.

Kemudian dari BPBD Kabupaten Pati diperoleh data bahwa terdapat desa yang sudah mengalami kekeringan yaitu Desa Tambahagung di Kecamatan Tambakromo. Menghadapi hal itu, Pj Bupati Pati menekankan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir bencana kekeringan, diantaranya ialah harus responsif dan penanganannya dilakukan bersama-sama.

Kemudian terkait pendanaan, menurut Henggar, Pemkab menyediakan sebanyak Rp 500 juta dari dana APBD yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Berbagai upaya harus dilakukan termasuk penanaman kembali hutan yang gundul untuk membuat daerah resapan air. Jadikan penanggulangan bencana kekeringan tahun 2023 sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depannya”, pungkasnya. (*/ Rmn)

Pengertian Kebijakan Daerah, Macam, Jenis Hingga Analisis dan Pelaksanaan

Juli, 2, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Pengertian Kebijakan Daerah, Macam, Jenis hingga Analisis dan pelaksanaan gambaran umum pengertian kebijakan adalah rencana atau pedoman yang dibuat oleh suatu pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan biasanya bersifat formal, tertulis dan mengikat. Kebijakan dapat berupa aturan, undang-undang, peraturan atau keputusan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

Kebijaksanaan adalah kemampuan atau ketrampilan untuk bertindak atau memilih dengan bijak, adil dan tepat dalam menghadapi suatu masalah. Kebijaksanaan biasanya bersifat formal, tidak tertulis dan fleksibel. Kebijaksanaan juga dapat berupa sikap, perilaku atau tindakan yang mencerminkn pengetahuan, pengalaman atau nilai-nilai yang baik.

Kebijakan public adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah public. Siklus kebijakan public meliputi agenda setting, formulasi kebijakan, legitimasi, implementasi dan evaluasi. Actor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan public antara lain pemerintah, legislative, kelompok kepentingan dan masyarakat. Unsure kebijakan public antara lain tujuan (goal), sasaran (objective) dan kehendak (purpose).

Konsep kebijakan public menurut sulaiman adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Maka, konsep kebijakan public berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Kebijakan public merupakan salah satu dimensi administrasi public yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianologikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh system organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energy atau system penggerak dan kendali atau dimensi manajemen.

  • Jenis-jenis kebijakan public

a. Kebijakan subtastansif : mengandung makna kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang harus dilakukan oleh public
b. Kebijakan procedural : merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan substansif, berisi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan substantif.
c. Kebijakan distributive: kebijakan yang menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Contoh kebijakan bpjs.
d. Kebijakan regulatori : adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Contoh kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
e. Kebijakan redistributive : kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan di antara berbagai kelompok masyarakat. Contoh pajak.
f. Kebijakan material : merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok sasaran. Contoh subsidi bbm.
g. Kebijakan simbiosis : adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbiosis pada kelompok sasaran, tetapi tidak memaksa. Contoh kebijakan iuran televise tahun 1962.
h. Kebijakan barang umum atau public goods: adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan public. Contoh program blt.
i. Kebijakan barang privat atau privat goods: merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

  • Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota atau desa. Kebijakan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subtansi kebijakan pemerintah daerah dapat bervariasi bergantung pada masalah atau isu yang dihadapi di wilayah tersebut. Namun, umumnya kebijakan pemerintah daerah mencakup beberapa hal sbb :

  1. Pembangunan infrastruuktur. Kebijakan ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas umum lainya yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat;
  2. Pendidikan. Kebijakan ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut, baik melalui pembangunan sekolah baru, peningkatan kualitas guru maupun program bantuan biayapendidikan bagi siswa;
  3. Kesehatan. Kebijakan ini mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pembangunan puskesmas atau rumah sakit serta program-program pencegahan dan penanganan penyakit tertentu;
  4. Lingkungan hidup. Kebijakan ini mencakup upaya kelestarian lingkungan hidup, penangan limbah, pengelolaan air dan lahan serta penanganan bencana alam;
  5. Pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini mencakup program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan ketrampilan, bantuan modal usaha serta usaha, serta program-program pengetasan kemiskinan;
  6. Pemerataan pembangunan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal dalam hal pembangunan. Kebijakan ini mencakup program-program pemberdayaan wilayah tertinggal,seperti bantuan pembangunan infrastruktur dan program-program pemberdayaan ekonomi;
  7. Keamanan dan ketertiban. Kebijakan ini mencakup upaya untuk menjaga keamanaan dan ketertiban wilayah tersebut, baik melalui peningkatan keamanan public maupun penangan kejahatan dan tindak criminal;
  8. Perencanaan dan pengendalian. Kebijakan ini mencakup pengendalian pemangunan agar sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan, serta upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di wilayah terebut;
  9. Substansi kebijakan pemrintah daerah juga dapat mencakup wilayah-wilayah khusus yang spesifik untuk wilayah tersebut, seperti pengembangan pariwisata, pengembangan potensi pertanian atau perikanan serta program-program kebudayaan dan kesenian.

Ada beberapa metode riset yang dapat dilakukan untuk mempelajari dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah, diantaranya :

  1. Studi dokumen. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan menganalis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, seperti dokumen kebijakan, laporan,data statistic dll. Metode ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai isu dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta analisis dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan;
  2. Wawancara. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait kebijakan pemerintah daerah, seperti pejabat pemerintah, pengusaha, masyarakat dan elompok-kelompok masyarakat. Metode ini berguna untuk memperoleh sudut pandang berbagai pihak mengenai kebijakan dan masalah yang dihadapi, serta mendapatkan informasiyang lebh detail mengenai implementasi dan dampak kebijakan;
  3. Observasi. Kebijakan ini dilakukanengan mengamati langsung keadaan dan situasi di lapangan, misalnya dengan melakukan kunjungan ke daerah terkait kebijakan pemerintah atau mengikuti kegiatan kegiatan terkait kebijakan tersebut. metode ini berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam kondisi di lapangan serta mendapatkan informasi yang tidak terkontaminasi dalam bentuk dokumen atau wawancara;
  4. Studi banding. Metode ini dilakukan dengan membandingkan kebijakan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dengan kebijakan pemerintah daerah lain yang memiliki masalah atau isu serupa. Metode ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai strategi dan solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah lain untuk mengatasi masalah yang serupa, serta memperoleh pelajaran dan ide yang dapat diadopsi dalam konteks kebijakan pemerintah daerah yang sedang diteliti;
  5. Analisis kebijakan. Metode ini dilakukan dengan melakukan analisis mendalam mengenai kebijakan pemerintah daerah, mulai dari tahap perumusan, implementasi hingga evaluasi. Metode ini berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Metode analisis kebijakandapat dilakukan engan menggunakan berbagai pendekatan, sepertipendekatan ekonomi, sosial, politik dan pendekatan interdisipliner.

Dalam menganalis kebijakan pemerintah daerah ada beberapa teknik dan analisa yang dapat dipergunakan, antara lain :

  1. Analisis SWOT: analisis SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threard), digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Analisis SWOT dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan pemerintah daerah, serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut;
  2. Analisi Cost-Benefit: analisis ini digunakan untuk mengevaluasi apakah manfaat dari kebijakan pemerintah daerah melebihi biaya yang dikeluarkan untuk mengimplementasikanya. Analisis ini membandingkan manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengimplementasikanya;
  3. Analisis kelayakan. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kelayakan dan kemungkinan keberhasilan dari kebijakan pemerintah daerah. Analisis ini meliputi berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial politik dan teknis;
  4. Analisis Regresi. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemerintah daerah;
  5. Analisis Kebijakan Publik. Analisi ini digunakan untuk menganalisis proses perumusan, imlplementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.analisis ini melibatkan berbagai aspek, seperti partisipasi public, pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan;
  6. Analisis Stakehoider. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kepentingan dan pandangan para pemangku kepentinganterkait kebijakan pemerintah daerah. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi dan memahami kelompok-kelompok yang akan terpengaruh oleh kebijakan dan membantu memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan;
  7. Analisis Komparatif. Analisis ini digunakan untuk membandingkan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah daerah lain atau dengan standar internasional. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan tersebut;
  8. Penyususunan saran kebijakan pemerintah daerah melibatkan beberapa langkah. Berikut panduanya:
    Identifikasi masalah: identifikasi permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah.tinjau data dan informasi yang tersedia mengenai masalah tersebut. dalam hal ini melibatkan para ahli, pemangku kepentingan serta masyarakat umum yang terkait;
  9. Kaji peraturan yang berlaku: teliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diselesaian. Peraturan-peraturan ini bisa ditemukan pada tingkat pemerintah daerah , provinsi, nasional atau internasional. Tinjau juga program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah lainya untuk mengatasi masalah serupa;
  10. Analisis situasi: lakukan analisis terhadap situasi dan kondisi terkini, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. dalam tahap ini, penting untuk memperhitungkan kemampuan keuangan, SDM, infrastruktur dan peralatan yang tersedia dalam penyelesaian masalah.

Tentukan Tujuan dan Sasaran: tujuan dan sasaran ini harus realistis, terukur, dapat dicapai dan sesuai dengan kondisi yang ada diantaranya :

  1. Identifikasi Alternatif Solusi: identifikasi alternative solusi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tinjau setiap alternative solusi secara seksama dan tentukan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi tersebut;
  2. Evaluasi Solusi: evaluasi setiap alternative solusi yang telah diidentifikasi berdasarkan criteria yang telah ditetapkan. Pilih solusi yang terbaik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditenrukan;
  3. Penulisan dan publikasi. Setelah kebijakan telah ditetapkan, selanjutnya adalah menuliskan kebijakan dalam format yang mudah dimengerti dan disosialisasikan ke masyarakat melalui media publikasi yang sesuai, seperti media massa, medsos dan borosur;
  4. Implementasi kebijakan. Setelah kebijakan telah ditetapkan, langkah selanjutbya adalah implementasi kebijakan. Pastikan seluruh staff pemerintah daerah terlibat dalam implementasi kebijakan dan memahami tugas masing-masing. Lakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana.

Di samping itu, penerapan komunikasi dan konsultasi public serta membangun jejaring kerja sama sangat penting dalam proses analisis kebijakan pemerintah daerah. Dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah, regulasi dan legislasi memiliki peran penting. Beberapa hal yang peerlu diperhatikan dalam pembuatan regulasi dan legislasi kebijakan pemerintah daerah adalah :

  1. Konsistensi dengan aturan yang lebih tinggi
  2. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan
  3. Menjaga keterbukaan dan transparansi
  4. Mengukur dampak kebujakan
  5. Menerapkan evaluasi dan pengawasan.
  6. Perencanaan Kebijakan Pemerintah Daerah. Proses perencanaan kebijakan pemerintah daerah ialah sebagaimana pemerintah daerah menetapkan jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan agar mampu melaksanakan tugas pokok yang diperlukan ditetapkan berdasarkan beban kerja suatu organisaasi.
    Pada pemerintah daerah, lembaga yang sah membuat perencanaan kebijakan public adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kebijakan yang dihasilkan disebut kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembuatan rencana kebijakan sebagai berikut :

a. Membuat agenda kebijakan;
b. Melakukan identifikasi kebutuhan;
c. Membuat rumusan usulan yang kongkret berdasarkan langkah kedua;
d. Membahas usulan yang telah disajikan secara sistematis dan logis dalam DPRD;
e. Penetapan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah;
f. Melaksanakan kebijkan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut oleh pemerintah daerah.

Dalam menyusun semua perencanaan tersebut, pemerintah daerah melakukan langkah-langkah sbb :

  1. Pemerintah daerah menysun rancangan perencanaan (RPJP, RPJM, RK dan RAPD) yang akan dibuat sesuai dengan arah dan kebijakan umum yang ditetapkan dan dipertajam dengan masukan masyarakat;
  2. Pemerintah daerah menyampaikan rancangan perencanaan kepada DPRD;
  3. DPRD membahas rancangan tersebut bersama eksekutif dan masyarakat yang diwakili tokoh-tokoh masyarakat, kelompok kepentingan dan kelompok penekan;
  4. DPRD menyetujui rancangan perencanaan menjadi dokumen perencanaan definitive;
  5. Kepala daerah menetapkan perencanaan yang telah disetujui DPRD tersebut menjadi peraturan daerah;
  6. Pemerintah daerah melaksanakan perencanaan yang sudah menjadi kebijakan daerah.
  • Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Penerapan kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut, penerapan kebijakan dalam arti luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna memperoleh dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya, yaitu suatu proses yang dinamis dimana dalam pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Sehingga implementasi kebijakan mengandung tiga hal: adanya tujuan atau sasaran, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan.

Baca Juga ; VI : Hukum Administrasi Daerah, Konsep Dasar/ Asas Penyelenggaraan Pemda

Baca Juga ; VI-Hukum Administrasi Daerah : Kewenangan Pemerintah Daerah

Baca Juga ; Hukum Administrasi Daerah : Lembaga Pemerintah dan OPD

Baca Juga ; Hukum Administrasi Daerah : Lembaga Pemerintah dan OPD

Baca Juga ; Hukum Administrasi Daerah : Pembinaan dan Pengawasan Pemda

Baca Juga ; Full, Bunyi Perbup Pati Nomor 55 Tahun 2021 Yang Perlu Diketahui Publik

Baca Juga ; VI, Hukum Administrasi Daerah : Dasar-Dasar Pembentukan Pemda

Hukum Administrasi Daerah : Pembinaan dan Pengawasan Pemda

Juli, 2, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Pelajaran Hukum Administrasi Daerah tentang pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda). Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagai dasar hukum utama yang telah mengatur cukup komprehensif.

Berdasarkan undang-undang dimaksud, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI.

Pengawasan dalam kontes penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk daerah provinsi dilaksanakan oleh Mendagri yang melaksanakan pembinaan umum, adapun Menteri teknis/ kepala lembaga pemerintah non kememterian melakukan pembinaan teknis.

Sementara di kabupaten/ kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP). Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan terhadap seluruh aspek, yakni: pembagian urusan pemerintahan; kelembagaan daerah; kepegawaian pada perangkat daerah; keuangan daerah; pembangunan daerah; pelayanan public di daerah; kerja sama daerah; kebijakan daerah; kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); serta bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/ kota.

Pengawasan umum dan teknis dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenanganya. Pembinaan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelathan serta penelitian dan pengembangan.

Fasilitasi dilakukan secara efesien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fasiliasi yang dimaksud dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fasilitas dimaksud meliputi kegiatan :

  1. Pemberdayaan pemerintahan daerah
  2. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah; dan
  3. Bimbingan teknis kepada pemerintahan daerah

Fasilitas tersebut dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pmerintahan dan/atau pendampingan.

Konsultasi. Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangku kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ktentuan peraturan perundang-undangan. Konsultasi dimaksuddapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Dalam hl konsultasi dilakukan langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi. Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.

Konsultasi keduanya dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi diselenggarakan oleh Menteri dan Menteri tenis/ kepala lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing dan memperhatikan ketentuan Menteri dan Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementeriaan.

Konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Hasil konsultasi  harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui penyempurnaan dan/ atau penyelarasan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-Jenis Pengawasan

  1. Pengawasan Ekstern dan Intern
  • Pengawasan Ekstern (external control )

Yaitu pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi, misalnya, BPK adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggungjaawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala pemerintah (Presiden) tetapi kepada DPR RI.

  • Pengawasan Intern

Yaitu pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, inspektur wilayah kabupaten/kota yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten/kota tersebut.

Di dalam Pasal 218 UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur:

  • Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:
  1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah
  2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
  • Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan
  1. Pengawasan Preventif, Represif dan Umum

1). Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.

2). Pengawasan Represif, adalah pengawasanyang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.

Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalanya pemerintahan. Misalnya, penangguhan dan pembatalan PERDA yang bertentangan dengan kepentingan umum.

3). Pengawasan Umum, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemeerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik. Pengawasan umum dilakukan oleh Mendagri terhadap pemerintahan daerah.

Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.

Fungsi pengawaasan umum dapat pula dilakukan melaluiWASKAT yang hakikatnya sama dengan WASNAL.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas pokok Mendagri. Tetapi Irjen merupakan aparat pengawasan fungsional.

  1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

1). Pengawasan Langsung (aktif), adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pengembangan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administrative atau pemeriksaan fisik di lapangan.

2). Pengawasan tidak langsung (pasif), merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain:

  1. Laporan pelaksanaan pekerjaan baik berkala maupun insidentil
  2. Laporan hasil pemeriksaan (LPH) dari pengawas lain
  3. Surat-surat pengaduan
  4. Berita atau artikel di mass media
  5. Dokumen lain yang terkait

3). Pengawasan Formal dan Informal

1).  Pengawasan Formal, adalah pengawaasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang bersifat intern dan ekstern, missal: pengawasan yang dilakukan oleh BPK, ITJEN.

2).  Pengawasan Informal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control, surat pengaduan masyarakat melalui mass media.

Di samping itu ada macam-macam pengawasan yang dikenal di Indonesia, yakni:

  1. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, seperti: BPK, Itjen.
  2. Pengawasan legislative, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah.
  3. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinya.
  4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtigheid) dan pemeriksaan kebenatan materiil mengenai maksud tjuan pengeluaran (doelmatigheid).

Pengawasan rechmatigheid, adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan regulasi, tidak kadaluwarsa dan hak itu terbukti kebenaranya.

Pemeriksaan doelmatigheid, adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

  1. Pengawasan Politis

Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik seperti DPR, DPD dan DPRD.  Bahwa dasar dari pengawasan politis itu terdapat dalam Pasal 20A UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa” DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, dimana hal tersebut dipertegas dalam lampiran inpres angka 1 huruf e, dikatakan: pengawasan legislative adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakila rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan”.

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut, kepada anggota DPR secara kolektif, diberikan hak-hak : interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.

  • Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden dan Presiden menjawab secara tertulis dibacakan oleh Presiden dan boleh diwakilkan Menterinya. Mekanisme hak interpelasi adalah dengan cara apabila ada suatu kebijakan pemerintah yang dirasa menyimpang, DPR akan meminta keterangan kepada Presiden dengan diajukan oleh 25 anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi dan pada rapat paripurna, jawaban dari Presiden akan dinilai dan disetujui apabila 2/3 dari anggota DPR hadir dan setengah yang hadir tersebut menyetujui. Jika tidak disetujuianggota yang hadir. Untuk waktu yang akan datang tidak boleh diajukan lagi hak interpelasi untuk kasus yang sama. Presiden memberikan keterangan atau jawaban tertulis sebagai jawaban interpelasi. Jika DPR tidak menerima jawaban maka akan diajukan hak angket.
  • Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Mekanisme hak angket adalah pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan, menteri-menteri dipanggil untuk melaksanakan rapat DPR, kemudian DPR akan menggalang suara untuk mengajukan hak angket kepada pemerintah. Syarat hak angket adalah syarat minimal 25 anggota/1 fraksi. Setelah itu dimusyawarahkan oleh Badan Musyawarah (BaMus). Lalu dilakukan rapat paripurna (syarat hak angket kalau disetujui maka meminta badan penegak hukum melakukan penyelidikan dan DPR (dibuat panitia khusus) juga melakukan penyelidikan memanggil pihak-pihak yang berkaitan. Dalam jangka waktu 60 hari badan khusus itu menyampaika
  • Hak Dari perspektif kelembagaan (secara normative bersifat absolute), salah satu fungsi lembaga legislative adalah melakukan pengawasan terhadap eksekutif, namun secara empiris, pengawasan politis ini ternyata bersifat relative. Hal ini dikarenakan ada atau tidak adanya pengawasan politis adalah berdasarkan komposisi anggota DPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali tiga hak:

  1. Hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Hak Angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/ kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau d dunia internasional, mengenai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya, maupun perbuatan tercela, dan/ presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, Selasa (2/7/2024).