Carut Marut PPDB Sekolah Negeri, Dr Kurnia Zakaria : Kangkangi Pasal 94 UU Nomor 23 Tahun 2013

Agustus, 5, 24

Cakranusantara.net, Jakarta | Carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2024/2025 ada dugaan ; (1) tidak transparannya Jalur Titipan lewat Program Indonesia Pintar (PIP) melalui dana aspirasi legislatif, (2) jual beli sertifikat Prestasi Akademik maupun olahraga Tingkat Provinsi/ Kota/ Kabupaten untuk mendongkrak nilai dalam seleksi jalur prestasi (PPDB-Prestasi), (3) Dinas Pendidikan Daerah belum satu paham tentang Regulasi aturan zonasi (PPDB-Zonasi), (4) SMP-MTs / SMA-SMK-MAN terbatas, banyak wali murid yang mengeluh kecurangan aturan zonasi (PPDB Zonasi).

Dalam temuan ORI ada kecurangan jual beli sertifikat prestasi olahraga melibatkan pengurus KONI daerah, dimana ada indikasi 900 murid memakai sertifikat “aspal prestasi olahraga” di Sumatera Selatan, sistem Afirmasi menggunakan jalur PIP dana aspirasi legislatif, dimana ada penyelewengan keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD Kota/ Kabupaten, Provinsi dan DPR RI) memanfaatkan kesempatan ini untuk kampanye terselubung, dimana merawat konstituen daerah pemilihan.

Kemudian perbedaan penafsiran panitia PPDB sekolah negeri menerapkan Zonasi, dimana ukuran Jarak punya penafsiran berbeda, ada yang memakai jarak meter dan memakai satu wilayah regional tertentu. Padahal sistem PPDB dipakai sejak tahun 2017, bukan semakin sempurna tetapi bagaimana bisa bermain “curang”, karena “Sekolah Negeri Favorit ada tidak”. Tetap saja masih berlaku.

Dampak lain, Sekolah Negeri Pinggiran nunggu jatah sisa. Sekolah swasta kurang bagus malah banyak tutup karena tidak kebagian murid baru. Seharusnya, anak sejak dini harus diajarkan Jujur dan berani bersaing “Fair play”. Di Semarang terjadi beberapa SMAN terpaksa menganulir murid barunya yang lolos PPDB Prestasi karena ketahuan memanfaatkan sertifikat palsu (Piagam Juara Marching Band) tingkat Individu dirubah menjadi Juara Marching Band SMPN 1 Semarang.

SMAN 1 Kedungwaru, Tulungagung diduga terjadi kecurangan dalam penerimaan PPDB. 51 Lulusan SMPN 19 Depok dianulir masuk 8 sekolah SMAN di Depok karena ketahuan me “mark-up” rapor disebut cuci rapor. Belum lagi kebijakan SMAN 6 Denpasar melakukan pemungutan pengadaan AC untuk tiap siswa baru sebesar 1,5 juta rupiah, yang akhirnya dibatalkan setelah viral.

Dalam penerimaan Mahasiswa Baru (Maba) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lebih banyak menyediakan kuota untuk seleksi jalur mandiri, karena PTN dapat memanfaatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi bagi yang diterima daripada Maba lewat jalur Seleksi Nasional Masuk PTN lewat jalur berbasis prestasi (SNBP) maupun SNBT (Tes) atau UTBK, dimana ada “komersialisasi BHMN PTN” dan dugaan jual beli kursi PTN terutama untuk jalur program studi favorit.

Meski selalu disempurnakan proses PPDB masih saja menjadi masalah tiap tahun ajaran baru, KPK telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPK No.7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB. Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2023 bahwa 43 % Guru sekolah menyatakan ada siswa didik baru tidak memenuhi syarat di terima di sekolah. 25 % Murid Baru menyatakan sendiri bahwa, supaya diterima disekolahan yang bersangkutan memberi imbalan tertentu terhadap pihak terkait dengan sekolah.

KPK sendiri tahun 2023 mengumumkan hasil SPI KPK ternyata ada 44,87 % sekolah ada dugaan penerimaan Pungutan Liar (Pungli). Sedangkan tingkat PTN seluruh Indonesia terjadi 57,14% ada dugaan pungli. Praktek Nepotisme murid titipan PPDB terjadi 38,77 % sekolah diseluruh Indonesia dan Mahasiswa titipan SNBP/ SNBT-UTBK/ Mandiri terjadi 64,02 % PTN seluruh Indonesia. Para calon murid/ mahasiswa baru tersebut merupakan titipan anak pejabat daerah maupun pusat, legislatif, aparat penegak hukum (APH), anak pengusaha, serta kalangan ASN Kemendikbud Ristek.

Kemudian, dari Komisi Ombudsman Pusat maupun Daerah Tahun 2024 menerima dugaan kecurangan pengumuman PPDB sebanyak 22 %, pelanggaran petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebanyak 16 %. Kecurangan prosedur sebanyak 14 %, dan kesalahan berkas persyaratan yang dibiarkan sebanyak 8 %. Dimana Mendikbud Ristek RI telah mengeluarkan Panduan Permendikbud Ristek No.1 Tahun 2021 dan Keputusan Sekjen Kemendikbud Ristek No.47 Tahun 2023 tentang pelaksanaan PPDB.

Berdasarkan aduan masyarakat dugaan maladministrasi didominasi oleh penyimpangan prosedur sebanyak 51 %, tidak memberikan layanan yang diminta sebanyak 13 %, tidak kompeten sebanyak 12 %, diskriminasi sebanyak 11 %, penundaan berlarut sebanyak 7 %, permintaan imbalan uang, barang, dan jasa sebanyak 2 %, perlakuan tidak patut sebanyak 2 %, dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 2 %. Dalam proses PPDB jumlah pengaduan pada jalur prestasi sebayak 141 laporan, jalur zonasi sebanyak 130 laporan, afirmasi sebanyak 47 laporan, dan Perpindahan Tugas Orangtua (PTO) sebanyak 11 laporan.

Hal itu diungkapkan Dr. Kurnia Zakaria, masih lanjutnya, ia mengamati jalur Zonasi masih banyak kekeliruan dalam memahami Juklak dan Juknis dalam penentuan Zona masih banyak sekolah memahami dengan menentukan patokan jarak antara sekolah dengan rumah calon murid baru, padahal bisa memakai kewilayahan. Tentang Afirmasi banyak disalahgunakan untuk pejabat daerah, padahal untuk ASN/ TKK/ Honorer pegawai Pemda/ BUMD tentang jalur disabilitas hanya sedikit sekali, sekolah membuka jalur disabilitas karena keterbatasan sarana dan prasarana sekolah dan SDM guru.

Sedangkan jalur Prestasi banyak diduga sekolah “cuci rapor” atau mengganti nilai demi prestasi sekolah. Juga sekolah penerima tidak transparan dalam pengumuman skor nilai penilaian PPDB jalur prestasi. Dari sertifikat akademik palsu, titipan hingga ada penambahan rombongan kelas belajar (rombel) tanpa ijin Kepala Dinas dan Kepala Daerah setempat. Biasanya dalam PPDB, pada umumnya terjadi “jual-beli bangku” dan “titipan/ nepotisme”, ada 10 Provinsi bermasalah dalam PPDB antara lain DI Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.

Baca Juga : PPDB SMAN 2 Pati Simpel Dibuat Ribet, Ada Dugaan Pemalsuan Dokumen dan Jual Beli Bangku Kelas

Pelanggaran PPDB ini, menurut Kurnia ada kesalahan prosedur, manipulasi dokumen, diskriminasi calon peserta didik, penambahan rombongan kelas belajar ilegal, kurangnya sosialisasi dan penambahan jalur seleksi masuk madrasah (MIN, MTsN, MAN) tanpa prosedur (DI Aceh), aplikasi eror dan tanpa pengawasan Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah setempat (Jawa Barat), penerbitan akta notaris perwalian anak pejabat (DI Yogyakarta), pengaduan orangtua calon peserta didik tidak ditanggapi (Banten), penerimaan PPDB di luar prosedur seperti kuota UTBK 40 % dan PPDB reguler 60 % (PPDB Cerdas, Magelang, Jawa Tengah). Tujuan Pemerintah memakai sistem PPDB memang baik demi keteradilan calon anak didik diterima di sekolah negeri dan mencegah ketimpangan prestasi akademik siswa antar sekolah negeri yang favorit dan prestise dengan sekolah negeri yang miskin pretasi dan rendah nilai lulusannya.

PPDB harus transparan, obyektif dan akuntabel, apalagi kemampuan pemerintah membangun sekolah negeri baru walaupun banyak sekolah negeri ditutup, karena tidak ada peminat dan berubah fungsi sekolah. LSM Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia memantau dan menerima pengaduan PPDB tahun 2024 ada 162 kasus, dimana permasalahan jalur prestasi (42 %), manipulasi kartu keluarga jalur zonasi (21 %), mutasi orang tua peserta didik (7 %), Jalur Afirmasi (1 %).

Kurnia melihat orang tua calon peserta didik baru banyak melakukan pemalsuan dokumen alamat untuk diterima di sekolah yang diinginkan seperti :

  1. Orangtua peserta didik menghubungi jasa edit dokumen untuk mengubah alamat di Kartu Keluarga dengan Lokasi yang lebih dekat,
  2. Jasa edit dokumen bisa ditemui di media sosial Facebook, Instagram, X, Tiktok, dengan postingan akun penawaran jasa pembuatan kartu keluarga, ijazah, akte lahir, KTP, SIM, STNK.
  3. Bila orang tua berminat diminta mengirim salinan dokumen via Japri Whatsapp maupun email,
  4. Kemudian jasa edit akan mengubah alamat di dokumen sesuai permintaan konsumen,
  5. Konsumen membayar biaya edit dan hasilnya dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp,
  6. File dokumen hasil editan diunggah ke situs PPDB jalur zonasi. Contoh kasus seorang siswa memakai cara ini agar anaknya masuk ke SMA 5 Kota Bengkulu, dimana menggunakan data KK orang lain yang diedit dimana ES sesuai data aslinya berjarak dari rumahnya ke sekolah 2,1 KM tetapi menggunakan jasa editan menjadi 500 meter saja. Sama dengan K yang menggunakan alamat palsu agar diterima di SMA 5 Bengkulu dengan jarak 700 M saja walaupun KK aslinya ternyata berjarak 12 KM.

Kasus lain ada yang menggunakan alamat sewa rumah (kontrak) dengan sekolah yang diincarnya seperti yang dilakukan N agar diterima di SMA 7 Tangerang Selatan. Para orangtua berbuat curang agar anaknya dapat mudah akses masuk PTN karena sekolah bagus lebih banyak peluang diterima. Apalagi di Kota Tangerang Selatan hanya ada 12 SMA Negeri. S orangtua N juga sempat melakukan jasa calo “orang dalam” agar bisa masuk.

Tetapi saat pendaftaran PPDB diminta tambahan “uang pelicin” agar bisa dikantrol peringkat anaknya, tetap sampai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) belum juga bisa diterima malah minta ditambah lagi uang beli “bangku kosong” hingga mengeluarkan biaya “uang hangus” sebesar 24 juta rupiah. Ada juga cerita T agar anaknya masuk SMA 3 Yogyakarta anaknya terpaksa dititipi masuk KK orang lain yang jarak rumahnya dekat sekolah. Semua kejadian di atas bisa saja di pidana dengan pasal 94 UU No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 75 juta rupiah.

Disini Kurnia melihat pemanfaatan jasa titipan numpang KK orang lain, karena ada celah hukum dimana anak titipan dianggap dalam KK anak titipan hubungan dengan Kepala Keluarga adalah “Famili Lain” walaupun istilah tersebut tidak ada dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Administrasi Kependudukan. Tetapi dalam isian Formulir F.101 untuk status hubungan dengan Kepala Keluarga ada pilihan “Famili” dan “Lainnya”.

Sistem Zonasi memberikan kesempatan yang sama kepada semua sekolah negeri, dalam hal input siswa berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan yang sama dan menghilangkan sekolah negeri favorit dan semi favorit. Juga agar sekolah tidak didominasi siswa dari kalangan kelas tertentu sehingga berakibat ketimpangan jenjang sosial, ekonomi, dan tatanan pendidikan antar sekolah. Tetapi dampaknya efek kebangsaan antar siswa satu sekolah berkurang dan tidak berkembang karena keterbatasan siswa di luar zona sekolah tidak dapat masuk kecuali memakai PPDB jalur prestasi dan/ atau afirmasi.

Indonesia data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 terdiri dari 34 Provinsi dan sekarang bertambah menjadi 38 Provinsi dari 514 Kabupaten/ Kota, 7.204 kecamatan dan 83.931 Desa/ Kelurahan. Jumlah SD Negeri ada sebanyak 147.536, dengan 25.885.053 orang murid, Jumlah SMP Negeri 37.023, dengan 10.040.277 murid, Jumlah SMA Negeri 12.689 dengan 4.312.407 murid, Jumlah SMK Negeri 12.659 dengan 4.334.987 murid.

Jika saat itu memakai sistem PPDB Zonasi maka murid SD Negeri akan menghasilkan 0,17 murid per desa atau 2,1 murid per kecamatan atau 28,7 murid per kabupaten/ kota yang berkesempatan sekolah di luar zona rumah tempat tinggal murid. Untuk murid SMP Negeri untuk Desa/Kelurahan angkanya 0,04 murid, 0,18 murid per kecamatan, dan 7,2 murid per Kabupaten/Kota.

Membangun negara tanpa memajukan pendidikan akan percuma, bangsa maju harus cerdas, berkarakter dan jujur. Misi kebangsaan setiap anak bangsa pada semangat inklusivisme, interaksi antar anak bangsa dan kebhinekaan perlu dikondisikan sedini mungkin, agar anak di masa sekolah tidak lagi mengenal perbedaan status sosial, latar belakang ekonomi dan budaya, agama, jenis kelamin dan mencegah bullying.

Saran Kurnia, agar PPDB dan Seleksi Mahasiswa Baru PTN perlu ditinjau dan diperbaiki lagi. Dunia Pendidikan jangan dirusak dengan ketidakjujuran dan kecurangan. Bangsa yang maju adalah mendahulukan pendidikan tidak ada pembangunan Bangsa Indonesia bisa diraih dengan memprioritaskan Pendidikan. Editor : Rohman

Baca Juga : Judi Online Sulit Diberantas, Dr Kurnia Zakaria : Bisa Dicegah dan Diblokir

Judi Online Sulit Diberantas, Dr Kurnia Zakaria : Bisa Dicegah dan Diblokir

Agustus, 5, 24

Cakranusantara.net, Jakarta | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis hasil pemetaan Judi Online (Judol) selama tahun 2017 terdata Rp. 2 triliun, 2018 naik 3.9 triliun, 2019 jadi 6.1 triliun, 2020 membengkak 15.7 triliun, 2021 bertambah 57.9 triliun, 2022 saja 104 triliun. Kemudian 2023 lebih menggila menjadi 327 triliun. Dan pada tahun 2024 tembus 600 triliun rupiah lebih.

Disitu ada indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimana “layering”, hasil transaksi bandar judi online, antar bandar serta bandar ke “pengamanan backing judol” serta transaksi hasil narkoba dan korupsi hanya dibawah 1 % dari total peredaran uang hasil judol kembali kepada pemenang judol sebagai daya tarik “pencandu judi” untuk terus pasang taruhan judinya secara terus menerus dan semakin besar nilainya.

Sindikat judi online meretas website pemerintahan maupun lewat website dunia pendidikan/ akademik untuk memasarkan situs judolnya. Mereka menyerang website pemerintah berbasis (URL go.id), dan website akademik berbasis (URL.ac.id) yang sistem keamanan website sangat lemah. Terbukti Polres Metro Jakarta Barat (4/7/2024) di sebuah apartemen Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dimana koordinatornya inisial MHP (41) sebagai pemilik rekening penampung hasil judi online ditangkap bersama inisial FAF (26), AE (39), YGP (20), FH (21), GF (21) dan FAP (19). Polisi berhasil menyita 6 unit CPU beserta 6 unit monitor, 7 unit keyboard, 6 buah mouse, 8 unit HP dan 3 unit sepeda motor. Lalu kemana uang sitaan hasil judi online yang berhasil diblokir tidak ada konfirmasi daru Kapolres Metro, Jakarta Barat Kombes M. Syahduddi.

Sangat memprihatinkan korban judi online bukan hanya orang “berduit”, akan tetapi yang lebih banyak menjadi sasaran judi online adalah kaum marginal, dan kaum kelas bawah. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan penduduk miskin kota bulan Juni 2024 mencapai 7.09 % atau setara 11.64 juta orang miskin tinggal diperkotaan, lebih tinggi dari catatan BPS bulan September 2019 hanya 6.56 % atau 9,86 juta orang miskin tinggal diperkotaan, artinya ada suatu program pemerintah yang salah dan laju inflasi dan kenaikan harga pangan diserahkan ke harga pasar (kapitalisme).

Penduduk miskin di Indonesia tercatat bulan Maret 2014 prosentase penduduk miskin Indonesia 11.25 % atau 28.28 juta orang miskin dari jumlah penduduk Indonesia 256.2 juta jiwa. Sedangkan penduduk miskin di Indonesia bulan Maret 2024 prosentase tinggal 9.03 % atau 25.22 juta orang miskin dari jumlah 279.961.859 jiwa per Juli 2024.

Nasib tragis S (44), karyawan bunuh diri karena terjerat judi online di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten (7/7/2024) yang lalu. Slamet (32) ojek online bunuh diri pada Juni 2024 lalu di Semarang, Jawa Tengah karena judi online dan tidak bisa menembus sertifikat rumah yang digadaikan. Muhammad Nurhapit (24) sopir truk bunuh diri disamping truknya di bahu jalan tol Tangerang Merak KM 52 Cikande, Serang, Banten. Lettu dr. Eko Damara anggota kesehatan Yonif 7 Marinir TNI AL dokter Satgas Pengamanan Perbatasan Mobile Indonesia–Papua Nugini bunuh diri ditepat kerja karena terjerat judi online, Prada Prima Saleh Gea anggota Batalyon Kesehatan I Divisi Infanteri 1 Kostrad Bogor TNI AD gantung diri di kamar RS Lapanagan Yonkes 1/YKH/1 Kostrad Bogor (4/6/2024). Yang paling dramatis adalah Brigadir Satu Fadhilatun Nikmah membakar suaminya Briptu Rian RW karena memakai tabungan dan gaji ke-13 untuk judi online di Perumahan Polri Mojokerto, Jawa Timur. Kasus terakhir di Bantul seorang anak S gara-gara tidak diberi uang sebesar 2 juta rupiah untuk judi online dengan tega membakar rumah orang tua hingga rata dengan tanah. Rentetan kejadian ini sudah menjadi penyakit kejiwaan akut.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tercatat 3,2 juta warga Indonesia tahun 2023 bermain judi online. Rata-rata bermain judi online Rp. 100 ribu, sebanyak 80 % per minggu, sehingga akumulasi perputaran uang tahun 2023 mencapai 327 triliun dan Bareskrim Polri menangani kasus judi online periode Januari 2021 – September 2023 sebanyak 9.790 kasus. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memblokir 1.91 juta konten judi online mulai 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024.

Dalam analisa Kurnia Zakaria, permasalahan perjudian online ini harus ditanggulangi dengan cara :

  1. Berikan sosialisasi bahwa Judi online bukan cara instan mendapatkan penghasilan tambahan.
  2. Pola game online dan judi online pasti awalnya memberikan kemenangan kepada pemain hingga terlena untuk terus menambah keuntungan yang justru semakin terjerat karena kecanduan dan ketagihan bermain dengan permainan judi online dengan berbagai model type game online sehingga pemain tidak tersadarkan itu, judi online bukan investasi ataupun menabung.
  3. Kemudian pemain digiring melalui para selegram dan youtuber yang di endorse oleh para agen bandar judi online.
  4. Bandar judi online rugi sedikit tetapi akan menambah keuntungan dikemudian hari, kemenangan pemain bersifat untung-untungan.
  5. Jangan mengawali dengan bermain taruhan, walaupun alasannya menghibur tetapi penasaran dan ketegangan dalam judi online itulah penyebab orang ketagihan.
  6. Pemain tak mengerti, tidak tersadar terus merugi karena bandar judi online sewaktu-waktu memberikan setingan pemain menang sedikit walaupun dengan modal sudah besar, artinya digiring kejiwaan rasa penasaran dan ketagihannya.
  7. Tentu saja judi online pasti dibackingi oleh orang kuat dan berpengaruh serta berlapis lapis backingnya termasuk oknum aparat penegak hukum pasti terlibat.
  8. Judi online tidak akan membuat pemain kaya tapi bandar judi akan jelas menjadi Sultan “Crazy Rich/OKB”.
  9. Aparat Penegak hukum dan pihak Kementerian terkait harus menutup akses aplikasi dan menindak para pelaku dari kelas operator hingga pemodal besar dan kalau perlu melibatkan Interpol menangkap Bandar Judi di luar Negeri.
  10. Sanksi Hukum para pelaku agen judi online, Backing para Bandar Judi, dan operator harus dieksekusi saja kalau perlu Hukuman Mati.
  11. Akses kekayaaan TPPU hasil kejahatan perjudian dipakai untuk membayar utang negara dan digunakan untuk modal pembangunan tanpa perlu menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
  12. Menutup akses internet legal maupun ilegal digital, elektronik game money serta melacak putaran uang transaksi judi online.
  13. Akibat judi online menyebabkan Kemiskinan, Rusaknya hubungan Rumah Tangga dapat mengakibatkan perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga, keributan antar keluarga inti antara anak dengan orang tua, antara kakak dengan adik.
  14. Pemain judi online yang ketagihan akan mengakibatkan penyakit kejiwaan sampai depresi hingga keinginan bunuh diri.
  15. Hasil investigasi Kompas terjadi maraknya judi online, bukan masalah utama di akun situs judi online tapi kemudahan pemain untuk membayar melalui rekening-rekening yang ternyata milik individual yang jumlahnya ribuan dari hasil pasar gelap jual beli rekening bank hingga dompet digital ataupun lewat transaksi transfer antar negara juga ada pembelian kuota pulsa telepon maupun lewat top up digital elektronik game online sehingga para pemain judi online menyasar anak-anak yang suka main game online (Mabar/maen bareng).
  16. Ketidak transparan parah Aparat Penegak Hukum dan Kementerian terkait dalam Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Judi Online yang mungkin keuntungan judi online diduga dinikmati kalangan petinggi pejabat negara dan pimpinan aparat penegak hukum.
  17. Satgas Mafia Anti judi Online hanya Pencitraan semata Pemerintahan Jokowi saja atau bertujuan ‘mengamankan bandar judi online dari tindakan penegakan hukum judi online”. Buktikan Satgas Mafia Judi Online sudah menunjukkan keberhasilan tugasnya dalam 3 bulan sudah bisa menangkap Bandar Besar dan Bandar Kecil tanpa tebang pilih walaupun maksimal Agustus 2024 menunjukkan hasilnya sejak dilantik Juni 2024.
  18. Kapolri dan Panglima TNI harus bertindak tegas bila ada oknum anggota melindungi bandar maupun terlibat dalam pengendalian judi online bukan tegas hanya pada anggota Polri/TNI yang menjadi pemain judi online.
  19. Inisial T dan inisial nama lain yang pernah diungkapkan Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2004-2014 dari PDI Perjuangan , mantan DPD Dapil Sulawesi Utara 2014-2019 harus ditindaklanjuti Satgas Anti Mafia Judi Online.
  20. Polisi jangan hanya menangkap pemain dan artis yang diendorse para bandar, tapi tangkap Bandar Judi Online meskipun itu menangkap “orang besar negara”. Kalau tidak ada bandar besar yang ditangkap bentuk komisi pemberantasan mafia hukum tindak pidana khusus yang berintegritas, berani, independen, jujur, bersih, dan dilengkapi kecanggihan teknologi dan perlindungan diri persenjataan dan bersifat Operasi Senyap (Rahasia dibawah langsung atas Perintah Presiden dan Penjaminan Kebal Hukum dari Kapolri dan Panglima TNI), tentu saja kebebasan mobilitas cepat serta dana operasional tak terbatas yang nanti biayanya dikeluarkan negara didapatkan dari barang sitaan hasil Komisi Pemberantasan Mafia Hukum Tipidsus. Editor : Rohman

Kasus Tipikor dan TPPU APBD 4.407 Trilyun Oleh PT Asuransi Bangun Askrida

Agustus, 4, 24

Cakranusantara.net, Jakarta | PT Asuransi Bangun Askrida (ABA) yang didirikan sejak 2 Desember 1989 dari semangat patungan beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Dana Pensiunan BPD, menyetor modal dasar sebesar 60,61 Persen (%) saham, dan beberapa Pemerintahan Daerah (Pemda) Provinsi menyetor modal dasar sebesar 39,39 % saham dengan modal dasar PT sebesar 400 miliar rupiah.

Mendirikan perusahaan jasa asuransi kontruksi untuk tujuan memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko dan kerugian yang diperuntukkan bagi bangunan/ gedung dari properti Pemda. Mendapatkan ijin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. JEP.192/KM.13/1990 tertanggal 14 Maret 1990. Tahun 1996 Askrida memperluas saham perusahaan untuk 27 Pemda Provinsi. Tahun 2007 Askrida memperluas usaha asuransi bangunan syariah dan asuransi kendaraan bermotor dinas Pemda syariah.

Tahun 2011-2012 memperluas bidang usaha asuransi kesehatan, asuransi kredit BPD, dan asuransi oil dan gas,  berkantor pusat di Jalan Pramuka Kav 151 Pulogadung Jakarta Timur. Pemegang saham terbesar mayoritas Askrida adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) sebesar 16,31 % saham, Dana Pensiun PT BPD Jawa Barat (Jabar) dan Banten (Dapen Bank BJB) sebesar 12,76 %) dan PT. BPD Jawa Barat & Banten (BANK BJB) (9,45 %). Dan saham terkecil minoritas Pemerintahan Provinsi Papua (0,01%).

Dewan Komisaris Askrida Tahun 2018-2022 adalah Komisaris Utama Efa Yonnedi (Jopang 2 Mei 1972) lulusan Universitas Andalas (1985), Magister Monash University Australia (2002) dan Doctoral University of Manchester United Kingdom (2007) sejak RUPS Askrida Tahun 2018. Mantan Dewan Komisaris BANK NAGARI atau BPD Sumatera Barat (2011-2018) dan dosen, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang (1996-2017). Komisaris Independen Askrida sejak RUPS Tahun 2019 Muchlis Hasyim Yahya (Surabaya 25 Mei 1964) lulusan BBA New York Institute of Technology Amerika Serikat (1999) sebelumnya Komisaris Utama PT Praba Arta Buana Utama (sejak 2018), wirausaha humas/ motivator (1999-2015) dan Komisaris PT Interlink Nusa Niaga (sejak 2015).

Selain itu, Komisaris Independen Askrida sejak 21 Juni 2022 Hadi Susanto (Banda Aceh, 29 Juli 1958) lulusan Universitas Sumatera Utara (1988) mantan staf karyawan hingga Direktur Utama Dana Pensiunan Pegawai BANK SUMUT atau BPD Sumatera Utara (1982-2021). Komisaris Independen Askrida lainnya Didik Supriyanto (Tuban, 8 Juli 1966) sejak RPUS tahun 2018. Lulusan Universitas Gajah Mada Yogya (1986) dan Magister dari FISIP UI (2007). Mantan Dirut PT Sarana GSS Trembul (2016-2017), Pimpred PT Kapan Lagi.Networks (2011-2016), Direktur PT Detik Koran Cepat (2002-2005), Wapimpred PT Agranet Multicitra Siberkom (2000-2011), Redaktur Pelaksana Tabloid ADIL PT. Abdi Bangsa Group (1997-1999). Dewan Komisaris dibantu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

“Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama (Dirut) Askrida sejak 25 Juni 2020 Nonot Haryoto (Karanganyar, 10 Juli 1972) berkarier sejak awal di Askrida mulai tahun 2008 sebelumnya di Kementerian Keuangan (1994-2008). Direktur Kepatuhan Askrida sejak 17 Mei 2019 Hendro Friendiyanto (Jakarta, 24 September 1968) lulusan STIE Dwipa Kencana Jakarta (2015) mulai berkarier di Askrida sejak 1996 hingga menjadi Dirut Dana Pensiun Askrida sejak 2018. Direktur Teknik Askrida sejak 17 Mei 2019 Abdul Mulki (Padang, 20 November 1973) lulusan Universitas Andalas Padang (1996) berkarier di Askrida sejak 2017. Sebelumnya di PT Reasuransi Indonesia (1999-2012) dan Wicaksana Overseas International Holding Company (1997-1999). Direktur Pemasaran Askrida Bunyamin (Jakarta 12 Juni 1969) sejak 25 Juni 2020 dan berkarier di Askrida sejak 1991. Direktur Operasional Askrida sejak 25 Juni 2020 Wawan Mulyawan (Kuningan 24 Juli 1964). Sebelumnya berkarier di BPD Jawa Barat & Banten (BANK BJB) sejak tahun 2011”.

Dalam Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi PT ABA diduga mengalami kerugian negara sebesar 4.405 triliun rupiah periode tahun 2018-2022, dimana ada dugaan penerimaan uang komisi atau fee (deviden/ pembagian keuntungan saham) yang diterima oleh Gubernur DKI Jakarta AB sebesar 400 miliar rupiah dengan perhitungan saham 5,5 % milik BPD DKI Jakarta (Bank DKI ) dan saham 4,1 % milik Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah GP sebesar 500 miliar rupiah, diterima Gubernur Jawa Barat RK sebesar 800 miliar rupiah dengan perhitungan saham 13 % milik Dana Pensiunan PT BPD Jabar dan Banten (Dapen Bank BJB) serta saham 9,6 % milik PT BPD Jabar Banten (Bank BJB), diterima Gubernur Sumatera Barat M sebesar 400 miliar rupiah dengan perhitungan saham 15,6 % saham milik Pemprov Sumatera Barat dan saham 7,9% milik Dana Pensiunan PT BPD Sumbar (Bank NAGARI).

KPK telah melakukan pemeriksaan atas dugaan tertuduh dari Askrida MH dan EY dan sempat menghentikan penyelidikan serta pemeriksaan dengan alasan Pemilu 2024 (Pilpres dan Pileg) pada 14 Februari 2024 lalu sejak 2023.

Tahun 2023 RUPS memilih dan mengangkat Dewan Komisaris PT Askrida Rinaldi, Didik Supriyanto, Herry Yanson, Prakoso Budi Wibowo, dan Hadi Susanto. Sedangkan Dewan Direksi Henry Ananda Siregar, Suryadi Apriyanto, dan Mohammad Sjafril Lawado.

Dalam Laporan keuangan audit ternyata Utang Askrida mempunyai utang pada Bank Mandiri sebesar 1,5 triliun rupiah dan Taspen Bank Mandiri sebesar 800 miliar rupiah. Pada

  • Tahun 2018 deviden yang dibagikan Rp. 849.726.000.000,- sedangkan laba PT hanya Rp. 162.185.000.000,- artinya ada defisit minus Rp .687.541.000.000,-.
  • Tahun 2019 deviden yang dibagikan Rp. 819.751.000.000,- sedangkan laba PT hanya Rp. 79.913.000.000,- artinya defisit minus Rp. 739.838.000.000,-.
  • Tahun 2020 deviden yang dibagikan Rp 718.281.000.000,- sedangkan laba PT Rp. 75.949.000.000,- artinya defisit minus Rp. 642.332.000.000,-.
  • Tahun 2021 deviden yang dibagikan Rp 941.590.000.000,- sedangkan laba PT hanya Rp. 74.899.000.000,- artinya defisit minus Rp. 866.691.000.000,-.
  • Tahun 2022 deviden yang dibagikan Rp. 1.075.714.000.000,- sedangkan laba PT hanya Rp. 93.846.000.000,- artinya defisit minus Rp. 981.868.000.000,-.

Hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria, menurutnya manajemen PT. Asuransi Bangun Askrida disinyalir telah melakukan kegagalan dalam tata kelola yang penuh penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan wewenang serta ketidak hati-hatian dalam manajemen risiko perusahaan serta ada dugaan gratifikasi dan sumbangan kampanye Pilpres 2024 yang lalu, dan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

Permasalahan lainnya :

  1. Investasi uang nasabah asuransi digunakan dalam perusahaan bermasalah dan berafiliasi dengan manajemen dan pemegang saham seperti PT. Mahanusa Graha Persada,
  2. Permasalahan keuangan yang defisit serta perusahaan tidak bisa membayar rasio klain dan rasio beban usaha Askrida, artinya ada kemungkinan gagal bayar tagihan.
  3. Penurunan peringkat hasil resiko underwriting,
  4. Ketidakmampuan rasio likuiditas
  5. Ketidakseimbagan angka ROE dan ROA
  6. Beban klaim retensi lebih besar 88,32% dari aset dan modal PT
  7. Beban Reasuransi lebih besar dari 11,68% dari aset dan modal PT
  8. Tagihan klaim lebih besar dari setoran premi
  9. Pembagian deviden (komisi pemegang saham) lebih besar daripada penerimaan laba,
  10. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tanpa RUPS tapi memori Direktur saja RKAP Askrida Tahun 2022 dari Rp. 4.233.970.000.000,- menjadi Rp. 4.675.000.000.000,- (adanya penambahan Rp.441.030.000.000,-).
  11. Pembebanan revisi premi tanpa aturan
  12. Direksi mengambil keputusan tanpa persetujuan RUPS tentang Perjanjian Kredit (pinjaman) dengan Bank Mandiri sebesar 2,3 triliun rupiah.

Biasanya kejahatan timbul karena dorongan individu untuk memiliki sesuatu yang berharga, apalagi manusia terhadap benda keinginan kemewahan dan kekuasaan tidak akan pernah terpuaskan hingga bisa melebihi orang lain. Sehingga dengan sengaja dan sembunyi-sembunyi akan melakukan pelanggaran hukum, sedangkan demi kekuasaan seorang pejabat dengan terpaksa menuruti keinginan atasan daripada jabatan hilang.

“Permainan laporan keuangan dan kondisi keuangan perusahaan sudah biasa, toh bukan uang milik sendiri. Rugi sedikit yang penting kekuasaan langgeng dan penghasilan diluar gaji semakin besar, anggap saja harus “berbagi jatah” demi keamanan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Apalagi kalau bisa menutup mulut dan menutup mulut serta telinga oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak berwenang lainnya sudah pasti dijamin aman,” ungkap Kurnia.

Regulasi bisa diatur demi kepentingan merampok uang negara secara bersama-sama. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bisa diisi tanpa kejujuran, yang penting membuat laporan, dan bila ada penambahan harta bergerak maupun tidak umumnya diisi dengan asal mula harta dari “Warisan” atau “Hibah” yang tidak perlu ada pembuktian dokumen pendukung. Kejahatan dilakukan untuk meraih kemakmuran secara instan dan mudah.

“Kejahatan Penggelapan jabatan pejabat perusahaan maupun instansi pemerintah karena mempunyai status sosial ekonomi tinggi. Mungkin sangat sulit menemukan Pejabat Jujur dan Bersih. Dorongan tuntutan Istri dan Anak juga menyebabkan para oknum Pejabat menjadi Gelap Mata untuk melakukan korupsi serta “Kebiasaan”, yang tadinya korupsi sekala kecil-kecilan yang ditoleransi akhirnya jadi makin membesar dan demi prestise jabatan, yang penting mau berbagi jatah pada  oknum Aparat Penegak Hukum juga dengan kepentingan politis demi meraih jabatan yang lebih tinggi lagi dan langgeng,” ujarnya.

Hasil kejahatan dapat dialihkan namakan atau dialihfungsikan, yang penting dimata masyarakat tampak bersih dan mencerminkan tindakan yang mengatas namakan kepentingan rakyat dan pegawai kelas bawah. Percuma jujur dalam hidup sederhana atau tetap miskin dan sengsara seumur hidup, kebahagiaan biasanya diukur dengan kekayaan serta prestise. Dugaan korupsi Top Manajemen Askrida bukan semata-mata untuk pemegang saham mayoritas tetapi demi sumbangan kepentingan politis semata. Apalagi Askrida bukan BUMN maupun BUMD tetapi perusahaan swasta yang dananya berasal dari APBD dan masyarakat sendiri.

“Biasanya Top manajemen melihat ada uang banyak yang bersifat ‘nganggur’ menjadi punya niat buruk memanfaatkan dimana nasabah membayar premi secara rutin, akan tetapi belum tentu habis masa kontrak tidak mengajukan klaim kerugian, artinya Perusahaan Asuransi mendapatkan Modal Gratis dari Nasabah. Disini kita harus pertanyakan dimana efisien dan efektif adanya Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dibawah koordinator Dewan Komisaris serta Pembiaran Dewan Komisaris terhadap pelanggaran yang dilakukan Dewan Direksi serta keanehan RUPS Askrida, dimana pembagian deviden (komisi) saham lebih besar daripada laba perusahaan,” tegasnya.

KPK jangan hanya memeriksa pejabat Askrida yang menyerahkan uang saja tetapi juga para penerima, apakah menerima sebagai Kepala Daerah Provinsi atau atas nama Pemegang Saham atau atas nama pribadi. Ingat tidak ada makan siang gratis, sesuai janji kampanye Prabowo Gibran saja berubah jadi Sarapan Bergizi Anak Sekolah, dimana anggaran Rp. 15.000,-/hari menjadi Rp. 7.500,-/hari. Artinya jajanan bersifat “mengenyangkan dan bergizi” tidak cukup dengan Makan Snack (minuman mineral gelas ditambah satu lontong dan satu bakwan/ tahu/ tempe goreng ?? Sehat tidak sakit dikemudian hari sudah jelas.

“KPK Harus berani periksa para Komisaris, Direksi serta Manager/ Kepala Bidang Askrida yang menjabat saat periode tahun 2017 hingga 2023 yang namanya sudah disebut diatas, demi bisa memulihkan kepercayaan Masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak hanya tebang pilih. Juga para Auditor Akuntan Publik serta Notaris pun harus diperiksa dalam waktu segera, kemudian segera tetapkan tersangkanya dalam waktu singkat, jangan ditunda-tunda nanti terburu rakyat lebih fokus menikmati efek domino Film “Vina sebelum 7 hari” dan melupakan keterlambatan pembangunan IKN dan menghidupkan kembali pola KKN dalam Pemerintahan Pusat maupun Daerah serta memunculkan DPA tanpa referendum UUD Tahun 1945,” harap Kurnia.

“Jangan lagi terjadi, Rakyat ‘Turun Jalan’ seperti Tahun 1966 dan 1998. Jangan KPK malah dituntut direformasi karena peminat Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK baru saja masyarakat Intelektual tidak berminat dan sepi ikut seleksi Capim Komisioner KK dan Dewas KPK sendiri,” pungkas Kurnia. Editor : Rohman

Hampir Tiga Bulan Belum Cair, Korban Lakalantas Rokan Hulu Keluhkan Pelayanan Jasa Raharja

Agustus, 4, 24

Cakranusantara.net, Rokan Hulu | Sukenti (38), Warga Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau merupakan korban kecelakaan lalulintas (Lakalantas), pada Selasa (14/5/2024) yang lalu.

Akibat peristiwa tersebut, dirinya harus dirawat disalah satu rumah sakit di Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu karena mengalami luka luka cukup serius.

Selanjutnya, suami korban Ridar Yanto mengajukan klaim asuransi Jasa Raharja, dengan melengkapi berbagai berkas ataupun dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim asuransi.

Berdasarkan keterangan Ridar Yanto, pada saat itu D. Suliman selaku pihak Jasa Raharja menyampaikan, bahwa biaya pengobatan pasien di rumah sakit dijamin oleh pihak Jasa Raharja.

Kemudian, setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, saat mau keluar pihak keluarga pasien harus membayar sebesar Rp. 5 Juta sebagai Duit Panjer (DP) atau jaminan dari total biaya Rumah Sakit (RS) sekitar Rp 11 Juta.

Saat kontrol pertama dan kedua, harus membayar lagi sekitar Rp 800 ribu, serta biaya lainnya sekitar Rp 2 juta.

“Padahal pihak Jasa Raharja menyampaikan untuk biaya rumah sakit sudah dijamin. Namun faktanya, harus cari pinjaman kesana kemari untuk biaya DP atau jaminan di rumah sakit tersebut,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu (3/8/2024).

Namun hingga saat ini, lanjutnya, sudah dua bulan lebih sejak klaim diajukan belum juga ada kepastian dari pihak Jasa Raharja.

“Setiap saya hubungi, D. Suliman menyampaikan, bahwa masih menunggu pihak lawan yang menabrak istrinya, mengurus surat kendaraannya di Medan, Sumatera Utara karena saat kejadian sepeda motor yang digunakannya plat BK,” jelasnya.

Ridar Yanto juga mempertanyakan, apakah pengurusan klaim Jasa Raharja prosedurnya memang demikian? ” Masa urusan sepeda motor lawan kita yang dibebankan, seandainya sepeda motor lawan suratnya sebelah atau bodong, apa kita gak bisa klaim asuransi Jasa Raharja?,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Selanjutnya, awak media menghubungi D. Suliman melalui pesan singkat WhatsApp guna konfirmasi terkait hal tersebut menyampaikan, bahwa RS baru menyerahkan berkasnya kemarin, dan masih ada beberapa biaya yang masih revisi belum selesai proses verifikasinya.

“Untuk biaya pembayaran itu, kami berurusan dengan pihak RS tidak pasien. Pasien hanya sebatas kita jaminkan atau tidaknya. Kenapa masalah ini nanya ke saya, harusnya yang menanyakan ini pihak RS bukan bapak,” jawabnya singkat via WhatsApp, Sabtu (3/8/2024) sekitar pukul 15.24 WIB.

Perlu diketahui, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jasa Raharja tentunya memiliki standar aturan yang telah diatur oleh Pemerintah, seperti dalam POJK Nomor 69 Tahun 2016 pasal 40 bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan paling lama 30 hari. (*/ Tn)

Pemdes Sedayu Gelar Merti Desa Ditengarai Dengan Pengajian Bersama Gus Munafik

Agustus, 4, 24

Cakranusantara.net, Kendal | Pemerintah Desa (Pemdes) Sedayu, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal menyelenggarakan acara Merti Desa. Kegiatan ini juga diisi dengan Pengajian umum sekaligus mendo’akan para leluhur di halaman kantor desa setempat, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Kegiatan itu di hadiri ribuan pengunjung dari berbagai wilayah. Ini juga berkat kerja sama antara Pengurus Ranting NU dengan pemerintah desa.

Pengajian Akbar sekaligus memperingati haul sesepuh dan merti Desa menghadirkan penceramah kondang, KH. Ahmad Muwafik yang akrab disapa Gus Muwafik dari sleman dan KH. Sukri Maulana dari Batang.

Sebelum acara Pemdes dan pengurus Ranting NU desa sedayu serta panitia  memberikan santunan kepada anak yatim piatu sejumlah 20.

Sekertaris Desa (Sekdes) Muhammad Yasin mewakili Pemdes mengatakan, pengajian umum Haul Masyayikh ini untuk mengenang para masyayikh atau sesepuh yang telah berjuang memajukan Desa.

Oleh karena itu, sebagai generasi penerus memberikan penghormatan.Ini juga sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi dengan warga.

“Pengajian ini untuk mengenang para sesepuh desa, berkat jasa-jasa beliau, desa ini menjadi maju. Sehingga kami akan meneruskannya,” katanya.

Yasin juga mengatakan, pengajian umum ini akan dijadikan agenda rutin sebagai program Pemdes. alhamdulillah pengajian dibarengkan dengan acara Merti Desa berjalan dengan khidmat.

“Untuk tahun depan, insya Allah pengajian akan mengelar rangkaian acara  kirab budaya antar RT, semoga bisa terlaksana dengan baik,” jelasnya.

Pemdes mengucapkan terimakasih kepada Panitia telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran seluruh jajaran Ranting NU Desa sedayu, Fatayat Muslimat NU serta Banser dan Banomnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Mustaqim mengatakan, kegiatan ini untuk menjalin kebersamaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dengan pengajian diharapkan, semakin lebih menyadarkan masyarakat tentang pentingnya agama dan ibadah.

“Kegiatan ini kerjasama antara Pemdes dengan Ranting NU untuk bersama-sama, yang rencananya tiap tahun digelar pada bulan syuro. Untuk tahun depan insya Allah akan mengelar kirab budaya yang diikuti peserta tiap RT masing masing. Teguh, editor : Rohman

Dandim Pati Mendampingi Kunjungan Kerja Wamentan

Agustus, 4, 24

Cakranusantara.net, Pati | Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Sudaryono, B. ENG., M.M, MBA melaksanakan kunjungan kerja di wilayah kabupaten Pati Jawa Tengah.

Kunjungan Wamentan di Pati didampingi Aster Kasdam IV/Diponegoro Kolonel Inf Lukman Hakim, S.Si, M.Tr.(Han) bersama Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos beserta Forkopimda Pati dan para pejabat terkait.Jumat,(02/08/2024).

Wamentan meninjau stasiun pompa Tambakromo yang berlokasi di desa Kedumulyo kecamatan Sukolilo kabupaten Pati, dimana di tempat tersebut terdapat 6 pompa besar dibangun tahun 1991 yang sudah termanfaatkan selama 2 tahun.

“Pompa air ini lama tidak dimanfaatkan, dan difungsikan lagi tahun 2017. Ini sebetulnya sangat punya prospek. Dengan pompa nyala diharapkan bisa mengaliri 1000 hektar lebih. Kalau bisa panen 3 kali berarti 3000 hektar penambahan areal tanam, tentu saja menjadi perhatian,”

Wamen menambahkan, pihaknya sudah menginstruksikan kepala dinas di jajarannya agar dibuatkan RAB.

“Karena sudah ada koordinasi terkait debit air, sehingga debit air cukup sesuai dengan kesepakatan, air dipompa dan dimanfaatkan untuk petani 3 kecamatan di 10 desa,”jelas Wamen.

“Kita sudah ada koordinasi di tingkat kabupaten. Tinggal nanti ada perbaikan sedikit, yang penting air mengalir sampai jauh dan bisa dimanfaatkan untuk petani kita,”tandas Wamentan.

Sementara itu, ditemui di sela kegiatan Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos, menyampaikan komitmennya mendukung penuh program ketahanan pangan nasional dengan mengerahkan seluruh potensi serta personel jajarannya yang tersebar di 21 Koramil.

Pihaknya juga telah mendistribusikan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa mesin pompa air bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada kelompok tani yang membutuhkan.

“Kami khususnya jajaran Kodim 0718/Pati sejauh ini telah mengerahkan segenap kemampuan serta personel untuk bersinergi bersama pihak terkait untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dengan sistem pompanisasi serta perluasan areal tanam untuk meningkatkan hasil panen tanaman pangan di wilayah kabupaten Pati,” kata Dandim.

Mengakhiri agenda kunjungan kerja di wilayah kabupaten Pati, Wamentan RI juga berkunjung di Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Lingkungan Pertanian yang berlokasi di kecamatan Jaken. **

Kemenag Kendal Berikan Santunan Pada Anak Yatim

Agustus, 4, 24

Cakranusantara.net, Kendal | Ribuan anak yatim piatu dapat santunan dari Kemenag Kabupaten Kendal. Lebih dari seribu anak yatim piatu mendapatkan santunan dari Kementerian Agama. Santunan tersebut dilaksanakan oleh Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Cabang Kendal Selasa (30-7-2024).

Kegiatan yang diberi nama lebaran yatim dilaksanakan secara serentak se Indonesia pada tanggal 10 muharram 1446 hijriyah.

Karena tempat dan waktu tidak memungkinkan maka diadakan sesi kedua. Sekitar seratus lima puluh anak yatim dan piatu diajak bergembira. Mereka diajak bermain air di salah satu obyek wisata di Patean Kendal. Setelah bermain air anak anak diajak makan bersama dan kemudian diberikan santunan.

Ketua Ipari Cabang Kendal, Muhamad Taufik Rahman, kegiatan ini rutin dilakukan tiap tahun namun jumlah anak yatim selalu meningkat menyesuaikan anggaran dan donatur. Saat ini ada 150 anak yatim dan piatu diajak bermain dan makan siang kemudian diberikan santunan.

Santunan berupa uang sebesar enam ratus ribu rupia, buku tulis, sarung laku laki dan perempuan. Penyerahan diserahkan oleh Kepala Kantor Kemenag para Kabid dan kepala KUA serta pengawas.

Menurut Muhamad Taufik Rahman anak yatim dan piatu, yang sudah kehilangan orang tuanya di hibur agar bahagia seperti layaknya anak seusianya. Bahkan saat pemberian santunan tidak sedikit yang meneteskan air mata karena terharu.

Kepala Kemenag Kabupaten kendal Mahrus mengatakan, lebaran yatim ini merupakan agenda tahunan, pada tanggal 10 muharram dilakukan santunan seribu anak yatim dan piatu, sedangkan hari ini di ajak di obyek wisata bermain air kemudian diberikan santunan.

Mahrus menambahkan dengan kegiatan ini bisa menjalin hubungan baik antara kemenag dengan keluarga anak yatim piatu. Dan berbagi kebahagiaan bagi anak yatim piatu , bisa menikmati kebahagiaan sehari hari, dan untuk keberlangsungan pendidikan mereka diberi santunan berupa uang,buku,dan sarung. (Teguh)

Pengecut, DKK dan Disnakertrans Serta Pihak PT Sejin Pati Tak Berani Datang Audiensi Dengan BLN

Agustus, 2, 24

Cakranusantara.net, Pati | Pengecut, pihak PT Sejin Pati tak berani datang saat diajak Audiensi oleh Barisan Lembaga Nusantara (BLN) bersama dengan anggota Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jum’at (2/8/2024).

Berdasarkan surat dari BLN tertanggal 26 Juli 2024 Nomor:08.A/BLN/AUDEN/VII/24, perihal audiensi dalam rangka mempertanyakan pertanggung jawaban pihak PT terhadap karyawan yang menjadi korban keracunan makanan pada beberapa waktu yang lalu.

Ironisnya, pihak PT Sejin tak memiliki nyali saat diajak Audiensi oleh lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Bak seorang pengecut dalam mempertanggungjawabkan suatu masalah.

Muhammad Chundori, salah satu aktivis yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat disayangkan, Audiensi yang seharusnya dihadiri oleh pihak PT. Sejin, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pati tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah memang mereka alergi dengan fungsi sosial yang dijalankan oleh BLN selama ini?, apa mereka menghendaki agar Lembaga-Lembaga ini turun ke jalan untuk menyuarakan dan menuntut keterbukaan terkait peristiwa keracunan massal yang menimpa ratusan karyawan PT Sejin pada beberapa waktu yang lalu,” ungkapnya.

Atau memang mereka menginginkan kami melakukan aksi demo seperti yang dilakukan oleh salah satu Ormas yang sempat Viral pada beberapa waktu yang lalu. Kalau memang Audiensi yang Kami lakukan tidak mendapatkan respon baik dari OPD dan PT Sejin maka bisa saja itu terjadi.

“Tidak menutup kemungkinan kami akan turun kejalan seperti apa yang dikehendaki oleh salah satu Karyawan yang tidak perlu disebutkan namanya (privasi-red). Supaya pihak Perusahaan lebih perhatian dan memperdulikan nasib ratusan Karyawannya,” tegas Chundori.

“Kemudian, ia meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang, sambil menunggu proses yang masih berjalan. Karena uji laboratorium belum sepenuhnya selesai dan nanti DPR juga akan memanggil semua pihak terkait,” tutup Chundori.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum konfirmasi ke pihak PT Sejin dan dinas terkait lainnya, guna mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai peristiwa yang telah menimpa ratusan karyawan tersebut. Rohman.

Baca Juga : Makanan Dari PT Sejin Pati Ternyata Sudah Diteluri Lalat

Ratusan Karyawan PT Sejin di Pati Alami Keracunan, Wartawan Dilarang Masuk Liputan

Penyambutan Meriah Kapolda Jateng Yang Baru Ditengarai Tradisi Dan Penghormatan

Agustus, 2, 24

Cakranusantara.net, Semarang | Polda Jateng menggelar acara Tradisi penyambutan Kapolda Jateng yang baru, Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo, dengan tradisi pedang pora yang berlangsung dari pintu gerbang hingga lobi Mapolda Jateng. Acara penyambutan ini dipimpin oleh Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho, dan dihadiri oleh jajaran PJU Polda Jateng serta anggota Bhayangkari, Jumat (02/08/2024).

Prosesi dimulai dengan laporan situasi Makopolda selanjutnya pengalungan bunga oleh Wakapolda kepada Kapolda Jateng Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo, diikuti penyerahan bucket bunga oleh Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Jawa Tengah kepada Ketua Bhayangkari Daerah Jawa Tengah. Selanjutnya, Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo melewati gerbang Pedang pora, sebuah tradisi yang melambangkan penghormatan dan penghargaan tinggi.

Setelah prosesi Pedang pora, Kapolda Jateng berjalan menuju lobi, melewati jajar kehormatan diiringi oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) dengan cucuk lampah wayang Gatotkaca yang kekuatan dan keberanian.

Dalam sesi laporan kesatuan, Komjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan beberapa hal penting kepada Kapolda Jateng, beliau menekankan bahwa baik buruknya kesatuan ditentukan oleh sikap pribadi masing-masing anggota Polri di Jawa Tengah, menurutnya, semakin baik sikap perorangan anggota, maka semakin baik pula kesatuan Polda Jateng secara keseluruhan.

Kapolda Jateng mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan dukungan yang diberikan oleh seluruh jajaran. Beliau juga menyatakan bahwa stabilitas kamtibmas selama kepemimpinan Komjen Pol Ahmad Luthfi senantiasa aman dan kondusif.

“Stabilitas kamtibmas di Jawa Tengah selama kepemimpinan beliau (Komjen Pol. Ahmad Luthfi) senantiasa aman dan kondusif, semua program yang sudah terlaksana dan yang baik akan diteruskan,” ungkapnya.

Acara penyambutan ini menunjukkan komitmen Polda Jateng untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Jawa Tengah. **

Pelayanan Pengadilan Agama Kendal Lebih Dimaksimalkan

Agustus, 2, 24

Cakranusantara.net, Kendal | Inovasi sebelumnya di Pengadilan Agama Kabupaten sudah ada, sekarang merevatilisasi dikemas lagi untuk dijalankan.

“Inovasi kedepan yang mau galakkan adalah revitalisasi MPP (Mall Pelayan Publik) kita dikasih stand oleh Pemerintah Daerah, kita yakinkan kepada masyarakat tentang keberadaan MPP, mungkin belum terlalu tersosialisasi,” ujar H. A. Farhat, Ketua Pengadilan Kendal. Kamis (1/8/2024) dikantornya.

Pelayanan selama ini ada dua hari di MPP, hari Selasa sama Kamis. Untuk sementara memang peminatnya masih kurang.

“Berharap bisa revitalisasi supaya ini betul-betul tersosialisasi, itu bisa menjadi bagian pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut ia katakan, inovasi selanjutnya ramah difabel, layanan inklusif untuk kaum rentan. Yang difabel, punya kekurangan bisa terlayani secara maksimal.

‘Kita prioritaskan pelayanannya melalui pelayanan inklusif, untuk kalangan difabel dan kaum rentan. Terus yang lainnya kita juga sediakan petis rambak yaitu untuk pengembalian produk, penyerahan produk, jadi masyarakat tidak perlu ngantri, mereka pesan secara online kita serahkan baik itu putusan atau akte cerai , tinggal diisi secara online dan kami tinggal serahkan. Karena itu bagian dari pelayanan,” katanya.

Selama ini Pengadilan Agama Kendal juga terus berinovasi, mencari hal-hal baru. Bagaimana masyarakat bisa terlayani secara baik, sebaik mungkin.

“Kondisi kantor kita buat senyaman mungkin, para pihak ini kan datang dengan permasalahan mereka, paling tidak dengan situasi kantor yang nyaman yang asri itu akan sedikit memberikan rasa nyaman buat mereka yang berperkara,” ungkapnya.

Selain itu pihaknya menambahkan, pelayanan yang ada di MPP itu adalah terkait informasi-informasi mengenai Pengadilan Agama, dan saat ini lebih banyak kepada pelayanan penyerahan produk.

“Jadi produk-produk tersebut silahkan yang di arah kota sana, boleh ngambil produk di MPP. Dan MPP ini sebetulnya layanan secara keseluruhan, informasi pengadilan, pendaftaran, apapun terkait pengadilan yang bisa ditanyakan di MPP. Kita menyediakan itu untuk informasi-informasi layanan untuk masyarakat. (Teguh)