Carut-marut Kasus Impor Garam Korporasi 21 Perusahaan, 2 Trilyun

Nasional|oleh

Juli, 8, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net | Kasus impor garam oleh 21 perusahaan importir garam industri seberat 3.700 Ton Garam senilai Rp. 2. Trilyun rupiah,- yang diduga dilakukan oleh PT. MTS, PT. SM (red. Susanti Megah), dan PT. UI (red. Unichemcandi Indonesia) dimana garam industri menjadi garam untuk dijual di pasar lokal, sehingga garam lokal jatuh harganya dan berlimpah (panen raya).

Alasannya garam lokal tidak beryodium, tidak memenuhi standar NACL 97%, banyak mengandung air hingga 4-5% yang seharusnya maksimal 0.5% kandungan airnya, dan kotor atau tidak bersih putih menurut standar pangan seperti dikemukakan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI).

Alasan importir garam oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tahun 2016 hingga tahun 2022 oleh Presiden Jokowi sendiri dipertanyakan karena beliau mengatakan impor garam sebenarnya cukup 2,2 juta ton saja sesuai saran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Walaupun sejak tahun 2016 sudah ditentang oleh para nelayan dan pemilik tambak garam Sejawa-Madura, walaupun tahun itu terjadi badai La Nina dimana terjadi krisis garam industri walaupun garam lokal berlimpah tapi tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang berbeda dengan kebutuhan masyarakat.

Kurnia Zakaria selaku pengamat hukum kepada media mengatakan, melihat proses impor garam ini melanggar pasal 37 UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudi daya Ikan, dan petambak Garam, Kamis (7/7/2022).

Akibat penyalahgunaan impor garam industri dijual bebas menjadi garam lokal disukai masyarakat yang diduga ada korporasi antara PT MTS, PT. SM dan PT. UI, mungkin juga dilakukan PT importir lainnya di luar PT Garam (Persero) yang berwenang menguasai impor – ekspor dan perdagangan garam dalam negeri telah dianggap oleh Direktorat Jampidsus Kejagung RI diduga telah melanggar pasal 2 (1) jo pasal 3 UU No.20 Tahun 2021 tentang UU Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana telah diperiksa MM, AS, M, OA, NE, K, DS, AR, MK dan SA pejabat Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian saat menjabat 2016-2022 yang tidak mungkin para Menteri terkait bisa ikut diperiksa kesaksian juga karena kenapa tidak bisa menghentikan kegiatan importir garam, yang menurut pengamat Indonesia bisa berswasembada pangan tanpa perlu impor pangan lagi dan cinta produksi Made in Indonesia.

Saya berharap proses Penyidikan Jampidsus Kejagung RI segera cepat menemukan tersangka pejabat dan pihak Importir seperti kasus Tipikor Minyak Goreng karena polanya sama dimana  dugaan Korporasi PT MTS, PT SM, dan PT UI dapat dikenakan dugaan secara Korporasi dapat  bertanggungjawab tindak pidana Tipikor.

(Rn/Red)

Tutup Tempat Praktek Prostitusi Terbesar, Bupati Pati Diganjar Penghargaan

Institusi|oleh

Januari, 17, 23

Pati – Cakranusantara.net | Setelah berhasil menutup lokalisasi prostitusi terbesar di wilayah Pantura Kudus ke timur, Bupati Pati Haryanto, kembali mendapatkan apresiasi. Piagam penghargaan pun diserahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pati di Ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati, pada Rabu (6/7/2022), bertepatan dengan pelaksanaan Diseminasi Moderasi Beragama bertema “Membangun Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathoniyah Melalui Sikap Tawasuth dan Tawazun”.

Wakil Bupati (Wabup) Saiful Arifin yang hadir mewakili Bupati pun, akhirnya secara simbolis menerima piagam yang diserahkan langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Pati, KH Abdul Mujib Sholeh.

Dalam sambutanya, Wabup menyambut baik penghargaan yang diberikan sekaligus mengapresiasi terselenggaranya diseminasi moderasi beragama yang diprakarsai oleh MUI tersebut. Menurutnya, kemajemukan yang ada di masyarakat patut dijaga dengan lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan.

“Untuk itu saya mohon peran serta para ulama dan cendekiawan muslim yang hadir dalam forum ini agar dapat mengajak umat muslim, khususnya di Kabupaten Pati untuk dapat bersikap toleran sehingga mampu mereduksi potensi ekstremisme yang meresahkan masyarakat,” ujar Saiful Arifin dalam pidatonya.

Ia pun meyakini apabila hal itu dilaksanakan dengan baik, kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat akan selalu terjaga dan tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang menyimpang.

Menanggapi pidato Wabup, Ketua MUI Kabupaten Pati pun mengucapkan terima kasih kepada Pemkab dan seluruh pihak yang telah berperanserta dalam memerangi kemaksiatan, khususnya di wilayah kabupaten Pati.

Tokoh yang akrab disapa Yi Mujib ini bahkan menyebut bahwa Pemkab dan Forkopimda Kabupaten Pati hebat. “Bayangkan, ada tiga ratus Wanita Tuna Susila (WTS), berarti Pemkab bersama Forkopimda mampu menghentikan perzinaan yang demikian banyak perharinya. Hebat to ? Alhamdulillah,” tutur Ketua MUI Kabupaten Pati.

Selain itu, Yi Mujib juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Pati beserta jajaran Polsek yang telah membantu memfasilitasi pengawalan ketua MUI Kecamatan sehingga bisa hadir dalam forum diseminasi dengan tepat waktu.

Selain Wabup, hadir pula dalam forum diseminasi tersebut, Ketua FKUB Pati KH Amad Khoiron, KH. Ali Mufiz sebagai pemateri Diseminasi, Kepala Kemenang Pati, Kajari Pati, perwakilan Kodim Pati, Waka Polres Pati, Kepala Kesbangpol Pati, jajaran pengurus MUI Pati, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati, Pengurus Nahdlatul Ulama Pati, Pemuda Ansor, Muslimat dan Fatayat serta tamu undangan.

(Mury)

Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76

Institusi|oleh

Juli, 6, 22

 

Semarang – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya siap untuk terus mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Ia juga berkomitmen untuk memegang teguh amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tugas kedepannya.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menyampaikan sambutan dalam Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-76 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).

“Polri juga akan mendukung dan mengawal seluruh kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045,” kata Sigit.

Dihadapan Presiden Jokowi, pejabat negara dan tamu undangan lainnya, Sigit pun mengungkap makna tersembunyi dibalik penentuan Tema HUT Bhayangkara ke-76 tahun ini. Adapun tema yang diusung adalah ‘Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh’.

Semangat dari tema itu, dikatakan Sigit, yakni sebagai wujud dukungan dari Polri terhadap fokus kebijakan Pemerintah dalam melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dukungan reformasi struktural untuk mewujudkan transformasi ekonomi.

“Sebagai upaya pemulihan ekonomi tersebut maka pemerintah harus menjaga kondisi perekonomian, dengan menerapkan strategi pemulihan ekonomi melalui kegiatan antara lain, hilirisasi industri, penyiapan 18 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, melanjutkan pembangunan infrastruktur serta program food estate yang tersebar di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketahanan pangan dan energi,” ujar Sigit.

Demi semakin mengoptimalkan dukungan tersebut, Sigit memaparkan bahwa, Polri juga juga telah membentuk satgasus, mulai dari pencegahan korupsi, satgas kawal investasi, satgas anti-mafia tanah. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memastikan pencegahan terjadinya potensi kebocoran pendapatan negara, serta mendorong iklim kemudahan dan kepastian berinvestasi. Bahkan, terkait kebijakan ketahanan pangan, polisi telah membentuk satgas pangan.

Selanjutnya, Sigit menyampaikan, Polri juga terus mengawal kebijakan Pemerintah soal gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Yang dimana hal itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terkait hal ini, Korps Bhayangkara menempati di urutan ketiga soal realisasi tertinggi Pemanfaatan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Lebih dalam, Sigit juga menyatakan, saat ini, Polri terus melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan terbaik serta prima terhadap masyarakat Indonesia hingga titik terjauh. Penggunaan teknologi itu untuk mengurangi proses interaksi yang berpotensi penyimpangan serta meningkatkan PNBP melalui Polri.

Terkait pelayanan, kata Sigit, kini kepolisian juga fokus terhadap kelompok rentan seperti perempuan, orang tua, anak, lansia, dan kelompok disabilitas. Bahkan, Pusdokkes Polri juga telah dikembangkan untuk semakin mendukung peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat dan anggota Polri.

Dari segala upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Sigit menuturkan bahwa, berdasarkan survei Litbang Kompas pada akhir Juni menunjukkan bahwa 83,8 persen masyarakat menilai pelayanan kepolisian kepada masyarakat sudah baik.

“Polri juga berupaya mewujudkan satu data Polri untuk membangun sistem yang terintegrasi melalui pemanfaatan Artificial Inteligence dan big data kepolisian untuk mewujudkan pemolisian prediktif dan pelayanan kepolisian berbasis teknologi,” ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Selanjutnya, dari segi reformasi birokrasi, Sigit mengungkapkan, Polri pada tahun ini masih mampu mempertahankan capaian positif soal laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sembilan kali berturut-turut.

Dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Sigit menegaskan, Polri saat ini terus mengedepankan upaya pencegahan sesuai dengan pola pemolisian prediktif. Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif utamanya terhadap hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat kecil atau pencari keadilan lainnya.

Meski begitu, Sigit menekankan, Polri tidak akan ragu ataupun segan melakukan tindakan tegas terhadap seluruh tindak pidana kejahatan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia serta terhadap kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

“Dengan tetap melakukan penegakan hukum yang tegas sebagai ultimum remedium dengan berpedoman pada keadilan dan kemanfaatan hukum serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM),” tutup Kapolri.

(Red)

Rangkaian Kegiatan HUT Bhayangkara, Pemilu 2019 Masih Menyisakan Polarisasi 

Institusi|oleh

Juli, 5, 22

 

Semarang – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa, seluruh rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Bhayangkara berlandaskan semangat untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Sigit menegaskan, persatuan, kesatuan, sinergitas serta soliditas seluruh elemen bangsa menjadi kekuatan utama untuk mencegah dan menghadapi segala bentuk permasalahan yang dihadapi Indonesia. Diantaranya adalah mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

“Sejak 14 Juni 2022, kita memasuki tahapan Pemilu 2024. Sementara, Pemilu 2019 masih menyisakan permasalahan yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang, yaitu adanya polarisasi yang memecah belah antar masyarakat atau anak bangsa,” kata Sigit dalam Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-76 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).

Dengan belajar dari pengalaman yang ada, Sigit menegaskan, polarisasi di masyarakat tidak boleh kembali terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pasalnya jika mengalami hal sama, maka akan menjadi suatu kemunduran demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, mantan Kabareskrim Polri tersebut menyatakan, rangkaian HUT Bhayangkara dijadikan momentum untuk terus merawat bingkai persatuan, kesatuan serta meningkatkan sinergitas dan soliditas antar elemen bangsa.

“Untuk mengantisipasi potensi polarisasi tersebut, rangkaian hari Bhayangkara ke-76 Polri mengangkat tema persatuan dan kesatuan serta menjaga dan mengawal keberagaman sebagai potensi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi pemuda dan pemudi Indonesia yang akan memimpin Indonesia di masa depan,” ujar Sigit.

Adapun rangkaian tersebut diantaranya bakti kesehatan di IKN yang dihadiri 51 elemen bangsa, Festival Musik Bhayangkara, lomba setapak perubahan, Hoegeng Awards, Festival Kesenian Gemilang Nusantara, pagelaran wayang kulit bertajuk ‘Semar M’bangun Kahyangan, pasar rakyat, doa bersama lintas agama, hingga akhirnya Upacara HUT Bhayangkara, pesta rakyat dan tarian kolosal.

Dalam kesempatan ini, Sigit juga memaparkan soal peran penting dan keberhasilan sinergitas antara Pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi segala bentuk tantangan yang ada. Mulai dari pengendalian Pandemi, menjamin serta memberikan ruang demokrasi, penanganan arus mudik yang sempat dilarang dua tahun akibat virus corona, hingga penyaluran bantuan sosial.

Sigit juga menuangkan pengalaman keberhasilannya bersama dengan lintas elemen terkait dengan penanganan dan pengendalian Pandemi dalam sebuah buku berjudul ‘Polisi dan Pandemi, Langkah Extraordinary Penanganan Pandemi.

“Kami menyadari bahwa Polri masih belum sempurna dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, kami berjanji bahwa kami akan terus berbenah. Senantiasa peka dan mendengarkan kritik, masukan, saran kepada Polri, meskipun pahit, akan kami jadikan evaluasi untuk mewujudkan Transformasi menuju Polri yang Presisi. Agar Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat,” ucap Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Banten ini mengatakan, Polri akan terus bersama dengan TNI dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penanganan bencana alam di Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari representasi atau hadirnya negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

Sigit berharap, melalui peringatan Hari Bhayangkara ke-76, Polri akan terus berkomitmen memegang amanah dan harapan masyarakat untuk melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kami, Hari Bhayangkara ke-76 dapat menjadi daya ungkit dan pemacu semangat pengabdian terbaik untuk menjaga keberagaman, persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, serta mengawal dan mendukung seluruh kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan tujuan luhur bangsa Indonesia,” tutup Sigit.

(Red CN)

 

Dirut PT SMRA Dukung Proses Hukum VP Atas Dugaan Suap Walikota

Hukrim|oleh

Juli, 8, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Direktur Utama (Dirut) PT Summarecon Agung Tbk (PT SMRA) Adrianto P. Adhi akan mendukung proses hukum Vice President (VP) Real Eastate PT SMRA Oon Nusihono dalam kasus OTT KPK.

Hal itu di ungkapkan Kurnia Zakaria selaku pengamat kasus suap sebesar Rp. 50 juta rupiah dan US$ 27.258 dalam perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta di daerah Cagar Budaya Malioboro, dimana diduga telah menabrak UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang melibatkan mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Kepala Dinas (Kadin) Penanaman Modal dan pelayanan satu pintu Kota Yogyakarta Nurwidhihartana dimana KPK sudah memeriksa Direksi dan Manager PT SMRA dan Direktur PT Java Orient Property (PT JOP) walaupun manajer perijinan PT SMRA mangkir dalam memberikan kesaksian pada panggilan pertama KPK, Senin (4/7/2022).

Persoalan suap Kepala Daerah dan mendapatkan gratifikasi dalam perolehan ijin pembukaan retail dan propety grup usaha PT SMRA ini berindikasi terjadinya money laundry dimana Oon Nusihono juga tercatat di KPK diduga pernah melakukan pelanggaran hukum UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus mantan Walikota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) melalui transfer sumbangan ke Yayasan Pendidikan milik Walkot Bekasi Pepen sebesar Rp. 1 milyar rupiah.

KPK baru saja menetapkan satu lagi mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka TPPU pembukaan retail waralaba market.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana Korporasi, denda yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor, nantinya jika terbukti dalam kasus ini, baik PT SMRA dan PT JOP akan lebih kecil daripada keuntungan yang akan diperoleh.

Seandainya apartemen itu nanti berhasil sold out minimal 10 lantai tingginya dengan per apartemen paling murah seharga Rp. 1-3 milyar rupiah dimana satu lantai ada 10-15 kamar apartemen masih terbilang kecil. Apalagi apartemen Royal Kedhaton adalah daerah strategis Malioboro titik pusat perdagangan dan bisnis Kota Yogyakarta, sedangkan denda paling hanya dibawah Rp. 250 milyar rupiah.

Andaikan tidak jadi dibangun apartemen dari keuntungan triwulan pertama PT SMRA tahun 2022 saja 1,4 trilyun rupiah. Dan andaikan jika nanti Oon Nusihono terbukti bersalah dan dihukum dalam beberapa tahun ataupun ada tersangka baru dari PT SMRA ataupun PT JOP maka fungsi yang bersangkutan akan digantikan oleh orang lain.

PT SMRA dan/ atau PT JOP jadi tercoreng catatan sebagai perusahaan tidak bagus, biasanya owners akan mengganti nama korporasi dan mengalihkan saham ke anak perusahaan lainnya atau perubahan pergantian manajemen belaka.

Dalam teori Directing Mind semua tindakan ilegal biasanya dilakukan high level manager dalam hal ini VP Real Estate PT SMRA Oon Nusihono yang bertugas membereskan segala kendala hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pembangunan dan pengembangan property grup usaha SMRA punya hak Otoritas penuh dalam mewakili owners grup usaha tanpa batasan wilayah, tanpa batasan kewenangan, hingga boleh intervensi kewenangan direksi anak perusahaan dan tanpa perlu ijin owners cukup pemberitahuan saja, yang penting owners tahu proyek lancar jaya dan bisnis untung besar,” tandas Kurnia.

(Rn-Red)

ETLE, 489 Nopol Ranmor di Kabupaten Pati Bakal di Blokir Polda Jateng

Institusi|oleh

Juli, 5, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort (Polres) Pati mendapatkan peringkat terbaik Operasi Patuh Candi se Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng). Pasalnya, Pengajuan permintaan pemblokiran Ranmor terbanyak se Polda Jateng dalam giat Operasi Patuh Candi pada Juni 2022.

Data yang dihimpun media ini, Baur Tilang Moch Riva’i., S.H., kepada media mengatakan, jika Polres Pati pada giat Patuh Candi meraih penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng lantaran Polres Pati memiliki pengajuan terbanyak untuk Pemblokiran terhadap Ranmor di Polda.

“Hal itu terjadi lantaran pemilik atas nama yang di tilang melalui Etle dinilai tidak kooperatif memberikan konfirmasi Ranmor yang telah kami layangkan surat tilang ke alamat pemilik pertama atau pemilik atas nama Ranmor tersebut, ada sebanyak 489 Ranmor,” ujarnya, Senin (04/7/2022).

Penghargaan itu, dengan di buktikan Masings Nominasi “5 terbaik kategori perbandingan pengcapcutan dengan validasi, 5 terbaik kategori perbandingan antara Validasi Cetak surat.

“5 terbaik kategori jumlah Briva terbanyak, 5 terbaik kategori jumlah rata-rata konfirmasi berbanding cetak surat, 5 terbaik kategori jumlah pengajuan Blokir terbanyak se Polda Jateng,” imbuhnya.

Pemblokiran itu setelah masa Tenggang waktu (dua minggu setelah menerima surat konfirmasi) yang diberikan Pelanggar untuk melakukan Konfirmasi ke Ur Tilang, namun tidak datang langsung akan diadakan Pemblokiran, hal ini bertujuan agar kita selalu taat Pajak dan tertib dalam berlalu lintas.

“Kami menyarankan kepada seluruh lapisan Masyarakat yang Tercupter dalam pelanggaran ETLE agar sesegera mungkin untuk konfirmasi ke tempat kami, baik itu SPM sendiri ataupun yang sudah terjual karena data yang ada pada kami langsung Online di entri data Samsat,” tandasnya.

(MH-CN)

Satlantas Polres Pati Implementasikan ART Policing di Acara CFD

Institusi|oleh

Juli, 3, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Satlantas Polres Pati, Unit Kamsel Bidang Dikmas Lantas laksanakan giat dalam rangka Implementasi ART Policing pada acara CFD (Car Free Day) di Jalan Panglima Sudirman 73, depan Mapolres Pati guna Menciptakan kamsetibcarlantas menuju Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh.

Kapolres Pati AKBP Christian Tobing melalui Kasubaghumas Polres Pati IPTU Sukarno menyampaikan pihaknya telah melaksanakan giat pengimplementasian ART Policing di depan Mapolres Pati guna menciptakan Kamsetibcarlantas menuju Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh,” ujarnya, Minggu (03/7/2022) Pagi.

Dengan dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Renja Satlantas Polres Pati tahun 2022, dan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1276/VI/HUK.10./2022 Tanggal 27 Juni 2022 tentang Giat Binluh Tertib Lalu Lintas secara serentak dalam rangka memperingatiHUT Ke-76 Bhayangkara di wilayah masing-masing.

Adapun pelaksanakan giat Dikmas Lantas pada acara CFD dengan sasaran masyarakat yang sedang berolahraga dan melaksanakan aktifitas di sekitaran Jl. Panglima Sudirman meliputi ; Rekayasa dan penutupan jalan untuk giat CFD (carfreeday) di Alun-Alun Pati sampai jalan Panglima Sudirman, Penyuluhan tentang arti keselamatan di jalan raya, pembagian Helm SNI, masker, browsur, stiker, leaflet keselamatan berlalu lintas, penampilan Pocil Polres Pati dari Sd It Abu Bakar Ash Shidiq Pati, Polwan dan Polki menggunakan adat, Penampilan musik Angklung, Pembagian buku pedoman keselamatan berlalu lintas di jalan raya, Lomba mewarnai anak usia Tk – SD, Kuis Lalu lintas, Samsat Keliling, Live Streaming di Youtube Channel Road Safety by Korlantas Polri,” jelasnya.

Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dan menajaga serta menerapkan Perotokol kesehatan guna terciptanya Kamseltibcar lantas dan lingkungan yang sehat di wilayah Kabupaten Pati.

“Memudahkan masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan dimana saja karena keberadaan Mobil Samsat Keliling, mengetahui tentang Sentra palayaan bidang Lalu lintas dari Mekanisme Permohonan SIM, penerbitan BPKB, dan perpanjangan masa berlalu STNK, melalui media elektronik maupun aplikasi,” tandasnya.

Hadir dalam pelaksanaan giat itu, Akp Adis Dani Garta (Kasat Lantas), Iptu Kurniawan (Kanit Regident Satlantas), Ipda Muslimin (KBO Satlantas), Iptu Wahyu Hardiana (Kanit Kamsel Satlantas), Ipda Apri Hermawan (Kaurmintu Satlantas), Anggota Satlantas Polres Pati.

(MH-CN)

Kapolri, Pagelaran Wayang Kulit Wujud Pelestarian Budaya Jawa

Institusi|oleh

Juli, 3, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Mabes Polri menggelar kegiatan pagelaran wayang kulit bertajuk ‘Semar M’bangun Kahyangan’ di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Sabtu 2 Juli 2022 malam. Acara ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat dan elemen bangsa.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, kegiatan wayang kulit satu layar tiga dalang yang masih satu rangkaian dalam momentum HUT Bhayangkara ke-76 ini, juga wujud dari komitmen Polri untuk terus bisa dekat dan melebur bersama dengan masyarakat Indonesia.

“Dan yang paling penting adalah kegiatan kali ini menjadi bagian ikhtiar kita melaksanakan ulang tahun bersama-sama dengan masyarakat, dengan menonton wayang kulit lakonnya Semar m’bangun khayangan,” kata Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menekankan, pentas pewayangan ini merupakan salah satu warisan budaya dari sekian banyak yang ada  di Indonesia yang harus terus dilestarikan. Karena didalamnya, banyak nasihat dan pesan-pesan positif yang disampaikan.

“Dimana kegiatan wayang kulit ini kita selenggarakan sebagai bagian dari upaya institusi Polri untuk terus mendorong kebudayaan-kebudayaan khususnya wayang kulit. Dan tentunya kita juga tetap mendorong kebudayaan lainnya yang ada di seluruh Indonesia,” ujar eks Kabareskrim Polri tersebut.

Sigit menekankan, kegiatan pelestarian budaya juga diharapkan semakin meningkatkan sinergitas dan soliditas antara, Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat dalam menghadapi segala bentuk tantangan, permasalahan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

Mengingat, dikatakan Sigit, untuk saat ini, seluruh negara maupun Indonesia sedang menghadapi situasi global yang penuh dengan ketidakpastian. Untuk di tingkat dunia, permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara yakni, mulai dari Pandemi hingga konflik Rusia dan Ukraina.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, sinergitas dan soliditas lintas elemen juga dibutuhkan untuk menghadapi agenda di tingkat nasional, seperti Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Menurut Sigit, untuk menghadapi semua hal tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh elemen. Tujuannya, agar dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat melakukan perbaikan dari pengalaman yang sudah ada sebelumnya.

“Karena kita ingin bisa melewati situasi sulit ini dengan baik dan itu butuh soliditas, sinergitas antara Pemerintah, TNI, Polri dan seluruh masyarakat. Pada saat kita bersatu, maka kita bisa melalui seluruh masalah-masalah tersebut. Dan harapan kita, bisa menuju masyarakat yang unggul, ekonomi tumbuh dan kita terus menyongsong menuju visi Indonesia Emas 2045,” ujar eks Kapolda Banten ini.

Disisi lain, Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang selama ini telah berjuang bersama-sama di garis terdepan dalam menghadapi segala permasalahan dan tantangan di Indonesia. Ia berharap, kedepannya sinergitas dan soliditas yang sudah terbangun akan terus dioptimalkan.

“Sehingga semuanya bisa kita lalui dan Indonesia menjadi lebih baik, masyarakatnya sejahtera. Persatuan dan kesatuan kita jaga sebagai bagian dari kekayaan kita, menjaga keberagaman yang ada di Indonesia menjadi satu kekuatan. Dan itu adalah modal kita untuk bisa melompat maju bersama-sama menghadapi kompetisi kita dengan negara-negara lain,” tutup Sigit.

(Red)

Hukum Adat, Konstitusi Dalam Arti Sempit dan Umum

Hukrim|oleh

Juli, 2, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Konstitusi dalam arti sempit, yang hanya berada di dalam ruang lingkup Undang-Undang Dasar. Sedangkan yang Secara umum, Konstitusi dianggap sebagai manifestasi dari sebuah pengakuan keyakinan yang menyatakan cita-cita bangsa atau disebut sebagai charter of the land.

Mereka yang menyusun konstitusi dalam Negaranya seringkali dihadapkan pada permasalahan di mana sulitnya mencapai konsensus mengenai praktik terbaik yang hendak diterapkan.

Meminjam pendapat Daniel S. Lev, ia memandang konstitusionalisme sebagai abstraksi yang lebih tinggi dari rule of law, yang mengandung arti bahwa paham “negara terbatas” di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum sehingga kekuasaan tersebut dapat dibatasi oleh hukum tersebut.

Berbicara mengenai konstitusionalisme, maka materi muatan dalam Konstitusi akan menjadi hal yang paling substansial untuk dibahas. Materi muatan dalam Konstitusi tentu akan berbeda-beda di tiap-tiap negara.

Lebih lanjut K.C. Wheare dalam bukunya “The Modern Constitutions” menyebutkan bahwa tiap-tiap negara di belahan dunia memiliki jumlah dan muatan konstitusi yang berbeda-beda.

Norwegia, misalnya, memerlukan konstitusi sebanyak 25 halaman, yang berbeda dengan India yang membutuhkannya sebanyak 250 halaman.

Bagir Manan dalam disertasinya membahas bahwa setidak-tidaknya terdapat 3 materi muatan yang harus diatur dalam Konstitusi, yaitu:

Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan warga negara;

Susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental; dan

Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Dalam praktik, jaminan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi yang mencakup di dalamnya Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat tentunya memiliki muatan dan sistematika yang berbeda.

India, misalnya, memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat melalui Konstitusi India yang banyak mendapatkan pengaruh dari Konvensi International Labour Organization (ILO) dan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP), dan berfokus pada pemenuhan hak sosial dan politik MHA.

Di satu sisi, Meksiko, sebagai Negara dengan 56% penduduknya adalah masyarakat hukum adat yang pernah mengalami historigrafi gelap atas diskriminasi masyarakat adat perempuan, mengusahakan untuk menyusun Konstitusi yang di dalamnya mengakomodir hak masyarakat hukum adat yang berfokus pada hak atas penentuan nasibnya sendiri (self determination), seperti hak otonomi, pendidikan, infrastruktur, dan non-diskriminasi.

Dalam konteks Indonesia, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang secara sederhana mengungkapkan bahwa Indonesia menghormati eksistensi masyarakat hukum adat, sebagai bentuk kesadaran bahwa Indonesia adalah Negara heterogen.

Satu permasalahan dalam adanya Konstitusi suatu negara adalah tidak serasinya “das Sollen” dengan “das Sein”, atau bahkan terdapat kesalahan pada “das Sollen” sehingga menimbulkan efek domino pada kenyataan dan implikasinya.

Berkaitan dengan hal ini, Yando Zakaria dalam Konferensi dan Dialog Nasional tentang “Makna Amandemen Pasal 18B ayat (2) UUD 1945” menuai kritiknya terhadap muatan pasal 18B ayat (2) UUD 1945, di mana gagal untuk membangkitkan semangat masyarakat hukum adat dan gagal untuk mendorong perbaikan atas permasalahan marginalisasi masyarakat hukum adat saat ini, khususnya berkenaan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Bahkan, progresivitas pengakuan atas MHA baru muncul setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang salah satunya membedakan hak antara hutan adat dengan hutan milik negara.

(Red/CN)

Tillang Etle di Anggap Momok Warganet, Baur Tilang Berikan Pencerahan

Hukrim|oleh

Juli, 4, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Postingan Akun Zefh Zeulonk melalui Aplikasi Facebook dalam Grup Kumpulan Anak Asli Pati menghebohkan warganet. Pasalnya tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) memiliki arti “Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik”  yang menyasar di rumahnya ternyata bukanlah motornya.

Kemudian hal itu di utarakan di media sosial (Medsos) Facebook dengan kata-kata “Tulung seng gadah motor vega zr ijo K 6981 KG. Kerekam di lampu merah prapatan Gor puri. Tanggal 1 juli 2022. Ndang di rampungke urusane. Suwun”, postingan itu menuai berbagai macam komentar warganet hingga 325 komentar diantaranya;

Rizal Sang Rimbawan berkomentar, Jika itu plat palsu silahkan bagi yg tertilang dan tdk merasa itu motornya bisa bawa STNK dan motor aslinya ke satlantas buat pelaporan soal pengalaman saya kemarin seperti itu dan Alhamdulillah bebas tilang
Tapi jika surat salah alamat abaikan saja atau bisa kembalikan surat ke satlantas dan bilang bahwa tdk pernah memiliki mtr tersebut maka nanti akan di proses ke kepolisian tapi plat nomor akan di bekukan
Karena kasus saya kemarin salah alamat tilang jafi saya merasa tdk pernah punya motor tersebut bahkan tdk pernah melakukan transaksi jual beli mtr tersebut jadi surat tak kembalikan ke satlantas (jln Ahmad Yani depan sma 2) katanya nanti akan di proses kepolisian dan plat nomor motor yg bersangkutan akan di bekukan

Dari pengalaman pribadi soalnya.

BeGe berkomentar, Halach wez mbuh…lah wong anakku cah sklh LG umur 17th lebih 1mg wae ditilang lur,gara2 drung nduwe SIM.nek MPP bayar 150rb.pdhal bch sing do diterno mbokne PNS,pakne tentara dendane iso dinego dgn kesalahan yg sama.tp anakku Peh mangkat Dewe digepok 150rb.maaf lur skdar curhat Ben Lego atiku ☺️🤭

Eko Mintarjo berkomentar, Ruwet….
Utek e ra tekan…
Iki ngene…
Plat nomor mu ditiru motor bodong…
Sing keno tilang sing dwe plat motor asli…
Gae aturan kuwi dipikir no…
Ojo mung pota poto…
😲😲😲😲

Saiful Alim berkomentar, Nek iki kebangeten sing nilang, garis wes pudar ngono kok ketoke yo iseh nempel, mbuk yo diperbaiki ndisek, sing nilang uteke soak.

Rondhi berkomentar, Ya allah pak” iku garis dak wes suwe .cet te ae wes luntur terlindas ban dikit aja kok gak trimo jalok denda 🤣🤭🤭

Saiful Amri berkomentar, Kelemahan tilang online. Banyak motor bodong yg platnya di samakan dgn motor resmi sehingga merepotkan yg punya kendaraan resmi.

Fitria Agustiningrum berkomentar, Halach wez mbuh…lah wong anakku cah sklh LG umur 17th lebih 1mg wae ditilang lur,gara2 drung nduwe SIM.nek MPP bayar 150rb.pdhal bch sing do diterno mbokne PNS,pakne tentara dendane iso dinego dgn kesalahan yg sama.tp anakku Peh mangkat Dewe digepok 150rb.maaf lur skdar curhat Ben Lego atiku ☺️🤭

Masih banyak lagi komentar warganet lainnya, yang masih awam terkait tilang Etle itu, yang menandakan masih perlunya sosialisasi dari Satlantas Polres Pati kepada warga akan langkah-langkah yang harus mereka jalani dalam mem ferifikasi identitas kendaraan yang terkena Etle itu, baik secara langsung maupun media-media Sosial.

Apalagi di zaman yang serba modern ini, banyak media-media masa yang di lengkapi dengan kecangihannya masing-masing untuk bisa membantu mensosialisasikan terkait tilang Etle.

Sementara itu, ‏Baur Tilang Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas) Polres (Kepolisian Resort) Pati Aiptu Moch Riva’i., S.H., saat di konfirmasi memberikan pencerahan akan langkah yang harus dilakukan apabila pengendara Sepeda Motor (SPM) atau Kendaraan Bermotor (KBM) tercupter pelanggaran ETLE / MOBILE GOSIGAP;

1. Segera konfirmasi / datang ke kantor Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Ur Tilang Sat Lantas Polres Pati di
Jl. A. Yani (depan SMA 2 Pati).

2. Apabila SPM tersebut sudah dijual ataupun No Pol dipalsukan (digandakan) yang bersangkutan Wajib / Tetap hadir dikantor Unit Gakkum Ur Tilang tidak hanya lewat WhatsApp (WA), apabila tidak hadir bisa diadakan pemblokiran.

3. Banyak No Pol yang digandakan / di palsukan.

Sebagaimana menindaklanjuti dasar-dasar hukum atau landasan terkait UU tentang tilang Elektronik yakni;

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Pasal 5 ayat (1) “informasi elektronik dan/ atau dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Pasal 5 ayat (2) “informasi elektronik dan/ atau dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

2. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan.

Pasal 249 (3) “kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi Lalulintas dan Angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi; Butir D. Dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung”.

Pasal 272 ayat (1) “Untuk mendukung penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik”.

Pasal 272 ayat (2) “hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan “.

3. Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang “tatacara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan Penindakan pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan jalan”.

4. Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang “Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor”.

5. Azas Vicarius Liability (Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengganti pidana/ kesalahan).

Namun utamanya, saya mengajak kepada warga masyarakat agar selalu taat dan tertib dalam berlalu lintas agar tidak kena tilang Etle. Jika yang sudah terkena tilang Etle segera urus dengan cara datang ke kantor Gakkum Satlantas Polres Pati,” tandas Baur Tilang.

(RN-RED)