Waketum Partai Golkar Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

Institusi|oleh

Juni, 7, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengapresiasi komitmen Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mendukung maju, tumbuh, dan berkembangnya industri pertahanan nasional yang dilakukan pelaku usaha swasta dalam negeri.

Sebagaimana juga sudah ditegaskan Presiden Ir. Joko Widodo, pemenuhan alat utama sistem senjata (Alutsista) harus diprioritaskan dari dalam negeri, baik melalui BUMN maupun dari pelaku usaha swasta nasional.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggambarkan, sebagaimana terjadi di Amerika Serikat maupun di berbagai negara besar lainnya, kontraktor industri pertahanan swasta sangat dilibatkan.

Selain untuk memperkuat kedaulatan industri pertahanan dalam negeri, juga sebagai penopang perekonomian nasional negara yang bersangkutan.

Karenanya, untuk memperkuat peran pelaku usaha swasta dalam industri pertahanan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan prajurit TNI dalam menggunakan berbagai fasilitas seperti perumahan dan lain sebagainya, KADIN bersama TNI akan membuat Nota Kesepahaman.

Dalam membahas nota kesepahaman tersebut, dari KADIN diwakilkan oleh Ketua Hubungan KADIN dengan TNI Desi Mamahit, sementara dari TNI diwakilkan oleh Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso.

Melalui Nota Kesepahaman tersebut, diharapkan kedepannya dalam memenuhi Alutsista TNI seperti peluru hingga senjata api, Indonesia tak lagi bergantung kepada impor. Melainkan bisa dipasok dari pelaku usaha swasta dalam negeri.

Selain memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, juga untuk memastikan kedaulatan bangsa dalam hal penyediaan Alutsista bisa terpenuhi. Sehingga cita-cita Presiden Soekarno agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang Berdikari, Berdiri di atas Kaki Sendiri, juga bisa terwujud.” Hal itu di ungkapkan Bamsoet usai bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, di Ruang Kerja Panglima TNI, di Subden Denma Mabes TNI, Jakarta, Senin (6/6/22).

Turut hadir Kababinkum TNI Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari dan Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso.

Sementara pengurus Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia yang hadir antara lain, Wakil Kepala Reginald FM Engelen Pattipeilohy, Sekretaris Junaidi Elvis, Ketua Hubungan KADIN dengan TNI Desi Mamahit, Ketua Hubungan KADIN dengan Kementerian Pertahanan Johni Idham, Ketua Hubungan KADIN dengan BAIS Muthowali Kuntjoro, Ketua Hubungan KADIN dengan BIN Suprayogi Soepaat, serta para anggota lainnya seperti Ikang Fawzi, Guntur Muchtar, Indra Yuwono, dan Bambang Ekajaya.

Ketua DPR RI ke-20 terus menjelaskan, masuknya peran swasta dalam industri pertahanan nasional telah memiliki landasan hukum, yakni sejak diundangkannya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Kebijakan ini secara spesifik diatur dalam Pasal 74 UU Cipta Kerja sebagai revisi dari regulasi terdahulu, yaitu Pasal 11 Ayat (1) Huruf a UU No 16/2012 tentang Industri Pertahanan.

Melalui keterlibatan swasta, diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran negara dalam membangun jaringan pasokan komponen industri pertahanan.

Keterlibatan swasta sangat penting, mengingat BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan tak sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan penyediaan Alutsista.

Sebagai contoh, dari kebutuhan sekitar 1,2 miliar peluru setiap tahunnya yang dibutuhkan TNI, PINDAD hanya mampu memasok sekitar 300-400 juta butir peluru. Sisanya, daripada dipenuhi melalui impor, lebih baik ditangani oleh pelaku usaha swasta dalam negeri.

Tidak ada salahnya Indonesia belajar dari Turki, yang dalam dua dekade terakhir telah mampu melepaskan sekitar 70 persen ketergantungan atas suplai impor alat pertahanan.

Beberapa industri pertahanan milik swasta di Turki bahkan telah masuk 100 besar dunia. Seperti Alsesan, Turkish Aerospace Industry, dan Roketsan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah Turki yang membuka pintu masuknya sektor swasta di industri pertahanan mereka.

Dalam Pembahasan RAPBN 2023, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran mencapai Rp 123 triliun. Sebesar Rp 30,62 triliun diantaranya akan dialokasikan untuk modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan.

Kementerian Pertahanan juga memproyeksikan, sepanjang tahun 2020-2040, Indonesia setidaknya membutuhkan Rp 1.700 triliun untuk Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

Besarnya nilai tersebut jangan sampai justru dinikmati oleh pelaku industri pertahanan luar negeri. Melainkan harus dijadikan momentum untuk memperkuat pelaku usaha swasta dalam industri pertahanan nasional,” Hal itu di ungkapkan Bamsoet.

(*/Jr-CN)

Polsek Kebon Jeruk Amankan Dua Pelaku Jambret

Institusi|oleh

Juni, 7, 22

JAKARTA – Cakranusantara.net | Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat mengamankan 2 orang pelaku jambret berinisial APS (18) dan JC (24) lantaran melakukan aksi jambret kepada seorang pelajar wanita.

Ke dua pelaku melancarkan aksinya di Jl. Sahabat Baru RT 09/01 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat menjambret seorang pelajar wanita.

“Alasan kedua pelaku melakukan pencurian tersebut lantaran untuk modal bermain judi online atau slot,” ujar Kompol H Slamet Riyadi di dampingi Kanit Reskrim Akp M Trisno di Mapolsek, Senin (6/6/2022).

Kapolsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat Kompol H Slamet Riyadi menjelaskan kejadian pencurian itu terjadi pada Minggu, 29 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB. Saat itu korban berinisial VA (15) sedang membeli makanan di pinggir jalan sambil memegang Hp.

“Tiba – tiba datang pelaku dengan menggunakan sepeda motor berboncengan berinisial APS (18) dan JC (24) dari arah belakang korban memepet korban,” ujar Slamet

Tak lama, pelaku langsung merebut Hp korban dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor,” lanjutnya.

Slamet melanjutkan, korban sempat berteriak ‘maling’ hingga terdengar oleh sejumlah warga yang berada di dekat lokasi. Mengetahui adanya kejadian tersebut, pihak Babinkamtibmas bersama dengan warga melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku.

“Ketika dia (pelaku) sedang dikejar dia (pelaku) kepeleset jatuh akhirnya diamankan warga,” tuturnya.

Kedua pelaku berikut barang bukti Hp hasil curian kemudian digelandang ke Mapolsek Kebon Jeruk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Slamet mengatakan, status kedua pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun pasal yang disangkakan yakni pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.

Lebih jauh Slamet mengatakan, pelaku sudah belasan kali melakukan aksi pencurian Hp tersebut. Di mana pelaku mengincar seseorang yang dalam posisi lengah saat memegang Hp-nya.

“Jadi pelaku beroperasi di semua wilayah Jakarta, dia mencari sasaran orang-orang yang sedang diintai menggunakan Hp. atau sedang telepon. itu sasaran mereka,” tuturnya.

Nantinya, uang dari hasil pencurian Hp tersebut digunakan pelaku untuk bermain judi online atau slot.

“Hasil kejahatannya digunakan untuk main judi slot,” lanjutnya.

(*/Humas/Jr-CN)

Polri Pro Aktif Kordinasi dengan Polisi Jepang Atas Dugaan Buronan Lari ke Indonesia

Institusi|oleh

Juni, 7, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Polri menyatakan bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Jepang dan Imigrasi terkait dugaan buronan Mitsuhiro Taniguchi (47) berada di Indonesia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, langkah koordinasi pro aktif ini dilakukan untuk memastikan kebenaran keberadaan buronan asal Jepang tersebut.

“Polri pro aktif koordinasi dengan kepolisian Jepang (NPA) dan pihak terkait atau Imigrasi untuk melacak keberadaan yang bersangkutan. Apabila ditemukan akan segera diinfokan ke Slo Kepolisian Jepang untuk ditindaklanjuti secara administrasi,” kata Dedi kepada wartawan, Jakarta, Senin (6/6).

Disisi lain, Dedi menyebut bahwa, Mitsuhiro Taniguchi saat ini belum masuk ke dalam daftar buronan atau Red Notice sebagai tersangka. Meski begitu, Dedi memastikan, Polri siap berkoordinasi untuk melacak keberadaan dari buronan tersebut.

“Terkait Mitsuhiro Taniguchi, buronan dari kepolisian Jepang, sampai saat ini belum ada Red Notice terkait tersangka. Langkah pro aktif sudah berkoordinasi dengan Imigrasi untuk mengecek kepastian perlintasan tersangka masuk atau keluar dari wilayah hukum Indonesia,” ujar Dedi.

Sebelumnya, polisi Jepang mengusut kasus dugaan penipuan dana subsidi bagi usaha kecil yang mengalami dampak Pandemi. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Rie Taniguchi (45), Daiki (22) dan putra keduanya yang namanya belum disebutkan berusia 21 tahun.

Para tersangka diduga diminta oleh Mitsuhiro mengajukan pengembalian pajak atas nama orang yang telah terdaftar di kantor pajak atau memalsukan permohonan.

(*/Jr-CN)

Kadispenal Terima Tim Audit Kinerja Itjenal TA 2022

Institusi|oleh

Juni, 7, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono menerima Tim Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Angkatan Laut (Itjenal) yang dipimpin oleh Irum Irjenal Laksamana Pertama TNI Didik Fimanto bertempat di Studio Nusantara Sagoro 2 Dispenal Gedung B4 Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur.

Tim Audit Kinerja Itjenal akan melaksanakan wasrik dari tanggal 6 hingga 17 Juni 2022 dengan sasaran antara lain: pemeriksaan evaluasi Laporan Pelaksanaan Program Kerja Dan Anggaran TA 2019 s.d. TA 2021 serta Program Kerja Dan Anggaran TA 2022, kerja sama di bidang program penerangan baik di lingkungan militer maupun non militer, pembinaan personel Dispenal, pelaksanaan kegiatan belanja barang dan belanja modal, tata kelola simak BMN dan pelaksanaan aplikasi SAKTI, serta implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Audit kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program kerja dan anggaran yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan guna memberikan keyakinan memadai, sehingga tugas pokok Dispenal dapat tercapai sesuai prinsip ketertiban, kepatuhan, efektif, efisien dan ekonomis.

Irjenal Laksmana Madya TNI Sunaryo dalam talimat awalnya yang dibacakan Irum Irjenal berharap terjalin kerja sama yang baik antara auditi dan auditor.

“Saya mengharapkan dalam pelaksanaan pendalaman audit kinerja yang akan berlangsung sekitar 10 hari kerja ke depan dapat terjalin kerja sama yang baik, saling menghormati antara auditi dan auditor, sehingga output maupun outcome dapat mendukung tugas pokok TNI AL,” ujar Irum Irjenal dihadapan para Pejabat Dispenal.

Sumber : Dinas Penerangan Angkatan Laut.

(Jr-CN)

Galian C Diduga Illegal di Pegunungan Kendeng Bebas Beroperasi

Opini|oleh

Juni, 7, 22

PATI – Cakranusantara.net | Maraknya Galian C di kawasan Pegunungan Kendeng turut Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga saat ini masih bebas beroperasi diduga belum mengantongi izin lengkap.

Data yang di himpun media ini, bahwa pada bulan 4/2022 lalu pihak ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Balai Kendeng sudah pernah mendatangi Lokasi pertambangan tersebut atas dasar laporan masyarakat.

Waktu itu, LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Mabadi Kota Semarang Bambang Riyanto dan juga Aktifis Lingkungan Hidup, namun diduga tidak jelas penangananya, faktanya hingga saat ini lokasi galian tersebut masih tetap bebas beroperasi.

Di sisi lain, Galian C juga sempat di singgung saat Pers Rilis Mafia Solar di Pati oleh Mabes Polri pada pekan lalu, termasuk akan menertibkan Galian C di wilayah Kabupaten Pati adanya dugaan Solar Subsidi yang dipakai untuk alat berat pada Galian C tersebut.

Tidak berhenti disitu saja, Galian C itu diduga banyak merugikan berbagai kalangan diantaranya, cepatnya kerusakan jalan yang di lalui oleh muatan matrial yang diduga pihak PT selaku pengelola untuk bertanggung jawab dalam membayar pajak daerah, dengan alasan perijinan belum lengkap.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum Konfirmasi atau Klarifikasi ke ESDM balai Kendeng guna mendapatkan informasi lebih lanjut terkait penanganannya pada beberapa waktu yang lalu.

Bersambung

(CN)

Jauh Dari Bengkulu, Bupati Mukomuko Temui Ganjar Ajak Kerjasama Industri Ekraf

Daerah|oleh

Juni, 6, 22

SEMARANG – Cakranusantara.net | Bupati Mukomuko Sapuan, tidak melewatkan momen pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Satu jam penuh, mulai kelapa sawit hingga industri kreatif jadi topik yang dibahas keduanya. Bukan tanpa alasan Sapuan jauh-jauh menemui Ganjar.

Menurutnya hampir separuh penduduk di Kabupaten Mukomuko merupakan transmigran asal Jawa Tengah.

Kebanyakan dari mereka, sukses menggarap bidang pertanian. 40 persen dari warga kami itu dari Jawa Tengah pak, transmigran dan menggarap sawah. Jadi (Mukomuko) pertanian sangat baik, panennya rata-rata delapan ton per hektar,” ujar Sapuan.

Didampingi isterinya Nurliyana Sapuan, Bupati Mukomuko juga mengatakan bahwa daerahnya merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Bengkulu. Namun keterbatasan Infrastruktur jadi kendala.

Selain kelapa sawit, Sapuan juga sempat memamerkan produk UMKM batik yang sedang dikembangkan. Sapuan mengatakan, pengembangan UMKM batik ini melibatkan transmigran asal Jawa Tengah sebagai pembimbing.

“UMKM kami hari ini itu batik, banyak belajar di Jawa Tengah dan kami mengambil pembimbing juga dari Jawa Tengah. Harapan kami industri kreatif ini berkembang dengan kerjasama sepeti ini,” ujarnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam kesempatan itu mengapresiasi semangat Bupati Mukomuko yang bergerilya untuk menyokong kemajuan ekonomi dan industri kreatif di wilayahnya.

“Kita coba bangun relasi, tadi beliau sampaikan buat batik, yang di sana tidak ada ahli dan mengambil dari pekalongan untuk melatih,” katanya.

Ganjar mengatakan siap mendukung kerjasama antar dua Daerah. Ganjar juga akan menyempatkan waktu untuk hadir menengok langung transmigran di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

“Kemudian hubungan antar daerahnya bisa lebih bagus atau barangkali ekonomi kreatif semacam ini bisa kita kembangkan,” katanya.

Ganjar juga melihat potensi pengelolaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Mukomuko. Dengan pembahasan yang lebih intens, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerjasama antara Jawa Tengah dan Kabupaten Mukomuko.

(Danis DP/CN)

DPRD Pati Gelar Rapat Reses Tahap l Tahun 2022

Daerah|oleh

Juni, 6, 22

PATI – Cakranusantara.net | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berasama Bupati Pati, melaksanakan kegiatan penyampaian hasil resses tahap 1 tahun 2022 periode 2019-2024.

Bupati Pati Haryanto dalam rapat menyampaikan penyampaian hasil resses tahap 1 (Satu) tahun 2022, periode tahun 2019-2024. Yang kemudian ditanggapi Ketua DPRD Pati, mudah-mudahan penyampain hasil resses tahap itu bisa menjadi masukan maupun aspirasi dari masyarakat bisa masuk ke RKPD tahun 2023.” Kata Ali Badrudin. Senin (06-06-2022).

Untuk rapat paripurna yang kedua sendiri, terkait dengan laporan pertanggung jawabapan atau penyampaian laporan pertanggung jawaban, tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun 2021.

“hari ini clear di laporkan Bupati Pati dan sudah kami terima di forum ini dan sah resmi.” Tambah Ali Bahrudin Ketua DPRD Pati.

Kemudian, besok kita lanjutkan rapat masing-masing Fraksi untuk melakukan pandangan umum dan sikap masing-masing Fraksi terhadap laporan pertanggung jawaban Bupati tersebut, yang mana nanti akan di sampaikan hari rabu 08-06-2022.”ungkapnya.

Di singgung terkait Anggota DPRD yang hadir dalam rapat hari ini cukup tinggi ada 40 anggota, akan tetapi kami tadi sudah rapat dengan BK untuk segera memanggil anggota DPRD yang bolos lebih dari 6 kali.

“Mereka datang cuma tanda tangan kemudian pulang, itu juga menjadi catatan kami biar BK bekerja memanggil teman-teman baru melaporkan kepada pimpinan, kemudian pimpinan baru memanggil yang bersangkutan.” Tegasnya.

(Ts/CN)

PADes Wonorejo Sebanyak 475 Juta di Pertanyakan Warga

Desa|oleh

Februari, 18, 23

 

PATI – Cakranusantara.net | Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mempertanyakan terkait tupoksi Pengawasan Camat Tlogowungu terhadap Desanya.

Pasalnya. Penggunaan Anggaran Pendapatan Asli Desa (PADes) seakan kurang adanya ketransparansi an oleh pihak Pemerintah Desa. Hal itu disebabkan lantaran masih banyaknya jalan yang rusak, sedangkan PADes Wonorejo kategori cukup tinggi.

Data yang dihimpun media ini, Camat Tlogowungu Jabir saat berkunjung ke kediaman Tokoh Masyarakat Desa setempat yang pada sebelumnya sudah melayangkan surat kepada Camat, mengatakan, Pihaknya akan mendukung penuh akan apa yang di lakukan oleh tokoh Masyarakat, bersama Masyarakat Desa setempat.” Katanya. Senin (6/6/2022).

Disinggung seperti apa sebenarnya kinerja Camat selaku pengawasan di Desa menjawab, jika Tupoksi Kecamatan hanya sebatas pengawasan, masalah eksekusi bukan wewenang Kecamatan.

“Melainkan ada petugasnya sendiri yang menjadi tukang eksekusi yakni Aparat Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kabupaten Pati.” Tegasnya.

Sementara itu, PADes Wonorejo cukup tinggi, diantaranya Rp. 326 Juta per 2 tahun, ditambahkan hasil silpa PADes tahun lalu Rp. 150 Juta menurut hitungan BPD, namun menurut hitungan pihak Desa Rp. 125 Juta,” tambah BPD setempat.

Dengan itu, Warga setempat menjadi bertanya-tanya kemana uang hasil lelang tahun kemarin (2021), karna uang itu belum juga di pergunakan untuk apapun.

“Uang hasil lelang tahun lalu belum juga di pergunakan untuk pembangunan, terus uangnya larinya kemana dan di pergunakan untuk apa dulu,” tanya warga yang ikut hadir dalam kesempatan itu.

Tidak cukup berhenti disitu saja, saat Kades (Kepala Desa) setempat ditanya Uangnya dimana menjawab dibawa si A.

“Sedangkan Si A di tanya terkait Uang hasil lelang itu menjawab, di bawa pak Kades, dengan jawaban itu seakan-akan Aparat Desa saling lempar tanggung jawab,” tambahnya.

Dengan adanya hal itu, membuat salah satu Tokoh Masyarakat menjadi geram sehingga menyurati Camat untuk di mintai Klarifikasi terkait pengawasan pihak Kecamatan terhadap Desa pada Selasa (7/6/2022) besok.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum mendapatkan Klarifikasi/ jawaban terkait hal itu dari Pemerintah Desa atau Kades Wonorejo Suyikno, ditambahkan kasus lainnya yang akan di ungkap.

(MH-CN)

https://youtu.be/c1sS20huOsg

Kopdar Bersama Forum Peduli Cagar Budaya Muria

Budaya|oleh

Juni, 6, 22

Pati – Cakranusantara.net | Insan pecinta alam dari berbagai komunitas yang tergabung dalam Forum Peduli Cagar Budaya Muria melakukan kopi darat (kopdar) yang berlokasi di pelataran candi Angin dukuh Duplak desa Tempur kecamatan Keling – Jepara pada hari 5 Juni 2022.

Kegiatan kopdar diikuti sekitar 40 peserta dengan kegiatan inti diskusi serta diisi dengan kegiatan penanaman pohon, pelepasan beberapa pasang burung ke alam liar, serta membersihkan sampah di lokasi candi angin dan sepanjang rute perjalanan.

Pada sesi diskusi Rohman selaku juru kunci candi Angin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta dan donatur atas terlaksananya kegiatan tersebut yang memang sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya dalam rangka menyambut perayaan sedekah bumi desa Tempur. Pasalnya candi Angin akan dijadikan salah satu tempat rangkaian acara sedekah bumi.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) kabupaten Jepara Lulut Andi Ariyanto, ST yang juga menjabat sebagai Sekretaris Camat kecamatan Keling menyampaikan pesan dalam diskusi agar Forum Peduli Cagar Budaya Muria ini dapat bersinergi menjadi satu kawasan Cagar budaya yaitu meliput kabupaten Jepara, Pati, dan kudus sehingga penanganan cagar budaya yang ada di Muria dapat terlaksana dengan lebih baik.

Meskipun demikian masih menurut Lulut Andi Ariyanto, ST kegiatan dokumentasi dan inventarisasi Cagar budaya di Muria perlu terus dilakukan guna mendapatkan informasi yang lengkap sehingga kelak dapat dijadikan sumber informasi dari para peneliti dan dinas terkait.

Acara diskusi dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindakan lanjut yang dipimpin oleh Ahmad Junaidi selalu aktivis pemerhati Cagar budaya Muria. Dalam diskusi ada hal menarik yang menjadi perhatian peserta yaitu dibahasnya situs Palombo, dimana menurut informasi warga dan pendaki pada lokasi tersebut ditemukan benda – benda yang diduga benda Cagar budaya yang perlu mendapatkan perhatian khusus, bahkan beberapa waktu lalu dari balai Arkeologi Jogjakarta telah melakukan penelitian awal di lokasi tersebut.

Dari hasil diskusi disimpulkan bahwa beberapa waktu mendatangkan akan diagendakan kegiatan membersihkan situs Palombo untuk mengetahui struktur bangunan yang ada di lokasi tersebut dan tentunya atas bimbingan dan petunjuk dari arkeolog BRIN.

(*/CN)

Asep Babak Belur Jadi Korban Penganiayaan Oknum AD

Pers|oleh

Juni, 6, 22

Cianjur – Cakranusantara.net | Tindak kekerasan terhadap wartawan media Jurnal Polisi Nasional telah terjadi diwilayah Kampung Ciseureuh, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu 4 Juni 2022, menambah catatan buruk dalam sejarah Jurnalis di Indonesia.

Bagaimana tidak, wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik yang dilindungi hukum sesuai UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan juga dijamin UUD 1945 pasal 28.

Kekerasan yang dialami Asep Sutarman, berawal dari pemberitaan tentang adanya kegiatan pembangunan yang bersumber dari Kementrian yang dikelola oleh kelompok tani di Desa Cimaragang, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan.

Proyek tersebut diketahui tidak memasang papan informasi, sehingga disinyalir melanggar aturan dan terkesan tertutup untuk sebuah proyek pemerintah, maka kemudian muncul asumsi bahwa proyek tersebut layak dikatakan ” Proyek Siluman”.

Setelah menaikan pemberitaan, korban dipanggil oleh beberapa orang yang mengaku disuruh oleh oknum aparat Desa (AD) Cimaragang yang akan mengadakan pertemuan untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Namun nahas ditengah perjalanan menuju lokasi, Asep dihadang sekelompok orang yang diduga telah dipersiapkan dan diprovokasi oleh oknum tertentu yang merasa gerah atas pemberitaan dengan serta merta melakukan pengeroyokan.

Asep yang sudah babak belur dan berlumuran darah, kemudian dibawa ke rumah Ketua RW. Disana, Asep mengaku kembali mendapat tindak kekerasan bahkan semakin parah.

Mirisnya, setelah mengalami penyiksaan, Asep dipaksa untuk membuat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa, ia tidak akan menuntut kepada para pelaku dan dipaksa untuk mendatangani surat pernyataan diatas materai.

Kendati demikian, Asep akan menuntut keadilan hukum karena lahirnya surat tersebut dibawah tekanan dan ancaman, serta memiliki bukti-bukti kekerasan fisik.

Atas kejadian itu, Asep bersama pihak redaksi dan forum wartawan akan melaporkan para pelaku kepada pihak yang berwenang karena menurut Asep, kejadian itu diduga kuat telah direncanakan karena berkaitan dengan pemberitaan.

Asep berharap, permasalah ini harus diusut sampai tuntas oleh pihak penegak hukum demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan, serta agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku supaya kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari pada wartawan yang lainnya.

Hingga berita ini dierbitkan, tim awak media belum mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait dalam permasalahan tersebut.

(Jr-CN)