AMJ Tinggal 3.5 Bulan, Usai Pimpin Apel Libur Lebaran Simak Permintaan Bupati Pati

Mei, 7, 22

PATI – Cakranusantara.net| Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, dan seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati pagi ini melaksanakan apel pagi pertama, usai cuti bersama Idulfitri, sabtu (7/5) di halaman kantor Setda Kabupaten Pati.

Bupati Pati Haryanto yang berkesempatan memimpin langsung apel pagi tersebut bersyukur jajarannya bisa kembali bekerja usai cuti bersama dalam keadaan sehat walafiat.

Bupati juga menyampaikan permohonan maaf pada seluruh karyawan dan karyawati di lingkungan Setda dan Sekretariat DPRD Pati.

“Saya bersama Pak Wakil dan seluruh jajaran memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Momentum yang baik ini, mungkin tahun depan saya tidak bisa disini lagi karena masa jabatan saya tinggal 3,5 bulan. Oleh karena itu kami memohon maaf lahir dan batin yang setulus-tulusnya,” ujar Bupati.

Bupati berharap di akhir masa jabatan yang tinggal 3,5 bulan ini, seluruh jajaran Pemkab Pati bisa mengejar kegiatan yang sudah terencana. Meskipun belum terselesaikan, Bupati meminta seluruh OPD untuk tidak bersantai-santai dalam pelaksanaan kegiatan.

Dirinya mengatakan tak ingin punya beban dalam tugas yang belum diselesaikan.

“Karena tugas- tugas yang separuh berjalan ini termasuk tanggung jawab saya sampai selesai nanti,” tegasnya.

Demikian halnya dengan pekerjaan yang telah rampung, Bupati menitipkan fasilitas publik yang sudah dibangun dengan baik dan dipertahankan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Salah satu contoh Alun alun Pati, sekarang sudah menjadi tempat rekreasi olahraga dan sudah nyaman, jangan sampai kembali seperti dulu lagi. Dan fasilitas- fasilitas yang lain yang sudah baik harus tetap dilaksanakan. Jangan sampai hal yang sudah tertata dengan baik malah diubah menjadi tidak baik. Mari kita jaga bersama suasana yang tentram dan damai ini,” pesannya.

Terkait dengan libur lebaran di tengah pandemi, Bupati mengatakan kasus Covid Pati masih cenderung aman, karena indikator di rumah sakit. Ia menjelaskan belum ada laporan kasus Covid dari rumah sakit.

“Mudah mudahan setelah lebaran ini tidak ada lonjakan kasus covid. Saya mohon PNS jadi contoh yang baik untuk masyarakat agar tetep mematuhi prokes,” tandasnya.

(po1/PO/MK)

Ketum Cakram Apresiasi MoU Dewan Pers dan Polri

Mei, 7, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 03/DP/MoU/III/2022 tentang Koordinasi dalam perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait penyalahgunaan Profesi Wartawan.

MoU itu telah resmi ditanda tangani antara Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA dan Kapolri, Jenderal (Pol) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si pada 16 Maret 2022 berlaku selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dwi Heri Mustika., S.H., salah satu Pengacara yang akrab disapa Dwi mengatakan, Saya sangat mengapresiasi atas langkah Dewan Pers dan Polri dengan diterbitkannya Nota Kesapahaman tersebut sebagai pedoman pelaksanaan bagi insan pers dan Polri.

“Semoga dengan diterbitkannya Nota Kesepahaman ini, kedepan bisa menjadi pedoman perlindungan kemerdekaan pers bagi insan pers sekaligus pedoman penegakan hukum bagi Polri atas penyalahgunaan profesi wartawan,” kata Dwi, Kamis (05/05/2022).

Menurut Dwi, yang juga sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim ini, dari nota kesepahaman Bab I tertulis jelas bahwa maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini diterbitkan adalah sebagai pedoman wartawan atau insan pers dan institusi Polisi Republik Indonesia (Polri).

“Khususnya dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan,” ucap Dwi yang kini tercatat sebagai pemegang sertifikat wartawan muda di Dewan Pers.

Pada Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri, Bab III Pelaksanaan bagian Kedua tentang Koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers, apabila institusi Polri menerima laporan/ pengaduan dugaan perselisihan/ sengketa pemberitaan antara wartawan/ media dengan masyarakat, maka pihak institusi Polri dapat mengarahkan pihak pelapor/ pengadu menggunakan hak jawab, hak koreksi dan hak pengaduan ke pihak Dewan Pers.

“Jika masyarakat sebagai pelapor/ pengadu tidak puas atas solusi langkah-langkah penyelesaian dari Dewan Pers dan ingin menempuh upaya hukum lainnya, maka pelapor/ pengadu diminta mengisi formulir pernyataan diatas kertas bermaterai,” ungkap Dwi yang juga dikenal LBH Warung Nusantara (WN) 88.

Di Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri, Bab II Pelaksanaan bagian Ketiga tentang Koordinasi Penegakan Hukum terkait penyalahgunaan Profesi Wartawan, pasal 5 menyebutkan, apabila Dewan Pers mendapat laporan/ pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan profesi wartawan, agar melakukan koordinasi dengan institusi Polri.

“pihak Polri yang terlebih dahulu mendapatkan laporan/ pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan profesi, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya di koordinasi dengan Dewan Pers. Jika dari hasil koordinasi disimpulkan adanya perbuatan tindak pidana, maka institusi Polri bisa melanjutkankan ke proses penyidikan dengan meminta bantuan ahli Pers atau bantuan lainnya sesuai tugas dan fungsi Dewan Pers,” ujar Dwi.

Pada Bab V penanggung jawab, pada pasal 9 penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) ini merujuk pejabat sesuai ruang lingkup, peran, tugas dan fungsinya masing-masing.

“Untuk pihak Dewan Pers menunjuk Wakil Ketua Dewan Pers dan institusi Polri menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri),”tandas Dwi yang saat ini juga dipercaya sebagai Ketua Umum (Ketum) Lembaga Bantuan Hukum Cakra Tirta Mustika (LBH Cakram).

Sumber LBH Cakram(**/Red)

ME Merasa Terdholimi Dalam Pengisian Perangkat, Akhirnya Mengadu di Kejari Pati

Juli, 27, 22

Pati – Cakranusantara.net| Merasa terdholimi dalam pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akhirnya ME memberikan surat tembusan/ mengadu hingga di Kejaksaan Negeri Pati.

Data yang dihimpun media ini, atas adanya dugaan-dugaan kecurangan mulai pemberian nilai dan scor, diduga hingga Money Politikpun terjadi.

Baca juga; https://www.cakranusantara.net/daerah/pengisian-perangkat-desa-2022-diduga-di-jadikan-ajang-pungli/

Hal itu (Pelaporan) dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada diantara unggahan You tube dari pihak Universitas Stikubank (Unisbank), bukti percakapan via Aplikasi WhatsApp (Wa) berupa screenshot serta bukti lainnya.

 

ME (Muhamad Efendi) tim, resmi memilih menempuh meneruskan kejalur Hukum atau mengadukan kejadian itu ke pihak Kepolisian Resort (Polres) Pati hingga ke kejaksaan negeri (Kejari) Pati pada Kamis (28/04/2022) lalu.

ME menyebut, kami sebelumnya sudah mengadukan hal itu ke Polsek (Kepolisian Sektor) Margoyoso yang di terima oleh Kanit Intelkam Mujianto.

“Hal itu juga sudah saya adukan di Polsek Margoyoso pada Senin (25/04/2022) lalu atau sebelum dilaksanakan pelantikan,namun belum ada tindakan apapun,”tuturnya.

Tidak berhenti disitu saja, kemudian kami juga menembuskan hal tersebut di Polres Pati yang di terima oleh Sukamto dan juga Kejari Pati yang di terima oleh Riza Dwi Noviyani.

“Selain di Polsek kami juga memberikan tembusan ke Polres dan juga Kejari Pati,”ujarnya.

Harapan saya, agar perkara itu segera di tindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait dan utamanya pihak berwajib atau Aparat Penegak Hukum (APH),”harapnya.

Bersambung

(Mh-CN)

Perang Rusia-Ukraina, Peran Indonesia Dalam Geopolitik Global

Mei, 7, 22

Jakarta – Cakranusantara.net| Penyelenggaraan UKSW Leaders Forum 10-13 Mei 2022 kurang tiga hari lagi, hal yang tidak bisa dipungkiri tentang sikap Indonesia sebagai pemegang Presidensi 2022 dalam menyikapi perang terbuka Rusia-Ukraina.

Posisi tawar Indonesia cukup besar dalam upaya mengundang kedua negara agar hadir dalam G20 tahun 2022 di Bali.

Menjadi menarik tentang posisi Indonesia yang tidak mudah terkoptasi kekuatan-kekuatan global, bukan sebagai sikap pongah, namun Indonesia harus tunjukan sikap strategis yang tepat demi perdamaian global, mengingat perang terbuka tersebut sudah pasti memperpuruk perekonomian global.

Btw sikap-sikap strategis Indonesia sudah pasti mengundang simpati global, membangkitkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sehingga energi besar ini mampu mempercepat Indonesia menuju Negara maju di 2045.

Seperti dilansir dari m.bisnis.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang dua pemimpin negara yang tengah mengalami konflik yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk hadir dalan KTT G20 di Bali pada November 2022.

Jokowi mengaku telah berbincang langsung melalui sambungan telepon dengan Presiden Rusia dan Presiden Ukraina untuk membahas terkait situasi di Ukraina.

Jokowi pun mengungkapkan alasan Indonesia mengundang Presiden Rusia dan Presiden Ukraina ke KTT G20 ialah untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas yang menjadi kunci penting dalam pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia.

Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia mendorong penyelesaian damai dalam konflik Rusia-Ukraina.

“Saya ingin menekankan bahwa Indonesia ingin menyatukan G20. Jangan sampai ada perpecahan. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia,” kata Jokowi dalam keterangan pers, Jumat (29/04/2022), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Sebagai pemegang mandat Presidensi G20 tahun 2022, dalam dua bulan terakhir, Jokowi mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin negara dan juga Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali pada bulan November mendatang.

Kepala Negara juga berdiskusi melalui sambungan telepon mengenai dinamika situasi global terkini, termasuk di antaranya soal perang Rusia-Ukraina.

“7 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kemudian 8 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan 16 Maret 2022, saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau,” ujarnya.

Kemudian 22 Maret 2022, Jokowi mengaku telah berbicara lewat telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan 31 Maret 2022, melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, serta 12 April 2022 dengan Sekjen PBB Antonio Guterres.

Selain itu, pada tanggal 27 April, Presiden juga berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan tanggal 28 April 2022 dengan Presiden Portugal Marcelo de Sousa dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Presiden Jokowi mengungkapkan, Presiden Zelensky menyampaikan mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Zelensky juga membahas mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia.

“Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia, melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain.

Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat di kedepankan,” ujarnya.

Jokowi mengatakan G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia dan jika berbicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang memengaruhinya saat ini, yaitu pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina.

“Dalam konteks inilah maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam perbincangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Putin juga memberikan kabar mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Dalam perbincangan tersebut, Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri.

“Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus di kedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir,” ujar Jokowi.

(Jr-CN)

Kapolri Tinjau Tol Cikampek, Pastikan One Way-Contraflow Berjalan Lancar

Mei, 7, 22

Jakarta – Cakranusantara.net| Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melanjutkan peninjauan terkait dengan kesiapan personel maupun rekayasa lalu lintas (lalin) dalam menghadapi arus balik Lebaran 2022.

Malam kemarin, Sigit mengecek langsung ke Tol Cikampek KM 28. Skema rekayasa lalu lintas One Way sendiri sudah diberlakukan sejak pukul 14.00 WIB mulai dari KM 414 Tol Kalikangkung hingga KM 47 Tol Cikampek, dilanjutkan dengan Contraflow hingga KM 28.

Dalam peninjauannya di ruas lajur terakhir Contraflow tersebut, Sigit melakukan diskusi bersama personel polisi lalu lintas dan memberikan pengarahan kepada jajaran yang bertugas dilapangan untuk mewujudkan arus balik yang aman dan lancar.

“Tolong dipastikan pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini berjalan dengan optimal. Ikuti segala perkembangan yang ada. Selamat bertugas, ciptakan arus balik yang aman dan lancar bagi seluruh masyarakat,” kata Sigit dalam peninjauannya. Jum’at (6/5/2022).

Pada titik yang ditinjau tersebut, terpantau saat ini lalu lintas arus balik Lebaran 2022, masih dalam kondisi terkendali atau ramai lancar. Masyarakat yang melintas juga taat dan disiplin mengikuti instruksi serta rambu-rambu yang dipasang oleh petugas.

Personel kepolisian yang bertugas juga terus melakukan penjagaan sepanjang waktu, atau dengan kata lain 1X24 jam penuh. Mereka juga mengarahkan seluruh pengendara yang melintas titik terakhir lajur Contraflow tersebut.

Sementara itu, ketika meninjau arus balik di Pos Pengamanan Halim Km 3+500, Sigit menekankan bahwa, seluruh personel kepolisian telah diminta untuk memberikan pengamanan dan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Semua upaya dan strategi tersebut, kata Sigit, dilakukan demi memberikan situasi yang aman dan lancar kepada masyarakat yang kembali pulang usai merayakan Lebaran bersama keluarganya dikampung halaman.

“Tentunya seluruh anggota akan bersiap dilapangan, dan melakukan evaluasi-evaluasi. Sehingga proses arus balik, yang saat ini sudah mulai berjalan. Dan bahkan mulai tadi malam semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Kami, telah instruksikan kepada seluruh anggota akan memberikan pelayanan yang maksimal untuk pengamanan dan pelayanan arus balik,” ujar Sigit.

(Jr-CN)

Pura Tirta Empul, Presiden Dorong Pemeliharaan Aset Kebudayaan Negara

Mei, 6, 22

Gianyar – Cakranusantara.net| Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Cagar Budaya Pura Tirta Empul, Kabupaten Gianyar, Bali.

Pura yang berada di sebelah Timur Istana Kepresidenan Tampaksiring memiliki sumber mata air jernih yang digunakan sebagai tempat upacara keagamaan dan juga wisata.

“Saya kira ini sebuah pura yang terpelihara, bersih, dan juga wisatawan sekarang mulai banyak datang,” ujar Presiden. Jum`at, (06/05/2022).

Pura Tirta Empul termasuk dalam langkap subak dan pura daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan yang telah di tetapkan dalam daftar warisan dunia.

Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong seluruh pihak, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama memelihara salah satu aset Negara.

“Saya titip pesan, tetap jaga kebersihan karna ini adalah aset Negara, aset rakyat, aset masyarakat adat yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di desa adat ini dan juga pada pemerintah daerah, ada _income_ disana,” lanjutnya.

Bendahara desa adat Pura Tirta Empul, Made Mawiarnata, mengatakan bahwa pendapatan saat pandemi pariwisata di Pura Tirta Empul menurun jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Namun, Made bersyukur saat ini wisatawan sudah mulai berdatangan kembali disana.

“Wisatawan sudah mulai berdatangan terutama wisatawan dari domestik dari wisatawan mancanegara juga sudah ada, namun hanya beberapa. Berikut peluang yang telah diberikan oleh pemerintah Kita, ini sangat mendukung,” ucap Made.

Lebih lanjut, Made mengajak seluruh Masyarakat untuk memperkenalkan kembali cagar budaya Pura Tirta Empul secara luas guna menarik wisatawan untuk berkunjung kesana.

“Marilah kita sama-sama ulurkan tangan, memasarkan Pura Tirta Empul kembali untuk mendapatkan kunjungan yang lebih banyak sekali,” imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peninjauan tersebut oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

(Jr-CN)

Bamsoet, Pemindahan Ibu Kota Negara Butuh Komitmen Bersama

Mei, 6, 22

Sejong – Cakranusantara.net| Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan Korea Selatan (Korsel) memiliki sejarah panjang dalam memindahkan Ibu Kota Administratif dari Seoul ke Sejong.

Ide awal pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dari Seoul ke Sejong diawali pada tahun 2002 oleh calon Presiden Roh Moo-hyun, di tengah Pemilu Presiden ke-16.

Beberapa alasannya, selain untuk memperluas pemerataan pembangunan di Korsel serta mengurai kepadatan penduduk, Seoul dinilai terlalu dekat dengan Korea Utara yang berjarak sekitar 40 Km dari perbatasan, sehingga terancam sangat mudah diserang. Saat terpilih memimpin Korea, Presiden Roh Moo-hyun secara serius mewujudkan idenya tersebut.

Selama memimpin Korsel sejak 25 Februari 2003 sampai 24 Februari 2008, Presiden Roh Moo-hyun senantiasa berusaha mewujudkan janji kampanyenya untuk memindahkan Ibu Kota dari Seoul.

Jalan yang dilalui tidak mudah karena harus menghadapi penolakan dari oposisi pemerintahan. Bahkan pada tahun 2004, Undang-Undang Khusus tentang Pembentukan Ibu Kota Administratif Baru untuk merelokasi Seoul sebagai ibu kota Republik Korea, sampai dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Korea,” ujar Bamsoet usai meninjau perkembangan pembangunan Kota Sejong, Korea Selatan, Jumat (6/5/22).

Bamsoet diterima secara langsung oleh pimpinan (Administrator) National Agency for Administrative City Construction (NAACC)/ Kepala Otorita Nasional Pembangunan Kota Sejong, Mr Park Mooik serta dua anggota parlemen Korea Mr Hong Seong-guk dan dan Mr Kang Joon-hyun.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain menghadapi penolakan pemindahan Ibu Kota, Presiden Roh Moo-hyun juga harus menghadapi berbagai masalah politik di dalam negeri. Hingga akhirnya wafat di usia 62 tahun setelah terjun bebas dari jurang pegunungan di belakang rumahnya di Desa Bongha.

Menurut pengacaranya, Presiden Roh Moo-hyun meninggalkan catatan yang mengatakan bahwa hidupnya ‘sulit’ dan meminta maaf telah ‘membuat banyak orang menderita’.

“Namun ide awal pemindahan Ibu Kota Korsel dari Seoul ke Sejong tersebut yang awalnya banyak ditentang oleh berbagai pihak, pada akhirnya menjadi legacy besar bagi Presiden Roh Moo-hyun. Hingga akhirnya secara resmi kenegaraan, proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dari Seoul ke Sejong bisa resmi dimulai pada tahun 2005 dengan ditandai pengesahan Undang-Undang Khusus tentang Pembangunan Kota Administratif,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Sejong berlanjut pada tahun 2005, pemerintah Korsel membentuk National Agency for Administrative City Construction (NAACC), sebuah organisasi dibawah Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea, yang bertugas mengawal proses pembangunan dan pemindahan kementerian dan lembaga negara dari Seoul ke Sejong.

“Pada tahun 2007, dilakukan ground-breaking pembangunan Kota Sejong. Kemudian pada tahun 2012, Sejong Special Self-governing City (Local Government) secara resmi diluncurkan oleh pemerintah Korsel.”ujar Bamsoet.

Pemindahan berbagai kementerian/ lembaga negara dari Seoul ke Sejong dimulai secara bertahap dari 2012 hingga target selesai direlokasi pada 2030. Jika dihitung sejak ground breaking pembangunan yang dilakukan pada tahun 2007, menunjukan bahwa Korea membutuhkan waktu sekitar 23 tahun.

Namun jika dihitung lebih jauh sejak ide awal pembangunan dan pemindahan yang dicetuskan oleh Presiden Korea Roh Moo-hyun di tahun 2002, menunjukan bahwa Korsel membutuhkan 28 tahun untuk menyelesaikan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Administratif dari Seoul ke Sejong,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menekankan, pengalaman Korsel tersebut menjadi pelajaran besar bagi Indonesia yang saat ini juga sedang berjuang membangun dan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Bahwa proses pembangunan dan pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu sekejap. Butuh komitmen dan konsistensi bersama, khususnya dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan penggantinya.”ucapnya.

Kota Sejong memiliki konsep smart city yang telah memiliki standar internasional. Tidak sekadar menjadi Ibu Kota Administratif dan juga tujuan destinasi wisata bagi para turis, Kota Sejong juga dikembangkan dengan visi menjadi Smart City, dengan mengusung Smart Environment, Smart Energy, Smart Transport, Smart Infrastructure, dan Smart Energy. Penerapannya antara lain dilakukan dengan menyiapkan 52,4 persen lahan terbuka hijau, dan 25 persen new renewable energy. Transportasi publiknya dikembangkan dengan menyiapkan kendaraan berbahan bakar hidrogen, listrik, hingga autonomous vehicles,” pungkas Bamsoet.

(*/Jr-Cn)

Cegah Macet, DPR Minta Himbauan Kapolri WFH Arus Balik Ditindaklanjuti

Mei, 6, 22

JAKARTA – Cakranusantara.net| Himbauan dan saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH) setelah momen libur lebaran disambut baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa mengatakan, imbauan Kapolri ini merupakan langkah bijak agar masyarakat nyaman beraktivitas di tengah puncak arus balik lebaran nanti.

“Saya kira imbauan kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. Itu patut dipertimbangkan,” ucap Supriansa saat dihubungi wartawan, Jumat (6/5).

Pasalnya, menurut Supriansa, imbauan Kapolri ini didasari dengan kerja aparat kepolisian yang betul-betul memantau kodisi arus mudik maupun arus balik, sehingga dengan begitu prediksi puncak arus balik kemacetan usai libur lebaran dapat dipastikan tepat.

“Informasi Kepolsian tentu lebih tepat karena jajaran kepolisian berada di lapangan selama 24 jam. Apalagi lebaran kali ini merupakan lebaran yang paling ramai disemua daerah karena sempat tertunda selama dua tahun karena situasi pandemi,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari berpendapat, imbauan tersebut sudah tepat lantaran semenjak dibukanya jalur mudik lebaran, para pemudik membludak dan terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan.

“Hal ini juga dikhawatirkan akan terjadi peningkatan dan kepadatan arus balik lebaran 8 Mei 2022 mendatang.”Menurut saya ini adalah himbauan yang baik dan tepat dari Kapolri.

Diperkirakan arus balik akan lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik. Dengan membagi waktu gelombang arus balik diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diperkirakan akan pasti terjadi,” kata Taufik.

Ketua Fraksi Nasdem MPR RI ini menambahkan, pihaknya meminta agar Kapolri melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan juga swasta untuk dapat mengatur jadwal WFH dan WFO kepada karyawannya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan.

“Saya mengusulkan himbauan ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan membagi lagi sektor-sektor mana yang diharapkan dapat WFH dan mana yang diminta untuk WFO. Untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta seperti bank dan rumah sakit menurut saya tetap menerapkan WFO,” ujarnya.

Sementara jenis tugas tertentu lainnya bisa WFH. Dengan catatan WFH bukan berarti menambah hari libur melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing yang seluruhnya dimaksudnya untuk membuat kelancaran arus balik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan saran kepada instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah momen Lebaran berakhir. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.

Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2022.

“Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi- instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkin untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada ,seperti online maupun work from home,” kata Listyo di Garuda Wisnu Kencana, Desa Unggasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/5).

(Jr-CN)

Bamsoet Tinjau Pembangunan Ibu Kota Administratif Sejong

Mei, 6, 22

SEJONG – Cakranusantara.net| Ketua MPR RI (Majlis Permusyawaratan Rakyat- Republik Indonesia) Bambang Soesatyo yang juga Ketua Indonesian Korea Networks (IKN) Berkunjung ke Korsel.

Dalam kunjungannya itu diterima oleh pimpinan (Administrator) National Agency for Administrative City Construction (NAACC)/ Kepala Otorita Nasional Pembangunan Kota Sejong, Korea Selatan (Korsel) Mr Park Mooik.

Setiba di sana dirinya diajak meninjau perkembangan pembangunan Kota Sejong, Ibu Kota Administratif Korsel yang dibangun untuk menggantikan Kota Seoul.

“NAACC merupakan sebuah badan khusus di bawah Ministry of Land Infrastructure and Transport of Republic Korea, yang memiliki tanggungjawab mendesain perencanaan pembangunan dan menyelesaikan pembangunan/ konstruksi multifunctional administrative city (MAC) Kota Sejong.

NAACC berdiri sejak Januari 2006, berdasarkan Special Act of the Construction of Administrative City (Undang-Undang Pembangunan Kota Administratif) yang dikeluarkan pemerintah Korea pada Maret 2005,” ujar Bamsoet usai bertemu Administrator NAACC, Mr. Park Mooik. Jumat (6/5/22).

Turut hadir antara lain anggota parlemen Korsel Mr Hong Seong-guk dan Mr Kang Joon-hyun.

Ketua DPR RI ke-20 menjelaskan, ground breaking pembangunan Kota Sejong dilakukan pada tahun 2007. Pemerintah Korea melalui NAACC menargetkan keseluruhan pembangunannya selesai pada tahun 2030, atau sekitar 23 tahun sejak dilakukannya ground breaking.

Hingga tahun 2021, atau sekitar 14 tahun pembangunan sejak groundbreaking yang dilakukan pada tahun 2007, pembangunan Kota Sejong sudah selesai sekitar 61 persen yang sudah menghabiskan anggaran sekitar 130 billion USD atau sekitar 95 persen dari alokasi yang disediakan sebesar 190 billion USD hingga tahun 2030.

“Pembangunan perumahan sudah selesai 53 persen atau sekitar 106.275 unit dari target 200.000 unit rumah pada tahun 2030. Populasi di Kota Sejong sudah mencapai 382.598 penduduk atau sekitar 54 persen dari target total 500.000 penduduk di tahun 2030. Sebelumnya pada tahun 2012, populasi Kota Sejong hanya sekitar 42.000 jiwa,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, berdasarkan data per Maret 2022, jumlah kementerian/ lembaga nasional Korea yang telah direlokasi dari Seoul ke Sejong sudah mencapai 47 kementerian/ lembaga, 16 lembaga riset negara, dan 24 institusi terafiliasi pemerintahan.

Masih terdapat lebih dari 20 organisasi pusat yang tetap beroperasi dari Seoul, diantaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian pertahanan, Kementerian Unifikasi, Kementerian Hukum, dan Kementerian Kesetaraan Gender.

Tidak hanya itu, Istana Kepresidenan (Blue House) dan Gedung Majelis Nasional (Parlemen) juga masih berada di Seoul.

“Pemerintah Presiden terpilih Korea, H.E, Mr. Yoon Suk-yeol yang akan dilantik pada 10 Mei 2022 mengatakan, bahwa pada tahun 2027 atau 3 tahun dari target selesainya pembangunan Kota Sejong di tahun 2030, pemerintah Korea sudah dalam menyelesaikan pembangunan Istana Kepresidenan dan memindahkan sebagian besar komponen Majelis Nasional Korea dan Seoul ke Sejong,” pungkas Bamsoet.

(*/Jr/CN)

Satu Wartawan Alami Patah Tulang Akibat Kecelakaan di Tabrak OTK

Mei, 6, 22

Medan – Cakranusantara.net| Seorang wartawan mengalami patah tulang diduga akibat ditabrak Orang Tak Kenal (OTK) di seputaran Jalan Flamboyan Raya No 9, Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatera Utara.

Harmoko Situmorang (24), warga Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Korban berprofesi sebagai wartawan di salah satu Media Online (Medol) Jelajahperkara.com. Hal itu dibenarkan oleh Iwandi Situmorang (Abang kandung korban) kepada wartawan. Jumat (6/5/2022).

Dijelaskannya, kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu (4/5/2022) sekira pukul 11.00 WIB.

Ia memaparkan kejadian naas itu bermula pada saat korban sedang dalam perjalanan pulang ke rumah di Patumbak dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU . Tepatnya di putaran Jalan Flamboyan Raya No 9 Kecamatan Medan Tuntungan tiba-tiba korban ditabrak oleh seseorang yang mengendarai kendaraan Honda Beat. Mirisnya, setelah benturan atau tabrakan tersebut korban terjatuh atau terduduk dan pingsan di aspal.

“Saya ditelpon abang becak yang membawa korban ke rumah sakit, bahwa korban di tabrak. Sanggup kali orang yang nabrak adik saya, main tinggal aja! korban kesakitan di rumah sakit kawasan Sunggal. Memang diduga pelaku yang menabrak adik saya membawa korban ke rumah sakit terdekat. Karena benturan/ tabrakan yang kuat sehingga adik saya setengah pingsan gak sempat melihat orang yang menabraknya,” ungkap Iwandi.

Setelah kejadian itu adiknya di bawa berobat oleh Abang becak dan orang yang menabrak. Korban mengalami luka-luka di tangan dan kaki. Bahu sebelah kanan tidak dapat berfungsi akibat patah tulang.

Selanjutnya, Abang kandung korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua.

“Saya berharap pihak kepolisian segera mengusut dan memproses kecelakaan adik saya ini agar pelaku (penabrak) korban segera ditangkap dan mempertanggung jawabkan perbuatannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolsek Delitua, Kompol Dedy Dharma saat dikonfirmasi pada Jum’at (6/5/2022) melalui via selular terkait dugaan kejadian kecelakaan antar sepeda motor yang dikendarai oleh wartawan mengakibatkan patah tulang di Jalan Flamboyan Raya Medan belum berkomentar hingga berita ini diterbitkan.

(Sid)