PATI-cakranusantara.net| Satu unit mobil Toyota Calya milik warga Desa Gajahmati, Kecamatan/Kabupaten Pati, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran mobil terjadi di depan ruko Jl. Supriyadi no.3, turut Desa Pelangitan RT 04/01 Kecamatan Pati.
Kapolsek Pati Kota Iptu Heru Triasmoro Orbayanto mengatakan Polsek Pati mendapat laporan kejadian selanjutnya melakukan olah TKP dengan tim INAFIS Polres Pati dan mencatat korban dan para saksi.
“Sekira pukul 03.45 WIB, korban berada di dalam ruko bersama saksi mendengar suara ledakan yang arahnya berasal dari luar ruko, kemudian saksi keluar melihat 1 (satu) unit Toyota Calya milik korban yang awalnya di parkir di depan ruko terbakar, selanjutnya meminta tolong kepada Grab untuk memanggilkan pemadam kebakaran,” ujar Kapolsek, Sabtu (5/2/2022).
Pihaknya menyebut, api dari mobil itu dapat dipadamkan oleh tim pemadam Damkar pada pukul 04.05 WIB.“Penyebab kebakaran masih dalam pendalaman penyelidikan,” terang dia.
PATI-cakranusantara.net| Pemilik Kandang Ayam berisi 12 ribu ekor ayam potong, milik salah satu warga Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami kerugian Rp. 500 juta.
Pasalnya Kandang ayam potong berukuran 250 meter persegi itu, yang terletak di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, dilalap si jago merah (terbakar), Sabtu (05/2/2022).
Kapolres Pati AKBP Cristian Tobing, melalui Kapolsek Gembong AKP Lilik Supardi mengatakan Kronologis kejadian sekira pukul 06.30, saksi yang ada pada saat itu berada di dalam kandang sebelah barat mendengar adanya ledakan dan mendapati kandang sebelah timur milik korban telah terbakar di bagian bawah yang semakin membesar karena terdapat blower.
“Saksi menghubungi pemilik kandang selanjutnya menghubungi Pemadam Kebakaran dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gembong,” jelas dia.
Kapolsek menambahkan, Sekira pukul 08.30 Wib, Mobil Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati sejumlah 3 (tiga) Unit tiba di TKP dan api berhasil dipadamkan pada pukul 09.30 Wib.
“Dugaan penyebab kebakaran adalah over heat pemanas atau penghangat ayam dengan bahan bakar gas, atas kejadian itu, pemilik kandang ayam ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp 500 juta rupiah.”sambungnya.
Jakarta-cakranusantara.net| Sejumlah ahli pidana memberikan penjelasan soal adanya hak imunitas terhadap Arteria Dahlan selaku anggota Komisi III DPR RI. Karena disampaikan di dalam rapat resmi parlemen, pernyataan Arteria yang menyinggung bahasa Sunda tidak dapat dipidana.
Ahli Pidana Effendi Saragih menjelaskan, pernyataan Arteria Dahlan, dinilai tidak bermaksud memprovokasi dan merendahkan Bahasa daerah Sunda. Karena seyogyanya di dalam rapat resmi harus menggunakan Bahasa resmi yaitu Bahasa Indonesia.
Menurut Effendi, dalam pembuktian formil, anggota dewan bebas dan berhak mengungkapkan pendapat pada saat Rapat Resmi.
Pasalnya, itu sesuai dengan hak yang dimiliki yaitu Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
“Hal ini diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,” kata Efendi, Jakarta, Sabtu (5/2/2022).
Disisi lain, Ahli Pidana Chairul Huda menyebut, perkataan Arteria Dahlan ketika rapat dengan Jaksa Agung tersebut dilindungi oleh Hak Imunitas Anggota Dewan yang diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
“Pembuktian materiil, tidak terdapat kata-kata yang mengarah ke ujaran kebencian karena maksud dalam kata-kata tersebut yaitu walaupun ada kedekatan emosional tidak perlu menggunakan Bahasa daerah pada saat rapat,” ucapnya terpisah.
Diketahui, Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan laporan Masyarakat Adat Sunda terkait pernyataan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyinggung bahasa Sunda, ke tingkat penyidikan. Alasannya, pernyataan Arteria Dahlan itu disampaikan dalam forum rapat resmi di Komisi III DPR tidak dapat dipidana.
Direktur eksekutif lembaga kajian strategis kepolisian indonesia (lemkapi) Dr Edi Hasibuan meminta kepada Polri agar hati hati menangani kss anggota DPR, Arteria Dahlan yang menurutnya kini memiliki nuansa politik yang sangat tinggi.
Edi Hasibuan meminta polri tetap konsisten dan tegas untuk tetap tidak melanjutkan kss Anggota DPR Arteria Dahlan dalam pernyataanya yg mempermasalahkan penggunaan bahasa sunda oleh kejaksaan tinggi jawa barat dalam rapat DPR.
“Harus diipahami bahwa Arteria Dahlan menyampaikan pendapatnya dlm kapasitasnya sebagai anggota komisi 3 DPR dan kita tahu sesuai undang undang, DPR memiliki hak imunitas sesuai dengan pasal 20 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 224 uu MD3.
Menurut pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara jakarta ini, setiap anggota DPR yang menjalankan tugasnya tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/ atau pendapat yang dikemukakanya, baik secara lisan atau tertulis dalam rapat DPR atau diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Sesuai undang undang, menurut doktor hukum pidana ini, hak yang dimiliki anggota DPR mutlak.
“Hak imunittas bukan sekedar norma yg ada dlm konstitusi, tapi sifatnya menurut pandangan kami sangat mutlak.” Kata dosen hukum pidana ini.
Menurutnya, DPR adalah lembaga hasil pemilihan, jika ada wakil rakyat berbicara atau bersikap tidak sesuai dengan aspirasi masyrakat, saran kami sebaiknya laporkan kepada MKD DPR dan bukan kepada pihak kepolisian.
Pati-cakranusantara.net| Ketua GP Ansor mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Pati, Jawa Tengah atas komitmen dalam pembongkaran LI (Lorok Indah) turut Desa/Kecamatan Margorejo.
Data yang dihimpun media ini, saat di wawancarai ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pati Itqon Hakim mengucapkan Terima kasih kepada pemda, Polres, Dandim beserta Jajaran dan unsur-unsur lain ýang telah terlibat dalam pelaksanaan Pembongkaran tempat Prostitusi tersebut atau LI,”katanya. Jum’at (04/02/2022).
Semoga ini lebih ditegakkan lagi dalam penegakan perda (peraturan daerah) nomor 8 tahun 2019, seperti halnya tempat-tempat karaoke lain yang ilegal dan berbau mesum di kabupaten Pati itu masih banyak,”tambahnya.
Dari awal, sebelum pembongkaran beberapa bulan lalu, GP Ansor siap pasang badan dalam pembongkaran jika dibutuhkan, untuk terjunkan 5ribu pasukan pun siap, namun hingga saat ini belum dibutuhkan karena dari TNI-POLRI sendiri masih mengatasi, anggota kami ready kapanpun kami siap untuk diperbantukan,”tegasnya.
GP Ansor juga akan turut serta dalam pengawasan di tiap-tiap Kecamatan karna khawatir setelah LI di bongkar, karena saking menjamurnya akan terjadi praktek-praktek prostotusi ke lingkup Kecamatan-kecamatan atau ke Desa-desa karna ada indikasi ada tempat Prostitusi di Kecamatan lain,”ujarnya.
Ansor juga bergerak di bidang ekonomi, nantinya juga akan turut serta membantu perekonomian mereka yang terdampak karna usahanya di bongkar, untuk saat ini kami masih mencari data-datanya namun di wilayah Pati sendiri kami belum menemukan data mereka.
“Yang akan kami bantu bukan hanya PSK (Pekerja Sex Komersial) saja namun juga pemilik tempat itu yang ada di LI, karna mereka juga terdampak,”ungkapnya.
LI itu bukan akhir dari perjuangan namun awal dari Kesuksesan Pemda Pati dalam pelaksanaan penegakan perda nomor 8 tahun 2019 tentang usaha Karaoke,”tegasnya lagi.
Saya mengajak Saudara-saudara, Sahabat-sahabat warga Pati mari kita kembali, apa yang terjadi kemarin (LI yang di bongkar) kita mengambil hikmahnya jangan kedepankan emosional, karna saya yakin Pemda di dorong Tokoh Agama, Tokohokoh Masyarakat, Ormas Keagamaan, Ormas Kepemudaan, Ormas-ormas yang lain, LSM itu juga dalam rangka memanusiakan manusia, jadi tolong jangan kedepankan emosi, mari kita jalan bersama-sama dalam mendukung program Pemda untuk membangun Pati lebih bermartabat,”Pungkas Itqon.
Pati – Cakranusantara.net| Kasus penyidikan dan penyelidikan Tanah Bondo Deso, Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang di tangani Kejaksaan Negeri Pati (Kejari) terkesan jalan di tempat, belum ada kejelasan dari pihak Kejari Diduga dapat Pengondisian.
Berdasarkan data yang dihimpun media, Slamet Widodo. S.H., selaku ketua DPK Lidik Krimsus Pati mengatakan, Saya memandang masalah ini terkesan diam-diam saja, progresnya seperti apa?, bukannya saya ingin mendekte pihak Kejaksaan dalam hal ini sejauh mana perkembangan kasusnya.
“Seharusnya paling tidak ada Pers Rilis, semua perkara masuk apalagi terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Dalam hal ini adalah views off pawer, penyalagunaan wewenang dan jabatan, yang akhirnya ada dugaan mengganti C Desa menjadi C perorangan,”tegas Ketua DPK Lidik Krimsus Pati, Sabtu (5/2/2022).
Masalah ini, sebenarnya simple dan tidak rumit. Namun kenapa penanganan masalah ini sudah hampir 8 bulan yang di tangani pihak Kejaksaan terkesan diam-diam saja. Padahal pihak intel langsung bekerja dan data-data dari intel itu sudah cukup lengkap.
“Kalau di bilang pihak kejaksaan tidak mampu untuk menangani masalah ini sebenarnya itu salah, karena itu sudah jadi pekerjaanya hari-hari. Dan kalau dibilang ada pengondisian untuk pihak kejaksaan ya wa allah hu’alam,”ucapnya.
Masalah ini sebenarnya kasus yang sederhana. Masalahnya kan cuma siapa yang mengganti C Bondo Desa, dan kenapa di Desa tidak ada Musdes dan Perdes nya kok di ikutkan program PTSL, padahal program PTSL itu bukan untuk tukar guling, itu kan sudah cukup jelas dan simple tapi kesannya di buat terbelit-belit.”Tambah Slamet Widodo.
Program PTSL itu program yang bagus dari pak jokowi untuk mengakomodir masyarakat yang pingin menyertifikatkan tanahnya yang tidak punya uang dengan subsidi dari pemerintah. Kalau untuk tukar guling beda metode dan caranya. Tanah bondo desa atau kas desa itu kalau mau ditukar guling aturannya cukup sulit administrastifnya cukup banyak sekali dan tidak sesimple itu.”Pungkas Slamet Widodo. (Ts-red))
Jakarta-cakranusantara.net| Investigasi merupakan salah satu strategi atau cara seseorang ataupun sekelompok wartawan dalam mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk mengetahui secara persis, detail, dan mendalam tentang suatu gejala, fenomena, fakta, kejadian, dan/ atau perkara.
Dalam implementasi di lapangan, investigasi dapat berbentuk peliputan terbuka, dapat juga dilakukan secara tertutup atau rahasia.
Untuk yang terakhir ini, umumnya dilakukan oleh para jurnalis senior dan terlatih, karena resiko yang dihadapi umumnya cukup tinggi.
Tindak pidana korupsi (Tipikor) adalah salah satu obyek liputan yang cukup beresiko. Hal ini umumnya disebabkan oleh kesulitan mendapatkan narasumber yang dengan terbuka dan sukarela memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam pengungkapan kasus tipikor.
Perlawanan dari para terduga pelaku Tipikor yang di Investigasi tidak jarang dilakukan dengan tindak pidana kekerasan, pengancaman, dan bahkan pembunuhan terhadap wartawan yang melakukan investigasi.
Unsur-unsur tindak (delik) pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [1]. Kedua pasal itu selengkapnya berbunyi sebagaimana berikut;
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.” (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999).
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.” (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999)
Merujuk kepada Firman Wijaya, unsur-unsur delik pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 UU PTPK tersebut sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Sementara itu, unsur delik pidana yang termasuk kategori korupsi sebagaimana pada pasal 3 UU PTPK, adalah:
1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan wewengan dan jabatan;
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Bagi seorang jurnalis, penting sekali artinya memahami pengertian unsur-unsur delik atau tindak pidana korupsi, antara lain untuk:
1. Untuk menyusun analisis awal dugaan adanya tipikor;
2. Dapat menguraikan perbuatan orang (orang-orang) yang diduga telah melakukan tipikor;
3. Merancang dan menyusun pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, pakar, para pihak terkait, dan orang/pihak yang diduga melakukan tipikor;
4. Menuntun seorang jurnalis/investigator dalam melakukan tugas investigasi;
5. Menyusun laporan hasil investigasi, baik dalam bentuk jurnal, essay, features, maupun hard-news, baik berbentuk karya tulis, karya foto, karya video, maupun pesan audio;
6. Membangun argumentasi ketika menghadapi pernyataan dan pertanyaan kritis, maupun komplain dari pihak-pihak tertentu.
Sebagaimana telah disinggung di atas tadi bahwa kegiatan investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi memiliki konsekwensi dan resiko yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan peliputan lainnya. Untuk itu, seyogyanya para wartawan mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan setiap aktivitas kewartawanan, teristimewa pada obyek liputan yang memiliki resiko besar.
Peraturan perundangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis Indonesia dalam melakukan tugas-tugasnya sudah cukup memadai. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4- tahun 1999 tentang Pers sangat tegas menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” [2].
Pelarangan wartawan atau jurnalis untuk melakukan peliputan terkait kejadian, peristiwa, fakta, dan fenomena di masyarakat dan dimanapun di negeri ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Yang dimaksud penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan/ atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Lagi, dalam pasal 4 ayat (3), jelas ditegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Jika terjadi pelarangan, penghambatan, bahkan hanya berbentuk teguran untuk tidak melakukan peliputan, maka pihak-pihak yang menghambat wartawan melakukan tugasnya itu dapat diproses secara hukum. Mereka ibarat virus Corona yang sangat berbahaya, yang dengan ganasnya menggerogoti kehidupan demokrasi di negeri ini.
Sebagai saran yang cukup baik bagi para wartawan, khususnya jurnalis investigasi, sebaiknya Anda cetak (print-out) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan bawa serta kemanapun di saat liputan. Jika ada oknum petugas, warga masyarakat, atau aparat yang melakukan pelarangan atau penghambatan dalam peliputan, maka bacakan saja Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 itu, dan jelaskan isi Pasal 4 ayat (2) dan (3), serta Pasal 1 ayat (8) yang terkait dengan kata ‘penyensoran’. Kita juga perlu melakukan edukasi terhadap aparat, petugas, warga, dan siapapun dimanapun tentang Pasal 18 UU Pers ini.
Selain itu, perlu juga dibudayakan sebuah pola kerja yang mendahulukan keselamatan dan kesehatan kerja dalam peliputan, terutama terhadap hal-hal yang beresiko tinggi seperti investigasi tipikor. Kerjasama dengan rekan sekerja, rekan sejawat, kerja dalam team, serta pelibatan pihak berwenang di wilayah peliputan sangat dianjurkan. Dengan demikian, kerja-kerja jurnalisme yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan terjaga keselamatan diri para peliput-investigasi tipikornya.
Boyolali-cakranusantara.net| Kegiatan rekrutmen penerimaan Prajurit TNI AD sumber santri dan lintas agama kembali disosialisasikan oleh Kodim 0724/Boyolali.
Sosialisasi rekrutmen penerimaan Prajurit TNI AD khusus jalur Lintas Agama putra putri pemeluk agama Kristen yang digelar di SMA Kanisius Mojosongo Desa Tegalmulyo RT 01 RW 13 Desa Mojosongo Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Perwira Seksi Personalia (Pasipers) Kodim 0724/Boyolali Kapten Cpm Ismadi mengatakan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan memberikan informasi tentang dibukanya rekrutmen prajurit TNI–AD khusus para santri dan juga lintas agama. Sabtu (5/2/2022).
Sosialisasi penerimaan Prajurit TNI AD khusus sumber santri dan lintas agama ini merupakan bagian kampanye kreatif rekrutmen prajurit untuk Tamtama dan Bintara PK TA. 2022.
“Tentunya ini merupakan kabar gembira untuk para santri dan lintas agama yang saat ini menjadi salah satu prioritas jalur masuk sebagai anggota militer, tetapi tentunya rekrutmen harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan,”katanya.
Untuk itu kita mesti mempersiapkan diri dari awal dengan melatih diri baik fisik maupun mental. Dan itu akan menjadi kebanggaan tersendiri apabila nantinya sudah sukses dinyatakan lulus menjadi seorang Prajurit TNI,”imbuhnya.
Kapten Cpm Ismadi juga menyampaikan bahwa perlu diketahui bahwa dalam kepemimpinan Bapak KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, beliau membuat program baru tentang rekrutmen penerimaan calon Prajurit TNI AD melalui jalur Lintas Agama.
Adapun kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan minat dari para siswa-siswi untuk berkarier di dunia Militer setelah lulus sekolah nanti dan tentunya harus memenuhi kriteria. Sementara itu Kepala Sekolah SMA Kanisius Melania Sri Rahayu sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas program tersebut.
Dia mengucapkan terima kasih baik kepada Kodim 0724/ Boyolali dan Koramil Mojosongo serta pak Babinsa atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dimana sudah memberi kesempatan kepada putra putri kami, untuk bisa mendarmabaktikan dan berjuang membela nusa dan bangsa dengan menjadi prajurit TNI-AD.
“Kami juga berharap program yang sangat bagus tersebut bisa terus dilaksanakan secara berkesinambungan,“ungkapnya.
Pati-cakranusantara.net| Satlantas Polres Pati Polda Jateng tindak tegas bagi truk bermuatan ODOL (Over Dimension Over Load) yang melintas di jalan lingkar selatan dan sekitarnya.
Pasalnya ODOL dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, selain itu juga bisa mempercepat kerusakan jalan, sehingga bisa mengakibatkan besarnya kerugian Negara.
Data yang dihimpun media ini, Kasat Lantas Polres Pati AKP Adis Dani Garta. S.I.K., M.H., mengatakan, Jika pelanggaran ODOL pada angkutan barang di Wilayah Hukum Polres Pati sudah menjadi permasalahan yang sangat serius.
“Pengertian ODOL sendiri, Over Dimension adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan yang tidak sesuai dengan standar produksi dengan ketentuan peraturan, sedangkan Over Load adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang sudah ditetapkan.”tutur Kasatlantas.
Satlantas Polres Pati mulai menertibkan kendaraan bermuatan barang yang hingga Over Load, di sepanjang jalan Lingkar Selatan, dan itu tidak menutup kemungkinan melebar se kawasan Hukum Polres Pati, bilamana mendapati muatan yang over load akan kita hentikan dan kita periksa, bila terjadi pelanggaran akan langsung kita tindak, berupa tilang,”tegas Kasatlantas Polres Pati.
Giat ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, serta menjalankan ST Kapolri Nomor:ST/223/l/HUK/6.6/2022 tentang langkah-langkah dalam menangani pelanggaran angkutan barang dalam kondisi ODOL, demi menghindari kecelakaan seperti yang terjadi di Simpang Rampak, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jum’at (27/01/2022),”ujar Kasat Lantas.
PATI-cakranusantara.net| Pembongkaran bangunan Lokalisasi Lorok Indah (LI) turut Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati diwarnai insiden tidak sedap. Pasalnya, saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) sejumlah masa datang di lokasi tersebut.
Hal ini diketahui, ketika video berdurasi 1 menit 36 detik beredar. Nampak terlihat sosok yang diduga putra Kyai besar muncul di tengah pembongkaran salah satu bangunan. Ini terlihat diantara puing-puing bangunan yang tengah di robohkan petugas gabungan. Pada Kamis Siang (3/2/2022).
Kedatangan seorang putra Kyai dengan sejumlah pengawal berseragam Patriot Garuda Nusantara (PGN) bermaksud melakukan penghentian pembongkaran.
Nampak dalam video tersebut, putra Kyai itu memberikan komando kepada sejumlah pengawalnya. Tak hanya memberikan komando kepada pengawalnya, ditengarahi putra Kyai itu juga memegang senjata tajam jenis keris.
Dalam video tersebut jelas terlihat jenis keris di keluarkan dari sarungnya. Dan dilanjutkan mendekati alat berat yang tengah membongkar bangunan.
Kasatpol PP Pati Sugiono, saat dimintai konfirmasi atas kejadian tersebut tidak menampik dan membenarkan. Kejadian itu sekitar pukul 14.00 Wib, datang sejumlah orang yang menggunakan seragam PGN dan terlihat salah satu orang membawa senjata tajam jenis keris.
“Saat itu kami sedang melakukan pembongkaran di tempat saudara Musyafak. Dengan tiba-tiba muncul sejumlah orang berseragam dengan bertuliskan PGN mendekati alat berat bermaksud menghentikan kegiatan pembongkaran. Setelah kami dekati orang tersebut di tengarahi bernama Gus Nova Putranya Gus Nuril,”ujar Sugiono Kasat Pol PP.
Menurutnya, bangunan bekas lokalisasi itu sudah di wakafkan ke Pondok Annuriyah Soko Tunggal milik Kyai H. Nuril Arifin Husein. Mba., yang akrab di panggil Gus Nuril namun belum mempunyai legalitas yang jelas.
Sebelum membongkar bangunan, para petugas yang didampingi tokoh agama dari Pengurus Cabang Nahdhlatul Ulama (PCNU) Pati Gus Yusuf dan Gus Itqon Ketua GP Ansor berusaha melakukan komunikasi dengan menemui Musafak selaku pemilik bangunan itu, pertemuan ini mendapat respon baik.
“Pak Musafak sudah bilang pasrah saja, dan beliau berkata saya lahir tak punya apa-apa dan meninggal pun tak bawa apa-apa, semua saya kembalikan ke Alloh saja. Dengan ucapan pak Musafak seperti itu yang disampaikan ke kami, akhirnya kita melakukan pembongkaran,”tuturnya.
Selang beberapa jam kemudian, ada salah satu orang yang menghubungi Gus Nuril melalui telepon. Dengan tiba-tiba salah satu orang tersebut memberikan teleponnya ke Kasat Pol PP Sugiono untuk bicara dengan Gus Nuril. Dari pembicaraan via telepon antara Gus Nuril dengan Kasat Pol PP yang di besarkan volumenya jelas terdengar jika Gus Nuril meminta bangunan induk yang depan jangan di bongkar dulu.
Lebih lanjut, beberapa lama kemudian Bupati Pati Haryanto menerima telepon dari Gus Nuril. Jika dilihat dalam percakapan tersebut, kedua belah pihak sudah bersepakat untuk tidak membongkar bangunan induk. Yakni bangunan yang berada didepan sambil nunggu waktu lebih lanjut.
“Atas dasar perintah pak Bupati, Kami tetap melanjutkan pembongkaran bangunan yang telah dikomunikasikan dengan Gus Nuril. Pak Bupati menyampaikan bangunan yang ada didepan jangan di bongkar dulu, sambil menunggu konsolidasi dengan Gus Nuril seminggu lagi,”terangnya.
Namun, ketika pembongkaran belum berakhir, tiba-tiba Gus Nova salah satu putra Gus Nuril tiba di lokasi dan berniat menghentikan pembongkaran. Melihat suasana agak ricuh, Bupati Pati Haryanto yang di dampingi Kasatpol PP langsung bergegas menemui Gus Nova yang saat itu membawa keris.
“Dijelaskan pak Bupati, Saya sudah ada komunikasi dengan Abah Nuril, dan tadi sepakat untuk tidak membongkar bangunan utama saja sesuai kesepakatan,”terang Sugiono menirukan jawaban Bupati Pati Haryanto saat menemui Gus Nova.
Menanggapi hal itu, Ketua GP Ansor Itqonul Hakim sangat menyayangkan kejadian tersebut. Ini jelas memperlihatkan sebuah arogansi yang sebenarnya tidak perlu dilakukan.
“Ini kan terkait dengan peraturan, masak ya seperti itu. Harusnya memberikan contoh yang baik jangan seperti itulah, mungkin bisa di rembuk secara baik,”tandas pria yang akrab di panggil Gus Itgon kepada wartawan.
Pati-cakranusantara.net| Pekerjaan bangunan irigasi turut Waduk Seloromo, Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang dikerjakan PT SAP masih tahap pekerjaan hingga pergantian tahun. Juga memakai Bamper Laskar Penjawi Nusantara.
Sangat disayangkan pembangunan saluran air dengan menggunakan anggaran 19 Milyar diduga dijadikan ajang permainan oleh pelaksana proyek. Pasalnya pembangunan saluran air yang dikerjakan oleh PT SAP masuk di wilayah Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo tanpa dilengkapi papan proyek.
Data yang dihimpun awak media ini, Sudarno Plt DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Pati saat dikonfirmasi tim awak media mengatakan, DPUPR belum ada pekerjaan. Kalaupun masih ada pekerjaan mungkin pekerjaan ditahun 2021 yang belum selesai,”katanya, (31/01/2022).
Sementara wakil mandor proyek PT SAP saat di konfirmasi terkait pekerjaan langsung menelpon orang kantor, Tian tidak mengelak proyek itu dari PUPR BBWS Pamali Juana, Ironisnya orang kantor itu menyebutkan jika ingin lebih jelas terkait proyek silahkan kordinasi saja dengan Laskar penjawi.”jawabnya.
Laskar Penjawi Nusantara sendiri saat dikonfirmasi di kantornya Ketua Umum (Ketum) Suwar menyampaikan, jika itu tidaklah benar, karena selama tahun 2022 ini saya tidak pernah mengetahui hal itu, apalagi pekerjaan yang ada di Desa Pegandan saya malah tidak tau sama sekali mas,”jawabnya.