Penggabungan BUMN Pelindo Tingkatkan Daya Saing

Oktober, 14, 21

Manggarai – Presiden Joko Widodo meresmikan penggabungan atau merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis, 14 Oktober 2021.

Penggabungan BUMN ini diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain.”Hari ini alhamdulillah tadi sudah sampaikan Dirut Pelindo, Pak Arif, sudah terjadi Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV menjadi PT Pelindo atau PT Pelabuhan Indonesia.

Apa yang ingin kita harapkan dari sini? Yang pertama sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Artinya daya saing kita, competitiveness kita kan jadi lebih baik,”ujar Presiden dalam sambutannya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar segera dicarikan mitra yang memiliki jaringan yang luas sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Dengan demikian, produk-produk dan barang-barang Indonesia bisa menjelajah dan masuk ke rantai pasok global.

Menurut Presiden, saat ini biaya logistik di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Biaya logistik di Indonesia masih sekitar 23 persen, sedangkan negara-negara tetangga hanya lebih kurang 12 persen. “Artinya, ada yang tidak efisien di negara kita.

Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur, baik itu jalan, baik itu pelabuhan, baik itu airport, karena kita ingin produk-produk kita, barang-barang kita bisa bersaing kalau kita adu kompetisi dengan produk-produk negara lain,” jelasnya.

Penggabungan BUMN pelabuhan ini sendiri telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tujuh tahun yang lalu. Pada 1 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Presiden pun mengapresiasi Menteri BUMN beserta jajarannya yang telah berhasil mewujudkan penggabungan BUMN kepelabuhanan tersebut. Kepala Negara berharap, penggabungan ini akan menjadikan Pelindo menjadi sebuah kekuatan besar dan bisa diikuti oleh BUMN lainnya.

“Nanti akan menjadi sebuah kekuatan besar, tadi sudah disampaikan akan masuk ke 8 besar dunia, inilah yang kita harapkan. Nanti perusahaan-perusahaan yang lain juga seperti itu. Jangan sampai kecil-kecil bertebaran sehingga kekuatannya menjadi minim, baik dari sisi keuangan, modal. Kalau bergabung seperti ini, kekuatannya akan menjadi gede,”tandasnya.

Dalam laporannya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono menyebut bahwa merger Pelindo akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs.

“Penggabungan ini juga menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan leverage, dan memperkuat permodalan perusahaan,”ujar Arif.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

(jr’/red)

Presiden Tinjau Aktivitas Bongkar Muatan di Terminal Multipurpose Wae Kelambu di NTT

Oktober, 14, 21

NTT – Tiba di Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Tanah Naga Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis pagi 14 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung menuju tempat aktivitas bongkar muatan kapal dengan menggunakan golf cart.

Saat meninjau, tampak Presiden memperhatikan proses bongkar muatan tersebut. Presiden juga berbincang dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono.

Selesai meninjau, Presiden dan Ibu Iriana menuju acara utama, yaitu peresmian penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Wae Kelambu.

Turut hadir mendampingi saat peninjauan antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

(jr’/Red)

Presiden akan Resmikan Penataan Sejumlah Infrastruktur di NTT

Oktober, 14, 21

Jakarta – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) guna melakukan kunjungan kerja selakigus peresmian Infrastruktur, pada Kamis, 14 Oktober 2021.

Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden bersama rombongan terbatas lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.35 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Presiden akan menuju Kabupaten Manggarai Barat untuk meresmikan penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo.

Setelah itu, Presiden akan menuju Puncak Waringin, Kabupaten Manggarai Barat, untuk meresmikan penataan Kawasan Pucak Waringin, penataan Kawasan Goa Batu Cermin, dan peningkatan delapan ruas jalan di Labuan Bajo.

Pada sore harinya, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dijadwalkan akan menuju Bandar Udara Internasional Komodo, untuk lepas landas kembali ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara dalam penerbangan menuju ke Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin.

(jr’/red)

Menyabut HUT Ke-58, Koharmatau Gelar Bakti Sosial

Oktober, 14, 21

Bandung – Koharmatau : Sebagai salah satu Komando Utama TNI Angkatan Udara, Koharmatau tidak bisa tinggal diam melihat kondisi masyarakat yang terdampak pandemi yang hingga kini belum kunjung usai.

Oleh karenanya, meskipun tugas dan tanggung jawab yang demikian padatnya, Koharmatau tetap berusaha meluangkan waktu untuk memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar sebagaimana mestinya.

Hal ini disampaikan oleh Komandan Koharmatau, Marsda TNI Tri Suryono dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Wadan Koharmatau, Marsma TNI Tri Korjawan Eko Istiarto, S.Sos., mengawali bakti sosial penyerahan sembako secara simbolis kepada Pesantren Yayasan Qur’an Lum’atul Bayal Al-Jariyah (YQLBA), anggota Koharmatau dan masyarakat umum yang membutuhkan, Kamis (14/10/2021).

Bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan ke-58 Hari Ulang Tahun Koharmatau tahun 2021, yang pada hakekatnya merupakan bentuk kepedulian sekaligus bakti Koharmatau kepada masyarakat umum yang bermukim di sekitar lingkungan Koharmatau.

Saya berharap, pembagian sembako yang kita laksanakan bersama BRI Cabang Asia Afrika Bandung ini, dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

Semoga wabah Covid-19 ini segera berakhir, sehingga kita semua dapat beraktifitas normal kembali dan ekonomi masyarakat bisa kembali normal seperti sedia kala,”Tutup Dankoharmatau.

(Pen Koharmatau/Red)

Koharmatau Juara 1 Tiga Kali Berturut-Turut Festival Band TNI AU

Oktober, 13, 21

Bandung – Personel TNI Angkatan Udara yang bertugas menjaga kedaulatan Negara di udara, ternyata tidak hanya pandai memelihara, merawat, serta mengoperasikan Alutsista Udara, tetapi juga pandai memainkan alat musik dan olah vokal.

Terbukti Festival Band yang diselenggarakan TNI Angkatan Udara setahun sekali berhasil menunjukkan kreatifitas dan bakat yang dimiliki anggota TNI AU.

Ajang bergengsi yang digelar Mabesau ini selanjutnya dimanfaatkan oleh satuan jajaran TNI Angkatan Udara, untuk mengadu kemampuan para prajuritnya dalam bidang seni tarik suara, maupun dalam memainkan alat musik.

Festival Band TNI Angkatan Udara tahun 2021, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Suharnoko Harbani, Denma Mabesau, Cilangkap, disaksikan langsung oleh Irjenau, Koorsahli Kasau, Aspotdirga Kasau, Askomlek Kasau, Waasrena Kasau, Waasintel Kasau, Waasops Kasau, Waaslog Kasau, Wadankoharmatau, Wadankorpaskhas, dan para Kepala Dinas di jajaran Mabesau.

Prajurit Koharmatau gabungan perwira, bintara dan tamtama yang tergabung dalam “Zero Four Band” Koharmatau, yang kesehariannya bertugas memelihara dan merawat Alutsista milik TNI Angkatan Udara, juga memiliki kemampuan dan berbakat dalam memainkan alat musik serta olah vokal dengan sempurna, terbukti mampu tampil maksimal meraih Juara pertama pada Festival Band TNI Angkatan Udara Tahun 2021.

Dalam Festival merebut Piala Bergilir Kasau ini, ada kategori juara grup dan lima kategori perorangan yang menjadi penilai pemenang yaitu penilaian The best Vokalis, The best Gitaris, The best Keyboardist, The Best Bassist, dan The Best Drummer.“Zero Four Band” Koharmatau keluar sebagai Juara pertama kategori grup dan juara kategori perorangan yaitu The Best Bassist dan The best Keyboardist.

Tahun ini merupakan prestasi ketiga kali berturut-turut bagi “Zero Four Band” Koharmatau, setelah Festival Band TNI Angkatan Udara tahun 2019 dan 2020 lalu, dan kini satu langkah lagi Piala Bergilir Kasau telah menjadi Milik Koharmatau.

Festival Band TNI Angkatan Udara merupakan upaya menumbuhkan kreatifitas dan mengembangkan bakat seni, khususnya seni musik dan vokal para personel TNI AU yang selama ini masih belum sepenuhnya terwadahi.

Hal tersebut dikatakan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo S.E., M.P.P., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsda TNI A. Gustaf Brugman, M.Si (Han), saat membuka acara Festival Band TNI Angkatan Udara tahun 2021 di Gedung Serbaguna Suharnoko Harbani, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur. Selasa (12/10/2021).

(Pen Koharmatau)

Rangkaian Peringatan HUT TNI ke-76, Kodim 0726/Sukoharjo Gelar Pameran UMKM Bangkit 2021

Oktober, 13, 21

Sukoharjo – Dalam rangka HUT TNI Ke- 76 Tahun 2021, Kodim 072/Sukoharjo menggelar Pameran UMKM Bangkit 2021 bertempat di Kawasan Centra Niaga Terpadu The Park Mall Solo Baru Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, yang melibatkan melibatkan 39 peserta pameran UMKM, Rabu (13/10/21).

Kegiatan pameran dibuka oleh Kolonel Inf Rudy Saladin (Danrem 074/Wrt) pada pukul 10.00 wib dengan tetap mengedepankan Protokol kesehatan dikaitkan dengan masih berlangsungnya PPKM level 2 di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Hadir Letkol Inf Agus Adhy Darmawan, S.I.P, M.I.Pol (Dandim 0726/Sukoharjo) selaku tuan rumah kegiatan, Letkol Inf Muh. Fuad (Kasbrigif 6/2 Kostrad), AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, S.I.K, M.Pict, M.Krim (Kapolres Sukoharjo), Widodo SH.MH (Sekda Kabupaten Sukoharjo mewakili Bupati Sukoharjo), Iwan Darmawan, SH (Kasi Barang Bukti dan Barang rampasan mewakili Plt Kajari Sukoharjo), Iwan Setiono,S.STP.MH( Kadin Disdag Kop UMKM).

Turut hadir Mayor Cpl Purwanto (Kasi Ter Grup 2 Kopassus), Para Pasi dan Danramil jajaran Kodim 0726/Sukoharjo, AKP Dodiawan,S.S.H.,S.IK. (Kapolsek Grogol), Lettu Inf Warmu ( Mewakili Danyonif MR 413/Bremoro) serta Dani Yonanes (Direktur Marketing The Park Solo Baru).

Dalam sambutannya Bupati Sukoharjo yang diwakili oleh Widodo SH.MH (Sekda Kabupaten Sukoharjo mewakili Bupati Sukoharjo) menyampaikan bahwa Pameran UMKM tahun 2021 dalam rangka HUT TNI ke 76 bekerja sama dengan para pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dan perkembangan teknologi, terutama dalam memanfaatkan teknologi bisnis di era New Normal, perkembangan teknologi sangat pesat itu kalau UMKM ingin maju harus bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga produknya bisa menembus pasar modern.

Juga dikatan bahwa pelaksanaan pameran ini selaras dengan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yaitu meramaikan kembali fungsi Gedung Graha Wijaya setiap hari Jumat sampai dengan Minggu melalui kegiatan pasar berbagai produk UMKM Sukoharjo, selanjutnya saya berharap sinergitas TNI, Polri untuk mendukung perkembangan pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo agar dapat bangkit, sehingga membangkitkan semangat pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya pameran ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi UMKM agar lebih produktif menunjukkan karyanya.

Bupati juga berpesan agar kegiatan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, karena masa pandemi yang belum berakhir. ” Saya sangat bangga dan terkesan dengan semangat dan antusiasme para UMKM yang masih tetap di tengah badai yang menghantam di semua sektor namun usaha tetap semangat dan tetap untuk berinovasi agar UMKM dan perekonomian bangkit kembali,” tukas bapak Widodo SH.MH mewakili Bupati menutup amanatnya.

Sementara itu Kolonel Inf Rudy Saladin, MA (Danrem 074/Wrt) mengapresiasi pameran UMKM yang diselenggarakan oleh Kodim 0726/Sukoharjo, selain sebagai rangkaian HUT ke 76 TNI kegiatan ini juga upaya mendukung program pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi dan kebangkitan ekonomi nasional melalui promosi dan kolaborasi dengan UMKM sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan.

” Saya meyakini melalui kegiatan semacam ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga dapat menggali potensi sektor perekonomian untuk selalu konsisten mengembangkan UMKM sebagai sektor ekonomi kreatif sehingga dapat menambah roda pendapatan daerah di Kab. Sukoharjo,”tukas Danrem.

“Selain itu dalam pameran UMKM ini diharapkan dapat memberikan suatu motivasi sebagai upaya untuk lebih meningkatkan semangat dan cinta pada produksi dalam negeri,”lanjut Danrem.

Dalam kesempatan tersebut Danrem berpesan kepada para peserta pameran untuk selalu mengobarkan semangat pantang mundur, semangat belajar serta semangat kemandirian dan solidaritas sesama UMKM yang akan menjadikannya tumbuh berkembang meraih kesejahteraan yang didambakan.

Danrem juga mewanti-wanti bahwa saat ini pandemi belum selesai, sehingga kita harus tetap waspada dan untuk yang terlibat dalam pameran ini supaya ditekankan kepada para pengunjung untuk tetap memakai masker serta menggunakan Hand Sanitizer.

” Saya sangat berharap dengan adanya pameran UMKM Bangkit 2021 ini, produk-produk UKM, potensi-potensi UMKM di Kabupaten Sukoharjo ini bisa terangkat dan mulai banyak dikenal oleh publik luas dengan semua produk-produknya, saya juga berharap event-event seperti ini dapat diselenggarakan oleh semua fihak,”kata Agung Nugroho ketua ICSB Kabupaten Sukoharjo, sebuah organisasi perkumpulan UMKM di wilayah Sukoharjo.

Pameran UMKM Bangkit 2021 dalam rangka HUT TNI Ke- 76 Tahun 2021 merupakan bentuk kerja sama antara Kodim 0726/Sukoharjo dengan Diskop dan UMK Kab. Sukoharjo yang bertujuan untuk mengangkat UMKM Kab. Sukoharjo agar perekonomian bisa bangkit.

(Agus Kemplu)

Kasus Dugaan Ayah Perkosa 3 Anak di Luwu Timur, Polri Tak Pernah Khianati Tugas

Oktober, 13, 21

MAKASSAR – Polemik kasus dugaan perkosaan 3 anak oleh ayah kandung di Luwu Timur, Sulawesi Selatan menyita perhatian masyarakat.

Terkait hal itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel), Irjen Pol Merdisyam akhirnya angkat bicara.

Ia menegaskan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak akan pernah mengkhianati tugas pokoknya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.

“Polri tak akan pernah mengkhianati tugas pokoknya di mana Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang tugas pokok Polri, bukan hanya penegakan hukum, tapi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,”ungkap Irjen Pol Merdisyam.

Jenderal bintang dua ini pun menegaskan, bahwa institusi Polri terus mengayomi masyarakat dan itu sudah harga mati dipihak Kepolisian untuk melindungi masyarakat. Termasuk dalam kasus dugaan perkosaan 3 anak di Luwu Timur ini.

“Dari tugas pokok ini, tak hanya pendekatan hukum tapi juga mengayomi masyarakat,”ujar Irjen Pol Merdisyam.

Dijelaskannya lagi, Polri telah bekerja secara maksimal dalam Proses penyelidikan kasus tersebut, dimulai dengan pemeriksaan secara medis dan psikologis ketiga anak yang diduga menjadi korban.

Mereka diperiksa atau Visum Et Repertum bersama dengan ibunya serta petugas P2TP2A Kabupaten Luwu Timur.

Selain itu, dari hasil laporan asesmen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur, tidak ditemukan tanda-tanda trauma dari ketiga anak tersebut kepada ayahnya.

Bahkan, yang terjadi justru sebaliknya, ketiga anak tersebut terlihat sangat dekat dekat dengan ayahnya.

Kata Merdisyam, Kepolisian sudah melakukan visum untuk ketiga terduga korban tersebut sebanyak dua kali. Pertama di Puskesmas Malili dan ke dua di RS Bhayangkara Makassar.

Hasil visum itu menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Alat vital terduga korban juga tidak mengalami kerusakan.

“Visum di Puskesmas Malili tidak ditemukan adanya kerusakan organ intim. Di Bhayangkara juga hasilnya sama dengan visum pertama. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, tidak ada tanda kekerasan seksual,”ujarnya.

Sementara untuk kasus bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya, kata Merdisyam, setidaknya ada bukti dari hasil visum tersebut.

“Jadi kita harus lihat fakta hukum agar masyarakat tidak asal berasumsi,”jelasnya.

Saat divisum, ketiga anak ini juga didampingi oleh ibunya. Kemudian ada Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang turut mendampingi.

Kemudian, lanjut Merdisyam, Polisi juga telah melaksanakan gelar perkara di Polres Luwu Timur dan gelar perkara Khusus di Polda Sulsel dengan kesimpulan menghentikan penyelidikan terhadap laporan tersebut dengan alasan tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana cabul sebagaimana yang dilaporkan.

“Jadi pemberhentian penyelidikan kasus ini sebelumnya, kata Merdisyam, bukan tanpa alasan. Sebab, pihaknya tak menemukan bukti untuk melimpahkan kasus tersebut,”jelas Merdisyam.

Oleh karenanya, lanjut Merdisyam Polri terus menunggu dari pihak keluarga ataupun lainnya terkait dengan pencarian bukti baru dalam kasus ini. Kata dia, pihaknya juga terus bekerja dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.

“Tentu Polri tidak menunggu. Polri dalam hal ini Polres Luwu Timur yang dibantu Polda Sulsel terus menggali kasus yang sebenarnya dengan melihat kasus yang sudah. Ini kan karena dilaporkan, kemudian kami ingin mencari bukti baru atau novum,”kata Merdisyam.

Kendati begitu, Irjen Pol Merdisyam pun meminta masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Saya harap Masyarakat tenang dan mempercayakan sepenuhnya kasus ini dalam penanganan Kepolisian yakinlah Polri bekerja secara Profesional, transparan obyektif dan tak akan pernah mengkhianati tugas pokoknya,”jelas Merdisyam.

(jr’/red)

Kepala Dinsos Pati, Segera Tindak Lanjuti Atas Dugaan Pungli di Kecamatan Winong

Oktober, 12, 21

PATI – Kepala Dinas Sosial (Ka Dinsos) Kabupaten Pati Jawa Tengah buka suara akan adanya dugaan pungli (pungutan liar) dalam penyaluran BPNT di Kecamatan Winong.

Melalui keterangan tertulis Ka Dinsos Kabupaten Pati,Dr. Muhtar, S.IP.,M.M., pihaknya akan segera menindak lanjuti terkait dengan adanya dugaan pungutan uang/ pungutan liar (pungli) sebesar Rp 250/KPM (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah per Keluarga Penerima Manfaat) yang mengalir dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang melibatkan atas nama Camat Kecamatan Winong,Tikno.

“Segera kami tindak lanjuti,”Tegas Dr. Muhtar ,S.IP.M.M., kepada wartawan Selasa (12/10/2021) dalam tulis singkatnya.

Dari Informasi yang mencuat di wilayah Kecamatan Winong, terdapat adanya Pungli sebesar Rp 250 /KPM. Uang itu diambil dari setiap agen pemilik Elektronik-Warung (E-Warung), yang ada di wilayah Kecamatan Winong melalui ketua paguyuban E-Warung.

“Akan segera kita tindak lanjuti dan kita cek untuk mengklarifikasi sesuai dengan ketentuan,”Janjinya.

Disinggung soal konsekuensinya terhadap Camat Winong apabila terbukti terjadi pungli sebesar Rp 250/KPM, Muhtar sendiri enggan memberikan tanggapan.

Diketahui sebelumnya, beredar kabar adanya keluhan dari sejumlah pemilik E-Warung untuk Penyaluran BPNT di wilayah Kecamatan Winong.

Keluhan itu menyusul dengan adanya pungutan uang sejumlah Rp 250/KPM yang dilakukan oleh Ketua Paguyuban yang diperintah oleh Camat. Padahal Camat Winong sendiri baru menjabat sejak Juni 2021 lalu, sementara atas perintah Camat melalui Ketua Paguyuban E-Warung meminta uang dari BPNT mulai Januari 2021 untuk semua agen yang ada di wilayah Kecamatan Winong.

“Camat waktu itu katanya telpon Ketua Paguyuban, lalu disampaikan ke semua agen, untuk mengalokasikan anggaran Rp 250/KPM, dan harus disetorkan ke Camat,”ungkap salah satu agen pemilik E-Warung beberapa waktu lalu (privasi-Red).

(Ar-tim)

UU Pers No 40 Tahun 1999 Yang Perlu di Ketahui Publik

September, 14, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

Menimbang :

a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang- undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip- prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi
sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan
mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

2. Pers wajib melayani Hak Jawab.

3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.

2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

f. mendata perusahaan pers;

3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;

c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.

6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :

a. organisasi pers;

b. perusahaan pers;

c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI

PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut
ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan

di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
PR

Edy Sudibyo

(Documen ini hanya copy paste dari file aslinya, jika terdapat kekurangan kata-kata dalam kalimat yang mungkin karena terhapus, mohon untuk di maklumi).

(Red)

Merugikan Masyarakat, Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Oktober, 12, 21

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas penyelenggara financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) atau biasa dikenal dengan pinjaman online (Pinjol) ilegal yang telah merugikan/ meresahkan masyarakat.

Tindakan tegas tersebut, kata Sigit, juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi), yang memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan Pinjol. Pasalnya, hal itu telah banyak merugikan masyarakat, khususnya di tengah Pandemi.

“Kejahatan Pinjol Ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Pre-emtif, Preventif maupun Represif,”kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/10).

Pelaku kejahatan Pinjol, lanjut Sigit, kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban Pinjol.

“Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,”ujar Sigit.

Ditengah situasi Pandemi, menurut Sigit, penyelenggara Pinjol juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak. Sehingga, warga banyak yang tergiur untuk menggunakan jasa Pinjol ilegal.

Padahal, kata Sigit, Pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya. Yang tambah miris lagi, Sigit menyebut, ada beberapa kasus bunuh diri lantaran tidak mampu bayar bunga besar dari Pinjol ilegal tersebut.

“Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai dengan ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar,”ucap eks Kapolda Banten tersebut.

Untuk diketahui, hingga Oktober 2021, Polri tercatat menerima sebanyak 370 laporan polisi terkait kejahatan Pinjol Ilegal. Dari jumlah itu, 91 diantaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan dan tiga tahap penyidikan.

Oleh karena itu, dari segi Pre-Emtif, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan Pinjol ilegal.

Kemudian, mendorong Kementerian/ Lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi Pinjol Selanjutnya di sisi Preventif, Sigit meminta kepada jajarannya melakukan patroli Siber di media sosial. Berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

“Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan Pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara,”papar Sigit.

Terkait hal ini, Polri telah memiliki kerjasama tentang pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.

(jr’/red)