Menteri Agraria Beri Penghargaan Kinerja Satgas Mafia Tanah Polda Banten

Oktober, 16, 21

Serang – Kerja keras Satgas Mafia Tanah Polda Banten tahun 2021 mendapat apresiasi dari Menteri Agraria. Penghargaan atas kinerja tersebut disampaikan oleh Kakanwil BPN Banten, Rudi Rubijaya pada Rabu (13/10) di Kantor BPN Propinsi Banten yang diterima oleh Dirreskrimum Polda Banten, Kbp Ade Rahmad Idnal.

“Kami sangat bersyukur bahwa kerja keras Satgas Mafia Tanah Polda Banten diapresiasi oleh Menteri Agraria, ini menjadi motivasi luar biasa kepada personel Satgas,”kata Ade.

Pada tahun 2021, Polda Banten berhasil mengungkap 4 kasus mafia tanah. Pertama, Laporan Polisi No. 109 tanggal 23 Maret 2021, Satgas Mafia Tanah melakukan penahanan terhadap MR (55) karena pemalsuan surat berupa girik. Penyidik bahkan menyita ratusan dokumen palsu.

Kasus lainnya, Laporan Polisi No 94 tanggal 3 Maret 2021, dengan tersangka DS (48) yang melakukan pemalsuan dan memasukan keterangan palsu ke dalam AJB dengan penyitaan lebih dari 200 blanko AJB dan AJB palsu.

Ketiga, Laporan Polisi No 215 tanggal 17 Juli 2020, tersangka 3 orang yaitu JS (46), HS (49) dan LJ (61). Ketiga tersangka ditahan karena melakukan pidana pemalsuan dokumen.

“Terhadap ketiga kasus di atas, penyidikan sudah dinyatakan sempurna atau P21,”kata Ade

Terakhir Polda Banten melakukan press conference atas kasus mafia tanah yang dilakukan RT (63) karena melakukan pemalsuan dengan memasukan keterangan palsu ke dalam AJB. Kasus ini mendapat perhatian publik yang besar karena dokumen yang dipalsukan telah ditransaksikan kepada banyak orang, bahkan ada yang sudah terbit sertifikat. “RT masih dalam penahanan di Polda Banten dan berkas perkara sudah dikirim ke kejaksaan,”kata Ade.

Pada bagian akhir, Kabidhumas Polda Banten menyampaikan bahwa Polda Banten akan melakukan tindakan tegas kepada mafia tanah. “Tidak ada ruang bagi mafia tanah untuk melakukan aksi di wilayah Banten, Satgas Mafia Tanah Polda Banten pasti akan segera melakukan tindakan tegas. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi dan perintah Kapolri,”tutup Shinto Silitonga.

(Bidhumas/jr’)

Tahan Bupati Musi Banyuasin, KPK Bertekad Bebaskan NKRI dari Praktik-Praktik Korupsi

Oktober, 16, 21

Jakarta – komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021.

Bahwa KPK telah mengamankan 6 orang pada jumat 15/10 di wilayah Musi Banyuasin Sumsel serta 2 orang di wilayah Jakarta, ujar ketua KPK H Firli Bahuri, sabtu 16/10 sore.

Adapun, kedelapan orang tersebut adalah sebagai berikut: a. DRA Bupati Musi Banyuasin periode 2017 s/d 2022 b. HM Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin c. EU Kabid SDA / PPK Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin d. SUH Swasta e. IF Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin f. MRD Ajudan Bupati. g. BRZ Staf Ahli Bupati h. AF Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR.

Ketua KPK Firli Bahuri juga menuturkan Kronologis Tangkap Tangan pada Jumat tanggal 15 Oktober 2021, bahwasanya Tim KPK menerima informasi akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang disiapkan oleh SUH yang nantinya akan diberikan pada DRA melalui HM dan EU.

Selanjutnya dari data transaksi perbankan diperoleh informasi adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik SUH kepada rekening bank milik salah satu keluarga EU.

Maka, setelah uang tersebut masuk, lalu dilakukan tarik tunai oleh keluarga EU dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada EU.

“EU lalu menyerahkan uang tersebut kepada HM untuk diberikan kepada DRA”.

Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM disalah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba dan ditemukan uang sejumlah Rp270 juta dengan dibungkus kantung plastik, ungkap Firli.

Tim selanjutnya mengamankan EU dan SUH serta pihak terkait lainnya dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan permintaan keterangan.

Dilokasi yang berbeda di wilayah Jakarta, Tim KPK kemudian juga mengamankan DRA disalah satu loby hotel di Jakarta yang selanjutnya DRA dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.

Dari kegiatan ini, Tim KPK selain mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta, juga turut diamankan uang yang ada pada MRD ajudan Bupati Rp1,5 Miliar.

Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka, sbb : a. DRA Bupati Musi Banyuasin periode 2017 s/d 2022. b. HM Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. c. EU Kabid SDA / PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. d. SUH Swasta.

Dalam konstruksi perkara, diduga telah terjadi : bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bantuan Gubernur/ Bangub) diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim;

Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari DRA kepada HM, EU dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim agar dalam proses pelaksanaan lelangnya di rekayasa sedemikian rupa, diantaranya dengan membuat list daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

Selain itu, DRA juga telah menentukan adanya prosentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba yaitu 10 % untuk DRA, 3 % s/d 5 % untuk HM dan 2% s/d 3 % untuk EU serta pihak terkait lainnya, jelas Ketua KPK.

Untuk TA 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Muba, perusahaan milik SUH menjadi pemenang dari 4 paket proyek sbb : a. Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga dengan nilai kontrak Rp2,39 Miliar.

b. Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp4,3 Miliar. c. Peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp3,3 Miliar. d. Normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp9,9 Miliar

Total komitmen fee yang akan diterima oleh DRA dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp2, 6 Miliar, terang Firli Bahuri.

Sebagai realiasi pemberian komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada DRA melalui HM dan EU.

Maka atas perbuatannya tersebut, para Tersangka disangkakan melanggar pasal, sbb :

SUH selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, DRA, HM, dan EU selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Untuk keperluan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 s/d 4 November 2021 di Rutan KPK, sbb : a. DRA ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. b. HM ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. c. EU ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

SUH ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Untuk tetap menjaga dan terhindar dari penyebaran Covid 19 dilingkungan Rutan KPK, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan masing-masing.

KPK berterima kasih atas dukungan masyarakat, pihak Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang turut membantu kelancaran kegiatan tangkap tangan ini.

Sebagai Pejabat publik yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan pembangunan sudah seharusnya memedomani aturan dan prosedur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa. Bukan justru menyalahgunaan kewenangannya untuk mengambil keuntungan pribadi dari pengerjaan proyeknya.

Demikian halnya bagi pihak swasta sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, sudah semestinya menjalankan praktik bisnisnya dengan jujur dan berintegritas, sehingga dapat menghindari praktik-praktik korupsi.

Alhasil pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat dan daya guna yang optimal dalam mendukung perekonomian dan kemakmuran masyarakatnya.

Firli menuturkan, bahwasanya kita ingin wujudkan Indonesia yang adil makmur, cerdas, sejahtera, mudah mencari kerja, Indonesia yang disegani dunia dan Indonesia yang membanggakan rakyatnya.

Untuk itu, kita bertekad terus bekerja keras tanpa lelah untuk membebaskan NKRI dari praktik praktik korupsi. Kita bekerja keras dan akan terus bekerja keras. Siapa saja yang korupsi kita tangkap,”tegas ketua KPK H. Furli Bahuri.

Diduga Galian C Ilegal di Desa Wonosekar Bebas Beroperasi Dengan Mobil Tronton

November, 7, 21

Pati – Kades (Kepala Desa) Wonosekar, kecamatan Gembong, kabupaten Pati, Jawa Tengah sebut saja galian C belum berijin/ Diduga Ilegal yang ada di desanya adalah milik ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati,H. Ali Badrudin, S,E.,

Sebab, Kades Wonosekar, Zaenuri saat dikonfirmasi wartawan via telepon dan pesan singkat WhatsApp (WA) dirinya tidak tau menahu terkait perizinan galian C yang ada di desanya, yang ia tau adalah galian C tersebut dikelola atau milik Ketua DPRD Pati.

“Saya hanya dikasih foto kopian WIUP saja, untuk lebih jelas, silahkan konfirmasi sama pak Ali Badrudin saja karena beliau yang mengelola,”ungkap Zaenuri (Kades Wonosekar) Jum’at (15/10/2021).

Terpisah, Ketua DPRD Pati, H. Ali Badrudin, S,E., ketika diklarifikasi wartawan melalui sambungan telepon Seluler menepis bahwa galian C tak berizin yang ada di desa Wonosekar adalah miliknya.

“Jangan tanya sama saya, kapasitas saya apa, kamu kepinginya apa? Saya tidak menerima hasilnya kok, itu yang mengerjakan anak anak, daripada mereka nganggur gak ada kerjaan,”cetus H. Ali Badrudin.S,E., saat dihubungi Jum’at (15/10/2021).

Tak hanya itu, H. Ali Badrudin bantah bahwa lahan galian C tersebut bukan miliknya dan dirinya juga tidak punya lahan disitu.

“Saya tidak punya lahan disitu kok, ketika izin masih berproses itu bukan urusan saya, kalau mau di tutup ya tutup saja kalau kamu gak ingin teman-teman kamu bekerja,”tegasnya.

edit tambahan link video YouTube Canus Net Minggu (07/11/2021) 21:47 WIB.

(Yd/Ar-tim)

Audensi dan Silaturahmi Kapolda Kepri Bersama PHRI BPD Kepri

Oktober, 15, 21

Batam- Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman,M.Si melaksanakan silaturahmi dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) BPD Kepri di Ruang Kerja Kapolda Kepri, Jumat (14/10/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Kepri, Wakapolda Kepri, PJU Polda Kepri serta Ketua PHRI BPD Kepri dan anggotanya,”Ucap Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S,S.I.K.,M.Si

Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si menjelaskan Kegiatan Silaturahmi ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan kerja sama yang baik kepada pelaku usaha perhotelan maupun restoran untuk menjaga siskamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Kepri ini.

Tetap jaga kesehatan dan tingkatkan imun dengan istirahat yang cukup serta tetap lakukan 5M,”Tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S,S.I.K.,M.Si.

(jr’/red)

Kunjungi Kodam Kasuari, Wapres RI Ma’ruf Amin Olah Raga Bersama

Oktober, 15, 21

Manokwari – Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf Amin beserta istri, Hj Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin beserta rombongan mengunjungi Markas Kodam XVIII/Kasuari dan melaksanakan olah raga bersama di Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Jumat (15/10/2021).

Wapres didampingi Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan beserta unsur Forkopimda Papua Barat lainnya melaksanakan olahraga bersama di Makodam XVIII/Kasuari.

Kapendam XVIII/Kasuari, Kolonel Arm Hendra Pesireron, S.Sos., mengatakan, kedatangan Wapres ke Makodam XVIII/Kasuari ini merupakan salah satu rangkaian kunkernya ke wilayah Manokwari dan ini juga merupakan kunjungan yang pertama kalinya.

Kegiatan olah raga diawali dengan pemanasan dan dilanjutkan dengan jalan sehat bersama mengelilingi komplek Kodam XVIII/Kasuari.

“Kegiatan olahraga ini juga bertujuan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran tubuh serta mempererat tali silaturahmi. Acara olahraga jalan sehat tersebut diakhiri dengan foto bersama dan acara ramah tamah di Kebun Wisata Kasuari Green, Kodam XVIII/Kasuari,”ungkapnya.

Ikut dalam kegiatan ini, Kapolda Papua Barat beserta istri, Kabinda Papua Barat, Kasdam XVIII/Kasuari, para pejabat Kodam dan Polda Papua Barat, Ketua dan Wakil Ketua Persit KCK Daerah XVIII/Kasuari dan Ketua PKK Provinsi Papua Barat.

(Pendam XVIII/Ksr/jr’)

Wapres RI, Ma’ruf Amin Apresiasi Kebun Wisata dan Ketahanan Pangan Kasuari Green Kodam XVIII/Kasuari

Oktober, 15, 21

Manokwari Papua Barat – Disela-sela kunjungan kerjanya ke wilayah Manokwari, Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf Amin beserta istri, Hj Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin beserta rombongan menyambangi Markas Kodam XVIII/Kasuari, di Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Jumat (15/10/2021).

Wapres didampingi Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan beserta unsur Forkopimda Papua Barat berkesempatan untuk meninjau Kebun Wisata dan Ketahanan Pangan “Kasuari Green” Kodam XVIII/Kasuari.

Setelah berjalan santai sepanjang 1,5 Km, Wapres melanjutkan berkeliling Kompleks Makodam menggunakan mobil Jeep Rubicon yang dikemudikan Pangdam. Usai berkeliling melihat pemandangan sekitar Makodam, Wapres mengapresiasi kreativitas Kodam dalam menata dan memanfaatkan lingkungkan.

“Saya merasa senang sekali melihat Kodam XVIII/Kasuari, pertama dari segi letak dan pemandangan ini sangat menyenangkan, memberikan semangat kita untuk bekerja dengan optimal,” tuturnya.

Menurutnya ini suatu bentuk penyiapan tempat yang luar biasa dimana ia melihat ada tempat ibadah yang lengkap baik itu Masjid, Gereja bahkan Pura.

“Ini melambangkan tentang kebhinekaan dalam agama dan kerukunan umat agama”ujarnya.

Wapres juga mengapresiasi adanya kebun percontohan untuk menanam berbagai jenis komoditi sayuran dan buah-buahan di lingkungan Kodam.

“Saya kira ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan untuk pembelajaran bagi masyarakat sehingga kita tidak perlu lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan kalau mungkin bisa untuk daerah lain,” ungkapnya.

Saat melihat budidaya anggrek Wapres juga kagum terhadap langkak Kodam XVIII/Kasuari. “Pengembangan anggrek ini bisa dijadikan model diberbagai Kodam begitu juga Polda lainnya dan tempat lain dan untuk di Papua Barat”ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan dirinya melihat ini sebagai potensi dan dapat dikembangkan untuk menjadi ekspor.

“Ini agar terus dikembangkan, dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa dan juga untuk kontribusi kita dalam membangun kesejahteraan umat manusia ditingkat global,” kata Wapres.

ia juga mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan karena melihat alam di Papua Barat yang indah dan sebagai anugerah bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres berkesempatan menandatangani prasasti Kebun Wisata dan Ketahanan Pangan “Kasuari Green” Kodam XVIII/Kasuari dan dilanjutkan penanaman pohon bersama Ibu Wapres.

Ikut dalam kegiatan ini, Kapolda Papua Barat beserta istri, Kabinda Papua Barat, Kasdam XVIII/Kasuari, Komandan Lantamal XIV Sorong, Laksma TNI Imam Musani, S.E.M.Si,.M.Tr.Opsla, para pejabat Kodam dan Polda Papua Barat, Ketua dan Wakil Ketua Persit KCK Daerah XVIII/Kasuari dan Ketua PKK Provinsi Papua Barat.

(Pendam XVIII/Ksr/jr’)

DPP AWPI Berkunjung ke DPC Pati, Ini Tujuannya

Oktober, 14, 21

PATI – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPP AWPI) Berkunjung ke DPC AWPI (Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia) Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Dalam kunjungan kerja Ketum (Ketua Umum) AWPI, Ir. Dedi Nadiyanto demi memantabkan sekaligus memberikan sedikit wawasan kepada wartawan yang tergabung di AWPI menuju Wartawan Profesional di berbagai tempat di Wilayah Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah (DPD Jateng).

Di eks Karesidenan Pati, pertemuan dipusatkan di Kota Pati, diantaranya perwakilan Kabupaten Rembang, kabupaten Kudus dan kabupaten Jepara turut datang ke Kota Pati guna menghadiri undangan dari Ketum AWPI di Caffe Syeh Jangkung 79 Pati, acara di laksanakan Kamis (14/10/2021) pukul 12:30 WIB (Waktu Indonesia Barat).

Selain Ketum AWPI hadir juga Bendahara Umum (Bendum) DPP AWPI “Jakarta” “Sang Bendahara yang Cantik dan semox-foto baju biru”,Ni Dewi Atikah yang juga mantan pramugari.

Pelaksanaan Acara dipandu langsung dan dibuka oleh wakil ketua DPC Pati “Sang Arjunanya DPC AWPI PATI”,Muryanto, Susunan acara dibuat ringkas yang dibuka dengan lafadz Bismillahirrahmanirrahim.

Di lanjut, sambutan Ketua DPC AWPI Pati Sumadi, S Ag. Dalam sambutanya Sumadi mengucapkan banyak terima kasih banyak atas kedatangan Ketum dan Bendum Pusat yang sudah datang ke Kota Pati.

“terima kasih banyak atas kehadirannya di Pati dan mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyambutam kami, karena jujur tempat dan makanan ini gratis semua, karena ada donatur yakni pemilik tempat ini dan juga ada donatur lagi yang tidak mau disebut namanya,”sambutnya.

Ketum kita Ir. Dedi Nadiyanto patut kita banggakan karena beliau adalah salah satu pendiri Dewan Pers dan juga salah satu tokoh pembuat Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,”imbuhnya.

Di tambahkan Ketum AWPI Ir. Nadiyanto menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kekompakan DPC AWPI Pati.

“Saya sangat mengapresiasi AWPI Cabang Pati karena kekompakannya yang luar biasa dan baru DPC Pati yang mempunyai perusahaan Pers hingga puluhan perusahaan, saya sempat kaget dan tidak percaya namun hari ini dibuktikan lagi kekompakanya, ini bisa menjadi percontohan DPC pada kabupaten yang lain, bisa dibilang Pati yang terkompak setelah itu Kabupaten Buru,”ungkap Ketum AWPI.

Dalam sambutanya, Ketum selipkan sedikit pembekalan untuk menjadi wartawan profesional yang disampaikan secara garis besar diantaranya sebagai Jurnalis harus hati-hati jangan sampai menyerang sepihak.

“Dalam menulis berita wartawan harus berhati-hati karena wartawan bukan APH (Aparat Penegak Hukum) tetapi wartawan sebagai juru tulis yang tidak bisa menghakimi/ menjastis seseorang, patuhi kode etik jurnalistik (KEJ) apabila ada penyelewengan jangan langsung menuduh tapi beri kata yang sifatnya Dugaan/ Diduga,”tambahnya.


Kedepan AWPI berencana akan mengadakan sertifikasi wartawan yang tentunya dengan diklat , UKW (Uji Kompetensi Wartawan) yang dilaksanakan Dewan Pers, namun bukanlah syarat mutlak menjadi wartawan dan sertifikasi AWPI juga nantinya sah secara hukum,”pungkasnya.


(Ar-Red)

Bupati Pati di Dampingi Dandim dan Wakapolres Resmi Menutup Program TMMD Tahap III TA. 2021

Oktober, 14, 21

PATI – Bupati Pati H. Haryanto, SH, M.M., M.Si didampingi Dandim 0718/Pati Letkol Czi Adi Ilham Zamani,SE.,MI.,Pol dan Wakapolres Pati Kompol Sumiarta,SH.,MH Kab. Resmi menutup program TMMD Sengkuyung Tahap III TA. 2021 dengan tema “TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri” di Balai Desa Karangawen Kecamatan Tambakromo.

Dalam kesempata tersebut Bupati Pati bersama Dandim 0718/Pati menandatangani naskah penyerahan program TMMD serta pengguntingan pita peresmian sasaran pengecoran jalan di desa Karangawen kecamatan Tambakromo.Kamis,(14/10/2021).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga diserahkan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak covid-19, penyerahan replika kunci rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyerahan 2 paket APD untuk Masjid desa Karangawen.

Membuka sambutannya Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Czi Adi Ilham Zamani,SE.,MI.,Pol mengatakan bahwa kegiatan TMMD dilaksanakan dalam rangka membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah, melaksanakan kegiatan serbuan teritorial, mewujudkan RAK Juang yang tangguh serta meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Kegiatan TMMD dengan tema “Menjadi Wujud Sinergi Membangun Negeri” makna yang terkandung adalah TNI bersama pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan proses percepatan pembangunan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ujar Dandim.

Ia juga menambahkan, kegiatan TMMD sangat dibutuhkan dalam rangka membangun dan memperkokoh jiwa semangat nasionalisme masyarakat untuk menjaga generasi bangsa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid 19.

“Program TMMD ini merupakan wujud bakti TNI, kali ini dilaksanakan di dua tempat yaitu di desa Wedusan kecamatan Dukuhseti dan di desa Karangawen kecamatan Tambakromo dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”pungkasnya.

Sementara itu Bupati Pati H. Haryanto, SH., M.M. M.Si mengapresiasi program TMMD, menurutnya apabila dikerjakan pihak lain dananya tidak akan mencukupi, tapi karena dikerjakan secara bergotong royong dalam program TMMD bisa dirampungkan semuanya.

“Karena melalui TMMD ini dikerjakan secara gotong-royong, bekerjasama semua pihak dalam TMMD sehingga cara kerja efektif, cepat, dan berkualitas sehingga bermanfaat untuk masyarakat,”Terang Bupati.

(Pendim/Red)

TNI-POLRI Alumni AKABRI 89 Bagikan Paket Sembako

Oktober, 14, 21

PATI – Pengabdian 33 tahun TNI-POLRI alumni AKABRI ’89 dengan menggelar kegiatan sosial berupa bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Penyaluran 1000 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 di wilayah kabupaten Pati dari alumni AKABRI 89 diserahkan secara simbolis kepada masyarakat oleh Tim Asistensi Kodam IV/Diponegoro Letkol Inf Ahsanul Haq didampingi Dandim 0718/Pati Letkol Czi Adi Ilham Zamani, SE., M.I.Pol., Bupati Pati H. Haryanto,SH,M.M., M.Si dan WakaPolres Pati Kompol Sumiarta,SH.,MH. Kamis,(14/10/2021).

Bantuan ini merupakan salah satu wujud perhatian dari alumni AKABRI ’89 untuk masyarakat kabupaten Pati ditengah kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini.

Menurut penuturan Letkol Inf Ahsanul Haq yang merupakan salah satu Alumni AKBRI ’89 dan sekarang ini salah satu alumni AKABRI ’89 telah menjabat sebagai Pangdam IV/ Diponegoro yakni Mayjen TNI Rudianto.

Acara penyerahan bantuan sembako secara simbolis tersebut dilaksanakan di desa Karangawen kecamatan Tambakromo kabupaten Pati dan secara serentak di 21 kecamatan di kabupaten Pati.

“Kami dari Alumni AKABRI’89 diperintahkan melaksanakan bakti sosial sebagai wujud nyata yang sudah dicanangkan oleh bapak Panglima TNI,”kata Letkol Ashanul Haq.

“Saya sebagai putra daerah asli Pati , Ora ketango sitik tapi ikut cawe-cawe, saya mewakili alumni AKABRI ’89 menyampaikan sedikit bantuan kepada bapak dan ibu yang nanti diserahkan secara serentak di koramil masing-masing agar tidak ada kerumunan,”sambungnya.

Ia juga menghimbau kepada semua pihak untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan covid-19.

(pendim/Red)

Kunker Wakil Presiden Ke Wilayah Manokwari Bahas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021

Oktober, 14, 21

Manokwari – Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf Amin melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Papua Barat. bahas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021, di gedung PKK, Manokwari, Kamis (14/10/2021).

Papua Barat merupakan provinsi ke tujuh dari Provinsi prioritas tujuan rangkaian kunjungan kerja Wapres.Sebelumnya, kedatangan Wapres beserta istri, Hj Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin dan rombongan menggunakan pesawat khusus Kepresidenan, Boeing 737-400 TNI AU, di Bandara Rendani Manokwari disambut Forkopimda Papua Barat termasuk Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han).,Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., bersama Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si.,Wapres memimpin rapat koordinas dengan Gubernur Papua Barat, bersama Bupati Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan sebagai Kepala Daerah dari lima wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Barat tahun 2021.

Wapres mengatakan bahwa anggaran bukan isu utama karena sesungguhnya anggaran Kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah cukup besar.

“Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama. Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan,”ucapnya.

Wapres meminta agar Gubernur dan seluruh Bupati di wilayah prioritas Papua Barat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.

“Gubernur dan para Bupati diminta agar memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing”.“Tahun 2021 ini tinggal 3 bulan lagi, akan disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di Papua Barat,” ungkapnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut Wapres sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Terkait dengan Inpres percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat Ia menyampaikan telah diatur kebutuhan pendanaan dalam Rencana Aksi dan Quick Wins pada APBN Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua.Secara umum rencana tersebut telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral Kementerian atau Lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

“Pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat pada Tahun Anggaran 2022. Pada APBN TA 2022, untuk pendanaan Rencana Aksi Inpres 9/2020 telah dianggarkan untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,”katanya.

Wapres juga menjelaskan perkembangan terbaru kebijakan afirmasi percepatan pembangunan Papua melalui penyiapan peraturan Pemerintah turunan UU No. 2 Tahun 2021. Kebijakan tersebut mengatur penyusunan regulasi yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi, dan memberi afirmasi, serta melindungi hak dasar OAP.

Selain rapat koordinasi dengan Gubernur dan lima Bupati yang berada di wilayah Papua Barat, Wapres berkesempatan meninjau Pasar Tradisional Arfai, dilanjutkan dengan IMKM dan Droorstop.

Dalam kunjungannya ke wilayah manokwari papua barat,turut mendampingi Wakil Presiden dan Ibu diantaranya Mendagri, Menkopolhukam, Menaker, Menteri KKP, Menteri Koperasi dan UKM serta Bapennas.

(Pendam XVIII/Ksr)