Pihak Ahok Kecewa, Polisi Hentikan Pembongkaran Tembok Diatas Fasum

Oktober, 9, 21

JAKARTA – Tembok setinggi 3 meter yang didirikan tepat diatas jalan umum yang berlokasi di Jalan Kapuk Indah RT 02/ RW 03 Kelurahan Kapuk Muara, telah dieksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada akhir 2018 lalu.

Saat itu eksekusi didampingi oleh ratusan aparat yang berasal dari unsur TNI, Polri, Satpol PP DKI, Sudin P2B serta Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara. Namun usai eksekusi, pihak dari Chandra Gunawan kembali mendirikan tembok tersebut.

Chandra Gunawan cs diketahui telah ditetapkan menjadi tersangka di Subdit Kamneg Polda Metro Jaya dan menjadi tersangka pula di Polres Jakarta Pusat.

Kini tembok beton yang menutupi jalan akses menuju objek tanah sengketa di pergudangan Kapuk Indah, Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara dibongkar kembali oleh pihak keluarga The Tiau Hok alias Ahok yang telah memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara inkrah.

Namun mendapat pelarangan hingga penghentian pembongkaran.Pihak Ahok menyayangkan dan merasa kecewa atas tindakan aparat polsek penjaringan yang datang ke lokasi dan melarang pemilik yang sah dan memiliki SHM yang hendak memanfaatkan lahannya

Menurut keluarga Ahok, Polisi seharusnya tidak boleh melarang pemilik yang sah seolah-olah masih ada sengketa.

Kekecewaan mendalam juga dirasakan Ahok lantaran di pembongkaran yang sebelumnya dan hendak masuk ke lahannya sendiri terus menerus diganggu oleh orang-orang suruhan Chandra Gunawan.

Dia menegaskan seraya meminta polda metro, maupun kabareskrim mau mencari dan menemukan adanya dugaan mafia tanah hingga oknum pemda yang ikut bermain serta oknum aparat yang diduga menjadi beking dalam kasus yang telah menderanya selama kurun waktu belasan tahun tersebut.

Diketahui, saat tindakan eksekusi 2018 lalu, Umar, Juru Sita PN Jakarta Utara mengatakan, pembongkaran tembok dilakukan karena berdiri di atas jalan umum yang merupakan jalur masuk atau akses ke objek sengketa.

“Jadi bunyi amar putusan yakni, memerintahkan membongkar pagar yang berdiri diatas jalan yang menutup akses ke lokasi,”kata Umar di lokasi eksekusi.

Sementara itu penasehat hukum Ahok, Iming Tesalonika mengatakan, meskipun pemilik tanah yang sah adalah The Tiau Hok alias Ahok sudah memenangkan perkara di PN Jakarta Utara pada 24 Oktober 2018 dengan nomor perkara : 19/eks/2018/PN. Jakarta Utara, namun tak semulus yang dibayangkan oleh sang pemilik untuk langsung dapat menempati lahannya

Iming menegaskan bahwa pihak yang tak terima atas putusan PN Jakarta Utara selalu berulah, tembok yang telah dirobohkan hingga rata dengan tanah, beberapa saat kemudian kembali kokoh berdiri seperti semula.

“Yang mendirikan tembok yang telah dirobohkan juru sita telah melecehkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sudah berkekuatan hukum tetap,”kata Iming, Sabtu (17/4/2020).

Sebelumnya, Iming telah mengajukan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Pengawalan kepada Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolres Jakarta Utara, terkait pembongkaran kembali untuk kesekian kalinya tembok yang menutup akses jalan umum di Jalan Kapuk Indah tersebut.

Iming mengungkapkan, sesuai surat perintah Kapolri Nomor: Sprin/512/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 telah dilakukan audit investigasi gabungan dari tim Mabes Polri dan ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani lima laporan polisi tersebut.

Hasil audit investigasi gabungan ditemukan adanya penyimpangan yang diduga dilakukan penyidik, karena tidak melakukan penyitaan terhadap obyek surat yang dipermasalahkan yang diduga palsu.

Selain itu, ujarnya, proses penyidikan juga tidak maksimal dan terindikasi adanya dugaan keberpihakan dari aparat ke kubu Chandra Gunawan cs. Serta, mengarahkan kasusnya ke ranah perdata dimana pelapor melaporkan masalah surat keterangan palsu yang berakibat terbitnya Sertifikat Hak Milik No 1071 atas nama Chandra Gunawan, SHM No 1072 atas nama Bunian Leo dan SHM No 1073 atas nama Andreas Sulaiman.

Lebih jauh dikatakan Iming, pemeriksaan terhadap tersangka Bunian Leo hingga kini belum dilakukan. Untuk tersangka Andreas Sulaiman sampai saat ini pun belum jelas proses penyidikannya.

Diungkapkan oleh Iming, ada banyak kejanggalan yang dituding menyebabkan penyidikan perkara Ahok dengan para tersangka tidak terselesaikan meski sudah ada penetapan tersangka.

Oleh karena itu diminta Kapolres Jakarta Utara maupun Kapolres Jakarta Pusat, untuk memanggil semua penyidik terkait perkara Ahok dan Chandra Gunawan cs.

Penasehat hukum Ahok ini juga meminta Kapolres Jakarta Pusat menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Chandra Gunawan dan kawan- kawan. Apalagi Chandra Gunawan telah menjadi tersangka.

Iming Tesalonika heran dan mengatakan sungguh ajaib Chandra Gunawan dan kawan-kawan yang sudah dinyatakan sebagai tersangka lebih dari satu tahun namun pihak penegak hukum tidak menjemput para tersangka guna di B-A-PIming lantas meminta agar kasus tersebut jangan dibiarkan berlarut larut.

Dirinya menegaskan akan melanjutkan laporan ke Kapolda Metro Jaya, Kapolri hingga ke Presiden jika kasus tersebut tak kunjung tuntas.

Adapun dalam jawaban resmi tertanggal 20 Mei 2016 yang ditanda tangani Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, disebutkan hasil rapat antara Dinas Bina Marga Pemprov DKI dan Dinas Penataan Kota Pemprov DKI area tersebut merupakan peruntukan rencana jalan.

(Beb/rd/red)

Polri Tangkap Pelaku Utama Kerusuhan di Yahukimo Papua

Oktober, 9, 21

JAKARTA— Tim gabungan Polres Yahukimo dan Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi berhasil menangkap Morume Keya Busup yang merupakan pelaku utama penyerangan suku Yali di Yahukimo, Papua.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Mourume merupakan orang yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian. “Ditangkap hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Pukul 03.40 Wit, bertempat di jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo,”kata Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/10).

Selain Mourome Busup, tim gabungan juga berhasil menangkap satu orang lain bernama Beto Ordias. Saat ini, dikatakan Argo, kedua tersangka telah diamankan dan dibawa ke Polres Yahukimo untuk kemudian dilakukan penyidikan lebih mendalam. “Kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Yahukimo,”tandas Argo.

Argo menjelaskan, bahwa Morume Keya Busup merupakan Kepala suku Umum Kimyal yang melakukan penyerangan terhadap suku Yali pada Minggu (3/10).

Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah busur, sembilan anak panah, satu buah kampak, satu unit ponsel, perangkat elektronik dan identitas diri lain milik tersangka.

Pasca peristiwa penyerangan ini, pihak Kepolisian langsung mengamankan 52 orang terduga pelaku penyerangan.

Dan saat ini, sudah 22 orang ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa yang menyebabkan 41 orang luka-luka dan enam orang dipastikan meninggal dunia.

Peristiwa itu diduga dipicu kabar simpang siur alasan meninggalnya mantan Bupati Yahukimo Abock Busup saat tugas ke Jakarta.

Sementara, Abock sendiri ditemukan tak sadar diri di kamar Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat. Pihak Kepolisian menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun obat-obatan. Abock akhirnya dibawa ke RS Meilia Cibubur sekitar pukul 11.00 WIB dan nyawanya tak tertolong.

(jr’/red)

Bareskrim Kerahkan Tim Asistensi Terkait Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Oktober, 9, 21

Jakarta – Bareskrim Polri mengerahkan tim asistensi terkait dengan kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, tim asistensi itu untuk melakukan pendampingan terhadap Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), terkait dengan proses hukum kasus tersebut.

“Hari ini tim asistensi Wasidik Bareskrim, dipimpin Kombes Helfi Assegaf dan tim berangkat ke Polda Sulsel,”kata Argo kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (9/10).

Menurut Argo, tim asistensi Bareskrim Polri tersebut bakal bekerja secara profesional. Bahkan, ditegaskan Argo, apabila nantinya ditemukan bukti baru maka, Polisi bakal kembali membuka perkara tersebut.

Diketahui, Polres Luwu Timur dan Polda Sulsel menghentikan proses penyelidikan kasus itu. Pasalnya, aparat tidak menemukan barang bukti yang kuat terkait dengan perkara tersebut. “Kalau ada bukti baru bisa dibuka kembali,”ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut.

Argo sebelumnya memastikan bahwa penanganan proses hukum mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penghentian kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam hal ini pihak kepolisian sudah melakukan tindaklanjut dari adanya laporan terkait hal itu ke Polres Luwu Timur pada tanggal 9 Oktober 2019.Setelah menerima laporan itu, Polisi mengantas ketiga anak untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum Et Repertum bersama dengan ibunya serta petugas P2TP2A Kabupaten Luwu Timur.

“Hasil pemeriksaan atau visum dengan hasil ketiga anak tersebut tidak ada kelainan dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan,”ucap Argo.

Sementara itu, dari laporan hasil asesamen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya.

“Karena setelah sang ayah datang di kantor P2TP2A ketiga anak tersebut menghampiri dan duduk dipangkuan ayahnya,”ujar Argo.

Selain itu, dalam hasil pemeriksaan Psikologi Puspaga P2TP2A Luwu Timur, ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungan luar cukup baik dan normal. Serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis, dalam pemahaman keagamaan sangat baik termasuk untuk fisik dan mental dalam keadaan sehat.

Argo mengungkapkan, hasil visum di RS Bhayangkara Polda Sulsel tidak ditemukan kelainan terhadap anak perempuan tersebut.

Sementara, anak laki-lakinya tidak ada temuan atau kelainan juga.Setelah melakukan rangkaian prosedur hukum, Polres Luwu Timur pun pada 5 Desember 2019 melakukan gelar perkara. Adapun kesimpulannya adalah menghentikan penyelidikan perkara tersebut.

“Tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan,”ucap Argo.

Sementara, Polda Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2020 juga telah melakukan gelar perkara khusus dengan kesimpulan menghentikan proses penyelidikannya.

(jr’/red)

Bupati Minta Anggota PPDI Kuasai Teknologi Informasi

Oktober, 9, 21

PATI – Bupati Pati Haryanto menghadiri rapat pimpinan pengurus dan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati yang bertempat di ruang Pragola Pati, Sabtu, (9/10).

Bupati Pati Haryanto menyampaikan apresiasi kepada Ketua PPDI kabupaten Pati beserta segenap jajarannya atas terlaksananya Rapim PPDI kali ini.

Utamanya PPDI sebagai moda penggerak lini bawah yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat desa. Dengan demikian melalui RAPIM nantinya dapat semakin memperkuat kelembagaan PPDI.

“Sehingga peran dan fungsinya dapat terlaksana secara maksimal demi peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggotanya terkait penatausahaan keuangan, perencanaan pembangunan, serta tata kelola pemerintah desa,”ujar Bupati.

Selanjutnya Haryanto berpesan disamping aktifdalam organisasi, agar anggota PPDI tetapmenomorsatukan tugas dan peranannya sebagai perangkat desa. Para anggota PPDI harus memiliki semangat dan kedisiplinan tinggi untuk terus belajar mengembangkan kapasitasnya terutama dalam penguasaan teknologi informasi.

“Nantinya dapat semakin mempermudah dalam menjalankan tugas pelayanan ataupun guna mendukung kelancaran tertib administrasi desa,”imbuh Bupati.

Disamping itu, para perangkat desa juga harussecara intensif meningkatan koordinasi serta konsultasi kepada Kepala Desa masing-masing.Sehingga dapat terwujud harmonisasi dalampelaksanaan kinerja pemerintahan desa demimemberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Hal ini menjadi sebuah hal penting yang harusdijunjung tinggi dalam rangka menjaga marwah organisasi agar tetap berjalan sesuai koridor dan ketentuan yang berlaku demi mendukungterwujudnya kontestasi demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Pati.

“Semoga kegiatan RAPIM PPDI dapat berjalan lancar dan bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati,”pungkas Bupati.

(Red)

Pemilik E-Warung Penyaluran BPNT Mengeluh Adanya Pungli

Oktober, 9, 21

PATI – Pemilik Elektronik-Warung (E-Warung) untuk Penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di wilayah Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah mengeluh dengan adanya Dugaan Pungli.

Hal itu menyusul lantaran pihaknya terpaksa harus mengalokasikan uang sebesar Rp 250,00.-(Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang harus diberikan ke Camat.

Berdasarkan data yang dihimpun tim media, Pengalokasian uang sebesar Rp. 250 itu diminta dari semua KPM melalui agen yang ada di wilayah Kecamatan Winong dan disetorkan melalui Ketua paguyuban E-Warung, untuk diberikan ke Camat.

“Camat waktu itu katanya telpon ke Ketua Paguyuban, lalu disampaikan ke semua agen, untuk mengalokasikan anggaran Rp 250/KPM, dan harus disetorkan ke Camat,”Ungkap salah satu pemilik E-Warung dengan nada takut kepada wartawan Jumat (08/10/2021).

Penyetoran uang sebesar Rp. 250/KPM itu bukan hanya berlaku di 1 agen E-Warung saja, namun berlaku untuk semua agen yang ada di Wilayah Kecamatan Winong. Jika dalam 1 agen saja menangani sekitar 100 KPM, apabila dikalikan Rp 250, itu artinya camat sudah mengambil keuntungan sebesar Rp 25 ribu/agen, sementara Camat yang baru menjabat sekitar Juni 2021, namun meminta agar dihitung dari Januari 2021.

“Kalau hitungannya Camat meminta dari Januari, bayangkan jika tiap desa ada 3 sampai 5 agen, di Kecamatan Winong, itu artinya sudah jutaan uang hasil pungutan liar (pungli) yang disetorkan ke Camat,”ujarnya.

Sementara itu Camat Winong,Tikno saat kami konfirmasi Sabtu (09/10/2021) pagi terkait adanya Pungli yang mengatasnamakan Camat menjelaskan,jika semua itu tidak benar hanya saja mulai saya menjabat di Kecamatan Winong di kasih Rp.1.000.000,00.- (Satu Juta Rupiah) oleh Ketua E-Warung, itupun untuk operasional,”jelas singkatnya.

(Ar-tim)

Perpres 93/2021, Luhut Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Oktober, 8, 21

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Perpres itu mengatur tentang Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ada sejumlah pasal yang ditambahkan dan diubah di Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung seperti dilihat detikcom, Jumat (8/10/2021).

Salah satu pasal yang diubah terkait tugas yang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Pasal 1 (1) Dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, Pemerintah menugaskan kepada konsorsium badan usaha milik negara yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

(2) Konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PT Kereta Api Indonesia (Persero);b. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;c. PT Jasa Marga (Persero) Tbk; dand. PT Perkebunan Nusantara VIII.

(3) Konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk perusahaan patungan.

Perpres ini juga menambah ketentuan soal Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin Luhut. Hal itu tertuang dalam Pasal 3A. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3A

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan Komite.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:

a. menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi:

1. perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan/atau

2. penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);

b. menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi:

1. rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk keperluan proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung;

2. pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dalam hal diperlukan, untuk pemenuhan modal proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Perpres ini juga mengubah ketentuan di Pasal 15. Di Perpres sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga yang mengordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kini tugas itu diemban oleh Menko Luhut.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Konsorsium badan usaha milik negara dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai pimpinan Komite dan kementerian/lembaga terkait secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama pembangunan prasarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

(2) Dalam hal terdapat hal penting yang dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan prasarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, Menteri Badan Usaha Milik Negara dapat meminta penyelenggaraan rapat Komite.

Sumber Detik.com

(jr’/red)

Diduga Menggunakan Dana Ghoib, Kades Wuwur Dan TPK Kompak Bungkam

Oktober, 8, 21

Pati – Proyek pembangunan jembatan di Desa Wuwur perbatasan dengan Desa Karaban, Kecamatan Gabus, kabupaten Pati, Jawa Tengah jadi pertanyakan warga masyarakat, diduga menggunakan Dana GHOIB.

Hal itu lantaran anggaran dan sumber anggaran untuk pembangunan jembatan di Desa Wuwur yang menghubungkan antar 2 (dua) Desa tersebut tidak jelas serta tidak ada papan informasi proyek yang terpasang, padahal jembatan sudah dimulai dikerjakan sejak pertengahan September 2021 lalu.

Menanggapi hal itu, sejumlah warga masyarakat Desa Wuwur mencurigai adanya indikasi penyelewengan anggaran karena tidak adanya transparasi.

“Kami malah curiga ada indikasi penyelewengan anggaran, sebab yang kami tau, setiap pengerjaan proyek pasti dipasang papan informasi,”Ungkap salah satu warga Wuwur yang identitasnya minta dirahasiakan.

Tidak hanya itu, warga masyarakat Wuwur menginginkan adanya wujud transparansi pengelolaan anggaran, baik itu Dana Desa (DD),Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu Prov) serta Bantuan Keuangan Kabupaten (Bankeu Kab).

“Jangan anggap selama ini warga diam bukan berarti tidak tahu, sekarang jaman sudah serba canggih, mau akses apa saja gampang,”cetus warga lainya

Sementara itu, Kepala desa (Kades) Wuwur, Agus Santoso, S.P saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu melalui pesan singkat whatsApp (WA) tidak ada respon.

Ironisnya, Hal yang sama juga dilakukan Kepala Dusun (Kadus) yang sekaligus tim pelaksana kegiatan (TPK) Abdul Jabar, tidak ada respon saat di hubungi via WA oleh wartawan.

Hingga berita ini diterbitkan, baik Kades maupun TPK tidak ada jawaban sama sekali alias bungkam secara berjama’ah, dengan demikian patut diduga sudah ada settingan dari Kades dan/ atau yang berkepentingan.

(Tim-red)

Polri Pastikan Penanganan Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur Sesuai Prosedur

Oktober, 8, 21

Jakarta – Polri memastikan bahwa penanganan proses hukum mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penghentian kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono memaparkan kronologi penanganan perkara itu. Mulai dari pihak kepolisian mulai dari tindaklanjut adanya laporan terkait hal itu ke Polres Luwu Timur pada tanggal 9 Oktober 2019.

Setelah menerima laporan itu, Polisi mengantas ketiga anak untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum Et Repertum bersama dengan ibunya serta petugas P2TP2A Kabupaten Luwu Timur.

“Hasil pemeriksaan atau visum dengan hasil ketiga anak tersebut tidak ada kelainan dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan,” kata Argo dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Sementara itu, dari laporan hasil asesamen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya.

“Karena setelah sang ayah datang di kantor P2TP2A ketiga anak tersebut menghampiri dan duduk dipangkuan ayahnya,”ujar Argo.

Selain itu, dalam hasil pemeriksaan Psikologi Puspaga P2TP2A Luwu Timur, ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungan luar cukup baik dan normal. Serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis, dalam pemahaman keagamaan sangat baik termasuk untuk fisik dan mental dalam keadaan sehat.

Argo mengungkapkan, hasil visum di RS Bhayangkara Polda Sulsel tidak ditemukan kelainan terhadap anak perempuan tersebut. Sementara, anak laki-lakinya tidak ada temuan atau kelainan juga.

Setelah melakukan rangkaian prosedur hukum, Polres Luwu Timur pun pada 5 Desember 2019 melakukan gelar perkara. Adapun kesimpulannya adalah menghentikan penyelidikan perkara tersebut.

“Tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan,”ucap Argo.

Sementara, Polda Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2020 juga telah melakukan gelar perkara khusus dengan kesimpulan menghentikan proses penyelidikannya.

(ij/red)

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi kepada PN di Kemendag

Oktober, 8, 21

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali memberikan penguatan integritas untuk para Penyelenggara Negara (PN).

“Mengusung tema Tancapkan Integritas dalam Tiap Langkah Tugas, program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas atau Paku Integritas kali ini diberikan kepada jajaran Kementerian Perdagangan,”ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 8 Oktober 2021.

Hadir dalam kegiatan Executive Briefing tersebut, yaitu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Sekretaris Jenderal Suhanto, Inspektur Jenderal Didid Noordiatmoko, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kasan, dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indrasari Wisnu Wardhana beserta pasangan masing-masing.

Ghufron menjelaskan bahwa program ini dimaksudkan untuk menguatkan integritas para penyelenggara negara dan keluarga yang diharapkan dapat menjadi benteng dalam melaksanakan tugas sebagai pembuat kebijakan strategis di lingkungan Kemendag.

“Itulah mengapa program ini melibatkan pasangan penyelenggara negara. Harapannya, keluarga juga berperan dalam mencegah pasangan melakukan korupsi,”terang Ghufron.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya sempat mengingatkan kerawanan korupsi yang disebabkan karena lemahnya sistem, sehingga selain melakukan penguatan integritas juga penting untuk menutup celah korupsi yang disebabkan sistem yang buruk.

“Karenanya saya mengimbau lakukan kajian untuk identifikasi sistem-sistem yang lemah untuk diperbaiki, agar tidak ada peluang korupsi,”tegas Firli.

Merespon masukan KPK, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memaparkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan pihaknya. Dia menyebutkan enam langkah perbaikan sistem untuk pencegahan korupsi di lingkungan Kemendag.

“Hampir semua perizinan di bidang perdagangan sudah online. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dan untuk mempercepat pelayanan kepada pelaku usaha,”ujarnya.

Lainnya, sebut Lutfi, terkait dengan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, penguatan sistem pengendalian intern, pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM), pengendalian gratifikasi, dan kerja sama terkait pengaduan Whistleblowing System (WBS) dengan KPK, Sedangkan untuk penguatan integritas pegawai di lingkungan Kemendag, Lutfi menjelaskan, bahwa pihaknya telah menerapkan budaya kerja PROMISE (Profesional, Melayani, Integritas, Inovasi dan Sinergi yang diselaraskan dengan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK.

Selain itu, katanya, Kemendag juga telah menerapkan manajemen kinerja; melakukan internalisasi kegiatan pencegahan korupsi yang meliputi sosialisasi terkait gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, kewajiban LHKPN dan LHKASN, serta WBS; dan kewajiban pelaporan harta kekayaan (LHKPN dan LHKASN).

Selain memberikan penguatan antikorupsi, pada kesempatan ini KPK dan Kemendag sepakat untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menandatangani kerja sama (PKS) penerapan whistleblowing system.

Kerja sama tersebut di antaranya meliputi komitmen pengelolaan penanganan pengaduan dan penanganan pengaduan melalui aplikasi.

Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK juga memberikan catatan terkait tindak lanjut rekomendasi dari kajian-kajian yang telah disampaikan KPK kepada Kemendag. Ada beberapa kajian sistem yang pernah dilakukan KPK sejak 2016 hingga saat ini.

Di antaranya terkait Kajian Tata Kelola Impor Komoditas: Jagung untuk Bahan Pakan Ternak, Kajian Tata Kelola Kebijakan Pasokan Komoditas Pangan Strategis, Kajian Transformatif Impor BBM, dan Kajian Tata Kelola Kebijakan Swasembada Bawang Putih. Kemendag juga merupakan satu dari kementerian yang turut berkontribusi dalam mewujudkan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Hingga triwulan 2 tahun 2021 terdapat 1 (satu) output yang sudah dicapai dari total 5 output dengan persentase capaian 1,62 persen. Output yang sudah dicapai Kemendag tersebut, yaitu tersedianya basis data penerima manfaat yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Sementara itu, masih ada 4 (empat) output yang masih menjadi target untuk dicapai. Salah satunya terkait optimalisasi penerimaan dari Cukai.

PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga. Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.

Program ini melibatkan 10 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Kesepuluh lembaga ini mewakili lima fokus area KPK pada periode ini, yaitu terkait sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik.

(jr’/red)

Cegah Korupsi, Ketua KPK Ingatkan Kementan Perkuat Integritas

Oktober, 8, 21

Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPP) Firli Bahuri mengingatkan kepada jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) untuk memperkuat integritas dalam setiap langkah pelaksanaan tugas di lingkungan Kementan.

“Karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi,”ujar Firli dalam sambutan kegiatan Pembekalan Antikorupsi atau Executive Briefing, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 7 Oktober 2021.

Firli menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wujud penjabaran tugas KPK sebagaimana amanat undang-undang, yaitu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi.

Membangun integritas, kata Firli, merupakan salah satu upaya mencegah korupsi dengan memberikan pemahaman antikorupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sektor swasta, hingga ke seluruh jejaring pendidikan.

Karenanya, Firli memandang strategi pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan tiga pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sudah tepat. Upaya penindakan, katanya, untuk memberikan efek jera.

Sedangkan, pendidikan untuk mencegah keinginan dan perilaku koruptif, serta perbaikan sistem untuk mencegah dan menutup peluang korupsi.

“Catatan KPK para gubernur sudah 22 orang tersangkut korupsi, padahal provinsi kita hanya 34. Dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten/kota tersangkut korupsi. Ini angka yang menjadi keprihatinan kita semua,”ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pentingnya upaya pencegahan dan membangun integritas sebagai banteng individu di Kementan dalam pelaksanaan tugas. Dirinya menyadari besarnya tugas yang menjadi tanggung jawab pihaknya dan jajaran di Kementan. Khususnya terkait dengan pembuatan kebijakan-kebijakan strategis di kementeriannya.

“273 juta orang yang menjadi tanggung jawab kami. Kami nangani makanannya rakyat. Kami nangani lapangan kerja terbesar. Kami nangani masalah kesehatan rakyat. Kami ngga boleh salah prediksi. Kami ngga boleh salah hitung, kami ngga boleh berpura-pura,”katanya.

Karenanya, dia berharap KPK untuk terus mengawasi dan melakukan pendampingan. Menurutnya, untuk mengelola pertanian yang demikian kompleks dengan ekosistem yang sangat besar membutuhkan tata laksana yang baik.

“Tata kelola menjadi agenda-agenda yang kami minta bantuan. Tolong periksa kami, periksa SOPnya. Saya siap, karena saya tidak ingin masuk penjara,”ujar Syahrul Yasin.

Selain Menteri Pertanian, hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Sekretaris Jenderal/Plt Inspektur Jenderal Kasdi Subagyono, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian/Plt Dirjen Perkebunan Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian Bambang, Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi, Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto, Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan/SAM Bidang Infrastruktur Sarwo Edhy, Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah, dan Dirjen Tanaman Pangan Suwandi.

Selain memberikan penguatan antikorupsi, pada kesempatan ini KPK dan Kementan sepakat untuk memperkuat upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan menjalin kerja sama.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman terkait pencegahan korupsi di bidang pertanian dan kerja sama (PKS) penerapan whistleblowing system. PKS ditandatangani pimpinan kedua lembaga. Upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem di Kementan telah dilakukan KPK sejak 2009.

Beberapa kajian di antaranya terkait kebijakan subsidi di bidang pertanian, tata kelola komoditas strategis, tata kelola impor komoditas. Saat ini KPK sedang melakukan kajian tata kelola impor komoditas hortikultura dan kajian tata kelola buffer stock dalam penyediaan pangan: studi kasus bulog.

Kementerian Pertanian juga merupakan satu dari kementerian yang turut berkontribusi dalam mewujudkan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Hingga triwulan 2 tahun 2021 terdapat 5 (lima) output dari total 11 output Kementan yang telah dilakukan dengan persentase capaian 37,81 persen.

Di antaranya, yaitu termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan Covid-19 dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sementara itu, masih ada 6 (enam) output yang masih menjadi target untuk dicapai, di antaranya yaitu efektifitas dan efisiensi pelayanan pengangkutan, ekspor, impor dan domestik melalui integrasi sistem pelayanan di pelabuhan dengan transparansi dan standarisasi prosedur layanan.

(ayfi/red)