Berikan Kesejahteraan Prajurit, Pangdam Kasuari Resmikan Barak Kowad Kodam XVIII/Kasuari

Oktober, 12, 21

Manokwari – Tugas seorang komandan atau pemimpin yang pertama adalah menyiapkan prajuritnya untuk siap operasional atau bekerja yang kedua adalah dengan memberikan kesejahteraan.

Hal tersebut disampaikan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., dalam sambutannya saat meresmikan barak Kowad Kodam XVIII/Kasuari, di Makodam XVIII/Kasuari, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Selasa (12/10/2021).

Salah satu kesejahteraan yang dimaksud salah satunya pembangunan sarana dan prasarana tempat tinggal seperti barak Kowad Kodam XVIII/Kasuari ini.

Pembangunan barak Kowad ini merupakan langkah maju di bidang fasilitas perumahan yang tentu akan dirasakan manfaatnya oleh prajurit Kowad dan keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari.

“Membangun suatu satuan yang harus dilakukan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia yaitu prajurit baik pria ataupun Kowad yang kedua juga harus membangun infrastruktur,” tuturnya.

Barak Kowad tersebut rencananya akan ditempati oleh para prajurit Wanita yang berdinas di lingkungan Kodam XVIII/Kasuari khususnya yang belum berkeluarga.

Pangdam berpesan kepada penghuni nantinya untuk merawat fasilitas yang diberikan, serta menjaga situasi lingkungan secara damai, tenang, gembira dan bahagia serta menghindari adanya konflik.

“Rumah atau barak yang telah diberikan tolong dirawat, harus ada yang piket, korvei umum bersama-sama, jaga kebersihan dan harus hidup sehat,”pesannya.

Di hadapan para prajurit Kowad yang mayoritas Orang Asli Papua (OAP), Pangdam berpesan agar menghormati orang tua, karena adat budaya di Papua sangat menghormati keberadaan orang tua.

“Untuk itu berikanlah waktu, kesempatan untuk membalas budi kepada orang tua dan juga bantu adik atau kakakmu. Kalian harus bangga, sekarang ini kalian di keluarga sebagai _Leader_ atau _Pionir_ untuk memajukan kesejahteraan keluarga,”ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Djoko Andoko, dan para pejabat Kodam lainnya.

(Pendam XVIII/Ksr/jr’/red)

Korem 074/Warastratama Bersinergi Dengan Bank Jateng Launching Pelatihan UMKM Digital Kepada Babinsa

Oktober, 12, 21

Surakarta – Komandan Korem 074/Warastratama Kolonel Inf Rudy Saladin, M.A memerintahkan Babinsa untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam membantu meningkatkan percepatan ekonomi masyarakat diwilayah binaannya, terutama bagi masyarakat yang bergerak di sektor UMKM.

Menurut Danrem, dalam situasi pandemi Covid 19 banyak pelaku UMKM yang terdampak langsung. Apalagi pelaku UMKM yang masih berjualan dengan gaya konvensional. Seperti dijajakan dari warung ke warung.

”Saya berpikir bagaimana peran kita sebagai satuan kewilayahan membantu UMKM di wilayah masing-masing. Salah satu upayanya mengoptimalkan Babinsa dengan memberikan pendampingan dan penyuluhan,”ujar Danrem.

”Selanjutnya saya berkordinasi dengan Kepala Bank Jateng wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Saya titip Babinsa saya untuk pembekalan dan Alhamdulilillah pada hari ini Senin, tanggal 11 Oktober 2021 telah dilaunching Babinsa penyuluh UMKM berbasis digital,”tambah Kolonel Inf Rudy Saladin.

Danrem menambahkan, para Babinsa yang sudah mendapatkan materi, akan diterjunkan ke masyarakat dan akan membantu mengupgrade UMKM yang belum masuk platform digital sampai masuk ke marketplace.

Mulai pembukuan, branding, hingga packaging serta marketing akan diajarkan. Danrem juga sudah berkomunikasi dengan para pemilik marketplace untuk membantu pelaku UMKM.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara Korem 074/Warastratama yang dilaksanakan oleh Komandan Korem 074/Warastratama Kolonel Inf Rudy Saladin, M.A., dengan PT. BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta yang diwakili oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Surakarta Djaka Nur Sahid dan di saksikan oleh Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Seusai Launching, Danrem 074/Warastratama beserta Walikota Surakarta di dampingi oleh Kepala Bank Jateng Cabang Kota Surakarta dan Pimpinan Cabang Bank Jateng Solo Raya, meninjau pelaksanaan Pelatihan UMKM Babinsa di ruang CoWorking Space Lantai 3 Kantor Bank Jateng Slamet Riyadi No. 3 Surakarta.

(*/red)

Sidang MK, Presiden Nyatakan Dewan Pers Adalah Fasilitator

Oktober, 13, 21

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan keterangan tertulis secara daring pada sidang Uji Materi pasal 15 Ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (11/10/2021) siang.

Baca Juga UU Pers NO 40 Tahun 1999 ; https://www.cakranusantara.net/pers/bunyi-uu-pers-no-40-tahun-1999-yang-perlu-di-ketahui-publik/

Keterangan tertulis Presiden Joko Widodo disampaikan melalui kuasa hukumnya Menkumham RI (Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia) Yasona Laoli dan Menteri Kominfo Johny Plate yang dibacakan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong.

Menurut Presiden, pasal 15 Ayat (2) huruf f bukanlah ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan, rumusannya sudah sangat jelas dalam memberikan suatu pemaknaan bahwa fungsi Dewan Pers adalah fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers.

“Memperhatikan definisi kata memfasilitasi tersebut maka maknanya, Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator karena berdasarkan ketentuan a quo UU pers, penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers.

Hal tersebut telah secara jelas disebutkan setelah kata memfasilitasi dalam ketentuan a quo terdapat frasa organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers. Sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.

Namun justru Dewan Pers yang memfasiltasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers,”paparnya.

Presiden juga menjelaskan, dalam implementasinya berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi pers, diterbitkan sebagai peraturan Dewan Pers, hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan justru bertentangan dan menyebabkan ketidakpastian hukum, dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat.

Pada bagian lain, Presiden menjelaskan, apabila para pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Pers.

“Berdasaran hal tersebut Dewan Pers Indonesia, organisasi atau forum organisasi pers yang menjadi anggotanya tidak memerlukan penetapan dari presiden dalam bentuk keputusan presiden. Dan tidak ditangapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar UUD 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku,”urainya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Majelis Hakim Saldi Isra meminta kepada pihak pemerintah supaya Mahkamah Konstitusi diberi tambahan keterangan terutama tentang risalah pembahasan terkait dengan perumusan konstruksi Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) UU Pers.

“Kami perlu tahu apa yang disampaikan oleh para penyusun UU itu. Karena kami khawatir bisa saja apa yang dikemukakan oleh pemerintah adalah pemahaman tentang hari ini. Oleh karena itu kami (perlu) dibantu agar tidak terjadi keterputusan semangat yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers tersebut untuk membantu kami secara komprehensif memahami dua norma yang diuji materi oleh pemohon,”tandasnya.

Sementara Anggota Majelis Hakim Suhartoyo menanggapi langsung pernyataan pemerintah yang mempertanyakan legal standing pemohon.

“Sebenarnya kami tidak begitu memerlukan keterangan soal legal standing yang disampaikan pemerintah karena itu menjadi wilayah mahkamah untuk mencermati dan menilai. Tapi sebagiamana keterangan dari Presiden itu selalu mempersoalkan pada legal standing padahal diperlukan sesungguhnya adalah substansi dari pada yang dipersoalkan atau norma yang dipersoalkan oleh pemohon itu,”kata Suhartoyo.

Karena sudah mengaitkan dengan legal standing maka, Suhartoyo mempertanyakan, bagaimana kementerian Kominfo ikut mengendalikan soal organisasi pers ini.

“Karena hal itu penting untuk kaitannya dengan legal standing yang dipersoalkan di keterangan presiden itu. Bisa ditambahkan organsiasi apa saja yang kemudian terdaftar dan memenuhi, persyaratan bagaimana respon pemerintah dengan organisasi yang menurut saya itu ada beberapa yang memang di luar itu. Apakah kemudian tetap diserahkan kepada dewan pers melalui konsensusnya itu ataukah ada persyaratan yang secara yuridis tidak terpenuhi,”ungkapnya.

Sedangkan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman mengatakan, keterangan pemerintah sudah cukup lengkap. “Dan ini tumben dilampiri dengan daftar bukti pemerintah yang berupa memori fantulikting yang dikaitkan dengan apa yang diujikan,”ujar Usman.

Usman juga meminta pihak terkait Dewan Pers untuk memberi keterangan terkait praktek dewan pers selama ini.

“Mahkamah meminta dijelaskan praktek selama ini dan bagimana keunggulan kelebihan yang selama ini terjadi dalam rangka Dewan Pers itu bisa menjadi satu garda terdepan dalam rangka menjaga pemberitaan yang dilakukan media cetak maupun elektronik, dan media sosial bisa betul-betul mengawal berita-berita yang bertanggung jawab, objektif, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (bukan) berita yang malah bisa merusak kohesi nasional selama ini,”ujarnya.

Daniel Yusman, Angota Majelis Hakim lainnya, juga meminta penjelasan pemerintah dan pihak terkait mengenai jumlah perusahaan pers dan jumlah organsiasi pers.

Selain itu Yusman meminta keterangan mengenai sejarah sejak perubahan UU Pers apakah pernah tidak di SK kan oleh Presiden, atau selama ini setelah perubahan selalu ada SK Presiden terkait pengakatan anggota Dewan Pers.

“Karena dalam permohonan pemohon semangatnya berharap presiden hanya menjalankan fungsi administratif jadi tidak ada kewenangan untuk tidak mengeluarkan SK Presiden,”ujarnya.

Menanggapi keterangan Presiden, Hence Mandagi selaku pemohon membantah pernyataan pemerintah bahwa sejak UU Pers berlaku selama 22 tahun tidak ada pemohon yang mempermasalahkan ketentuan a quo namun begitu ada implementasi yang tidak menguntungkan para pemohon maka baru mengajukan uji materi.

“Faktanya organisasi dan wartawan sering melakukan protes atas kebijakan dan peraturan Dewan Pers baik di Gedung DPR-RI maupun di depan Gedung Dewan Pers. Dan memuncak pada tahun 2018 lalu. Bahkan pelaksanaan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019, termasuk gugatan di PN Jakata Pusat adalah wujud protes terhadap kebijakan Dewan Pers yang banyak menyebabkan terjadinya kriminalisasi pers di berbagai daerah, dan termasuk protes terhadap peraturan Dewan Pers yang mengambil alih kewenangan organisasi pers,”ungkap Mandagi.

Bahwa pemerintah juga mengungkapkan telah ada keputusan sengketa pers yang sudah berkekuatan hukum tetap hingga ke tingkat Pengadilan Tinggi atas gugatan yang diajukan Ketum SPRI Hence Mandagi dan Ketum PPWI Wilson Lalengke, sesunguhnya ada informasi yang tidak diungkap secara utuh oleh pemerintah bahwa Keputusan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi memang tidak mengabulkan gugatan pemohon namun telah menerima permohonan penggugat untuk membatalkan keputusan majelis hakim tingkat PN yang menyatakan peraturan Dewan Pers adalah merupakan peraturan perundang-undangan.

“Kami tidak memilih kasasi ke Mahkamah Agung RI karena syarat pembatalan sebuah peraturan lembaga di Mahkamah Agung adalah peraturan tersebut harus merupakan peraturan perundang-undangan dan masuk dalam lembar negara.

Sementara peraturan Dewan Pers bukan peraturan perundangan karena sudah dibatalkan di tingkat PN dan peraturan Dewan Pers tidak ada dalam lembar negara yang bisa dibatalkan oleh MA,”katanya lagi.

Sementara pernyataan Presiden bahwa pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak ada cerminan dari pasal aquo karena dilakukan tanpa menggunakan perwakilan unsur melainkan hanya berdasarkan Kongres Pers yang demokratis, menurut Mandagi adalah tidak benar.

“Pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers Indonesia pada Kongres Pers dilakukan berdasarkan pengusulan nama-nama calon yang mewakili unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih organsiasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers atau komunikasi dan bidang lainnya dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Buktinya dalam daftar anggta Dewan Pers terdapat nama-nama yang berasal dari tokoh masyarakat dan ahli di bidang komunikasi, salah satunya adalah pakar komunikasi Emrus Sihombing,”papar Mandagi.

Pemohon lainnya, Soegiharto Santoso usai persidangan mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas kehadiran Presiden melalui keterangan tertulis yang disampaikan oleh kuasa hukum Menteri Kominfo dan Menkumham RI.

“Saya menilai apa yang sudah disampaikan Presiden makin memperjelas bahwa kewenangan membuat peraturan pers ada pada organisasi-organisasi pers bukan Dewan Pers.

Jadi selama ini peraturan Dewan Pers yang mengatasnamakan konsensus dengan para pimpinan organisasi pers seharusnya tidak boleh diterjemahkan menjadi peraturan Dewan Pers.

Seharusnya konsensus itu harus diterapkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh masing-masing organisasi pers menjadi Peraturan Pers secara serentak dan seragam di seluruh organisasi pers termasuk kode etik jurnalistik,”ungkap Soegiharto yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia, serta sempat menjadi ketua panitia kongres Pers Indonesia tahun 2019 di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Namun menurut Hoky sapaan akrabnya, dalam prakteknya Dewan Pers justru membuat konsensus itu menjadi peraturan Dewan Pers dan menerapkannya kepada seluruh organisasi pers, kemudian menghilangkan hak organisasi pers untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Dewan Pers dengan cara menentukan secara sepihak organisasi pers yang jadi konstituennya.

“Hampir seluruh organisasi pers yang membuat konsensus dinyatakan secara sepihak oleh Dewan Pers bukan lagi sebagai konstituennya sehingga tidak berhak lagi mengajukan calon dan memilih anggota Dewan Pers,”ungkap Hoky mengurai fakta sejarahnya.

Sementara itu, di luar persidangan, Ketua Persatuan Wartawan Mingguan Indonesia Gusti Suryadarma yang ikut menyaksikan jalannya persidangan melalui chanel youtube MK, mengatakan, pemerintah kelihatan jelas tidak tahu apa yang terjadi di insan pers Indonesia selama ini.

Pemerintah menurutnya, tidak tahu ada kezaliman, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum, dan bahkan cenderung ke arah pelanggaran hukum.

“Pemerintah mengatakan Dewan Pers menjalankan fungsinya sesuai UU Pers, namun pemerintah tidak tahu bahwa Dewan Pers sudah berubah fungsi menjadi eksekutor yang mengakibatkan kerugian materi berbagai pihak dan bahkan terjadi kriminalisasi wartawan dan perpecahan insan pers nasional.

Kebijakan Dewan Pers yang melampaui kewenangannya siapa yang bertanggung-jawab? Makanya Pasal 15 UU Pers perlu direvisi,”kata Gusti.

Sidang lanjutan perkara nomor 38/PUU-XIX/2021 akan dilaksanakan pada Selasa 9 November 2021 jam 11.00 wib untuk mendengarkan keterangan pihak DPR RI dan pihak terkait Dewan Pers. **

(***/Red)

Pangdam Kasuari Kunjungi Pertandingan PON, Beri Semangat Kontingen Papua Barat

Oktober, 11, 21

Timika – Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, menyambangi langsung venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan menyaksikan perlombaan terjun payung di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua. Minggu (10/10/2021).

Saat ditemui awak media, Ia mengatakan sengaja datang ke Timika untuk melihat pertandingan PON dan menyemangati para atlet Papua Barat yang sedang bertanding.

“Dari Provinsi Papua Barat juga mengirimkan Kontingen saya ingin memberikan semangat kepada atlet atlet pon khususnya Papua Barat, ternyata banyak atlet dari TNI dan Polri di sini kita bisa bersilaturahmi bersaing secara sportif meraih prestasi”ujarnya.

Terkait perlombaan cabang olahraga terjun payung yang disaksikannya, ia mendapatkan informasi terdapat banyak atlet muda yang mengikuti lomba terjun payung tersebut dan mengenal beberapa diantaranya karena sesama orang airborne dan mantan anak buahnya.

“Saya lihat banyak atlet-atlet baru. Saat ini generasi yang tua mulai menjadi penyelenggara, yang muda-muda mulai masuk ikut berlomba,” ujarnya.

Ia juga mengatakan dalam olah raga terjun payung menyentuh titik hitam zero (0.0) sama saja seperti menembak. “Kita membidik dengan tujuan tepat sasaran”tegasnya.

Sebagai orang airborne, menurutnya tongkat estafet olahraga berjalan dan hal ini sangat menggembirakan. Generasi sebelumnya saat ini sebagai pelatih maupun penyelenggara perlombaan sementara generasi muda menjadi atlet yang bertanding.

Ia menilai penyelenggaraan PON kali ini sangat luar biasa. Ia melihat antusiasme semua pihak baik penyelenggara, atlet maupun masyarakat sangat tinggi.

“Perjalanan saya ke sini, saya melihat masyarakat di luar sana sangat bergembira dan sangat semangat. Hal ini sangat luar biasa masyarakat ikut merasakan gelaran pesta olah raga ini”ungkapnya.

Diakhir ia berharap dan berdoa Kontingen Papua Barat semoga berbuat yang terbaik, berkompetisi dalam rangka meraih prestasi sehingga mereka menjadi atlet atlet unggulan yang berada di level Asia hingga internasional.

“Atlet dari Papua Barat yang berprestasi nantinya akan diberikan penghargaan dan telah disediakan bonus dari pemerintah”pungkasnya.

(Pendam/jr’/red)

Dit Resnarkoba Polda Kepri Berhasil Amankan Seorang Pemilik Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi

Oktober, 11, 21

Batam – Seorang pelaku berinisial Z alias P diamankan oleh Dit Resnarkoba Polda Kepri karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ektasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si didampingi oleh didampingi Dirresnarkoba Polda Kepri Kombes Pol Muji Supriyadi, S.H., S.Ik., M.H. Senin (11/10/2021).

″Kronologis kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 23.00 wib Berawal dari Informasi masyarakat Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri Kepri telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui berinisial Z alias P karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Pil Diduga Ekstasi sebanyak 1,5 (satu koma lima) butir di Pinggir jalan depan supermarket Bengkong Indah, Kota Batam,”tutur Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

″Setelah dilakukan penangkapan kemudian tim melakukan penggeledahan di Kos-kosan Inisial Z alias P yang tidak jauh dari TKP penangkapan, dari hasil penggeledahan tim berhasil menemukan 1 kotak bekas modem ZTE MF286C yang di dalamnya berisikan 7 bungkus Serbuk Kristal Diduga Sabu sekira seberat 715 gram dan 1 buah Kotak Kardus kecil warna merah yang di dalamnya berisikan 9 bungkus plastik bening yang berisikan Pil Ekstasi dengan jumlah 396,5 butir dan selanjutnya Inisial Z alias P dibawa kekantor Dit Resnarkoba Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut,”Jelas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

″Disamping barang bukti Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi tim juga mengamankan 1 Unit Handphone, Kartu Identitas Diri dan 1 Unit sepeda motor Yamaha, atas perbuatannya pelaku dapat dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun atau paling lama 20 tahun″. Tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.Salam Hormat kamiHumas Polda Kepri

(jr’/red)

SMAN 2 Wonogiri Juara Umum TLC

Oktober, 11, 21

Wonogiri – Tri Lomba Cakra (TLC) merupakan ajang lomba tahunan yang diikuti oleh anggota Pramuka. Pada tahun ini, kegiatan Lomba TLC (Tri Lomba Cakra) Giri Bhaskara DKC Kwarcab Wonogiri ke XXIV dengan tema “Kreatif, Inovatif dan Berbudaya “dilaksanakan di Sanggar Bhakti Kwarcab Wonogiri Minggu(10/10).

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh gugus depan penegak putra-putri yang berada di Kabupaten Wonogiri tersebut, dibuka secara resmi oleh Kakwarcab Wonogiri Kak Ir. H. Suprapto dan dihadiri para Andalan cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Wonogiri.

Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 70 peserta, 20 pinkon dan 20 bindamping, dengan menerapkan protocol kesehatan. Kak Pelda Gatot Haryanto anggota Kodim 0728/Wonogiri yang juga menjadi Pembina Gudep SMAN 2 Wonogiri menginformasikan, peserta merupakan perwakilan yang lolos dalam babak 5 besar, dimana sebelumnya mengikuti babak penyisihan dan penjaringan.

Kegiatan TLC di laksanakan sebagai ajang tolok ukur pembinaan Pramuka penegak di Gugus Depan, adapun materi yang dilombakan meliputi Sinematogarfi, Maket dan Penyiar radio, tambahnya.

Lebih lanjut Kak Pelda Gatot menyampaikan, adapun hasil kejuaraan yakni, Lomba Sinematografi putra, Juara 1 SMK Dayawangsa, Juara 2 SMAN 1 Purwantoro, Juara 3 SMAN 1 Wonogiri, Harapan 1 SMKN 1 Pracimantoro, Harapan 2 : SMAN 2 Wonogiri. Lomba Sinematografi putri, Juara 1 SMK Dayawangsa, Juara 2 SMAN 1 Jatisrono, Juara 3 MA Gani Tirtoasri, Harapan 1 SMAN 1 Wonogiri, Harapan 2 SMAN 2 Wonogiri.

Lomba Maket putra, Juara 1 SMAN 2 Wonogiri, Juara 2 SMK PS 12 Paranggupito, Juara 3 SMK Dayawangsa, Harapan 1 SMAN 1 Wonogiri, Harapan 2 : SMA PS 3 Paranggupito. Lomba Maket putri, Juara 1 SMAN 2 Wonogiri, Juara 2 SMK PS 12 Paranggupito, Juara 3 SMKN 1 Pracimantoro, Harapan 1 SMK Dayawangsa, Harapan 2 SMA PS 3 Paranggupito.Lomba Penyiar radio putra, Juara 1 SMAN 1 Wonogiri, Juara 2 SMAN 2 Wonogiri, Juara 3 MA Gani Tirtoasri.

Harapan 1 SMAN 1 Jatisrono, Harapan 2 SMK PS 12 Paranggupito. Lomba Penyiar radio putri, Juara 1 MA Gani Tirtoasri, Juara 2 SMAN 2 Wonogiri Juara 3 SMAN 1 Wonogiri, Harapan 1 SMK Dayawangsa, Harapan 2 SMAN 1 Pracimantoro.

Sementara itu, untuk Juara kelompok putra, Juara kelompok putri, Juara umum dan pemegang trophy bergilir disabet oleh SMAN 2 Wonogiri, imbuhnya.

(Arda 72)

Kick Off Polda Jateng Mageri Segoro dan Bagi Sembako

Oktober, 10, 21

SEMARANG – Kegiatan Polda Jateng Mageri Segoro yang dilaksanakan 12 Oktober mendatang tidak hanya terfokus pada penanaman bibit mangrove saja, namun juga diikuti pembagian sembako dan vaksinasi untuk warga.

Demikian disampaikan Kapolda Jateng melalui Kabidhumas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, Minggu (10/10) siang.Dijelaskannya, dalam kegiatan Mageri Segoro, selain upaya menyelamatkan lingkungan, Polda juga mengemban misi untuk percepatan vaksinasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

“Maka dari itu, dalam kegiatan nanti, juga akan dilaksanakan vaksinasi dilakukan untuk 2000 warga dan Bapak Kapolda secara simbolis memberikan 500 paket sembako. Termasuk juga panen kerang bersama masyarakat sekitar,”ungkap Kabidhumas.

Ditambahkannya, sejumlah elemen masyarakat dilibatkan dalam kegiatan itu, antara lain pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, pekerja pers dan aktivis lingkungan.

Kombes M Iqbal mengungkapkan, rencana Polda Jateng meluncur program Polda Jateng Mageri Segoro mendapat respon positif dari berbagai kalangan.

“Respon positif kami terima dari akademisi dan WALHI. Ada juga respon masyarakat yang menyatakan siap memberikan bantuan teknis maupun bantuan sosial untuk masyarakat setempat, terkait dengan Polda Jateng Mageri Segoro tersebut,”papar Kabid humas.

Tentu saja, tambahnya, respon dan tawaran bantuan yang tulus dari masyarakat itu akan menjadi masukan positif bagi kelangsungan program Polda Jateng Mageri Segoro.

“Program ini kan tidak berhenti disini saja. Kita berencana menanam satu juta mangrove yang dilaksanakan secara berkala dan bertahap. Ke depan, tawaran bantuan teknis dan sebagainya itu bisa kami manfaatkan, semuanya untuk kepentingan pelestarian lingkungan bahari dan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya,”tambah Kombes M Iqbal menutup pembicaraan.

(Humas/Spyd/jr’/red)

Pemerintah Arab Saudi Buka Umroh Bagi Jamaah Indonesia

Oktober, 10, 21

Jakarta – Pemerintah Arab Saudi kembali membuka umrah untuk jemaah asal Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Retno mengatakan hal ini melalui pembahasan yang cukup lama pada level Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama.

Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2021.

Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia,”ujar Retno Marsudi.

Kedua pihak dlm tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dg Indonesia yg menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jemaah.

Disebutkan jg penetapan masa karantina selama lima hari bagi jamaah umrah yg tdk memenuhi standar kesehatan.

(jr’/red)

Gubernur DIY Dampingi Presiden Meresmikan Peluncuran Program BT-PKLW

Oktober, 10, 21

Yogyakarta – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mendampingi Presiden RI Joko Widodo meresmikan peluncuran Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Sabtu (09/10) di Kawasan Malioboro, Yogyakarta.

BT-PKLW nantinya akan diserahkan kepada 1 juta PKL dan warung di seluruh Indonesia dengan masing-masing diberikan sebesar Rp1,2 juta. Program pemerintah pusat ini memang untuk pertama kalli dimulai di DIY.

Selain karena banyaknya masyarakat yang berpencaharian PKL, juga karena pertumbuhan ekonomi DIY cukup tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wali Kota Yogyarakarta Haryadi Suyuti.

Perwakilan komunitas PKL, andong, dan becak di Kawasan Malioboro, Rudi, mengaku bersyukur dan senang atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Rudi berharap kunjungan Presiden hari ini di Malioboro dapat meyakinkan para wisatawan bahwa Malioboro aman untuk dikunjungi.

(jr’/red)

Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran BT-PKLW Pertama di Kawasan Malioboro

Oktober, 10, 21

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Program Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada Sabtu, 9 Oktober 2021.

BT-PKLW nantinya akan diserahkan kepada 1 juta PKL dan warung di seluruh Indonesia dengan masing-masing diberikan sebesar Rp1,2 juta.

“Rp1,2 juta cukup menurut hitungan kita dan dimulai pertama kali di kawasan Malioboro Yogyakarta,”ujar Presiden dalam keterangannya.

Perwakilan komunitas PKL, andong, dan becak di Kawasan Malioboro, Rudi, mengaku bersyukur dan senang atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Rudi berharap kunjungan Presiden hari ini di Malioboro dapat meyakinkan para wisatawan bahwa Malioboro aman untuk dikunjungi.

“Kami atas nama segenap komunitas PKL, andong, becak yang ada di kawasan Malioboro sangat bersyukur, dan sangat, sangat berterima kasih dengan harapan kunjungan Bapak Presiden di kawasan Malioboro ini kemudian membuka ruang bahwa Malioboro masih aman tetap dikunjungi, insyaallah tetap aman, dan segera level (PPKM) diturunkan,”ucap Rudi.

Selain itu, salah satu perwakilan lainnya dari PKL juga mengutarakan harapannya agar pariwisata di Yogyakarta dapat segera dibuka kembali sehingga para PKL, khususnya di kawasan Malioboro dapat menikmati kunjungan para wisatawan.

“Mudah-mudahan mulai awal ini kami PKL di kawasan Malioboro bisa beraktivitas kembali dan sektor pariwisata bisa dibuka kembali sehingga kami PKL bisa menikmati kunjungan wisatawan yang nantinya belanja di kawasan Malioboro,”tutur perwakilan dari PKL.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa di Yogyakarta masih diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Meski demikian, Airlangga menyebut angka pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta sangat tinggi.

“Pertumbuhan ekonomi Yogya Pak Presiden, sebagai laporan 11 persen, Pak. Jadi tinggi sekali,”ujar Airlangga.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Wali Kota Yogyarakarta Haryadi Suyuti.

(jr’/red)