PATI – Cakranusantara.net | Warga Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah bakal adukan dugaan penyelewengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
PATI-Cakranusantara.net| Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Resmikan atau Louncing Rumah Makan Bumbu Rimasan dengan disertai Potong Tumpeng.
Turut hadir dalam Peresmian itu Camat Winong, Danramil, Kapolsek, Perangkat Desa Bumiharjo serta tamu undangan yakni Kades (Kepala Desa) se kecamatan Winong.
Dalam sambutannya Camat Winong Tikno mengapresiasi dengan terbentuknya rumah makan Bumbu Rimasan dibawah naungan Pemerintah Desa yang di kelola oleh Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dan semoga kedepan bisa berkembang dengan baik serta menjadi Desa yang mandiri.”tuturnya. Kamis (31/03/2022).
Kades Bumiharjo Agus Pujo Hariyanto sendiri kepada awak media mengatakan semoga dengan berdirinya Rumah Makan Bumbu Rimasan ini bisa mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Desa), apalagi saat ini menjelang bulan Ramadhan (Puasa), tempat ini bisa di gunakan untuk Buka Bersama (Bukber), baik Bukber keluarganya hingga teman Bisnisnya,”ungkapnya.
PATI – cakranusantara.net | Pengisian perangkat Desa Tlogorejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah disinyalir ada Kongkalikong. Pasalnya, Pengabdian salah satu calon Sekretaris Desa (Sekdes) saat uji publik ditolak oleh panitia.
Padahal dari pengabdian yang pernah dilakukan, Abdul Khakim pernah menduduki posisi sebagai pengurus Karang Taruna periode 2014 – 2019 dan Anggota LPMD periode 2020 – 2025, yang itu bisa dijadikan sebagai nilai point untuk syarat pendaftaran, hanya saja dari pihak panitia menganggap itu tidak sah.
“Saya merasa kecewa dengan keputusan Panitia yang membatalkan pengabdian saya, apa yang diminta Panitia sudah saya penuhi, hanya surat keterangan dari Kepala Desa yang kurang,”Ungkap Abdul kepada media beberapa waktu lalu.
Dirinya mengaku, Sudah meminta keterangan pada kepala desa, hanya saja tidak diberikan dengan dalih pengabdian tidak sesuai dengan tata tertib Panitia, bahkan Kades juga meminta agar mundur saja sebagai calon perangkat Desa.
“Saya juga sudah menyurati Panwascam, dan pihak Panwascam mengatakan surat yang dilayangkan itu salah alamat,”Katanya.
Terpisah Kepala Desa Tlogorejo Supar ketika dikonfirmasi bahwa Abdul Khakim ketika membuat surat pernyataan ada 3 lembar, yakni surat pernyataan dirinya, pernyataan saksi minimal 3 yang bermaterai dan surat pernyataan dari Kepala Desa (Kades).
“Abdul Khakim ini daftarnya mepet dan kurang jeli, dan membuat surat pernyataan di kantor waktu pendaftaran, hanya membuat surat pernyataan dan membawa 3 orang saksi, sementara saat uji publik tidak sesuai dengan Perbup dan ditolak oleh Panwascam,”Kata Supar melalui pesawat selulernya Jumat (25/3/2022).
Meski begitu, Lanjut Supar, Khakim mengembalikan berkasnya ke pinitia, hanya saja panitia tidak berani menerima pengabdian itu karena mengacu pada Perbup, namun Khakim ini statusnya masih ikut karena sebagai syarat formal pendaftaran sebagai calon.
“Bukannya saya tidak merealisasi, itu salah kalau ada tanggapan seperti itu, namun SK awal 2020 Pemerintah Kabupaten Pati melalui Camat memerintahkan semua lembaga yang ada di Desa untuk memperbarui organisasi yang sudah ada, dan saat itu Khakim juga ada SKnya, tapi mungkin hilang, karena organisasi yang lain semua ada SKnya,”Ungkap Supar.
Sebelumnya, Lanjut Supar, Khakim sempat menghubungi via WA untuk menanyakan soal SK itu, hanya saja hal itu sudah diarahkan ke mantan Sekdes, karena tidak mungkin Kades menyimpan SK itu, dan ketika uji publik dipertanyakan, namun ternyata Khakim tidak menanyakan ke mantan Sekdes.
“Ini kesalahannya Khakim, dan waktu di Tata Pemerintahan saya disalahkan disuruh membuat SK lagi, namun saya tidak berani, dan Khakim lalu koordinasi ke Camat dan perangkat Desa, namun dicarikan tidak ada arsipnya, dan diarahkan membuat surat pernyataan, karena Khakim kepepet waktunya, hanya membuat surat pernyataan tanpa ada materai dan 3 saksi saja, bahkan tanpa meminta surat pernyataan dan tanda tangan dari Kades, karena memang saya tidak pernah dimintai, dan memang saat itu waktunya mepet.”Jelas Supar.
Diketahui, Pendaftaran pengisian perangkat desa dibuka sejak 2 Maret 2022, dan ditutup 9 Maret 2022. Panitia menetapkan lima orang calon perangkat desa yang akan mengisi Jabatan Sekdes. Kelima calon tersebut adalah Catur Wahyuningsih, Iwan Antoni yang merupakan suami istri, Fitri Boni Wulandari, Lia cahyaningsih dan Abdul Khakim.
PATI-cakranusantara.net| Salah satu pendongkrak skor dalam penghitungan untuk mencapai angka tertinggi dalam menentukan siapa yang berhak menang dalam pengisian lowongan perangkat desa adalah pengabdian. Tentu sesuai dengan tahapan dan Peraturan yang ada, sehingga tidak semua peminat yang mendaftar calon perangkat desa bisa menunjukkan bukti pengabdian secara syah menurut regulasi yang ada.
Seperti yang terjadi di Desa Tlogorejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, yang membuka lowongan perangkat desa dalam mengisi jabatan Sekretaris Desa. Dari pantauan awak media sejak di bukanya pendaftaran 2 Maret 2022 hingga ditutupnya pendaftaran tanggal 9 Maret 2022 Panitia menetapkan lima orang calon perangkat desa yang akan mengisi Jabatan Sekdes. Kelima calon tersebut adalah Catur Wahyuningsih, Iwan Antoni yang merupakan suami istri, Fitri Boni Wulandari, Lia cahyaningsih dan Abdul Khakim.
Pada tanggal 15 Maret 2022 dilakukan uji publik dan diketahui dari lima calon tersebut yang bisa melampirkan pengabdian adalah Catur Wahyuningsih dan Abdul Khakim. Namun ada pengabdian salah calon ditolak panitia dengan alasan tidak ada surat keterangan dari kepala desa. Padahal saat uji publik Panitia menyatakan syah dan diterima semua berkas persyaratan sesui Tata Tertib. Ketua Panitia Joni yang juga Kaur Pemerintahan menyampaikan sesui Perbup nomor 55 Tahun 2021 Pengabdian hakim tidak bisa diterima artinya dibatalkan Panitia.
Dari kejadian tersebut hakim yang mempunyai pengapdian sebagai pengurus Karang Taruna dan Anggota LPMD melakukan upaya untuk meminta penjelasan atas tidak syahnya pengabdian tersebut, karena apa yang menjadi persyaratan pendaftaran sudah dipenuhi termasuk keterangan pengabdian.
“Saya merasa kecewa mas dengan keputusan Panitia yang membatalkan pengabdian saya, apa yang diminta Panitia sudah saya penuhi dan keterangan dari kepala desa yang kurang, dan itu sebenarnya saya harus di kasih tahu Panitia hari itu juga agar saya melengkapi” Tandasnnya.
Abdul Khakim menambahkan Dan saya pun sudah meminta keterangan pada kepala desa namun tidak diberi dengan alasan pengabdian saya tidak sesuai dengan tata tertib Panitia bahkan saya secara langsung di suruh untuk mundur sebagai calon perangkat Desa oleh Kades” Imbuh khakim kepada wartawan.
Upaya menyurati panwascam juga sudah dilakukan halim berharap pengadianya sebagai Bendahara Karang taruna ( 2014 – 2019) dan Ketua LPMD ( 2020 – 2025) bisa diterima Panitia. Sejauh ini jawaban dari panwascam mengatakan surat yang dilayangkan Abdul Khakim salah alamat. Memang dalam kepanitiaan pengisian perangkat desa tidak boleh keluar dari regulasi, jangan sampai terjadi gejolak dan membuat suasana tidak kondusif.
Pati-cakranusantara.net| Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah melakukan pengisian Perangkat Desa salah satu diantaranya dapat intimidasi dari salah satu calon yang sama-sama maju sebagai calon Kadus.
Pendaftaran calon di ikuti 4 balon dari dua formasi yakni Kaur Perencanaan dan Kepala Dusun (Kadus), masing-masing dua Balon yang kemudian di tetapkan menjadi Calon, walau pada akhirnya ada yang mundur dua dari Calon. Keduanya yakni Ahmad Sumali yang rencana akan mengisi Kaur (Kepala Urusan) Perencanaan dan Lely yang rencana akan mengisi Kadus (Kepala Dusun).
Data yang dihimpun media ini, Ahmad Sumali mengatakan, Ini tahapan uji publik, saya datang disini karena mendapat surat undangan, padahal saya sudah mengajukan surat pengunduran diri pada 12 Maret 2022 lalu, namun itu dianggap tidak sah oleh panitia”Ungkap Ahmad Sumali di kantor desa Gesengan saat di mintai keterangan, Sabtu (19/3/2022).
Menurutnya, Pengunduran diri itu sebelumnya disampaikan secara lesan dan administrasi, hanya saja dari pihak panitia baru memberitahukan bahwa pengunduran diri yang pernah dibuat itu tidak sah.
“Pihak panitia atau Kades sebelumnya tidak pernah mengarahkan soal kesalahan dalam pembuatan surat pengunduran diri yang saya buat, dan baru kemarin diberi tahu,”Katanya.
Meski sudah mengundurkan diri, Pihak panitia tetap melanjutkan prosesi pengisian perangkat desa, karena sesuai ketetapannya sudah sebagai calon, dan berkas-berkas juga tidak bisa ditarik, karena dijadikan sebagai arsip panitia.
“Saya tidak menyesal, namun saya bersyukur sudah tahu prosesnya seperti apa, mungkin ke depan kalau ada lowongan lagi, saya bisa lebih berhati-hati, karena apabila saya tetap melanjutkan, “maju ajur, mundur ya ajur”,”Ujarnya.
Di tempat yang sama, Herman selaku orang tua Lely mengaku, Pengunduran diri terhadap Lely sebagai calon Kadus karena terkendala dengan anggaran, selain itu juga karena adanya intimidasi dari salah satu calon yang sama-sama maju sebagai calon Kadus.
“Adanya intimidasi untuk saksi saya, bahwa nanti kalau jadi saksi akan diperkarakan, dan saksi saya jadi minder,”Ucapnya.
Sementara Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Gesengan Sudarwo ketika dikonfirmasi mengaku sesuai kronologi sudah disampaikan ke Panwascam, dan panitia tidak bisa mengarahkan soal surat pengunduran diri yang dianggap salah.
“Saat itu langsung saya bawa ke Panwascam pada 14 Maret 2022, dan sudah saya sampaikan sesuai alur,”Ucapnya.
Untuk surat pengunduran diri yang dibuat Ahmad Sumali dan Lely surat pernyataan, hanya saja untuk Ahmad Sumali berkasnya tidak boleh diambil.
“Kalau alasan Ahmad Sumali berkasnya tidak boleh diambil, saya tidak tahu, karena saya hanya menjalankan aturan dari atasan,”Jelasnya.
Ditempat yang sama, Camat Cluwak Agus menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan surat kepada para calon, terkait dengan surat pengunduran diri yang dibuat itu ternyata salah.
“Kita masih berikan kesempatan, dan mereka secara resmi melakukan pengunduran diri setelah uji publik, sehingga tidak mempengaruhi proses selanjutnya, karena sesuai pasal 25 dan pasal 26, dari bakal calon setelah ditetapkan sebagai calon tidak boleh mengundurkan diri apabila syarat-syartanya sudah lengkap, dan syaratnya semua lengkap,”Terangnya.
Diketahui, Di Desa Gesengan ada 2 formasi pengisian Perangkat Desa, yakni Kaur Perencanaan yang diikuti 2 calon yakni Priyo Sutanto dan Ahmad Sumali, sementara untuk Kadus Wilayah II diikuti Laily Desti dan Novia Uril. Dari para calon itu, Ahmad Sumali dan Novia Uril mengundurkan diri.
PATI-cakranusantara.net| Ironis..!! Dalam penerapan program pemerintah pusat melalui Kemendes (Kementrian Desa) yang harus melengkapi data administrasi Aset milik Desa, didapati Kantor Balaidesa (Baldes) Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih Dompleng (Numpang) di tanah Hak Milik (HM) AN Warga (-Red).
Data yang dihimpun media ini, Kades (Kepala Desa) Dukuhseti Ahmad Rifa’i saat dikonfirmasi tim media di kantor Balai Desa terkait akan keabsahan legalitas status tanah Balai Desa mengatakan, Tanah Balaidesa ini bukan atas nama Bondo Deso, namun atas nama/ milik perorangan dan itu tidak hanya Balaidesa saja mas, namun sampai lahan yang selama ini di dirikan bangunan SDN 02 itu, untuk saat ini masih tahap proses mediasi dan belum selesai atau belum membuahkan hasil,”kata singkat Kades. Jum’at (11/03/2022).
Sementara Kepala Sekolah (Kepsek) Supriyadi saat di konfirmasi di Rumahnya terkait seluk beluk tanah SDN tersebut mengatakan, Saya juga memiliki pegangan ini mas, yang bisa saya jadikan acuan.
“Sambil menunjukkan bukti foto copy Sertifikat AN Warga serta selebaran berkas yang sudah di print “dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)” yang dijadikan acuan kepsek (-Red), yang dalam isi berkas tersebut menyatakan jika lahan tersebut milik SDN 02 Dukuhseti,”Ungkapnya.
Tidak hanya sebatas itu saja tim awak media kemudian konfirmasi ke pihak pemilik, Atas Nama (AN) Sertifikat kepada tim awak media mengatakan jika pihaknya sudah menyerahkan semua kepada kuasa hukumnya, jika ingin informasi lebih lanjut terkait masalah tanah tersebut silahkan hubungi ke kuasa hukum saya mas, saya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut,”kata singkatnya.
Sementara Kuasa hukum Pemilik Tanah Edy saat di hubungi kepada media memberikan keterangan singkatnya, jika saya pasti akan memenuhi sesuai dengan permintaan Klein saya, untuk masalah tanah tersebut akan di Jual mas.”kata singkat Edi selaku kuasa Hukum pemilik AN Tanah tersebut melalui via phone.
PATI-cakranusantara.net| HB warga Desa/Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah resmi dipolisikan. Pasalnya, dalam pengelolaan Pansimas III bantuan dari APBN yang dibangun tahun 2019 diduga bermasalah.
Hal itu menyusul lantaran pemilik lahan mengkleim bahwa Pamsimas yang lokasinya berada di tanah yang sudah diwakafkan, namun anak dari pemilik lahan yang sudah meninggal langsung mengambil alih.
Warno, Perangkat Desa Dukuhseti kepada wartawan mengatakan, Pamsimas itu berada di lahan milik Suratman, hanya saja yang bersangkutan sudah meninggal, namun almarhum sebelumnya sudah mewakafkan tanah itu untuk dibangun pamsimas disertai dengan surat perjanjian yang diketahui oleh Notaris.
“Tanah itu sudah ada kesepakatan untuk diwakafkan, namun anak dari pemilik lahan yang sudah mewakafkan lahan itu yakni HB (inisial, red), ingin menguasai, dan tidak mau diatur oleh Desa, padahal masyarakat butuh pengembangan,”Katanya Jumat (18/2/2022).
Selama ini, Lanjut Warno, HB yang mengelola Pamsimas itu tidak pernah membuat pertanggung jawaban, padahal itu adalah bantuan dari program pemerintah yang bisa dibuat berkelanjutan. Apabila bantuan itu bermasalah, maka desa tidak akan diberi bantuan lagi.
“Setiap Sambungan Rumah (SR), waktu dipungut Rp 1 sampai 1,5 juta, bahkan setiap bulan juga selalu ada pungutan dari HB sesuai penggunaan volume air, dan sampai saat ini sudah ada 60 SR yang menyambung, hanya saja HB ini merasa menguasai, dan tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban,”Ujarnya.
HB, Lanjut Warno resmi dilaporkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes), karena dianggap ingin menguasai lahan yang dibangun Pamsimas bantuan dari pemerintah, yang tanahnya sudah diwakafkan. Laporan sendiri sudah disampaikan sejak Desember 2021 lalu.
“Masalah itu sudah dilaporkan ke Polisi oleh desa, karena dianggap pengelolaannya tidak benar. HB dilaporkan ke Polisi karena bukan sebagai panitia atau pengelola yang seharusnya diberikan SK oleh Pemdes, dan tidak membuat pertanggung jawaban, padahal kalaupun ini diserahkan desa, HB pastinya akan dilibatkan, tapi ternyata ingin menguasai sendiri,”Ungkap Warno.
Terpisah, Kepala Desa Dukuhseti Ahmad Rifai ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa Pemdes sudah melaporkan HB ke Polisi.
“Memang Pemdes sudah melaporkan HB ke Polisi, karena ini keterkaitannya dengan Desa, HB dilaporkan karena bukan siapa-siapa, namun menguasai Pamsimas,”Singkatnya.
PATI- cakranusantara.net | Kadus, Modin serta Kades menanggapi berita yang sebelumnya pernah terbit. Pasalnya berita yang terbit dianggap kurang pas.
Program yang di jalankan di Desa Guyangan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah waktu itu bukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) namun Prona dan itu sudah klir. Pasalnya tidak ada komplain dari pemohon Prona.
Data yang dihimpun media ini, Kepala Dusun (Kadus) Guyangan Cipto mengatakan jika dulu memang saya meminjam uang pada pihak panitia sebesar Rp 80 juta namun itu sudah saya kembalikan ke pihak panitia Prona, pada tahun 2017 yang lalu, kemudian 1 tahun sudah jadi dan semua sudah selesai di bagikan kepada warga (pemohon),”kata Cipto.
Sementara Kasi pelayanan (Modin) Niti mengatakan, saya dulu meminjam uang untuk keperluan mendesak untuk biaya kuliah anak saya kepada pihak panitia sebesar Rp 12 juta namun itu sudah saya kembalikan dan sudah ada pertanggungjawaban kepada pihak panitia dan itu tidak ada problem sama sekali,”kata Niti.
Kepala Desa (Kades) Guyangan Jakem menambahkan, pada waktu 2017 lalu program yang kita jalankan bukan PTSL mas melainkan program Prona dan waktu itu pihak panitia mengalami kesulitan dari segi biaya, untuk itu pihak panitia sempat meminjam uang ke Koperasi melalui kesepakatan bersama untuk menutup kebutuhan yang akhirnya pengembalian dari Sucipto dan Niti digunakan untuk menutup Koprasi itu.
“Dengan adanya Prona bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, karna jika mengajukan permohonan sertifikat secara individu pasti biayanya mahal, bisa berkali lipat daripada pengajuan sertifikat tanah lewat lewat Prona,”Tambah Kades.
PATI- cakranusantara.net | Geger Gedhen..!! Warga masyarakat Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Keluhkan Jalan Warga yang ditutup secara Sepihak. Pasalnya, penutupan jalan tersebut tanpa melalui proses musdus (Musyawarah Dusun) hingga Musdes (Musyawarah Desa).
Data yang dihimpun media ini, Warga setempat mengatakan penutupan jalan ini sepihak tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan warga yang melewati jalan tersebut,”katanya.
Sedangkan Warga setempat yang melewati jalan tersebut ada puluhan KK (Kepala Keluarga), jalan tersebut merupakan jalan pertolongan yang awalnya hanya Setengah meter yang kemudian di tambahi sama yang punya tanah sebelah Balai Desa (Baldes),”tambahnya.
Sebelumnya kami mempertanyakan tentang tiba-tiba jalan tersebut di tutup kepada Kades yang kemudian jika masalah itu di arahkan agar datang ke Baldes maka hari ini kami datangi secara bersama-sama,”pungkasnya.
tampilan jalan sebelah Baldes yang di pagar dengan ketinggian kurang lebih 1,5 meter
Kepala Desa (Kades) Banjarsari Sudiman terkait dengan penutupan akses jalan tersebut di aula Desa mengatakan, Jika penutupan itu dengan tujuan untuk menjaga aset Desa,”katanya.
Ketika di konfirmasi dalam ruang kerjanya Kades Sudiman mengatakan, tidak bisa memberikan jawabannya sekarang alias no komen, karena kami harus rapatkan dulu dan akan menggelar pertemuan pada Rabu (19/01) mendatang,”katanya lagi.
Disinggung terkait apakah sebelumnya sudah di Musduskan dan/ atau di Musdeskan terkait penutupan jalan tersebut kades menjawab belum,”jawab singkat Kades.
Sementara Kepala Dusun yang biasa dikenal dengan sebutan Kamituwo saat ditanya siapa dalang penutupan jalan tersebut menjawab tidak tahu, disinggung apakah sudah di Musduskan atau Musdeskan menjawab hal yang sama dengan Kades, Belum,”jawabnya.
Tidak hanya sebatas itu saja tim awak media juga konfirmasi dengan Sekertaris Desa (Sekdes) dan juga perangkat Desa lainnya yang ada di kantor Desa, anehnya mereka juga menjawab hal yang sama,”kata Sekdes dan perangkat-perangkatnya.
PATI – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Guyangan Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada 2017 lalu diduga menjadi praktek Pungli (pungutan liar). Pasalnya swadayanya tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-390-3167A tahun 2017, Nomor 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis,peserta program PTSL dikenai biaya Rp 150 ribu.
Namun, Bupati Pati Haryanto telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), sebagai tindak lanjut atas SKB tiga menteri, bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) dapat mengenakan biaya tambahan maksimal Rp 250 ribu pada 2021 awal.
Dengan demikian, biaya maksimal yang dapat dibebankan pada masyarakat peserta PTSL ialah Rp 400 rb. Jika lebih dari itu, dapat dianggap sebagai pungli, sementara pelaksanaan program PTSL di Desa Guyangan sebelum terbitnya Perbup.
Data yang dihimpun media ini Desa Guyangan dalam prakteknya menerapkan program PTSL menabrak aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut nara sumber yang tidak mau disebut namanya mengatakan, PTSL di desa tersebut dilaksanakan tahun 2017 pada tahap pertama dengan peserta 225 bidang dan dilanjutkan tahap kedua 200 bidang, masing-masing bidang oleh panitia ditarik biaya sebesar Rp. 850 rb,- per bidang,”terangnya, Rabu (12/01/2022).
Ditambahkan perangkat Desa saat di konfirmasi tim menjawab, Setelah sekian lama berjalan program tersebut tidak menuai polemik namun beberapa hari terakhir ini mencuat polemik disebabkan karena bendahara PTSL waktu itu ditagih oleh Kepala Desa (Kades) setempat dan disodori surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan uang sejumlah 80 juta Rupiah, padahal menurut kesaksianya yang notabenenya adalah perangkat desa tersebut Uang sudah beres dan digunakan sesuai dengan pos-pos untuk pembayaran di waktu itu, namun karena tidak mau ribut akhirnya bendahara PTSL bersedia mengembalikan uang senilai 80 juta rupiah dengan bersusah payah menjual mobil Dump Truk kepunyaannya.
“Saya tidak tahu Mas, tahu-tahu saya disodori surat pernyataan untuk pengembalian uang delapan puluh juta rupiah terkait dengan PTSL yang bendaharanya saya waktu itu, di PTSL tahap pertama saya menangani 225 bidang selanjutnya tahap kedua 200 bidang Saya tidak mau ikut karena saya merasa harga yang dipatok terlalu tinggi berbeda dengan desa lainnya,”jawab perangkat Desa saat diwawancarai media.
Lanjutnya lagi, pembagian uang waktu itu sudah beres tidak ada masalah, kok tahu-tahu sudah berlalu beberapa tahun ada tagihan sebesar itu saya kaget sedangkan Pak Kades tidak menjelaskan itu uang untuk apa, jadi saya bingung tapi saya nggak mau ribut ya saya mau tanda tangan saja, dan segera saya membayarnya.
Waktu itu juga menggunakan jasa rekanan namanya Sapil untuk mengurus syarat administrasi dan semua juga sudah beres pembayarannya ke rekanan tersebut. Selain itu Kades juga menekan salah satu anggota pengurus PTSL waktu itu yang notabene adalah seorang perangkat juga. Saat didatangi awak media mengatakan kan hal senada.
“Saya juga tidak tahu Mas tahu-tahu ditagih uang dua belas juta terkait dengan PTSL padahal waktu itu sudah beres tidak ada masalah, Setelah sekian tahun ada tagihan sebesar itu saya juga tidak tahu itu uang apa tapi karena Pak Kades itu orangnya seperti itu ya sudah saya ikut saja daripada ramai,”jawabnya.
Sementara Kades Guyangan saat ditemui awak media mengatakan, dengan ditandatangani pernyataan pengembalian uang berarti dia mengakui telah menggunakan uang PTSL tersebut dan dia sudah membayarnya walaupun harus menjual Dump Truk untuk pembayarannya,”tegasnya pada Kamis (13/01/2022).
Kemudian uang PTSL yang masih di bawa mbah Modin (Kasi Pelayanan) menjawab, belum di kasih hingga saat ini, totalnya sekitar Rp. 15 jt rupiah dan itu masih menunggu berjualan pepohonan yang ada di ladangnya,”jawabnya.
Disinggung kenapa nomor awak media (R) diblokir menjawab, ya karena di sini (HP) tidak ada namanya dan wa ya tak masukkan ke spam,”alasannya.
Menurut Slamet Widodo, S.H., aktivis Pati, penarikan PTSL tersebut sudah melanggar aturan dan masuk kategori pungli, biaya yang dipatok sudah jauh diatas ketentuan, itu sudah termasuk pungli dan ada indikasi penyalahgunaan jabatan yakni jabatan sebagai Kades, mengintervensi bawahannya untuk mengembalikan sejumlah uang dengan tidak ada penjelasan apa-apa, seakan-akan menakut-nakuti sehingga bawahannya mau tidak mau harus mengembalikan sejumlah uang yang menurutnya, program yang sudah berlalu bertahun-tahun sudah tidak ada masalah dan sekarang kok dipermasalahkan Kades padahal menurutnya tidak ada selisih uang dalam hal pembagian hasil PTSL waktu itu, ini tidak bisa dibiarkan,”tegasnya.
Masalah pemblokiran nomor itu seharusnya tidak perlu di lakukan karena dia sebagai pejabat publik yang setiap saat bisa di mintai keterangan oleh Wartawan khususnya untuk keterbukaan informasi publik (KIP) bukannya memblokir namun harus bisa saling bersinergi,”tuturnya.
PATI – Promosi Jabatan, Sekdes (Sekertaris Desa) Babalan Resmi Dilantik Setelah Plt 5 Bulan bertempat di gedung serba guna Desa Babalan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah oleh Kepala Desa (Kades) Nining Sudaryati.
Data yang di himpun media ini pelantikan promosi Jabatan dilaksanakan setelah lolos dalam pelaksanaan PJ Sekdes oleh Lilik Sumarno selama 5 bulan yang kemudian di ajukan ke Bupati melalui Camat Setempat, Selasa (28/12/2021).
Diketahui sebelumnya, Lilik Sumarno sebelumnya menjabat Kasi Kesejahteraan dan diangkat menjadi Plt Sekdes hingga akhirnya ditetapkan menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) setelah mendapatkan rekomendasi Camat dan izin tertulis Bupati.
Camat Gabus Suranta S STP, M.Si dalam sambutannya mengatakan,bahwa pengisian jabatan Sekdes ini sudah sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada.
“Ini adalah mutasi dari Kasi menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) dengan salah satu syarat harus pernah menjabat sebagai Plt Sekdes,”terang Camat.
Dengan menjabat sebagai Sekdes tanggung jawabnya menjadi besar karena selaku koordinator kegiatan pembangunan didesa sekaligus membantu kinerja Kades,”pungkasnya.
Sementara itu Kades Babalan saat di konfirmasi menjelaskan bahwa Lilik Sumarno dulu menjabat Kasi Kesejahteraan kemudian diangkat menjadi Plt Sekdes, yang kemudian di tetapkan menjadi Sekdes dan dilantik berdasar Keputusan Kepala Desa Babalan Nomor 141/24 Tahun 2021,”ungkap Kades.
Dalam pengisian Sekdes tidak ada rekayasa, curang-curangan, semuanya serba terbuka, dan saya juga tidak mendapatkan apa-apa dari pengangkatan Sekdes yang saya Lantik,”pungkasnya.
Turut hadir dalam acara pengambilan janji dan sumpah Sekdes Babalan, Forkopimcam Gabus, perangkat desa Babalan, tokoh Agama Desa Babalan, tokoh Masyarakat, keluarga Sekdes yang dilantik serta tamu undangan lainnya.
Di tempat lain Lilik Sumarno Sekdes baru selesai dilantik saat dikonfirmasi mengatakan jika saya sebelumnya menjabat sebagai kasi Kesejahteraan yang kemudian menjabat Plt Sekdes mulai Bulan Juni lalu yang kemudian diajukan untuk ditetapkan menjadi Sekdes ke Bupati,”katanya.
Saya berharap dukungan dari tokoh Agama, tokoh Masyarakat agar mendukung proses pemerintahan atau kinerja pemerintah Desa (Pemdes), Pembangunan Desa supaya lebih giat lagi terutama BPD, RT, RW, Karang Taruna, dan ibu-ibu PKK,”harapnya.
