Kategori: Ekonomi

November, 9, 26

Cakranusantara.net, Pati || Produk makanan ringan asal Kabupaten Pati mulai memperluas penetrasi pasar internasional. Keberhasilan PT Dua Kelinci menembus pasar Australia dinilai menjadi bukti bahwa produk lokal mampu bersaing di pasar global sekaligus membuka peluang peningkatan ekspor daerah.

Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat mendampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam pelepasan ekspor produk PT Dua Kelinci ke Australia di pabrik perusahaan tersebut, Senin (9/11/2026).

Chandra mengatakan, keberhasilan produk makanan ringan asal Pati diminati konsumen Australia menjadi peluang yang harus dimanfaatkan untuk memperluas pasar ekspor.

“Sekarang banyak makanan dari China dan luar negeri yang digandrungi anak muda. Namun, ternyata Australia, negara yang luar biasa maju, juga menggandrungi produk makanan dari Pati. Ini peluang, dan ekspor makanan masih sangat terbuka,” ungkapnya.

Menurut Chandra, potensi ekspor Kabupaten Pati tidak hanya berasal dari industri makanan ringan. Produk perikanan daerah juga telah menembus sejumlah negara, di antaranya Jepang, Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Nilai perdagangan sektor perikanan Pati pada 2025 tercatat mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Potensi tersebut ditopang keberadaan sekitar 1.000 kapal berukuran di atas 30 GT serta 2.500 kapal di bawah 30 GT.

Selain perikanan, Pati juga memiliki komoditas unggulan lain, seperti jeruk pamelo dan kelapa kopyor yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.

“Potensi daerah harus terus kita dorong agar memiliki nilai tambah. Kami ingin semakin banyak produk Pati yang mampu masuk pasar internasional dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegas Chandra.

Di sektor investasi, Pemkab Pati juga tengah mengupayakan percepatan masuknya investor guna memperkuat industri daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Melalui Pati Business Forum, sebanyak delapan perusahaan telah menyampaikan komitmen investasi dengan nilai total sekitar Rp12,6 triliun untuk kegiatan usaha yang dijadwalkan pada 2027.

Chandra juga menyebutkan, Kabupaten Pati memiliki sekitar 5.600 hektare lahan yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan industri.

Bahkan, investor asal China dijadwalkan berkunjung ke Pati pada 10 Desember 2026. Kunjungan tersebut diharapkan membuka peluang investasi yang mampu menyerap sekitar 30 ribu tenaga kerja.

“Kami berharap investasi yang masuk benar-benar mampu membuka lapangan pekerjaan dan menekan pengangguran terbuka di Kabupaten Pati,” ujarnya.

Sementara di sektor pertanian, Chandra menyampaikan bahwa harga pupuk di tingkat petani mengalami penurunan sekitar 20 persen pada tahun ini. Pemkab Pati juga terus mengawal program Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya masyarakat di wilayah perdesaan.

Selain investasi, Chandra turut menyoroti pentingnya kelancaran pasokan bahan baku industri yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, seperti tepung.

“Selain mendorong investasi, kami juga berharap ada kemudahan akses bahan baku industri yang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, seperti tepung. Jangan sampai kelangkaan bahan baku menghambat produksi hingga berujung pada pengurangan tenaga kerja,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Dua Kelinci, Hadi Sutiono, menjelaskan bahwa perluasan pasar Australia merupakan hasil pengembangan jaringan pemasaran yang dilakukan perusahaan, termasuk melalui keikutsertaan dalam pameran Fine Food di Melbourne pada awal September 2026.

Sebelumnya, distribusi produk Dua Kelinci di Australia hanya menjangkau Sydney dan Melbourne. Kini, jangkauannya telah berkembang ke Adelaide, Brisbane, dan Perth.

“Mendapat pembeli itu penting. Namun, menjaga kepercayaan agar mereka terus membeli juga harus terus diusahakan,” ujar Hadi.

Ia menyebutkan, sejumlah produk andalan perusahaan, yakni Dua Kelinci, Tik Tak, Sukro Oven, Tos Tos, dan Roni, kini telah dipasarkan di lima kota yang tersebar di lima negara bagian Australia.

Hadi berharap Kementerian Perdagangan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan ekspor melalui penyediaan informasi pasar, fasilitasi pameran internasional, akses calon pembeli, hingga kemudahan memperoleh bahan baku impor.

Menurutnya, aktivitas ekspor tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga berdampak terhadap karyawan, petani, pemasok, serta keluarga yang menggantungkan penghidupan dari kegiatan industri tersebut.

Selain menghasilkan devisa, ekspor juga menjadi sarana memperkenalkan produk Indonesia agar semakin dikenal di pasar internasional.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung perluasan pasar ekspor produk Dua Kelinci.

Menurutnya, pembukaan pasar baru perlu ditopang berbagai perjanjian perdagangan internasional serta penguatan kapasitas industri dalam negeri.

“Strategi ekspor kita ada dua, yakni berbasis sumber daya dan berbasis pasar. Keduanya harus didukung industri dalam negeri yang kuat,” kata Budi.

Ia mengungkapkan, nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari–September 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,58 persen di tengah tantangan perdagangan global. Pada periode yang sama, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sekitar 10,6 miliar dolar AS.

Selain minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan mineral, ekspor nasional juga didominasi produk manufaktur, seperti makanan, minuman, alas kaki, dan tekstil.

Terkait kebutuhan bahan baku impor bagi industri, Budi mengatakan pemerintah akan kembali membahas persoalan tersebut dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Ia menjelaskan, sekitar 91 persen struktur impor Indonesia terdiri atas bahan baku, bahan penolong, dan barang modal yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas produksi.

Kegiatan pelepasan ekspor tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, unsur Forkopimda Kabupaten Pati, jajaran Pemkab Pati, manajemen PT Dua Kelinci, serta perwakilan importir dari Australia.

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memperkuat potensi penciptaan lapangan kerja melalui pengawalan komitmen investasi senilai Rp12,6 triliun dari delapan perusahaan. Investasi yang direncanakan pada 2027 tersebut diharapkan membuka peluang kerja baru, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.

Upaya tersebut mengantarkan Chandra meraih penghargaan kategori Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja dalam ajang detikJateng-Jogja Awards 2026 yang digelar di Nusantara Ballroom, KEK Industropolis, Batang, Jawa Tengah, Jumat (23/10/2026).

Chandra menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya berupaya mendatangkan investor, tetapi juga mengawal agar komitmen investasi dapat direalisasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

“Investasi akan terus kami kawal, tidak hanya sekadar Letter of Intent (LoI) ataupun nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Tentunya, investasi ini diharapkan dapat membuka ribuan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Chandra seusai menerima penghargaan.

Komitmen investasi tersebut diperoleh melalui Pati Business Forum 2026. Delapan perusahaan menyatakan minat investasi dengan nilai total Rp12,6 triliun untuk 2027. Peluang ini menjadi salah satu modal bagi Kabupaten Pati untuk memperluas kegiatan industri, mendorong pertumbuhan usaha, dan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.

Agar peluang tersebut berdampak nyata, Pemerintah Kabupaten Pati melakukan fasilitasi komunikasi dengan investor, mendorong kemudahan perizinan, serta menjajaki pengembangan sektor industri dan potensi unggulan daerah.

Langkah tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mempersiapkan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Sinergi antara pemerintah, investor, dunia usaha, dan tenaga kerja menjadi penting agar peluang kerja yang tercipta dapat diakses oleh masyarakat setempat.

“Kami berharap masuknya investasi di Kabupaten Pati juga mendukung perekonomian daerah agar semakin maju,” kata Chandra.

Penghargaan kategori Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja diberikan atas upaya Chandra mendorong investasi melalui fasilitasi investor, dukungan perizinan, serta pengembangan peluang usaha di Kabupaten Pati.

Ajang detikJateng-Jogja Awards 2026 mengusung tema Jawa Tengah Gerbang Investasi Indonesia: Sinergi Pemerintah, Investor, dan Kawasan Industri Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Kegiatan ini turut menghadirkan Forum Investasi Jawa Tengah yang membahas potensi serta peluang investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan KEK Budi Santoso hadir mewakili Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjadi pembicara, sedangkan Kapolda Jawa Tengah Roy Hardi Siahaan hadir sebagai narasumber tamu.

Sebagai gambaran potensi ekonomi regional, realisasi investasi di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai Rp88,50 triliun, meningkat 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penyerapan sekitar 326 ribu tenaga kerja.

Capaian tersebut menunjukkan peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Bagi Kabupaten Pati, tantangan selanjutnya adalah memastikan komitmen investasi Rp12,6 triliun dapat berlanjut ke tahap realisasi, sehingga peluang kerja yang diharapkan benar-benar terbuka dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Gelaran penghargaan tersebut dihadiri unsur pemerintah, pengelola kawasan ekonomi khusus, kepolisian, serta pemangku kepentingan di bidang investasi dan industri.

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bersumber dari uang negara wajib dijaga, dirawat, dan digunakan sesuai peruntukan. Ia meminta Dinas Pertanian dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) memperketat pengawasan bantuan tahun 2025 dan 2026, termasuk mengevaluasi serta menarik sementara alat yang ditemukan rusak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Penegasan tersebut disampaikan Chandra saat penyerahan 32 unit alsintan kepada kelompok tani di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pati, Kamis (22/10/2026).

“Alat-alat pertanian ini juga uang dari negara, uang dari rakyat. Karena itu, saya minta seluruh bantuan diinventarisasi dan dicek kondisinya. Jika ditemukan alat yang rusak, saya minta dievaluasi dan ditarik sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tegas Chandra.

Ia meminta Dinas Pertanian dan PPL mendata lokasi keberadaan setiap alat, memeriksa kondisinya, serta melengkapi hasil pemeriksaan dengan dokumentasi foto dan video. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan terpelihara dan benar-benar memberikan manfaat bagi petani.

“Saya mohon para Gapoktan menjaga alat-alat yang sudah diberikan dari Komisi IV dan pemerintah. Supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” pesan Chandra.

Selain pengawasan bantuan, Chandra menyoroti potensi kelapa kopyor sebagai sumber pendapatan daerah. Ia mengapresiasi inovasi kultur embrio kelapa kopyor yang dikembangkan Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan mendorong pengembangannya agar memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi petani.

Menurutnya, bibit kelapa kopyor hasil kultur embrio memiliki nilai jual tinggi. Satu bibit dibanderol sekitar Rp1,5 juta dengan pembayaran uang muka 50 persen dan waktu tunggu sekitar satu tahun.

Satu pohon diperkirakan mampu menghasilkan 120 butir kelapa kopyor per tahun. Dengan harga Rp50 ribu per butir, nilai penjualannya dapat mencapai sekitar Rp6 juta per pohon per tahun.

“Pertanian ini punya potensi ekonomi yang besar. Kita harus mendorong anak-anak muda agar mau masuk ke sektor pertanian, bukan hanya melihat tren yang ramai sesaat,” ujar Chandra.

Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Pati mendapat undangan Menteri Pertanian untuk pengembangan bioetanol. Di Jawa Tengah, Pati dan Wonogiri disebut menjadi dua daerah yang mendapat undangan tersebut.

Selain itu, Pati memperoleh arahan terkait penyediaan bibit jagung untuk lahan seluas 1.000 hektare dan pembukaan lahan pertanian seluas 20.000 hektare.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo turut hadir dalam penyerahan bantuan alsintan kepada kelompok tani di Kabupaten Pati.

Bantuan tahun anggaran 2026 tersebut terdiri atas delapan unit traktor roda empat merek Maxxi, empat unit traktor roda dua merek Quick Zeva, tujuh unit mesin tanam padi (rice transplanter), dan 13 unit pompa air.

“Bantuan ini untuk mendukung petani di Pati agar biaya operasional bisa lebih ringan. Karena itu, manfaatkan sesuai peruntukan dan rawat dengan baik,” kata Firman.

Firman menegaskan, alsintan harus digunakan sesuai peruntukannya untuk mendukung sektor pertanian di Kabupaten Pati. Ia mengingatkan kelompok penerima agar tidak mengalihkan pemanfaatan bantuan ke wilayah lain di luar ketentuan.

Selain bantuan alsintan, Firman mengusulkan 15 paket kegiatan infrastruktur pertanian kepada Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2026.

Usulan tersebut mencakup tiga paket jalan usaha tani, empat paket irigasi perpompaan, satu paket irigasi perpipaan, lima paket rehabilitasi jaringan tersier (PITER), serta dua paket bangunan konservasi berupa embung dan dam parit.

Berdasarkan data yang disampaikan, seluruh usulan tersebut masih dalam proses pengusulan pencairan.

Firman juga mendorong pengembangan laboratorium kultur embrio kelapa kopyor di Pati agar berpeluang menjadi program nasional. Ia menyatakan siap mengawal dukungan anggaran dan proses pengurusan paten melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan inovasi sekaligus membuka peluang manfaat ekonomi bagi daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati Ratri Wijayanto menjelaskan bahwa bantuan alsintan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan hasil panen.

Penggunaan alat tersebut juga ditujukan untuk menghemat waktu dan tenaga kerja serta menekan biaya produksi. Modernisasi pertanian diharapkan turut memperkuat ketahanan pangan dan menarik minat generasi muda.

“Dengan bantuan ini, kami berharap produktivitas pertanian meningkat dan biaya produksi petani dapat ditekan,” kata Ratri.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra turut menyoroti kondisi ekonomi petani yang dinilainya menunjukkan perkembangan positif. Ia menyebut harga pupuk relatif terjangkau, harga gabah kering dan jagung cukup baik, serta harga singkong meningkat dari di bawah Rp1.000 menjadi sekitar Rp4.000–Rp5.000 per kilogram.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diikuti pengelolaan pertanian yang lebih produktif dan efisien.

Chandra juga mengungkapkan koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dukungan energi panel surya dan baterai untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Dukungan tersebut direncanakan untuk menunjang operasional cold storage dan pabrik es selama 24 jam.

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendesak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Pati tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi aktif menjemput investor dan membawa peluang investasi masuk ke Kabupaten Pati. Dorongan itu muncul di tengah kesepakatan investasi senilai Rp12,6 triliun dari delapan perusahaan yang telah dibangun Pemkab Pati.

Hal tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri pengesahan dan pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus KADIN Kabupaten Pati di Kantor KADIN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Selasa sore (6/10/2026).

Chandra secara tegas meminta kepengurusan baru KADIN Pati memanfaatkan jaringan bisnis yang dimiliki untuk mendatangkan investor ke Bumi Mina Tani.

“Pengesahan KADIN ini jangan hanya seremonial. Segeralah bersinergi dengan kami. Tolong investor-investor yang ada di jejaring KADIN dibawa ke Pati,” tegas Chandra.

Dorongan tersebut mendapat respons positif dari KADIN Jawa Tengah. Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Tengah Harry Nuryanto Soediro menyatakan siap membantu Kabupaten Pati membuka akses investasi sekaligus mendorong pengembangan kawasan industri.

“KADIN Jawa Tengah memiliki tim percepatan investasi. Kami punya tim yang bisa mendatangkan para investor, juga bisa berkolaborasi dalam membentuk suatu kawasan industri,” ujar Harry.

Menurut Chandra, peluang investasi di Pati semakin terbuka setelah Pemkab Pati menggelar Pati Business Forum pada pekan sebelumnya. Forum yang diikuti sekitar 70 pengusaha tersebut menghasilkan kesepakatan investasi senilai Rp12,6 triliun dari delapan perusahaan, termasuk pengusaha lokal maupun perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

“Agreement yang kami tandatangani kemarin mencapai Rp12,6 triliun dari delapan perusahaan yang berencana berinvestasi,” kata Chandra.

Chandra menegaskan, kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni atau sekadar tanda tangan di atas kertas. Pemkab Pati mulai mendorong agar rencana investasi tersebut masuk tahap realisasi.

“Kita langsung eksekusi dengan beberapa perusahaan, khususnya perusahaan dari China dan Malaysia,” tegasnya.

Untuk proyek pelabuhan perikanan, proses pembebasan lahan disebut telah mencapai hampir 15 hektare dari total kebutuhan sekitar 35 hektare. Chandra juga menyampaikan rencana kunjungan langsung untuk memastikan kesiapan sejumlah calon investor sebelum memasuki tahapan kerja sama berikutnya.

Di sisi lain, kesiapan kawasan industri dinilai menjadi faktor penting untuk menangkap investasi dalam skala besar. Pemkab Pati telah menjajaki rencana pengembangan kawasan industri dengan luasan sekitar 1.400 hektare.

“Kita ingin menggandeng industri-industri yang ada di luar untuk kita ajak bekerja sama dan berinvestasi di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Tak hanya mengejar investor, Pemkab Pati juga berupaya memangkas hambatan birokrasi. Salah satunya melalui pemangkasan tarif Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga 50 persen serta penyiapan satu Person in Charge (PIC) untuk mengawal kebutuhan perizinan masing-masing investor.

“Ada beberapa perusahaan yang izinnya sampai berbulan-bulan tidak jadi. Kami selesaikan cuma dalam waktu sepuluh hari kerja,” ungkap Chandra.

Menurutnya, kepastian proses administrasi menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan investor. Karena itu, birokrasi yang sederhana, cepat, dan terukur dinilai perlu terus diperkuat.

Namun, Chandra juga menyoroti persoalan yang berpotensi mencoreng iklim investasi di Pati, salah satunya dugaan pungutan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Pemkab Pati akan memanggil perusahaan-perusahaan di daerah untuk memastikan proses rekrutmen tenaga kerja berjalan transparan dan tidak membebani pencari kerja dengan pungutan yang tidak semestinya.

“Jangan sampai citra investasi di Kabupaten Pati dicoreng masalah-masalah seperti ini. Kalau ada persoalan, harus dikomunikasikan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Jawa Tengah Harry Nuryanto Soediro menilai Pati memiliki peluang untuk menjadi salah satu tujuan investasi baru di Jawa Tengah.

Menurut Harry, pengembangan investasi di Pati juga dapat menjadi penggerak ekonomi kawasan Pati Raya. Karena itu, KADIN Pati didorong membangun komunikasi aktif dengan pemerintah daerah dan KADIN Jawa Tengah.

“Pati ini sudah menjadi nama besar dari kawasan Pati Raya. Kami berharap Pati Raya bisa menjadi pemimpin untuk mengolaborasikan kegiatan ekonomi yang ada di Pati Raya,” kata Harry.

Harry mengatakan, berbagai peluang investasi yang ditemukan di daerah perlu segera dikomunikasikan agar dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama.

Sementara itu, Ketua KADIN Kabupaten Pati Didik Supriyanto menyatakan kepengurusan baru akan memperkuat organisasi sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Menurut Didik, momentum pengukuhan menjadi titik awal untuk menggerakkan kembali peran KADIN Kabupaten Pati sebagai wadah yang solid bagi dunia usaha.

Kolaborasi dengan Pemkab Pati, lanjutnya, akan diperkuat untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah.

Chandra berharap pengurus KADIN Pati yang baru mampu memanfaatkan jaringan bisnis yang dimiliki untuk menghadirkan lebih banyak peluang usaha dan investasi.

Ia juga meminta KADIN tidak berhenti pada kegiatan organisasi, tetapi mengambil peran nyata dalam mempertemukan dunia usaha dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Ini momentum awal kebangkitan KADIN Kabupaten Pati. Kita harus sama-sama membuktikan bahwa kekuatan Pati terus bergerak dan menyambut baik investasi yang akan datang,” tutur Chandra.

Pengukuhan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Tengah, Komite Tetap Bidang Organisasi KADIN Provinsi Jawa Tengah, Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Pati, serta para tamu undangan lainnya.

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Saat sebagian besar warga masih terlelap, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra justru turun langsung memeriksa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mulai pukul 03.00 WIB, Jumat (25/9/2026), Chandra menyisir sejumlah SPPG di wilayah Cluwak untuk memastikan bahan pangan, proses pengolahan, hingga pengelolaan limbah memenuhi standar keamanan makanan bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Enam titik menjadi sasaran sidak, yakni SPPG Ngablak 1, SPPG Ngablak 2, SPPG Sumur 1, SPPG Sumur 2, SPPG Ngawen, serta SPPG Ngablak di Dukuh Kramat.

Chandra turun bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Pati, serta Kabag Kesra Setda.

Dalam pemeriksaan, Chandra menemukan persoalan pada proses sortir bahan makanan. Salah satunya jeruk dengan kondisi kulit yang telah berubah warna menjadi agak kehitaman.

Meski bagian dalam buah dinilai masih mungkin layak dikonsumsi, kondisi kulit tersebut disebut berpotensi menjadi sumber kontaminasi silang terhadap bahan pangan lainnya.

“Tadi jeruknya kita ketahui banyak yang warnanya sudah agak hitam. Walaupun mungkin kalau dibuka masih layak untuk dimakan, kotoran itu bisa mengontaminasi makanan yang lain,” tegas Chandra.

Sorotan berikutnya mengarah pada pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di sejumlah lokasi, fasilitas tersebut dinilai belum berfungsi optimal lantaran saluran air belum dilengkapi grease trap atau penyaring lemak.

Kondisi tersebut membuat sisa lemak dari proses pengolahan makanan masih berpotensi terbawa ke saluran pembuangan dan berdampak terhadap lingkungan sekitar.

“IPAL ini berdampak langsung dengan lingkungan masyarakat sekitar. Jangan sampai terjadi komplain-komplain dari masyarakat,” ujar Chandra.

Temuan lainnya berkaitan dengan air yang digunakan untuk memasak. Dalam sidak, ditemukan penggunaan air yang disebut belum memenuhi standar SNI. Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi Pemkab Pati terhadap kualitas bahan dan fasilitas yang digunakan dalam penyediaan makanan MBG.

Chandra meminta seluruh kepala SPPG dan mitra penyedia memperketat pengawasan sejak tahap pemilihan bahan baku. Menurutnya, pemasok tidak boleh dipilih hanya berdasarkan pertimbangan harga, tetapi juga harus memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan.

“Kepada mitra-mitra SPPG, berikan yang terbaik buat putra-putri kita. Jangan sampai mengambil supplier-supplier yang murah, karena ini menjadi salah satu faktor pemicu masalah keracunan di SPPG,” kata Chandra.

Selain bahan pangan, alur kerja di dalam dapur juga diminta dibenahi. Pengaturan keluar-masuk makanan, area pemorsian, ruang pendinginan, hingga pemisahan gudang basah dan gudang kering harus dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“SOP harus dijalankan sepenuhnya. Kami harapkan Kepala SPPG se-Kabupaten Pati terus memperhatikan SOP-SOP yang ada di BGN. Kalau ini dilakukan, potensi keracunan bisa diminimalisasi,” tutur Chandra.

Namun, tidak seluruh lokasi mendapat catatan serupa. Saat meninjau dapur penyedia di Dukuh Kramat, Desa Ngablak, Chandra menilai fasilitas tersebut telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan operasional.

Penggunaan lantai epoxy di dapur tersebut juga dinilai dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya di Kabupaten Pati.

“Yang pertama tadi di Ngablak, SPPG-nya sudah memenuhi standar dan bagus secara tempatnya. Itu juga bisa menjadi rujukan SPPG-SPPG di Kabupaten Pati,” ujarnya.

Pemkab Pati memastikan pengawasan terhadap operasional SPPG akan terus dilakukan secara berkala. Laporan masyarakat terkait kualitas makanan juga akan ditindaklanjuti untuk menelusuri sumber persoalan dan menentukan langkah penyelesaian.

“Sidak-sidak ini akan terus kami lakukan dalam upaya pencegahan keracunan ataupun untuk mencegah adanya makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Kami ingin program ini benar-benar bisa bermanfaat bagi anak-anak kita,” kata Chandra.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Luky Pratugas Narimo menyampaikan perkembangan pemeriksaan laboratorium terkait dugaan kejadian keracunan MBG di Kecamatan Gembong.

Menurut Luky, parameter mikrobiologi telah selesai diperiksa, sedangkan parameter kimia masih dalam proses.

“Hasilnya sedang kami serahkan ke RSUD R.A.A. Soewondo untuk dilakukan ekspertisi oleh dokter spesialis patologi klinik. Setelah seluruh hasil keluar, termasuk parameter kimia, akan kami serahkan kepada Satgas MBG untuk menjadi acuan kebijakan selanjutnya,” jelas Luky.

Agustus, 18, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati mulai memetakan peternak unggas lokal melalui pendataan dan geotagging. Langkah ini diarahkan untuk memastikan telur produksi peternak Pati tidak sekadar menjadi penonton, tetapi benar-benar masuk dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat audiensi bersama asosiasi peternak unggas di Ruang Rapat Gabungan DPRD Pati, Selasa (18/8/2026).

“Pemkab Pati sedang menyusun data peternak lokal sekaligus melakukan geotagging. Ini untuk memastikan peternak yang ada benar-benar terverifikasi dan siap memasok kebutuhan MBG,” kata Chandra.

Menurutnya, pemetaan menjadi langkah awal untuk membangun sistem penyerapan telur lokal yang lebih jelas dan terukur. Pemerintah daerah tidak ingin keberadaan peternak lokal hanya sebatas terdata, sementara kebutuhan telur MBG justru dipenuhi dari luar daerah.

Karena itu, penyerapan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjadi perhatian Pemkab Pati. SPPG yang tidak menyerap pasokan dari peternak lokal akan dipanggil untuk dievaluasi.

“SPPG yang tidak menyerap pasokan dari peternak lokal akan kami panggil untuk dilakukan evaluasi. Namun, untuk penindakan atau pemberian sanksi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional,” ujar Chandra.

Pakan Mahal, Peternak Tertekan

Di sisi lain, persoalan harga pakan masih menjadi beban utama peternak. Tingginya biaya pakan secara langsung mengerek harga pokok produksi telur dan mempersempit ruang peternak untuk bertahan.

Chandra menegaskan, persoalan tersebut perlu dibawa ke tingkat pusat. Pemkab Pati bersama asosiasi peternak berencana menemui Kementerian Pertanian pekan depan untuk mencari solusi terhadap mahalnya harga pakan.

“Minggu depan, kami bersama asosiasi peternak berencana ke Kementerian Pertanian. Kami ingin mencari solusi agar harga pakan bisa lebih murah,” tuturnya.

Menurut Chandra, pakan merupakan komponen terbesar dalam struktur HPP telur. Jika biaya tersebut tidak ditekan, peternak lokal akan terus menghadapi tekanan biaya produksi sekaligus persaingan harga di pasar.

“Kalau persoalan pakan bisa kita tekan, posisi peternak akan lebih kuat. Kami akan mencari solusi ini bersama asosiasi dan Kementerian Pertanian,” katanya.

Tidak Cukup Mengandalkan MBG

Pemkab Pati juga menyadari bahwa keberlangsungan usaha peternak tidak bisa hanya bertumpu pada program MBG. Karena itu, pemerintah daerah membuka jalur pemasaran baru melalui koordinasi dengan pasar modern.

“Kami juga sedang berkoordinasi dengan modern market agar produk peternak lokal Pati bisa terserap di sana,” ujar Chandra.

Dengan demikian, strategi pemerintah diarahkan pada tiga titik sekaligus: memastikan peternak terdata dan terverifikasi, memperjuangkan akses pasokan ke MBG, serta membuka pasar baru di luar program pemerintah.

Bagi peternak, persoalannya bukan sekadar mampu memproduksi telur. Tantangan terbesar adalah memastikan produksi tersebut memiliki pasar dengan harga yang mampu menutup biaya produksi dan memberi keuntungan yang layak.

Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi B DPRD Pati Muslihan beserta jajaran, Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Pati, serta jajaran Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pemetaan peternak kini menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya jauh lebih konkret: memastikan telur Pati benar-benar masuk ke MBG, bukan hanya masuk daftar pendataan.

Agustus, 11, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan kebutuhan telur untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Pati harus memprioritaskan hasil produksi peternak lokal. Harga telur disepakati sebesar Rp26.000 per kilogram dan mulai diberlakukan pekan depan.

Penegasan itu disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dalam Pertemuan Tindak Lanjut Aksi Damai Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (11/8/2026).

Chandra mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pihak terkait. Setiap kabupaten dan kota diarahkan mengutamakan penyerapan telur dari peternak lokal.

“Mulai minggu depan, apabila masih terdapat SPPG yang tidak mengambil telur dari peternak lokal, maka dapat dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti,” tegas Chandra.

Pemkab Pati akan mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut. Koordinator SPPG wilayah Pati juga diminta berkomunikasi dengan Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati agar mekanisme distribusi dan kerja sama dapat berjalan sesuai kesepakatan.

“Hasil pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak,” ujarnya.

Chandra juga mengarahkan seluruh kepala SPPG di setiap kecamatan memiliki satu kesepahaman dalam pengadaan telur dan ayam dari Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati.

Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas aspirasi peternak yang disampaikan dalam aksi di depan Kantor Bupati Pati sehari sebelumnya.

Dalam aksi tersebut, para peternak mempersoalkan anjloknya harga telur yang terjadi ketika biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu dinilai semakin menekan keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

Chandra yang menemui langsung massa peternak saat aksi kemudian menyatakan akan memanggil kepala dapur SPPG di wilayah Pati untuk mencari solusi bersama.

Janji tersebut ditindaklanjuti sehari kemudian melalui pertemuan di Pendopo Kabupaten Pati. Pihak SPPG dan Asosiasi Peternak Unggas duduk bersama membahas mekanisme penyerapan hasil produksi peternak lokal.

Wakil Ketua Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati Ali Gufron mengapresiasi langkah cepat Pemkab Pati tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Pati dalam menjembatani komunikasi antara peternak dan SPPG,” kata Ali.

Ia berharap kesepakatan tersebut dapat memberikan kepastian pasar bagi peternak lokal sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternakan unggas di Kabupaten Pati.

Pertemuan di Pendopo tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Pati, Sekda Pati, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, Ketua Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati, Koordinator SPPI Kabupaten Pati, SPPI wilayah kecamatan se-Kabupaten Pati, serta para peternak telur dan unggas dari berbagai wilayah.

Kesepakatan penyerapan telur lokal ini diharapkan menjadi titik temu antara kepentingan peternak dan kebutuhan bahan pangan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati.

Agustus, 6, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pekan Kreasi Pati bukan sekadar menjadi panggung kreativitas dan hiburan masyarakat. Ajang yang berlangsung di Alun-Alun Simpang Lima Pati, Rabu sore (5/8/2026), juga membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jejaring, memperkenalkan produk, sekaligus membidik pasar yang lebih luas.

Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati, Dwi Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa kegiatan tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM. Pekan Kreasi Pati dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sekaligus mendorong produk lokal agar semakin dikenal masyarakat.

Dwi mengatakan, produk UMKM Pati memiliki kualitas dan potensi daya saing. Karena itu, penguatan promosi, pemasaran, dan akses pasar perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

“UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Melalui Pekan Kreasi Pati, kami ingin semakin banyak produk lokal dikenal, dicintai, dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” ujar Dwi.

Menurut Dwi, pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, maupun lembaga keuangan.

“Kolaborasi menjadi kunci. Ketika pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, dan lembaga keuangan bergerak bersama, peluang UMKM untuk berkembang akan semakin besar,” katanya.

Pekan Kreasi Pati juga menjadi bagian dari tindak lanjut penetapan Kabupaten Pati sebagai Kabupaten Kreatif Indonesia. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai pihak yang berpotensi membuka peluang kerja sama.

Selain menghadirkan bazar UMKM, Pekan Kreasi Pati turut mengangkat potensi budaya dan pariwisata daerah. Produk kuliner, kerajinan, karya ekonomi kreatif, hingga potensi budaya lokal diperkenalkan kepada masyarakat.

Promosi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penjualan produk UMKM, tetapi juga memperkuat citra Pati sebagai daerah yang memiliki kekayaan kreativitas, budaya, dan potensi wisata.

Ke depan, Pekan Kreasi Pati diarahkan menjadi agenda tahunan berskala besar. Pemerintah daerah berharap kegiatan tersebut mampu menjadi etalase produk unggulan dan kreativitas masyarakat Pati sekaligus mendorong semakin banyak pelaku UMKM untuk naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.

Dengan penguatan promosi, jejaring usaha, dan kolaborasi lintas sektor, Pekan Kreasi Pati diharapkan mampu menciptakan efek berantai bagi perekonomian daerah, mulai dari peningkatan transaksi UMKM hingga tumbuhnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Agustus, 5, 26

Cakranusantara.net, Pati || Antusiasme masyarakat menghadiri Pekan Kreasi Kabupaten Pati di Alun-alun Pati mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pati. Di tengah ramainya pengunjung, persoalan kebersihan menjadi salah satu hal yang ditekankan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra.

Saat meninjau kawasan Pekan Kreasi, Selasa (4/8/2026), Chandra mengapresiasi petugas yang telah melakukan kerja bakti membersihkan area kegiatan. Namun, ia meminta masyarakat tidak hanya menjadi penikmat acara, tetapi turut menjaga kebersihan lingkungan.

“Terima kasih Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP yang sudah kerja bakti. Dan untuk masyarakat Pati yang hadir di acara ini, saya minta tolong untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan,” ujar Chandra.

Menurut Chandra, kawasan Pekan Kreasi yang dipadati masyarakat membutuhkan perhatian bersama agar tetap bersih dan nyaman. Karena itu, pengunjung maupun pelaku UMKM diminta menggunakan tempat sampah yang telah disediakan di sejumlah titik.

Chandra menegaskan, kebersihan ruang publik bukan semata-mata tanggung jawab petugas kebersihan. Kesadaran masyarakat menjadi bagian penting untuk menjaga lingkungan tetap nyaman selama kegiatan berlangsung.

“Menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan lingkungan yang bersih, masyarakat bisa menikmati seluruh rangkaian Pekan Kreasi dengan lebih nyaman,” katanya.

Peninjauan tersebut sekaligus untuk memastikan pelaksanaan Pekan Kreasi berjalan tertib. Pemkab Pati juga terus mendorong agar kawasan kegiatan tetap terjaga kebersihannya meski aktivitas masyarakat berlangsung cukup padat setiap hari.

Pemkab Pati berharap partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dapat mencegah penumpukan sampah sekaligus membangun kebiasaan hidup bersih di ruang publik.

Pekan Kreasi pun diharapkan tidak hanya menjadi panggung bagi UMKM, ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Pati, tetapi juga menjadi contoh bahwa kemeriahan kegiatan publik dapat berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Agustus, 2, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan koperasi harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat pelaku UMKM di Kabupaten Pati.

Hal tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Jalan Santai dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Pati di Alun-Alun Pati, Minggu (2/8/2026).

Menurut Chandra, penguatan koperasi menjadi langkah strategis untuk memperkokoh perekonomian masyarakat dari tingkat bawah. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan dan penguatan koperasi sebagai salah satu prioritas nasional.

Chandra menilai negara-negara yang memiliki perekonomian kuat umumnya ditopang gerakan koperasi yang berkembang secara profesional dan berkelanjutan.

“Dengan kegiatan berkoperasi, ekonomi kerakyatan bisa tumbuh, ekonomi masyarakat juga bisa berkembang,” ujar Chandra.

Ia mengatakan, Pemkab Pati akan terus mendorong koperasi agar semakin profesional, sehat, dan mampu menjadi mitra strategis bagi pengembangan UMKM.

Penguatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi Kabupaten Pati.

Dalam kesempatan itu, Chandra turut mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti jalan santai. Ia menyampaikan terima kasih kepada pengurus koperasi dan para sponsor yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk penyediaan berbagai hadiah doorprize.

Malam Hari, 10 Ribu Porsi Makan Gratis

Chandra juga mengajak masyarakat kembali memadati Alun-Alun Pati pada Minggu malam setelah salat Isya. Masyarakat akan disuguhi kegiatan makan bersama gratis dengan menyediakan 10.000 porsi makanan dan 100 tumpeng.

Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang interaksi sekaligus dialog antara pemerintah daerah dengan masyarakat mengenai berbagai program pembangunan Kabupaten Pati.

“Seluruh rangkaian hiburan malam ini didukung swadaya para pengusaha lokal. Tidak menggunakan APBD, sehingga anggaran daerah tetap difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan,” tegas Chandra.

Ia juga mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan Alun-Alun Pati. Masyarakat diminta mengelola dan membuang sampah secara tertib selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Jalan Santai Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Pati digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Koperasi ke-79 sekaligus momentum memperkuat semangat berkoperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Pj Sekda, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.