Kategori: Infrastruktur

November, 10, 26

Cakranusantara.net, Pati || Penanganan jalan poros desa di Kabupaten Pati menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Pasalnya, keberadaan infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya sektor pertanian.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengungkapkan bahwa tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini sudah mencapai sekitar 80 persen. Pemkab menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 83 persen pada 2027. Namun, penanganan jalan poros desa masih jauh tertinggal karena baru mencapai sekitar 6 persen.

Hal itu disampaikan Chandra dalam kegiatan Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Pendanaan APBD 2026 yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati di Aula DPUTR, Selasa (10/11/2026).

“Jalan poros desa ini PR kita, padahal ini jalan perekonomian desa, terutama jalan pertanian,” tegas Chandra.

Menurutnya, Pemkab Pati harus menyusun skala prioritas agar pembangunan infrastruktur bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara bertahap. Terlebih, melalui anggaran perubahan, pemerintah daerah telah menyiapkan sekitar Rp152 miliar untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan 51 ruas jalan.

Dengan waktu pelaksanaan yang terbatas, Chandra meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan berjalan sesuai sasaran. Kepala desa diminta terlibat langsung dalam pengecekan lokasi sebelum pekerjaan dimulai.

“Saya minta kepala desa ikut mengecek ruas jalan yang akan ditangani. Harus jelas, mulai kilometer berapa sampai kilometer berapa. Jangan sampai setelah dikerjakan justru muncul komplain karena ruas yang ditangani ternyata bukan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Tak hanya kepala desa, para camat juga diminta melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing. Pendataan meliputi jalan kabupaten, jalan desa, jalan penghubung, jalan poros, hingga jalan pertanian.

Termasuk ruas jalan yang sebelumnya sudah diperbaiki tetapi kembali mengalami kerusakan. Seluruhnya harus masuk dalam evaluasi agar pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kebutuhan penanganan di lapangan.

Chandra mengatakan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti keluhan masyarakat yang selama ini disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

“Awal Desember nanti kita agendakan pertemuan di setiap kecamatan bersama para kepala desa. Saya minta camat mengecek seluruh aduan yang masuk. Rencananya, dalam sehari kita bisa menjangkau dua kecamatan,” katanya.

Selain mendorong percepatan pembangunan, Chandra mengingatkan pemerintah desa agar tidak mengabaikan aspek administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Seluruh dokumen harus dipersiapkan secara lengkap dan keterangan yang diberikan saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pemkab Pati, lanjut Chandra, juga tengah berupaya mendapatkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Langkah ini dilakukan di tengah berkurangnya transfer ke daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Bahkan, Pemkab Pati telah menyampaikan usulan tambahan bantuan infrastruktur kepada Kementerian Desa. Apabila terealisasi, dukungan anggaran tersebut berpotensi mencapai sekitar Rp200 miliar.

Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan merupakan bantuan keuangan khusus yang diperuntukkan bagi penanganan infrastruktur desa yang membutuhkan perhatian khusus.

Program tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Tahun 2023 yang saat ini tengah direncanakan untuk direvisi. Salah satu pertimbangannya adalah besaran bantuan per titik yang selama ini berkisar Rp200 juta dinilai belum mencukupi untuk menangani ruas jalan dengan panjang hingga beberapa kilometer.

“Pada APBD Perubahan 2026, bantuan ini dialokasikan untuk 184 desa di 21 kecamatan, dengan total 473 kegiatan. Rata-rata anggarannya sekitar Rp78,5 juta per kegiatan, sehingga total alokasinya mencapai sekitar Rp74,6 miliar,” terang Riyoso.

Ia menambahkan, pencairan bantuan dilakukan sekaligus sebesar 100 persen. Dengan mekanisme tersebut, kepala desa menjadi penanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan sekaligus penyelesaian administrasinya.

Riyoso meminta seluruh penerima bantuan segera merealisasikan pekerjaan setelah dana diterima. Penundaan pelaksanaan maupun keterlambatan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban harus dihindari.

“Begitu dana cair, segera laksanakan pekerjaannya. Jangan menunda-nunda. Kepala desa bertanggung jawab penuh, sehingga administrasi harus segera diselesaikan. Tidak ada toleransi untuk temuan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan bantuan keuangan tersebut menjadi bagian dari objek pengawasan, baik oleh BPK maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sisi lain, Chandra meminta pemerintah desa mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi persoalan infrastruktur saat memasuki musim hujan pada Desember mendatang.

Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), khususnya terkait normalisasi sungai, perlu diperkuat. Pemerintah desa juga diminta memetakan kondisi saluran irigasi dan titik-titik sungai yang berpotensi meluap sehingga langkah penanganan bisa dilakukan lebih dini.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala DPUTR, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para camat.

Adapun peserta kegiatan merupakan para kepala desa penerima Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan.

November, 8, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra turun langsung memantau kondisi sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan Tlogowungu, Minggu (1/11/2026). Pemantauan dilakukan dengan touring menyusuri sejumlah titik yang masuk agenda perbaikan melalui APBD Perubahan 2026 maupun perencanaan penanganan infrastruktur tahun berikutnya.

Dalam kegiatan tersebut, Chandra menyambangi beberapa lokasi, di antaranya ruas Bapoh arah Tlogowungu, kemudian jalur Tlogowungu menuju Lahar sebelum wilayah kecamatan, hingga berlanjut ke Desa Sitiluhur.

Monitoring lapangan itu dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur sekaligus melihat secara langsung tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan di masing-masing ruas jalan.

Chandra menegaskan, Pemkab Pati tidak hanya mengandalkan program perbaikan yang telah masuk dalam perencanaan anggaran. Pemerintah daerah juga menyiapkan ruang penanganan darurat melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) pada 2027, terutama untuk ruas jalan yang membutuhkan perbaikan segera.

“Penganggaran 2027 sudah kami tentukan, tetapi kami juga memiliki anggaran BTT. Kalau memang perlu segera ditangani, akan kami segera tangani,” tegas Chandra.

Ia meminta pemerintah desa agar proaktif menyampaikan laporan apabila terdapat ruas jalan rusak yang membutuhkan penanganan mendesak. Laporan tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi Pemkab Pati untuk melakukan verifikasi dan pengecekan langsung.

“Nantinya akan kami cek langsung ke lapangan,” ujarnya.

Salah satu ruas yang masuk rencana penanganan melalui APBD 2027 adalah jalan di Desa Sitiluhur, tepatnya jalur Njolong-Sitiluhur. Informasi dari pemerintah desa maupun masyarakat dinilai penting untuk membantu pemerintah memetakan prioritas pembangunan infrastruktur.

Pemkab Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) selanjutnya akan menindaklanjuti setiap laporan kerusakan dengan pengecekan kondisi lapangan. Bentuk dan waktu penanganan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan serta ketersediaan anggaran.

Monitoring di wilayah Kecamatan Tlogowungu tersebut turut diikuti Kepala DPUTR Kabupaten Pati beserta jajaran dan komunitas sepeda motor yang ikut dalam touring pemantauan kondisi jalan.

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pekerjaan pembongkaran trotoar di sepanjang Jalan Sudirman, Kabupaten Pati, telah rampung dengan total panjang mencapai 3.434 meter untuk sisi kanan dan kiri jalan. Proyek senilai Rp148.219.000 tersebut dikerjakan oleh PT Aneka Tata Sarana.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, S.Sos., M.M., melalui Kabid Cipta Karya, Arief Wahyudi, S.T., M.M., menjelaskan bahwa pekerjaan pembongkaran trotoar tersebut semula dijadwalkan berlangsung selama 90 hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan pada 18 Mei 2026.

Namun, dalam pelaksanaannya, proyek mengalami penyesuaian jadwal setelah adanya permintaan dari Balai Strategis Wilayah Jawa Tengah agar pekerjaan dihentikan sementara selama Agustus 2026.

Penghentian tersebut dilakukan karena pada bulan itu terdapat rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati hingga perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang membutuhkan kelancaran aktivitas masyarakat di sepanjang Jalan Sudirman.

“Karena ada rangkaian acara selama Agustus, pekerjaan harus dihentikan sementara. Selanjutnya dilakukan adendum perpanjangan waktu hingga 2 Oktober 2026,” jelas Arief, Kamis (22/10/2026).

Ia menambahkan, melalui penyesuaian jadwal tersebut, pekerjaan pembongkaran trotoar di sisi kanan dan kiri Jalan Sudirman dapat diselesaikan sesuai waktu perpanjangan yang telah ditetapkan.

Rampungnya pekerjaan ini menjadi bagian dari tahapan penataan infrastruktur Jalan Sudirman. DPUTR Kabupaten Pati diharapkan terus memastikan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi kualitas, waktu pengerjaan, maupun kebutuhan masyarakat. Rn

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati merampungkan rehabilitasi tiga ruas jalan di wilayah Kecamatan Gunungwungkal dan Tayu dengan total anggaran Rp3,6 miliar. Pekerjaan yang dilaksanakan CV Kusuma Bhakti tersebut telah selesai 100 persen pada akhir September 2026.

Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, melalui Kabid Bina Marga, Hasto Utomo, mengungkapkan, rehabilitasi meliputi ruas Jalan Gunungwungkal–Pakis, Margomulyo–Pakis, serta Pondowan–Sendangrejo.

“Untuk rehabilitasi jalan Pakis–Gunungwungkal dan sekitarnya, pagu anggarannya sebesar Rp3,6 miliar dengan pelaksana CV Kusuma Bhakti,” ungkap Hasto, Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan, penanganan pada ruas Jalan Pakis–Gunungwungkal memiliki panjang 591 meter dengan lebar 4–5 meter. Sementara itu, ruas Jalan Pakis–Margomulyo ditangani sepanjang 1,28 kilometer dengan lebar 4 meter.

Adapun ruas Jalan Pondowan–Sendangrejo mendapatkan penanganan sepanjang 550 meter dengan lebar 4 meter.

Ketiga ruas jalan tersebut menggunakan lapisan aspal hotmix dengan ketebalan 5–7 sentimeter sesuai spesifikasi pekerjaan.

Hasto menambahkan, pelaksanaan rehabilitasi dimulai pada 16 Juli 2026 dengan masa pengerjaan selama 90 hari kalender. Meski demikian, seluruh pekerjaan telah diselesaikan 100 persen pada akhir September lalu.

Rampungnya rehabilitasi tiga ruas jalan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian di wilayah Gunungwungkal dan Tayu. Rn

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Proyek penataan trotoar senilai Rp14 miliar di sepanjang Jalan Sudirman, Kabupaten Pati, tengah menjadi sorotan. Sejumlah bagian pekerjaan dinilai belum sempurna, termasuk paving yang mengalami keretakan. Di tengah sorotan masyarakat dan DPRD Pati tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Balai Penataan Bangunan, Permukiman, dan Kawasan turun langsung melakukan pengecekan lapangan, Kamis (8/10/2026).

PPK Dika Dwi Angga mengatakan, proyek penataan trotoar tersebut memiliki panjang sekitar 2,5 kilometer dan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp14 miliar.

Dalam peninjauan tersebut, Dika memastikan material yang digunakan dalam pekerjaan merupakan material baru dan telah disesuaikan dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak serta perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Namun, sorotan terhadap kondisi sejumlah bagian trotoar menjadi perhatian dalam pengecekan lapangan. Dika menegaskan, pelaksana pekerjaan masih memiliki kewajiban melakukan perbaikan apabila ditemukan bagian pekerjaan yang belum memenuhi ketentuan.

“Selama pekerjaan belum dinyatakan selesai, masih menjadi kewajiban pelaksana untuk melakukan perbaikan terhadap bagian-bagian yang belum sempurna,” jelas Dika.

Menurutnya, seluruh pelaksanaan proyek harus mengacu pada spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak maupun perencanaan.

Karena itu, temuan di lapangan tidak serta-merta menjadi hasil akhir pekerjaan. Pihak pelaksana masih diberikan kewajiban untuk melakukan pembenahan hingga seluruh pekerjaan memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Dika menegaskan hasil pekerjaan akan tetap menjadi perhatian sampai proyek tersebut dinyatakan selesai sesuai ketentuan kontrak.

Peninjauan langsung tersebut menjadi langkah untuk memastikan proyek trotoar di Jalan Sudirman tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memenuhi spesifikasi teknis dan memberikan hasil yang layak serta aman untuk dimanfaatkan masyarakat.

Dengan nilai proyek mencapai Rp14 miliar, kualitas pekerjaan menjadi perhatian penting agar anggaran negara yang digelontorkan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang sesuai perencanaan dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026, Jumat (18/9/2026).

Persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pati dan DPRD tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dalam pidato akhir di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pati, di Ruang Paripurna DPRD.

Chandra menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian, pemikiran, saran, serta masukan selama proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, pembahasan anggaran merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan pemerintah daerah. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Namun, Chandra menegaskan, kesepakatan dalam rapat paripurna tersebut belum berarti Perubahan APBD 2026 langsung dapat dijalankan.

“Ini baru rancangan. Selanjutnya rancangan ini akan kami kirimkan ke Pak Gubernur, masih menunggu tanggapan dari Provinsi Jawa Tengah maksimal 15 hari kerja,” ujar Chandra.

Rancangan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menjalani evaluasi. Hasil evaluasi pemerintah provinsi akan menjadi dasar bagi Pemkab Pati bersama DPRD untuk melakukan penyempurnaan sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Chandra mengatakan, apabila hasil evaluasi provinsi menyetujui rancangan tersebut, program-program yang tercantum dalam Perubahan APBD 2026 dapat mulai dijalankan.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah adalah infrastruktur. Chandra menyebut kondisi sejumlah jalan masih membutuhkan penanganan serius, terutama setelah muncul berbagai laporan masyarakat terkait kerusakan jalan yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Prioritasnya tetap infrastruktur. Infrastruktur masih banyak sekali yang perlu diperhatikan. Ada laporan dari masyarakat terkait kecelakaan dan lainnya akibat kondisi jalan yang sudah parah,” tegasnya.

Ia berharap seluruh tahapan evaluasi hingga penetapan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan tertib sesuai ketentuan. Dengan demikian, anggaran yang telah dibahas dan disepakati bersama dapat segera direalisasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama persoalan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Pati.

Juli, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati memastikan pekerjaan rehabilitasi Jalan Winong–Jakenan dan Jalan Tluwah–Sembaturagung telah mencapai progres sekitar 85 persen, Jum’at (17/7/2026).

Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Hasto Utomo, mengatakan bahwa kedua proyek tersebut memiliki total pagu anggaran sebesar Rp5,09 miliar dan dikerjakan oleh CV Wahana Karya Mandiri dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender.

Hasto Utomo menjelaskan, penanganan Jalan Winong–Jakenan meliputi rehabilitasi sepanjang 1.450 meter dengan lebar bervariasi antara 4,5 hingga 6 meter menggunakan perkerasan aspal hotmix.

Selain itu, juga dilakukan pembangunan bahu jalan beton di sisi kanan dan kiri masing-masing selebar 1 meter dengan total panjang sekitar 2,6 kilometer.

Sementara itu, rehabilitasi Jalan Tluwah–Sembaturaguung dikerjakan sepanjang 270 meter dengan lebar 5 meter menggunakan konstruksi rigid beton.

“Progres pekerjaan saat ini sudah mencapai sekitar 85 persen. Tinggal pekerjaan bahu jalan satu sisi dan penyelesaian marka jalan serta  pekerjaan perapian,” ujar Hasto Utomo.

Ia menambahkan, pekerjaan beton FS 45 pada ruas Jalan Tluwah–Sembaturagung telah selesai. Sementara pada ruas Jalan Winong–Jakenan, pekerjaan lapis aspal beton AC-BC untuk Segmen 1 dan Segmen 2 juga telah dilaksanakan.

DPUTR Kabupaten Pati berharap seluruh pekerjaan dapat segera rampung sesuai jadwal sehingga masyarakat dapat menikmati akses jalan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung kelancaran mobilitas maupun aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Rmn

Juli, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memastikan akan menambah alokasi anggaran pemeliharaan jalan pada APBD Murni Tahun 2027 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR).

Kebijakan tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat meninjau perbaikan Jalan Tlogowungu–Bapoh didampingi Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Hasto Utomo belum lama ini, Kamis (16/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Chandra menjelaskan bahwa penambahan anggaran menjadi langkah strategis agar DPUTR memiliki ruang yang lebih besar untuk merespons kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Kabupaten Pati.

Menurutnya, peningkatan anggaran pemeliharaan jalan diperlukan agar laporan masyarakat tidak hanya tercatat, tetapi juga dapat segera ditindaklanjuti melalui pekerjaan perbaikan sesuai kondisi di lapangan.

Peninjauan Jalan Tlogowungu–Bapoh, lanjutnya, juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pati untuk memastikan kondisi infrastruktur terus dipantau secara langsung.

Langkah tersebut, sambung Chandra, menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Melalui penambahan anggaran pada APBD Murni Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Pati menargetkan pelayanan penanganan jalan rusak nantinya dapat berlangsung lebih cepat, sehingga mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah dapat berjalan semakin lancar”, jelas Plt Bupati. Rmn

Juni, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk mengawal penanganan banjir rob di Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, menyusul kunjungan lapangan bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (23/6/2026).

Penanganan difokuskan pada perbaikan empat titik tanggul jebol sepanjang sekitar 450 meter yang menjadi penyebab masuknya air rob ke permukiman warga. Selain itu ada pula penyaluran bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp313.004.541 yang disalurkan kepada masyarakat terdampak.

Bantuan tersebut terdiri atas logistik permakanan dan nonpermakanan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp58.744.000, bantuan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah senilai Rp198.644.341, bantuan Dinas Ketahanan Pangan berupa 1 ton beras dan 500 bungkus mi mocaf senilai Rp17.145.000, paket obat-obatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp11.771.200, serta tas dan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp26.700.000.

“Terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan ini sangat berarti bagi warga yang sedang menghadapi dampak rob, sekaligus memperkuat upaya percepatan pemulihan di lapangan,” ujar Chandra saat mendampingi kunjungan Gubernur Jateng.

Plt Bupati Pati juga menyampaikan bahwa perbaikan tanggul menjadi langkah paling mendesak karena kerusakan infrastruktur tersebut telah mengakibatkan air laut terus menggenangi rumah warga dan area tambak produktif.

“Prioritas kami saat ini adalah menutup tanggul yang rusak agar air tidak lagi masuk ke permukiman warga. Administrasi pembangunan akan kami siapkan pada Juli hingga Agustus, kemudian pekerjaan konstruksi dimulai pada Agustus,” ujar Chandra saat mendampingi peninjauan di lokasi.

Selain pembangunan tanggul, Pemkab Pati juga menyiapkan sejumlah langkah penanganan pendukung. Pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap warga terdampak, termasuk anak-anak usia sekolah yang terdampak genangan rob.

“Kami sudah menerima laporan awal terdapat delapan anak sekolah yang terdampak. Semua kebutuhan mereka akan kami data dan tindak lanjuti agar aktivitas belajar tetap berjalan,” kata Chandra.

Di bidang kesehatan, Pemkab Pati melalui Dinas Kesehatan telah menempatkan petugas pelayanan kesehatan yang siaga setiap hari di lokasi terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya gangguan kesehatan akibat genangan rob yang berlangsung cukup lama.

“Kami memastikan pelayanan kesehatan hadir setiap hari. Masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan dapat langsung dilayani di lokasi,” tambahnya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Polres Pati dan unsur terkait untuk memperkuat layanan cepat tanggap. Melalui pola komunikasi sosial secara door to door, berbagai keluhan dan kebutuhan warga terus dihimpun sebagai dasar penyusunan langkah penanganan berikutnya.

Ke depan, Pemkab Pati bersama pemerintah provinsi dan instansi terkait akan menyusun langkah penanganan yang lebih komprehensif. Selain menyelesaikan empat titik tanggul jebol, pemerintah juga akan membahas perbaikan tanggul sungai lain yang memiliki panjang sekitar satu kilometer guna mengurangi risiko banjir rob berulang di wilayah pesisir Kabupaten Pati.