Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, Restoratif Justice dan Diversi

Juni, 16, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Pengertian tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA), Restoratif Justice (RJ) serta Diversi. Sebagaimana seperti kita ketahui saat ini Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan maupun pihak Kepolisian, mengutamakan untuk melakukan RJ terlebih dahulu sebelum di bawa ke persidangan

  1. Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang sedang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional.

Perampasan kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Dalam SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun, tidak dapat dilakukan proses peradilan pidana, tapi anak dikembalikan kepada orang tuanya. Jika anak yang berhadapan hukum itu sudah berusia 12 sampai 14 tahun maka hukumannya dapat berupa pendidikan formal dan pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Anak (LPA).

Untuk anak yang sudah berusia 15 hingga 17 tahun dapat menjalani proses peradilan pidana anak dan hukuman atas tindak pidananya dapat berupa pidana penjara, dengan dikurangi setengah dari ancaman pidana maksimum dari pasal yang dilanggar. Pidana mati atau seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak, tetapi diganti dengan pidana penjara maksimum 20 tahun penjara.

Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2020 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Termasuk jenis-jenis tindak pidana dalam KUHPidana yang dilkukan oleh Anak.

Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/ atau dialami;

2. Keadilan Restoratif Justice

RJ merupakan salah satu kekhususan dari peradilan pidana anak ini tujuannya adalah untuk mencapai Keadilan Restoratif yaitu Keadilan yang dikembalikan kepada pelaku dan korban.

Menurut pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, wajib mengutamakan keadilan RJ. Yaitu penyelesaian perkara tindak pidananya wajib melibatkan pelaku, korban atau keluarga masing-masing pelaku dan keluarga korban termasuk pihak lain yang terkait seperti pembina atau pendamping anak, secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali seperti semula, bukan suatu pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan sianak (mengganti rugi atas kerugian korban baik fisik maupun Nok fisik).

Biasanya dalam peradilan pidana, kepentingan si korban sudah diwakili oleh negara melalui penyidik dan penuntut, apa yang menjadi keinginan si korban untuk memperoleh suatu keadilan atas perbuatan pelaku tindak pidana itu.

Sementara penyidik dan penuntut berasumsi bahwa rasa keadilan si korban sudah terakomodir melalui putusan pengadilan yang terberat yang dijatuhkan pada pelakunya, meskipun korban berpendapat bahwa ras keadilannya bukan hanya soal berat ataupun ringannya hukuman yang dijatuhkan pada pelaku, tetapi lebih tertuju pada penggantian sejumlah kerugian atau lebih jelasnya uang untuk pengobatan dan ganti rugi yang dapat diterima oleh si korban.

Maka pada peradilan pidana anak hal itu atau keadilan si korban lebih diakomodir karena diberi kesempatan dan ruang pada korban untuk mengutarakan apa saja kemauannya atas tindak pidana yang dilakukan oleh si anak sebagai sang pelaku tindak pidana tersebut.

Keadilan Restoratif Justice ini dapat di capai melalui program Diversi yang mempertemukan pelaku dengan korban secara langsung guna mencapai kesepakatan tentang penyelesaian tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku diluar persidangan.

Hanya saja perlu diketahui bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan Diversi, tetapi terbatas hanya pada tindak pidana anak yang ancaman pidananya maksimal 7 tahun, jika ancaman pidananya melebihi 7 tahun, maka proses peradilan pidananya akan tetap terus berjalan hingga menjadi suatu putusan, kalau ada perdamaian diantara kedua belah pihak dalam peradilan pidana ini, hal itu akan menjadi pertimbangan hukum dari Hakim, dapat lebih meringankan hukuman yang dijatuhkan pada si anak pelaku tindak pidana itu.

3.Adapun Tujuan Diversi adalah sebagai berikut.

1). Untuk mencapai perdamaian antara si korban dan pelaku anak.

2). Untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan atas tindak pidana yang dilakukannya.

3). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak pelaku tindak pidana.

4). Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.

5). Mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak sesuai (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA).

Selanjutnya dalam hal itu, anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/ wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial yang tercantum pada (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun).

Sebaliknya dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/ wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/ wali.

4. Proses Pemeriksaan Anak.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

Penyidik adalah Penyidik Anak;

Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa Penuntut Umum Anak;

Hakim adalah Hakim Anak;

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;

Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung (Jagung) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jagung.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak))

Diversi sendiri bertujuan:

Mencapai perdamaian antara pelaku dan korban anak;

Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;

Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversi itu sendiri tentu ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan/ atau orang tua/ wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan RJ yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi perdamaian dapat berupa dengan/ atau mengganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/ wali, keikutsertaan dalam pendidikan/ pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat.

Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan.

Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

4. Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, JPU, Pembimbing Kemasyarakatan dan/ atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan/ atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;

Penahanan dapat dilakukan dengan syarat: Umur anak 14 (empat belas) tahun keatas yang Diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) terhadap penahanan anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;

Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;

Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya.

Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.

Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/ wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua/ wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/ atau pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban/ atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban/ atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau JPU dan Advokat/ atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali/ pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

5. Sanksi Pidana Anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

Pidana pokok yang terdiri dari

a. pidana peringatan;

b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti denan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimun pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun JPU tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi, berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Anak melakukan tindak pidana dan tidak dapat dilakukan Diversi untuk memperoleh Restorative Justice, baik karena tidak dicapainya kesepakatan atau perdamaian dengan keluarga korban maupun karena ancamaan pidana atas tindak pidana yang dilakukan diancam 7 tahun atau lebih, maka proses peradilan pidana pada sianak tetap berjalan dengan ketentuan sebagai berikut.

Anak yang berusia 12 -13 tahun ancaman pidananya di kembalikan ke orangtuanya dengan kewajiban melapor dalam waktu tertentu dan mengikuti pembinaan dari pendamping. Dan anak yang berusia 14 – 15 tahun mengikuti pembinaan didalam lembaga pembinaan anak sementara dalam kurun waktu tertentu dan bagi anak yang berusia 15 – 17 tahun dapa dijatuhkan pidana penjara dengan ketentuan ancaman pidana maksimal dikurangi setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa, dan tidak boleh di jatuhkan pidana mati tapi diganti dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (pengganti dari hukuman 20 tahun penjara).

(Red)

Kodim 0735/Surakarta Gelar Komunikasi Cegah Konflik Sosial di Wilayah Kota Surakarta

Juni, 16, 22

Surakarta – Cakranusantara.net | Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Walikota Surakarta (Loji Gandrung) Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan, Kodim 0735/Surakarta melaksanakan Pembinaan Komunikasi Cegah Konflik di Wilayah Kota Surakarta Tahun 2022 dengan tema ” Sinergitas Komponen Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial” yang diikuti 80 orang peserta, Rabu (15/06/2022)

Hadir dalam kegiatan tersebut Waasintel Kasad Bidang Manajemen Intel Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva, S.I.P. M.Han, Danlanud Adi Soemarmo Marsma Agus Setiawan S.T, Danrem 074/Wrt Kolonel Inf Achiruddin, S.E. M.Han. dan segenap Jajaran Forkopimda Kota Surakarta, serta Perwakilan tokoh Masyarakat,Tokoh Agama dan elemen masyarakat Kota Surakarta.

Dalam sambutannya Waasintel Kasad Bidang Manajemen Intel Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva, S.I.P. M.Han. mengucapkan terima kasih kepada Dandim beserta jajaran atas penyelenggaraan kegiatan di wilayah Kota Surakarta, serta mengucapkan rasa terima kasih kepada narasumber dan terutama bapak Walikota dan bapak Wakil Walikota yang telah menyediakan tempat yang sangat megah ini sehingga dapat berkumpul dalam rangka sharing tentang situasi yang berkembang saat ini yang terutama konflik sosial yang akan terjadi.

“Kami berharap kita dapat berdiskusi dengan harapan bisa terbangun sinergitas dan kerjasama yang integratif antara aparat keamanan dan masyarakat.”tegasnya.

Sementara itu Dandim 0735/Surakarta Letkol Inf Devy Kristiono S.E, M.Si saat dikonfirmasi awak media menegaskan dengan adanya program binkom cegah konflik sosial kali ini, diharapkan dapat memahami bahaya ancaman, gangguan, serta hambatan dan tantangan konflik sosial.

“Dengan adanya kegiatan ini kita akan dapat menempatkan diri untuk tetap menjaga mematuhi dan mentaati seluruh aturan yang sudah diterapkan, sehingga tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.”tuturnya.

“Kami mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat dan selalu bekerja sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di berbagai permasalahan yang terjadi.”pungkas Dandim.

(Arda 72)

Geger Gedhen..!! Ribuan BPD Gelar Aksi di Halaman Kabupaten

Juni, 27, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Ribuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (APDEPSI) serta seluruh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Se Kabupaten Pati, melakukan kegiatan aksi damai penyampaian pendapat di muka umum.

Aksi demo yang digelar di halaman depan Pendopo Kabupaten Pati, kemudian di lanjutkan di halaman depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, berjalan dengan lancar dan mendapat pengawalan ketat dari Aparat Penegak Hukum (APH). Kamis (16-06-2022)

Isi penyampaian aksi orasi demo terkait Penguatan Tupoksi Kelembagaan dan Kelayakan Kesejahteraan BPD, sebagai pelaksanaan fungsi Pemerintah di tingkat Desa serta menuntut kenaikan tunjangan yang layak seperti di Kabupaten lainnya.

Sementara, pandoyo Ketua Pasopati saat di wawancarai mengatakan, saya memberikan Apresiasi kepada teman-teman BPD yang hari ini telah berjuang agar ada peningkatan tunjangan untuk mereka, pada intinya ini bermula dari proporsi ADD yang terlalu minim dari DAU.” Ungkapnya.

Lebih Lanjut, saya selaku Ketua Pasopati akan mengerahkan massa lebih besar lagi dari ini, yang akan di ikuti Kepala Desa (Kades), Perangkat Desa, RT dan Rw untuk menyampaikan Aspirasi kepada teman-teman Anggota DPRD agar ada perhatian dan keperpihakan Anggaran untuk Desa.

“kita akan bersinergi dengan BPD,RT Dan Rw agar Desa di perdayakan, lebih maju dan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah.” Lanjutnya.

Untuk menunjukan rasa kompak antar BPD se Kabubupaten Pati, di akhir demo semua anggota BPD sepakat menitipkan Stempel di depan pendopo Pati.

“Jika mulai hari ini Kamis (16-06-2022) apabila Pemerintahan Desa masih ada Stempel dan Tanda tangan semuanya adalah palsu,” ungkap salah satu anggota BPD yang ikut demo.

(Ts-Red)

PT BPR BKK Lasem Resmi Digugat di PN, Tidak Sesuai Prosedur

Juni, 16, 22

Rembang – Cakranusantara.net | PT. BPR BKK Lasem resmi di Gugat di Pengadilan Negeri Rembang dengan Perkara Sidang Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Rbg, turut tergugat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan KPKNL.

Penggugat Wahyu Setyani yang di Wakili oleh kuasa Hukumnya Rizky Taufik Rachman Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (PERARI) DPD Jawa Barat mengungkapkan, Sidang perdana atas Perkara itu di gelar Pengadilan Negeri (PN) Rembang dengan Tuntutan Perlawanan (Verzet) Lelang Hak Tanggungan, karena proses lelang yang dilakukan oleh KPKNL atas permohonan dari Bank BKK Lasem tidak melalui tahapan-tahapannya, dengan kata lain telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

“Dengan dasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, dan ada keinginan dari Penggugat mendapatkan kepastian hukum, maka penggugat bersama YLPK PERARI melakukan upaya hukum dengan mendaftarkan gugatan di PN.” Ungkapnya melalui via phone Aplikasi WhatsApp.

Sidang pertama di gelar pada Rabu (15/6/2022) kemarin, yang di hadiri oleh kuasa hukum masing-masing penggugat dan tergugat, pihak yang tidak hadir dalam persidangan KPKNL dan OJK.

“Usai sidang berjalan hakim memutuskan jika sidang di tunda dengan alasan pihak penggugat Wahyu Setyani selaku penggugat bisa di hadirkan dalam persidangan, sidang selanjutnya dilaksanakan pada Rabu (29/6/2022) dengan agenda Mediasi.” Tambahnya.

Rizki Taufik Rachman terus memaparkan lebih dalam, bahwa perkara tersebut, waktu belum sampai ke ranah persidangan, sudah pernah ada upaya Mediasi/ Negosiasi namun belum menemukan titik temu justru ada perlakuan kurang baik dari Pimpinan Bank BKK Lasem tersebut.

Kemudian saat dilakukan negosiasi kedua, dengan mendatangi kantor BKK Lasem Cabang Kragan, pimpinannya hanya bisa dihubungi melalui sambungan via phone karena sedang tidak ada di tempat (Kantor).

Pihak penggugat beserta kuasa hukumnya pun, berusaha melakukan negosiasi ke kantor pusat Bank BKK Lasem, berharap bisa dipertemukan dengan jajaran direksi untuk melakukan negosiasi, tetapi saat itu jajaran direksi BKK Lasem tidak ada di tempat, dan dianjurkan kembali ke kantor pusat keesokan harinya.

Dihari berikutnya penggugat bersama kuasa hukum kembali mendatangi kantor pusat Bank BKK Lasem, dan saat itu jajaran direksi pun tidak bisa ditemui “diduga enggan menemui”, hanya ada Heri selaku Direktur pemasaran, dan beliau pun tidak berkenan menemui dengan alasan sedang sakit mata.

Kuasa Hukum penggugat sangat menyayangkan sikap jajaran direksi BKK Lasem yang tidak mau menemui dan menerima itikad baik nasabah/ debitur untuk melakukan negosiasi langsung, hanya dengan alasan sakit mata, karena seseorang yang profesional ketika sudah berada di kantor berarti dia siap untuk melayani debitur.

“Hal itu bermula dari tanggungan/ pinjaman sang Suami dari Wahyu setyani, namun mengalami pailit kemudian pihak Bank BKK Lasem melakukan peralihan Nama menjadi Wahyu Setyani, dengan tenor 15 tahun, setelah peralihan nama, baru 3 tahun berjalan tiba-tiba masuk ke Lelang padahal dalam perjanjian kredit waktu Tenornya masih panjang,” ucap Rachman.

Menurut Rachman ia sengaja jauh-jauh dari jawa barat sampai ke Rembang karna ingin memberikan edukasi terhadap masyarakat (konsumen/ nasabah), dan memperjuangkan hak-hak konsumen yang sering diabaikan, karna ketidaktahuan konsumen ataupun pelaku usaha yang lalai, sehingga konsumen tidak pernah mendapatkan haknya dengan penuh, jika di butuhkan silahkan bisa telfon saya langsung di Nomor: 081224511143,” imbuh Rachman

(Red)

Aturan Tanggung Jawab Memberi Nafkah Bagi Seorang Ayah Yang Wajib di Ketahui

Juni, 15, 22

Religi – Cakranusantara.net | Kata mutiara yang harus selalu di ingat buat laki-laki tentang pemberian nafkah kepada anak-anaknya,

Pertama, Anak laki-laki menjadi tanggung jawab ayahnya sampai dia baligh
(bisa mencari nafkah sendiri).

Kedua, Anak perempuan menjadi tanggung jawab ayahnya sampai dia menikah dan ketika menikah nafkahnya beralih ke suami, sepenuhnya. Namun ketika suaminya meninggal atau bercerai, nafkahnya akan dikembalikan kepada ayahnya dan keluarganya yang laki-laki.

Sementara nafkah anak-anaknya sepenuhnya tetap menjadi tanggungjawab mantan suaminya (ayah dari anak-anaknya itu), dan jika anak-anak ikut ibunya dan masih dalam pengurusan (anak-anak atau bayi), ibunya masih tetap diberikan nafkah karena mengurusi anak-anaknya dan menyusui bayinya (bahkan penyusuannya ini dibayar).

Jika mantan suaminya ini tidak mampu atau karena meninggal, maka nafkah anak-anak mereka menjadi tanggung jawab keluarga suaminya yang laki-laki (bapaknya, kakak/ adek laki-laki, paman), sepenuhnya.

Di jaman ini, khususnya di lingkungan kita, di Indonesia sepertinya hukum ini diabaikan. Bisa jadi karena belum tahu atau bahkan tidak mau tahu. Namun rata-rata memang tidak mau tahu. Wallahu alam.

Tapi yang jelas, para wanita di sini sangat kuat, jangankan setelah ditinggal mati atau bercerai, bahkan ketika suaminya di sisinyapun, nafkah kerap ada di pundak sang istri.

Ketahuilah wahai para laki-laki, ketika isterimu menafkahi anak-anakmu dengan cara yang haram dan mendidiknya dengan cara yang salah, di akhirat kamu tetap harus bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikan anak-anakmu itu, bahkan atas nafkah haram dan pendidikan yang salah tersebut.

Sungguh itu akan menjadi hutang yang bertumpuk. Karena sesungguhnya bagi perempuan, jika dia meninggalkan anak-anakmu dan menelantarkannya, maka tidak ada dosa baginya, karena mereka sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu dan keluargamu.

Saya ingin menceritakan ini, semua yang terjadi atas diri saya, Kodratullah. Berdasarkan pengalaman pribadi dan murni karena banyaknya kejadian di sekitar saya.

Naifnya lagi, ketika para lelaki itu menikahi janda yang beranak, justru dia sibuk mendidik dan menafkahi anak tirinya tapi mengabaikan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Menjalankan sunnah dengan mengabaikan kewajiban sungguh menjadikan tekor pahala.

Dan kalian, wahai wanita. juga saudariku para janda shalihah yang dimuliakan Allah SWT meski tak ada dosa bagimu membiarkan anak-anakmu, tapi merawat, manafkahi dan mendidik mereka mencintai Rabbnya dan berbakti pada ayahnya (seburuk apapun dia) adalah Jihad mu!

Pahala berlimpah bagimu atas perjuangan dan keikhlasanmu, Insyaa Allah
Karena merawat, mendidik (apalagi di tengah kekecewaan) sekaligus menafkahi mereka, bukanlah perkara yang mudah

dan ketahuilah, Hak-hak mu kelak akan di kembalikan kepadamu, Semoga artikel ini bermanfaat buat kita semua, Insyaallah amiin amiin amiin yarobbal alamiiin.

(Red)

Pengalaman dan Rekam Jejak Menjadi Acuan Pengangkatan Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju

Juni, 15, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Presiden Joko Widodo telah resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, di Istana Negara Jakarta.

Menurut Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan memiliki rekam jejak dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di Tanah Air, utamanya terkait kebutuhan pokok di dalam negeri.

“Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang. Saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya usai pelantikan. Rabu (15/6/2022).

Zulkifli Hasan pun menyatakan kesiapannya untuk segera menjalankan tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada dirinya. Ia mengaku akan segera menyelesaikan masalah terkait kebutuhan pokok di Tanah Air, termasuk ketersediaan minyak goreng.

“Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sebenarnya,” ungkap Zulkifli.

Selain Zulkifli Hasan, Presiden Jokowi turut melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Presiden Jokowi menilai pengalamannya sebagai mantan Panglima TNI periode 2017-2021 menjadikannya memiliki penguasaan di bidang teritori.

Hadi juga dinilai Presiden Jokowi sebagai seseorang yang teliti dalam bekerja di lapangan sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air.

“Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN,” ucap Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Hadi menyatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air, khususnya masalah sertifikat rakyat yang hingga saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat.

“Itu target pertama yang segera saya realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” ujar Hadi.

Tak hanya masalah sertifikat tanah, Hadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di Tanah Air, termasuk masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hadi pun berharap target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

“Insyaallah dalam waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi,” tandasnya.

(Jr-CN)

Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju Resmi di Lantik Presiden Jokowi

Juni, 15, 22

Jakarta – Cakranusantara.net – Presiden Joko Widodo resmi melantik dua figur menteri dan tiga figur wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.

Kedua menteri yang dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 tersebut antara lain:

  1. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan; dan
  2. Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga melantik tiga wakil menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yakni:

  1. Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri;
  2. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan; dan
  3. Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Selanjutnya, Presiden mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 tersebut yang dilantik pada hari ini.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan. Rabu (15/6/2022).

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

(Jr-CN)

Desa Wonorejo di Geruduk Puluhan Warga, Pertanyakan Pengelolaan Anggaran

Juni, 27, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Puluhan Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah geruduk kantor Desa. Hal itu terjadi lantaran warga mempertanyakan terkait Pengelolaan keuangan Desa.

Slamet Widodo, S.H., selaku Tokoh Masyarakat Desa setempat saat audiensi menanyakan terkait dana-dana hasil lelang bondodeso, Silpa dan juga pengelolaan anggaran yang lainnya.

Disinggung terkait dana Silpa tahun 2021 sebesar Rp. 125 Juta rupiah kemana seakan kebingungan karena sebelumnya Kaur Pelayanan menjawab jika saldo dalam rekening itu menjawab Rp. 176 Juta rupiah.

Sedangkan yang semestinya dana itu jika dijumlahkan (hasil lelang bondodeso dan uang Silpa) Sebesar Rp. 449 Juta rupiah. Namun saldonya kok tinggal Rp. 176 Juta, lalu uang yang Rp. 273 Juta itu larinya kemana?.” Tanya salah satu Warga yang lainnya.

Kades Wonorejo Suyik, menjawab pertanyaannya Sutris yang selama tahun ini kok tidak ada pembangunan, sebenarnya jika pembangunan jalan itu ada anggarannya sebesar Rp. 300 Juta rupiah.

“Untuk mencapai anggaran Rp. 300 Juta rupiah itu menunggu tambahan dari Dana Desa (DD) tahap ll cair, nanti baru di kerjakan pembangunan itu, karna rencananya juga akan di rabat.” Jawab Kades.

Ditambahkan Kaur Pelayanan Safuan, bahwa hasil lelang pada tahun lalu (2021) mendapatkan Rp. 324 Juta rupiah yang sudah di transfer oleh panitia lelang ke Rekening Desa.

“Kegunaan uang hasil lelang itu sebagian dipergunakan untuk insentif BPD dan juga lainnya, Ketoprak, juga giat lainnya,
Saldo Desa sampai hari ini Rp. 176 Juta rupiah,” tambahnya.

(MH-Cn)

 

23 Anggota Khilafatul Muslimin di Tetapkan Sebagai Tersangka Oleh Polri

Juni, 14, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Polri beserta Polda jajaran sejauh ini tercatat telah menetapkan 23 anggota organisasi Khilafatul Muslimin sebagai tersangka.

“Total sudah ada 23 orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk saat ini,” kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan. Selasa (14/6).

Ramadhan merincikan, 23 tersangka itu diproses oleh beberapa Polda jajaran. Pertama, Polda Jawa Tengah (Jateng) sebanyak enam tersangka.

Kemudian, Polda Lampung lima tersangka, Selanjutnya, Polda Jawa Barat (Jabar) dengan lima tersangka.

“Lalu, Polda Jawa Timur (Jatim) dengan satu tersangka, Polda Metro Jaya menetapkan enam orang tersangka” ujar Ramadhan.

Menurutnya, pengusutan kasus ini lantaran organisasi Khilafatul Muslimin tersebut diduga kuat hendak menyebarkan berita bohong serta mengajarkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

“Seperti kasus yang ditangani di Polda Jawa Tengah, kelompok ini melakukan kegiatan konvoi kendaraan roda dua dan melakukan penyebaran pamflet atau selebaran berupa maklumat serta nasihat dan imbauan,” ucap Ramadhan.

(Jr-CN)

Jelang Kick Off Liga 2, Persipa Pati Butuh Asupan Dana Sponsor

Juni, 14, 22

Pati – Cakranusantara.net | Jelang kick-off Liga 2 pertengahan Agustus 2022 sejumlah klub masih menghadapi masalah pendanaan. Seperti yang dihadapai Persipa Pati, Jawa Tengah yang masih membutuhkan asupan/ suntikan dana sponsor setelah memastikan diri promosi ke Liga 2 Nasional musim ini.

Hal ini terkait dengan persaingan kompetisi kasta kedua di Indonesia diprediksi bakal berlangsung ketat untuk meraih prestasi terbaik Nasional.

“Ketika naik ke kasta Liga 2, manajemen dan pemilik klub memang sudah menyiapkan dana. Akan tetapi, agar bisa berprestasi lebih baik lagi tentunya membutuhkan tambahan dana yang lebih besar,” kata Manajer Persipa Pati, Dian Dwi Budianto Selasa (14/6/2022).

Menurut dia, dukungan dari sponsor memang sangat diperlukan mengingat manajemen sudah menargetkan tim berjuluk Laskar Saridin itu minimal berprestasi bertahan di Liga 2. Dan dukungan sponsor bakal berdampak pada prestasi akhir.

Untuk itu, dia berharap, mendapat dukungan banyak pihak agar tim Persipa Pati bisa berprestasi menjadi lebih baik saat mengawali langkah di kasta lebih tinggi. Dan sebagai tim promosi, pihaknya tidak berharap hanya lewat, tetapi harus bertahan di Liga 2.

“Perlu diketahui, saat ini Persipa sudah go nasional. Untuk itu, kita mengajak perusahaan terutama yang ada di Kabupaten Pati dan sekitarnya untuk turut serta mendukung Persipa. Karena pertandingan di Liga 2 ini bakal disiarkan stasiun tv nasional dan ini sebagai sarana promosi yang strategis,” ujar Dian.

Tidak hanya itu, pertandingan di Liga 2 ini juga bakal diramaikan sejumlah tim besar yang sudah malang melintang di kancah nasional. Beberapa peserta tim besar di Liga 2 ini diharapkan bisa menjadi magnet bagi perusahaan untuk mendukung penuh kompetisi kasta kedua di Indonesia itu.

“Nanti bakal ada tiga tim besar di Liga 2 yaitu Persipura, Persela dan Persiraja. Kita berharap sejumlah pertandingan yang bakal digelar di Stadion Joyo Kusumo Pati selain mampu mengangkat citra Pati di kancah nasional namun juga berdampak pada sektor dunia usaha, pariwisata, UMKM hingga kuliner,” sambungnya.

Seperti diketahui Liga 2 musim ini bakal lebih seru. Sebanyak 28 klub akan bersaing memperebutkan tiket promosi ke Liga 1 Indonesia. Kehadiran tiga klub Liga 1 musim lalu yang terdegradasi ke Liga 2, tentunya bakal menambah sengit persaingan.

(*/MH-CN)