Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya

Pemda Tidak Mengambil Alih Kewenangan Desa Dalam Pengisian Perangkat

 

PATI – Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati Jawa Tengah tidak di Ambil alih oleh pemerintah daerah (Pemda) namun hanya memberi patokan dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa agar bisa teratur dan tidak semau-maunya Kepala Desa (Kades).

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Imam Kartiko saat di temui di ruang kerjanya menjelaskan, jika saat ini ada kekosongan perangkat desa di kabupaten Pati sebanyak 570 kursi perangkat desa yang masih kosong, mulai dari Sekertaris Desa, Kasi pelayanan, kasi Kesejahteraan, dan juga kasi-kasi yang lain termasuk yang terbanyak kaur Perencanaan dari 401 Desa di Pati,”jelasnya, Rabu (10/11/2021).

Menurutnya, sebanyak 570 jabatan yang kosong di desa yang tersebar di 21 Kecamatan, diantaranya Sekretaris Desa 58, Kepala Dusun 54, Kasi Pemerintahan 29, Kasi Kesejahteraan 27, Kasi Pelayanan 40, Kaur Umum 28, Kaur Keuangan 35, dan Kaur Perencanaan 299,”rincinya.

Namun dari semua formasi itu, selain kaur umum dan kaur keuangan, sekarang ada jabatan baru yang harus diisi yaitu kaur perencanaan guna membantu sekertaris Desa,”Katanya.

Menurutnya, Untuk perekrutan perangkat desa sesuai jadwal tidak di mungkinkan tahun ini namun akan dilakanakan awal tahun 2022, hanya saja untuk pelaksanaannya tidak dilakukan secara langsung, namun akan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan desa.

“Tidak langsung pelaksanaannya, misalnya kalau desa sudah ada Kepala Desa, maka harus ada Sekretaris Desa untuk membantu soal administrasi, kemudian bendahara desa, lalu kasi pelayanan dan lain-lain,”Ujarnya.

Pengajuannya sendiri, sesuai aturan Kades harus membuat pengajukan ke Bupati melalui Camat, dan ketika izin itu turun maka desa bisa langsung membentuk panitia pengisian perangkat desa, dan membuat tatib, mulai pendaftaran, penjaringan hingga pelantikan, sehingga untuk kewenangannya akan dilimpahkan ke panitia.

“Kemungkinan tidak akan serentak, dan bagi calon perangkat desa harus minimal lulusan SMP, tapi nanti kita bisa lihat dalam Perda dan Perbupnya,”Tuturnya.

Disinggung soal biaya pendaftaran dalam perekrutan perangkat desa, Imam mengaku bahwa itu tergantung dari masing-masing desa, hanya saja dari Pemkab akan memberikan bantuan meski itu sedikit, dan Pemda juga akan memberikan anggaran siltap (penghasilan tetap), karena ketika diangkat menjadi perangkat desa nantinya, maka para perangkat desa akan menuntut siltap,”jawabnya.

Adapun dalam pengisian perangkat desa Pemda tidak mengambil alih kewenangan Desa itu salah persepsi, Pemda hanya membuat Patokan untuk mengatur proses pelaksanaan pengisian perangkat desa agar bisa teratur, yakni menjalani tes kelayakan untuk menjadi perangkat Desa,”pungkasnya.

untuk lebih detailnya silahkan tonton videonya di bawah ini

(Red)

Letkol Inf Rivan Pimpin Ziarah Nasional Peringati Hari Pahlawan

Wonogiri –Untuk memperingati Hari Pahlawan ke-76 tahun 2021, jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri yang dipimpin oleh Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rivan Rembodito Rivai melaksanakan Ziarah Nasional di TMP Kusuma Bangsa, Rabu(10/11).

Bertindak sebagai Komandan Upacara Kapten Arh Hadi Santoso (Danramil 09/Giritontro) dan Perwira Upacara Kapten Inf Sudir (Pasi Pers Kodim 0728/Wonogiri) dan diikuti oleh Bupati Joko Sutopo, Kapolres Wonogiri AKBP Dydit Dwi Susanto, Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri Tailani Moehsad, Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Rais Torodji, anggota LVRI, Pepabri, PPAD.

Ziarah Nasional tersebut diawali dengan upacara serta pemberian penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, doa bagi arwah pahlawan, dan peletakan karangan bunga oleh pimpinan ziarah yakni, Dandim 0728/Wonogiri dan dilanjutkan tabur bunga di makam para pahlawan yang diikuti Forkopimda Kabupaten beserta tamu undangan.

Dandim mengatakan, Ziarah Nasional yang dilaksanakan pada momentum Hari Pahlawan tahun ini semakin memperkokoh rasa cinta terhadap tanah air dan sebagai wujud penghargaan, terhadap jasa para pahlawan pendahulu yang telah gugur dalam merebut, membela, serta mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah.

Ziarah Nasional dilaksanakan setelah berlangsungnya upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di Pendopo Kabupaten Wonogiri dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

(Arda 72)

Dandim 0728/Wonogiri Beserta Forkopimda Ikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan

Wonogiri – Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rivan Rembodito Rivai bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kabupaten Wonogiri, melaksanakan upacara Peringatan Hari Pahlawan di Pendopo Kabupaten Wonogiri, Rabu(10/11).

Adapun peserta upacara terdiri dari perwakilan masing-masing instansi yakni, anggota Kodim 0728/Wonogiri, anggota Polres Wonogiri, anggota Satpol PP, PNS, Mahasiswa dan Pelajar, anggota BPBD dan Relawan, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pada upacara tersebut Bupati Wonogiri Joko Sutopo selaku inspektur upacara membacakan amanat Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang mengatakan, kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) dan kita harus terus menggelorakan semangat gotong-royong serta Persatuan dan Kesatuan Indonesia.

Menurutnya, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang diperingati sebagai Hari Pahlawan ini harus menjadi contoh, dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan.

Sehingga semangat, tekad dan keyakinan pahlawan, harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah “mengalahkan” musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinann dan kebodohan dalam arti yang luas.

Melalui momentum peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 ini marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi.“ Setiap orang bisa menjadi Pahlawan dibidang apapun dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya,”ungkapnya.

Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, marilah kita bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggungjawab, serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing.

(Arda 72)

Dandim Sragen Anjangsana Ke Rumah Veteran dan Pejuang Kemerdekaan

Sragen – Dalam rangka memperingati hari pahlawan ke-76, Kodim Sragen menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dimulai dari dini hari tadi melaksanakan Apel kehormatan dan renungan suci di TMP Hastana Manggala Negara Manding sragen.

Dilanjutkan dengan upacara memperingati hari Pahlawan di Halaman Makodim 0725/Sragen. Setelah melaksanakan upacara Dandim Sragen Letkol Inf Anggoro Heri Pratikno, S.I.P beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cab XLVI Dim 0725/Sragen Ayu Anggoro mengunjungi para Veteran dan Pejuang Kemerdekaan RI dibeberapa tempat. Rabu, 10/11/2021.

Ikut serta dalam kegiatan Dan Sub Denpom Kapten Cpm Hadi, Pasipers Kapten Chk Ku’at Purnomo dan Pandiyo ketua LVRI Cab Sragen. Veteran pertama yang dikunjungi adalah Djenjem Al Riyem umur 92 th alamat Dk. Sidorejo RT. 12 Kalikobok Tanon.

Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan menuju veteran kedua Sudiran Padmo Sudiro umur 92 th alamat Dk. Karang RT 02/03 Ds. Tangkil.

Selanjutnya ke rumah Soekar Mangoen sukarno umur 90 th alamat Wonokerso Rt.12 Kedawung. Veteran keempat yakni Moch Mansur/Semin umur 93 th alamat Pungkruk Plosokerep Karangmalang.

Veteran kelima yang di kunjungi yaitu Hartomartono Al umur 93 alamat Dk. Kedungringin Rt. 03, Ds. Kedungwaduk Karangmalang.

Dalam setiap bertemu dengan veteran Dandim selalu menunjukkan sikap terpuji dengan mengangkat tangan menghormat penuh dan mencium tangan veteran. Dan ketika pulang Dandim memberikan bingkisan serta souvernir untuk para veteran.

Menurut Dandim sudah sepantasnya para veteran mendapatkan penghormatan dan penghargaan atas jasa jasanya dalam berjuang merebut kemerdekaan.

“Para veteran adalah pahlawan kemerdekaan yang rela mengorbankan jiwa raga dan harta benda demi kemerdekaan, kita yang saat ini tinggal mengisi kemerdekaan sudah sepantasnya menghargai jasa-jasanya”.

Dalam setiap kesempatan Dandim selalu minta doa restu dari para veteran agar mendoakan seluruh anggota kodim baik TNI, PNS dan keluarganya agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas.

(Agus Kemplu)

Dandim Sragen Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan tahun 2021

Sragen – Bertempat di Lapangan Makodim 0725/Sragen Kodim Sragen Subdenpom Sragen dan Minvet Sragen melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Kodim 0725/Sragen Letkol Inf Anggoro Heri Pratikno, S.I.P dan Komandan Upacara Pasandi Dim 0725/Sragen Lettu Ctp May Indra Purnomo, Rabu ( 10/11/2021 ).

Dalam sambutan Hari Pahlawan Menteri Sosial RI yang dibacakan Dandim 0725/Sragen, dengan semangat, tekad, dan keyakinan Pahlawan, harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah “mengalahkan” musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan, dan kebodohan dalam arti luas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2021 “Pahlawanku Inspirasiku”.

Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikobarkan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun, namun selalu mengalami kegagalan.

Ratusan tahun kita terpecah-pecah karena politik devide et Impera atau politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadarinya dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Lidi kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan.

Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), karena akan membuat mundur jauh ke era sebelum Sumpah Pemuda 1928.

Kita harus terus menggelorakan semangat Gotong royong serta Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita, Bangsa Indonesia. Seraya mengembangkan toleransi.

(Agus Kemplu)

DP Akui Organisasi Wartawan Penyusun Peraturan Pers

Jakarta – Dewan Pers (DP) akhirnya mengakui swa regulasi atau self regulasi adalah azas yang memberikan kebebasan kepada organisasi pers untuk menyusun peraturan di bidang pers. Dewan Pers hanya melaksanakan memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers.

Hal itu disampaikan secara tegas Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh yang dibacakan tiga orang kuasa hukum DP secara bergantian pada sidang  uji materi Undang-Undang Pers di Mahkamah Konstitusi, Selasa (9/11/2021).  

Ketua DP Mohamad Nuh hadir memberikan keterangan selaku pihak terkait dalam perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945.

Dalam keterangan yang dibacakan kuasa hukumnya, DP mengatakan, para pemohon mendalilkan Dewan Pers memonopoli peraturan di bidang pers adalah tidak berdasar sama sekali.

“Bahwa tafsir yang pada pokoknya DP memonopoli segala peraturan pers sebagai kesesatan pikir dari para pemohon,”tegasnya.  

Pada kesempatan yang sama, DP menyatakan, secara khusus ditetapkannya Peraturan DP tentang Standar Kompetensi Wartawan yang didalikan pemohon melanggar UU Pers dan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berdasar.

Karena menurutnya, pihak terkait diberi kewenangan oleh UU Pers untuk meningkatkan kualitas pers nasional.

“Secara demikian peraturan DP tentang Standar Kompetensi Wartawan diterbitkan sebagai wujud nyata dari fungsi Dewan Pers pada pasal 15 Ayat (2) huruf f,”ungkapnya.

Ditambahkannya, apabila mengacu pada putusan pengadilan tinggi DKI sudah tidak relevan, karena mengenai  Uji Kompetensi di BNSP sudah ada putusannya bahwa Pelaksanaan UKW dengan Standar Kompetensi Wartawan dinyatakan sah oleh putusan di PT DKI.  

Menanggapi keterangan tertulis pihak terkait DP dalam sidang kali ini, Hans Kawengian selaku Pemohon mengaku puas dan senang karena DP sendiri sudah mengakui di depan Mahkamah Konstitusi dan masyarakat Indonesia melalui tayangan live chanel youtube MK RI, bahwa kewenangan membuat peraturan pers itu ada pada organisasi pers.

Kawengian yang menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah penyusun peraturan pers tentang standar organsiasi wartawan menegaskan, Peraturan DP tentang Standar Organisasi Wartawan yang selama ini diterapkan adalah hanya berdasarkan keputusan sepihak oleh DP.

Peraturan DP yang ada selama ini, menurutnya, tidak sah karena itu domainnya organisasi pers.

“Sebab hasil keputusan bersama organisasi-organisasi pers pada tahun 2006 yang disebut DP sebagai konsensus, tidak ada satupun dari kami yang memberi kewenangan kepada DP untuk merubah keputusan tersebut menjadi Peraturan DP,”ungkap Hans Kawengian, selaku salah satu peserta yang ikut menandatangani kesepakatan membuat peraturan pers tentang Standar Organisasi Wartawan dan kesepakatan memberi Penguatan DP. 

Hans Kawengian yang kini menjabat Ketua Umum Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI) menegaskan, seharusnya kesepakatan organisasi-organisasi pers tersebut dijadikan peraturan di masing-masing organisasi pers tentang Standar Oganisasi Wartawan.

“Celakanya, peraturan yang kita buat itu dijadikan peraturan DP secara sepihak pada tahun 2008, lalu dia (DP) secara sepihak pula menyatakan puluhan organisasi-organisasi pers itu bukan konstituen DP karena tidak memenuhi standar organisasi wartawan tesebut,”Ujarnya.

“Sehingga sejak 2008 sampai sekarang kami organisasi pers berbadan hukum yang diakui pemerintah tidak lagi dilibatkan, atau hak konstitusi memilih dan dipilih sebagai anggota DP telah dirampas dan dihilangkan secara sepihak oleh  DP,”tutur Hans, selaku salah satu pemohon dalam uji materi UU Pers di MK ini.

Di tempat terpisah, Hence Mandagi selaku pemohon lainnya, mengatakan, dalam sidang di MK sudah jelas dan terang benderang DP menyatakan, atas dasar konsensus itu diterjemahkan keputusan bersama organisasi-organisasi pers tersebut menjadi Peraturan DP.

“Ini yang kami uji materi di MK mengenai kalimat memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers, agar tidak bertentangan dengan UUD 1945,”ujar Mandagi di Jakarta.

Mandagi juga menanggapi miring keterangan DP terkait peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan melanggar UU Pers dan UU Ketenagakerjaan adalah tidak relevan karena sudah ada putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menyatakan UKW di Dewan Pers sah dan tidak perlu melalui BNSP.

Karena menurut Mandagi, keterangan tersebut adalah tidak benar. Karena faktanya, Ia mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi DKI justru Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan peraturan Dewan Pers dan pelaksanaan UKW adalah sah dan merupakan bagian dari perundang-undangan telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI.

“Putusan PN yang menganggap peraturan Dewan Pers itu sah sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI, meski permohonan kami untuk membatalkan peraturan Dewan Pers ditolak kerena dianggap itu kewenangan Mahkamah Agung,”ujar Mandagi.

Menurutnya, putusan di PT itu tidak dikasasi oleh pemohon karena syarat pembatalan suatu peraturan di MA, peraturan tersebut yang diuji harus masuk dalam lembar negara dan dianggap sebagai peraturan perundang-undangan.

“Nah peratuan Dewan Pers bukan peraturan perundangan dan tidak ada dalam lembar negara. Jadi tidak mengikat, sehingga kami menganggap tidak perlu kasasi,”ungkap Mandagi yang juga adalah Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia. 

Sementara itu, pemohon lainnya, Soegiharto Santoso yang ikut hadir dalam sidang kali ini sempat menyapa Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh,  Bahkan Hoky sapaan akrabnya, sempat pula menunjukan Mohammad Nuh ada pada Cover Majalahnya pada saat beliau menjabat Menkominfo. Hoky yang berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2001, mengaku heran dengan pernyataan Dewan Pers yang meragukan legal standing pihaknya selaku pemohon.

Menurut Hoky, bahwa Dewan Pers menyatakan pemohon merupakan pengurus organisasi pers dan individu yang jelas keberadaannya tidak menundukan diri pada hukum tersebut yaitu peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan atau tidak pernah ikut UKW di Dewan Pers.

“Kami justeru tidak mau tunduk pada ketentuan DP tersebut karena praktek UKW di Dewan Pers illegal dan tidak memiliki dasar hukum,”ungkap Hoky.

Dia menambahkan, pihaknya kini telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia melalui  Badan Nasional Sertifikasi Profesi berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan.

“Kami memiliki tenaga asesor atau penguji kompetensi yang dilatih secara khusus oleh BNSP, dan Skema kompetensi sudah disahkan oleh BNSP. Selain itu standar kompetensi yang kami gunakan berbasis Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia yang sudah diregistrasi di Kemenaker,”bebernya.  

Hoky juga menambahkan, Standar Kompetensi Wartawan yang digunakan Dewan Pers melakukan UKW tidak diakui negara dan tidak sah.

“Kami memilih menentukan sikap untuk membentuk Dewan Pers Indonesia agar praktek tidak sah dan melanggar Undang-Undang di Dewan Pers tidak terjadi di Dewan Pers Indonesia. Dan peraturan pers benar-benar diserahkan kewenangannya kepada masing-masing organisasi pers,”pungkasnya.

Dalam sidang ini juga MK telah mengabulkan pemohonan PWI dan LBH Pers untuk menjadi pihak terkait, selanjutnya sidang perkara ini akan dilaksanakan pada 8 Desember 2021.

Turut hadir dalam sidang ini kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata, SH., MH dan Christo Laurenz Sanaki, SH.

(***/Jr’/Red)

Ambyar..!! Audiensi di DPRD Pati Terkait Bumdesma Terkesan Blunder

 

PATI – Cakranusantara.net | Audiensi dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati tentang permasalahan Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) dengan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) masih dianggap Mentah alias Blunder.

Pasalnya, audiensi pada Senin (08/11/2021) Siang (13:00 WIB)/ Kemarin, Bertempat diruang rapat paripurna belum menemukan kejelasan yang pasti, dan berakhir tanpa ada kepastian dari pihak pengurus Bumdesma Pati.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto, saat memimpin audiensi jika DPRD Pati akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.

Dalam agenda kali ini, mempertanyakan pengelolaan dan keberadaan Bumdesma Demi Selamatkan Uang Negara. Ketua Komisi D pun meminta penjelasan para pihak terkait persoalan yang terjadi di tubuh Bumdesma yang mengelola beberapa bidang usaha itu, utamanya klinik kesehatan.

Hadir beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Pati, Sekda yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dispermades, Sekretaris Satpol PP, Bagian Hukum Setda, Kabag Pemerintahan, Ketua Pasopati sekaligus Ketua BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), Ketua Bumdesma, Direksi PT MBSP dan Ketua/anggota GERAK.

Sementara, Wakil Ketua Komisi D, Endah Sri Wahyuningati meminta agar audiensi ini dijadikan bahan evaluasi ke depan atas masalah yang ada di Bumdesma.

Saat pembukaan, Soponyono perwakilan GERAK, langsung melontarkan pertanyaan seputar teknis pengelolaan usaha, hak dan kewajiban para pemegang saham.

“Bumdesma ini kan dibentuk sebagai lembaga pengelola keuangan, tentunya tak lepas dari pembukuan, mengenai keluar masuk keuangan dan pasti itu selalu tercatat, mulai dari catatan harian hingga neraca keuangan agar terlihat capaian modal dasar dan keuntungan di dapat semua sebagai bentuk transparasi,”kata Soponyono.

Dirinya menambahkan, hal itu tidak sulit dilakukan oleh sebuah perusahaan yang mengelola uang milyaran. Dan itu harus memenuhi standar minimal pembukuan keuangan.

Lebih lanjut Soponyono mengatakan, jika pengelolaan Bumdesma melalui PT. Maju Berdikari Sejahtera Pati (MBSP) dengan jumlah penyertaan modal hingga Rp 5 milyar rupiah. Dirinya menduga Bumdesma tidak ada laporan pertanggung-jawaban.

Bahkan berupa dividen tidak ada, yang semestinya hasil keuntungan bisa dibagikan.”Ini aneh, seharusnya pemegang saham punya hak menuntut keuntungan, jika mumet dan ribet ya kembalikan saja modalnya,”tegas Soponyono.

Pihak GERAK tidak yakin, hingga akhir tahun 2021 ini perusahaan tidak akan mampu membukukan keuntungan, karena pengelolaan dianggap tidak jelas dan tidak profesional.

Bahkan dugaan uang tersebut sudah tidak ada.Sementara Kepala Dispermades Kabupaten Pati, Sudiyono menjelaskan, harus ada pemahaman terkait keberadaan Bumdesma.

“Hal yang bersifat spesifik adalah domainnya PT untuk menjelaskan secara gamblang kegiatan usahanya. Dispermades kewenangannya sebatas pembinaan dan pengawasan, yang intinya adalah mendorong upaya peningkatan perekonomian desa,”jelas Sudiyono.

Menurutnya, guna meningkatkan perekonomian desa secara mandiri, desa juga dimungkinkan masuk ke dalam bentuk kerja sama badan usaha seperti Bumdesma.

“Saat ini sebanyak 159 desa telah bergabung bumdesma, maksut dan tujuan untuk lebih leluasa mengembangkan usaha dan menghasilkan,”terangnya.

Terkait pendirian PT, Sudiyono menambahkan, secara norma tidak salah sepanjang memenuhi regulasi dan mekanisme yang mengatur pengelolaan sebuah usaha.

Sementara, PT MBSP selaku perusahaan yang menjalankan modal usaha dari Bumdesma, melalui Direktur Utama Reza Adiswasono, dalam penjelasannya lebih mefokuskan pada progres capaian kinerja perusahaan, yang diklaimnya makin menunjukkan peningkatan.

Namun ironisnya, yang disampaikan Reza itu dinilai bertolak belakang dengan pendapat GERAK, bahwa perusahaan tidak berjalan sesuai harapan, karena hingga kini belum mampu memberikan dividen kepada pemegang saham.

“Saat ini perusahaan sedang dilakukan audit oleh akuntan publik dan belum diketahui hasilnya, mengingat pemeriksaan yang belum selesai,”kata Reza.

Dengan jawaban itu, banyak peserta audiensi menyayangkan sikap perusahaan yang terkesan tidak siap memberi penjelasan atau jawaban. Berbagai pertanyaan yang muncul cenderung tidak terjawab secara rinci hingga audiensi berakhir.

(Dn/Mds-red)

366 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Rapat paripurna dibuka dan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.Sebanyak 366 anggota DPR hadir dalam rapat paripurna, baik secara fisik maupun virtual.

“Daftar hadir, fisik dan virtual 366 orang anggota,”kata Puan saat membuka rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Ketua DPP PDI-P itu kemudian memohon izin kepada semua peserta sidang untuk membuka rapat secara terbuka.

Adapun agenda utama rapat paripurna kali ini adalah mendengarkan laporan Komisi I DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Selain mendengar laporan, DPR juga akan mengambil keputusan terkait hasil fit and proper test tersebut.

Diketahui bersama, Jenderal Andika Perkasa telah dipilih Jokowi menjadi calon panglima TNI menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan purna tugas mulai minggu ini.

Pengajuan Calon Panglima TNI baru oleh Jokowi untuk mendapat persetujuan DPR itu dikirimkan melalui surat presiden (surpres) yang tiba di DPR pada Rabu (3/11/2021).

Usai menerima surpres, DPR kemudian menugaskan kepada Komisi I DPR untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika Perkasa.

Ujian itu dilakukan pada Sabtu (6/11/2021) dan menghasilkan keputusan bahwa Komisi I menyetujui Andika Perkasa sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan purna tugas pada hari ini.

Usai menerima surpres, DPR kemudian menugaskan kepada Komisi I DPR untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika Perkasa.

Ujian itu dilakukan pada Sabtu (6/11/2021) dan menghasilkan keputusan bahwa Komisi I menyetujui Andika Perkasa sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi yang purna tugas pada hari ini.

Menurut keterangan yang dapat dihimpun awak media pada hari ini, rapat paripurna DPR RI hari ini menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI baru. Dalam rapat tersebut, DPR RI juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Rapat paripurna persetujuan Panglima TNI baru digelar di Kompleks Parlemen, Senin (8/11/2021).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi para wakil ketua DPR seperti Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel dan Lodewijk Paulus.

Rapat diawali laporan Komisi I DPR RI soal fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa. Laporan itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Komisi I DPR RI memutuskan, yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya,”kata Meutya Hafid soal pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi Tjahjanto dari posisi Panglima TNI.

Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin kembali forum rapat paripurna. Puan meminta persetujuan seluruh anggota DPR soal laporan Komisi I DPR.

“Laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon panglima TNI tentang pemberhentian Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui?”kata Puan Maharani.

“Setuju,” jawab anggota Dewan.

Andika Perkasa Panglima TNI BaruKomisi I telah melakukan verifikasi administrasi hingga fit and proper test Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.

Kemarin, rombongan Komisi I melakukan verifikasi faktual mengunjungi rumah Andika di wilayah Senayan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyebut verifikasi faktual ini penting untuk memastikan tempat tinggal Andika. Turut hadir dalam kunjungan ke rumah Andika, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

“Tujuannnya adalah untuk bersilaturahmi ke rumah beliau, kita ingin memastikan bahwa beliau memang tinggal di sini, berkeluarga, dan bertemu juga dengan puteranya tadi. Ya kalau bahasa kerennya verifikasi faktual,”kata Abdul Kharis di kediaman Andika di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (7/11).

Kejadian menarik pada rapat pari purna hari ini terjadi saat momen Puan menutup rapat. Anggota DPR Fraksi PKS mengajukan interupsi tapi tidak direspons Puan.

(TI/jr’/Red)

Kantor Staf Kepresidenan Bahas Sosial Politik dan Kamtibmas di Polda Sumsel

Palembang – Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto, diwakili Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan menerima Kunjungan Kerja Tim Kantor Staf Presiden (KSP) RI yang dipimpin Staf Presiden RI, Joanes Joko (Katim Kunker) yang sehari-hari menjabat Tenaga Ahli Utama Kedeputian 4 KSP di Ruang Rekonfu Lt III Polda Sumsel, Senin (8/11/21).

Kegiatan ini dihadiri Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, Pejabat Utama Polda Sumsel serta Tim KSP,Erlinda tenaga Ahli madya,Nadia V C Misaro,Pave devi purgativa tenaga ahli terampil,dan Hana nabila tenaga ahli terampil Dalam sambutannya Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan mengatakan kunjungan kerja ini dalam rangka Rapat Koordinasi terkait Persoalan Sosial Politik dan Bidang Kamtibmas Provinsi Sumseli.

”Pada kesempatan ini, Wakapolda Sumsel mengucapkan selamat datang kepada Tim KSP dan memaparkan Kamtibmas Sumsel, penanganan Covid-19 dan Program Vaksinasi yang telah dilaksanakan,”jelas rudi.

Ditambahkan Alumni Akpol 1993 ini, Dalam sambutannya ,polda sumsel melakukan percepatan Vaksinasi,dalam menuju Indonesia sehat ,mendorong semua masyarakat untuk menerapkan prokes ,dan dengan kesadaran untuk melakukan Vaksinasi,mulai masyarakat sampai anak sekolah,”ujar Rudi.

Selain itu Polda Sumsel mengedukasi masyarakat dengan kesadarannya untuk vaksinasi,mulai masuk hotel sampai kepasar modern,kita berkolaborasi dengan PHRI dan Mall yang ada dipalembang,serta memberikan Bansos kepada masyarakat dengan dukungan para Donatur,”imbuhnya.

Wakapolda sumsel juga menyebutkan dalam penegakan hukum untuk pelanggar lalu lintas pengguna jalan disamping dengan tilang untuk pelanggar hukum tapi juga dengan memberikan Vaksin ujar Jenderal Rudi Setiawan Selain itu, Polda Sumsel,terus melaksanakan pemberantasan Narkoba serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif Wilayah Sumsel imbuhnya Sementara itu, Katim Kunker Joanes Joko menyampaikan tujuannya mengunjungi Provinsi Sumsel adalah dalam rangka memantau situasi penanganan Covid-19 dan kendala dalam percepatan vaksinasi.

“Kemudian, Kami ingin mengetahui gambaran kamtibmas baik terkait konflik Sosial ,dan Politik serta meminta Polda Sumsel terus untuk mensupport pengamanan dalam pembangunan infrastruktur Jalan Tol di Provinsi Sumsel,serta memberikan apresiasi terhadap langkah ,inovasi serta terobosan kreatif Polda Sumsel dalam penanganan Pandemi,”tandas Joanes Joko.

(Jr’)

Warga Brati Bernasib Naas, Tertabrak Mobil Damkar

PATI – Nasib naas dialami Suparman, salah satu warga Desa Brati Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah. Suparman harus tewas di tempat karena tertabrak mobil damkar (pemadam kebakaran) yang melaju, tepatnya di perempatan Desa Mangunrekso Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

Dari informasi yang dihimpun media, Suparman yang naik kendaraan jenis honda revo dengan nopol K 6122 AS dari arah selatan hendak ke arah timur untuk memperbaiki cangkul, hanya saja tepatnya di perempatan desa Mangunrekso, dari arah timur ada truk damkar yang melaju cepat.

Sopir truk pun kaget hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya, dan langsung menabrak korban, hingga terseret dan menabrak pohon yang ada di sekitar lokasi ikut tumbang.

“Truk damkar dari arah timur, pas diperempatan tiba-tiba ada korban dari arah selatan langsung belok ke arah timur, dan langsung tertabrak,”Ungkap warga sekitar Minggu (7/11/2021).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Pati Giono ketika dikonfirmasi membenarkan adanya truk damkar yang menabrak warga hingga meninggal dunia tepatnya di perempatan desa mangunrekso Kecamatan Tambakromo.

Korban sendiri langsung meninggal karena mengalami luka yang serius di bagian kepala.”Memang benar ada kecelakaan, mobil damkar yang menabrak warga, hingga meninggal dunia,”Katanya.

Mobil damkar sendiri, Lanjut mantan Kepala DPMPTSP itu mengaku sedang dalam pemanasan agar kondisi kendaraan stabil termasuk sopirnya juga lebih lihai, hanya saja tepatnya di perempatan desa mangunrekso menabrak warga yang hendak menyebrang dari arah selatan dan akan ke arah timur.

“Korban sekarang sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dan sudah dibawa ke rumah sakit, dan sekarang ini sudah ada mediasi oleh pihak kepolisian untuk mencari jalan terbaik karena kecelakaan ini tidak direncanakan,”Ujarnya.

Saat ini, Jenasah sudah dibawa ke rumah sakit, dan dari Kabid Damkar juga melakukan mediasi dengan pihak keluarga di Polsek setempat untuk mencari jalan terbaik.

“Semoga keluarga korban bisa diberi ketabahan dan kesabaran, dan masalah ini bisa dicarikan jalan terbaik, karena memang musibah itu tidak bisa dihindari.”Tambahnya.

(Red)