Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya

Koharmatau Juara 1 Tiga Kali Berturut-Turut Festival Band TNI AU

Bandung – Personel TNI Angkatan Udara yang bertugas menjaga kedaulatan Negara di udara, ternyata tidak hanya pandai memelihara, merawat, serta mengoperasikan Alutsista Udara, tetapi juga pandai memainkan alat musik dan olah vokal.

Terbukti Festival Band yang diselenggarakan TNI Angkatan Udara setahun sekali berhasil menunjukkan kreatifitas dan bakat yang dimiliki anggota TNI AU.

Ajang bergengsi yang digelar Mabesau ini selanjutnya dimanfaatkan oleh satuan jajaran TNI Angkatan Udara, untuk mengadu kemampuan para prajuritnya dalam bidang seni tarik suara, maupun dalam memainkan alat musik.

Festival Band TNI Angkatan Udara tahun 2021, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Suharnoko Harbani, Denma Mabesau, Cilangkap, disaksikan langsung oleh Irjenau, Koorsahli Kasau, Aspotdirga Kasau, Askomlek Kasau, Waasrena Kasau, Waasintel Kasau, Waasops Kasau, Waaslog Kasau, Wadankoharmatau, Wadankorpaskhas, dan para Kepala Dinas di jajaran Mabesau.

Prajurit Koharmatau gabungan perwira, bintara dan tamtama yang tergabung dalam “Zero Four Band” Koharmatau, yang kesehariannya bertugas memelihara dan merawat Alutsista milik TNI Angkatan Udara, juga memiliki kemampuan dan berbakat dalam memainkan alat musik serta olah vokal dengan sempurna, terbukti mampu tampil maksimal meraih Juara pertama pada Festival Band TNI Angkatan Udara Tahun 2021.

Dalam Festival merebut Piala Bergilir Kasau ini, ada kategori juara grup dan lima kategori perorangan yang menjadi penilai pemenang yaitu penilaian The best Vokalis, The best Gitaris, The best Keyboardist, The Best Bassist, dan The Best Drummer.“Zero Four Band” Koharmatau keluar sebagai Juara pertama kategori grup dan juara kategori perorangan yaitu The Best Bassist dan The best Keyboardist.

Tahun ini merupakan prestasi ketiga kali berturut-turut bagi “Zero Four Band” Koharmatau, setelah Festival Band TNI Angkatan Udara tahun 2019 dan 2020 lalu, dan kini satu langkah lagi Piala Bergilir Kasau telah menjadi Milik Koharmatau.

Festival Band TNI Angkatan Udara merupakan upaya menumbuhkan kreatifitas dan mengembangkan bakat seni, khususnya seni musik dan vokal para personel TNI AU yang selama ini masih belum sepenuhnya terwadahi.

Hal tersebut dikatakan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo S.E., M.P.P., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsda TNI A. Gustaf Brugman, M.Si (Han), saat membuka acara Festival Band TNI Angkatan Udara tahun 2021 di Gedung Serbaguna Suharnoko Harbani, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur. Selasa (12/10/2021).

(Pen Koharmatau)

Rangkaian Peringatan HUT TNI ke-76, Kodim 0726/Sukoharjo Gelar Pameran UMKM Bangkit 2021

Sukoharjo – Dalam rangka HUT TNI Ke- 76 Tahun 2021, Kodim 072/Sukoharjo menggelar Pameran UMKM Bangkit 2021 bertempat di Kawasan Centra Niaga Terpadu The Park Mall Solo Baru Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, yang melibatkan melibatkan 39 peserta pameran UMKM, Rabu (13/10/21).

Kegiatan pameran dibuka oleh Kolonel Inf Rudy Saladin (Danrem 074/Wrt) pada pukul 10.00 wib dengan tetap mengedepankan Protokol kesehatan dikaitkan dengan masih berlangsungnya PPKM level 2 di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Hadir Letkol Inf Agus Adhy Darmawan, S.I.P, M.I.Pol (Dandim 0726/Sukoharjo) selaku tuan rumah kegiatan, Letkol Inf Muh. Fuad (Kasbrigif 6/2 Kostrad), AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, S.I.K, M.Pict, M.Krim (Kapolres Sukoharjo), Widodo SH.MH (Sekda Kabupaten Sukoharjo mewakili Bupati Sukoharjo), Iwan Darmawan, SH (Kasi Barang Bukti dan Barang rampasan mewakili Plt Kajari Sukoharjo), Iwan Setiono,S.STP.MH( Kadin Disdag Kop UMKM).

Turut hadir Mayor Cpl Purwanto (Kasi Ter Grup 2 Kopassus), Para Pasi dan Danramil jajaran Kodim 0726/Sukoharjo, AKP Dodiawan,S.S.H.,S.IK. (Kapolsek Grogol), Lettu Inf Warmu ( Mewakili Danyonif MR 413/Bremoro) serta Dani Yonanes (Direktur Marketing The Park Solo Baru).

Dalam sambutannya Bupati Sukoharjo yang diwakili oleh Widodo SH.MH (Sekda Kabupaten Sukoharjo mewakili Bupati Sukoharjo) menyampaikan bahwa Pameran UMKM tahun 2021 dalam rangka HUT TNI ke 76 bekerja sama dengan para pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dan perkembangan teknologi, terutama dalam memanfaatkan teknologi bisnis di era New Normal, perkembangan teknologi sangat pesat itu kalau UMKM ingin maju harus bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga produknya bisa menembus pasar modern.

Juga dikatan bahwa pelaksanaan pameran ini selaras dengan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yaitu meramaikan kembali fungsi Gedung Graha Wijaya setiap hari Jumat sampai dengan Minggu melalui kegiatan pasar berbagai produk UMKM Sukoharjo, selanjutnya saya berharap sinergitas TNI, Polri untuk mendukung perkembangan pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo agar dapat bangkit, sehingga membangkitkan semangat pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya pameran ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi UMKM agar lebih produktif menunjukkan karyanya.

Bupati juga berpesan agar kegiatan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, karena masa pandemi yang belum berakhir. ” Saya sangat bangga dan terkesan dengan semangat dan antusiasme para UMKM yang masih tetap di tengah badai yang menghantam di semua sektor namun usaha tetap semangat dan tetap untuk berinovasi agar UMKM dan perekonomian bangkit kembali,” tukas bapak Widodo SH.MH mewakili Bupati menutup amanatnya.

Sementara itu Kolonel Inf Rudy Saladin, MA (Danrem 074/Wrt) mengapresiasi pameran UMKM yang diselenggarakan oleh Kodim 0726/Sukoharjo, selain sebagai rangkaian HUT ke 76 TNI kegiatan ini juga upaya mendukung program pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi dan kebangkitan ekonomi nasional melalui promosi dan kolaborasi dengan UMKM sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan.

” Saya meyakini melalui kegiatan semacam ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga dapat menggali potensi sektor perekonomian untuk selalu konsisten mengembangkan UMKM sebagai sektor ekonomi kreatif sehingga dapat menambah roda pendapatan daerah di Kab. Sukoharjo,”tukas Danrem.

“Selain itu dalam pameran UMKM ini diharapkan dapat memberikan suatu motivasi sebagai upaya untuk lebih meningkatkan semangat dan cinta pada produksi dalam negeri,”lanjut Danrem.

Dalam kesempatan tersebut Danrem berpesan kepada para peserta pameran untuk selalu mengobarkan semangat pantang mundur, semangat belajar serta semangat kemandirian dan solidaritas sesama UMKM yang akan menjadikannya tumbuh berkembang meraih kesejahteraan yang didambakan.

Danrem juga mewanti-wanti bahwa saat ini pandemi belum selesai, sehingga kita harus tetap waspada dan untuk yang terlibat dalam pameran ini supaya ditekankan kepada para pengunjung untuk tetap memakai masker serta menggunakan Hand Sanitizer.

” Saya sangat berharap dengan adanya pameran UMKM Bangkit 2021 ini, produk-produk UKM, potensi-potensi UMKM di Kabupaten Sukoharjo ini bisa terangkat dan mulai banyak dikenal oleh publik luas dengan semua produk-produknya, saya juga berharap event-event seperti ini dapat diselenggarakan oleh semua fihak,”kata Agung Nugroho ketua ICSB Kabupaten Sukoharjo, sebuah organisasi perkumpulan UMKM di wilayah Sukoharjo.

Pameran UMKM Bangkit 2021 dalam rangka HUT TNI Ke- 76 Tahun 2021 merupakan bentuk kerja sama antara Kodim 0726/Sukoharjo dengan Diskop dan UMK Kab. Sukoharjo yang bertujuan untuk mengangkat UMKM Kab. Sukoharjo agar perekonomian bisa bangkit.

(Agus Kemplu)

Kasus Dugaan Ayah Perkosa 3 Anak di Luwu Timur, Polri Tak Pernah Khianati Tugas

MAKASSAR – Polemik kasus dugaan perkosaan 3 anak oleh ayah kandung di Luwu Timur, Sulawesi Selatan menyita perhatian masyarakat.

Terkait hal itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel), Irjen Pol Merdisyam akhirnya angkat bicara.

Ia menegaskan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak akan pernah mengkhianati tugas pokoknya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.

“Polri tak akan pernah mengkhianati tugas pokoknya di mana Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang tugas pokok Polri, bukan hanya penegakan hukum, tapi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,”ungkap Irjen Pol Merdisyam.

Jenderal bintang dua ini pun menegaskan, bahwa institusi Polri terus mengayomi masyarakat dan itu sudah harga mati dipihak Kepolisian untuk melindungi masyarakat. Termasuk dalam kasus dugaan perkosaan 3 anak di Luwu Timur ini.

“Dari tugas pokok ini, tak hanya pendekatan hukum tapi juga mengayomi masyarakat,”ujar Irjen Pol Merdisyam.

Dijelaskannya lagi, Polri telah bekerja secara maksimal dalam Proses penyelidikan kasus tersebut, dimulai dengan pemeriksaan secara medis dan psikologis ketiga anak yang diduga menjadi korban.

Mereka diperiksa atau Visum Et Repertum bersama dengan ibunya serta petugas P2TP2A Kabupaten Luwu Timur.

Selain itu, dari hasil laporan asesmen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur, tidak ditemukan tanda-tanda trauma dari ketiga anak tersebut kepada ayahnya.

Bahkan, yang terjadi justru sebaliknya, ketiga anak tersebut terlihat sangat dekat dekat dengan ayahnya.

Kata Merdisyam, Kepolisian sudah melakukan visum untuk ketiga terduga korban tersebut sebanyak dua kali. Pertama di Puskesmas Malili dan ke dua di RS Bhayangkara Makassar.

Hasil visum itu menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Alat vital terduga korban juga tidak mengalami kerusakan.

“Visum di Puskesmas Malili tidak ditemukan adanya kerusakan organ intim. Di Bhayangkara juga hasilnya sama dengan visum pertama. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, tidak ada tanda kekerasan seksual,”ujarnya.

Sementara untuk kasus bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya, kata Merdisyam, setidaknya ada bukti dari hasil visum tersebut.

“Jadi kita harus lihat fakta hukum agar masyarakat tidak asal berasumsi,”jelasnya.

Saat divisum, ketiga anak ini juga didampingi oleh ibunya. Kemudian ada Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang turut mendampingi.

Kemudian, lanjut Merdisyam, Polisi juga telah melaksanakan gelar perkara di Polres Luwu Timur dan gelar perkara Khusus di Polda Sulsel dengan kesimpulan menghentikan penyelidikan terhadap laporan tersebut dengan alasan tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana cabul sebagaimana yang dilaporkan.

“Jadi pemberhentian penyelidikan kasus ini sebelumnya, kata Merdisyam, bukan tanpa alasan. Sebab, pihaknya tak menemukan bukti untuk melimpahkan kasus tersebut,”jelas Merdisyam.

Oleh karenanya, lanjut Merdisyam Polri terus menunggu dari pihak keluarga ataupun lainnya terkait dengan pencarian bukti baru dalam kasus ini. Kata dia, pihaknya juga terus bekerja dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.

“Tentu Polri tidak menunggu. Polri dalam hal ini Polres Luwu Timur yang dibantu Polda Sulsel terus menggali kasus yang sebenarnya dengan melihat kasus yang sudah. Ini kan karena dilaporkan, kemudian kami ingin mencari bukti baru atau novum,”kata Merdisyam.

Kendati begitu, Irjen Pol Merdisyam pun meminta masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Saya harap Masyarakat tenang dan mempercayakan sepenuhnya kasus ini dalam penanganan Kepolisian yakinlah Polri bekerja secara Profesional, transparan obyektif dan tak akan pernah mengkhianati tugas pokoknya,”jelas Merdisyam.

(jr’/red)

Kepala Dinsos Pati, Segera Tindak Lanjuti Atas Dugaan Pungli di Kecamatan Winong

PATI – Kepala Dinas Sosial (Ka Dinsos) Kabupaten Pati Jawa Tengah buka suara akan adanya dugaan pungli (pungutan liar) dalam penyaluran BPNT di Kecamatan Winong.

Melalui keterangan tertulis Ka Dinsos Kabupaten Pati,Dr. Muhtar, S.IP.,M.M., pihaknya akan segera menindak lanjuti terkait dengan adanya dugaan pungutan uang/ pungutan liar (pungli) sebesar Rp 250/KPM (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah per Keluarga Penerima Manfaat) yang mengalir dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang melibatkan atas nama Camat Kecamatan Winong,Tikno.

“Segera kami tindak lanjuti,”Tegas Dr. Muhtar ,S.IP.M.M., kepada wartawan Selasa (12/10/2021) dalam tulis singkatnya.

Dari Informasi yang mencuat di wilayah Kecamatan Winong, terdapat adanya Pungli sebesar Rp 250 /KPM. Uang itu diambil dari setiap agen pemilik Elektronik-Warung (E-Warung), yang ada di wilayah Kecamatan Winong melalui ketua paguyuban E-Warung.

“Akan segera kita tindak lanjuti dan kita cek untuk mengklarifikasi sesuai dengan ketentuan,”Janjinya.

Disinggung soal konsekuensinya terhadap Camat Winong apabila terbukti terjadi pungli sebesar Rp 250/KPM, Muhtar sendiri enggan memberikan tanggapan.

Diketahui sebelumnya, beredar kabar adanya keluhan dari sejumlah pemilik E-Warung untuk Penyaluran BPNT di wilayah Kecamatan Winong.

Keluhan itu menyusul dengan adanya pungutan uang sejumlah Rp 250/KPM yang dilakukan oleh Ketua Paguyuban yang diperintah oleh Camat. Padahal Camat Winong sendiri baru menjabat sejak Juni 2021 lalu, sementara atas perintah Camat melalui Ketua Paguyuban E-Warung meminta uang dari BPNT mulai Januari 2021 untuk semua agen yang ada di wilayah Kecamatan Winong.

“Camat waktu itu katanya telpon Ketua Paguyuban, lalu disampaikan ke semua agen, untuk mengalokasikan anggaran Rp 250/KPM, dan harus disetorkan ke Camat,”ungkap salah satu agen pemilik E-Warung beberapa waktu lalu (privasi-Red).

(Ar-tim)

UU Pers No 40 Tahun 1999 Yang Perlu di Ketahui Publik

Jakarta – Cakranusantara.net | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

Menimbang :

a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang- undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip- prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi
sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan
mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

2. Pers wajib melayani Hak Jawab.

3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.

2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

f. mendata perusahaan pers;

3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;

c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.

6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :

a. organisasi pers;

b. perusahaan pers;

c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI

PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut
ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan

di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
PR

Edy Sudibyo

(Documen ini hanya copy paste dari file aslinya, jika terdapat kekurangan kata-kata dalam kalimat yang mungkin karena terhapus, mohon untuk di maklumi).

(Red)

Merugikan Masyarakat, Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas penyelenggara financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) atau biasa dikenal dengan pinjaman online (Pinjol) ilegal yang telah merugikan/ meresahkan masyarakat.

Tindakan tegas tersebut, kata Sigit, juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi), yang memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan Pinjol. Pasalnya, hal itu telah banyak merugikan masyarakat, khususnya di tengah Pandemi.

“Kejahatan Pinjol Ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Pre-emtif, Preventif maupun Represif,”kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/10).

Pelaku kejahatan Pinjol, lanjut Sigit, kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban Pinjol.

“Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,”ujar Sigit.

Ditengah situasi Pandemi, menurut Sigit, penyelenggara Pinjol juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak. Sehingga, warga banyak yang tergiur untuk menggunakan jasa Pinjol ilegal.

Padahal, kata Sigit, Pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya. Yang tambah miris lagi, Sigit menyebut, ada beberapa kasus bunuh diri lantaran tidak mampu bayar bunga besar dari Pinjol ilegal tersebut.

“Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai dengan ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar,”ucap eks Kapolda Banten tersebut.

Untuk diketahui, hingga Oktober 2021, Polri tercatat menerima sebanyak 370 laporan polisi terkait kejahatan Pinjol Ilegal. Dari jumlah itu, 91 diantaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan dan tiga tahap penyidikan.

Oleh karena itu, dari segi Pre-Emtif, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan Pinjol ilegal.

Kemudian, mendorong Kementerian/ Lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi Pinjol Selanjutnya di sisi Preventif, Sigit meminta kepada jajarannya melakukan patroli Siber di media sosial. Berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

“Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan Pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara,”papar Sigit.

Terkait hal ini, Polri telah memiliki kerjasama tentang pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.

(jr’/red)

Berikan Kesejahteraan Prajurit, Pangdam Kasuari Resmikan Barak Kowad Kodam XVIII/Kasuari

Manokwari – Tugas seorang komandan atau pemimpin yang pertama adalah menyiapkan prajuritnya untuk siap operasional atau bekerja yang kedua adalah dengan memberikan kesejahteraan.

Hal tersebut disampaikan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., dalam sambutannya saat meresmikan barak Kowad Kodam XVIII/Kasuari, di Makodam XVIII/Kasuari, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Selasa (12/10/2021).

Salah satu kesejahteraan yang dimaksud salah satunya pembangunan sarana dan prasarana tempat tinggal seperti barak Kowad Kodam XVIII/Kasuari ini.

Pembangunan barak Kowad ini merupakan langkah maju di bidang fasilitas perumahan yang tentu akan dirasakan manfaatnya oleh prajurit Kowad dan keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari.

“Membangun suatu satuan yang harus dilakukan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia yaitu prajurit baik pria ataupun Kowad yang kedua juga harus membangun infrastruktur,” tuturnya.

Barak Kowad tersebut rencananya akan ditempati oleh para prajurit Wanita yang berdinas di lingkungan Kodam XVIII/Kasuari khususnya yang belum berkeluarga.

Pangdam berpesan kepada penghuni nantinya untuk merawat fasilitas yang diberikan, serta menjaga situasi lingkungan secara damai, tenang, gembira dan bahagia serta menghindari adanya konflik.

“Rumah atau barak yang telah diberikan tolong dirawat, harus ada yang piket, korvei umum bersama-sama, jaga kebersihan dan harus hidup sehat,”pesannya.

Di hadapan para prajurit Kowad yang mayoritas Orang Asli Papua (OAP), Pangdam berpesan agar menghormati orang tua, karena adat budaya di Papua sangat menghormati keberadaan orang tua.

“Untuk itu berikanlah waktu, kesempatan untuk membalas budi kepada orang tua dan juga bantu adik atau kakakmu. Kalian harus bangga, sekarang ini kalian di keluarga sebagai _Leader_ atau _Pionir_ untuk memajukan kesejahteraan keluarga,”ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Djoko Andoko, dan para pejabat Kodam lainnya.

(Pendam XVIII/Ksr/jr’/red)

Korem 074/Warastratama Bersinergi Dengan Bank Jateng Launching Pelatihan UMKM Digital Kepada Babinsa

Surakarta – Komandan Korem 074/Warastratama Kolonel Inf Rudy Saladin, M.A memerintahkan Babinsa untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam membantu meningkatkan percepatan ekonomi masyarakat diwilayah binaannya, terutama bagi masyarakat yang bergerak di sektor UMKM.

Menurut Danrem, dalam situasi pandemi Covid 19 banyak pelaku UMKM yang terdampak langsung. Apalagi pelaku UMKM yang masih berjualan dengan gaya konvensional. Seperti dijajakan dari warung ke warung.

”Saya berpikir bagaimana peran kita sebagai satuan kewilayahan membantu UMKM di wilayah masing-masing. Salah satu upayanya mengoptimalkan Babinsa dengan memberikan pendampingan dan penyuluhan,”ujar Danrem.

”Selanjutnya saya berkordinasi dengan Kepala Bank Jateng wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Saya titip Babinsa saya untuk pembekalan dan Alhamdulilillah pada hari ini Senin, tanggal 11 Oktober 2021 telah dilaunching Babinsa penyuluh UMKM berbasis digital,”tambah Kolonel Inf Rudy Saladin.

Danrem menambahkan, para Babinsa yang sudah mendapatkan materi, akan diterjunkan ke masyarakat dan akan membantu mengupgrade UMKM yang belum masuk platform digital sampai masuk ke marketplace.

Mulai pembukuan, branding, hingga packaging serta marketing akan diajarkan. Danrem juga sudah berkomunikasi dengan para pemilik marketplace untuk membantu pelaku UMKM.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara Korem 074/Warastratama yang dilaksanakan oleh Komandan Korem 074/Warastratama Kolonel Inf Rudy Saladin, M.A., dengan PT. BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta yang diwakili oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Surakarta Djaka Nur Sahid dan di saksikan oleh Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Seusai Launching, Danrem 074/Warastratama beserta Walikota Surakarta di dampingi oleh Kepala Bank Jateng Cabang Kota Surakarta dan Pimpinan Cabang Bank Jateng Solo Raya, meninjau pelaksanaan Pelatihan UMKM Babinsa di ruang CoWorking Space Lantai 3 Kantor Bank Jateng Slamet Riyadi No. 3 Surakarta.

(*/red)

Sidang MK, Presiden Nyatakan Dewan Pers Adalah Fasilitator

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan keterangan tertulis secara daring pada sidang Uji Materi pasal 15 Ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (11/10/2021) siang.

Baca Juga UU Pers NO 40 Tahun 1999 ; https://www.cakranusantara.net/pers/bunyi-uu-pers-no-40-tahun-1999-yang-perlu-di-ketahui-publik/

Keterangan tertulis Presiden Joko Widodo disampaikan melalui kuasa hukumnya Menkumham RI (Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia) Yasona Laoli dan Menteri Kominfo Johny Plate yang dibacakan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong.

Menurut Presiden, pasal 15 Ayat (2) huruf f bukanlah ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan, rumusannya sudah sangat jelas dalam memberikan suatu pemaknaan bahwa fungsi Dewan Pers adalah fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers.

“Memperhatikan definisi kata memfasilitasi tersebut maka maknanya, Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator karena berdasarkan ketentuan a quo UU pers, penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers.

Hal tersebut telah secara jelas disebutkan setelah kata memfasilitasi dalam ketentuan a quo terdapat frasa organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers. Sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.

Namun justru Dewan Pers yang memfasiltasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers,”paparnya.

Presiden juga menjelaskan, dalam implementasinya berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi pers, diterbitkan sebagai peraturan Dewan Pers, hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan justru bertentangan dan menyebabkan ketidakpastian hukum, dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat.

Pada bagian lain, Presiden menjelaskan, apabila para pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Pers.

“Berdasaran hal tersebut Dewan Pers Indonesia, organisasi atau forum organisasi pers yang menjadi anggotanya tidak memerlukan penetapan dari presiden dalam bentuk keputusan presiden. Dan tidak ditangapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar UUD 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku,”urainya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Majelis Hakim Saldi Isra meminta kepada pihak pemerintah supaya Mahkamah Konstitusi diberi tambahan keterangan terutama tentang risalah pembahasan terkait dengan perumusan konstruksi Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) UU Pers.

“Kami perlu tahu apa yang disampaikan oleh para penyusun UU itu. Karena kami khawatir bisa saja apa yang dikemukakan oleh pemerintah adalah pemahaman tentang hari ini. Oleh karena itu kami (perlu) dibantu agar tidak terjadi keterputusan semangat yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers tersebut untuk membantu kami secara komprehensif memahami dua norma yang diuji materi oleh pemohon,”tandasnya.

Sementara Anggota Majelis Hakim Suhartoyo menanggapi langsung pernyataan pemerintah yang mempertanyakan legal standing pemohon.

“Sebenarnya kami tidak begitu memerlukan keterangan soal legal standing yang disampaikan pemerintah karena itu menjadi wilayah mahkamah untuk mencermati dan menilai. Tapi sebagiamana keterangan dari Presiden itu selalu mempersoalkan pada legal standing padahal diperlukan sesungguhnya adalah substansi dari pada yang dipersoalkan atau norma yang dipersoalkan oleh pemohon itu,”kata Suhartoyo.

Karena sudah mengaitkan dengan legal standing maka, Suhartoyo mempertanyakan, bagaimana kementerian Kominfo ikut mengendalikan soal organisasi pers ini.

“Karena hal itu penting untuk kaitannya dengan legal standing yang dipersoalkan di keterangan presiden itu. Bisa ditambahkan organsiasi apa saja yang kemudian terdaftar dan memenuhi, persyaratan bagaimana respon pemerintah dengan organisasi yang menurut saya itu ada beberapa yang memang di luar itu. Apakah kemudian tetap diserahkan kepada dewan pers melalui konsensusnya itu ataukah ada persyaratan yang secara yuridis tidak terpenuhi,”ungkapnya.

Sedangkan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman mengatakan, keterangan pemerintah sudah cukup lengkap. “Dan ini tumben dilampiri dengan daftar bukti pemerintah yang berupa memori fantulikting yang dikaitkan dengan apa yang diujikan,”ujar Usman.

Usman juga meminta pihak terkait Dewan Pers untuk memberi keterangan terkait praktek dewan pers selama ini.

“Mahkamah meminta dijelaskan praktek selama ini dan bagimana keunggulan kelebihan yang selama ini terjadi dalam rangka Dewan Pers itu bisa menjadi satu garda terdepan dalam rangka menjaga pemberitaan yang dilakukan media cetak maupun elektronik, dan media sosial bisa betul-betul mengawal berita-berita yang bertanggung jawab, objektif, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (bukan) berita yang malah bisa merusak kohesi nasional selama ini,”ujarnya.

Daniel Yusman, Angota Majelis Hakim lainnya, juga meminta penjelasan pemerintah dan pihak terkait mengenai jumlah perusahaan pers dan jumlah organsiasi pers.

Selain itu Yusman meminta keterangan mengenai sejarah sejak perubahan UU Pers apakah pernah tidak di SK kan oleh Presiden, atau selama ini setelah perubahan selalu ada SK Presiden terkait pengakatan anggota Dewan Pers.

“Karena dalam permohonan pemohon semangatnya berharap presiden hanya menjalankan fungsi administratif jadi tidak ada kewenangan untuk tidak mengeluarkan SK Presiden,”ujarnya.

Menanggapi keterangan Presiden, Hence Mandagi selaku pemohon membantah pernyataan pemerintah bahwa sejak UU Pers berlaku selama 22 tahun tidak ada pemohon yang mempermasalahkan ketentuan a quo namun begitu ada implementasi yang tidak menguntungkan para pemohon maka baru mengajukan uji materi.

“Faktanya organisasi dan wartawan sering melakukan protes atas kebijakan dan peraturan Dewan Pers baik di Gedung DPR-RI maupun di depan Gedung Dewan Pers. Dan memuncak pada tahun 2018 lalu. Bahkan pelaksanaan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019, termasuk gugatan di PN Jakata Pusat adalah wujud protes terhadap kebijakan Dewan Pers yang banyak menyebabkan terjadinya kriminalisasi pers di berbagai daerah, dan termasuk protes terhadap peraturan Dewan Pers yang mengambil alih kewenangan organisasi pers,”ungkap Mandagi.

Bahwa pemerintah juga mengungkapkan telah ada keputusan sengketa pers yang sudah berkekuatan hukum tetap hingga ke tingkat Pengadilan Tinggi atas gugatan yang diajukan Ketum SPRI Hence Mandagi dan Ketum PPWI Wilson Lalengke, sesunguhnya ada informasi yang tidak diungkap secara utuh oleh pemerintah bahwa Keputusan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi memang tidak mengabulkan gugatan pemohon namun telah menerima permohonan penggugat untuk membatalkan keputusan majelis hakim tingkat PN yang menyatakan peraturan Dewan Pers adalah merupakan peraturan perundang-undangan.

“Kami tidak memilih kasasi ke Mahkamah Agung RI karena syarat pembatalan sebuah peraturan lembaga di Mahkamah Agung adalah peraturan tersebut harus merupakan peraturan perundang-undangan dan masuk dalam lembar negara.

Sementara peraturan Dewan Pers bukan peraturan perundangan karena sudah dibatalkan di tingkat PN dan peraturan Dewan Pers tidak ada dalam lembar negara yang bisa dibatalkan oleh MA,”katanya lagi.

Sementara pernyataan Presiden bahwa pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak ada cerminan dari pasal aquo karena dilakukan tanpa menggunakan perwakilan unsur melainkan hanya berdasarkan Kongres Pers yang demokratis, menurut Mandagi adalah tidak benar.

“Pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers Indonesia pada Kongres Pers dilakukan berdasarkan pengusulan nama-nama calon yang mewakili unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih organsiasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers atau komunikasi dan bidang lainnya dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Buktinya dalam daftar anggta Dewan Pers terdapat nama-nama yang berasal dari tokoh masyarakat dan ahli di bidang komunikasi, salah satunya adalah pakar komunikasi Emrus Sihombing,”papar Mandagi.

Pemohon lainnya, Soegiharto Santoso usai persidangan mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas kehadiran Presiden melalui keterangan tertulis yang disampaikan oleh kuasa hukum Menteri Kominfo dan Menkumham RI.

“Saya menilai apa yang sudah disampaikan Presiden makin memperjelas bahwa kewenangan membuat peraturan pers ada pada organisasi-organisasi pers bukan Dewan Pers.

Jadi selama ini peraturan Dewan Pers yang mengatasnamakan konsensus dengan para pimpinan organisasi pers seharusnya tidak boleh diterjemahkan menjadi peraturan Dewan Pers.

Seharusnya konsensus itu harus diterapkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh masing-masing organisasi pers menjadi Peraturan Pers secara serentak dan seragam di seluruh organisasi pers termasuk kode etik jurnalistik,”ungkap Soegiharto yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia, serta sempat menjadi ketua panitia kongres Pers Indonesia tahun 2019 di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Namun menurut Hoky sapaan akrabnya, dalam prakteknya Dewan Pers justru membuat konsensus itu menjadi peraturan Dewan Pers dan menerapkannya kepada seluruh organisasi pers, kemudian menghilangkan hak organisasi pers untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Dewan Pers dengan cara menentukan secara sepihak organisasi pers yang jadi konstituennya.

“Hampir seluruh organisasi pers yang membuat konsensus dinyatakan secara sepihak oleh Dewan Pers bukan lagi sebagai konstituennya sehingga tidak berhak lagi mengajukan calon dan memilih anggota Dewan Pers,”ungkap Hoky mengurai fakta sejarahnya.

Sementara itu, di luar persidangan, Ketua Persatuan Wartawan Mingguan Indonesia Gusti Suryadarma yang ikut menyaksikan jalannya persidangan melalui chanel youtube MK, mengatakan, pemerintah kelihatan jelas tidak tahu apa yang terjadi di insan pers Indonesia selama ini.

Pemerintah menurutnya, tidak tahu ada kezaliman, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum, dan bahkan cenderung ke arah pelanggaran hukum.

“Pemerintah mengatakan Dewan Pers menjalankan fungsinya sesuai UU Pers, namun pemerintah tidak tahu bahwa Dewan Pers sudah berubah fungsi menjadi eksekutor yang mengakibatkan kerugian materi berbagai pihak dan bahkan terjadi kriminalisasi wartawan dan perpecahan insan pers nasional.

Kebijakan Dewan Pers yang melampaui kewenangannya siapa yang bertanggung-jawab? Makanya Pasal 15 UU Pers perlu direvisi,”kata Gusti.

Sidang lanjutan perkara nomor 38/PUU-XIX/2021 akan dilaksanakan pada Selasa 9 November 2021 jam 11.00 wib untuk mendengarkan keterangan pihak DPR RI dan pihak terkait Dewan Pers. **

(***/Red)

Pangdam Kasuari Kunjungi Pertandingan PON, Beri Semangat Kontingen Papua Barat

Timika – Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, menyambangi langsung venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan menyaksikan perlombaan terjun payung di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua. Minggu (10/10/2021).

Saat ditemui awak media, Ia mengatakan sengaja datang ke Timika untuk melihat pertandingan PON dan menyemangati para atlet Papua Barat yang sedang bertanding.

“Dari Provinsi Papua Barat juga mengirimkan Kontingen saya ingin memberikan semangat kepada atlet atlet pon khususnya Papua Barat, ternyata banyak atlet dari TNI dan Polri di sini kita bisa bersilaturahmi bersaing secara sportif meraih prestasi”ujarnya.

Terkait perlombaan cabang olahraga terjun payung yang disaksikannya, ia mendapatkan informasi terdapat banyak atlet muda yang mengikuti lomba terjun payung tersebut dan mengenal beberapa diantaranya karena sesama orang airborne dan mantan anak buahnya.

“Saya lihat banyak atlet-atlet baru. Saat ini generasi yang tua mulai menjadi penyelenggara, yang muda-muda mulai masuk ikut berlomba,” ujarnya.

Ia juga mengatakan dalam olah raga terjun payung menyentuh titik hitam zero (0.0) sama saja seperti menembak. “Kita membidik dengan tujuan tepat sasaran”tegasnya.

Sebagai orang airborne, menurutnya tongkat estafet olahraga berjalan dan hal ini sangat menggembirakan. Generasi sebelumnya saat ini sebagai pelatih maupun penyelenggara perlombaan sementara generasi muda menjadi atlet yang bertanding.

Ia menilai penyelenggaraan PON kali ini sangat luar biasa. Ia melihat antusiasme semua pihak baik penyelenggara, atlet maupun masyarakat sangat tinggi.

“Perjalanan saya ke sini, saya melihat masyarakat di luar sana sangat bergembira dan sangat semangat. Hal ini sangat luar biasa masyarakat ikut merasakan gelaran pesta olah raga ini”ungkapnya.

Diakhir ia berharap dan berdoa Kontingen Papua Barat semoga berbuat yang terbaik, berkompetisi dalam rangka meraih prestasi sehingga mereka menjadi atlet atlet unggulan yang berada di level Asia hingga internasional.

“Atlet dari Papua Barat yang berprestasi nantinya akan diberikan penghargaan dan telah disediakan bonus dari pemerintah”pungkasnya.

(Pendam/jr’/red)