Bupati Bersama Kadispertan Pantau Vaksin PMK di Pucakwangi

Kesehatan|oleh

Juni, 29, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Bupati Pati Haryanto didampingi Kepala Dispertan (Dinas Pertanian dan Peternakan) Pati memantau langsung pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) perdana pada hewan ternak khususnya sapi di Desa Pucakwangi, Kecamatan Pucakwangi, Selasa (28/6/2022).

Bupati Haryanto menyampaikan bahwa vaksinasi ini merupakan tindak lanjut dari tim Penanganan Reaksi Cepat (PRC) untuk wabah PMK di Kabupaten Pati.

Sebelum vaksin PMK tersebut didapat, pemerintah daerah telah berupaya untuk menekan penularan PMK yang tergolong cepat ini.

Adapun sejumlah peternakan sapi lain yang dikunjungi ialah di Desa Plosorejo dan Desa Karangrejolor. Di Plosorejo terdapat beberapa ekor sapi yang terpaksa tidak jadi disuntik vaksin. Hal ini lantaran ada beberapa bagian tubuh sapi yang diduga terkena virus PMK. Namun, diganti dengan diberikan sejumlah paket obat – obatan.

“Alhamdulillah, kita sudah dapat bantuan vaksin dari pemerintah pusat. Meskipun saat ini jumlahnya belum begitu banyak, yaitu baru 4.000 vaksin. Nantinya akan disupport juga dari pemda”, ujarnya.

Namun demikian, dengan jumlah yang masih terbatas itu, vaksinasi PMK memang diutamakan untuk sapi yang sehat. Sebab jangan sampai sapi yang sehat tertular sapi yang sakit.

Haryanto menilai, penanganan PMK ini, hampir sama dengan penanganan pandemi Covid. Oleh karena itu, bagi petugas kesehatan maupun penyuluh yang menangani, diharuskan benar – benar steril.

“Jadi sapi – sapi yang kita suntik di tempat ketua ternak setempat, Pak Supo ini adalah sapi – sapi yang sehat. Begitupun dengan ternak – ternak yang lain, kita suntik sejumlah 4000 dosis vaksin yang tersedia ini”, tegasnya.

Haryanto menegaskan, 4000 vaksin tersebut, tidak dialokasikan di seluruh kecamatan yang ada di Pati. Melainkan hanya di beberapa kecamatan yang masuk dalam kategori endemi. Yaitu diantaranya di Juwana, Cluwak dan seterusnya.

“Sampai saat ini jumlah sapi yang mati akibat PMK sebanyak 50 ekor. Peningkatannya cukup tajam dalam kurun waktu sepekan, yang mana sebelumnya hanya 9 ekor, kini jadi 50 ekor”, ungkapnya.

Namun, berdasarkan data yang ada, sebagian besar sapi yang mati adalah sapi yang masih kecil / anakan. Hal ini dikarenakan daya tahan tubuh maupun fisik yang tidak mampu melawan PMK.

Pihaknya berharap, semoga dengan antisipasi melalui vaksin ini, PMK dapat teratasi layaknya kasus pandemi Covid. Sebab apabila mengingat kembali awal pandemi Covid, kasus kian meningkat seiring belum munculnya vaksin Covid.

“Dari 50 ekor sapi yang meninggal tersebut, didominasi di dua kecamatan yaitu Tlogowungu dan Margoyoso. Desa – desa lain pun ada, namun untuk populasi yang banyak dari dua kecamatan tersebut. Semoga apabila yang sehat ini sudah disuntik, PMK tidak merambah ke ternak lainnya”, tegasnya.

Pihaknya pun menghimbau pada seluruh camat dan kades untuk dapat memberikan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat agar tak perlu resah dan khawatir yang berlebihan. Terlebih, ada pihak – pihak yang berupaya mempengaruhi dan menakuti para peternak terkait penularan PMK pada sapi hingga akhirnya sapi yang diternak terpaksa dijual murah.

(po1/PO/MK)

Hari Kedua di Jerman, Presiden akan Hadiri KTT G7 Ke-48

Internasional|oleh

Juni, 28, 22

 

 

Munich – Cakranusantara.net | Hari kedua kunjungan kerjanya di Munich, Jerman, 27 Juni 2022, Presiden Joko Widodo akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 ke-48 yang digelar di Schloss Elmau, Pegunungan Alpen Bavaria, Jerman. Presiden Jokowi terbang ke lokasi KTT dengan menggunakan helikopter militer tipe Sikorsky CH53 selama kurang lebih 30 menit penerbangan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi.

Presiden Jokowi akan mengikuti rangkaian KTT G7 mulai dari penyambutan resmi oleh Kanselir Jerman, sesi pertemuan, hingga jamuan makan malam. Selain itu, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara yaitu Kanselir Jerman, Presiden Perancis, Perdana Menteri India, Presiden Senegal, dan Perdana Menteri Kanada.

Setelah seluruh rangkaian KTT G7 selesai, Presiden Jokowi kemudian akan kembali ke Munich dengan menggunakan helikopter yang sama.

Presiden Jokowi hadir dalam KTT G7 sebagai negara mitra G7 bersama 4 pemimpin lainnya yaitu Presiden Argentina, Perdana Menteri India, Presiden Senegal, dan Presiden Afrika Selatan, sekaligus sebagai Presidensi G20.

Dalam KTT G7 kali ini, Presiden Jokowi akan mendorong negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan krisis energi yang sedang melanda dunia.

“Memang upaya ini tidak mudah, tapi kita Indonesia akan terus berupaya,” ucap Presiden di Jakarta sebelum keberangkatannya ke Munich, Minggu, 26 Juni 2022.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Munich yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(Jr-CN)

Presiden Jokowi dan Rombongan Tiba di Munich

Internasional|oleh

Juni, 27, 22

 

Munich – Cakranusantara.net | Setelah menempuh penerbangan selama kurang lebih 13 jam, pesawat Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GIA-1 yang membawa Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan tiba di Munich International Airport, Munich, Jerman sekitar pukul 18.40 Waktu Setempat, Minggu, 26 Juni 2022.

Cuaca cerah khas musim panas sekitar 28 derajat celcius menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Munich, ibu kota negara bagian Bavaria, Jerman.

Setelah pintu pesawat terbuka, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menuruni tangga pesawat dan disambut oleh Menteri Urusan Eropa dan Internasional, Negara Bagian Bavaria Melanie Huml, Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno beserta istri, dan Atase Pertahanan RI Kolonel Budi Wibowo beserta istri.

Tampak pula pasukan dengan menggunakan pakaian adat Bavaria, turut menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana.

Selanjutnya, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan menuju ke hotel tempatnya bermalam dengan menggunakan kendaraan mobil. Setibanya di hotel, tampak ratusan masyarakat Indonesia yang membentangkan bendera merah putih meneriakkan “Pak Jokowi… Pak Jokowi”, sudah menanti kedatangan Presiden Jokowi.

Presiden yang melihat banyaknya antusias masyarakat langsung turun dari mobil dan menyapa masyarakat.

Sementara di pintu hotel tampak menyambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang telah tiba lebih awal untuk mempersiapkan kunjungan Presiden di Jerman.

Presiden Jokowi diagendakan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 esok hari di Istana Elmau, Jerman.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi dalam kunjungan kali ini yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(Jr-CN)

Partner Country, Presiden Jokowi Akan Hadiri KTT G7

Pemerintahan|oleh

Juni, 26, 22

 

 

Tangerang – Cakranusantara.net | Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo pada Minggu, 26 Juni 2022, bertolak menuju Munich, Jerman, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7.

Indonesia hadir sebagai negara mitra G7, sekaligus dalam kapasitasnya sebagai pemegang presidensi G20. “Pagi hari ini saya dan rombongan terbatas akan berangkat untuk berkujung ke beberapa negara.

Pertama akan ke Jerman untuk menghadiri KTT G7 di mana kita di sini adalah sebagai partner country dari G7 dan juga diundang untuk menghadiri KTT G7 ini sebagai Ketua Presidensi G20,” ujar Presiden dalam keterangannya sebelum lepas landas.

“Di sini kita akan mendorong, mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi, yang sedang melanda dunia. Memang upaya ini tidak mudah, tapi kita Indonesia akan terus berupaya,” imbuhnya.

Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1) sekitar pukul 10.36 WIB. Presiden Jokowi dan rombongan akan menempuh penerbangan menuju Munich selama kurang lebih 13,5 jam dan diperkirakan akan tiba di Munich International Airport pada pukul 19.00 Waktu Setempat (WS).

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Munich, Jerman, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di Jerman untuk menyiapkan kunjungan Presiden Joko Widodo.

Tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.

(Jr-CN)

Pecahkan Rekor MURI, Gowes Presisi Nusantara Jakarta-Semarang

Institusi|oleh

Juni, 27, 22

 

 

Semarang – Cakranusantara.net | Sebanyak 64 peserta Tim Gowes Presisi Khatulistiwa bersepeda menempuh jarak 508 km telah tiba di Akpol, Semarang. Upaya mereka menempuh rute Mabes Polri hingga Akpol dalam kurun waktu kurang dari 1×24 jam diabadikan dalam catatan Museum Rekor Indonesia (MURI).

Rombongan peserta Gowes tersebut terdiri dari 2 tim yaitu Tim Arjuna dan Tim Garuda. Kedua tim tersebut beranggotakan gabungan TNI Polri, sejumlah atlet dan komunitas sepeda.

Memasuki Gerbang Tanggon Kosala Akpol pada Minggu (26/06) pagi pukul 05.14 WIB, kedatangan mereka disambut langsung oleh Gubernur Akpol Irjen Pol Drs. Suroto, M.Si., beserta sejumlah PJU dari Akpol dan Polda Jateng yang mengalungkan karangan bunga pada sejumlah peserta gowes.

Kadiv TIK Mabes Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, SIK yang menjadi salah satu peserta mengungkapkan maksud dan tujuan Gowes Presisi Khatulistiwa selain dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022 juga untul menyaring bibit-bibit muda atlet sepeda yang diharapkan bisa turun di event internasional.

“Upaya pemecahan rekor MURI juga bagian dari peningkatan ekonomi dan investasi di Indonesia, sepanjang jalur yang dilalui terus kami gelorakan dan juga melakukan baksos hingga menempuh jarak 508 km,” ungkapnya.

Disebutkan pula upaya pemecahan rekor tersebut bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan.

“Medannya nggak gampang, 508 km ditempuh dengan target waktu dibawah 24 jam. Kami berangkat dari Mabes Polri setengah 6 pagi Sabtu kemarin, alhamdulillah Minggu pagi jam 05.15 WIB sudah sampai di Akpol,” ujarnya.

Ungkapan senada juga disampaikan Karolog Polda Jateng Kombes Pol Farid Bachtiar Effendi yang juga menjadi salah satu peserta tim Gowes Presisi Khatulistiwa. Rekor tersebut berhasil dipecahkan melalui kerjasama yang baik antar regu dalam tim gowes.

“Tim Garuda berisi anggota Polri dan TNI dan juga atlet, sedang tim Arjuna terdiri dari TNI-Polri dan komunitas sepeda. Kedua tim saling bekerjasama dengan baik sehingga rute sepanjang 508 km dapat ditempuh dengan lancar tanpa ada kendala,” tuturnya.

Meski demikian, diakuinya tantangan terberat saat tim melintas di rute Batang – Alas Roban. Melintasi rute tersebut di malam hari, rombongan tim sempat dihadang hujan deras sehingga sempat berteduh di Pos Lantas Alas Roban.

“Tantang terberat saat melintas Alas Roban, sempat hujan deras hingga berteduh sementara di Pos Lantas Alas Roban. Namun alhamdulillah bisa segera melanjutkan perjalanan dan target waktu dibawah 24 jam bisa tercapai,” pungkasnya.

(Jr-CN)

Wabah PMK Bikin Bangkrut, Peternak Sapi Panik

Daerah|oleh

Juni, 26, 22

 

 

PATI – Cakranusantara.net | Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) Bikin bangkrut. Pasalnya memicu kepanikan di kalangan peternak sapi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Ditambah lagi belum ada penanganan yang dianggap tepat oleh pemerintah. Sehingga mereka terpaksa menjual murah sapinya karena takut tertular PMK dan mengalami kerugian lebih banyak.

Puluhan peternak sapi di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami kepanikan di tengah mewabahnya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak.

Sekitar 90 persen hewan ternak dari 200 lebih sapi milik warga kini terjangkit wabah PMK. Mereka terpaksa menjual sapinya dengah harga murah, yakni Rp. 5 hingga 6 juta rupiah per ekor. Padahal harga normal sapi berkisar 20 juta rupiah per ekor. Peternak takut sapinya tertular virus PMK dan mengalami kerugian.

Akibat wabah tersebut, menyebabkan tidak sedikit sapi hamil hingga keguguran. Bahkan ada juga janin sapi mati di dalam kandungan. Untuk mengatasi penyebaran wabah PMK ini, peternak juga mengkarantina sapi yang sudah kondisinya parah.

Kepala Desa Sumberejo Sururi, sempat merasa kebingungan mendapati wabah PMK yang merugikan warganya peternak sapi, kemudian dia meminta peternak di Desanya untuk memberi asupan Probiotik sebagai penambah imun bagi ternak dan menyempatkan eco enzym di lingkungan kandang.

Sementara itu, Pendamping Desa Sumberejo Handoko mengungkapkan, pihaknya memberikan pelatihan secara mandiri terkait penanganan PMK. Pelatihan tersebut berisi pembuatan probiotic dan aplikasi Eco Enzyme.

Mengingat, saat ini belum ditemukan obat yang tepat, untuk mengobati sapi yang terkena PMK. Maka peternak harus melakukan sterilisasi kandang.

Dijetahui, data dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) Pati hingga pekan kemarin, sedikitnya ada 1.633 hewan ternak di Pati yang terindikasi terkena PMK.

Dari jumlah itu, 690 hewan ternak dinyatakan sembuh, 11 ekor sapi mati, 9 sapi dipotong paksa dan 35 kerbau dipotong. Sedangkan sisanya masih dalam penanganan.

(Ed-Cn)

Pemerintah Siapkan Kebijakan Tangani PMK Ternak di Tanah Air

Pemerintahan|oleh

Juni, 24, 22

Bogor – Cakranusantara.net | Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Tanah Air, dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 23 Juni 2022, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan melarang hewan hidup terutama sapi untuk bergerak di daerah yang terdampak PMK.

“Pertama untuk daerah berbasis level mikro seperti di penanganan Covid di PPKM, ini akan diberikan larangan hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak di daerah level kecamatan yang terdampak penyakit mulut dan kuku atau kita sebut dengan daerah merah,” ujar Airlangga dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

“Kemudian juga disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini, itu sekitar 28 atau 29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN,” ungkap Airlangga.

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi turut memberikan arahan untuk terus mempersiapkan obat-obatan, vaksinator, dan mekanisme keluar masuk peternakan. Menurut Airlangga, pengawasan _biohazard_ melalui disinfektan penting untuk terus dilakukan.

“Selanjutnya terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM sekitar Rp10 juta per sapi,” ucap Airlangga.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan turun langsung ke lapangan untuk mengatasi permasalahan PMK di Tanah Air sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dapat waktu dekat.

“Setelah ini akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah, khususnya daerah-daerah yang merah, sehingga mohon dari aparat pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota menyiapkan sehingga kita bisa bersama-sama menangani penyakit mulut dan kuku pada ternak di negeri kita ini secepat mungkin,” tandasnya.

(Jr-CN)

Persemaian Mentawir Bentuk Keseriusan Pemerintah Menata Lingkungan

Pemerintahan|oleh

Juni, 23, 22

Penajam Paser Utara – Cakranusantara.net | Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Timur dengan meninjau Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Presiden turut mengundang sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa nasional dan daerah dalam peninjauan tersebut.

Menurut Kepala Negara, pembangunan Persemaian Mentawir merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menata lingkungan, utamanya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita mau menunjukkan bahwa kita serius urusan lingkungan, itu serius. Justru kita enggak bangun di sini itu lingkungan makin rusak. Itu aja yang harus digarisbawahi,” ujar Presiden saat berdiskusi dengan para pemred. Rabu (22/6/2022).

Dalam pembangunan IKN, Presiden menargetkan komposisi alam nantinya sebesar 75 hingga 80 persen. Hal tersebut, kata Presiden, sesuai dengan konsep IKN sebagai kota di dalam hutan atau forest city.

Presiden mengatakan bahwa lingkungan menjadi perhatian penting saat ini karena ke depan masalah lingkungan akan terus dikejar.

Menurut Presiden, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah akan menunjukkan keseriusan penanganan masalah lingkungan melalui persemaian di provinsi lain di Pulau Kalimantan.

“Kita tunjukkan niat benar kita itu ya ini. Nanti kalau sudah ada 12 juta, 15 juta (bibit) baru, dan bukan di sini saja, nanti mau kita tunjukkan yang di Kalsel kayak apa, Kalteng kayak apa,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan target pemerintah untuk membangun 30 persemaian lain seperti Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor. Pembangunan tersebut rencananya akan difokuskan pada wilayah dengan industri pertambangan yang banyak.

“Enggak, enggak yang banyak nanti di Kalimantan, Sumatra, yang banyak tambang karena saya wajibkan dari penambang sama sawit,” kata Presiden.

Turut hadir dalam penininjauan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadali, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

(Jr-CN)

Mediasi Konflik Nelayan Rembang, Kapal di Tahan Selama Setahun

Institusi|oleh

Juni, 28, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Satpolairud Polres Pati menyelesaikan konflik (Mediasi) Nelayan Asal Rembang (penguna jaring cotok/trawl) dengan Kelompok Nelayan Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah di Aula Satpolairud Res Pati.

Hadir dalam mediasi itu Kasatpolairud AKP Daffid Paradhi dengan ucapan selamat datang dan terimaksaih atas kehadiran dari 2 (dua) Kelompok Nelayan Keboromo, Kecamatan Tayu dan Kelompok Nelayan Rembang serta Dinas Perikanan dan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kab. Pati dan Kab. Rembang.

Selanjutnya dilakukan gelar perkara bersama instansi terkait untuk mendengarkan pendapat, Satwas SDKP Pramini Widiyana mengatakan, dampak dari pengunaan alat tangkap jaring cotok/ trawl dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut.

“Alat tangkap jaring cotok/ trawl merupakan alat tangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal pasal 7 ayat (3) Permen KP No. 18 tahun 2021 dan Pasal 4 ayat (1) Perda Kab. Pati No. 8 tahun 2002 tentang larangan penggunaan jaring cotok.” Tegasnya. Selasa (21/6/2022).

Ditambahkan Kabid Tangkap DKP Kab. Pati Sujarta dengan terulangnya kembali pengunaan jaring cotok/ trowl yang merupakan alat tangkap tidak ramah lingkungan pada bulan Oktober 2021 sudah pernah terjadi nelayan Rembang di tangkap dan di amankan oleh kelompok Nelayan Pecangaan, Kecamatan Batangan dan selesai dengan mediasi.

“Kejadian ini mengingatkan pada peristiwa tahun lalu, diharapkan untuk di proses Hukum guna menimbulkan efek jera. Kalaupun memang di mediasi harus ada sanksi.” Tambahnya.

Sementara Ketua DPC HNSI Kab. Pati Rasmijan memberikan masukan, Penggunaan jaring cotok telah dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dan juga Perda (Peraturan Daerah).

“Namun peristiwa ini agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya kejadian yang menimpa kapal-kapal Juwana dan Rembang di luar daerah  mohon untuk selalu menahan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingikan.” Ucapnya.

Sementara DKP Rembang Herry. MP memohon maaf atas terulangnya kejadian pemakaian Jaring Cotok/ Trowl di perairan Tayu Kab. Pati, DKP Kab. Rembang sudah melaksanakan pembinaan sudah mengadakan razia.

“Kami menerima secara suka rela penyerahan jaring cotok/ trowl dari Nelayan Kab. Rembang sebanyak 155 lebih dan juga sudah ada 2 alat tangkap yang sudah diamankan petugas Sat PolAirud Polres Rembang.” Katanya.

Senada Ketua DPC HNSI Kab. Rembang Kartono menyampaikan permohonan maaf atas terulangnya kejadian itu di wilayah Kabupaten Pati, yang membuat resah Nelayan Pati juga merepotkan Sat Polairud Polres Pati.” Ucapnya.

Ketua Kelompok Nelayan Bino Makmur Zarokhim, menyayangkan dan mengharamkan atas kejadaian pengunaan jaring cotok/ trowl itu,” cetusnya.

Kelompok Nelayan Tayu sepakat penyelesaian dengan cara mediasi, untuk menimbulkan efek jera kepada nelayan jaring cotok/ trawl yang lain, kedua belah pihak sepakat satu unit kapal milik innesial WT, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai Senin (20/6/2022) diamankan di daratan tepi alur sungai Tayu.

“Dengan catatan perawatan dan pengawasan kapal menjadi tanggung jawab pemilik kapal, sedangkan alat tangkap jaring cotok/ trawl diamankan di kantor Satpolairud Polres Pati,” Jelasnya.

Ketua Pokwasmas Mina Bahari lll Suroto mengutarakan, Seringnya kejadian membuat kita malu, setiap permasalahan diselesaikan mediasi seperti saat ini, perlu adanya perlindungan dari HNSI agar tercipta situasi yang lebih baik dan tidak terulang lagi.

“Kedepan, apabila peristiwa ini terulang lagi setelah mediasi ini selesai kami minta diselesaikan dengan proses hukum yang nantinya menimbulkan efek jera bagi nelayan yang melanggar Peraturan yang berlaku.” Tandasnya.

(MH-CN)

Mendagri: DOB Papua Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintahan|oleh

Juni, 21, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemekaran Provinsi Papua merupakan sebuah upaya untuk melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Tingkat I antara Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, dan Mendagri, Selasa (21/6/2022) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Pemekaran ini bertujuan tidak lain untuk mempercepat pembangunan, dan kita semua ingin agar kesejahteraan rakyat Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP) akan meningkat dengan cepat juga dengan adanya pemekaran ini,” kata Mendagri.

Dalam Rapat yang beragendakan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua itu, Mendagri menjelaskan, letak geografis yang luas dan medan yang sulit menjadi tantangan dalam proses pembangunan.

Tak hanya itu, masalah birokrasi yang panjang juga kerap menjadi hambatan dalam pembangunan di Papua. “Dengan dimekarkannya menjadi 3 provinsi ini, diharapkan dapat memperpendek birokrasi dan mempermudah berbagai urusan,” ujar Mendagri.

Mendagri membeberkan, pemekaran wilayah bukanlah hal baru di negeri ini. Sebelumnya, melalui pemekaran wilayah, beberapa daerah terbukti menjadi lebih mandiri dengan kemampuan fiskal yang memadai untuk melakukan pembangunan, tanpa tergantung pada transfer pusat. Mendagri mencontohkan beberapa daerah hasil pemekaran yang dinilai sukses.

Misalnya saja Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara-Tengah. Bahkan, provinsi ini menjadi salah satu dari empat daerah yang pertumbuhan ekonominya positif pada saat pandemi.

Mendagri melanjutkan, pemekaran wilayah juga bukan hal baru di Papua. Sejak dimekarkan dan berdirinya Provinsi Papua Barat, berbagai capaian positif pembangunan semakin terlihat jelas.

Bahkan, beberapa daerah yang sebelumnya tertutup dan cenderung terisolasi menjadi semakin terbuka sejak dimekarkan.

“Papua juga dimekarkan dengan adanya provinsi baru, Papua Barat, dan kita melihat hasil yang positif. Kita melihat pembangunan ditandai dengan IPM yang menaik, daerah-daerah yang tadinya terisolasi, semua menjadi terbuka, menjadi terjadi percepatan, Pegunungan Arfak yang dekat Manokrawi, daerah terisolir yang sekarang terbuka,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyampaikan apresiasi pemerintah atas inisiatif DPR RI yang telah mengusulkan 3 RUU tentang pembentukan provinsi baru di Papua. Bahkan ia menyebut, tak hanya dari lembaga legislatif, tetapi usulan pemekaran ini juga datang dari berbagai pihak.

“Yang terbaru, Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe datang menemui kami pada hari Jumat, minggu lalu (17/6) sekaligus menyampaikan surat secara resmi, bahwa ide pemekaran Provinsi Papua atau di Bumi Cenderawasih itu sudah ada dari tahun 2014. Di Merauke, bahkan sudah menyampaikan (sejak) 20 tahun yang lalu untuk (pemekaran) Papua Selatan,” terang Mendagri.

Mendagri juga mengatakan, selain untuk mengakselerasi pembangunan di Papua, komitmen dan ikhtiar bersama antara DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah ini juga merupakan perwujudan dari tujuan bernegara. Lagi pula, pelaksanaan otonomi daerah pascareformasi juga bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkruen, demi terwujudnya percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI, dan DPD RI, atas inisiatif, masukan, saran, dan pandangan yang konstruktif dalam pembahasan UU Otonomi Khusus Papua yang telah disahkan dan menjadi landasan kita untuk melakukan langkah lanjut, yaitu pemekaran,” kata Mendagri.

(Puspen Kemendagri/Jr-CN)