Jangan Sampai Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan

Ekonomi|oleh

Juni, 8, 22

Batang – Cakranusantara.net | Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya agar tidak membiarkan ada lahan perhutanan sosial yang telantar dan tidak produktif.

Hal tersebut diutarakan Presiden saat menghadiri acara syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial yang digelar di Lapangan Omah Tani, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 8 Juni 2022.

“Jangan sampai kita biarkan ada lahan yang telantar, ada lahan yang tidak produktif, benar? Ada lahan yang tidak digunakan apa-apa dibiarkan, nggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Bu Menteri Kehutanan. Ada lahan misalnya HGU sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun tidak _diapa-apain_, itu nanti urusannya Bu Menteri LHK plus Pak Menteri BPN,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, lahan perhutanan sosial memiliki peranan penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajarannya, dalam hal ini Menteri BUMN dan Gubernur Jawa Tengah, untuk memberikan pendampingan baik terkait manajemen maupun sarana dan prasarana.

“Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini juga diperhatikan sarana dan prasarananya betul? Setuju _mboten? Nggih?_ Sekarang kembali ke Bu Siti karena yang memberikan SK itu Bu Siti. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. _Nggih_ setuju _nggih?_ Bu Siti mohon didengarkan beliau-beliau ini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan mengenai situasi dunia yang sulit karena pandemi, ditambah perang Ukraina, hingga banyak negara mengalami kekurangan pangan.

Untuk itu, Presiden mengajak para petani dan masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan lahan yang mereka kelola dengan menanam tanaman pangan pokok seperti padi, jagung, porang, hingga sorgum.

“Saya mengajak kita semuanya untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pangan pokok. Saudara-Saudara bisa ditanami, silakan tanami padi silakan, benar. Mau ditanami apa lagi yang pangan? Jagung? Silakan. Harga jagung ini pas naik. Mau ditanami porang silakan. Porang juga pasti akan naik harganya karena dunia membutuhkan itu. Kemarin saya ke NTT tanami sorgum silakan, karena NTT yang paling pas adalah tanam sorgum karena kalau tanam padi airnya agak sulit dan _top soil_-nya hanya tipis banget. Yang pas apa? Sorgum,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriyah, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa acara tersebut adalah untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan serta berterimakasih kepada Presiden Jokowi atas beberapa kebijakan yang benar-benar menyentuh para petani dan masyarakat yang tingal di dalam dan sekitar hutan. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan perhutanan sosial, kebijakan KHDPK (kawasan hutan dengan pengelolaan khusus), serta kebijakan penyelesaian penguasaaan tanah dalam kawasan hutan utamanya permukiman di dalam kawasan hutan.

“Perhutanan sosial ini memberi berkah, membuat para petani dapat merasa ayem bisa menggarap hutan, bisa panen. Banyak juga petani dari desa-desa yang dengan lahan pertanian terbatas, dan satu-satunya lahan yang bisa dimanfaatkan adalah hutan di sekitar mereka. Sekarang dengan perhutanan sosial mereka menggarap lahan, menanam, dan sudah menghasilkan. Ini berkah yang baik dan harus disyukuri,” ujar Siti Fikriyah.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

(*/Jr-CN)

Pembangunan Industri Baterai Listrik Terintegrasi Dimulai

Nasional|oleh

Juni, 8, 22

Batang – Cakranusantara.net | Presiden Joko Widodo secara resmi memulai tahapan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi pada Rabu, 8 Juni 2022, di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Presiden menyebut bahwa investasi ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir.

“Dimulai dengan penambangan nikel, smelter, pabrik prekursor, pabrik katoda, kemudian baterai listrik, battery pack, hingga mobil listrik, masih ditambah lagi dengan industri daur ulang baterai. Dari hulu sampai hilir, end to end semuanya kerjakan dalam investasi ini,” ucap Presiden.

Presiden mengucapkan rasa terima kasih atas kerja sama yang dilakukan semua pihak sehingga pembangunan industri baterai listrik terintegrasi bisa segera dimulai. Presiden mengatakan, industri tersebut memiliki nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.

“Total investasi ini juga bukan jumlah yang sedikit Rp142 triliun. Kalau didolarkan USD9,8 miliar. Dan yang paling saya senang, menyerap karyawan, SDM, tenaga kerja kita 20 ribu orang, ini jumlah yang tidak kecil. Di mana-mana di dunia sekarang ini pembukaan lapangan kerja merupakan kunci,” tutur Kepala Negara.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara mengaku senang karena investasi dari hulu sampai hilir tersebut dilakukan secara tersebar di beberapa kawasan di Indonesia, tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa.

“Pertambangannya, peleburan smelternya untuk nikel berlokasi di Halmahera, di Maluku Utara. Kemudian untuk industri refinery pemurnian serta industri prekursor, industri katodanya ada di Jawa Tengah, di Kawasan Industri di Batang. Kemudian pabrik baterai yang sedang juga dibangun di Karawang, dan pabrik mobil listriknya ada di Cikarang, tersebar, ini sangat baik,” ujar Presiden.

Selain itu, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Presiden berharap Indonesia bisa menjadi produsen pertama dari produk-produk yang berbasis nikel.

“Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel, seperti litium baterai, baterai listrik, baterai kendaraan listrik. Dan ini merupakan sebuah kesempatan besar, merupakan kesempatan emas untuk membangun ekonomi hijau ke depan seperti yang kita rencanakan,” ucap Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap realisasi proyek industri tersebut. Selain dapat membuka lapangan pekerjaan yang besar, Presiden mengatakan bahwa investasi tersebut dapat memberikan tambahan pendapatan negara dan meningkatkan perekonomian.

“Negara akan mendapatkan pendapatan tambahan dari investasi ini. Baik yang berupa PPh badan, PPh karyawan, PPn-nya, kemudian PNBP-nya semuanya akan kita dapatkan. Dan juga memperkuat neraca perdagangan kita, meskipun sekarang sudah surplus selama lebih dari 20 bulan dan kita harapkan mampu menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hadir pula Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae-sung, dan Presiden LG Energy Solution Bang Soo Lee.

(*/Jr-CN)

Balaidesa Bumirejo di Geruduk Puluhan Wartawan, Ada Apa?

Desa|oleh

Juni, 8, 22

Pati – Cakranusantara.net | Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah di geruduk Puluhan Wartawan bersama PH. Pasalnya ada dugaan penyelewengan dana PNPM atau Kuotaku.

PNPM sendiri tujuannya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sehingga Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.

Melalui PNPM Mandiri ini agar dapat dijadikan sebagai trobosan atau menjadi mekanisme dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur dari masyarakat Desa setempat.

Data yang dihimpun media ini, dengan adanya dugaan itu kemudian Desa gelar Audiensi bersama warga Desa setempat yang di dampingi oleh Pendamping Hukum (PH) atau Kuasa Hukum.

Kades (Kepala Desa) Bumirejo H. Sutrisno mengatakan, jika pihaknya selama ini sudah melakukan upaya auditor independen terkait Dana PNPM tersebut.

“Masalah dana PNPM itu sudah di audit, namun harapan saya, masalah ini bisa di selesaikan di tingkat bawah (Desa) jangan sampai masuk keranah hukum lebih lanjut.” Ungkapnya. Rabu (8/6/2022).

Sementara itu Musthofinal Akhyar, S.H., selaku kuasa hukum Hery Setiawan yang merupakan warga setempat yang mempertanyakan terkait Dana PNPM itu mengatakan, jika kami saat ini masih menunggu untuk meng klir kan perkara ini, terkait dana yang patut kami duga adanya penyelewengan.

“Adapun perkiraan dari kasatmata klien kami dalam penyelewengan Dana PNPM itu bekisar antara Rp. 250 Juta rupiah,” jawabnya.

Adapun pada pertemuan kali ini masih belum ada kesimpulan atau titik temu yang terang, karna data yang di tunjukkan kepada kami ini masih merupakan data mentah dan masih membutuhkan kajian yang lebih dalam lagi,” tambahnya.

Susilo Selaku Koordinator PNPM/ Kuotaku mengatakan, pihaknya akan menjebatani khususnya dalam pengelolaan Unit Keuangan Kuotaku, kedepannya nanti akan bekerja lebih transparan, lebih akuntabel.

“Karena program Kuotaku ini menyangkut dengan dana Masyarakat, yang nantinya akan kami guyurkan kepada masyarakat, yang mana saat ini kami belum bisa memberikan keterangan lebih detail.”

Selanjutnya, kami teman-teman dari Unit Pengelola Keuangan (UPK), akan kami pertajam lagi dalam meng Audit, agar kami segera dapat menemukan solusi, dan mudah-mudahan ada solusi pada Desa Bumirejo pada umumnya.

Disinggung berapa jumlah nominal yang masih tersisa saat ini menjawab, saya belum bisa menjelaskan lebih detail karna KSM dan UPK saat ini masih bekerja untuk mengidentifikasi persoalan ini.

“Teman-teman kami masih terus bekerja di lapangan jadi belum bisa menyimpulkan berapa jumlah Dana yang ada,” pungkasnya.

(MH-CN)

Fee 20 Persen, Bendahara P3A Desa Wonorejo Diduga di Pecat

Infrastruktur|oleh

Juni, 27, 24

Pati – Cakranusantara.net | Bendahara P3A Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga di Pecat oleh Kades gara-gara tidak mau setor sejumlah fee sebesar 20 Persen. Pasalnya. Bendahara P3A tidak di beri tahu kemana larinya Uang sebanyak 20 Persen itu.

Data yang dihimpun media ini, Mantan Bendahara P3A Sunar yang diduga di pecat oleh Kades gara-gara tidak mau mengikuti keinginannya untuk setor sejumlah fee sebesar 20 Persen itu mengatakan, Jika saya sudah di berhentikan dari bendahara P3A.

“Saya di pecat atau diminta berhenti lantaran karena saya tidak mau mengikuti aturan main dari Kades yang harus setor fee 20 Persen dari jumlah uang Rp. 195 Juta rupiah,” katanya. Selasa (7/6/2022).

Sedangkan, kalau di rinci setornya fee sebesar Rp. 39 Juta dari jumlah Rp. 195 Juta dan itu tidak di jelaskan larinya kemana uang itu atau ke siapa.

“Akibat saya bersi kukuh pada pendirian saya yang tidak mau setor itu jadinya saya di pecat dan di gantikan dengan yang lain,” tambahnya.

Baca Juga ; Sidang PT. MAP, Terdakwa : Benar, Uang Konsumen Dipakai untuk Kepentingan Pribadi

Adapun bantuan tersebut katanya dari salah satu Anggota DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

“Yang tentunya sudah tidak asing lagi karna gambarnya di pasang di mana-mana hampir setiap Desa ada, dia adalah Sudewo,” imbuhnya lagi.

Ditambah, saat ini dalam pelaksanaannya juga belum di lengkapi dengan papan kegiatan untuk keterbukaan umum.

“Uangnya sudah di kerjakan untuk membangun, namun saya tidak mengetahui lagi, prosesnya sudah sampai mana karena saya sudah tidak jadi Bendahara lagi,” ucapnya.

Ditambahkan warga lain yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, dengan itu, maka patut diduga pasti disitu ada permainan karna dari segi papan kegiatan saja tidak di Pasangi.

“Ada dugaan disitu, bisa jadi pakai dobel anggaran, entah anggaran dari mana, makanya kami akan mempertanyakan terkait hal itu, dan itu sudah di agendakan pada Minggu depan,” cetusnya.

Baca Juga : Program P3A di Kecamatan Margoyoso Diduga di Jadikan Ajang Bancakan

Sementara itu, Kades Wonorejo Suyik saat di konfirmasi terkait diberhentikannya Sunar dari Bendahara P3A menepis itu, itu tidak benar yang benar Bendahara (Sunar) itu mengundurkan diri sendiri dari Bendahara.

“Sunar itu membuat surat pernyataan pengunduran dirinya sendiri bukannya saya yang memecat dan menggantikan, dan pembuatan surat pernyataan itu juga di depan notaris,” tepis Kades Wonorejo.

https://youtu.be/h2YpK66wHog

Kemudian, demi berjalannya program itu maka Bendahara baru di gantikan oleh yang lain, agar memenuhi syarat.

“Dia mengundurkan diri terlebih dulu tanpa ada unsur paksaan baru di ganti yang lain karna dalam struktur itu harus ada Ketua Kelompok dan Bendahara,” tambahnya.

Masalah apa alasannya kok dia (Sunar) mengundurkan diri saya kurang tahu betul, karna itu internalnya dia sendiri.

“Saya tidak tahu alasannya, kok tiba-tiba dia bisa mengundurkan diri, padahal waktu itu anggarannya sebentar lagi sudah mau ter realisasi,” Imbuhnya.

Baca Juga : Pengisian Perades Masih Menyisakan Luka Hati, Ada Dugaan Kongkalikong Hingga Jual Beli Jabatan

Masalah papan Kegiatan atau papan proyek dari Pendamping P3A sendiri menyampaikan jika hal itu tidak penting/ tidak begitu di perlukan.” Ujarnya.

Disinggung masalah fee yang sebesar 20 Persen itu, Kades membenarkan karena waktu itu ada yang memodali (memberikan modal) untuk nyonggek proyek bahasanya seperti itu (pemodal privasi Red).

“Karna waktu itu (2021) pas lagi bokek atau musim sepi, karna terdampak oleh pandemi, selain itu, ditambah habis selesai pilihan Kepala Desa, jadi pas tidak punya modal,” tutupnya. (Ar-Tim)

https://youtu.be/c1sS20huOsg

Diplomasi Sepeda Bambu ala Presiden Jokowi

Olahraga|oleh

Juni, 7, 22

Bogor – Cakranusantara.net | Ada yang menarik dalam rangkaian penyambutan resmi Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 6 Juni 2022.

Usai melakukan kegiatan penanaman pohon, Presiden Joko Widodo mengajak PM Albanese untuk bersepeda pagi.Dari Istana Kepresidenan Bogor, kedua pemimpin menaiki sepeda bambu menuju Resto Raasaa yang terletak di Kebun Raya Bogor.

Selain karena cuaca yang sangat bersahabat untuk bersepeda pagi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sepeda juga merupakan moda kendaraan ramah lingkungan.

“Karena cuacanya bagus dan naik sepeda ini kan ramah lingkungan, saya kira kita harus memulai menyampaikan pesan betapa pentingnya kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, ini memang rute yang biasa saya pakai untuk olahraga,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Resto Raasaa, Kebun Raya Bogor.

Sementara itu, PM Albanese mengaku bahwa pengalaman bersepeda tersebut adalah pengalaman yang luar biasa dan menganggapnya sebagai sebuah kehormatan besar.

“Selamat pagi, itu adalah pengalaman yang luar biasa dan saya menganggap sebagai kehormatan besar bahwa Presiden mengundang saya untuk naik sepeda bambu bersamanya ke tempat yang indah di taman botani ini,” ujar PM Albanese.

Lebih lanjut, PM Albanese memandang bahwa kegiatan bersepeda tersebut juga menunjukkan persahabatan antara Australia dan Indonesia. Menurutnya, Presiden Jokowi bahkan menawarkan agar sepeda bambunya dibawa ke Australia.

“Presiden telah menawarkan kepada saya untuk membawa sepeda itu kembali ke Australia dan Anda akan melihat saya mengendarai sepeda bambu satu-satunya di Canberra. Tapi itu adalah pengalaman yang luar biasa dan setiap kali saya naik sepeda, saya akan ingat persahabatan dengan Presiden Widodo,” tuturnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi dan PM Albanese menggunakan sepeda bambu yang dirancang untuk digunakan di jalan raya. Sepeda tersebut merupakan hasil karya Singgih S. Kartono dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

Usai bersepeda, kedua pemimpin kemudian menggelar pembicaraan tete-a-tete di area taman batu putih Resto Raasaa, Kebun Raya Bogor.

Selama sekitar 30 menit keduanya terlibat perbincangan hangat sebelum kembali ke Istana Kepresidenan Bogor dengan menggunakan mobil golf untuk melakukan pertemuan bilateral kedua negara.

(*/Jr-CN)

PADes Wonorejo Sebanyak 475 Juta di Pertanyakan Warga

Desa|oleh

Februari, 18, 23

 

PATI – Cakranusantara.net | Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mempertanyakan terkait tupoksi Pengawasan Camat Tlogowungu terhadap Desanya.

Pasalnya. Penggunaan Anggaran Pendapatan Asli Desa (PADes) seakan kurang adanya ketransparansi an oleh pihak Pemerintah Desa. Hal itu disebabkan lantaran masih banyaknya jalan yang rusak, sedangkan PADes Wonorejo kategori cukup tinggi.

Data yang dihimpun media ini, Camat Tlogowungu Jabir saat berkunjung ke kediaman Tokoh Masyarakat Desa setempat yang pada sebelumnya sudah melayangkan surat kepada Camat, mengatakan, Pihaknya akan mendukung penuh akan apa yang di lakukan oleh tokoh Masyarakat, bersama Masyarakat Desa setempat.” Katanya. Senin (6/6/2022).

Disinggung seperti apa sebenarnya kinerja Camat selaku pengawasan di Desa menjawab, jika Tupoksi Kecamatan hanya sebatas pengawasan, masalah eksekusi bukan wewenang Kecamatan.

“Melainkan ada petugasnya sendiri yang menjadi tukang eksekusi yakni Aparat Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kabupaten Pati.” Tegasnya.

Sementara itu, PADes Wonorejo cukup tinggi, diantaranya Rp. 326 Juta per 2 tahun, ditambahkan hasil silpa PADes tahun lalu Rp. 150 Juta menurut hitungan BPD, namun menurut hitungan pihak Desa Rp. 125 Juta,” tambah BPD setempat.

Dengan itu, Warga setempat menjadi bertanya-tanya kemana uang hasil lelang tahun kemarin (2021), karna uang itu belum juga di pergunakan untuk apapun.

“Uang hasil lelang tahun lalu belum juga di pergunakan untuk pembangunan, terus uangnya larinya kemana dan di pergunakan untuk apa dulu,” tanya warga yang ikut hadir dalam kesempatan itu.

Tidak cukup berhenti disitu saja, saat Kades (Kepala Desa) setempat ditanya Uangnya dimana menjawab dibawa si A.

“Sedangkan Si A di tanya terkait Uang hasil lelang itu menjawab, di bawa pak Kades, dengan jawaban itu seakan-akan Aparat Desa saling lempar tanggung jawab,” tambahnya.

Dengan adanya hal itu, membuat salah satu Tokoh Masyarakat menjadi geram sehingga menyurati Camat untuk di mintai Klarifikasi terkait pengawasan pihak Kecamatan terhadap Desa pada Selasa (7/6/2022) besok.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum mendapatkan Klarifikasi/ jawaban terkait hal itu dari Pemerintah Desa atau Kades Wonorejo Suyikno, ditambahkan kasus lainnya yang akan di ungkap.

(MH-CN)

https://youtu.be/c1sS20huOsg

Asep Babak Belur Jadi Korban Penganiayaan Oknum AD

Pers|oleh

Juni, 6, 22

Cianjur – Cakranusantara.net | Tindak kekerasan terhadap wartawan media Jurnal Polisi Nasional telah terjadi diwilayah Kampung Ciseureuh, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu 4 Juni 2022, menambah catatan buruk dalam sejarah Jurnalis di Indonesia.

Bagaimana tidak, wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik yang dilindungi hukum sesuai UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan juga dijamin UUD 1945 pasal 28.

Kekerasan yang dialami Asep Sutarman, berawal dari pemberitaan tentang adanya kegiatan pembangunan yang bersumber dari Kementrian yang dikelola oleh kelompok tani di Desa Cimaragang, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan.

Proyek tersebut diketahui tidak memasang papan informasi, sehingga disinyalir melanggar aturan dan terkesan tertutup untuk sebuah proyek pemerintah, maka kemudian muncul asumsi bahwa proyek tersebut layak dikatakan ” Proyek Siluman”.

Setelah menaikan pemberitaan, korban dipanggil oleh beberapa orang yang mengaku disuruh oleh oknum aparat Desa (AD) Cimaragang yang akan mengadakan pertemuan untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Namun nahas ditengah perjalanan menuju lokasi, Asep dihadang sekelompok orang yang diduga telah dipersiapkan dan diprovokasi oleh oknum tertentu yang merasa gerah atas pemberitaan dengan serta merta melakukan pengeroyokan.

Asep yang sudah babak belur dan berlumuran darah, kemudian dibawa ke rumah Ketua RW. Disana, Asep mengaku kembali mendapat tindak kekerasan bahkan semakin parah.

Mirisnya, setelah mengalami penyiksaan, Asep dipaksa untuk membuat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa, ia tidak akan menuntut kepada para pelaku dan dipaksa untuk mendatangani surat pernyataan diatas materai.

Kendati demikian, Asep akan menuntut keadilan hukum karena lahirnya surat tersebut dibawah tekanan dan ancaman, serta memiliki bukti-bukti kekerasan fisik.

Atas kejadian itu, Asep bersama pihak redaksi dan forum wartawan akan melaporkan para pelaku kepada pihak yang berwenang karena menurut Asep, kejadian itu diduga kuat telah direncanakan karena berkaitan dengan pemberitaan.

Asep berharap, permasalah ini harus diusut sampai tuntas oleh pihak penegak hukum demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan, serta agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku supaya kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari pada wartawan yang lainnya.

Hingga berita ini dierbitkan, tim awak media belum mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait dalam permasalahan tersebut.

(Jr-CN)

OPD Niti Tilas Sejarah Boyolali Ke-175

Sejarah|oleh

Juni, 5, 22

Boyolali – Cakranusantara.net | OPD peringati hari Sejarah berdirinya Kabupaten Boyolali Ke – 175 tahun 2022 yang saat ini dipimpin oleh Bupati M. Said Hidayat memperingati Hari Jadinya pada Minggu (05/06/2022) hari ini.

Lazim seperti yang dilakukan setiap tahun, pada malam harinya digelar Niti Tilas Ki Ageng Pandanaran atau juga bisa disebut Sunan Pandanaran seperti halnya pada Sabtu (04/06) malam di Taman Kali Gedhe, Kampung Sumberlerak, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali.

Bersamaan acara tersebut digelar berupa kataman Al Quran, pembacaan dzikir, tahlil dan pagelaran budaya.

Hadir dalam acara tersebut, Dandim 0724/Boyolali Letkol Arm Ronald F Siwabwssy, M.A. yang diwakili Kasdim 0724/Boyolali Mayor Inf Ismail bersama Forkopimda Boyolali serta para pimpinan OPD yang berbusana kejawen di bantaran Kali Pepe yang airnya mengalir membelah kota Boyolali.

Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengatakan Niti Tilas ini sebagai salah satu bentuk menghormati jasa Sunan Pandanaran dalam proses terjadinya nama Boyolali.

“Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT kita dapat berkumpul dalam acara Niti Tilas ini dalam memperingati hari jadi kota Boyolali ke 175  semoga bisa menjadi salah satu rasa hormat atas jasa beliau (Sunan Pandanaran).” Ucapnya.

Semoga budaya ini bisa kita uri-uri, tidak bisa dilupakan sesuai pesan Sunan Padanaran harus selalu diingat ojo lali karo sejarah e.

“Semoga dalam kegiatan niti tilas ini menjadi pengingat kita warga Boyolali dan selalu mencintai Kabupaten Boyolali.” harap Bupati.

(Agus Kemplu)

Sukses Gelaran Jakarta e-Prix 2022, Bamsoet Dorong Percepatan Migrasi Kendaraan BBM ke Kendaraan Listrik

Daerah|oleh

Juni, 5, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi pelaksanaan Jakarta e-Prix 2022 (Formula E), di Jakarta International e-Prix Circuit, berjalan aman dan lancar.

Tidak ada satupun masalah timbul selama perhelatan Jakarta e-Prix 2022 yang dihadiri Bapak Otomotif Indonesia Presiden Joko Widodo.

“Alhamdulillah, Jakarta e-Prix 2022 berlangsung mulus tanpa kendala apapun. Menyusul kesuksesan Indonesia menggelar MotoGP di Mandalika, bulan Maret 2022 lalu. Keberhasilan tersebut menunjukan bahwa Indonesia siap menggelar berbagai kejuaraan balap Internasional,” ujar Bamsoet usai menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu (4/6/22).

Turut hadir antara lain Dewan Penasehat IMI yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menpora Zainudin Amali, dan Menaker Ida Fauziah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini optimistis ajang balap mobil listrik kedepan akan semakin digemari oleh para pecinta otomotif di Indonesia. Sejalan dengan program pemerintah yang terus menggalakan program migrasi mobil berbahan bakar fosil (BBM) ke kendaraan listrik.

“Potensi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia sangat menjanjikan. Dalam road map pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang disusun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi sepeda motor listrik pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 13 juta unit, sedangkan mobil listrik mencapai 2,2 juta unit,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, Presiden Joko Widodo pun telah mengeluarkan regulasi guna mempercepat migrasi mobil berbahan bakar BBM ke kendaraan listrik. Regulasi tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai pada 12 Agustus 2019.

‘Penggunaan energi listrik sebagai pengganti BBM, akan mengurangi konsumsi BBM dan beban subsidi yang harus ditanggung negara. Selama tahun 2014-2019, jumlah subsidi BBM mencapai Rp 700 triliun. Di APBN 2021, subsidi untuk BBM jenis tertentu mencapai Rp 16,6 triliun,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, penggunaan kendaraan listrik juga menjadi salah satu solusi menekan ketergantungan impor BBM. Mengingat dari kebutuhan minyak mentah 1,3 juta barel per hari (bph), Indonesia hanya bisa memproduksi setengahnya yakni sekitar 700 ribu bph.

“Pengembangan kendaraan listrik sekaligus memaksimalkan potensi sumber daya bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Sejak 2018, Indonesia telah diakui sebagai raja nikel dunia dan diyakini menguasai hampir 30 persen atau sekitar 21 miliar ton cadangan dan sumberdaya nikel dunia. Selain nikel, Indonesia juga kaya akan material komponen penting untuk industri baterai. Antara lain 1,2 miliar ton aluminium, 51 miliar ton tembaga, dan 43 miliar ton mangan,” pungkas Bamsoet.

(*/Jr-CN)

Pengisian Perades Masih Menyisakan Luka Hati, Ada Dugaan Kongkalikong Hingga Jual Beli Jabatan

Daerah|oleh

Juni, 5, 22

PATI – Cakranusantara.net | Pengisian Perangkat Desa (Perades) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih terus bergejolak. Pasalnya dinilai adanya dugaan permainan atau adanya kongkalikong hingga jual beli Jabatan.

Ironisnya. Ketua Calon Perangkat Desa Gagal (Capraga) Kabupaten Pati Muhammad Chundori mengaku mendapat tawaran sejumlah uang agar permasalahan tentang Perades di Desa/ Kecamatan Tambakromo itu tidak dilanjut ke proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga ; Ironis..!!, Lagi-lagi di Dapati Diduga Parkir Liar di Stadion Joyo Kusumo Pati

“Saya mendapat tawaran langsung yang mengarah ke sana (pengkondisian uang, red), agar permasalahan Perades di Tambakromo tidak dilanjutkan ke proses hukum, namun saya menolak,” ungkap Chundori kepada wartawan Sabtu (4/6/2022).

Menurutnya, Laporan yang sudah disampaikan soal Perades ke Polres Pati akan tetap berlanjut. Hal itu dilakukan karena adanya indikasi kecurangan dalam pengisian Perades beberapa waktu lalu, hingga mengakibatkan harapannya untuk menjadi perangkat desa di Desa Tambakromo pupus.

Baca Juga ; Bupati Minta Pemenang Lelang Segera Perbaiki Jalan Tayu-puncel, Tidak Punya Uang Tidak Usah Ikut Lelang

“Orang tua rival saya yakni B, datang langsung ke rumah mertua memberi tawaran, dan meminta agar permasalahan Perades di Tambakromo tidak dilanjutkan ke proses hukum yang saat ini sedang berjalan, namun saya menolak,” Terangnya.

Baca Juga : Gonjang Ganjing Pengisian Perangkat Desa Tlogorejo Akhirnya Resmi di Polisikan

Disinggung berapa nominal uang yang ditawarkan, Chundori enggan memberikan jawaban, karena menurutnya itu dianggap kurang etis.

Baca Juga : Dugaan Kecurangan Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul Resmi di Polisikan

“Berapa jumlahnya saya tidak bisa sebutkan, karena itu kurang etis, yang pasti saya meyakini, apabila ini hak saya maka biar (tersimpan) di saya, tapi kalau hak beliau biar di beliau,” Cetusnya.

Saat Ujian di hotel UTC Semarang

Diketahui, Muhammad Chundori ini sebelumnya resmi melaporkan pengisian Perades di desanya Tambakromo, ke Polres Pati yang diduga telah terjadi adanya kecurangan. Dirinya resmi melaporkan karena merasa dicurangi dan dirugikan, sehingga langkah untuk maju sebagai calon Perangkat Desa (Perades) pupus ditengah jalan.

“SK (Surat Keterangan) pengabdian yang dipegang IM selaku anak dari anggota DPRD Pati dari Ketua Komisi A yang membidangi Pemerintahan tidak sesuai dengan yang saya pegang, saya menduga ada permainan perubahan dokumen.” Tutup Chundori saat keluar dari ruang Satreskrim Polres Pati, beberapa waktu lalu.

(Tim Red)