Perades Desa Tanjungrejo Margoyoso Diduga Penuh Kecurangan, Bakal  Berurusan Dengan Polisi

Hukrim|oleh

November , 2024

Cakranusantara.net, Pati | Dugaan kecurangan Pengisian Perangkat Desa (Perades) di Kabupaten Pati terus menyeruak. Terbaru, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati diduga terlibat dalam jual-beli Jabatan.

Suwignyo, salah satu warga yang merasa adanya ketidakadilan. Lantaran ada proses jual-beli jabatan, dan kolusi di desanya merasa muak. Akhirnya, dengan gagah berani melaporkan kecurangan ini kepada pihak Kepolisian.

Tak tanggung-tanggung, Kepala Desa (Kades) Tanjungrejo, Camat Margoyoso, dan Pj Bupati Pati dilaporkan ke Kapolri.

Ketiga pejabat itu diduga kuat terlibat dalam jual-beli jabatan perangkat desa yang belum lama ini barusaja dilaksanakan. Sebab, tiga jabatan kosong yakni Kepala Dusun, Kaur Keuangan, dan Kasi Pemerintahan diduga kuat sudah diisi oleh kerabat kades.

“Dari dulu memang pengangkatan perangkat desa Tanjungrejo diduga dikuasai sindikat mafia kekuatan yaitu kepala desa, camat, dan Pj Bupati. Bisa dilihat dari perangkat yang terpilih. Ini jelas sudah settingan kades,” kata Suwignyo, Jumat 22 November 2024.

Bahkan sebelumnya, dirinya sudah menduga adanya permainan kotor ini. Salah satunya adalah tebakan skor nilai ujian tertulis dan juga siapa saja yang bakal dilantik sebagai perades.

“”Sebelumnya saya sudah menduga berapa nilainya dan siapa yang akan diangkat sebagai perangkat desa. Kasusnya pasti Haryono, Kasi Pemerintahan itu Lilik Ernawati, dan Kaur Keuangan yang jadi Imam. Nilainya pasti 90-95,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wignyo juga sudah mewanti-wanti kepada Pj Bupati dan Tata Pemerintahan agar mengawasi pengisian perades di Tanjungrejo. Sebab, dari tahun ke tahun proses atau mekanisme pengisian selalu bermasalah.

“Sebelum ujian perangkat desa, saya sudah bersurat ke Pj Bupati dan Tata Pemerintahan. Intinya diduga ada kebocoran soal dan jawaban ujian tertulis dari penguji,” tandasnya. Tim

Skor Pengabdian Tidak Dihitung, Fachurudin Gagal Dilantik Menjadi Perangkat Desa Suwatu

Desa|oleh

November , 2024

Perades 2024
Foto : Fachrudin, Calon perangkat Desa yang tidak dilantik oleh Kades Suwatu

Cakranusantara.net, Pati | Fachrudin, seorang calon perangkat desa di desa Suwatu, kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati meminta keadilan. Lantaran tidak diluluskan dalam seleksi untuk formasi Kaur Perencanaan.

Alumni S-1 Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo Semarang ini bakal melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Fachrudin mengaku, seharusnya ia yang terpilih dalam seleksi dalam pengisian perangkat desa (Perades) untuk formasi tersebut.

Dalam formasi itu hanya ada dua pelamar. Fachrudin dan Triana N S. Fachrudin mendapat nilai ujian 43, sedangkan Triana 33.

“Saya seharusnya punya skor pengabdian sebagai wakil ketua RT, tapi skor pengabdian tidak muncul. Kalau diberikan seharusnya saya mendapat nilai 73. Dengan rincian 43 ditambah skor pengabdian 30. Untuk Triana tidak memiliki pengabdian,” ungkap Fachrudin.

Namun, jabatan Kaur Perencanaan oleh pihak Kepala Desa (Kades) dinyatakan tidak ada yang lulus. Sehingga tetap kosong dan tidak ada yang dilantik. Ketika saya tanya, alasannya nilai ujian di bawah 50 jadi tidak lulus.

“Padahal regulasi yang saya tahu, termasuk di desa-desa lain kok nilai ujian tertulis di bawah 50 tetap bisa ditambah dengan skor pengabdian. Seperti kasus di dukuh Tapen, Desa Tawangharjo, Kecamatan Wedarijaksa yang sempat viral kemarin. Nilainya juga di bawah 50 kemudian ditambah skor pengabdian,” paparnya.

Karena itu, Fachrudin meminta keadilan atas kasus tersebut. Seharusnya, dirinya dapat dilantik dengan jabatan Kaur Perencanaan. Maka ia menyoroti seleksi perangkat desa di desanya diduga bermasalah. Disinyalir banyak kejanggalan seperti Imam Aziz (jabatan sekdes) ijazah SD tidak punya aslinya. Dan untuk Rizqi Miftahul Ulum pengabdian sebagai sekretaris RT.02, RW.03 dan bendahara karang taruna sangat diragukan, karena selama ini tidak pernah menjabat di desa Suwaduk sesuai pengabdian tersebut.

“Di Desa Suwatu sendiri ada tiga formasi, yakni Kaur Perencanaan, Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kaur Keuangan, masing-masing ada dua peserta. Di formasi lain, lanjut Fachrudin diduga ada masalah, seperti untuk jabatan Sekdes itu calon yang punya nilai tertinggi atas nama Imam Aziz bermasalah di ijazah karena tidak bisa menunjukkan ijazah SD yang asli dan hanya ada legalisir,” terangnya.

Sedangkan, kaur keuangan yang dapat nilai tertinggi Rizky M Ulum sebenarnya tidak punya pengabdian, akan tetapi diduga dibuatkan oleh kepala desa sehingga nilainya menjadi tinggi.

“Yang nomor dua Khoirul Umam malah sebenarnya yang punya pengabdian sebagai Ketua RW, namun tidak dimunculkan nilai pengabdiannya. Memang di pengisian perangkat desa di sini tidak pelamarnya jadi para peserta ini membawa calon pendamping masing-masing yaitu saudara atau sendirinya. Karena minimal tiap formasi jabatan harus ada dua calon,” jelas Fachrudin.

Dari ketiga formasi itu, dua diantaranya sudah dilakukan pelantikan. Untuk jabatan Kaur Perencanaan ditinggal dan tidak diisi hingga hari ini. Fachrudin juga menduga, dikosongkannya jabatan Kaur Perencanaan karena dirinya tidak memberikan sejumlah uang seperti yang diminta oleh Kepala Desa.

“Sebelum proses seleksi, saya dimintai uang 200 juta lewat telpon, tapi saya tidak mau, saya memilih ujian secara mandiri. Mungkin karena saya tidak mau itulah jadi tidak diluluskan,” pungkasnya.

Dan pada sore ini, sekitar pukul 14.30 WIB, saat tim meminta hasil uji dari pihak ketiga Universitas Indonesia (UI) hanya dikasih berita acara oleh ketua panitia, Jauhari. Katanya, hasil ujian dari pihak ketiga sudah dibawa oleh Camat Tlogowungu,” tutup Fachurudin. Tim

Perades Tahun 2024 Desa Kedumulyo Sukolilo Ada Mantan Napi 2022, Kok Bisa?

Desa|oleh

November , 2024

Perades
Gambar : Pasca tes Perades dengan Lembar Jawaban Komputer (LJK) di UTC Hotel Semarang pada Jum’at (1/11/2024).

Cakranusantara.net, Pati | Pengisian Perangkat Desa (Perades) di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati menjadi pertanyaan warga setempat. Pasalnya, salah satu perangkat terpilih adalah mantan napi. Kok bisa?, Kamis (21/11/2024).

Dalam pelaksanaannya, Perades Desa Kedumulyo juga mengikuti tes Lembar Jawaban Komputer (LJK) di UTC Hotel Semarang yang telah bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) pada Jum’at (1/11) beberapa waktu yang lalu yang diikuti Tiga (3) peserta, diantaranya : Anang Fandyan, Shitok Raya S, dan Lina lidiyawati.

Saat inisial W dan K dihubungi melalui via phone membenarkan jika di Desanya  ada pengisian Perangkat Desa. Saat disinggung perangkat terpilih mantan napi, menjawab jika ia malah tidak mengetahui dan ketinggalan informasi terkait itu. Setahunya, perangkat itu (Anang), sekarang sudah dilantik dan mendapatkan SK.

“Jabatan yang di emban Anang adalah Kepala Dusun (Kadus) Dusun Kedu, Desa Kedumulyo, Sukolilo. meskipun, ada calon lain (yang bukan mantan Napi) yakni Lina, tapi tidak jadi,” jelasnya.

Sementara, W menjawab, jika tidak tahu, soalnya saya tidak aktif di Balai Desa jadi bisa tanya di Desa saja. Soalnya saat mau daftar juga tidak ada informasi atau woro-woro.

“Desa ada yang mimpin, jadi bisa tanya di Balai Desa. Dan kalau saya bilang setuju Dusun dipimpin mantan napi atau tidak setuju kan yang menentukan bukan saya sendiri tapi orang banyak,” jawabnya.

Diketahui, demi memenuhi syarat dalam pencalonan pengisian Kadus, karena mantan napi, maka ada syarat yang wajib dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 55 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengisian perangkat Desa, harus mengumumkan di sejumlah media masa bahwa dia pernah menjadi napi dengan mengisi nama dan alamat lengkap.

Dimana, Anang Fandyan telah menerangkan bahwa ia pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Pati yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sebab telah melakukan tindak pidana dengan perkara nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan.

Hal ini harus diumumkan kepada publik, jika Anang Fandyan pernah melakukan Tindah Pidana Perjudian (Pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP) sehingga dijatuhi hukuman Pidana Penjara. Dan sudah dijalani mulai 22 Agustus 2022 sampai 29 Desember 2022 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati, Rohman. Bersambung

Perangkat Desa Kosekan Mesum Tak Pantas di Pemerintahan, Begini Tanggapan Tri Haryama

Hukrim|oleh

April , 2024

Pati, Cakranusantara.net | Masih ingat kasus salah satu aparatur Desa Kosekan kecamatan Gabus yang viral dan sempat di Demo oleh ratusan warga yang menuntut aparat Desa Inisial “JM” untuk di pecat dengan kesalahan fatal, pasalnya JM tidak patut berada di pemerintahan desa dengan adanya bukti vidio mesum bersama salah satu istri sah Warganya sendiri, warga menilai hal tersebut jelas memalukan pemerintahan Desa Kosekan.

Kabar terkini kasus tersebut sudah ditangani oleh Pemkab Pati dan masih dalam penanganan hukum oleh Polresta Pati, sementara dalam urusan penanganan oleh Pemkab menurut pantauan awak media perkara tersebut di limpahkan penangananya kepada Instansi Dispermades kabupaten Pati, yang di tunjuk langsung oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anto.

Tri Haryana, Plt Kepala Dispermades Kabupaten Pati membenarkan adanya pelimpahan penanganan kasus hal tersebut oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro 22/4/2024 saat dikonfirmasi awak media melalui telepon WA, menurutnya perkara tersebut sudah ditanggapi dan ditangani sesuai aturan yang ada,

“Ya kami sudah menangani perkara itu sesuai aturan perbup 56, dan sudah saya sampaikan ke camat Gabus untuk diteruskan ke kepala Desa, untuk dinon aktifkan sementara sampai selesai urusan pelaporan di Polresta Pati, agar tidak tumpang tindih penangananya” tegasnya.

Namun saat di singgung awak media perbuatan tersebut apakah masuk salah satu kategori pelanggaran berat, sedang, atau ringan ia tak memberikan jawan,

“Tanya saja sama pak camat katanya waktu warga pada demo ada disitu” imbuhnya.

Disisi lain inisial “DI” pihak yang dirugikan oleh “JM” akan tetap mengusut tuntas secara hukum dengan banyaknya dukungan warga, bahwa warga Desa Kosekan juga tidak menerimakan jika JM hanya di berhentikan sementara saja, seharusnya JM di pecat saja dengan tidak hormat atas segala kesalahan fatal yang sudah di lakukannya.

” Saya tetap menuntut keadilan atas perbuatan JM yang sudah sengaja merusak rumah tangga saya, saya juga berharap penuh dalam penanganan perkara ini pihak kepolisian Polresta Pati dan Pemkab Pati tidak berpihak dengan orang yang salah” tuturnya. (Doni)

Geger Geden!!.. Ratusan Warga Geruduk Kantor Desa Kosekan Gabus, “Perangkat Konangan Gendak Bojone Uwong”

Peristiwa|oleh

Maret , 2024

Pati – Cakranusantara.net | Geger geden!!.. ratusan warga geruduk kantor Desa Kosekan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pasalnya, salah satu perangkat desa “Konangan Gendak Bojone Uwong”, tuntut pecat perangkat Mesum, Jum’at (1/3/2024).

Nyamah, salah satu warga yang turut demo ini menuturkan, jika ratusan warga yang datang kesini untuk menuntut Kepala Desa (Kades) agar segera melakukan Pemecatan Dengan Tdak Hormat (PTDH) terhadap salah satu perangkat Desa yang sudah melakukan perbuatan mesum dengan istri orang. Sebab, sebagai seorang perangkat seharusnya melindungi warganya, bukan malah merusak rumah tangga.

Perbuatan itu diketahui oleh suaminya sekitar satu minggu yang lalu. Untuk itu, hari ini kami menuntut keadilan, agar dia dipecat sekarang juga, karena bukti video sudah sangat jelas mereka melakukan begituan (video syur/ esek-esek antara Jamal dan inisial SH), perkiraan mereka berhubungan gelap bekisar antara dua tahunan,” paparnya.

Dedy Irawan, suami korban menambahkan,  jika sebenarnya ia mencurigai istrinya melakukan hubungan gelap sudah cukup lama, karena belum ada bukti jadi tidak bisa menuduhnya.

“Pada awalnya, ia mengetahui jika hal ini terjadi adalah HP istrinya tertinggal dirumah waktu ngantar anaknya ngaji. Kemudian melihanya, dan ternyata ada video syur mereka berdua,” tambahnya.

Sementara itu, Kades Kosekan Isro’i mengatakan bahwa ia tidak berwenang jika harus memberhentikan salah satu perangkatnya dengan sepihak, karena untuk pemberhentian itu ada urutannya.

“Memberhentikan perangkat itu ada mekanismenya, tidak bisa serta merta langsung memberhentikan sepihak, meskipun sudah jelas telah melakukan pelanggaran berat,” ungkapnya.

Ditambah, lanjutnya, kasus ini sudah berada di ranah hukum. Sehingga, penyelesaiannya harus mengikuti prosedur, menunggu hasil sidang.

“Kalau saya semena-mena langsung memecatnya, malah saya nanti bisa dilaporkan. Jika memang Jamal terbukti bersalah dan harus dipecat, pasti ia bakal dipecatnya,” tutupnya. (Rohman)