Pecahkan Rekor MURI, Gowes Presisi Nusantara Jakarta-Semarang

Juni, 27, 22

 

 

Semarang – Cakranusantara.net | Sebanyak 64 peserta Tim Gowes Presisi Khatulistiwa bersepeda menempuh jarak 508 km telah tiba di Akpol, Semarang. Upaya mereka menempuh rute Mabes Polri hingga Akpol dalam kurun waktu kurang dari 1×24 jam diabadikan dalam catatan Museum Rekor Indonesia (MURI).

Rombongan peserta Gowes tersebut terdiri dari 2 tim yaitu Tim Arjuna dan Tim Garuda. Kedua tim tersebut beranggotakan gabungan TNI Polri, sejumlah atlet dan komunitas sepeda.

Memasuki Gerbang Tanggon Kosala Akpol pada Minggu (26/06) pagi pukul 05.14 WIB, kedatangan mereka disambut langsung oleh Gubernur Akpol Irjen Pol Drs. Suroto, M.Si., beserta sejumlah PJU dari Akpol dan Polda Jateng yang mengalungkan karangan bunga pada sejumlah peserta gowes.

Kadiv TIK Mabes Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, SIK yang menjadi salah satu peserta mengungkapkan maksud dan tujuan Gowes Presisi Khatulistiwa selain dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022 juga untul menyaring bibit-bibit muda atlet sepeda yang diharapkan bisa turun di event internasional.

“Upaya pemecahan rekor MURI juga bagian dari peningkatan ekonomi dan investasi di Indonesia, sepanjang jalur yang dilalui terus kami gelorakan dan juga melakukan baksos hingga menempuh jarak 508 km,” ungkapnya.

Disebutkan pula upaya pemecahan rekor tersebut bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan.

“Medannya nggak gampang, 508 km ditempuh dengan target waktu dibawah 24 jam. Kami berangkat dari Mabes Polri setengah 6 pagi Sabtu kemarin, alhamdulillah Minggu pagi jam 05.15 WIB sudah sampai di Akpol,” ujarnya.

Ungkapan senada juga disampaikan Karolog Polda Jateng Kombes Pol Farid Bachtiar Effendi yang juga menjadi salah satu peserta tim Gowes Presisi Khatulistiwa. Rekor tersebut berhasil dipecahkan melalui kerjasama yang baik antar regu dalam tim gowes.

“Tim Garuda berisi anggota Polri dan TNI dan juga atlet, sedang tim Arjuna terdiri dari TNI-Polri dan komunitas sepeda. Kedua tim saling bekerjasama dengan baik sehingga rute sepanjang 508 km dapat ditempuh dengan lancar tanpa ada kendala,” tuturnya.

Meski demikian, diakuinya tantangan terberat saat tim melintas di rute Batang – Alas Roban. Melintasi rute tersebut di malam hari, rombongan tim sempat dihadang hujan deras sehingga sempat berteduh di Pos Lantas Alas Roban.

“Tantang terberat saat melintas Alas Roban, sempat hujan deras hingga berteduh sementara di Pos Lantas Alas Roban. Namun alhamdulillah bisa segera melanjutkan perjalanan dan target waktu dibawah 24 jam bisa tercapai,” pungkasnya.

(Jr-CN)

Wabah PMK Bikin Bangkrut, Peternak Sapi Panik

Juni, 26, 22

 

 

PATI – Cakranusantara.net | Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) Bikin bangkrut. Pasalnya memicu kepanikan di kalangan peternak sapi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Ditambah lagi belum ada penanganan yang dianggap tepat oleh pemerintah. Sehingga mereka terpaksa menjual murah sapinya karena takut tertular PMK dan mengalami kerugian lebih banyak.

Puluhan peternak sapi di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami kepanikan di tengah mewabahnya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak.

Sekitar 90 persen hewan ternak dari 200 lebih sapi milik warga kini terjangkit wabah PMK. Mereka terpaksa menjual sapinya dengah harga murah, yakni Rp. 5 hingga 6 juta rupiah per ekor. Padahal harga normal sapi berkisar 20 juta rupiah per ekor. Peternak takut sapinya tertular virus PMK dan mengalami kerugian.

Akibat wabah tersebut, menyebabkan tidak sedikit sapi hamil hingga keguguran. Bahkan ada juga janin sapi mati di dalam kandungan. Untuk mengatasi penyebaran wabah PMK ini, peternak juga mengkarantina sapi yang sudah kondisinya parah.

Kepala Desa Sumberejo Sururi, sempat merasa kebingungan mendapati wabah PMK yang merugikan warganya peternak sapi, kemudian dia meminta peternak di Desanya untuk memberi asupan Probiotik sebagai penambah imun bagi ternak dan menyempatkan eco enzym di lingkungan kandang.

Sementara itu, Pendamping Desa Sumberejo Handoko mengungkapkan, pihaknya memberikan pelatihan secara mandiri terkait penanganan PMK. Pelatihan tersebut berisi pembuatan probiotic dan aplikasi Eco Enzyme.

Mengingat, saat ini belum ditemukan obat yang tepat, untuk mengobati sapi yang terkena PMK. Maka peternak harus melakukan sterilisasi kandang.

Dijetahui, data dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) Pati hingga pekan kemarin, sedikitnya ada 1.633 hewan ternak di Pati yang terindikasi terkena PMK.

Dari jumlah itu, 690 hewan ternak dinyatakan sembuh, 11 ekor sapi mati, 9 sapi dipotong paksa dan 35 kerbau dipotong. Sedangkan sisanya masih dalam penanganan.

(Ed-Cn)

Kapolri Pimpin Pelepasan Rekor MURI, Gowes Sejauh 508 KM

Juni, 26, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin pelepasan kegiatan pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) bersepeda sejauh 508 Kilometer (KM) dari Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan hingga Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah.

Kegiatan pemecahan rekor MURI bersepeda ini masih dalam satu rangkaian dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-76 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2022 mendatang.

“Kegiatan ini untuk memecahkan rekor MURI dengan bersepeda sepanjang 508 Km, yang dimana titik start dimulai dari Lapangan Bhayangkara Polri dan akan berakhir finish di Akpol Semarang,” kata Sigit di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (25/6/2022).

Mantan Kabareskrim Polri ini memaparkan, kegiatan pemecahan rekor bersepeda ini diikuti sebanyak 144 peserta, mulai dari Atlet sepeda nasional, anggota Polri, Bhayangkari hingga komunitas gowes di Indonesia.

Dari ratusan pesepeda itu dibagi menjadi empat tim. Diantaranya, terdapat tim Garuda dan Arjuna yang menjadi tim utama untuk menargetkan pemecahan rekor MURI. Ada juga tim Srikandi yang ikut bergabung dalam acara ini.

“Karena memang kegiatan ini diikuti oleh Atlet nasional dan juga gabungan dengan anggota Polri dan juga teman-teman komunitas yang hobi bersepeda,” ujar eks Kapolda Banten tersebut.

Kegiatan yang menyemarakkan Hari Bhayangkara ke-76 ini, diharapkan Sigit, juga dapat dijadikan kesempatan dan wadah bagi Atlet sepeda nasional untuk terus mempersiapkan diri guna menghadapi event-event kejuaraan nasional maupun internasional kedepannya.

Sehingga, kata Sigit, Atlet sepeda dapat melanjutkan ukiran prestasi yang bisa mengharumkan serta membanggakan nama Bangsa Indonesia di kancah internasional.

“Harapan kita kegiatan hari ini semakin menyemarakkan rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara. Dan utamanya bagaimana ini kita gabungkan dengan program dari Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) sebagai bagian upaya kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mempersiapkan dan juga melatih terus-menerus Atlet kita, agar siap di dalam kejuaraan-kejuaran berikutnya,” papar Sigit.

Tak lupa, Sigit menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang ikut meramaikan kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-76. Ia berharap, kegiatan ini sesuai dengan tujuannya, salah satunya, yakni memecahkan rekor MURI bersepeda.

“Terima kasih, atas seluruh peserta yang terlibat dari berbagai komunitas dan mudah-mudahan seluruh peserta bisa capai garis finish sesuai rencana yang sudah kita persiapkan,” tutup Sigit.

(Jr-CN)

Pemerintah Siapkan Kebijakan Tangani PMK Ternak di Tanah Air

Juni, 24, 22

Bogor – Cakranusantara.net | Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Tanah Air, dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 23 Juni 2022, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan melarang hewan hidup terutama sapi untuk bergerak di daerah yang terdampak PMK.

“Pertama untuk daerah berbasis level mikro seperti di penanganan Covid di PPKM, ini akan diberikan larangan hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak di daerah level kecamatan yang terdampak penyakit mulut dan kuku atau kita sebut dengan daerah merah,” ujar Airlangga dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

“Kemudian juga disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini, itu sekitar 28 atau 29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN,” ungkap Airlangga.

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi turut memberikan arahan untuk terus mempersiapkan obat-obatan, vaksinator, dan mekanisme keluar masuk peternakan. Menurut Airlangga, pengawasan _biohazard_ melalui disinfektan penting untuk terus dilakukan.

“Selanjutnya terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM sekitar Rp10 juta per sapi,” ucap Airlangga.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan turun langsung ke lapangan untuk mengatasi permasalahan PMK di Tanah Air sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dapat waktu dekat.

“Setelah ini akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah, khususnya daerah-daerah yang merah, sehingga mohon dari aparat pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota menyiapkan sehingga kita bisa bersama-sama menangani penyakit mulut dan kuku pada ternak di negeri kita ini secepat mungkin,” tandasnya.

(Jr-CN)

Persemaian Mentawir Bentuk Keseriusan Pemerintah Menata Lingkungan

Juni, 23, 22

Penajam Paser Utara – Cakranusantara.net | Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Timur dengan meninjau Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Presiden turut mengundang sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa nasional dan daerah dalam peninjauan tersebut.

Menurut Kepala Negara, pembangunan Persemaian Mentawir merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menata lingkungan, utamanya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita mau menunjukkan bahwa kita serius urusan lingkungan, itu serius. Justru kita enggak bangun di sini itu lingkungan makin rusak. Itu aja yang harus digarisbawahi,” ujar Presiden saat berdiskusi dengan para pemred. Rabu (22/6/2022).

Dalam pembangunan IKN, Presiden menargetkan komposisi alam nantinya sebesar 75 hingga 80 persen. Hal tersebut, kata Presiden, sesuai dengan konsep IKN sebagai kota di dalam hutan atau forest city.

Presiden mengatakan bahwa lingkungan menjadi perhatian penting saat ini karena ke depan masalah lingkungan akan terus dikejar.

Menurut Presiden, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah akan menunjukkan keseriusan penanganan masalah lingkungan melalui persemaian di provinsi lain di Pulau Kalimantan.

“Kita tunjukkan niat benar kita itu ya ini. Nanti kalau sudah ada 12 juta, 15 juta (bibit) baru, dan bukan di sini saja, nanti mau kita tunjukkan yang di Kalsel kayak apa, Kalteng kayak apa,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan target pemerintah untuk membangun 30 persemaian lain seperti Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor. Pembangunan tersebut rencananya akan difokuskan pada wilayah dengan industri pertambangan yang banyak.

“Enggak, enggak yang banyak nanti di Kalimantan, Sumatra, yang banyak tambang karena saya wajibkan dari penambang sama sawit,” kata Presiden.

Turut hadir dalam penininjauan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadali, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

(Jr-CN)

Mediasi Konflik Nelayan Rembang, Kapal di Tahan Selama Setahun

Juni, 28, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Satpolairud Polres Pati menyelesaikan konflik (Mediasi) Nelayan Asal Rembang (penguna jaring cotok/trawl) dengan Kelompok Nelayan Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah di Aula Satpolairud Res Pati.

Hadir dalam mediasi itu Kasatpolairud AKP Daffid Paradhi dengan ucapan selamat datang dan terimaksaih atas kehadiran dari 2 (dua) Kelompok Nelayan Keboromo, Kecamatan Tayu dan Kelompok Nelayan Rembang serta Dinas Perikanan dan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kab. Pati dan Kab. Rembang.

Selanjutnya dilakukan gelar perkara bersama instansi terkait untuk mendengarkan pendapat, Satwas SDKP Pramini Widiyana mengatakan, dampak dari pengunaan alat tangkap jaring cotok/ trawl dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut.

“Alat tangkap jaring cotok/ trawl merupakan alat tangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal pasal 7 ayat (3) Permen KP No. 18 tahun 2021 dan Pasal 4 ayat (1) Perda Kab. Pati No. 8 tahun 2002 tentang larangan penggunaan jaring cotok.” Tegasnya. Selasa (21/6/2022).

Ditambahkan Kabid Tangkap DKP Kab. Pati Sujarta dengan terulangnya kembali pengunaan jaring cotok/ trowl yang merupakan alat tangkap tidak ramah lingkungan pada bulan Oktober 2021 sudah pernah terjadi nelayan Rembang di tangkap dan di amankan oleh kelompok Nelayan Pecangaan, Kecamatan Batangan dan selesai dengan mediasi.

“Kejadian ini mengingatkan pada peristiwa tahun lalu, diharapkan untuk di proses Hukum guna menimbulkan efek jera. Kalaupun memang di mediasi harus ada sanksi.” Tambahnya.

Sementara Ketua DPC HNSI Kab. Pati Rasmijan memberikan masukan, Penggunaan jaring cotok telah dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dan juga Perda (Peraturan Daerah).

“Namun peristiwa ini agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya kejadian yang menimpa kapal-kapal Juwana dan Rembang di luar daerah  mohon untuk selalu menahan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingikan.” Ucapnya.

Sementara DKP Rembang Herry. MP memohon maaf atas terulangnya kejadian pemakaian Jaring Cotok/ Trowl di perairan Tayu Kab. Pati, DKP Kab. Rembang sudah melaksanakan pembinaan sudah mengadakan razia.

“Kami menerima secara suka rela penyerahan jaring cotok/ trowl dari Nelayan Kab. Rembang sebanyak 155 lebih dan juga sudah ada 2 alat tangkap yang sudah diamankan petugas Sat PolAirud Polres Rembang.” Katanya.

Senada Ketua DPC HNSI Kab. Rembang Kartono menyampaikan permohonan maaf atas terulangnya kejadian itu di wilayah Kabupaten Pati, yang membuat resah Nelayan Pati juga merepotkan Sat Polairud Polres Pati.” Ucapnya.

Ketua Kelompok Nelayan Bino Makmur Zarokhim, menyayangkan dan mengharamkan atas kejadaian pengunaan jaring cotok/ trowl itu,” cetusnya.

Kelompok Nelayan Tayu sepakat penyelesaian dengan cara mediasi, untuk menimbulkan efek jera kepada nelayan jaring cotok/ trawl yang lain, kedua belah pihak sepakat satu unit kapal milik innesial WT, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai Senin (20/6/2022) diamankan di daratan tepi alur sungai Tayu.

“Dengan catatan perawatan dan pengawasan kapal menjadi tanggung jawab pemilik kapal, sedangkan alat tangkap jaring cotok/ trawl diamankan di kantor Satpolairud Polres Pati,” Jelasnya.

Ketua Pokwasmas Mina Bahari lll Suroto mengutarakan, Seringnya kejadian membuat kita malu, setiap permasalahan diselesaikan mediasi seperti saat ini, perlu adanya perlindungan dari HNSI agar tercipta situasi yang lebih baik dan tidak terulang lagi.

“Kedepan, apabila peristiwa ini terulang lagi setelah mediasi ini selesai kami minta diselesaikan dengan proses hukum yang nantinya menimbulkan efek jera bagi nelayan yang melanggar Peraturan yang berlaku.” Tandasnya.

(MH-CN)

Mendagri: DOB Papua Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Juni, 21, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemekaran Provinsi Papua merupakan sebuah upaya untuk melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Tingkat I antara Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, dan Mendagri, Selasa (21/6/2022) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Pemekaran ini bertujuan tidak lain untuk mempercepat pembangunan, dan kita semua ingin agar kesejahteraan rakyat Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP) akan meningkat dengan cepat juga dengan adanya pemekaran ini,” kata Mendagri.

Dalam Rapat yang beragendakan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua itu, Mendagri menjelaskan, letak geografis yang luas dan medan yang sulit menjadi tantangan dalam proses pembangunan.

Tak hanya itu, masalah birokrasi yang panjang juga kerap menjadi hambatan dalam pembangunan di Papua. “Dengan dimekarkannya menjadi 3 provinsi ini, diharapkan dapat memperpendek birokrasi dan mempermudah berbagai urusan,” ujar Mendagri.

Mendagri membeberkan, pemekaran wilayah bukanlah hal baru di negeri ini. Sebelumnya, melalui pemekaran wilayah, beberapa daerah terbukti menjadi lebih mandiri dengan kemampuan fiskal yang memadai untuk melakukan pembangunan, tanpa tergantung pada transfer pusat. Mendagri mencontohkan beberapa daerah hasil pemekaran yang dinilai sukses.

Misalnya saja Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara-Tengah. Bahkan, provinsi ini menjadi salah satu dari empat daerah yang pertumbuhan ekonominya positif pada saat pandemi.

Mendagri melanjutkan, pemekaran wilayah juga bukan hal baru di Papua. Sejak dimekarkan dan berdirinya Provinsi Papua Barat, berbagai capaian positif pembangunan semakin terlihat jelas.

Bahkan, beberapa daerah yang sebelumnya tertutup dan cenderung terisolasi menjadi semakin terbuka sejak dimekarkan.

“Papua juga dimekarkan dengan adanya provinsi baru, Papua Barat, dan kita melihat hasil yang positif. Kita melihat pembangunan ditandai dengan IPM yang menaik, daerah-daerah yang tadinya terisolasi, semua menjadi terbuka, menjadi terjadi percepatan, Pegunungan Arfak yang dekat Manokrawi, daerah terisolir yang sekarang terbuka,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyampaikan apresiasi pemerintah atas inisiatif DPR RI yang telah mengusulkan 3 RUU tentang pembentukan provinsi baru di Papua. Bahkan ia menyebut, tak hanya dari lembaga legislatif, tetapi usulan pemekaran ini juga datang dari berbagai pihak.

“Yang terbaru, Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe datang menemui kami pada hari Jumat, minggu lalu (17/6) sekaligus menyampaikan surat secara resmi, bahwa ide pemekaran Provinsi Papua atau di Bumi Cenderawasih itu sudah ada dari tahun 2014. Di Merauke, bahkan sudah menyampaikan (sejak) 20 tahun yang lalu untuk (pemekaran) Papua Selatan,” terang Mendagri.

Mendagri juga mengatakan, selain untuk mengakselerasi pembangunan di Papua, komitmen dan ikhtiar bersama antara DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah ini juga merupakan perwujudan dari tujuan bernegara. Lagi pula, pelaksanaan otonomi daerah pascareformasi juga bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkruen, demi terwujudnya percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI, dan DPD RI, atas inisiatif, masukan, saran, dan pandangan yang konstruktif dalam pembahasan UU Otonomi Khusus Papua yang telah disahkan dan menjadi landasan kita untuk melakukan langkah lanjut, yaitu pemekaran,” kata Mendagri.

(Puspen Kemendagri/Jr-CN)

Waketum Partai Golkar Bamsoet Dorong Menteri ATR Berantas Mafia Tanah

Juni, 28, 22

 

 

JAKARTA – Cakranusantara.net | Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo mengangkat mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/Kepala BPN.

Leadershipnya kuat sangat cocok untuk menghadapi berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang dihadapi kementerian ATR/BPN. Antara lain memberantas mafia tanah, serta memperluas reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria.

“Masih maraknya praktik mafia tanah tidak hanya menyengsarakan masyarakat umum, melainkan juga merugikan investor. Tidak jarang dalam melakukan operasinya, para mafia tanah ini juga berkolaborasi dengan mafia peradilan.

Memberantas mafia tanah harus dilakukan dari hulu ke hilir, dari mulai membenahi sistem di Kementerian ATR/BPN hingga membangun kerjasama yang erat dengan para penegak hukum. Tugas berat ini pasti bisa dilakukan oleh Pak Hadi,” ujar Bamsoet di Jakarta, di Gedung MPR RI Jumat (17/6/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu telah menggencarkan reforma agraria sebagai bagian dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masyarakat.

Berbagai target yang ingin dikejar dalam reforma agraria telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun hingga kini, beberapa belum sepenuhnya tercapai, mengingat masih besarnya tantangan yang dihadapi di lapangan.

“Beberapa yang sudah tercapai dan bahkan melampaui target antara lain, legalisasi aset dari target 4,5 juta hektar lahan hingga akhir tahun 2021 lalu sudah mencapai 7,79 juta hektar. Legalisasi pendaftaran tanah (PTSL) juga telah melampaui target dari 3,9 juta hektar menjadi 7,68 juta hektar.

Sementara target yang belum terselesaikan, antara lain redistribusi lahan dari target 4,5 juta hektar baru tercapai 1,44 juta hektar. Serta redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dari target 4,1 juta hektar baru terealisasi 298,404 hektar,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia menerangkan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022) lalu, bahwa kendala reforma agraria salah satunya adalah ego sektoral antar-kementerian dan lembaga.

Karenanya dibutuhkan leadership yang kuat dari Kementerian ATR/BPN sebagai leading sector dalam menyukseskan reforma agraria.

“Dengan menyukseskan reforma agraria yang menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Pak Hadi bukan saja telah membantu presiden mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah.

Melainkan juga telah memberikan solusi untuk meningkatkan akses ekonomi sekaligus mensejahterakan rakyat. Dengan latar belakang militer serta chemistrynya yang kuat dengan Presiden Joko Widodo, saya yakin Pak Hadi mampu menjalankan tugas ini dengan baik,” pungkas Bamsoet.

(*/Jr-CN)

Pemuda, Mahasiswa dan Buruh Komitmen Kawal Sampai Tuntas Pembangunan IKN

Juni, 17, 22

Kalimantan Timur – Organisasi kepemudaan, mahasiswa dan elemen buruh berikrar dan menyatakan komitmennya untuk mendukung dan mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto menjelaskan alasan mendukung pembangunan IKN. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya perpindahan secara fisik, namun juga pemindahan pemerataan pembangunan dan pemenuhan harapan anak bangsa.

“Semua anak bangsa memiliki harapan dan kesempatan yang sama untuk bisa bangkit dan mengenyam semua keilmuan dan kesejahteraan itu sendiri, maka pemindahan ibu kota harus kita dukung, karena memberikan harapan dan kesempatan bagi kita semua,” kata Cak Nanto panggilan akrabnya di titik 0 kilometer Ibu Kota Nusantara, Jumat (17/6/2022).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada sekitar 150 ribu buruh yang bekerja dalam pembangunan IKN. Menurutnya, IKN adalah salah satu masterpiece buat bangsa Indonesia.

“Bagaimana mengembangkan satu kota, dimana semua terintegrasi secara smart forest city. Kota yang di konsep baik, saya sering ke eropa rasanya melebihi eropa, tapi tak meninggalkan tradisi tentang nusantara,” ujarnya.

Ia pun mengaku senang dan berharap pembangunan IKN berjalan cepat dan lancar. Bahkan, ia menyebut IKN ini sebagai legenda dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, ia pun siap mendukung kelancaran pembangunan.

Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi Kapolri yang turut merayakan HUT Bhayangkara ke-76 di titik nol kilometer IKN. Menurutnya, hal tersebut dapat membangkitkan kembali nilai-nilai Bhayangkara agar melekat di dalam IKN.

“Saya rasa ini satu cara yang efektif tidak perlu berkata banyak tapi pesannya sampai. Nilai bhayangkara yang selama ini terbangun, pengabdian, pelayanan negara sebagai abdi negara diletakkan di titik nol,” katanya.

Dalam acara ini, turut juga dibacakan ikrar para organisasi kepemudaan, mahasiswa dan elemen buruh yang mendukung pembangunan IKN.

Berikut ikrar yang dibacakan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto:

“Kami berkomitmen, mendukung pembangunan ibu kota nusantara sebagai bagian dari upaya, wujudkan visi Indonesia emas 2045. Menjadi bangsa Indonesia, yang berdaulat maju, adil dan makmur,”.

“Terima kasih pak Kapolri, semoga cita-cita ini kita wujudkan bersama, komitmen ini tidak hanya berhenti sampai disini pak Kapolri, kami akan kawal sampai tuntas sampai darah penghabisan kami,”.

Selain pembacaan ikrar, digelar juga acara Hari Bakti Kesehatan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-76 yang turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

(JR-CN)

Kehadiran Bendungan Tingkatkan Produksi Pangan Indonesia

Juni, 17, 22

Serang – Cakranusantara.net | Presiden Joko Widodo meninjau Bendungan Sindangheula yang terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Dalam peninjauannya, Presiden berdiskusi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengenai manfaat dari kehadiran bendungan di Indonesia.

Menteri PUPR menjelaskan bahwa kehadiran bendungan di seluruh Tanah Air telah meningkatkan indeks pertanaman, dengan rata-rata nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS), berada di angka 147 persen. Nilai indeks tersebut diharapkan dapat terus naik apabila sejumlah proyek pembangunan bendungan telah selesai.

“(Kehadiran bendungan) meningkatkan indeks pertanaman yang sekarang ini rata-rata nasional BPS, Pak, 147 persen, dengan 231 bendungan. Jadi dengan tambahan 61 bendungan bisa kita menjadi 200 persen,” ujar Basuki (17/6/2022).

Selain itu, tambah Basuki, kehadiran bendungan juga berpengaruh terhadap hasil produksi pangan Tanah Air. Menteri PUPR menyebutkan, dengan indeks pertanaman 147 persen, hasil produksi beras secara nasional mencapai 31 juta ton, melebihi kebutuhan konsumsi nasional.

“Padahal konsumsinya 28 juta ton. Jadi _make sense_ Pak, kenapa tiga tahun kita enggak impor (beras),” tambahnya.

Basuki berharap kehadiran sejumlah bendungan yang masih dalam proyek pembangunan dapat meningkatkan indeks pertanaman, sehingga produksi beras nasional dapat mencapai 40 juta ton pada tahun 2045.

“Jadi nanti 2045 kalau bisa sampai 200 (persen), itu bisa produksi 40 juta ton. Surplusnya bisa sampai 10 juta (ton),” katanya.

Untuk diketahui, Bendungan Sindangheula telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 4 Maret 2021 lalu. Bendungan tersebut dibangun dengan anggaran mencapai Rp451 miliar dan memiliki kapasitas tampung sebesar 9,30 juta meter kubik.

Kehadiran bendungan di Kabupaten Serang tersebut dapat memberikan manfaat pengairan irigasi bagi kurang lebih 1.289 hektare sawah setempat. Presiden berharap kehadiran bendungan tersebut dapat memacu produktivitas pertanian di wilayah sekitar.

“Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup sehingga makin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan,” ujar Presiden saat peresmian.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Pj. Gubernur Banten Al Muktabar dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

(Jr-CN)