Tingkatkan Disiplin Kerja, Pemkab Terapkan Aplikasi Saridin Untuk APD

November, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah menerapkan Aplikasi Sistem Administrasi Disiplin (Saridin), Aparat Pemerintah Desa (APD), yang berfungsi sebagai Rekapitulasi Presensi elektronik berupa Faceprint untuk seluruh APD.

Adanya aplikasi ini, untuk mendukung upaya peningkatan disiplin kerja dan kinerja bagi APD. Nantinya, aplikasi ini terintegrasi dengan alat e-presensi yang terpasang di desa, dengan computer client yang berada di Kecamatan, serta server yang berada di Kabupaten.

Kemudian, di masing-masing tingkatan akan ditunjuk admin untuk membantu pengelolaan rekapitulasi presensi yang sudah terekam.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Pati Imam Kartiko selaku inisiator aplikasi ini mengatakan, melalui Saridin dapat terpantau rekapitulasi presensi wajah harian dari seluruh APD yang berjumlah 4.547 orang di 401 Desa.

“Data rekapitulasi presensi bulanan sebagai dasar pengajuan Penghasilan Tetap/ Siltap dapat diunduh oleh Admin Desa untuk kemudian dimohonkan verifikasi di tingkat Kecamatan dan diajukan ke Kabupaten,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dengan aplikasi Saridin ini, akan meminimalisir permainan yang mungkin dilakukan oleh oknum tertentu saat rekapitulasi presensi yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual.

“Di tingkat kecamatan dan kabupaten, nanti dapat menampilkan data statistik yang riil, terkait tingkat kehadiran APD, sehingga memudahkan dalam pemantauan maupun evaluasi oleh perangkat daerah terkait,” papar Kartiko.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, memberikan apresiasi dengan adanya aplikasi Saridin ini. Ia juga menegaskan, bahwa inilah saatnya APD sebagai ujung tombak pelayanan pemdes melakukan introspeksi diri dan berbenah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Disiplin Kerja APD.

“Untuk itu, seluruh APD harus mampu merubah stigma budaya kerja yang melekat kuat dibenak masyarakat, tentang kinerja. Utamanya, terkait kurangnya kedisiplinan serta komitmen pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan hadirnya aplikasi Saridin, Henggar berharap mudah-mudahan ujicoba aplikasi Saridin pada Desember nanti dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh APD, mulai Januari 2023 mendatang.

“Semoga aplikasi ini, dapat menjawab berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas kinerja dan kedisiplinan Pemerintah Desa (Pemdes) serta mendukung percepatan digitalisasi desa,” tandasnya.

(Wj/Red)

Polresta Pati, Esera Gulo: Gakkum Lingkup Institusi Polri Tajam Kebawah Tumpul Keatas

November, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penegakan Hukum (Gakkum) dilingkup Tubuh Institusi Kepolisian sampai saat ini, terkesan masih Tanjam kebawah namun Tumpul ke atas.

Hal itu terbukti dengan Kepolisian Resort (Polres) Pati telah naik level menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) sekitar 1 bulan yang lalu. Namun sampai saat ini, yang memimpin masih di Pelaksana Tugas (Plt) AKBP Christian Tobing, yang sebelumnya menjabat Kapolres Pati.

“Dengan demikian, itu jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri sendiri tentang Administrasi Kepangkatan dilingkup anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),” hal itu diungkapkan Advokat muda Esera Gulo., SH.

Baca Juga : Lebih Satu Bulan Kapolresta Pati di Plt, Kapolri Belum Memberikan Tanggapan

Baca Juga : ‘Nyaman’, Satu Bulan Lebih AKBP Christian Tobing Masih Jadi Plt Kapolresta Pati, Ada Apa?

Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah ada apa dengan Institusi Kepolisian membiarkan hal ini?…, Disisi lain, sudah semestinya masyarakat Pati khususnya, sangat bangga dengan Polres Pati yang telah menjadi Polresta.

Hal itu, menjadi salah satu alasan Masyarakat Pati sangat bangga dengan Polres Pati menjadi Polresta. Karena penanganan laporan masyarakat sebelumnya tidak tertangani dengan baik.

“Termasuk laporan kami, sudah ada yang 2 tahun belum selesai. Ironisnya lagi, sudah LP sekitar 1 tahun lebih, namun sampai saat ini, masih belum dilimpahkan ke kejaksaan padahal bukti-bukti sudah ada,” ujarnya.

Baca Juga : Peliknya Pembunuhan di Juana, Esera Gulo Surati Delapan Lembaga Instansi Negara Hingga Presiden

Selain hal tersebut di atas. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, tidak sedikit oknum anggota Polres Pati yang melakukan dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap Masyarakat Pati dibawah kepemimpinan AKBP Christian Tobing selaku Kapolres Pati.

“Kapolres Pati sendiri, diduga telah melakukan dugaan tindak pidana, dalam hal ini, telah memberikan keterangan palsu di Media. Sehingga Kapolres Pati telah dilaporkan Dir Reskrimum Polda Jateng beberapa minggu yang lalu,” tegasnya.

Sehingga, Masyarakat Pati berharap, kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) C.q Kapolda Jateng segera menunjuk Kapolresta untuk menggantikan AKBP Christian Tobing, agar laporan Masyarakat bisa tertangani dengan baik.

“Segera ganti Plt Kapolresta Pati, agar masyarakat bisa mendapatkan Keadilan, Kemanfaatan dan juga demi tegaknya kepastian hukum,” tandasnya.

Baca Juga : Sukesi Janda Sebatangkara Resmi Mempolisikan Sanipah, Bang Bimo Turut Komentar

(Rohman)

Karyanto SH : Kajian Audiensi Eksaminasi Publik di PN Pati Tidak Membuahkan Hasil, Humas Bingung

Oktober, 27, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Audiensi Eksaminasi Publik di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Pati tidak membuahkan hasil. Pasalnya, Humas tidak berani membahas putusan No.06/Pdt.G.S/2020/PN.Pti, dan menyatakan kebingungan.

Aris Dwi Hartoyo humas PN Pati, dalam kesempatan itu menyatakan bingung apa yang mau dikaji dalam putusan itu, karena Hakim (Agung Irawan) yang sudah memutuskan perkara itu sudah pindah ke Aceh,

“Saya tidak memiliki kewenangan untuk membahas itu, Karena, putusan Hakim satu, tidak bisa di komentari oleh hakim lainnya (Privasi Hakim),” kata Aris. Kamis (27/10/2022).

Sementara itu, Karyanto., SH., Pendamping Hukum (PH) Sukesi seusai Audiensi Eksaminasi Publik itu mengatakan, jika pihaknya hari ini bertemu dengan Humas Pengadilan, dan telah melaksanakan Audiensi dengannya, terkait masalah yang derita Sukesi.

“Pelaksanaan Audiensi ini diikuti oleh sekitar 20 peserta, membahas apa yang sudah menjadi putusan Hakim dalam perkara Sukesi saat itu,” kata Karyanto SH.

Baca Juga : Humas PN Pati Rasa Satpam, Ini Sebabnya

Audiensi Eksaminasi Publik : Perkara Sukesi Masih Bakal Terus Berlanjut Hingga Finis

Audiensi Eksaminasi Publik: Puluhan Wartawan, Advokat dan Aktivis Bakal Geruduk PN Pati

Hasil dari audiensi itu tadi, memang banyak terjadi pembatasan-pembatasan dari pertanyaan kita, Sukesi dalam mencari keadilan, tidak mendapatkan keadilan.

“Humas tidak bisa menjawab sesuai dengan hati nurani, dan itu dinilai sangat menyimpang sekali, dari apa yang dilakukan oleh Sukesi,” tegasnya.

Meskipun putusan itu tidak bisa dibatalkan, kita akan tetap menolong Sukesi untuk mencari keadilan, dan saya akan menggugatnya.

“Karena itu, tidak sesuai dengan norma-norma Hukum, dan saya pastikan itu nol rupiah sesuai dengan janji saya, saya ikhlas dan tidak ada tendensi apapun,” tandas Karyanto., SH sang pengacara asal Pati itu.

(RN-Red)

Bikin Geram, Dr. Hansen Pakar Hukum Kedokteran dan Kesehatan Angkat Bicara

Oktober, 24, 22

 

Semarang – Cakranusantara.net | Pakar Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia angkat bicara karena geram. Pasalnya Kemenkes terkesan terburu-buru dalam menyimpulkan Obat jenis sirup menjadi penyebab gagal ginjal akut.

Dr. Hansen, S.Ked., S.H., M.H. pakar hukum “Hansen and Partners” yang selama ini fokus dalam menangani perkara hukum, yang menyangkut dunia kedokteran dan kesehatan menilai, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seharusnya tidak gegabah dan terkesan terburu-buru dalam hal penyampaian informasi menyangkut penyakit gagal ginjal akut kepada publik.

“Penyampaian itu Khususnya terkait publikasi, penyebab pasti penyakit tersebut, yang hingga sampai saat ini dinilai masih simpang siur akan kebenarannya,” ungkap Dr. Hansen.

Apakah penyebabnya karena obat jenis sirup atau ada faktor pencetus yang lain?. Sudah selayaknya, Kemenkes atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penelitian yang mendalam sebelum dimunculkan ke publik,” ujarnya.

“Kajian atau riset yang mendalam sangat diperlukan, agar tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya terhadap tenaga kesehatan,” sambung Dr. Hansen.

Demikian juga, terkait penjelasan sejumlah obat yang diduga mengandung etilon glikol. Sebagaimana diketahui BPOM pada awalnya sempat menarik sejumlah obat yang telah beredar dipasaran.

“Yang mana obat itu, disinyalir mengandung etilon glikol secara berlebihan, tanpa memperhitungkan bagaimana nasib para pihak yang ditarik obatnya, mereka membeli dan membayar,” ujarnya.

Kemudian, tak selang lama, merilis 133 daftar sirup, obat yang aman, sepanjang penggunaannya sesuai dengan aturan pakai.

“Sebelum disampaikan ke publik, perlu dilakukan pengkajian, secara matang dan keilmuan. Apakah ada faktor penyebab yang lain,” sebutnya.

Disisi lain, dia juga menyarankan kepada masyarakat, dalam mengkonsumi obat-obatan selayaknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Jangan sampai obat yang dikonsumsi berdasarkan keinginan sendiri.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya karena obat sirup yang dikonsumsi kurang lebih selama 3 hari dapat langsung menyebabkan orang gagal ginjal akut?,” kata Dr. Hansen.

Karenanya, kajian yang mendalam diperlukan, agar diketahui penyebab pasti dari penyakit tersebut. Apakah ada faktor lain, semisal keracunan atau sebab yang lain.

“Pertanyaan lainnya, cara konsumsinya seperti apa yang menyebabkan orang bisa mengalami gagal ginjal akut. Apakah dengan mengkonsumi obat selama kurang lebih dua sampai tiga hari itu termasuk?,” tanya Dr. Hansen.

Untuk itu, lanjut Hansen, meminta Kemenkes dan BPOM bisa mengkaji lebih dalam terlebih dahulu. Tujuannya agar informasi yang disampaikan ke publik mendekati kebenaran.

“Walaupun disinyalir, tetapi setidaknya mendekati kebenaran. Agar tidak terkesan masih meraba-raba dan terburu buru. Sebab, ini bisa menjadikan nakes ragu dalam melangkah, dan bagaimana perlindungan hukumnya baik bagi masyarakat dan nakes itu sendiri yang telah bekerja sesuai dengan prosedur dan keilmuan,” paparnya.

Kami membuka kesempatan dan layanan hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan yang membutuhkan konsultasi hukum seputar kedokteran dan kesehatan.

Sementara itu, Joko Sutrisno., SH Advokat (Adv) menambahkan, bahwa negara ini adalah negara hukum yang membahagiakan rakyat, pada dasarnya saya mendukung penuh.

“Saya mendukung penuh akan langkah sahabat karib saya (Dr. Hansen) untuk ikut serta dalam membantu masyarakat dan pemerintah demi tegaknya hukum,” tambah singkat Adv. Joko Sutrisno yang akrab disapa Mbah Joko.

(RN-Red)

Petani Tembakau Desa Brabo Alami Kelangkaan Pupuk, 250 Ribu per 50 Kilogram

Oktober, 13, 22

Grobogan – Cakranusantara.net | Sejumlah petani tembakau di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah keluhkan kelangkaan pupuk yang sudah mendekati dua Tahun ini. Mengakibatkan pertumbuhan tanaman mereka menjadi kurang subur.

Hal itu diungkapkan Syafi’i warga Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo salah satu petani tembakau. Lanjutnya, padahal tanaman yang baru berumur sepekan ini sangatlah membutuhkan pupuk itu untuk pertumbuhan.

“Pupuk yang hingga saat ini mulai langka masing-masing jenis Urea, Sp 36 serta Poska. Stok di distributor sebenarnya tetap ada namun volumenya terbatas, dan harganya juga lumayan tinggi. Hingga mencapai 250 ribu rupiah per 50 kilogram,” lanjutnya.

Sehingga pupuk menjadi tidak mencukupi untuk kebutuhan para petani, sekaligus harganya juga memberatkan, khususnya untuk petani tembakau.

“Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka diperkirakan tanaman akan layu, dan lama-lama akan mati. Sekarang tanaman dirawat hanya mengandalkan air dan pupuk kandang,” ucapnya.

Meskipun beralih mengunakan pupuk kandang. Ternyata efeknya, daun tembakaunya memiliki hasil yang jelek, secara otomatis nilai jual daun tembakau menjadi jauh dibawah harga pasaran.

“Kendati demikian, pembelian pupuk kandangpun tidak selalu ada. Selain itu, belinya juga jauh,” tutupnya.

Ditambahkan Sunardi petani lain, kami sudah menempuh berbagai cara, termasuk melakukan koordinasi dengan kolompok tani. Namun hingga saat ini belum ada solusinya.

“Belum ada langkah untuk memenuhi kebutuhan pupuk, yang sedang mengalami kelangkaan. Sehingga para petani semakin bingung, sudah pupuk langka, harganya juga mahal,” keluhnya.

Kami berharap, ke berbagai pihak yang membidangi, terkhususnya Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI), agar harga pupuk menjadi standar atau normal serta mudah dalam mendapatkannya, khususnya di Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo,” harapnya.

(Red)

Polri Komitmen Berikan Layanan Medis Korban Tragedi Kanjuruhan Hingga Pulih Total

Oktober, 13, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net | Polri komitmen bakal memberikan pelayanan medis hingga pulih total, pada korban trauma healing, serta keluarga korban pada Tragedi Kanjuruhan. 10 RS Bhayangkara Polda Jawa Timur (Jatim) dan kerahkan tenaga medis untuk menjangkau masing-masing korban.

“Perintah Kapolri, agar memberikan pengobatan, pelayanan medis kepada para korban, hingga keluarga korban agar dilakukan dengan maksimal,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, melalui keterangan tertulis, Kamis (13/10/2022).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan, agar tim-tim medis harus proaktif, sehingga dapat dipastikan para korban yang sempat dirawat di RS, maupun yang rawat jalan, dan yang mengalami trauma betul-betul pulih.

Tim medis Polda Jatim dan jajaran, agar saling bahu-membahu dan proaktif dalam memberikan pelayanan medis kepada para korban selamat,” tegas Dedi.

Pemulihan dan kesembuhan para korban, baik yang luka berat, luka ringan dan trauma menjadi atensi pihaknya. Tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Jatim, lewat 10 RS Bhayangkara jajaran, telah menggelar Aksi Peduli Kemanusiaan Keluarga Korban Meninggal.

“Pelayanannya juga ada yang jemput bola, door to door. Jadi pasien ini, semisal rawat jalan, ingin kontrol mata, buka jahitan, ganti perban, misalnya, itu tidak usah jauh-jauh menjangkau pelayanan medis,” tutur Dedi.

Yang kondisinya tidak memerlukan peralatan khusus, atau penanganan medis yang rumit, tinggal telepon saja atau sampaikan ke Bhabinkamtibmas, kami akan datang melayani,” sambung Dedi.

Upaya perhatian dan kepedulian Polda Jatim terhadap keluarga korban yang meninggal dunia hingga saat ini terus dilakukan. Melalui Biddokes Polda Jatim, sejumlah keluarga korban Meninggal mendapat layanan kesehatan Gratis dan pemantauan kesehatan melalui program Bhayangkara Prioritas.

“Kabiddokkes Polda Jatim Kombes Erwinn Zainul Hakim juga sudah menyampaikan, layanan-layanan ini akan terus dilakukan. Setiap keluarga korban yang meninggal dunia diberi Kartu Bhayangkara Prioritas,” sambung Dedi.

Selasa (10/10) kemarin, rekan-rekan Polda Jatim dan jajarannya di Kediri, selain memberikan tali asih juga membagikan kartu Bhayangkara Prioritas. Kartu itu dapat digunakan keluarga korban saat ingin mengakses layanan kesehatan gratis di 10 RS Bhayangkara Polda Jatim,” tandas Dedi.

(Red)

Sukesi Janda Sebatangkara Resmi Mempolisikan Sanipah, Bang Bimo Turut Komentar

Oktober, 12, 22

Pati – Cakranusantara.net | Bela Sukesi masih terus bertambah, kini Sukesi menempuh jalur hukum lainnya dengan mempolisikan ke Polres Pati. Pasalnya, disitu ada dugaan kesalahan dalam adminitrasi dan dokumentasi.

Bima Agus Murwanto SH.MH. yang akrab disapa Bang Bimo penasehat hukum LSM Masyarakat Peduli Keadilan angkat bicara, menurut saya, setelah saya menelaah permasalahan Sukesi ini, memang layak untuk melaporkan ke pihak Kepolisian.

“Disitu, ada dugaan unsur penipuan atas kejanggalan berkas adminitrasi yang di pakai oleh pihak penggugat, yang dijadikan sebagai alat bukti,” ungkap Bimo. Rabu (12/10/2022).

Karena terlihat ada dugaan manipulasi data dan unsur penipuan dengan cara tipu muslihat. Langkah Sukesi itu sudah benar jika ia melaporkan dugaan tersebut.

“Terkait, rumah tanahnya yang mau dieksekusi melalui lelang, jadi lebih baik di perjuangkan saja, kasian orang tidak tahu apa-apa tiba-tiba harus menerima putusan seperti itu,” lanjutnya.

Baca Juga : Akhirnya!!.. Pelaku Tindak Kejahatan Tipu Muslihat Resmi di Polisikan

Poin Sukesi Terus Bertambah, Tanpa Pendamping Hukum Pasti Asal Mengiyakan Karna Merasa Tertekan

Audiensi Eksaminasi Publik: Puluhan Wartawan, Advokat dan Aktivis Bakal Geruduk PN Pati

Eksaminasi Publik : Tak Hanya Cak To, Dr. Muhammad Junaidi “Wakil Rektor lll” Turut Berkomentar

Seharusnya, dari awal Sukesi itu diberi tahu, supaya diberi pendamping hukum, tapi tenang saja masih ada waktu untuk proses selanjutnya.

Sebelumnya, perkara Sukesi sudah banyak yang merespon dan mendukung Sukesi baik dari kalangan Pakar Hukum, LSM dan Wartawan yang membela Sukesi “janda sebatangkara tidak paham baca dan tulis”,” imbuhnya.

Mulanya Sukesi tak pernah merasa berhutang kepada Sanipah sebesar itu. Namun tiba-tiba dengan tipu muslihat agar mau mengakui hutang sebesar 80 juta rupiah.

“Pada akhirnya berujung menjadi putusan dari PN Pati. Tanah dan bangunan rumah Sukesi nyaris diujung tanduk, siap untuk di eksekusi pihak Sanipah melalui lelang,” tutupnya.

(RN-Red)

Akhirnya!!.. Pelaku Tindak Kejahatan Tipu Muslihat Resmi di Polisikan

Oktober, 12, 22

Photo pelaporan dugaan tipu muslihat (Penipuan)

Pati – Cakranusantara.net | Akhirnya. Pelaku tindak kejahatan dugaan tipu muslihat yang memiliki ketetapan hukum dari PN Kelas 1A Pati resmi di polisikan ke Kepolisian Resort (Polres) Pati, Polda Jateng.

Pasalnya. Sukesi tekesan digiring oleh Darsono Pendamping Hukum (PH) Sanipah, agar mengakui jika Sukesi memiliki hutang sebesar 80 juta rupiah ke Sanipah. Mirisnya lagi permintaan pengakuan itu di Akta Notariskan.

Kagetnya Sukesi, karena mendadak ditagih hutang sebesar itu. Sementara Sukesi, merasa tidak pernah diberikan sejumlah uang hingga puluhan juta itu.

Baca Juga : Audiensi Eksaminasi Publik: Puluhan Wartawan, Advokat dan Aktivis Bakal Geruduk PN Pati

Eksaminasi Publik : Tak Hanya Cak To, Dr. Muhammad Junaidi “Wakil Rektor lll” Turut Berkomentar

Doni Sugiarto Humas Insan Pers Independen Pati (IPIP) menegaskan, jika kami akan terus mengawal perkara ini hingga tuntas. Kami tidak akan tanggu-tanggung dalam mengawal Perkara ini.

“Kami akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas ke akar-akarnya, karna saya merasa Sukesi ini sedang di Dholimi oleh Sanipah,” tegasnya. Rabu (12/10/2022).

Masalah selanjutnya, kita pasrahkan sama pihak Kepolisian, biar pihak Kepolisian yang bekerja maksimal dalam mendalami perkara ini, karna sudah menyangkut dengan Notaris.

“Notaris Dewi Anggraeni sudah berani membuatkan Akta Notaris, pastinya dia juga sudah punya dasar. Meskipun sebelumnya, Sanipah belum bisa menunjukkan rincian hutang Sukesi yang sebanyak itu,” lanjutnya.

Baca Juga : Eksaminasi Publik, Kurnia Zakaria : Pertanyakan Keabsahan Akta Perjanjian dan Akta Notaris Dimata Hukum

Poin Sukesi Terus Bertambah, Tanpa Pendamping Hukum Pasti Asal Mengiyakan Karna Merasa Tertekan

Sementara itu, Sukesi pernah mendatangi Sanipah di losnya (toko) pakaian di pasar Trangkil yang hendak membicarakan terkait hutangnya kok mendadak sebanyak itu, sejarahnya bagaimana menjawab, saya (Sanipah) tidak ada urusan lagi sama kamu.

“Sekarang kamu (Sukesi) sudah tidak ada urusan lagi sama aku, sekarang urusanmu sama pak Darsono, kok tahu-tahu rumah saya mau di lelang,” ungkap Sukesi.

(RN-Red)

Bela Sukesi, Advokat dan Aktivis Ajukan Eksaminasi Publik

Oktober, 8, 22

        Photo Om Bob bersama Joko Sutrisno., SH

 

Pati – Cakranusantara.net | Bela Sukesi, Advokat asli Pati bersama aktivis Ajukan Eksaminasi Publik atas putusan Pengadilan negeri (PN) Pati pada tahun 2020 lalu.

Joko Sutrisno., SH, Ketua sahabat Komisi Yudisial (SKY) masa bakti tahun 2015-2017 bersama Slamet Widodo., SH, aktivis Pati yang akrab disapa Om Bob kepada media cakranusantara.net mengatakan, dia mengajak PN Pati dan semua advokat se Nusantara untuk melakukan Eksaminasi Publik.

“Pengertian eksaminasi publik merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat umum (bukan kalangan hakim atau jaksa) terhadap produk pengadilan. Eksaminasi ini kerap dilakukan terhadap produk peradilan,” ungkapnya. Rabu (5/10/2022).

Hal yang patut diperhatikan dari hasil eksaminasi ini tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum di pengadilan negeri Pati, akan tetapi hanya sumbangan pemikiran dari komunitas masyarakat hukum, serta sebagai ruang publik yang harus mulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat.

Setidaknya, terdapat tiga kriteria perkara yang layak dieksaminasi : Pertama,  Kontroversial, dalam hal ini terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan, atau hukum formil dan hukum materiil. Tidak diterapkan secara baik dan benar, seperti bertentangan dengan asas penerapan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

“Kedua, memiliki pengaruh/ dampak sosial bagi masyarakat. Dampak perkara tersebut bagi masyarakat bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan di level nasional maupun internasional,” urainya.

Selanjutnya, ada indikasi mafia peradilan (judicial corruption) seperti indikasi korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar,” tambahnya.

Kemudian, apakah eksaminasi publik ini dapat dilakukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, hal ini ada dua pendapat berbeda yang harus diperhatikan.

“Pendapat pertama, Eksaminasi hanya untuk perkara yang berkekuatan hukum tetap, agar tidak terjadi intervensi terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kedua, eksaminasi dapat dilakukan terhadap putusan peradilan yang belum berkekuatan hukum tetap,” lanjutnya.

Baca Juga : Miris!!.. Tanah Milik Sukesi Bakal Tetap di Eksekusi

Video : Hidup Sebatang Kara, Rumah Terancam di Eksekusi

Surat Sanggahan Dilayangkan ke PN Pati, Akibat Cinta Pudar Sukesi Jadi Sasaran Eksekusi

Hiruk-pikuk Hutang Piutang Sukesi Menjadi Eksekusi Tanah dan Bangunan

Eksekusi, Sukesi Janda Sebatangkara Jalani Persahabatan Dibalik Derita

Dalam hal Eksaminasi ini, mari kita bersama-sama meninjau ulang perkara yang sudah menimpa Sukesi atas putusan PN Pati pada tahun 2020 yang lalu, apakah sudah riil sesuai dengan prosedur atau masih menyimpang.

“Karna menurut analisis teman-teman media di lapangan, putusan itu diduga belum sesuai dengan kronologi yang sudah di ceritakan oleh Sukesi (tergugat) pada hukum perdata,” tutupnya.

(RN-RedCN)

PLN Kudus Diduga Merugikan Warga Prawoto, Ini Sebabnya

September, 11, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Warga Desa Prawoto RW 06, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah keluhkan pemasangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) dari PLN Kudus.

Pasalnya. Dengan adanya pemasangan jaringan Sutet itu Ratusan warga merasa dirugikan karena belum mendapatkan kompensasi sesuai yang diharapkan dari pihak PLN, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Yang mana jaringan Sutet tersebut merupakan media pendistribusian listrik oleh PLN berupa kabel dengan tegangan listriknya dinaikkan hingga mencapai 500kV, yang ditunjukkan untuk menyalurkan arus listrik dari pembangkit listrik menuju pusat-pusat beban yang jaraknya sangat jauh seperti di Desa Prawoto itu.

Salah satu warga yang terdampak kerugian materiil kepada media mengatakan, jika pihaknya sangat merasa dirugikan oleh pihak PLN karna belum mendapatkan kompensasi itu.

“Dengan itu saya merasa rugi, karna pada awalnya kami seharusnya mendapatkan kompensasi atas pemasangan jaringan Sutet itu, sesuai Sosialisasi sebelum adanya pemasangan jaringan,” keluhnya. Sabtu (10/9/2022).

Pemasangan jaringan Sutet itu sudah berlangsung pada 2014 yang lalu, kok hingga saat ini kompensasi itu belum juga disalurkan.

“Karna kami merasa tidak dihiraukan lagi, maka kami memutuskan mengambil langkah lain, yakni dengan meminta bantuan kepada salah satu Advokat (Pengacara) kondang yang ada di Pati untuk mengurus hal itu,” tambahnya.

Joko Sutrisno., SH., Salah satu Advokat Pati yang juga sudah mendapatkan kuasa hukum dalam menangani perkara itu saat di konfirmasi awak media mengungkapkan, dalam hal ini saya akan membantu warga yang membutuhkan bantuan saya untuk mendapatkan hak-haknya.

“Mereka harus mendapatkan haknya, bagaimanapun caranya, karna mereka memang benar-benar memiliki hak disitu,” ungkap Joko Sutrisno.

Ditambah, mereka yang belum mendapatkan kompensasi itu sejak 2014 dan jumlahnya juga ratusan Kepala Keluarga (KK), PLN itu telah mendapatkan haknya dalam memberikan layanan pada konsumennya.

“Sudah kurang lebih 8 tahun, maka ratusan warga itu harus mendapatkan haknya, berupa kompensasi sebagai pengganti tanahnya yang sudah di lewati aliran jaringan Sutet itu, karena PLN juga memiliki keuntungan disitu berupa listrik berbayar,” lanjut Joko Sutrisno.

Sementara itu, Hyro Kades Prawoto saat di konfirmasi melalui via phone seluler membenarkan itu, jika memang warganya belum mendapatkan kompensasi dari pihak PLN.

“Dulu sudah pernah saya Surati ke pihak PLN nya namun hingga saat ini masih juga belum mendapatkan kompensasi itu, Desa statusnya hanya sebatas menjebatani dan memfasilitasi,” ungkapnya.

Saya juga berharap, apa yang sudah menjadi keinginan warga untuk mendapatkan kompensasi atas pemasangan jaringan Sutet itu bisa terealisasi.

“Sebenarnya perkara itu adalah simpel dan tidak perlu adanya sosialisasi lagi, karena warga sekarang ini sudah pada cerdas, cukup diberikan kompensasinya semua urusan itu sudah beres,” tandas Hyro.

(Mh-Red)