Pentolan PGN Makoda Pati Klarifikasi Bupati Terkait Rumor

Januari, 29, 22

PATI-cakranusantara.net| Pertemuan pentolan Patriot Garuda Nusantara (PGN) Pati raya dan Ketua PGN Pati dengan Bupati Pati Haryanto guna Klarifikasi terkait rumor yang beredar.

Dalam Pertemuan itu turut hadir Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) Pati AKBP Christian Tobing, Dandim (Komandan Kodim) 0718/Pati Letkol CZi Adi Ilham Zamani, bersama Kasatpol PP (Kepala Polisi Pamong Praja) Kabupaten Pati Sugiyono, bertempat Ruang Joyokusumo, Sekda (Sekretariat Daerah) Kabupaten Pati. Sabtu (29/01/2022).

Kedatangan pentolan PGN ini tak lain sebagai bentuk mendukung apa yang akan dilakukan Pemkab Pati dalam melaksanakan pembongkaran bangunan bekas tempat praktek Prostitusi di Lorok Indah (LI) turut Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Selain itu, PGN juga memberikan klarifikasi kepada Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pati atas rumor miring yang beredar di kalangan masyarakat.

Sebelumnya, beredar kabar pembongkaran bangunan bekas tempat prostitusi di LI akan mendapatkan becking dari Ormas PGN Pati. Hal ini disinggung saat pertemuan Pemkab Pati dengan pimpinan PGN Pati.

Menanggapi hal ini, Senopati Makoda PGN Pati Slamet Widodo yang akrab disapa Om Bob mengungkapkan, sesuai AD/ART Ormas PGN berdiri dan dibentuk untuk Bela negara, guna menangkal radikal. Para anggota PGN boleh dari komponen mana saja tidak membedakan Agama, Suku, Ras dan golongan. Ini sebagai bentuk membantu pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat.

“Kami tegaskan, menyangkut urusan pembongkaran LI dan sebagainya PGN tidak ada urusan tentang ini. Bahkan, PGN Mahkoda Pati tidak akan pernah jadi beking tempat-tempat karaoke maupun LI. Ini tegas dan sudah dijelaskan Abah Nuril Arifin beberapa waktu lalu di Semarang,” tegas Om Bob.

Diakui, soal kepemilikan tempat di LI, memang ada dari anggota PGN. Namun, hal itu tidak membuat pihaknya harus bersusah payah menjadi bumper dan akhirnya menjadi sandungan soal pembongkaran. PGN tidak boleh main-main soal ini, apalagi jadi beking tempat karaoke apalagi tempat praktek prostitusi lainnya.

“Kalau ada itu adalah oknum. Silahkan saja, tetapi PGN tidak menghendaki itu. Kalaupun ada orang pakai kaos PGN, dan mengaku anggota, ya silahkan ditanya saja legalitasnya punya KTA atau tidak. Ini harus menjadi catatan semua pihak,”tegas Om Bob.

Om Bob juga menampik kabar tak sedap, bahwa ada pimpinan PGN Pati menerima sejumlah uang dari Bupati Haryanto. Ia tegaskan dihadapan Bupati dan mengatakan kabar itu bohong dan tidak berdasar penuh hoax.

“Ini jelas fitnah keji, kami tidak ada menerima uang Rp 100 juta dari pak Bupati. Tidak benar itu, mohon dicatat penyataan saya,” tegasnya lagi.

Sementara itu Bupati Pati Haryanto mengungkapkan rasa terimakasihnya dengan sikap PGN Pati. Dimana telah mendukung Pemerintah yang akan membongkar bangunan LI. Ini yang diharapkan.

“Saya terimaksih kepada pak Widodo, pak Sipriyanto, dan pak Gunawan yang telah memberikan dukungan terhadap kebijakan Pemkab Pati soal pembongkaran LI. Harapan kita kedepan bisa lakukan komunikasi yang baik, dan sebaliknya pemkab akan selalu mendukung kegiatan positif PGN termasuk akan membantu yayasan Soko Tunggal,”tandasnya.

(Mds-Red)

JPU Bacakan Tuntutan Pelaku Pencucian Uang Milyaran Rupiah

Januari, 28, 22

PATI- cakranusantara.net| Pengadilan Negeri Kelas 1 Pati gelar Sidang bacakan tuntutan kepada Suparno dan kawan-kawan (dkk) atas perkara Tindak Pidana Transfer Dana (TPTD) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Oleh JPU.

Data yang dihimpun media ini, Hadir Majelis Sidang yang dipimpin oleh Hakim Herry Budianto,SH.,MH, Joko Waluyo,SH.,MH, Ridha Nur Kharisma, SH.,MH, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herry Setiawan,SH, Eko Yulianto,SH.,MH, Kamis Pagi (27/01/2022).

JPU dalam amarnya menuntut terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Sehingga PT. Bank Jateng sebagai korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Dalam tuntutannya JPU Menjatuhkan hukuman pidana penjara untuk ; Terdakwa Suparno selama 13 (tiga belas) tahun penjara, 5 Terdakwa lainnya 10 tahun penjara, 5 Terdakwa 5 tahun penjara, dan 4 Terdakwa 4 tahun penjara -data Red.

Selain itu JPU juga menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) tahun penjara.

Kemudian Kamis (03/02/2022) mendatang, Penasehat Hukum Suparno (Terdakwa) Moh. Ridwan,dkk. berkesempatan untuk membacakan pembelaan terkait tuntutan JPU tersebut.

(Red)

LI, Sejumlah Pengurus PGN Pati Raya Rakor di Satpol-PP

Januari, 28, 22

PATI-cakranusantara.net| Sejumlah pengurus PGN Makoda Pati Raya melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Pasalnya beredar rumor yang tak sedap hingga di konsumsi publik. Pertemuan dilakukan di kantor Satpol PP Kabupaten Pati, Jum’at (28/1/2022).

Hadir dalam agenda tersebut, Senopati PGN Pati Slamet Widodo. S.H., Senopati PGN Pati Raya Gunawan, dan Ketua PGN Makoda Pati Supriyanto, para pengurus PGN langsung diterima Kepala Satuan Pol PP Sugiyono.

Slamet Widodo. S.H., yang akrab disapa Om Bob mengatakan, dirinya ingin memberikan penjelasan adanya rumor negatif keberadaan PGN Pati dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Hal ini, lantaran muncul isu PGN Makoda Pati dijadikan Beking Caffe dan tempat Karaoke bahkan melakukan penolakan terhadap pembongkaran bekas tempat praktek prostotusi Lorok Indah (LI).

“Kehadiran kami disini hanya ingin memberikan penjelasan adanya simpang siur soal keberadaan PGN Pati. yang dianggap menjadi beking sejumlah tempat maksiat di Pati. Atas rumor itu, kami pastikan itu tidak benar,”singkat Om Bob.

Justru sebaliknya Om Bob menuturkan, Organisasi PGN Pati akan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjalankan aturan. Bahkan PGN Pati tidak akan pernah intervensi terhadap Peraturan daerah (perda) dimana dalam waktu dekat akan melakukan pembongkaran itu. Jika hal itu memang sudah sesuai regulasinya, PGN Pati tetap mendukung. Dan ini juga sudah disampaikan Kyai H. Nuril Arifin yang akrab di sapa Gus Nuril beberapa waktu lalu di Semarang.

“Kami hanya akan menjelaskan ke pak bupati atas persoalan ini, selain itu kami juga ingin menyampaikan banyak hal lagi. Mungkin anggapan beliau pak bupati miring terhadap kami, bahwa isunya kami akan memback-up atas pembongkaran LI dan menjadi beking karaoke,”tutur Om Bob.

Lebih lanjut, Senopati PGN Pati Raya, Gunawan juga ikut menyampaikan, jika PGN Pati Raya sepakat mendukung apa yang akan di lakukan Pemerintah. Dipastikan PGN Pati tidak akan pernah menjadi bumper oknum yang membawa-bawa nama PGN untuk kepentingan pribadinya.

“Harapan kami, pak bupati bisa mengerti apa yang menjadi alasan kami untuk menemui beliau. Mungkin semua perlu duduk bersama menjelaskan ini agar tidak terjadi mis komunikasi,”terang Gunawan.

Gunawan menjelaskan, PGN hadir di Pati sudah 4 tahun yang lalu, bahkan sudah tercatat di Kesbangpol Pati. Dalam AD/ART sangat jelas, jika ormas PGN merupakan wadah semua golongan, dan tidak membedakan agama, suku, dan golongan.

Menurutnya, PGN merupakan garda terdepan dan mempunyai cita-cita menjaga NKRI dari bentuk radikalisme.

“PGN hadir untuk ikut menjaga keutuhan NKRI. Artinya, PGN akan selalu mendukung pemerintah yang sah dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas keamanan,”imbuhnya.

Kasat Pol PP Sugiyono mengatakan, pertemuan ini merupakan hal positif, mengingat dalam waktu dekat Pemkab akan melakukan pembongkaran tempat di LI. Dan Ormas PGN Pati menyatakan akan mendukung kebijakan Pemkab Pati soal pembongkaran ini.

“Terimakasih untuk rekan-rekan PGN Pati yang telah memberikan penjelasannya, nanti apa yang disampaikan akan kita sampaikan ke Pak Bupati. Dan semoga apa yang di inginkan rekan-rekan PGN terkabulkan dan mendapat dukungan dari beliu pak Bupati,”tandasnya.

(Mds-Red)

LBH Pemuda Djoeang Pati Resmikan Kantor Baru, Siap Probono

Januari, 28, 22

PATI- cakranusantara.net| Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda Djoeang Pati resmikan kantor baru di Dukuh Kranggan, Gang Nuri Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Peresmian Kantor baru dari kantor lama sebelumnya di Dukuh Mertokusuman, gang Arjuna, Kelurahan Pati Wetan dengan di iringi bacaan Religi “Do’a Manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani”, Jum’at (28/01/2022).

Data yang dihimpun media ini, Fatkhur Rahman., S.Ag., S.H., M.H., ketua LBH Pemuda Djoeang Pati mengatakan, LBH Djoeang ini sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu, Untuk anggota sendiri ada 5 pengacara yang tergabung di LBH ini dan 17 anggota lainnya,”katanya.

LBH ini didirikan untuk memberikan bantuan Hukum kepada Warga Masyarakat karena tidak semua masyarakat paham akan Hukum, kita siap mendampingi baik Litigasi maupun Non Litigasi,”tambahnya.

Disinggung bagaimana jika ada masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan membutuhkan bantuan hukum secara probono-jawa (Gratis) menjawab, Siap, pada Prinsipnya LBH ini akan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan Hukum.

“Yang pada intinya LBH ini siap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan Hukum dari segala kalangan,”tegasnya.

Selanjutnya, Kami akan masuk ke Desa-desa, ke sekolah-sekolahan untuk memberikan sosialisasi tentang hukum agar masyarakat paham Hukum.

“Nantinya kami akan adakan kerjasama dengan Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Pati untuk melakukan sosialisasi tentang hukum di masyarakat,”pungkasnya.

(Mh-Red)

Kapolri Berkomitmen Jadikan Kantor Polisi Ramah Disabilitas

Januari, 27, 22

Jakarta- cakranusantara.net| Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) berkomitmen menjadikan kantor polisi ramah untuk semua golongan, terutama kelompok disabilitas, rentan dan berkebutuhan khusus.

Adapun target yang dicapai pada tahun 2022 setidaknya 50 persen seluruh satuan wilayah (satwil) dan satuan kerja (satker) menyediakan fasilitas penyandang disabilitas.

“Kami terus berkomitmen untuk menjadikan kantor polisi ramah untuk semua golongan terutama kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Kami menargetkan tahun 2022 target pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas mencapai 50 persen di seluruh wilayah satwil dan satker,”kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/1/2022).

Pada tahun 2022, mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan target beberapa fasilitas yang dibangun untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan yaitu 730 ruang ramah anak. Lalu, 676 tempat parkir disabilitas, 122 jalur khusus disabilitas, 1.088 toilet disabilitas, 100 tanda khusus disabilitas, 1.454 elevator handrail, 320 kursi roda, 2.468 ruang laktasi.

“Polri juga akan menambahkan petunjuk audio visual bagi penyandang tuna netra dan tuna rungu yang ingin mendapatkan pelayanan Polri dengan target 100 satuan kewilayahaan,”ujar Sigit.

Sigit menuturkan, komitmen penyediaan fasilitas penyandang disabilitas telah dilakukan Polri. Pada tahun 2021, telah disediakan 1.975 ruang ramah anak, 2.604 tanda khusus disabilitas.

Selanjutnya, 1.250 elevator handrail, 2.582 jalur khusus disabilitas, 2.028 parkir disabilitas, 236 ruang laktasi, 1.616 toilet khusus disabilitas, 2.384 kursi roda.

Mantan Kapolda Banten ini berharap dengan kehadiran fasilitas pelayanan penyandang disabilitas dapat memberikan kenyamanan segala golongan yang datang ke kantor polisi.

“Ini merupakan peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi mewujudkan Polri yang Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan),”ucap Sigit.

(*/Red)

Dankoharmatau Laksanakan Kunker ke Depohar

Januari, 27, 22

Bandung- cakranusantara.net| Mengawali tugas sebagai Komandan Koharmatau yang baru, Marsekal Muda (Marsda) TNI Eddy Supriyono, S.E., M.M., beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja (Kuker) ke Depohar jajaran Wiliyah Timur yaitu Depohar 30 Malang, Depohar 20, 60 dan Depohar 80 Madiun serta Depohar 50 Solo yang dilaksanakan dari tanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2022. Kamis (27/1/2022).

Dalam setiap kesempatan kunjungan ke Depo jajaran wilayah timur tersebut Komandan Koharmatau Marsekal Muda Eddy Supriyono mengatakan, Kunjungan ini bertujuan untuk dapat melihat dari dekat kondisi di lapangan dan sekaligus dapat bertatap muka dengan anggota jajaran Koharmatau guna memperoleh informasi dan masukan secara langsung mengenai hal-hal yang perlu mendapatkan keputusan dan solusi tentang berbagai permasalahan yang di hadapi oleh Depo jajaran.

Komandan Depohar serta para perwira serta anggota inovatif dan melakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan kemampuan satuan, agar pemeliharaan yang menjadi tugasnya terlaksana dengan baik dengan tidak melupakan safety, Janganlah cepat puas dengan hasil kerja yang telah dicapai karena sifat puas tersebut akan membuat kita berhenti untuk berkarya, berkreasi dan berinovasi.”Kata Dankoharmatau.

(Pen koharmatau)

Pemda Pati Sosialisasi Perpres Nomor 104 Tahun 2021

Januari, 27, 22

Pati- cakranusantara.net| Pemerintah Daerah (Pemda) Pati Sosialisasikan penggunaan DD sesuai Perpres Nomor 104 Tahun 2021, Pasalnya Perpres Nomor 104 tahun 2021 belum sepenuhnya dimengerti oleh Kades se Indonesia khususnya Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Puluhan Kepala Desa (Kades) Kabupaten Pati mendapatkan sosialisasi Diseminasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022 oleh Forkopimda di pendopo Kabupaten Pati, dihadiri perwakilan masing-masing 3 Kades per Kecamatan se Kabupaten Pati.

Bupati Pati Haryanto dalam paparannya mengakatan, Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para Kades terkait penggunaan DD dan ADD tahun 2022, Rabu (26/01/2022).

Sesuai Perpres (Peraturan Presiden) nomor 104 tentang penggunaan Dana Desa (DD) minimal dialokasikan sebesar 40 persen untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) DD, ketahanan pangan dan hayati sebesar 20 persen, dan sebesar 8 persen untuk mendukung penanganan Covid-19 serta lainnya untuk mendukung program strategis nasional serta daerah sesuai kewenangan desa.

Sesuai aturan, anggaran BLT harus dibagikan sesuai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) jangan sampai di bagi rata.

Untuk tahun 2022 BLT yang dialokasikan dari DD ada peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022, meningkat 0.13% dari 426.3 m sekarang menjadi 473m.

Haryanto menambahkan sejak awal besaran DD di Pati terus mengalami kenaikan hingga 74 %. Diperuntukkan dalam rangka menanggulangi kemiskinan ekstra di wilayah pedesaan.

“Kalau dihitung sejak 2015 hingga 2021 ada kenaikan sebesar 74 persen. Ini untuk mengentaskan kemiskinan, karena 40 persen untuk BLT DD,”Imbuh Haryanto.

Dalam acara sosialisasi selain Bupati juga Kepala BPKAD, Inspektorat, KPPN, Camat dan perwakilan Kepala Desa secara langsung maupun yang mengkuti secara Daring.

(Ts)

Forkopimda Kabupaten Pati Monitoring Kawasan LI yang Akan di Bongkar Paksa

Januari, 26, 22

PATI-cakranusantara.net| Forkopimda Kabupaten Pati, Jawa Tengah kembali monitoring lokasi bekas Tempat praktek Prostitusi di kawasan Lorok Indah (Li) di Kecamatan Margorejo.

Data yang dihimpun media ini, Acara monitoring ini dihadiri oleh Kepala Satpol PP Sugiyono, Plt DPUTR Sudarno, Kabid. IKP Diskominfo, Endah Murwaningrum, Koramil Margorejo dan Kabag Ops Polres Pati Kompol Sugino, Rabu (26/1/2022).

Pemkab Pati berencana membongkar pada awal Februari 2022 mendatang. Pembongkaran bangunan bekas kawasan praktek prostitusi Lorok Indah itu tidak tanpa alasan.

Menurut Kasat Pol PP Sugiyono, bangunan itu berdiri di atas lahan publik dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan akan dikembalikan peruntukannya menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Hingga saat ini Pemkab telah memberikan surat peringatan (SP) hingga 3 kali. SP berakhir hingga batas waktu yang sudah ditentukan yakni akhir Januari 2022, kepada pemilik bangunan, agar membongkar bangunannya secara mandiri,”terang Sugiyono.

Menurutnya, hingga saat ini pemilik bangunan masih belum membongkarnya. Atas dasar itu, Pemkab Pati berencana melakukan pembongkaran secara paksa.

Sebelumnya, Pemkab Pati sudah memberi Surat Peringatan di Bulan Oktober 2021, November 2021 dan Desember 2021 tetapi tidak diindahkan, walaupun sudah ada sosialisasi sebelumnya.

“Bangunan berjumlah 70 unit. Setelah SP3, Bupati menetapkan keputusan pembongkaran mandiri. Sudah ada pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada DPUTR,”ungkap Sugiyono.

(Mds-Red)

Dispertan Jateng Gandeng Kodim 0724/Boyolali Laksanakan Gerakan OPT dan ODI

Januari, 26, 22

Boyolali- cakranusantara.net| Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertan) Jawa tengah (Jateng) terus aktif bergerak di lapangan, adapun upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) di areal seluas 25 hektar (ha), tepatnya di Desa Tanjungsari Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, Rabu (26/01/2022).

Dengan menggandeng pemerintah daerah (pemda) dan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Kodim 0724/ Boyolali dinas pertanian bersama petani melakukan penyemprotan tanaman padi yang bertujuan untuk memberikan kesuburan terhadap tanaman padi dan untuk sebagai langkah menanggulangi serangan hama terhadap tanaman padi, agar bisa berjalan dengan efektif.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa tengah Bapak Supriyanto S.P.M.P. mengatakan, kegiatan DPI dan OPT mendapat apresiasi dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).


“Saya berharap, gerakan ini dapat dijadikan contoh daerah lain dan semoga lancar digiatkan sebagai upaya pengamanan produksi dari gangguan OPT/DPI,” Ucapnya

Oleh karenanya, pihaknya meminta seluruh komponen bergerak di lapangan. Dengan begitu saat hal-hal yang tidak diinginkan datang, semua pihak terkait sudah siap melakukan antisipasi secara intensif.

Sebagai informasi, kegiatan yang dilakukan Kementan merupakan perwujudan kerja sama semua pihak. untuk melaksanakan pengamanan produksi pangan dan meningkatkan efektivitas pengendalian hama tikus, Kementan saat ini telah menggandeng TNI dalam melakukan kegiatan gerakan OPT.

(Agus Kemplu)

Antisipasi Kejahatan Jalanan, Polres Blora Patroli Motor Bersenjata

Januari, 26, 22

Blora- cakranusantara.net| Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polres (Kepolisian Resort) Blora Polda (Kepolisian Daerah) Jawa Tengah, Satuan Samapta Polres Blora gencarkan patroli quick respon pada jam-jam rawan guna cegah tindak kejahatan.

Adapun sasaran patroli quick respon Sat Samapta diantaranya adalah jalan raya yang rawan kejahatan, objek vital, kompleks perkantoran dan pemukiman penduduk, terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan gangguan kamtibmas dan pelaku kriminalitasa, Rabu, (26/01/2022).

Kapolres Blora AKBP Aan Hardiansyah, S.H., M.H., melalui Kasat Samapta AKP Kusnio., S.E., mengatakan patroli quick respon Sat Samapta terus dilakukan dengan sasaran daerah daerah rawan untuk mengantisipasi terjadinya tidak kejahatan jalanan, seperti perampokan, penjambretan dan pencurian kendaraan bermotor serta tindak kejahatan lainnya.

“Bahwa patroli ini sebagai salah satu bentuk pelayanan Polri terhadap masyarakat dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman. Polisi hadir ditengah masyarakat untuk melindungi dan mengayomi, bukan untuk ditakuti”, kata Kasat Samapta.

“Patroli Quick Respon Sat Samapta ini terus digencarkan dengan harapan nantinya bisa mencegah terjadinya tindak kriminalitas, sehingga wilayah Kabupaten Blora tetap aman dan kondusif,” tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut petugas juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat terkait pentingnya disiplin protokol kesehatan karena saat ini masih dalam suasana pandemi.

(Hms-Red)