Tipiter: 184 KUHAP, Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan

Oktober, 29, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Alat Bukti yang sah dalam Persidangan, menurut pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Materi

1. Sistim Pembuktian dan Alat Bukti dalam KUHAP dan Dalam UU Tipikor.

2. Keterangan Saksi dan Lingkupnya.

3. Karakteristik Justice Colaborator dan Whistle Blower dalam Perkara Pidana.

1. Sistim Pembuktian Perkara Pidana.

Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal beberapa sistim pembuktian yang dianut oleh suatu negara, yang pada dasarnya terdiri dari,

a. System Positive Wetterlijk.

Suatu sistim yang mengutamakan alat bukti dalam memutuskan bersalah tidaknya si terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum (JPU). Hakim hanya boleh memutus bersalah terdakwa apabila alat bukti yang diperiksa menunjukkan terdakwa bersalah tidak boleh mempertimbangkan apakah alat bukti tersebut suatu alat bukti yang direkayasa atau tidak, kecuali fakta hukum membuktikan sebaliknya.

b. System Negarive Wetterlijk.

Dalam sistim ini, pemeriksaan perkara pidana tidak hanya berdasarkan pada alat bukti yang sah tapi disertai dengan adanya keyakinan Hakim bahwa melalui alat bukti tersebut timbul keyakinan Hakim, terdakwa bersalah melanggar apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam hal ini, keyakinan Hakim tersebut harus berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan. Dengan demikian Hakim tidak boleh memutuskan bersalah tidaknya terdakwa hanya berdasarkan keyakinan hakim saja tetapi harus didasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Indonesia menganut sistim pembuktian Negativ wetterlijk yang di rumuskan dalam KUHAP. Adapun Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP, meliputi,

1). Keterangan Saksi

2). Keterangan Ahli.

3). Surat.

4). Petunjuk

5). Keterangan Terdakwa.

Menurut Pasal 183 KUHAP, untuk meyatakan terdakwa bersalah, harus didasarkan pada dua alat bukti minimum dan kedua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan Hakim bahwa terdakwa bersalah, sebaliknya jika berdasarkan dua alat bukti tersebut hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah misalnya penilaiannya kedua alat bukti tersebut sebagai hasil rekayasa maka Hakim akan memutus terdakwa tidak bersalah.

Keyakinan Hakim ini muncul dari alat bukti Petunjuk berupa adanya persesuaian anatara alat bukti yang diajukan. Adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, serta bersesuaian dengan alat bukti Keterangan ahli, surat didukung oleh Barang bukti.

Barang bukti bukan alat bukti tapi barang physik yang mendukung atau yang digunakan melakukan tindak pidana. Jika alat bukti Surat menyatakan seperti Visum et Revertum menyatakan bahwa kematian korban disebabkan adanya benda runcing yang dipaksakan masuk dalam dada sebelah kiri dari punggung korban, maka barang bukti yang diajukan harus jenis pisau, sangkur, tombak dan benda runcing lainnya, jika diajukan golok maka hakim akan menilai tidak ada persesuaian antara surat VER dengan barang bukti Golok yang diajukan

2. Lingkup Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah keterangan yang di sampaikan dalam persidangan dibawah sumpah.

a. Syarat Saksi.

1) Saksi sudah berusia dewasa dan disumpah. Jika tidak bersedia disumpah misalnya saksi masih dibawah usia, maka keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat, jika dibantah maka bantahan tersebut membuat keterangannya tidak dipertimbangkan oleh Hakim.

2) Saksi tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerja dengan terdakwa.

3) Saksi hanya menyampaikan keterangan atas tindak pidana yang langsung dilihatnya, atau langsung didengarnya atau yang dirasakan nya.

4) Keterangan saksi tidak boleh merupakan hasil penilaiannya sendiri atas suatu tindak pidana dan tidak boleh meyampaikan pendapat dari orang lain atau suatu testimoni.

b. Macam-macam jenis Saksi.

1) Saksi yang melihat, mendengar, merasakan suatu tindak pidana.

2) Saksi Unus testis Unnus testis. Satu saksi bukanlah suatu kesaksian. Harus lebih dari satu saksi

3) Saksi Mahkota iaitu Saksi yang paling berharga karena menentukan terang benderang suatu tindak pidana yang terjadi.

4) Justice Colaborator iaitu saksi yang di tunjuk dari salah satu turut serta pelaku tindak pidana tapi bukan pelaku utama yang bersedia menjelaskan secara lengkap dan utuh tentang tindak pidana yang terjadi.

5) Whistle blower iaitu Saksi yang ber itikad baik yang datang dari anggota masyarakat atau datang dari suatu lingkungan terjadinya tindak pidana, misal karyawan yang mengetahui terjadinya korupsi di kantornya yang dilakukan oleh atasannya. Keterangan yang disampaikannya didasarkan atas itikad baik.

3. Karakteristik Justice Colaborator dan Whistle blower.

1). Pengertian

Pada Selasa (18/10/2022), agenda Pengadilan Negeri (PN) Jakarta selatan (Jaksel) dalam pemeriksaan perkara Sambo, adalah sampai membacakan Surat dakwaan pada terdakwa Richard Eliezar yang sudah ditetapkan sebagai Justice Colaborator. Peranannya baru terlihat, terdengar dalam agenda persidangan hari itu dari Surat dakwaan yang dibacakan JPU. Dimana dakwaan yang memuat kronologis peristiwa menurut versi RE yang diperoleh dalam pemeriksaan BAP di Polres Jaksel.

Dalam kapasitasnya sebagai Justice Colaborator akan terlihat pada keterangan RE yang memberikan gambaran lebih jelas dan utuh baik terhadap motif, niat, rencana dan aktor intelektual dari Perkara Pembunuhan Berencana ini. Dan sanggahan atas keterangan RE ini akan dilakukan oleh Pengacara Sambo nanti dalam persidangan berikutnya pada agenda Pemeriksaan alat bukti berupa Keterangan Saksi.

Dalam Perkara pidana dikenal adanya saksi Justice Colaborator, dan Whitle Blower yang sifat keterangannya dapat mengungkap kebenaran materil tentang proses terjadinya pembunuhan berencana yang disebut sebagai Saksi Mahkota.

Perbedaannya, Justice Colaborator adalah Kerangan Saksi yang berasal dari salah satu pelaku tindak pidananya, tetapi bukan sebagai pelaku utama atau sebagai aktor intelektual dari Pembunuhan Berencana maupun dalam perkara lain seperti Tindak Pidana Korupsi. Sementara Whistle Blower adalah keterangan saksi yang disampaikan oleh seseorang yang mengetahui secara utuh terjadinya atau akan terjadinya tindak pidana yang terjadi atau yang akan terjadi.

Biasanya saksi yang ini berasal dari lingkup keterdekatan hubungan emosional, hubungan kerja saksi dengan pelaku utama/ aktor intelektual dari tindak pidana yang bersangkutan, disebut sebagai saksi yang beritikad baik. Persamaannya adalah baik Justice colaborator maupun Whistle blower bertujuan untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa pidana dengan sebenar-benarnya.

2) Sayarat Saksi Justice Colaborator

a) Justice Colaborator adalah orang yang berasal dari pelaku kejahatan atau turut serta, yang bersedia memberitahukan tentang proses, motif dan cara dilakukannya suatu tindak pidana, khususnya kejahatan sifatnya extra ordinary crime seperti Pembunuhan Berencana, Tindak pidana Korupsi, Narkotika, Terorisme. Saksi ini disebut sebagai Saksi mahkota, yang berasal dari salah satu pelaku turut serta yang diberi label mahkota dan diatur dalam pasal 116 KUHAP.

b) Keterangan yang disampaikan adalah keterangan yang sangat penting dan relevan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana, serta dapat diyakini kebenarannya karena saksi ini turut serta sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Konsep Restorative justice menyatakan, tidak semua orang harus diperlakukan sama karena ada hal-hal

yang membedakan orang tersebut dengan orang lain, sehingga atas perbedaannya itulah seseorang dapat saja tidak dipidana, asalkan bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang diakibatkannya.

Dalam hal ini, konsep restorative justice sangat tepat diterapkan untuk melindungi Justice Collaborator dengan argumentasi sebagai berikut.

c) Keberadaan saksi Justice colaborator bukanlah sebagai pelaku utama dari tindak pidana yang bersangkutan

d) Status Justice colaborator sebagai pelaku tindak pidana mengharuskan saksi tersebut di nyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang hukumannya lebih ringan dibanding dengan pelaku turut serta lainnya, hingga pidana/ hukuman percobaan atau pidana bersyarat.

“Di beberapa negara sudah ada kesepakatan berapa lama hukuman yang dijatuhkan pada saksi ini jika bersedia sebagai saksi Justice colaborat saat saksi tersebut mengajukan dirinya sebagai Justice colaborator”

e) Pelaku tindak pidana yang bersedia sebagai saksi Justice Colaborator, mengajukan permohonan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) disertai dengan syarat tertentu dan memperoleh persetujuannya. Sejak persetujuan tersebut, LPSK berkewajiban untuk melakukan pendampingan dan pengamanan pada saksi tersebut.

3) Tujuan dan Dasar Hukum

a) Konsep Restorative Justice berlandaskan pada asas ketidak samaan sebgai keadilan. Kontribusi yang diberikan oleh Justice Collaborator dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang sifatnya lebih rumit dan “pelik” pengungkapannya seperti Pembunuhan berencana yang tidak meninggalkan jejak untuk ditelusuri akibat TKP dan barang bukti sudah dihilangkan, termasuk tindak pidana lain seperti Korupsi dan Narkotika

b). Justice Colaborator merupakan bentuk dan wujud dari konsep Restorative Justice iaitu pengembalian keadilan pada korban atau keluarganya. (Selama ini dianggap wujud keadilan ada pada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tanpa melibatkan si korban atau keluarganya).

Sekaligus untuk menimbulkan efek positif bagi masyarakat dimana pihak-pihak yang potensial menjadi Justice Collaborator tidak akan takut lagi untuk mengungkap kebenaran tindak pidana yang didalamnya ikut sebagai pelakunya dengan harapan akan memperoleh hukuman yang paling ringan atas kesediaannya mengungkap kasus.

Dasar Hukum

Pengaturan tentang Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, dan hanya berlaku pada tindak pidana yang pengungkapan kasusnya membutuhkan waktu yang lama karena rumit dan sukar disebabkan tidak ada informasi yang memadai utntuk mengungkap kasus tersebut.

Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP)secara eksplisit tidak mengatur tentang Justice Collaborator, justru pengaturan justice colaborator diawali setelah ditemukan keberadaannya dalam dokumen internasional iaitu,

1) United nations Convention Against Corruption/ UNCAC (Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi PBB anti korupsi).

Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang Justice Collaborator dalam peradilan pidana. Pengaturan berkaitan dengan Justice Collaborator dalam peradilan pidana yang diatur dalam pasal 37 Konvensi tersebut adalah;

Ayat (2) : setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) : setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

Adapun pengaturan berkaitan dengan Justice Collaborator diatur dalam Pasal 1 sebagai berikut, point (3) : Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum,dan memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

2) Dasar hukum lainnya dari Juctice Colaborator dan Whistle blower antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakukan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam perkara Tipiter.

Justice Collaborator (JC) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Selanjutnya JC tersebut, akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakukan khusus, dan sebagainya.

3) Munculnya eksistensi Justice Colaborator, didasari oleh beberapa ketentuan meliputi: Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

(1) Saksi korban dan Pelapor tidak dapat dituntut atas laporan dan kesaksiannya

(2) Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

4) Pasal 197 angka (1) huruf f KUHAP tentang surat putusan pemidanaan yang salah satu bagiannya membahas tentang ‘keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa’. Dalam hal ini, keadaan meringankan meliputi memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, kooperatif, belum pernah dihukum sebelumnya, berusia muda, baik/ sopan selama persidangan, dan memiliki tanggungan anggota keluarga.

5) Selain itu, keberadaan Justice Collaborator juga didukung dengan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, Whistle Blower, dan Justice Collaborator.

Hampir sama dengan ketetapan dalam pasal 37 UNCAC 2003, yaitu pasal 26 United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime 2000 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009.

Kriteria untuk menjadi JC tercantum dalam SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (b) dan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa atau yang terorganisir, dan Justice Colaborator, bukanlah pelaku utama, dan keterangan yang diberikan pelaku harus signifikan, relevan, dan andal, serta pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis, mau bekerja sama dan kooperatif dengan penegak hukum.

2. Whistle blower adalah laporan yang disampaikan oleh seseorang atau lebih yang mengetahui akan terjadinya suatu tindak pidana korupsi atau sudah terjadi tindak pidana korupsi di instansi atau kantor tertentu, disertai dengan alat bukti yang mendukung laporannya itu.

Kapasitasnya sebagai pelapor ini biasa didukung oleh statusnya sebagai staf atau karyawan pada perusahaan tempatnya bekerja dimana korupsi tersebut sedang atau sudah terjadi. Dengan demikian ada bedanya dengan saksi pelapor yang biasanya adalah sebagai korban dari tindak pidana yang terjadi.

Karena whistle blower ini datang dari orang yang beritikad baik maka sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan maksimal bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota keluarganya.

a. Persamaan dan Perbedaannya.

Istilah whistle blower dan justice collaborator kini kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi di KPK. Istilah keduanya dikutip dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tipiter.

Dalam SEMA disebutkan, whistle blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan Tipiter dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan justice collaborator merupakan salah satu pelaku Tipiter, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.

Tipiter yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, Tipiter telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

b. Dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu Tipiter tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Whistle blower maupun justice collaborator memiliki perlindungan berbeda satu sama lain. Hal ini, sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Demikian berita ini kami terbitkan, guna mengedukasi bagi masyarakat umum, agar bisa paham dengan hukum. Karena manusia yang pintar adalah mereka yang gemar membaca dan memahami seluk beluk perkara.

(RN-Red)

Sejumlah Aktivis Kabupaten Pati Kembali Pertanyakan Penggunaan Dana Covid, Menunggu Nyali KPK Mengusutnya

Oktober, 29, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Sejumlah Aktivis yang ada di Kota Pati Menunggu Nyali KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk Mengusut seluruh anggaran Dana Covid-19 yang diduga dibuat Bancakan oleh oknum pejabat dan juga dana-dana lainnya.

Sebelumnya, Awak Media pada beberapa waktu lalu sudah melayangkan surat dan sudah diterima pihak Kabupaten Pati. Namun, hingga (12/1/2022) belum ada balasan maupun respon dari mantan Bupati Pati Haryanto dan juga selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Pati.

Dengan dilayangkan surat konfirmasi dan keterangan data penyaluran dana Covid-19 kepada mantan Bupati Pati Haryanto, dengan tujuan pelengkap sebuah pemberitaan sebagai wujud keterbukaan informasi publik (KIP).

Baca Juga : Penggunaan Anggaran Dana Covid-19, Bupati Pati Pilih Bungkam Saat Dikonfirmasi

Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati juga sempat mempertanyakan Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ) untuk Tahun 2021 terkait Penggunaan Dana Covid Ratusan Milyar itu ke mantan Bupati Pati pada Maret 2022 yang lalu.

Baca Juga : Dana Covid-19 Ratusan Milyar di Pertanyakan DPRD Pati, Ini Jawaban Bupati

Menurut salah satu aktivitas Pati yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan, bagaimana kabar Dana Covid Ratusan Milyar itu yang dulu juga sempat dipertanyakan oleh DPRD Pati kok terkesan tidak ada kelanjutannya.

“Dulu, kabar penggunaan anggaran Dana Covid pernah dipertanyakan oleh Dewan, dan mencuat di Media Sosial (Medsos) tapi kok sekarang hilang dari peredaran, ataukah itu hanya untuk pencitraan saja,” tanyanya.

Ditambah, berkas di gedung dewan waktu itu juga sempat hilang, karena dicuri orang, jangan-jangan itu juga ada kaitannya.

“Tidak menutup kemungkinan, salah satunya ada berkas tentang itu juga, kok terjadinya setelah Pak mantan Bupati Haryanto baru selesai purna,” lanjutnya.

Baca Juga : Berkas Penting di DPRD Pati Jadi Incaran Maling

Polres Pati Ungkap Kasus Pencurian Dokumen di DPRD Pati

PAW Kades Pakis 2021 Resmi Di Polisikan

Kabupaten Pati ini membutuhkan nyali tegas dari KPK, demi tegaknya kembali supremasi hukum di Kabupaten Pati. Apalagi untuk kasus-kasus yang menyangkut para oknum-oknum pejabat, itu sangat sulit tersentuh oleh hukum,” tuturnya.

Hukum harus tetap tegak dan berazaskan keadilan sosial yang tidak hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, tetapi hukum berkeadilan itu bisa berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu.

Kami bersama masyarakat Pati/ aktivis Pati sangat menantikan nyali besar KPK untuk membuat gebrakan di kota Pati, dan tidak hanya memandang sebelah mata,” tegasnya.

Bukan tidak mungkin sosok KPK tidak atau belum mengantongi data valid akan adanya penyelewengan atau pelanggaran hukum di Kota Pati yang saat ini perlu di tegakkan melalui KPK,” imbuhnya.

Satu-satunya harapan kami hanya kepada KPK. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan yang lebih tegas dan cepat dengan nyali Super Power, sehingga hukum tidak diciderai dan bisa menimbulkan efek jera.

“Tentunya, bagi Oknum-oknum pejabat pelanggar hukum maupun bagi masyarakat pada umumnya, sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran hukum, apalagi yang menyangkut bisa merugikan negara dan masyarakat,” pungkasnya.

(Ar-Red)

“Para Romo” dan Suster Menanam Pohon di Bukit Kendeng

November, 2, 22

Pati – Cakranusantara.net | Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KKPKC) Keuskupan dan JPIC (Justice, Peace, Integrity of Creation) Tarekat se-Regio Jawa bersama dengan perwakilan warga Desa Wukirsari, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah lakukan penanaman pohon di desanya.

Kegiatan ini, menjadi salah satu rangkaian kegiatan Live in KKP-JPIC Regio Jawa pada tanggal 17 – 20 Oktober 2022. Live in adalah sebuah bentuk kegiatan bersama untuk tinggal dan mengalami secara nyata kehidupan di sebuah komunitas. Jum’at (28/10/2022).

Melalui Live in ini peserta mengikuti dinamika masyarakat atau komunitas yang ada, “sembari” belajar bersama tentang apa yang menjadi keprihatinan serta harapan komunitas tersebut.

“Live in kali ini diikuti sekitar 25 orang dari sejumlah wilayah diantaranya, dari Ibukota Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Klaten, dan Blitar. Program ini dan rekoleksi Komisi KPKC Keuskupan dan JPIC tarekat se-Regio Jawa sebelumnya berlangsung pada 21 – 25 Oktober 2019 di Dusun Semak, Desa Wukirsari”

Program ini berjalan dengan diikuti oleh 40 aktivis baik Imam, Suster, Bruder, dan awam katolik dari berbagai “keuskupan” dan tarekat di regio Jawa. Berawal dari live in pertama ini, ditemukan keprihatinan masalah air, dikarenakan kawasan Bukit Kendeng ini sangat gersang dan tandus karena semakin banyaknya bukit yang Gundul.

Desa Wukirsari terdiri dari 3 (tiga) pedukuhan dan 9 RT (rukun tetangga). Wilayah Dusun Semak merupakan wilayah terparah dalam krisis air, jika dibandingkan dengan 2 dusun lainnya (Dusun Gayam dan Dusun Gares).

Upaya pertama yang dilakukan oleh KPKC adalah menyediakan mobil tangki air sebagai alat pendistribusian air. Namun karena kerepotan dalam hal operasional, maka direkomendasikan untuk mencari sumber mata air.

Sebenarnya upaya masyarakat Dusun Semak untuk swadaya membuat sumur sudah berulangkali dilakukan. Setidaknya sudah ada tujuh titik yang pernah digali, dengan kedalaman sekitar Delapan hingga 15 meter, namun kesemuanya belum membuahkan hasil.

Masyarakat mengambil kesimpulan bahwa penggalian sumur secara manual tidak akan mampu menghasilkan sumber air, perlu dilakukan cara lain dan dengan bantuan teknologi yang lebih baik (sumur bor).

“Sumur bor akhirnya bisa dibuat atas swadaya masyarakat dan didukung oleh bak penampungan air yang berkapasitas kebutuhan 100 keluarga. Fasilitas pengadaan air bersih yang telah dilakukan waktu itu kini sudah dapat dinikmati oleh dua RT di dusun ini, terutama oleh 51 keluarga”

Kekuatan sumber air teruji melewati dua musim kemarau dan air tetap mengalir dengan baik ke rumah-rumah warga. Dalam perkembangan selanjutnya muncul kebutuhan untuk pengembangan komunitas pemanfaat air dan perluasan distribusi air ke RT yang lain.

Kegiatan penanaman pohon ini merupakan salah satu upaya memperkuat keberadaan sumber mata air. Dalam konteks lebih khusus, pohon-pohon tersebut mampu menjaga ketersediaan air di seputar sumur.

Disisi lain, penanaman pohon ini sebagai upaya menghijaukan kembali lahan-“lahan gundul” di wilayah “pengunungan Kendeng”. Berupa tanaman pete, jeruk Pamelo, alpukat, dan manga Thailand, ini dipilih untuk ditanam sebagai varietas tanaman yang cocok di lingkungan ini, juga mempunyai fungsi penguatan ekonomis, dimana hasil dari tanaman ini bisa dikonsumsi maupun dipasarkan dengan nilai jual yang baik.

Semoga dengan penanaman pohon ini menjadi gerakan bersama untuk mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat lewat budidaya pertanian sekaligus memastikan konservasi lingkungan lewat penanaman varietas tanaman yang mampu melindungi lingkungan dari ancaman bencana akibat salah kelola lahan.

Dengan demikian, kita Bersama-sama secara perlahan namun pasti, mampu menjawab jeritan alam sekaligus membantu komunitas marginal semakin berdaya dan sejahtera,” hal itu di ungkapkan oleh Kades Kauman, Juwana, Pati, Jawa Tengah Ahmad Purwanto melalui pesan tertulisnya.

(*/Red)

Marsda TNI (Purn) Ignatius Triandono dimakamkan secara militer

Oktober, 29, 22

Bandung – Cakranusantara.net | Marsda TNI ( Purn ) Ignatius Triandono dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung pada Jum’at ( 28/10) kemarin.

Turut hadir pada upacara Pemakaman tersebut Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki Prabowo, Kadislitbangau Marsma TNI Susanto, Para Purnawirawan Pati liting 1985, Kasgartap II/Bandung, Para Pejabat Koharmatau serta Danlanud Husein Sastrnegara.

Bertindak sebagai inspektur upacara Komandan Koharmatau (Dankoharmatau) Marsekal Muda TNI Eddy Supriyono.

Adapun Almarhum Marsda TNI (purn) Ig Triandono Alumni AAU tahun 1985 meninggal karena sakit di rumah sakit TNI AU Dr. Salamun, Cieumbeluit, meninggalkan satu orang istri dan satu orang anak.

Almarhum sebelum memasuki usia pensiun, jabatan terakhir adalah Komandan Koharmatau tahun 2017-2018.

(*/Red)

Kecamatan Kramat Jati Melaksanakan Upacara Bendera Hari Sumpah Pemuda

Oktober, 28, 22

Jakarta Timur – Cakranusantara.net | Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda kecamatan Kramat jati mengadakan upacara bendera dan pembacaan pidato dari kementrian pemuda dan olah raga (Menpora) oleh Camat.

Adapun, petugas upacara yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala persiapan adalah Budi Hartati lurah Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur (Jaktim), DKI Jakarta. Jum’at (28/10/2022).

Untuk petugas pengibar bendera dari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 93 Jaktim, yang sebelumnya sudah dilatih terlebih dahulu oleh Ni Dewi Atikah, yang tidak lain Sekretaris Jenderal (Sekjend) Organisasi Pers Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (AKJII) yang juga Pimprus media Istana Rakyat.

Turut hadir dalam upacara tersebut, para lurah dan Kades se-Kecamatan Kramat Jati, satpol PP, serta Karang Taruma. Dan upacarapun berjalan tertib dan khidmat sampai selesai yang diikuti ratusan peserta.

Pada kesempatan itu, Rudi Syahrul Camat Kramat Jati dalam pidatonya memaparkan, bahwa para pemuda diseluruh Indonesia harus bisa bersatu padu untuk membangun bangsa dan negara secara bersama-sama.

“semoga kita semua selalu mengenang jasa jasa para pahlawan dan semangat para pemuda Indonesia yang berjanji untuk bersatu membangun indonesia yang tercinta ini NKRI harga mati,” papar singkatnya.

(Nda/Red)

Pj Bupati Pati: Panwaslu Harus Pahami Aturan Pemilu dan Netral

Oktober, 28, 22

Pati – Cakranusantara.net | Pejabat (Pj) Bupati Pati hadiri pelantikan 63 anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kecamatan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah di New Merdeka Hotel.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam sambutannya menyampaikan, agar panwaslu kecamatan yang telah dilantik tersebut bisa memahami tata aturan pemilu. Harus bisa mengetahui apa saja tugas-tugasnya.

“Sebab apa yang ditandatangani tersebut mengandung konsekuensi yang sangat dalam. Jangan sampai apa yang diucapkan pada saat sumpah janji, hanya dibibir saja,” jelasnya. Jumat (28/10/2022).

Ia menegaskan, Panwascam harus mengetahui bagaimana ketika bersikap, bagaimana harus bertindak, bagaimana ketika harus mengambil keputusan atau kebijakan di tingkat kecamatan.

“Netralitas harus tetap dijaga, profesionalisme harus kita junjung tinggi. Dan yang tidak kalah penting, pegang teguh integritas selama melaksanakan kewajiban,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Ahmadi mengatakan, para Panitia Pengawas Kecamatan (panwascam) yang dilantik itu merupakan hasil penyaringan dari 600-an peserta seleksi, mulai dari seleksi administrasi, test tertulis dan wawancara.

Diharapkan, setelah mereka resmi sebagai anggota panwaslu, segera untuk berkoordinasi dengan forkompimcam, serta tokoh-tokoh di lingkungan kecamatan, agar program pengawasan yang menjadi tugas-tugasnya bisa sampai ke masyarakat.

“Usai mengikuti pembekalan dan pelantikan ini, selanjutnya mereka bisa melaksanakan di kecamatan masing-masing dalam rangka pengawasan,” tutupnya.

(*/Red)

1:3, Laga Persahabatan Persipa Vs Persis Solo

Oktober, 28, 22

Pati – Cakranusantara.net | Persipa menjalani laga persahabatan kontrak Persis Solo. Laga ini digelar di Stadion Sriwedari, Solo dengan skor akhir 1:3.

Laga berlangsung pada sore hari, kedua tim sama-sama tampil dengan kekuatan penuh. Baik tim tuan rumah, Persis Solo maupun Persipa.

Kubu Persis Solo menurunkan sejumlah pemain inti. Fabiano Beltrame dan Andri Ibo turun di menit awal. Kemudian pemain Persipa Sadli dan Rizky Novriansyah juga turun sejak awal.

Meski laga persahabatan, pertandingan berjalan cukup cepat dan seru. Dimenit awal Arapenta Poerba tim tuan rumah berhasil membuka keunggulan.

Tersengat dengan gol tim tuan rumah Persipa mencoba mengejar ketertinggalan. Melalui serangan balik di menit 27, Rizky Novriansyah berhasil melepaskan tendangan ke gawang Persis. Namun tendangan keras Rizky berhasil ditepis kiper Persipa dan tidak merubah kedudukan hingga babak pertama berakhir.

Sementara itu, babak kedua tim tuan rumah terus menyerang. Di menit laga awal babak ke dua saja setidaknya sejumlah peluang dimiliki oleh Persis Solo. Terbukti dengan banyaknya tendangan pojok yang diperoleh tim tuan rumah.

Akhirnya. Petaka kembali menimpa Persipa. Tim tuan rumah bahkan mampu mengadakan keunggulan melalui kaki pemain asingnya, Alexis Messidoro. Yang menjadi keunggulan menjadi 2-0.

Tak selang lama Fernando Rodríguez menambah keunggulan bagi Persis Solo. Yang merubah skor kembali menjadi 3-1 hingga laga berakhir.

Sebelumnya, tim Persipa sendiri mampu memperkecil ketertinggalan mereka. Menerima krosing Tri Handoko berhasil mengubah skor jadi 2-1.

(*/Red)

Kodim Boyolali mendapatkan Kunjungan Tim Kodiklatad

Oktober, 28, 22

 

Boyolali | Cakranusantara.net | Tim Komando Pendidikan latihan TNI- AD yang di ketuai Kolonel Inf Eben Ezer Lumban Tobing, Letkol Inf Turismata, Mayor Inf Rudi Churiawan dan Lettu Inf Kayat Mulyadi laksanakan kunjungan kerja ke Makodim 0724/Boyolali.

Dalam kunjungan kerjanya tim langsung di sambut oleh Dandim 0724/Boyolali Letkol Arm Ronald F Siwabessy, M.A. di dampingi perwira staf operasi di ruang kerjanya di Makodim Boyolali.

Dalam kegiatannya Tim mengumpulkan data dalam pengkajian tentang Efektivitas Manajemen Latihan Terkait Tugas Pokok Satuan dalam menghadapi Ancaman Di satuan Kodim Boyolali di samping pengisian cheklis kusioner kepada 30 perwakilan anggota Kodim Boyolali.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Tim Kolonel Inf Eben Ezer Lumban Tobing, menharapkan dapat memberikan masukan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan Pul Data di wilayah Kodim Boyolali.

“Selain pengambilan data serta pengecekan dan pendataan referensi petunjuk yang di gunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan latihan yang dihadapkan dengan kemajuan dan tantangan masa yang akan datang,” ujarnya.

(*/Red)

Wakapolri Pimpin “Tactical Floor Game” Susun Strategi Pengamanan KTT G20 di Bali

Oktober, 28, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net | Wakapolri memimpin kegiatan tactical floor game (TFG) untuk menyusun taktik dan strategi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pengamanan KTT G20 di Bali.

Turut hadir, Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Asops Kapolri Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, serta pejabat utama Mabes Polri dan pejabat operasi pada Polda Bali yang ikut mendampingi kunjungan Wakapolri dalam rangka kesiapan Polri dalam KTT G-20.

“TFG juga dapat digunakan sebagai wahana koordinasi dalam perencanaan operasi agar masing-masing Satgas mengetahui peran dan fungsinya untuk menyukseskan dan mendukung berjalannya kegiatan G20,” kata Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono dalam keterangan tertulisnya. Kamis (27/10/2022).

Wakapolri juga mengatakan bahwa kegiatan TFG ini sangatlah penting dilakukan guna memantapkan kesiapan para unsur yang terlibat dalam rangka mengamankan event KTT G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada Bulan November mendatang.

“Hal ini merupakan tahapan dengan prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan dalam menjalankan latihan secara bertingkat dan berlanjut dari tahapan sebelumnya. Oleh sebab itu, saya berharap pada kegiatan ini kita bisa menemukan hal-hal yang selama ini belum diprediksi, sehingga kita dapat mengantisipasinya dan lebih matang dalam menghadapi kegiatan TFG tingkat selanjutnya,” ujar Wakapolri

Kapolda Bali menyebutkan bahwa TFG kali ini merupakan bagian dari saran dan masukan terkait dengan TFG yang sebelumnya dilaksanakan di Gedung PRG, Mapolda Bali dengan tambahan situasi dinamis saat pergerakan anggota yang sedang bertugas maupun pergerakan delegasi pada saat KTT G20

“Pada Tactical Floor Game yang kedua ini bertujuan untuk mengetahui detail tentang pelaksanaan pengamanan baik Ring 1, 2 dan 3, yang mungkin pada pelaksanaan nya akan bergerak dinamis namun sekiranya dengan perencanaan awal ini maka pelaksanaannya pun tidak akan jauh berubah walaupun pada saat event KTT G20 situasinya akan dinamis,” kata Kapolda.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Satake Bayu menyampaikan bahwa Polda Bali yang tergabung dalam satgas Pamwil Bali bersama anggota BKO Mabes Polri, dan beberapa Polda terdekat, terus berupaya menyukseskan acara tersebut, dengan terus berkoordinasi dan berkolaborisasi bersama stakeholder yang ada di Provinsi Bali dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Mengingat begitu pentingnya kegiatan TFG ini, maka diperlukan keseriusan dan semangat yang tinggi dari seluruh personel Satgas Pamwil, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai harapan,” kata Kabid Humas.

(*/Red)

Kapolri Mendapatkan Dukungan Moril dan Kepercayaan Dari Purnawirawan Jenderal

Oktober, 28, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Kapolri apresiasi kepada seluruh mantan Kapolri, yang telah memberikan dukungan kepada generasi penerusnya untuk terus membawa institusi Polri menjadi lebih baik lagi.

Para Purnawirawan Jenderal tersebut menyambangi Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/10). Mereka memberikan masukan, dukungan dan pokok-pokok pemikiran kepada Kapolri dan pejabat utama institusi Polri.

“Terima kasih atas dukungan moril pada kami semua. Kami adik-adik sangat senang, tentunya itu akan memperkaya kami dalam melakukan langkah-langkah kebijakan, baik jangka pendek ataupun jangka menengah,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2022.

Menurut Sigit, untuk saat ini, dirinya beserta jajaran Polri juga telah menyiapkan strategi-strategi untuk terus membawa Korps Bhayangkara menjadi lebih baik lagi. Semua langkah itu dilakukan demi kecintaan dan kebaikan terhadap institusi.

Menurut Sigit, hal itu dilakukan, dengan mendengarkan dan menyerap seluruh aspirasi berbagai pihak, demi mewujudkan sosok polisi yang diharapkan dan dicintai oleh seluruh masyarakat.

Dengan ditambah adanya dukungan moril dari Purnawirawan Jenderal, Sigit meyakini bahwa, pada akhir tahun ini akan dapat meraih kembali tingkat kepercayaan publik terhadap Polri, yang sempat menjadi salah satu lembaga yang paling tinggi dipercaya masyarakat.

“Dan harapan kami akhir tahun kita bisa segera angkat. Yang kita bisa segera lakukan adalah mendengarkan apa yang sekarang ini masih dirasakan masyarakat menjadi hal-hal yang harus kami perbaiki dan itu tentunya yang terus kami lakukan dan sehingga posisi Polri bisa kembali seperti sebelumnya,” ujar Sigit.

Sigit menegaskan, akan menyampaikan kepada seluruh jajaran Polri, baik pejabat utama, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek, soal adanya dukungan moril dari para senior yang masih peduli dan mencintai organisasi Polri.

“Seluruh pejabat utama, seluruh Kapolda yang tentunya nanti akan kami sampaikan dan sampai dengan tingkat Polsek bahwa masih ada senior senior kami di PP Polri yang sangat peduli dan tentunya selalu menjaga institusi Polri,” ucap Sigit.

Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri meyakini bahwa kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu meraih lagi tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi Polri.

“Tetapi Insya Allah dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) tadi bahwa langkah konkret sedang dan dalam dilaksanakan oleh Polri di seluruh Indonesia. Mulai dari Mabes Polri hingga tingkat Polsek,” ucap Bambang.

Menurut Bambang, para mantan Kapolri, sangat mendukung penuh dan siap memberikan masukan kepada generasi penerus Korps Bhayangkara untuk mengimplementasikan komitmen yang dilakukan.

“Selanjutnya kita menyampaikan para purnawirawan Polri, tolong masyarakat bisa memberikan support sepenuhnya kembali pada Polri untuk menjalankan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden,” tutur Bambang.

Disisi lain, mantan Kapolri lainnya, Jenderal (Purn) Tan Sri Da’i Bachtiar menyampaikan, saat bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan pejabat utama Mabes Polri lainnya sudah mendapatkan paparan soal langkah konkret untuk mengimplementasikan arahan dari Presiden Jokowi terhadap institusi Polri.

“Kami pun mengikuti, bahwa perhatian yang cukup besar dari pimpinan tertinggi Polri yaitu bapak Presiden harus dijadikan acuan untuk segera dijabarkan atau diimplementasikan di lapangan. Dan kami sudah mendengar, apa yang telah dan akan dilakukan oleh Polri sebagai bentuk implementasi dari arahan dari bapak Presiden,” papar Da’i Bachtiar.

Lebih dalam, Da’i mengungkapkan bahwa, para mantan Kapolri pada masanya juga telah menyampaikan dukungan, pokok pikiran, hingga masukan kepada generasi penerus di Polri untuk tindaklanjuti instruksi Presiden.

“Sehingga apa yang kita diskusikan bersama tadi, semoga melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh Polri saat ini. Dan dari pandangan kami melihat, Insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa pada akhir tahun ini, semua dapat diimplementasikan atas arahan Presiden,” tutup Da’i.

Adapun para mantan Kapolri yang hadir dalam memberikan dukungan moril tersebut, diantaranya adalah;

1. Jenderal Pol (P) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri.

2. Jenderal Pol (P) Drs. Roesmanhadi.

3. Jenderal Pol (P) Drs. Chaerudin Ismail.

4. Jenderal Pol (P) Prof. Dr. Tan Sri Dai Bachtiar, A.O.

5. Jenderal Pol (P) Drs. Soetanto.

6. Jenderal Pol (P) Drs. Timur Pradopo.

7. Jenderal Pol (P) Drs. Badrodin Haiti.

8. Komjen Pol (P) Drs. R. Makbul Padmanagara.

9. Komjen Pol (P) Drs. Togar M Sianipar.

10. Irjen Pol (P) Drs. Soenarko Danu Ardanto.

11. Irjen Pol (P) Drs. H. Suedi Husein, S.H.

12. Irjen Pol (P) Dr. E. Winarto Hadiwasito, S.H.

(*/Red)