Pati – Cakranusantara.net | Sejumlah Aktivis yang ada di Kota Pati Menunggu Nyali KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk Mengusut seluruh anggaran Dana Covid-19 yang diduga dibuat Bancakan oleh oknum pejabat dan juga dana-dana lainnya.
Sebelumnya, Awak Media pada beberapa waktu lalu sudah melayangkan surat dan sudah diterima pihak Kabupaten Pati. Namun, hingga (12/1/2022) belum ada balasan maupun respon dari mantan Bupati Pati Haryanto dan juga selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Pati.
Dengan dilayangkan surat konfirmasi dan keterangan data penyaluran dana Covid-19 kepada mantan Bupati Pati Haryanto, dengan tujuan pelengkap sebuah pemberitaan sebagai wujud keterbukaan informasi publik (KIP).
Baca Juga : Penggunaan Anggaran Dana Covid-19, Bupati Pati Pilih Bungkam Saat Dikonfirmasi
Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati juga sempat mempertanyakan Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ) untuk Tahun 2021 terkait Penggunaan Dana Covid Ratusan Milyar itu ke mantan Bupati Pati pada Maret 2022 yang lalu.
Baca Juga : Dana Covid-19 Ratusan Milyar di Pertanyakan DPRD Pati, Ini Jawaban Bupati
Menurut salah satu aktivitas Pati yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan, bagaimana kabar Dana Covid Ratusan Milyar itu yang dulu juga sempat dipertanyakan oleh DPRD Pati kok terkesan tidak ada kelanjutannya.
“Dulu, kabar penggunaan anggaran Dana Covid pernah dipertanyakan oleh Dewan, dan mencuat di Media Sosial (Medsos) tapi kok sekarang hilang dari peredaran, ataukah itu hanya untuk pencitraan saja,” tanyanya.
Ditambah, berkas di gedung dewan waktu itu juga sempat hilang, karena dicuri orang, jangan-jangan itu juga ada kaitannya.
“Tidak menutup kemungkinan, salah satunya ada berkas tentang itu juga, kok terjadinya setelah Pak mantan Bupati Haryanto baru selesai purna,” lanjutnya.
Baca Juga : Berkas Penting di DPRD Pati Jadi Incaran Maling
Polres Pati Ungkap Kasus Pencurian Dokumen di DPRD Pati
PAW Kades Pakis 2021 Resmi Di Polisikan
Kabupaten Pati ini membutuhkan nyali tegas dari KPK, demi tegaknya kembali supremasi hukum di Kabupaten Pati. Apalagi untuk kasus-kasus yang menyangkut para oknum-oknum pejabat, itu sangat sulit tersentuh oleh hukum,” tuturnya.
Hukum harus tetap tegak dan berazaskan keadilan sosial yang tidak hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, tetapi hukum berkeadilan itu bisa berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu.
Kami bersama masyarakat Pati/ aktivis Pati sangat menantikan nyali besar KPK untuk membuat gebrakan di kota Pati, dan tidak hanya memandang sebelah mata,” tegasnya.
Bukan tidak mungkin sosok KPK tidak atau belum mengantongi data valid akan adanya penyelewengan atau pelanggaran hukum di Kota Pati yang saat ini perlu di tegakkan melalui KPK,” imbuhnya.
Satu-satunya harapan kami hanya kepada KPK. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan yang lebih tegas dan cepat dengan nyali Super Power, sehingga hukum tidak diciderai dan bisa menimbulkan efek jera.
“Tentunya, bagi Oknum-oknum pejabat pelanggar hukum maupun bagi masyarakat pada umumnya, sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran hukum, apalagi yang menyangkut bisa merugikan negara dan masyarakat,” pungkasnya.
(Ar-Red)
Komentar