Hadiri Edukasi dan Inklusi Keuangan, Pj Bupati Pati Berharap Masyarakat Waspada Jebakan Pinjol

Juni, 13, 24

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro hadiri edukasi dan inklusi keuangan oleh PT BPR BKK (perseroda) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Jumani.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pendapa pada Rabu (12/6/2024) resmi dibuka oleh Pj Bupati Pati.

Direktur Utama PT.BPR BKK Pati, Slamet Widodo dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan didasari oleh peraturan OJK nomor 3 tahun 2023 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

“Kaitannya dengan literasi tentunya, bagaimana kita selaku PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) bisa meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan meningkatkan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan,” ungkapnya.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam arahannya menyebut, bahwa kegiatan literasi dan edukasi kepada masyarakat ini sebagai tindak lanjut dari otoritas jasa keuangan yang telah ada.

“Tentu ini sebagai upaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang berada dalam wilayah pelayanan. Diantaranya adalah meminimalisir pinjaman online ,atau pinjol dan rentenir,” sebut Henggar.

Dengan adanya edukasi ini, pihaknya berharap agar nantinya masyarakat mendapatkan pemahaman serta dapat melindungi masyarakat dari maraknya pinjol dan bujuk rayu para rentenir yang dapat merugikan, lantaran jumlah suku bunga yang tinggi.

“Kami berharap bahwa panjenengan semua jangan sampai masuk dalam ranah itu (jebakan pinjol). Hati-hati bapak ibu sekalian bila mendapatkan “link-link” yang kaitannya dengan pinjamam online. Hati-hati,” tandasnya.

Sementara itu Kabag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Jawa Tengah Iip Arweni Ilmiati menjelaskan, bahwa OJK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan dan non-keuangan.

“Pengawasan tersebut meliputi sektor jasa keuangan mulai dari pasar modal hingga perbankan, serta sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya” jelas Arweni.

Selain memberikan pemahaman tentang pengertian dan tugas OJK, Arweni juga menekankan pentingnya pengelolaan finansial yang bijak. Ini sangat relevan mengingat maraknya kasus Pinjaman Online (pinjol) yang menimpa kalangan masyarat termasuk para pelaku usaha.

Edukasi ini diharapkan dapat mencegah masyarakat serta para pelaku usaha pada sektor UMKM menjadi korban atau pelaku kejahatan finansial melalui pinjaman online. (Rohman)

Satlantas Polresta Pati Siapkan Layanan Khusus Disabilitas Bagi Pemohon SIM

Juni, 13, 24

Pati – Cakranusantara.net | Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan bidang SIM bakal terus ditingkatkan, Kamis (13/6/2024).

Ketua disabilitas Kabupaten Pati, Joko Susiyono saat ditemui awak media di Satpas Polresta Pati menyampaikan, saya selaku ketua disabilitas Kabupaten Pati mewakili teman-teman penyandang difabel mengucapkan banyak terima kasih kepada Polresta Pati yang telah memberikan prioritas dan jalur khusus kepada kaum difabel.

“Ini merupakan terobosan kreatif yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyandang difabel, semoga pelayanan Satlantas Polresta Pati kedepan menjadi semakin baik,” tuturnya.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adittama, S.I.K., M.H., melalui Kasat Lantas Polresta Pati Kompol Asfauri, S.H., M.H. menyampaikan bahwa pihaknya bakal terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Sehingga masyarakat Kabupaten Pati nanti dapat terlayani dengan baik dan semaksimal mungkin,” terang Asfauri.

Bidang pelayanan SIM juga telah memfasilitasi kaum Disabilitas, dimulai dari parkir, jalur, toilet, serta loket untuk melayani pemohon SIM dari kalangan kaum difabel.

“Hal itu dilakukan, pihaknya menyadari akan keterbatasan para kaum disabilitas. Untuk itu, Satpas Pati menyiapkan petugas khusus duta pelayanan. (Rohman)

Satlantas Polresta Pati Selalu Tingkatkan Pelayanan Publik

Juni, 13, 24

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati tingkatkan pelayanan publik, memberikan inovasi yang sangat menyentuh hati, Kamis (13/6/2024).

Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Asfauri menuturkan, jika pihaknya

hari ini melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Publik di Satlantas Polresta Pati yang selalu memberikan inovasi.

“Dengan  adanya inovasi ini, diharapkan agar masyarakat lebih tertib, baik dalam berlalu lintas hongga taat Pajak,” tutur Asfauri.

Ini merupakan bentuk nyata dari pelayanan THD Pemohon SIM Diafabel, termasuk pemberian hadiah kepada masyarkat yang tertib dalam membayar pajak.

“Ini baru namanya pelayanan prima, dan Satlantas Polresta Pati bakal berusaha selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” tutupnya. Rohman

Cream A1 Aesthetic Dirancang Khusus Untuk Bumil Agar Tetap Glowing Sepanjang Masa

Juni, 13, 24

Pati – Cakranusantara.net | dr. Agung Budiawan memperkenalkan cream yang baru yang diracik khusus untuk ibu-ibu hamil agar tetap tampil glowing dan kinclong sepanjang masa, Rabu (12/6/2024).

dr. Agung Budiawan, Sp. OG, M. Kes didampingi apt. Nofiana Eny Sri Lestari, S. Farm saat bincang-bincang di ruangannya menuturkan, bahwa Krim ini dirancang guna memenuhi kebutuhan ibu-ibu hamil yang wajahnya menjadi kusut dan kusam juga yang penuh jerawat, jadi dia berpikir kenapa ibu hamil seolah-olah segmennya di masyarakat tidak boleh memakai produk seperti ini.

“Ibu hamil yang terkesan tidak boleh tampil cantik. Menurutnya sih ndak masalah, memang wanita biasanya ada masalah dikulit, utamanya di wajah, untuk itu ia menyajikan produk yang diberi sebutan A1 Aesthetic,” tuturnya.

Bersama tim, mereka mengumpulkan beberapa bahan yang diracik khusus untuk ibu hamil (Bumil), memang ada cream yang tidak boleh untuk ibu hamil. Untuk itu kemarin sempat kita mendiskusikan hal itu.

“Ia berdiskusi dengan teman-teman sejawatnya, sehingga timbul kesepakatan membuat produk jenis kosmetik kecantikan untuk bumil, agar mereka bisa tetap tampil cantik glowing dan juga sedap dipandang mata,” ujarnya.

Untuk bahan-bahan yang kita pakai adalah bahan yang sangat aman untuk dipakai oleh Bumil. Sehingga tidak ada efek sampingnya meskipun pemakaian dalam jangka panjang.

“Untuk bahan baku ini, didapatkan dari bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Semarang, untuk memformulasikan ini memakan waktu hingga 1 tahun agar nanti ke depan tidak ada masalah pada kulit setelah memakai cream ini,” lanjutnya.

Kami sudah sangat yakin, bahwa produk ini nanti tidak ada masalah saat dipakai, karena bahan-bahannya dihasilkan dari bahan premium, bukan bahan murahan.

“Kemungkinan tidak sama seperti orang yang beli di luaran sana, dari segi harganya juga sudah berbeda dengan harga yang ada di luar. Untuk awal-awal ini, kita sudah melouncing sebanyak tiga produk kecantikan yang sudah berbadan BPOM yang aman. Namun tidak menutup kemungkinan nanti juga akan hadir produk-produk lainnya yang saat ini masih dalam proses perizinan badan BPOM,” jelasnya. Rohman

Whaduh!!.. Satlantas Polresta Pati Digeruduk Anak Paud, Ada Apa?

Juni, 12, 24

Pati – Cakranusantara.net | Whaduh!!.. Kantor Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati Digeruduk Anak Paud, ternyata begini kronologinya, Rabu (12/6/2024) pagi.

Untuk menanamkan rasa disiplin dan tertib berlalu lintas sejak usia dini, dari Siswa siswi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Fikri Pati, Polisi memperkenalkan lingkungan kantor Satlantas Polresta Pati, Rabu (12/6/2024).

Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Asfauri menuturkan, bahwa pihaknya hari ini melaksanakan kegiatan perkenalan lingkungan Satlantas.

“Giat Polisi Sahabat Anak dari Siswa siswi PAUD Nurul Fikri Pati diikuti Kaurmintu Satlantas Ipda Silvia Prehayuningtyas, PS. kanit Kamsel Satlantas Ipda Gunawan, dan 7 Anggota Satlantas Polresta Pati,” tuturnya.

Pelaksanaan kegiatan di kantor Satlantas Polresta Pati, menanamkan disiplin dan tertib berlalu lintas sejak usia dini, juga memperkenalkan lingkungan kantor Satlantas mengenai pelayanan BPKB, dan SIM.

“Ia memperkenalkan rambu-rambu, lampu lalulintas, memakai helm yang benar, budaya tertib di jalan hingga proses pembuatan sim,” tutupnya. Rohman

Wow!!.. Badut Zebra Bantu Atur Lalin di Pati

Juni, 12, 24

Pati – Cakranusantara.net | Satlantas Polresta Pati melakukan penggelaran personel besar-besaran, hampir setiap penggal jalan terdapat Polisi lalu lintas berseragam lengkap dengan rompi hijau dan mobil dinasnya, Rabu (12/6/2024) pagi.

Kehadiran Polantas secara besar-besaran tersebut dilaksanakan dalam rangka pengaturan lalu lintas, guna menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat pengguna jalan.

Dari penggelaran personel Polantas tersebut ada satu hal yang menarik, yaitu melibatkan Badut Zebra di sejumlah titik. Nampak di sekitar Alun-alun Pati dan beberapa lokasi lainnya Badut Zebra kelihatan sigap membantu menyeberangkan para pengguna jalan, terkadang juga ikut memperlambat arus lalu lintas, membuat para pengguna jalan menjadi sangat terkesan.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, S.I.K., M.H. melalui Kasat Lantas Polresta Pati Kompol Asfauri, S.H., M.H. menyampaikan, mulai hari ini personel Satlantas kita gelar secara maksimal, seluruh personel kita turunkan semua untuk membantu masyarakat dalam pengaturan lalu lintas.

“Harapannya dapat terus mempertahankan situasi Kamseltibcar di wilayah Kabupaten Pati tetap aman kondusif. Badut Zebra sengaja kita libatkan, supaya muncul kesan Polantas itu lebih bersahabat dengan masyarakat khususnya para pengguna jalan,” ungkap Asfauri. (Rohman)

Ditreskrimsus Polda Kepri Berhasil Amankan Dua Orang Tersangka Penyalahgunaan BBM Subsidi

Juni, 12, 24

Batam – Cakranusantara.net | Dalam rangka memberantas Mafia Minyak dan Migas, Ditreskrimsus Polda Kepri laksanakan Konferensi Pers kasus penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah jenis Bio Solar di Jl. Trans Barelang – Waduk Tembesi Kota Batam serta berhasil berhasil mengamankan 2 Orang Tersangka, diselenggarakan di Hanggar Cakra Buana Samapta Polda Kepri. Rabu (12/6/2024).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Putu Yudha Prawira, S.I.K., M.H., didampingi oleh Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si., Kasubdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Zamrul Aini, S.H., S.I.K., M.H., M.B.A., Kadis Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto, Ketua DPD Kepri Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Distrawadi, Ketua Kelompok Nelayan Pulau Nguan, dan Perwakilan Nelayan dari Pulau Pengapit.

Kemudian dalam sambutannya Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si., menyampaikan bahwa ungkap kasus ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Lp/A/8/V/2024/Spkt.Ditkrimsus/Polda Kepulauan Riau, Tanggal 17 Mei 2024, yang didasarkan pada informasi dari masyarakat mengenai adanya penyelewengan BBM bersubsidi untuk kepentingan yang tidak semestinya.

Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Putu Yudha Prawira, S.I.K., M.H., mengungkapkan “Kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penjualan BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah digunakan untuk kendaraan alat berat (Excavator), diketahui bahwa BBM Bio Solar Bersubsidi tersebut diperoleh dari seseorang yang memiliki dokumen surat rekomendasi pembelian BBM Bio Solar Bersubsidi yang berasal dari SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) Pulau Setokok Kota Batam, dan kegiatan tersebut telah dilakukan pengangkutan dan/atau penjualan secara berulang yang kemudian diniagakan kembali untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya tim melakukan penyelidikan,”

“Pada hari Jumat, 17 Mei 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, tim membuntuti sebuah kendaraan yang mencurigakan, yaitu mobil Mitsubishi L300 warna biru yang diduga mengangkut BBM jenis solar dari kegiatan pelangsiran SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) Pulau Setokok Kota Batam. Setelah mobil tersebut berhenti di lokasi Waduk Tembesi, yang beralamat di Jl. Trans Barelang Kota Batam, tim segera mendatanginya. Mobil tersebut dikendarai oleh seorang sopir dan tidak memiliki tanda asal perusahaan. Ditemukan di dalam mobil terdapat 20 jerigen ukuran 30 liter, di mana 15 jerigen berisi BBM jenis solar dan 5 jerigen kosong. Tim langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” Ucap Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Putu Yudha Prawira, S.I.K., M.H.

Lebih lanjut Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Putu Yudha Prawira, S.I.K., M.H., menjelaskan Pada hari Jumat, 17 Mei 2024, ketika tim berhasil mengamankan mobil Mitsubishi L300 warna biru yang dikendarai oleh SDR. R, yang digunakan untuk menyimpan dan mengangkut 20 jerigen berisi BBM jenis bio solar dan akan dijual untuk keperluan kendaraan alat berat. Didapatkan informasi bahwa BBM tersebut diperoleh dengan membeli dari nelayan di Pulau Setokok menggunakan surat rekomendasi milik nelayan Pulau Pengapit yang dikuasai oleh SDR. NL. Ditemukan bahwa SDR. NL memiliki lima dokumen surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam atas nama Arifin Ahmad, Maksum, Ramli, Andi Agus, dan Hasan dengan total kuota bulanan yang berbeda. Pembelian dan pengangkutan 1.333 liter bio solar dilakukan oleh SDR. R pada 16 Mei 2024, menggunakan surat rekomendasi tersebut, dengan pembayaran sebesar Rp. 9.064.400. Bio solar diangkut menggunakan minibus Toyota warna putih untuk kegiatan pada hari tersebut.

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, didapat bahwa Tim Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil amankan Barang bukti meliputi 420 liter BBM jenis bio solar, satu unit mobil Mitsubishi L300 warna biru, satu buku nota penjualan bio solar, satu STNK asli mobil Mitsubishi L300, satu fotokopi BPKB mobil Mitsubishi L300, satu handphone Redmi 9A warna biru, 20 jerigen, satu unit mobil Toyota Lite Ace warna putih, satu STNK asli mobil Toyota Lite Ace, satu lembar data penjualan bio solar bersubsidi di SPBN Setokok pada 16 Mei 2024, serta 25 bundel surat rekomendasi nelayan untuk pembelian/pengambilan bio solar.

“Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah),” Tutup Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Putu Yudha Prawira, S.I.K., M.H.

Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., menambahkan pesan kepada masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat peta kerawanan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store.

Menyentuh, Aipda Hendra Lepas Seragam demi Evakuasi Jasad Bayi Dibuang

Juni, 12, 24

Lumajang – Cakranusantara.net | Bayi laki-laki tak bernyawa ditemukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mujur, Dusun Parasgowang, Desa Pandanarum, Tempeh, Lumajang, Jawa Timur (Jatim). Jasadnya bayi tersebut langsung dievakuasi oleh Bhabinkamtibmas setempat, Aipda Hendra Soegihartono.

“Pada Selasa, 11 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Parasgowang, pelapor atas nama Sahin (50) menemukan jasad bayi laki-laki,” jelas Bhabinkamtibmas Desa Pandanarum Aipda Hendra Soegihartono, Selasa (11/6/2024).

Dia mengatakan, berdasarkan keterangan pelapor, jasad bayi itu ditemukan dalam kondisi telentang, warna kulit sudah pucat dan tali plasenta dan ari-ari masih melekat. Sahin lalu melaporkan penemuan jasad bayi tersebut ke Polsek Tempeh.

“Polsek Tempeh langsung berkoordinasi dengan Puskesmas Tempeh. Kami lalu mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) untuk mengamankan TKP dan mengevakuasi korban. Dan selanjutnya membawa korban ke RSUD dr. Haryoto Lumajang,” terang Aipda Hendra.

Jasad Bayi Dibungkus Seragam Polisi

Dari video proses evakuasi yang diterima detikcom, nampak warga mengerumuni jasad bayi laki-laki tersebut. Nampak seragam polisi digelar untuk membungkus jasad bayi tersebut.

“Saya mencoba mencari kain atau sarung yang kering, tapi tidak ada. Saya sudah coba minta ke warga yang di lokasi, tapi karena harus cepat dievakuasi,,” ujar ayah empat anak ini.

“Akhirnya saya reflek lepas baju dinas. Saya nggak tega saja dengan kondisi bayi seperti itu,” ungkap dia.

Dalam video lain, nampak Aipda Hendra menggendong jasad bayi yang dibungkus seragamnya itu seakan menimang sambil menunggu kendaraan untuk evakuasi ke rumah sakit. Akhirnya dia terlihat berboncengan motor dengan Babinsa setempat membawa jasad tersebut.

Hukum Pajak : Cara Penagihan Pajak, STP, SKPKB, SKPBT dan Penagihan Seketika dan Sekaligus

Juni, 12, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Penagihan Pajak dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Tagihan hutang pajak, sekaligus menagih denda dan bunga 2% dari pokok pajak terhutang karena keterlambatan, maksimal 24 bulan terlambat atau 48% dari pajak terhutang.

Alat Penagihan Pajak meliputi :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT )
4. Pengihan hutang pajak seketika dan sekaligus.

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyampaikan Surat Teguran dan/ Surat Peringatan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan Penyitaan, mengusulkan Pencegahan, melaksanakan Penyanderaan, hingga melakukan penjualan Barang Sitaan.

Penagihan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak yang pajaknya masih terutang dan belum dibayarkan. Langkah tersebut menjadi salah satu langkah optimalisasi penerimaan pajak melalui skema intensifikasi.

Penagihan pajak dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan dilaksanakan berdasarkan tata cara penagihan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketentuan tata cara penagihan pajak terbaru yang berlaku saat ini adalah PMK Nomor 61 Tahun 2023.

PMK Nomor 61 Tahun 2023 disahkan dengan maksud untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terhadap pelaksanaan tindakan penagihan pajak dan peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak.

Sebelumnya, tata cara penagihan diatur dalam PMK Nomor 189/PMK.03/2020. Namun, PMK Nomor 189/PMK.03/2020 dinilai memerlukan penyempurnaan, mengingat adanya penyesuaian ketentuan mengenai bantuan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan demikian, pemerintah mengatur kembali ketentuan tata cara penagihan pajak dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023 dan mencabut 3 aturan yang berlaku sebelumnya, yaitu :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002;
2. PMK Nomor 23/PMK.03/2006; dan
3. PMK Nomor 189/PMK.03/2020.

Ketentuan Baru Tata Cara Penagihan Pajak Sesuai dengan poin menimbang, salah satu ketentuan baru dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023 mengatur tentang bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Ketentuan diatur dalam Bab VIII dan merupakan aturan turunan dari Pasal 20A Undang-Undang KUP dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Tata cara bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra diatur pada Pasal 78 sampai dengan Pasal 127, Pasal 131, Pasal 132 ayat (2), Pasal 133 sampai dengan Pasal 135, Pasal 138, serta Pasal 145 PMK Nomor 61 Tahun 2023. Selain itu, pemerintah juga menambah ketentuan dukungan pelaksanaan tindakan penagihan pajak pada Pasal 146 PMK Nomor 61 Tahun 2023. Sebelumnya, ketentuan bantuan penagihan pajak dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 PMK Nomor 189/PMK.

Ketentuan baru tata cara penagihan yang ditambahkan dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023 diantaranya :

a. Menambah wewenang Menteri Keuangan dalam menunjuk pejabat lain untuk penagihan pajak pusat. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d PMK Nomor 61 Tahun 2023;

b. Menambah wewenang pejabat untuk mengajukan kembali permintaan pemberitahuan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak dalam hal diketahui bahwa saldo harta kekayaan Penanggung Pajak kurang dari Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (5) PMK Nomor 61 Tahun 2023;

c. Menambahkan ketentuan bahwa jurusita dapat meminta bantuan penilaian kepada Penilai Pajak dalam memperkirakan nilai pajak yang disita. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Ayat (5) PMK Nomor 61 Tahun 2023;

d. Menambah pajak karbon sebagai jenis pajak yang atas utang pajaknya wajib dibayar dan dapat dilakukan tindak penagihan pajak yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf g PMK Nomor 61 Tahun 2023;

Barang bergerak dapat disita sebelum penyitaan barang bergerak, dapat dibatalkan yaitu apabila barang bergerak tidak ditemukan atau barang bergerak yang ditemui tidak memiliki nilai atau harganya tidak memadai dibandingkan dengan utang pajaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) PMK Nomor 61 Tahun 2023 ;
Menambah tempat lain penyimpanan barang sitaan dalam hal menurut juru sita barang sitaan tersebut harus disimpan di kantor Pejabat atau tempat lain, yaitu kantor aparat Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Ayat (3) huruf d dan e PMK Nomor 61 Tahun 2023;

Menambah dua kondisi tertentu pencabutan sita, yaitu dalam hal:

a. Barang sitaan yang dijual secara lelang maupun tidak secara lelang tidak terjual dan Pejabat mendapatkan Barang lain dengan nilai paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau

b. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan.
Hal ini diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) PMK Nomor 61 Tahun 2023;

Menambah dua kondisi tertentu pencabutan blokir, yaitu dalam hal:

a. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran;, dan/ atau

b. Telah dilakukan Pemblokiran yang melebihi jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf h dan i PMK Nomor 61 Tahun 2023;
1. Menambah ketentuan tata cara pemblokiran dalam rangka melaksanakan penyitaan terhadap surat berharga yang diatur dalam Pasal 43, 44, dan 45 PMK Nomor 61 Tahun 2023;
2. Menambah ketentuan tata cara penyitaan surat berharga yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal, Piutang, dan Penyertaan Modal, yang diatur dalam Pasal 48 dan 49 PMK Nomor 61 Tahun 2023;
3. Menambah ketentuan tata cara pelaksanaan penjualan baik secara lelang maupun penjualan yang tidak dilakukan dengan cara lelang, yang diatur dalam Pasal 51, 52, dan 53 PMK Nomor 61 Tahun 2023;
4. Menambah ketentuan tata cara penyampaian dokumen terkait penagihan pajak, yang diatur dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 138 PMK Nomor 61 Tahun 2023.

Selain itu, PMK Nomor 61 Tahun 2023 juga memperjelas beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur. Terkait ketentuan jangka waktu yang sebelumnya beredaksikan “mendekati daluwarsa penagihan”, aturan ini mengatur jangka waktu lebih jelas menjadi “daluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun” dalam Pasal 6 Ayat (8) huruf b, Pasal 6 Ayat (10) huruf a, dan Pasal 9 Ayat (10) huruf d PMK Nomor 61 Tahun 2023. Aturan ini juga memperjelas kriteria pegawai yang dapat menerima pemberitahuan surat paksa atas Wajib Pajak Badan, yaitu pegawai tetap yang meliputi pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (4) huruf b PMK Nomor 61 Tahun 2023.

Ketentuan yang lebih spesifik juga diatur dalam kaitannya dengan kriteria pemerintah daerah sebagai pihak yang menerima surat paksa dalam hal pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud yaitu sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) PMK Nomor 61 Tahun 2023. Selain itu, dalam Pasal 18 Ayat (3) PMK Nomor 61 Tahun 2023, pemerintah juga mengatur adanya cara lain mengumumkan surat paksa yaitu melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau situs lain yang ditunjuk oleh Pejabat. Dosen : Houtlan Napitupulu. Editor : Rohman

Tukar Guling Tanah Milik Desa, Kades dan Sekdes Botomulyo Kendal di Tahan Kejaksaan

Juni, 12, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Pasalnya, keduanya dinilai bersalah, lantaran telah melakukan tukar guling tanah desa di pergunakan untuk pengembangan perumahan.

Dalam Konferensi Pers di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri (Kejari) pada Selasa (11/6/2024), Kajari Kendal, Ermy Veronica Maramba yang di dampingi pejabat di lingkungannya mengatakan, tukar guling yang dilakukan Kades dan Sekdes tidak sesuai prosedur yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan negara.

“Inisial AR (Sekdes), SI (Kades) telah di tahan bersama tersangka lain. Mereka adalah CS (Kasi Pemerintahan Kecamatan Cepiring), ST (Kabid Pemdes Dispermasdes Kendal tahun 2022), dan SR selaku Direktur PT RSS (pengembang). Mereka bakal ditahan selama 20 hari kedepan,” kata Kajari.

Dikatakan, selama ini pihak kejaksaan telah mengumpulkan bukti dan saksi selama 8 bulan. Ada 67 saksi dan tiga saksi ahli yang telah di mintai keterangan.

“Dasar penetapan tersangka bukan hanya terkait tukar guling tanah desa tetapi juga terkait penjaminan di salah satu bank,” ujarnya.

Pihak kejaksaan sangat berhati-hati dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Tindakan yang dilakukan tersangka adalah tukar guling tanah kas desa seluas 16.000 meter persegi, yang sebelumnya dipergunakan produksi batu bata.

“Sekdes berinisiatif melakukan tukar guling dan berkomunikasi dengan CS selaku Kasipem Kecamatan Cepiring. Keduanya mencari investor dan bertemu dengan mereka,” tambahnya.

Selanjutnya CS membuat surat permohonan melalui camat kepada Bupati Kendal. Tapi kenyataannya surat permohonan tersebut tidak pernah sampai pada bupati sehingga tidak turun disposisi, disitulah akal-akalan itu terjadi.

“Mereka di jerat jo sejumlah pasal dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” kata Kajari. (Teguh)

Baca Juga : Kasus Bondo Deso Desa Wonorejo Jalan di Tempat, Diduga Dapat Pengondisian

Baca Juga : Penyertifikatan Tanah ‘Bondodeso’ Desa Wonorejo Diduga ada Manipulasi Data

Baca Juga : Tanah Bengkok Perangkat Desa Kutoharjo Pati Dijual Kaplingan, Kades : Sudah Sesuai Prosedur

Baca Juga : Tanah Bondodeso Widorokandang Pati Dijual ke PT, Kades Pura-pura Tidak Tahu