e majalah edisi 10

Januari, 12, 25

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memberlakukan pergantian kelas 1, 2 dan 3 dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) mulai Juni 2025, Jum’at (6/9/2024). Dalam sistem KRIS semua peserta BPJS akan mendapatkan kualitas ruang dan perawatan yang sama, tanpa pengelompokan. Warji, Skep.Ners, MM, Kepala Bidang Keperawatan RSUD Soewondo Pati menyampaikan, pihaknya sudah siap menerapkan kebijakan baru dari pemerintah. Beberapa persiapan sudah dilakukan, diantaranya penataan kamar tidur kelas 3 yang sebelumnya berisi 8 pasien, kini dibuat 4 pasien saja.“Selain itu ada 12 kriteria yang harus dipenuhi, yakni kamar mandi dalam yang pintunya dapat dilewati kursi roda, Stop kontak, jarak antar bed minimal 1,5 meter,” terangnya. Hal ini Berdasarkan peraturan presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. “Pada prinsipnya kami sudah siap menerapkan sistem ini, karena ini juga demi kenyamanan pasien rawat inap. Semua ruang rawat inap sudah kami pasang AC. Dari segi sarana prasarana (Sarpras),” sambungnya. Masih lanjutnya, jarak antar tempat tidur juga perlu diperhatikan. Kemu-dian untuk ruang ICU harus sesuai dengan tempat tidur yang ada. “Dua ruang itu, antara lain ruang Dahlia dan Edelweis, sudah siapkan untuk memenuhi standar KRIS masing masing bisa menampung 16 Pasien,” lanjut Warji. Selanjutnya, tiga ruang lagi bakal ditambahkan, namun masih menunggu anggaran. Ia pun berharap mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. “Namun demikian ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan sistem KRIS, terutama dari segi pembiayaan. Adanya perombakan prasarana, berupa gedung membutuhkan biaya yang tidak sedikit“, pungkas Warji. Untuk selanjutnya, perlu evaluasi menyeluruh dari sisi iuran hingga kesiapan stakeholder, termasuk mitigasi dampak dari penerapan KRIS ini. Dan juga diperlukan sosialisasi bersama secara masif terhadap semua peserta JKN agar peserta memahami filosofinya.

PDF

e majalah edisi 9

Januari, 12, 25

Polda Jateng menggelar acara Tradisi penyambutan Kapolda Jateng yang baru, Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo, dengan tradisi pedang pora yang berlangsung dari pintu gerbang hingga lobi Mapolda Jateng. Acara penyambutan ini dipimpin oleh Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho, dan dihadiri oleh jajaran PJU Polda Jateng serta anggota Bhayangkari, Jumat (02/08/2024). Prosesi dimulai dengan laporan situasi Makopolda selanjutnya pengalungan bunga oleh Wakapolda  kepada Kapolda Jateng Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo, diikuti penyerahan bucket bunga oleh Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Jawa Tengah kepada Ketua Bhayangkari Daerah Jawa Tengah. Selanjutnya, Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo melewati gerbang Pedang pora, sebuah tradisi yang melambangkan penghormatan dan penghargaan tinggi. Setelah prosesi Pedang pora, Kapolda Jateng berjalan menuju lobi, melewati jajar kehormatan diiringi oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) dengan cucuk lampah wayang Gatotkaca yang kekuatan dan keberanian. Dalam sesi laporan kesatuan, Komjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan beberapa hal penting kepada Kapolda Jateng, beliau menekankan bahwa baik buruknya kesatuan ditentukan oleh sikap pribadi masing-masing anggota Polri di Jawa Tengah, menurutnya, semakin baik sikap perorangan anggota, maka semakin baik pula kesatuan Polda Jateng secara keseluruhan. Kapolda Jateng mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan dukungan yang
diberikan oleh seluruh jajaran. Beliau juga menyatakan bahwa stabilitas kamtibmas selama kepemimpinan Komjen Pol Ahmad Luthfi senantiasa aman dan kondusif. “Stabilitas kamtibmas di Jawa Tengah selama kepemimpinan beliau (Komjen Pol. Ahmad Luthfi) senantiasa aman dan kondusif, semua program yang sudah terlaksana dan yang baik akan diteruskan,” ungkapnya. Acara penyambutan ini menunjukkan komitmen Polda Jateng untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Jawa Tengah.

PDF

Upaya Pemkab Turunkan Stunting Diapresiasi, Pj Bupati Pati Raih Satria Leader Award 2024

Desember, 7, 24

Cakranusantara.net, Pati | Upaya Pemerintah Kabupaten Pati dalam menurunkan angka stunting diapresiasi oleh media, hingga Pj Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko dianugerahi Satria Leader Award 2024 oleh CEO Suara Merdeka Network pada kategori Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati Dalam Upaya Penurunan Stunting.

Penghargaan diserahkan oleh Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana didampingi CEO Suara Merdeka Network Kukrit SW, kepada Sekda Pati Jumani yang hadir mewakili Pj Bupati Pati.

Kegiatan yang berlangsung Jumat (6/12) tersebut, dilaksanakan di Hotel Tentrem Semarang, Jl. Gajahmada No.123, Kota Semarang, dengan dihadiri Pj Gubernur Nana Sudjana, Anggota DPR RI dari Dapil Jateng, Ketua Baznas Jateng, para Bupati/ Wali Kota se-Jateng, para rektor, pimpinan perusahaan dan brand-brand ternama, leader lembaga sosial kemasyarakatan, pemilik kuliner khas, dan tamu undangan lainnya.

Ditemui usai penyerahan award, Sekda Pati menjelaskan bahwa memang Pemerintah Kabupaten Pati telah melakukan berbagai upaya penurunan stunting dan salah satunya adalah dengan inovasi Berdenting (Bersama Identifikasi Stunting-red).

Lebih lanjut, Jumani pun menjelaskan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Pati mulanya sebesar 23%.

“Dengan upaya-upaya yang dilakukan termasuk adanya inovasi Berdenting, prevalesi kemudian turun sebesar 4,5% sehingga menjadi 18,5%”, tambahnya.

Hal itu, sambung Sekda, kemudian menjadikan Kabupaten Pati menempati Terbaik Kedua se-Jawa Tengah dalam Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting sekaligus masuk sebagai salah satu dari 22 nominator penerima penghargaan Innovative Government Award 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selain menyerahkan penghargaan untuk Pj Bupati Pati, Satria Brand Award 2024 kali ini juga memberikan award untuk brand terbaik, tokoh pendidikan dan kampus unggul, kuliner ikonik, komunitas aktif di bidangnya, hingga apresiasi untuk objek wisata populer.

Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana berterima kasih untuk Suara Merdeka Network yang selama ini telah memberikan perhatian untuk Jawa Tengah.

“Saya mengapresiasi Suara Merdeka Network yang sudah memberikan perhatian kepada kepala daerah kemudian lembaga, tokoh masyarakat kemudian komunitas, praktisi pendidikan dan insan muda yang dinilai punya peran penting dalam menggerakkan perekonomian,” katanya.

Sementara itu, CEO Suara Merdeka Kukrit SW mengatakan bahwa Satria Brand Award adalah sebuah bentuk apresiasi Suara Merdeka untuk mereka yang berprestasi dan berkontribusi secara langsung membangun Jawa Tengah untuk kemakmuran ekonomi di berbagai bidang.

“Untuk ke-12 kalinya saya rasanya satu-satunya di Jawa Tengah yang istiqomah mengapresiasi prestasi-prestasi untuk Jawa Tengah dan masyarakat Jawa Tengah,” ujarnya.

Kukrit SW menambahkan, Suara Merdeka yang sekarang sudah berusia 75 tahun selalu siap untuk menjadi part of the solution bagi setiap permasalahan yang ada di Jawa Tengah.

Lebih lanjut Kukrit memaparkan bahwa Satria Brand Award kali pertama diselenggarakan pada 2011. Pada 2024, Satria Brand Award memasuki tahun penyelenggaraan ke-12.

Ajang penghargaan ini, imbuhnya, telah menjadi barometer kualitas brand terpercaya di Jawa Tengah.

Satria Brand Award 2024 memberikan penghargaan kepada para pemimpin (Satria Leader Award), perguruan tinggi (Satria Education Award), pelaku bisnis kuliner (Satria Culinary Award), dan komunitas (Satria Community Award).

Khusus untuk Satria Leader Award, kali ini hanya diberikan kepada 19 pemimpin, baik di level nasional maupun lokal Jawa Tengah, dimana salah satu penerima penghargaannya adalah Pj Bupati Pati.

Para pemimpin tersebut, sambung Kukrit, merupakan pemimpin-pemimpin terbaik yang memiliki inovasi dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

PUPR Kendal Peringati Hari Bhakti ke 79

Desember, 6, 24

Cakranusantara.net, Kendal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal memperingati Hari Bhakti ke-79 di halaman Kantor setempat, Kamis (5/12/2024).

Tema yang diangkat adalah “79 Tahun Bhakti Pekerjaan Umum Mbangun Negeri Untuk Rakyat”.

Hadir pada kesempatan tersebut PJ Sekda Agus Dwi Lestari, Kepala UPTD terkait, Ketua Komisi C Siska Meretania, Kepala DPUR Sudaryanto dan jajarannya, mantan Kepala DPUR dan undangan lainnya.

Pada kesempatan itu PJ Sekda berkenan membacakan sambutan tertulis Bupati Dico M Ganinduto. Pihaknya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh dedikasi menjalankan amanah membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kendal.

Dikatakan, peringatan Hari Bhakti PUPR tidak terlepas dari para pahlawan Sapta Taruna yang telah gugur dan rela berkorban pada pertempuran di Gedung Sate Bandung tanggal 3 Desember 1945.

Kita sebagai generasi penerus untuk melanjutkan semangat mereka sudah selayaknya meneruskan perjuangan dalam meningkatkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045 dengan Asca Cinta dimana ada salah satu program pekerjaan umum. Program tersebut adalah memantapkan dan melanjutkan pembangunan infrastuktur.

“Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal juga sudah cukup menggembirakan” kata Dico.

Data yang ada menyebutkan rekontruksi dan rehabilitasi jalan telah masif dilaksanakan untuk mendukung daya saing daerah. Sejauh 650,53 persen dari 782,71 atau 83 persen dalam kondisi mantab. Kekurangannya adakan di selesaikan pada tahun anggaran 2025.

Peringatan Hari Bhakti PUPR juga di tandai dengan potong tumpeng yang dilakukan PJ Sekda diberikan kepada Kepala Dinas PUPR Sudaryanto.

Disamping itu juga diberikan hadiah kepada Forwaken Kendal yang keluar sebagai juara II Trofeo sepakbola. Serta pemberian bingkisan kepada mantan kepala dinas sebelumnya diakhiri dengan sesi foto bersama. Teguh

Pemkab Kendal Selenggarakan Sosialisasi Pencegahan Pungli

Desember, 6, 24

Cakranusantara.net, Kendal | Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar sosialisasi transparansi pelayanan publik sebagai upaya pencegahan pungutan liar (pungli) yang melibatkan instansi pemerintahan di Hotel Shae Inn Kamis (5/12/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam memberikan layanan yang adil, cepat, profesional, dan bebas dari pungli kepada masyarakat.

Plt Inspektur Daerah Kabupaten Kendal, Rini Utami dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya sosialisasi bagi garda depan penerimaan pendapatan di Kabupaten Kendal.

“Kami ingin memberikan penguatan kepada para peserta sosialisasi, terutama para petugas pelayan publik. Mereka harus berpegang teguh pada prinsip keadilan, tidak diskriminatif, serta selalu ramah dalam berinteraksi. Selain itu, petugas juga harus tegas dan cepat dalam pelayanan serta membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan,” ujarnya.

Wakapolres Kendal, Kompol Indar Jaya Syafputra menyampaikan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung pencegahan pungli. Kami, selaku satgas saber pungli, tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak), dan bahkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika ditemukan praktik pungli.

“Namun, hal ini tidak bisa dilakukan sendirian. Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya para penyelenggara pelayanan publik, untuk memberikan pelayanan maksimal dan bersih sesuai ketentuan,” tegasnya.

AKP Budijanto, Kasiwas Polres Kendal menambahkan, bahwa Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Ada empat Pokja dalam satgas ini, yaitu Pokja Intelijen, Pencegahan, Penindakan, dan Yustisi.

“Kami terus melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi serta siap melakukan OTT apabila ada pengaduan masyarakat terkait pungli, yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 2025 mendatang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Kendal, Sigit Muharam menjelaskan, bahwa upaya pencegahan pungli ini bermula dari peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 di Tanjung Priuk, yang melibatkan praktik pungli di berbagai tingkat, dari parkir hingga pengelola pelabuhan.

“Tim Saber Pungli ini berbeda dengan tindak pidana korupsi. Pungli lebih pada praktik pungutan liar yang diatur oleh negara, dan kami berkomitmen untuk menghapuskan praktik tersebut,” jelasnya.

Pasiops Kodim 0715 Kendal, Kapten Bambang Ruseno, menutup acara dengan memberikan pesan motivasi kepada seluruh peserta sosialisasi.

“Pungli sering kali berawal dari kesempatan dan kebutuhan, namun jika kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas, menyukuri apa yang kita lakukan, pekerjaan itu akan berjalan lancar tanpa ada pungli,” tuturnya.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh pihak, untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan publik di Kabupaten Kendal, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari pungutan liar. Teguh

Hadiri Hakordia 2024, Pj Bupati Pati Tekankan Peran Tokoh Agama dalam Upaya Berantas Korupsi

Desember, 5, 24

Cakranusantara.net, Pati | Pj Bupati Pati Resmi Buka Acara Dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kabupaten Pati Tahun 2024 Dan Sosialisasi Anti Korupsi Oleh Tokoh Lintas Agama dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (5/12/2024).

Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi semua pihak dalam upaya pemberantasan korupsi, melalui pendekatan yang melibatkan moral, etika, dan nilai-nilai agama.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Itda Provinsi Jateng, Inspektur Daerah Kab. Pati, Para Kepala OPD, Camat, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pati, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), serta tokoh lintas agama lainnya.

Dalam laporannya, Inspektur Daerah Kabupaten Pati, Agus Eko Wibowo menyampaikan pentingnya peringatan Hakordia sebagai pengingat bahwa pemberantasan korupsi adalah tugas yang harus dilakukan dengan sepenuh hati.

“Korupsi merupakan tantangan besar bagi kemajuan bangsa, yang tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko, menegaskan bahwa Hakordia merupakan momentum penting untuk mengingatkan semua pihak tentang bahaya laten korupsi. Ia menyoroti bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

“Kita tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, kita dapat menciptakan ekosistem birokrasi yang bebas dari intervensi kepentingan tertentu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam upaya pemberantasan korupsi. “Nilai-nilai ajaran agama sangat tegas melarang tindakan yang merugikan pihak lain, termasuk korupsi. Melalui mimbar-mimbar pengajaran agama, diharapkan tercipta generasi yang berintegritas, jujur, dan berani menegakkan kebenaran,” tambahnya.

Acara ini juga diisi dengan sosialisasi antikorupsi yang melibatkan tokoh lintas agama dan penyuluh antikorupsi. Diharapkan, kegiatan ini dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas, yang kemudian dapat disebarkan ke lingkungan dan komunitas masing-masing.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Gelar Sosialisasi Pelayanan Keimigrasian

Desember, 5, 24

Cakranusantara.net, Pati | Desember 2024 – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati mengadakan Sosialisasi Pelayanan Keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Acara ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti biro perjalanan umrah, perusahaan wisata, dan agen travel. Kegiatan berlangsung di aula Kantor Imigrasi Pati.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Joko Surono, memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Menurutnya, langkah cepat Kantor Imigrasi Pati dalam menyampaikan kebijakan baru kepada masyarakat patut diapresiasi.

“Saya beri apresiasi untuk Imigrasi Pati yang responsif. Apa pun masukan dari masyarakat langsung direspons, baik dalam hal pelayanan, sarana prasarana, maupun kebijakan yang diterapkan,” ungkap Joko Surono.

Menyongsong Era Baru Paspor Elektronik, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Ahmad Zaini, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelayanan paspor, khususnya terkait transisi dari paspor non-elektronik ke paspor elektronik (e-paspor).

“Kami ingin menyosialisasikan kepada masyarakat tentang era baru paspor elektronik. Mulai 1 Februari 2025, seluruh pelayanan paspor di Kantor Imigrasi akan menggunakan e-paspor, meskipun paspor non-elektronik yang sudah diterbitkan tetap berlaku,” jelas Ahmad Zaini.

Ia menambahkan, peralihan ke paspor elektronik merupakan langkah untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. E-paspor dilengkapi chip berisi data pemohon yang sulit dipalsukan, berbeda dengan paspor non-elektronik yang rentan dimanipulasi.

Sosialisasi ini juga mengedukasi masyarakat tentang persyaratan, proses, serta biaya terbaru untuk pembuatan paspor. Penyesuaian tarif PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) untuk paspor elektronik telah disesuaikan dengan manfaat yang diberikan.

“Biaya dan persyaratan paspor elektronik akan disampaikan lebih rinci oleh narasumber. Keamanan data pada paspor elektronik jauh lebih baik karena sangat sulit dipalsukan,” tambah Ahmad Zaini.

Kantor Imigrasi Pati juga menggunakan berbagai platform, termasuk media sosial, untuk menjawab pertanyaan masyarakat seputar pelayanan paspor. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat e-paspor dan mempermudah proses pengurusan paspor di masa mendatang.

Dengan transisi ke layanan 100% paspor elektronik, Kantor Imigrasi Pati berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, sejalan dengan standar internasional di bidang keimigrasian. Tejo

Statistik Capaian Pelayanan Kantor Imigrasi Pati Tahun 2020 Hingga 2024

Desember, 5, 24

Cakranusantara.net, Pati | 5 Desember 2024 – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati merilis data statistik terkait penerbitan paspor dan pelayanan keimigrasian sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan, sekaligus dinamika kebutuhan masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas 1 Non TPI Kabupaten Pati, Ahmad Zaini, masih lanjutnya, dalam penerbitan Pasport sebanyak 24 Halaman untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) tahun 2022 mencapai 559 paspor, tahun 2023 mencapai 397 paspor, dan tahun 2024 sendiri mencapai 1.188 paspor (hingga akhir November).

“Lonjakan penerbitan Pasport pada tahun 2024 ini dipengaruhi karena dibukanya program kerja magang di luar negeri, termasuk ke Jepang dan Korea Selatan. Namun, mayoritas Pasport CTKI diterbitkan untuk tujuan Malaysia,” terang Kakanim Imigrasi Kabupaten Pati Ahmad Zaini yang didampingi Ridwan, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kabupaten Pati.

Sementara Paspor Reguler (48 Halaman) di Tahun 2022 mencapai 38.953 paspor, 2023 sebanyak 51.093 paspor, dan di tahun 2024 sendiri ada 33.360 paspor. Peralihan menuju paspor elektronik (e-paspor) menjadi faktor utama penurunan penerbitan paspor reguler. Pada 2023, penerbitan e-paspor baru mencapai 705, sedangkan pada tahun 2024 meningkat signifikan hingga mencapai 8.685 paspor.

“Pemohon Paspor sekitar 80 persen, berasal dari masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umrah. Kemudian, kebutuhan paspor wisata umum relatif kecil. Kunjungan Orang Asing ke wilayah kerja Pati, terutama ke destinasi wisata seperti Karimunjawa, tercatat tahun 2022 ada 332 kunjungan, 2023 sebanyak 400, dan tahun 2024 menurun hanya 312 orang per November. Sebagian kunjungan terkait dengan rencana investasi,” jelasnya.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga November 2024 mencapai Rp 22 miliar, melebihi dari target awal sebesar Rp.10,5 miliar. Peningkatan ini didukung karena peningkatan pelayanan, termasuk pengenalan paspor elektronik. Pendapatan tersebut digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti ruang tunggu yang lebih nyaman dan fasilitas layanan yang lebih modern.

“Layanan Kanim Pati terus melakukan inovasi, salah satunya berencana pengiriman paspor melalui kurir. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat, terutama yang berasal dari wilayah kerja luar seperti Blora, Rembang, Kudus, Grobogan, dan Demak. Dalam hal pengawasan dan penindakan, pihaknya melakukan deportasi terhadap Enam warga negara asing (WNA) dari China, India, dan Malaysia. Selain itu, sebanyak 70 permohonan paspor ditunda karena ditemukan ada indikasi pelanggaran prosedur keberangkatan sebagai pekerja migran,” tandas Kakanim Imigrasi Pati, Ahmad Zaini. Rohman

Dr Kurnia Zakaria : STIH Adhyaksa Jakarta Berpotensi Jadi Sarang TPPU

Desember, 5, 24

Cakranusantara.net, Jakarta | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa Jakarta berpotensi tuai TPPU. Pasalnya, pengurus yayasan terdiri dari Pimpinan Kejaksaan Agung (Kejagung) aktif dan pengusaha.

Dunia pendidikan bisa juga dipakai untuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Walaupun belum tentu menguntungkan investor, akan tetapi bila ada dugaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa.

Hal itu, diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria, selain itu juga menjamin kelulusannya pasti bakal diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di institusi Kejaksaan Agung (Kejagung), maka tentu saja para lulusan SMA/SMK maksimal berumur 30 tahun, tentu saja akan menjadi rebutan untuk masuk STIH Adhyaksa dan mahasiswanya pasti akan banyak diterima walaupun bukan sekolah kedinasan.

“Tentu saja STIH Adhyaksa yang berdiri tahun 2022 sangat menguntungkan investor, dimana para pelaku kejahatan dapat laba dari implecement (penempatan uang) ke STIH adyaksa baik dalam bentuk PTS mengajukan kredit bank atau pinjaman dari lembaga keuangan non bank, ataupun dalam bentuk sumbangan donatur,” sambungnya.

Nanti PTS membayar utang kredit ke bank maupun pinjaman ke lembaga pembiayaan, yang istilahnya layering. Sedangkan sumbangan individu para pelaku kejahatan nanti dianggap terima gaji atau honor (Integration).

“Sedangkan aset yang dibeli dananya dari para investor TPPU dikembalikan dalam bentuk fasiltas kampus. Dunia pendidikan bisnis nirlaba bisa ternoda TPPU. Jadi uang TPPU dikembalikan dalam bentuk sah secara hukum,” tandas Kurnia Zakaria. Rohman

Bangunan Tower Liar di Desa Ketanggan Gembong Sudah Berdiri Kokoh

Desember, 4, 24

Cakranusantara.net, Pati | Bangunan tower baru dan diduga liar (belum berizin) di Desa Ketanggan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati sudah berdiri kokoh. Pembangunan dimulai bekisar pada bulan November yang lalu, Rabu (4/12/2024).

Data yang diperoleh media ini, bermula mendapatkan informasi dari warga desa setempat yang tidak mau disebut namanya (takut terjadi pro dan kontra) mengatakan, bahwa di daerahnya bakal dibanguni sebuah Tower.

“Dalam proses pembangunannya masih ada sejumlah warga yang belum setuju, jika disekitar rumahnya dibangguni sebuah tower. Kemungkinan takut jika sampai kerobohan, sebab rumahnya bersebelahan dengan bakal tower tersebut,” katanya.

Salah satu pekerja saat ditanya, menjawab, jika pekerjaan ini sudah mulai dikerjakan sekitar Dua Minggu yang lalu (11/11). Sampai tahap perancangan besi dan papan Cor (pondasi).

“Dia (pekerja) mengaku berasal dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan disini bertempat di rumah pemilik lahan yang disewa pihak Indosat,” jawabnya singkat.

Yasin, Kabid Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang membidangi belum lama ini menjelaskan, malah dia tidak tahu kalau di Desa Ketanggan, Kecamatan Gembong ada pembangunan Tower baru.

“Dalam pelaksanaan Pembangunan Tower baru disitu belum berijin. Yang jelas pihaknya belum mendapatkan pengajuan ijin ataupun tembusan dari pihak yang berkepentingan,” jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, sebelumnya pihak redaksi sudah bersurat ke dinas Perijinan Kabupaten Pati guna mendapatkan jawaban secara resmi, apakah pendirian tower tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku apa belum?. Namun sangat disayangkan belum mendapatkan surat balasan. Rohman